LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

download LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

of 155

Transcript of LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    1/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    LAMPIRANPERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PER

    SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONOMOR : PER-07/M.EKON/05/2012

    TANGGAL : 08 MEI 2012

    MATRIK TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL SUMBER DAYA AIR

    A. KEBIJAKAN UMUM

    NOKEBIJAKAN DAN

    STRATEGITARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA

    OUTPUT OUTC

    1.Peningkatan Koordinasi dan Keterpaduan PengelolaanSumber Daya Air (SDA)

    a Menata ulang TUPOKSI

    lembaga terkait denganPengelolaan SDA untukmeningkatkan efektifitaskoordinasi danketerpaduan programlintas sektor

    1 thn stlh

    JaknasSDA ditetapkan

    KementerianKoordinator

    BidangPerekonomian

    Melaksanakan identifikasi dan evaluasi

    tanggung jawab serta pelaksanaan tugasdan fungsi lembaga pemerintah terkaitpengelolaan SDA

    Melaksanakan sinkronisasi tugas danfungsi antar lembaga pemerintah terkaitpengelolaan SDA dan implementasinya

    Menginformasikan dan menginstruksikanlembaga pemerintah terkait untukmelakukan penyempurnaan tugas danfungsi

    Terlaksananya identifikasi dan

    evaluasi

    Terlaksananya sinkronisasi tugasdan fungsi masing-masing lembagapemerintah dalam pengelolaanSDA

    Terbitnya surat edaran tentangpenyempurnaan tugas dan fungsimasing-masing lembaga pemerintah terkait pengelolaan SDA

    Terwujudnya ko

    keterpaduan prpengelolaan SD

    BadanPerencanaan

    Pembangunan

    Nasional

    Melaksanakan telaahan dan kajianpenataan kelembagaan yang tercantumdalam peraturan perundang-undangan

    tentang pengelolaan SDA

    Terlaksananya penelaahan danpengkajian serta rekomendasitentang penataan kelembagaan

    terkait dengan pengelolaan SDA

    KementerianDalam Negeri

    Menyusun kebijakan mengenai tugas danfungsi Kementerian Dalam Negeri di bidangpengelolaan SDA

    - Tersusunnya kebijakan mengenaitugas dan fungsi KementerianDalam Negeri di bidang pengelolaanSDA

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    2/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 2 -

    NOKEBIJAKAN DAN

    STRATEGITARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA

    OUTPUT OUTC

    Menyusun Rancangan Peraturan MenteriDalam Negeri tentang perumusan kembalitugas dan fungsi koordinasi danperencanaan pengelolaan SDA di daerah

    - Tersusunnya Rancangan PeraturanMenteri Dalam Negeri tentangperumusan kembali tugas danfungsi koordinasi dan perencanaanpengelolaan SDA di daerah

    b Menyelesaikanpenyusunan PolaPengelolaan SDAselambatnya tahun 2015di semua wilayah sungai(WS) sesuai dengankewenangannya

    2015 Dewan SDANasional

    Merumuskan Rancangan Pola PengelolaanSDA pada WS lintas negara denganmelibatkan pemilik kepentingan di WS yangbersangkutan

    Terselesaikannya Rancangan PolaPengelolaan SDA pada WS lintasnegara

    Ditetapkannya Pengelolaan SDWS sesuai kewe

    KementerianKoordinator

    Bidang

    Perekonomian

    Memfasilitasi penyelesaian konflikantarsektor dalam penyusunan RancanganPola Pengelolaan SDA

    Terfasilitasi penyelesaian konflikantarsektor dalam penyusunanRancangan Pola Pengelolaan SDA

    KementerianPekerjaan

    Umum

    Menyusun Rancangan Pola Pengelolaan SDAdengan melibatkan pemilik kepentingan diWS yang bersangkutan

    Tersusunnya Rancangan PolaPengelolaan SDA pada WSkewenangan Pemerintah

    BadanPerencanaan

    PembangunanNasional

    Memprogramkan rencana penyusunan PolaPengelolaan SDA pada Rencana KerjaPemerintah (RKP)

    Terprogramkannya rencanapenyusunan Pola Pengelolaan SDApada RKP

    KementerianLingkungan

    Hidup

    Menyampaikan masukan tentang kualitasair dalam penyusunan Pola PengelolaanSDA

    Tersampaikannya masukan tentangkualitas air dalam penyusunan PolaPengelolaan SDA

    KementerianPertanian

    Menyampaikan masukan tentangkebutuhan air untuk sektor pertanian danpengembangan kawasan pertanian dalampenyusunan Pola Pengelolaan SDA

    Tersampaikannya masukan tentangkebutuhan air untuk sektorpertanian dan pengembangankawasan pertanian dalam

    penyusunan Pola Pengelolaan SDA

    KementerianKesehatan

    Menyampaikan masukan tentangkebutuhan air sektor kesehatan dalampenyusunan Pola Pengelolaan SDA

    Tersampaikannya masukan tentangkebutuhan air sektor kesehatandalam penyusunan Pola PengelolaanSDA

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    3/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 3 -

    NOKEBIJAKAN DAN

    STRATEGITARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA

    OUTPUT OUTC

    KementerianKehutanan

    Menyampaikan masukan tentang potensidan perlindungan SDA di kawasan hutandalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA

    Tersampaikannya masukan tentangpotensi dan perlindungan SDA dikawasan hutan dalam penyusunanPola Pengelolaan SDA

    KementerianPerhubungan

    Menyampaikan masukan tentangkebutuhan dan pengembangan transportasisungai dan danau dalam penyusunan PolaPengelolaan SDA

    Tersampaikannya masukan tentangkebutuhan dan pengembangantransportasi sungai dan danaudalam penyusunan Pola PengelolaanSDA

    KementerianPerindustrian

    Menyampaikan masukan tentang proyeksikebutuhan air sektor industri di luar dan didalam kawasan industri dalam penyusunanPola Pengelolaan SDA

    Tersampaikannya masukan tentangproyeksi kebutuhan air sektorindustri di luar dan di dalamkawasan industri dalam

    penyusunan Pola Pengelolaan SDAKementerianEnergi dan

    Sumber DayaMineral

    Menyampaikan masukan tentangpengelolaan air tanah dalam penyusunanPola Pengelolaan SDA.

    Tersampaikannya masukan tentangpengelolaan air tanah dalampenyusunan Pola Pengelolaan SDA

    KementerianKelautan dan

    Perikanan

    Menyampaikan masukan tentangkebutuhan air untuk sektor kelautan danperikanan dalam penyusunan PolaPengelolaan SDA

    Tersampaikannya masukan tentangkebutuhan air untuk sektorperikanan dalam penyusunan PolaPengelolaan SDA

    KementerianRiset danTeknologi

    Menyampaikan hasil-hasil penelitian SDAsebagai masukan dalam penyusunan PolaPengelolaan SDA

    Tersampaikannya hasil-hasilpenelitian SDA sebagai masukandalam penyusunan Pola PengelolaanSDA

    BadanMeteorologiKlimatologi

    dan Geofisika

    Menyampaikan informasi curah hujansebagai masukan dalam penyusunan PolaPengelolaan SDA

    Tersampaikannya informasi curahhujan sebagai masukan dalampenyusunan Pola Pengelolaan SDA

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    4/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 4 -

    NOKEBIJAKAN DAN

    STRATEGITARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA

    OUTPUT OUTC

    PemerintahDaerah

    Menyusun Rancangan Pola PengelolaanSDA dengan melibatkan pemilikkepentingan terkait di WS yangbersangkutan sesuai dengankewenangannya

    Menyampaikan masukan dalampenyusunan Pola Pengelolaan SDA untukWS di luar kewenangannya

    - Tersusunnya Rancangan PolaPengelolaan SDA denganmelibatkan pemilik kepentinganterkait di WS yang bersangkutansesuai dengan kewenangannya

    - Tersampaikannya masukan dalampenyusunan Pola Pengelolaan SDAuntuk WS di luar kewenangan

    c Meningkatkan efektivitasfungsi dan peran koordi-nasi Dewan SDA Nasionaldalam rangka mengopti-

    malkan sinergi dankeselarasan programantarsektor, antarwilayahdan antarpemilikkepentingan

    menerus KementerianKoordinator

    BidangPerekonomian

    Menyelenggarakan kegiatan untukmengefektifkan fungsi dan peran DewanSDA Nasional

    Terselenggaranya kegiatan untukmengefektifkan fungsi dan peranDewan SDA Nasional

    Terwujudnya efdan peran koordSDA Nasional dmengoptimalkankeselarasan proantarsektor, anantarpemilik ke

    KementerianPekerjaan

    Umum

    Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsiDewan SDA Nasional melalui sekretariatDewan SDA Nasional

    Terfasilitasinya pelaksanaan tugasdan fungsi Dewan SDA Nasionalmelalui sekretariat Dewan SDANasional

    SeluruhAnggota

    Dewan SDAN

    Berperan aktif dalam setiap kegiatan DewanSDA Nasional

    Terlaksananya peran aktif dalamsetiap kegiatan Dewan SDA Nasional

    d Membentuk Dewan SDAProvinsi oleh pemerintahprovinsi selambatnyapada akhir tahun 2011serta memfasilitasi agardapat berfungsi secaraoptimal

    2011 KementerianPekerjaan

    Umum

    Melaksanakan pendampingan dalampembentukan Dewan SDA Provinsi

    Terlaksananya pendampingandalam pembentukan Dewan SDAProvinsi

    Terbentuk dan Dewan SDA Prodapat berfungsioptimal

    KementerianDalam Negeri

    - Menerbitkan Surat Edaran Menteri DalamNegri tentang Pembentukan Dewan SDAProvinsi sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

    -Melaksanakan pemantauan realisasipembentukan Dewan SDA Provinsi

    - Terbitnya Surat Edaran MenteriDalam Negri tentang PembentukanDewan SDA Provinsi sesuai denganperaturan perundang-undangan

    -Terlaksananya pemantauanrealisasi pembentukan Dewan SDAProvinsi

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    5/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 5 -

    NOKEBIJAKAN DAN

    STRATEGITARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA

    OUTPUT OUTC

    KementerianEnergi dan

    Sumber DayaMineral

    Mendorong dinas yang membidangi ESDM diprovinsi untuk ikut aktif dalampembentukan Dewan SDA Provinsi

    Terlaksananya peran aktif dinasyang membidangi ESDM di provinsidalam pembentukan Dewan SDAProvinsi

    PemerintahDaerah

    Membentuk Dewan SDA ProvinsiTerbentuknya Dewan SDA Provinsiberikut perangkatnya

    e Membentuk danmengefektifkan fungsi TimKoordinasi PengelolaanSDA (TKPSDA) di WSstrategis nasional

    1 thn stlhKepres WSdi tetapkan

    KementerianPekerjaan

    Umum

    Membentukdan memfasilitasi TKPSDA diWS strategis nasional

    Terbitnya Surat KeputusanPembentukan TKPSDA pada WSstrategis nasional danterfasilitasinya kegiata TKPSDA

    Terbentuk dan fungsi TKPSDAstrategis nasion

    f Membentuk danmengefektifkan fungsiTKPSDA di WS lintaskab/kota denganintensitas permasalahantinggi oleh pemerintahprovinsi

    1 thn stlhKepres WSdi tetapkan

    KementerianPekerjaan

    Umum

    Melaksanakan pendampingan untukmengefektifkan fungsi TKPSDA WS lintaskabupaten/kota

    Terlaksananya pendampingan untukmengefektifkan fungsi TKPSDA WSlintas kabupaten/kota

    Terbentuk dan fungsi TKPSDA lintas kab/kota

    PemerintahDaerah Membentukdan memfasilitasi TKPSDA di

    WS lintas kabupaten/kota

    Terbitnya Surat KeputusanPembentukan TKPSDA pada WSlintas kabupaten/kota danterfasilitasinya kegiatan TKPSDA

    g Memberikan dukungansumber daya untukmemperkuat peranTKPSDA WS terhadapsinkronisasi program dananggaran lintas sektor,lintas provinsi dan lintas

    kab/kota

    MenerusKementerian

    PekerjaanUmum

    Memfasilitasi terlaksananya fungsi TKPSDApada WS lintas provinsi, WS strategisnasional dan WS lintas negara.

    Terfasilitasinya fungsi TKPSDA padaWS lintas provinsi, WS strategisnasional dan WS lintas negara.

    Terwujudnya peTKPSDA pada Wvinsi, WS stratedan WS lintas nrangka sinkronidan anggaran

    Kementerian

    LingkunganHidup

    Menyusun program dan anggaran di setiapPusat Pengelolaan Ekoregion untuk

    memperkuat peran TKPSDA WS terhadapsinkronisasi program dan anggaran

    Tersusunnya program dananggaran di setiap Pusat Pengelolaan

    Ekoregion untuk memperkuat peranTKPSDA WS terhadap sinkronisasiprogram dan anggaran

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    6/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 6 -

    NOKEBIJAKAN DAN

    STRATEGITARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA

    OUTPUT OUTC

    PemerintahDaerah

    Memfasilitasi terselenggaranya peranTKPSDA WS lintas kabupaten/kota

    Terfasilitasinya penyelenggaraanperan TKPSDA WS lintaskabupaten/kota

    Terwujudnya peperan TKPSDA Wkab/kota dalamsinkronisasi proanggaran

    2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta budaya terkait air

    a Membangkitkan danmembangun etika sertabudaya masyarakat yangmenjunjung tinggi nilaidan manfaat air melaluipendidikan formal dannonformal oleh

    pemerintah, masyarakat,dan dunia usaha.

    MenerusKementerian

    PekerjaanUmum

    Menyusun materi tentang etika sertabudaya masyarakat untuk mendukungpelaksanaan pendidikan formal dan nonformal bekerjasama dengan kementerianyang membidangi pendidikan

    Tersusunnya materi tentang etikaserta budaya masyarakat untukmendukung pelaksaan pendidikanformal dan non formal bekerjasamadengan kementerian yangmembidangi pendidikan

    KementerianLingkungan

    Hidup

    - Melaksanakan pelatihan teknis

    pengelolaan kualitas air dan pengendalianpencemaran air

    - Melakukan survei perilaku ramahlingkungan

    - Memberikan apresiasi terhadap pendidikanlingkungan hidup yang diselenggarakan disekolah, pelaku usaha dan masyarakat

    -Terlaksananya pelatihan teknis

    pengelolaan kualitas air danpengendalian pencemaran air

    - Terlaksananya survei perilakuramah lingkungan

    - Diterimanya apresiasi terhadappendidikan lingkungan hidup, yangdiselenggarakan di sekolah, pelakuusaha dan masyarakat

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    7/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 7 -

    NOKEBIJAKAN DAN

    STRATEGITARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA

    OUTPUT OUTC

    KementerianPertanian

    - Melaksanakan pelatihan dan penguatankelembagaan petani pengelola air (P3A/GP3A/IP3A)

    - Melaksanakan partisipasi danpengarusutamaan gender dalampengembangan dan pengelolaan irigasi

    - Melaksanakan pemberian penghargaankepada P3A/ GP3A/ IP3A melaluipenyelenggaran lomba tingkat nasional

    -Melaksanakan Sekolah Lapang (SLI, SRI,Konservasi, SLPHT, SLPTT)

    - Terlaksananya pelatihan danpenguatan kelembagaan petanipengelola air (P3A/ GP3A/IP3A)

    - Terlaksananya partisipasi danpengarusutamaan gender dalampengembangan dan pengelolaanirigasi

    - Terlaksananya pemberianpenghargaan kepada P3A/ GP3A/IP3A melalui penyelenggaranlomba tingkat nasional

    -Terlaksananya Sekolah Lapang(SLI, SRI, Konservasi, SLPHT,SLPTT)

    Terbangunnya ebudaya masyarmenjunjung tinmanfaat air melpendidikan formnonformal olehmasyarakat, dausaha.

    KementerianKesehatan

    - Menyusun materi untuk mendukungpelaksanaan pendidikan dan pelatihan dibidang kesehatan terkait air

    - Mengembangkan institusi pendidikan danpelatihan di bidang kesehatan terkait air.

    - Tersusunnya materi untukmendukung pelaksanaanpendidikan dan pelatihan dibidang kesehatan terkait air

    - Terlaksananya pengembanganinstitusi pendidikan dan pelatihandi bidang kesehatan terkait air

    KemenerianKehutanan

    Menyusun materi tentang etika sertabudaya masyarakat untuk mendukungpelaksanaan pendidikan formal dan non

    formal bekerjasama dengan kementerianyang membidangi pendidikan

    Tersedianya materi tentang etikaserta budaya masyarakat untukmendukung pelaksanaan

    pendidikan formal dan non formalbekerjasama dengan kementerianyang membidangi pendidikan

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    8/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 8 -

    NOKEBIJAKAN DAN

    STRATEGITARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA

    OUTPUT OUTC

    KementerianEnergi

    Sumber DayaMineral

    Menyusun materi untuk mendukungpelaksanaan pendidikan formal dan nonformal di bidang air tanah

    Tersedianya materi untukmendukung pelaksanaan pendidikanformal dan non formal di bidang airtanah

    KementerianPendidikan

    danKebudayaan

    - Memasukkan pengetahuan tentangpentingnya SDA ke dalam materi ajardalam pendidikan tinggi

    - Melaksanakan sosialisasi danpemberdayaan masyarakat mengenaipentingnya SDA dalam kehidupan melaluiprogram pengabdian kepada masyarakat

    - Termuatnya pengetahuan tentangpentingnya SDA ke dalam materiajar dalam pendidikan tinggi

    - Terlaksananya sosialisasi danpemberdayaan masyarakatmengenai pentingnya SDA dalamkehidupan melalui programpengabdian kepada masyarakat

    Lembaga IlmuPengetahuan

    Indonesia

    Menyusun materi tentang etika serta budayamasyarakat untuk mendukung pelaksanaanpendidikan formal dan non formalbekerjasama dengan kementerian yangmembidangi pendidikan

    Tersusunnya materi tentang etikaserta budaya masyarakat untukmendukung pelaksanaan pendidikanformal dan non formal bekerjasamadengan kementerian yangmembidangi pendidikan

    PemerintahDaerah

    Menyusun materi untuk mendukungpelaksanaan pendidikan formal dan nonformal sesuai kewenanganya

    Tersusunnya materi untukmendukung pelaksanaanpendidikan formal dan non formal

    HKTI

    Melaksanakan pelatihan untukmeningkatkan kepedulian, pengetahuan,dan ketrampilan dalam pendayagunaan airyang efisien serta mengenai pencegahandan penanggulangan pencemaran air akibatkegiatan usaha tani.

    Terlaksananya pelatihan untukmeningkatkan kepedulian,pengetahuan, dan ketrampilandalam pendayagunaan air yangefisien serta mengenai pencegahandan penanggulangan pencemaranair akibat kegiatan usaha tani.

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    9/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 9 -

    NOKEBIJAKAN DAN

    STRATEGITARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA

    OUTPUT OUTC

    KTNA

    Melaksanakan pelatihan untukmeningkatkan kepedulian, pengetahuan,dan ketrampilan dalam pendayagunaan airyang efisien, serta mengenai pencegahandan penanggulangan pencemaran air

    Terlaksananya pelatihan untukmeningkatkan kepedulian,pengetahuan, dan ketrampilan, dandalam pendayagunaan air yangefisien serta mengenai pencegahandan penanggulangan pencemaran air

    PERPAMSI

    Melaksanakan lokakarya bersama lembagaterkait, untuk membangun etika dan budayamasyarakat tentang nilai dan manfaat air.

    Terlaksananya lokakarya untukmembangun etika dan budayamasyarakat tentang nilai danmanfaat air.

    ASPADIN

    Melaksanakan sosialisasi tentang etika danbudaya air kepada para pemilik

    kepentinganMelaksanakan peningkatan pengetahuanmasyarakat tentang konservasi SDA didaerah tangkapan dan imbuhan air, sertamemfasilitasi pemberdayaan masyarakatsekitar wilayah eksploitasi dalampemanfaatan air

    - Terlaksananya sosialisasi tentangetika dan budaya air para pemilik

    kepentingan- Terlaksananya peningkatan

    pengetahuan masyarakat tentangkonservasi SDA di daerahtangkapan dan imbuhan air, sertaterfasilitasinya pemberdayaanmasyarakat sekitar wilayaheksploitasi dalam pemanfaatan air

    GAPKINDO

    Melaksanakan lokakarya bersama lembagaterkait, untuk membangun etika dan budayadunia usaha tentang nilai dan manfaat air.

    Terlaksananya lokakarya untukmembangun etika dan budaya duniausaha tentang nilai dan manfaat air.

    KAI

    - Melaksanakan dialog, seminar, danlokakarya, antarpemilik kepentingandibidang SDA tentang penerapanPengelolaan SDA Terpadu

    - Melaksanakan kajian tentang perencanaandan pelaksanaan Pengelolaan SDA terpadu

    - Terlaksananya dialog, seminar,dan lokakarya antarpemilikkepentingan bidang SDA tentangpenerapan Pengelolaan SDA

    Terpadu- Terlaksananya kajian tentang

    perencanaan dan pelaksanaanPengelolaan SDA terpadu

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    10/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 10 -

    NOKEBIJAKAN DAN

    STRATEGITARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA

    OUTPUT OUTC

    KAI - Melaksanakan pelatihan fasilitator dialogantarpemilik kepentingan di bidang SDA

    - Melaksanakan pelatihan mengenaipenerapan Pengelolaan SDA Terpadu bagipara jurnalis

    - Melaksanakan pelatihan untuk penulisankasus-kasus penting dalam penerapanakan Pengelolaan SDA Terpadu sesuaipedoman internasional

    - Melaksanakan pelatihan mengenai metodapemetaan manfaat dan dampak (outcomemapping) dan penerapannya dibidang SDA

    - Terlaksananya pelatihan fasilitatordialog antarpemilik kepentingan dibidang SDA

    - Terlaksananya pelatihan mengenaipenerapan Pengelolaan SDATerpadu bagi para jurnalis

    - Terlaksananya pelatihan untukpenulisan kasus-kasus pentingdalam penerapan akan PengelolaanSDA Terpadu sesuai pedomaninternasional

    - Terlaksananya pelatihan mengenaimetoda pemetaan manfaat dandampak (outcome mapping) danpenerapannya dibidang SDA

    JIKPA

    Berperan aktif dalam pelaksanaan gerakannasional kemitraan untuk penyelamatan air(GNKPA) dalam rangka memberdayakankearifan lokal pengelolaan SDA

    Terlaksananya peran aktif GNKPA ditingkat provinsi, kabupaten/kotadan desa

    YAAE/ASBINDO

    Melaksanakan sosialisasi tentang etika danbudaya air kepada para pemilik kepentingan

    Terlaksananya sosialisasi tentangetika dan budaya air kepada parapemilik kepentingan

    YGN

    Mempublikasikan dan menyebarluaskaninformasi tentang tradisi adat masyarakatdan kearifan lokal terkait konservasi SDAmelalui media cetak dan elektronik

    Terlaksananya publikasi dantersebarluaskannya informasitentang tradisi adat masyarakat dankearifan lokal terkait konservasi SDAmelalui media cetak dan elektronik

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    11/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 11 -

    NO KEBIJAKAN DANSTRATEGI

    TARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA

    OUTPUT OUTC

    LP3ES

    Memberikan pembekalan materi lingkunganhidup kepada tenaga pendidik di lembagapendidikan formal

    Terlaksananya pembekalan materilingkungan hidup kepada tenagapendidik di lembaga pendidikanformal

    METI

    Mempublikasikan dan menyebarluaskanpengetahuan mengenai pentingnya menjagakeberlanjutan SDA sebagai sumber energiuntuk pembangunan Pembangkit ListrikTenaga Mikro Hidro (PLTMH).

    Terlaksananya publikasi dantersebarluaskannya pengetahuanmengenai pentingnya menjagakeberlanjutan SDA sebagai sumberenergi untuk pembangunan PLTMH.

    RTMB

    - Memfasilitasi penguatan kapasitasmasyarakat berbasis kearifan lokal danetika serta budaya masyarakat yangmenjunjung tinggi nilai dan manfaat air

    - Melaksanakan pendampingan dalammemperkuat kelembagaan masyarakat lokalyang peduli terhadap budaya dan manfaatair

    - Terlaksananya fasilitasi penguatankapasitas berbasis kearifan lokalyang menjunjung tinggi nilaimanfaat air

    - Terlaksananya pendampingandalam memperkuat kelembagaanmasyarakat lokal yang peduliterhadap budaya dan manfaat air

    IMA

    Melaksanakan sosialisasi KebijakanNasional Pengelolaan SDA di lingkunganmasyarakat pertambangan

    Terlaksananya sosialisasi KebijakanNasional Pengelolaan SDA dilingkungan masyarakatpertambangan

    APHI

    Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihantenaga teknis mengenai Pengelolaan HutanLestari kepada para anggota APHI

    Terselenggaranya pendidikan danpelatihan tenaga teknis mengenaiPengelolaan Hutan Lestari kepadapara anggota APHI

    KNI-BB

    Melaksanakan sosialisasi tentang etika danbudaya masyarakat yang menjunjung tingginilai dan manfaat air kepada para Pengelola

    Bendungan dan Konsultan

    Terlaksananya sosialisasi tentangetika dan budaya masyarakat yangmenjunjung tinggi nilai dan manfaat

    air kepada para PengelolaBendungan dan Konsultan

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    12/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 12 -

    NO KEBIJAKAN DANSTRATEGI

    TARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA

    OUTPUT OUTC

    b Meningkatkan kualitasdan kuantitas penelitiandan pengembanganteknologi dalam bidangSDA serta menerapkanhasil-hasilnya denganmeningkatkan alokasidana

    menerusKementerian

    PekerjaanUmum

    Meningkatkan alokasi dana untukmendukung peningkatan kuantitas dankualitas hasil penelitian dan pengembanganteknologi bidang SDA serta penerapannya.

    Meningkatnya alokasi dana untukmendukung peningkatan kuantitasdan kualitas hasil penelitian danpengembangan teknologi bidangSDA serta penerapannya.

    Terwujudnya daditerapkannya ppengembangandalam bidang Sberkualitas

    BadanPerencanaan

    PembangunanNasional

    Menyusun rencana pembangunan nasionalyang mengakomodasi kebutuhan danauntuk meningkatkan kualitas dankuantitas penelitian dan pengembanganbidang SDA serta penerapannya

    Tersusunnya rencanapembangunan nasional yangmengakomodasi kebutuhan danauntuk meningkatkan kualitas dankuantitas penelitian danpengembangan bidang SDA sertapenerapannya

    KementerianPertanian

    Meningkatkan alokasi dana untukmendukung peningkatan kuantitas dan

    kualitas hasil penelitian dan pengembanganteknologi pengelolaan lahan dan air dibidang pertanian

    Meningkatnya alokasi dana untukmendukung peningkatan kuantitas

    dan kualitas hasil penelitian danpengembangan teknologipengelolaan lahan dan air di bidangpertanian

    KementerianKesehatan

    Meningkatkan penelitian danpengembangan serta pemanfaatan hasilpenelitian tentang pola penyakit, kesehatanlingkungan, dan perilaku higienismasyarakat terkait dengan pengelolaanSDA

    Meningkatnya penelitian, danpengembangan serta pemanfaatanhasil penelitian tentang polapenyakit, kesehatan lingkungan,dan perilaku higienis masyarakatterkait dengan pengelolaan SDA

    KementerianKehutanan

    Meningkatkan alokasi dana untukmendukung peningkatan kuantitas dankualitas hasil penelitian dan pengembanganteknologi konservasi dan rehabilitasi hutandan lahan serta penerapannya

    Meningkatnya alokasi dana untukmendukung peningkatan kuantitasdan kualitas hasil penelitian danpengembangan teknologi konservasidan rehabilitasi hutan dan lahan

    serta penerapannya

    KementerianPerindustrian

    Melaksanakan penelitian danpengembangan teknologi industri terkaitdengan pendayagunaan SDA

    Terlaksananya penelitian danpengembangan teknologi industriterkait dengan pendayagunaan SDA

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    13/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 13 -

    NO KEBIJAKAN DANSTRATEGI

    TARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA

    OUTPUT O

    KementerianEnergi dan

    Sumber DayaMineral

    Meningkatkan alokasi dana penelitian danpengembangan teknologi pengelolaan airtanah

    Meningkatnya alokasi danapenelitian dan pengembanganteknologi pengelolaan air tanah

    KementerianRiset dan

    Teknologi

    Meningkatkan alokasi dana insentifpenelitian dan pengembangan teknologidalam bidang SDA

    Meningkatnya alokasi dana insentifpenelitian dan pengembanganteknologi dalam bidang SDA

    KementerianPendidikan

    danKebudayaan

    Memfasilitasi peningkatan penelitian ilmupengetahuan, teknologi dan budaya terkaitSDA

    Terfasilitasinya peningkatanpenelitian ilmu pengetahuan,teknologi dan budaya terkait SDA

    BadanMeteorologi,

    Klimatologi,dan Geofisika

    Meningkatkan penelitian danpengembangan model prakiraan curah

    hujan dalam mendukung pengelolaan SDA

    Meningkatnya penelitian danpengembangan model prakiraan

    curah hujan dalam mendukungpengelolaan SDA

    Lembaga IlmuPengetahuan

    Indonesia

    Meningkatkan alokasi dana untuk :

    1. Meningkatkan penelitian sertapengembangan konsep dan teknologipengelolaan SDA

    2. Melaksanakan dan meningkatkanpengkajian :a. teknologi pengolahan air bersihb. pengendalian pencemaranc. pemantauan kualitas aird. pengembangan biodiversitas.e. tingkat produktivitas sumberdaya air.f. daya dukung dan daya tamping sumber

    daya air.

    g. penetapan zonasi pemanfaatan sumberdaya air.

    Meningkatnya ketersediaan danauntuk :

    1. Meningkatnya penelitian sertapengembangan konsep dan teknologipengelolaan SDA

    2. Terlaksananya dan meningkatnyapengkajian :

    a. teknologi pengolahan air bersihb. pengendalian pencemaranc. pemantauan kualitas aird. pengembangan biodiversitas.e. tingkat produktivitas sumberdaya air.f. daya dukung dan daya tampung

    sumber daya air.

    g. penetapan zonasi Pemanfaatansumber daya air

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    14/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 14 -

    NO

    KEBIJAKAN DAN

    STRATEGI

    TARGET

    WAKTU

    LEMBAGA

    TERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAM

    IMPLEMENTASI JAKNAS SDA OUTPUT OUTC

    h. pengendalian alih fungsi lahan.i. kesiap-siagaan masyarakat dalam

    menghadapi dampak perubahaniklim global dan daya rusak air.

    j. pemulihan dampak sosial danpsikologis akibat bencana terkaitair.

    k. motivasi masyarakat dan duniausaha untuk berperan dalamkonservasi SDA dan pengendaliandaya rusak air.

    3. Menerbitkan jurnal tentang pengelolaan

    sumber daya air

    h. pengendalian alih fungsi lahan.i. Kesiap-siagaan masyarakat dalam

    menghadapi dampak perubahaniklim global dan daya rusak air.

    . pemulihan dampak sosial danpsikologis akibat bencana terkaitair.

    k. motivasi masyarakat dan duniausaha untuk berperan dalamkonservasi SDA dan pengendaliandaya rusak air.

    3. terbitnya jurnal tentangpengelolaan sumber daya air

    PemerintahDaerah

    - Memberdayakan lembaga penelitiandan pengembangan daerah untukmeningkat kan kualitas dan kuantitaspenelitian dan pengembangan teknologipengelolaan SDA

    - Melaksanakan sosialisasi hasil penelitiandan pengembangan teknologi pengelolaanSDA kepada kabupaten/kota

    - Terlaksananya pemberdayaanlembaga penelitian danpengembangan daerah untukmeningkatkan kualitas dankuantitas penelitian danpengembangan teknologipengelolaan SDA

    - Terlaksananya sosialisasi hasilpenelitian dan pengembanganteknologi pengelolaan SDA kepadakabupaten/kota

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    15/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 15 -

    NO KEBIJAKAN DANSTRATEGI

    TARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA

    OUTPUT OUTC

    c Meningkatkan jaringankerja sama penelitian danpengembangan teknologidalam bidang SDAantarlembagapemerintah, lembaganonpemerintah,perguruan tinggi,lembagapenelitian tingkatnasional daninternasional

    menerusKementerianKesehatan

    Meningkatkan jaringan kerjasamapenelitian dan pengembangan teknologiterkait pengelolaan SDA melaluipembentukan Jaringan Penelitian danPengembangan Kesehatan Nasional(JPPKN).

    Meningkatnya jaringan kerjasamapenelitian dan pengembanganteknologi terkait pengelolaan SDAmelalui JPPKN

    Terwujudnya sipenyusunan propenelitian dan pSDA untuk mendan efektifitas dpenggunaan su

    KementerianPerindustrian

    Melaksanakan kerjasama penelitian danpengembangan teknologi pengolahan airlimbah industri dengan lembaga nasionaldan internasional

    Terlaksananya kerjasama penelitiandan pengembangan teknologipengolahan air limbah industridengan lembaga nasional daninternasional

    KementerianEnergi dan

    Sumber Daya

    Mineral

    Meningkatkan kerjasama penelitian danpengembangan air tanah

    Meningkatnya kerjasama penelitiandan pengembangan air tanah

    KementerianKelautan dan

    Perikanan

    Melaksanakan kerjasama penelitian danpengembangan SDA di pesisir dan pulau-pulau kecil dengan lembaga nasional daninternasional

    Terlaksananya kerjasama penelitiandan pengembangan SDA di pesisirdan pulau-pulau kecil denganlembaga nasional dan internasional

    KementerianRiset dan

    Teknologi

    Meningkatkan kerjasama penelitian danpengembangan SDA antarlembagapenelitian

    Meningkatnya kerjasama penelitiandan pengembangan SDAantarlembaga penelitian

    KementerianPendidikan

    danKebudayaan

    Memfasilitasi peningkatan kerjasamapenelitian dan pengembangan SDAantarperguruan tinggi dan lembaganasional dan internasional yang terkait SDA

    Terlaksananya fasilitasipeningkatan kerjasama penelitiandan pengembangan SDAantarperguruan tinggi dan lembaganasional dan internasional yangterkait SDA

    Badan

    Meteorologi,Klimatologi

    dan Geofisika

    Meningkatkan kerjasama dengan lembaganasional dan internasional dalam kegiatan

    penelitian dan pengembangan keterkaitancurah hujan dan pengelolaan SDA

    Meningkatnya kerjasama denganlembaga nasional dan internasional

    dalam penelitian danpengembangan keterkaitan curahhujan dan pengelolaan SDA

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    16/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 16 -

    NO

    KEBIJAKAN DAN

    STRATEGI

    TARGET

    WAKTU LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAM

    IMPLEMENTASI JAKNAS SDA OUTPUT OU

    LembagaIlmu

    PengetahuanIndonesia

    Meningkatkan kerjasama penelitian danpengembangan sumber daya air sertateknologi pemanfaatan, pemanenan danpengolahan air

    Meningkatnya kerjasamapenelitian dan pengembangansumber daya air serta teknologipemanfaatan, pemanenan danpengolahan air

    d memfasilitasi pengurusanHak atas KekayaanIntelektual (HAKI) bagipenemuan ilmupengetahuan dan inovasiteknologi terkait bidangSDA

    KementerianKesehatan

    - Melaksanakan sosialisasi Hak KekayaanIntelektual (HKI)

    - Memfasilitasi peneliti atau penemu ilmupengetahuan dan teknologi kesehatanterkait SDA dalam bentuk konsultasi danpendaftaran hasil-hasil penelitian danpenemuan yang berorientasi perolehanHKI

    - Terlaksananya sosialisasi HKI

    - Terfasilitasinya peneliti ataupenemu ilmu pengetahuan danteknologi kesehatan terkait SDAdalam bentuk konsultasi danpendaftaran hasil-hasil penelitiandan penemuan yang berorientasiperolehan HKI

    Terwujudnya kemdalam pengurusapenemuan ilmu pdan inovasi teknobidang SDA

    Kementerian

    Riset danTeknologi

    Memfasilitasi perolehan HKI bagi penemu

    ilmu pengetahuan dan inovasi teknologiterkait bidang SDA

    Terfasilitasinya perolehan HKI bagi

    penemu ilmu pengetahuan daninovasi teknologi terkait bidangSDA

    KementerianPendidikan

    dankebudayaan

    Memfasilitasi perolehan HKI bagi penemuilmu pengetahuan dan inovasi teknologiterkait bidang SDA

    Terfasilitasinya perolehan HKI bagipenemu ilmu pengetahuan daninovasi teknologi terkait bidangSDA

    Lembaga IlmuPengetahuan

    Indonesia

    Meningkatkan kepedulian tentangmanfaat HKI serta melaksanakanbimbingan dalam memperoleh HKI bidangSDA

    Meningkatnya kepedulian tentangmanfaat HKI serta terlaksananyabimbingan dalam memperoleh HKIbidang SDA

    PemerintahDaerah

    Memfasilitasi pengusulan HKI bagi penemuilmu pengetahuan dan inovasi teknologiterkait bidang SDA

    Terfasilitasinya pengusulan HKIbagi penemu ilmu pengetahuan daninovasi teknologi terkait bidangSDA

    e Menginventarisasi danmengevaluasi keberadaan

    hak ulayat masyarakathukum adat atas SDAsebagai dasar untukpengukuhan dalambentuk peraturanperundang-undangan

    2 thn stlhJaknas

    SDA ditetapkan

    KementerianLingkunganHidup

    Melaksanakan inventarisasi keberadaanMasyarakat Hukum Adat (MHA) dan

    kearifan lokal yang terkait denganperlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup

    - Terlaksananya inventarisasikeberadaan MHA dan kearifan

    lokal yg terkait dengannperlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup

    Terjaminnya kebelayat masyaraka

    atas SDA sebagai engukuhan dalameraturan perundndangan

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    17/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 17 -

    NO KEBIJAKAN DANSTRATEGI

    TARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA

    OUTPUT OUTC

    . Memfasilitasi dan melakukanpendampingan dalam pengakuan danperlindungan keberadaan hak ulayat MHAatas SDA

    Terlaksananya fasilitasi danpendampingan dalam pengakuandan perlindungan keberadaan hakulayat MHA atas SDA

    KementerianKehutanan

    Melaksanakan inventarisasi keberadaan hakulayat MHA atas SDA dalam kawasan hutansebagai bahan pertimbangan untukpengukuhan dalam bentuk peraturanperundang-undangan

    Terlaksananya inventarisasikeberadaan hak ulayat MHA atasSDA dalam kawasan hutan sebagaibahan pertimbangan untukpengukuhan

    PemerintahDaerah

    Menerbitkan peraturan daerah tentang hakulayat MHA

    Terbitnya peraturan daerah tentanghak ulayat MHA

    SKEPHI

    Melaksanakan fasilitasi dan pendampingandalam mendapatkan pengakuan dan perlindungan keberadaan hak ulayat MHA atas

    SDA

    Terlaksananya fasilitasi danpendampingan dalam mendapatkanpengakuan dan perlindungan

    keberadaan hak ulayat MHA atasSDA

    YGN

    Melaksanakan identifikasi dan inventarisasimelalui ekspedisi dan observasi keberadaanMHA yang mempertahankan nilai kearifanlokal terkait SDA untuk pengukuhandalam bentuk peraturan perundang-undangan

    Terlaksananya identifikasi daninventarisasi melalui ekspedisi danobservasi keberadaan MHA yangmempertahankan nilai kearifanlokal terkait SDA untukpengukuhan dalam bentukperaturan perundang-undangan

    TELAPAKMengumpulkan dan mendokumentasikanserta mempublikasikan data dan informasitentang hak ulayat MHA atas SDA

    Terkumpulnya dan terdokumentasiserta terpublikasikannya data daninformasi tentang hak ulayat MHAatas SDA

    RTMB

    Memfasilitasi dan melaksanakanpendampingan dalam penyusunanrancangan peraturan daerah yang

    mengatur tentang pengakuan danperlindungan keberadaan hak ulayat MHA

    Terlaksananya fasilitasi danpendampingan dalam penyusunanrancangan peraturan daerah yang

    mengatur tentang pengakuan danperlindungan keberadaan hakulayat MHA

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    18/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 18 -

    NO KEBIJAKAN DANSTRATEGI

    TARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA

    OUTPUT OUTC

    3. Peningkatan Pembiayaan Pengelolaan SDA

    a mengembangkan sistem,instrumen, dankelembagaan pembiayaanpengelolaan SDA, yangberasal dari anggaranpemerintah

    menerusKementerianKoordinator

    BidangPerekonomian

    Mengkoordinasikan kementerian danlembaga terkait untuk mengembangkansistem, instrumen, dan kelembagaanpembiayaan pengelolaan SDA

    Terlaksananya koordinasi kemente-rian dan lembaga terkait untukmengembangkan sistem, instrumen,dan kelembagaan pembiayaanpengelolaan SDA

    Terwujudnya kesistem, instrumkelembagaan pepengelolaan SD

    KementerianPekerjaan

    Umum

    Melaksanakan pengelolaan SDA sesuaidengan sistem, instrumen, dankelembagaan pembiayaan yang telahdikembangkan

    Terlaksananya pengelolaan SDAsesuai dengan sistem, instrumen,dan kelembagaan pembiayaan ygtelah dikembangkan

    BadanPerencanaan

    PembangunanNasional

    Melaksanakan telaah dan kajian peraturanperundang-undangan yang terkait sistem,instrumen dan kelembagaan pembiayaan

    pengelolaan SDA

    Terlaksananya telaah dan kajianperaturan perundang-undanganyang terkait sistem, instrumen dan

    kelembagaan pembiayaanpengelolaan SDA

    KementerianPertanian

    Memfasilitasi pengembangan sistem,instrumen, dan kelembagaan pembiayaanpengelolaan SDA dalam kegiatan usaha tani

    Terfasilitasinya sistem, instrumen,dan kelembagaan pembiayaanpengelolaan SDA dalam kegiatanusaha tani

    KementerianKehutanan

    Melaksanakan pengembangan sistem,instrumen, dan kelembagaan sertapembiayaan pengelolaan kawasan hutanuntuk konservasi SDA

    Terlaksananya pengembangansistem, instrumen, dankelembagaan serta pembiayaanpengelolaan kawasan hutan untukkonservasi SDA

    KementerianEnergi dan

    Sumber DayaMineral

    Melaksanakan pengembangan sistem,instrumen, dan kelembagaan pembiayaanpengelolaan air tanah

    Terlaksananya pengembangansistem, instrumen, dankelembagaan pembiayaanpengelolaan air tanah

    b meningkatkan kontribusidunia usaha dan masya-rakat dalam pengelolaanSDA

    menerusKementerian

    PekerjaanUmum

    Memfasilitasi dunia usaha dan masyarakatuntuk berkontribusi dalam pengelolaanSDA

    Terfasilitasinya dunia usaha danmasyarakat dalam berkontribusiuntuk pengelolaan SDA

    Terwujudnya pekontribusi dunimasyarakat dalSDA

    KementerianLingkungan

    Hidup

    Melaksanakan penyusunan dan sosialisasikebijakan dan pedoman pembayaran jasalingkungan terkait SDA

    Terlaksananya penyusunan dansosialisasi kebijakan dan pedomanpembayaran jasa lingkungan terkaitSDA

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    19/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 19 -

    NO KEBIJAKAN DANSTRATEGI

    TARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA

    OUTPUT OUTC

    KementerianPertanian

    Memfasilitasi dunia usaha dan masyarakattani untuk berkontribusi dalam pengelolaanSDA

    Terfasilitasinya dunia usaha danmasyarakat tani dalamberkontribusi untuk pengelolaanSDA

    KementerianKehutanan

    Memfasilitasi dunia usaha dan masyarakatuntuk berkontribusi dalam pengelolaanSDA

    Terfasilitasinya dunia usaha danmasyarakat dalam berkontribusiuntuk pengelolaan SDA

    KementerianPerhubungan

    Meningkatkan peranserta dunia usaha,masyarakat, dan pemerintah daerah dalampengembangan SDA untuk transportasisungai dan danau

    Meningkatnya peranserta duniausaha, masyarakat, danpemerintah daerah dalampengembangan SDA untuktransportasi sungai dan danau

    KementerianEnergi dan

    Sumber DayaMineral

    Meningkatkan kepedulian dunia usaha danmasyarakat dalam berkontribusi untuk

    konservasi air tanah

    Meningkatnya kepedulian duniausaha dan masyarakat dalam

    berkontribusi untuk konservasi airtanah

    PemerintahDaerah

    Meningkatkan kontribusi dalam bentukperan serta dunia usaha dan masyarakatdalam pengelolaan SDA

    Meningkatnya kontribusi dalambentuk peran serta dunia usahadan masyarakat dalam pengelolaanSDA

    ASBINDOMelaksanakan sosialisasi tentang kewajibanberkontribusi dari pelaku usaha pertanianhortikultura dalam pengelolaan SDA

    Terlaksananya sosialisasi tentangkewajiban berkontribusi daripelaku usaha pertanianhortikultura dalam pengelolaanSDA

    PERPAMSI

    Memfasilitasi anggota Perpamsi untukmentaati kewajiban berkontribusi dalampengelolaan SDA

    Terlaksananya fasilitasi anggotaPerpamsi untuk mentaatikewajiban berkontribusi dalampengelolaan SDA

    ASPADIN

    - Meningkatkan peran dunia usaha dalammenerapkanreduce, reuse and recycle(3R)dalam penggunaan air

    - Menyusun skema kemitraan pembiayaanpengelolaan SDA terutama pada DAS diwilayah usahanya

    - Meningkatnya peran dunia usahadalam menerapkan3R dalampenggunaan air

    -Tersusunnya skema kemitraanpembiayaan pengelolaan SDAterutama pada DAS di wilayahusahanya

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    20/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 20 -

    NO KEBIJAKAN DANSTRATEGI

    TARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA

    OUTPUT OUTC

    - Meningkatkan keterlibatan dunia usahadalam mempermudah masyarakat untukmendapatkan air guna memenuhikebutuhan pokok sehari-hari

    Meningkatnya keterlibatan duniausaha dalam mempermudahmasyarakat untuk mendapatkanair guna memenuhi kebutuhanpokok sehari-hari

    GAPKINDOMeningkatkan peran dunia usaha dalammenerapkan 3R

    Meningkatnya peran dunia usahadalam menerapkan 3R

    APHI

    Meningkatkan ketaatan pengusaha hutandan masyarakat dalam memenuhikewajiban berkontribusi untuk melindungikawasan konservasi terkait pengelolaanSDA

    Meningkatnya ketaatan pengusahahutan dan masyarakat dalammemenuhi kewajibanberberkontribusi untuk melindungikawasan konservasi terkait

    pengelolaan SDA

    KNI-BB

    Melaksanakan sosialisasi tentang kewajibanberkontribusi kepada para pemilik danpengelola bendungan untuk pengelolaanSDA

    Terlaksananya sosialisasi tentangkewajiban berkontribusi kepadapara pemilik dan pengelolabendungan untuk pengelolaan SDA

    c Meningkatkan hasilpenerimaan dari biayajasa pengelolaan (BJP)SDA dari penerimamanfaat secara bertahapuntuk membiayaipengelolaan SDA

    2 thn stlhJaknasSDA ditetapkan Kementerian

    PekerjaanUmum

    Menetapkan pedoman perhitungan nilaiperolehan air sebagai rujukan daerahuntuk penetapan BJP SDA

    Membentuk Badan Layanan Umum (BLU)sebagai lembaga yang menerapkan sistem,instrumen, dan kelembagaan pembiayaanyang telah disusun

    - Ditetapkannya pedomanperhitungan nilai perolehan airsebagai rujukan daerah untukpenetapan BJP SDA

    - Terbentuknya BLU pengelolaanSDA

    Terwujudnya pehasil penerimaaSDA dari penerisecara bertahapmembiayai peng

    KementerianKehutanan

    - Mengupayakan alokasi sebagianpembiayaan untuk pengelolaan hutan darikomponen Biaya Jasa pengelolaan (BJP)

    SDA

    -Tersedianya alokasi sebagianpembiayaan untuk pengelolaanhutan dari komponen Biaya Jasa

    pengelolaan (BJP) SDA

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    21/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 21 -

    NO KEBIJAKAN DANSTRATEGI

    TARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA

    OUTPUT OUTC

    - Memasukkan besaran nilai tarif untukpemanfaatan air dan energi air, dalamrevisi Peraturan Pemerintah tentang tarifPNBP di bidang Kehutanan

    -Termuatnya besaran nilai tarifuntuk pemanfaatan air danenergy air, dalam revisiPeraturan Pemerintah tentangtarif PNBP di bidang Kehutanan

    KementerianEnergi dan

    Sumber DayaMineral

    Menyempurnakan pedoman perhitungannilai perolehan air tanah sebagai rujukandaerah untuk penetapan BJP SDA

    Tersedianya pedoman perhitungannilai perolehan air tanah sebagairujukan daerah untuk penetapanBJP SDA

    Pemerintah

    Daerah

    - Menyusun Peraturan Daerah tentangBadan Layanan Umum Daerah JasaPengelolaan SDA

    - Menyusun perhitungan nilai perolehan air

    sesuai dengan pedoman yang telahditetapkan oleh Pemerintah untukpenetapan BJP SDA sesuai kewenangan

    - Tersusunnya Peraturan Daerahtentang Badan Layanan UmumDaerah Jasa Pengelolaan SDA

    - Tersusunnya perhitungan nilai

    perolehan air sesuai denganpedoman yang telah ditetapkanoleh Pemerintah untuk penetapanBJP SDA sesuai kewenangan

    d Memanfaatkan hasil penerimaan BJP SDA secaraefisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan

    KementerianPekerjaan

    Umum

    Menyusun, menetapkan, dan menerapkanProsedur Operasi Standar penerimaan danpenggunaan BJP SDA

    Ditetapkan dan diterapkannyaProsedur Operasi Standarpenerimaan dan penggunaan BJPSDA.

    Terwujudnya pehasil penerimaasecara efisien,adilan, dan berk

    KementerianKehutanan

    Menyusun, menetapkan, dan menerapkanProsedur Operasi Standar penerimaan danpenggunaan BJP SDA untuk pengelolaanhutan

    Ditetapkan dan diterapkannyaProsedur Operasi Standarpenerimaan dan penggunaan BJPSDA untuk pengelolaan hutan.

    KementerianEnergi dan

    SumberdayaMineral

    Menyusun, menetapkan, dan menerapkanProsedur Operasi Standar penerimaan danpemanfaatan BJP SDA terkait air tanah

    Ditetapkan dan diterapkannyaProsedur Operasi Standarpenerimaan dan pemanfaatan BJPSDA terkait air tanah

    PemerintahDaerah

    Menyusun, menetapkan, dan menerapkanProsedur Operasi Standar penerimaan danpenggunaan BJP SDA sesuai kewenangan

    Ditetapkan dan diterapkannyaProsedur Operasi Standarpenerimaan dan penggunaan BJPSDA sesuai kewenangan.

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    22/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 22 -

    NO KEBIJAKAN DANSTRATEGI

    TARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA

    OUTPUT OUTC

    4. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

    a mewujudkan sistem pengawasan dalam pelaksanaanketentuan pengelolaanSDA dengan melibatkanperan masyarakat

    2 thn stlhJaknasSDA ditetapkan

    KementerianPekerjaan

    Umum

    Membangun sistem pengawasan dalampelaksanaan ketentuan pengelolaan SDAyang berbasis masyarakat

    Tersedianya sistem pengawasandalam pelaksanaan ketentuanpengelolaan SDA yang berbasismasyarakat

    Terwujudnya siwasan dalam peketentuan pengdengan melibatmasyarakat

    KementerianLingkungan

    Hidup

    Mengembangkan sistem pengawasan danpenegakan hukum di kawasan lindungyang melibatkan masyarakat

    Menetapkan peruntukan air sesuaidengan mutu dan kondisi yangdisyaratkan

    Melaksanakan pemantauan dan evaluasitentang penerapan ketetapan peruntukanair sesuai dengan mutu dan kondisi yangdisyaratkan

    - Terwujudnya sistem pengawasandan penegakan hukum yang lebihbaik di kawasan lindung

    - Ditetapkannya peruntukan airsesuai dengan mutu dan kondisiyang disyaratkan.

    -Terlaksananya pemantauan danevaluasi tentang penerapanketetapan peruntukan air sesuaidengan mutu dan kondisi yangdisyaratkan

    KementerianKesehatan

    Menyusunroadmapdan melaksanakansistem pengawasan kualitas air minum

    Tersedianyaroadmapdanterlaksananya sistem pengawasankualitas air minum

    KementerianEnergi dan

    Sumber DayaMineral

    - Mengembangkan sistem pengawasanpengelolaan air tanah

    - Mensosialisasikan sistem pengawasanpengelolaan air tanah kepada pemerintahdaerah dan masyarakat

    - Tersedianya sistem pengawasanpengelolaan air tanah yang lebihbaik

    - Tersosialisasinya sistempengawasan pengelolaan air tanahkepada pemerintah daerah danmasyarakat

    b mempercepatpembentukan Pejabat

    Penyidik Pegawai NegeriSipil (PPNS) dalampenegakan hukum bidangSDA pada setiap WS

    2 thn stlhJaknas

    SDA ditetapkan

    Kementerian

    PekerjaanUmum

    Melaksanakan percepatan pembentukan

    PPNS dalam penegakan hukum bidang SDApada setiap WS lintas provinsi, WS lintasnegara dan WS strategis nasional

    Terlaksananya percepatanpembentukan PPNS dalam

    penegakan hukum bidang SDApada setiap WS lintas provinsi, WSlintas negara dan WS strategisnasional

    Terlaksanannya

    hukum bidang S

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    23/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 23 -

    NO KEBIJAKAN DANSTRATEGI TARGETWAKTU LEMBAGATERKAIT URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA OUTPUT OUTC

    KementerianLingkungan

    Hidup

    Meningkatkan pembinaan PPNS dalampenegakan hukum bidang SDA

    Meningkatnya pembinaan PPNSdalam penegakan hukum bidangSDA

    KementerianPerhubungan

    Meningkatkan pembinaan PPNS AngkutanSungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP)dalam penegakan hukum bidang SDA

    Meningkatnya pembinaan PPNSASDP dalam penegakan hukumbidang SDA

    KementerianEnergi dan

    SumberdayaMineral

    Meningkatkan pembinaan PPNS dalampenegakan hukum bidang SDA terkait airtanah

    Meningkatnya pembinaan PPNSdalam penegakan hukum bidangSDA terkait air tanah

    PemerintahDaerah

    Melaksanakan percepatan pembentukanPPNS dalam penegakan hukum bidang SDApada setiap WS sesuai kewenangan

    Terlaksananya percepatanpembentukan PPNS dalampenegakan hukum bidang SDApada setiap WS sesuai kewenangan

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    24/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 24 -

    B. KEBIJAKAN PENINGKATAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR (SDA) SECARA TERUS-MENERUS

    NOKEBIJAKAN DAN

    STRATEGITARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA

    OUTPUT OUTC

    1.Peningkatan Upaya Perlindungan dan PelestarianSumber Air

    a memelihara daerah tangkapan air danmenjaga kelangsungan fungsi resapanair berdasarkan rencana pengelolaanSDA pada suatu wilayah sungai olehsemua pemilik kepentingan, antara laindengan :

    1) meningkatkanpengendalian budi

    daya pertanianterutama di daerahhulu sesuai dengankemiringan lahan dankaidah konservasitanah dan air

    menerus

    Kementerian

    Pertanian

    Melaksanakan pembinaan pada petani danmasyarakat di DAS hulu dalam

    pengendalian budi daya pertanian

    Terlaksananya pembinaan padapetani dan masyarakat di DAS hulu

    dalam pengendalian budi dayapertanian

    Terwujudnya pbudidaya pertan

    dengan kaidah tanah dan air

    KementerianKehutanan

    Melaksanakan pembinaan dan penyuluhankepada masyarakat di kawasan hutan dansekitarnya

    Terlaksananya pembinaan danpenyuluhan kepada masyarakat dikawasan hutan dan sekitarnya

    PemerintahDaerah

    Melaksanakan pembinaan dan penyuluhankepada masyarakat untuk melaksanakanbudidaya pertanian sesuai dengan kaidahkonservasi tanah dan air pada kawasanyang menjadi kewenangannya

    Terlaksananya pembinaan danpenyuluhan kepada masyarakatuntuk melaksanakan budidayapertanian sesuai dengan kaidahkonservasi tanah dan air padakawasan yang menjadikewenangannya

    HKTI

    Mendukung dan berperan serta dalammelaksanakan pembinaan sertapenyuluhan kepada masyarakat untukmelaksanakan budidaya pertanian sesuai

    dengan kaidah konservasi tanah dan air

    Terlaksananya dukungan danperanserta dalam pelaksanaanpembinaan serta penyuluhankepada masyarakat untuk

    melaksanakan budidaya pertaniansesuai dengan kaidah konservasitanah dan air

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    25/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 25 -

    NO KEBIJAKAN DANSTRATEGI TARGETWAKTU LEMBAGATERKAIT URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA OUTPUT OUTC

    APHI

    Melaksanakan pencegahan dan pembinaankepada masyarakat di dalam dan sekitarhutan dalam budidaya pertanian lahankering yang tidak sesuai dengan kaidahkonservasi

    Terlaksananya pencegahan danpembinaan kepada masyarakat didalam dan sekitar hutan dalambudidaya pertanian lahan keringyang tidak sesuai dengan kaidahkonservasi

    2) meningkatkan tampungan air denganmembangun lebihbanyak waduk,embung, sumurresapan, danmenambah ruangterbuka hijau

    menerus

    Kementerian

    PekerjaanUmum

    Menyampaikan masukan untukpenyusunan pedoman teknis pembuatansumur imbuhan

    Melaksanakan sosialisasi pedoman teknispembuatan sumur resapan

    Melaksanakan pemantauan dan evaluasiefektifitas sumur resapan

    Meningkatkan pembangunan waduk danembung sebagai upaya pengawetan air.

    Mencantumkan ruang terbuka hijau dalamrencana tata ruang wilayah (RTRW)

    Tersampaikannya masukan untukpenyusunan pedoman teknispembuatan sumur imbuhan

    Terlaksananya sosialisasipedoman teknis pembuatan sumurresapan

    Terlaksananya pemantauan danevaluasi efektifitas sumur resapan

    Meningkatnya pembangunanwaduk dan embung sebagai upayapengawetan air.

    Termuatnya ruang terbuka hijaudalam RTRW

    Terwujudnya petampungan air mendukung kon

    BadanPerencanaan

    PembangunanNasional

    Mengkoordinasikan dan mensinergikanpenyusunan rencana pembangunan terkaitdengan pengembangan tampungan air

    Terlaksananya koordinasi dansinergi penyusunan rencanapembangunan terkait denganpengembangan tampungan air

    KementerianLingkungan

    Hidup

    Melaksanakan model percontohanpembangunan sumur resapan danpenanaman pohon

    Terlaksananya model percontohanpembangunan sumur resapan danpenanaman pohon

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    26/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 26 -

    NO KEBIJAKAN DANSTRATEGI TARGETWAKTU LEMBAGATERKAIT URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA OUTPUT OUTC

    KementerianPertanian

    Melaksanakan pengembangan embung,dam parit, dan sumur resapan

    Terlaksananya pengembanganembung, dam parit, dan sumurresapan

    KementerianKehutanan

    Melaksanakan kegiatan sipil teknik berupapembangunan dam pengendali, sumurresapan, biopori, dan rorak.

    Terlaksananya kegiatan sipil teknikberupa pembangunan dampengendali, sumur resapan,biopori, rorak.

    KementerianEnergi dan

    Sumber DayaMineral

    Menyusun dan menetapkan pedomanteknis pembuatan sumur imbuhan gunameningkatkan potensi air tanah

    Ditetapkannya pedoman teknispembuatan sumur imbuhan gunameningkatkan potensi air tanah

    BadanMeteorologi

    KlimatologiDan Geofisika

    Meningkatkan penyediaan informasi curahhujan pada kawasan yang memiliki potensipengembangan tampungan air

    Meningkatnya penyediaaninformasi curah hujan padakawasan yang memiliki potensi

    pengembangan tampungan air

    PemerintahDaerah

    Membangun lebih banyak kolam retensi,embung dan ruang terbuka hijau padakawasan rawan kekeringan dan banjir

    Terbangunnya kolam retensi,embung dan ruang terbuka hijaupada kawasan rawan kekeringandan banjir

    ASBINDO

    Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasisecara berkala tentang pentingnyapembangunan waduk, embung, sumurresapan, dan ruang terbuka hijau

    Terlaksananya penyuluhan dansosialisasi secara berkala tentangpentingnya pembangunan waduk,embung, sumur resapan, danruang terbuka hijau

    LP3ES

    Melaksanakan pelatihan danpendampingan untuk mendorongpartisipasi masyarakat dalampembangunan waduk, embung, sumurresapan, dan ruang terbuka hijau

    Terlaksananya pelatihan danpendampingan untuk mendorongpartisipasi masyarakat dalampembangunan waduk, embung,sumur resapan, dan ruang terbuka

    hijau

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    27/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 27 -

    NO KEBIJAKAN DANSTRATEGI TARGETWAKTU LEMBAGATERKAIT URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA OUTPUT OUTC

    APHI

    Melaksanakan pembinaan kepada paraanggota untuk membangun embung danwaduk kecil guna penyimpanan air saatkemarau untuk mengantisipasi kebakaranhutan

    Terlaksananya pembinaan kepadapara anggota untuk membangunembung dan waduk kecil gunapenyimpanan air saat kemarauuntuk mengantisipasi kebakaranhutan

    KNI-BB

    Memberikan dukungan kepada pemilikbendungan dalam perencanaan,pelaksanaan konstruksi, dan pengelolaanbendungan

    Diterimanya dukungan kepadapemilik bendungan dalamperencanaan, pelaksanaankonstruksi dan pengelolaanbendungan

    3) mengendalikan alihfungsi lahan untukmencegah penurunan

    fungsi resapan air daripembangunanpermukiman, perkotaandan industri

    menerusKementerianLingkungan

    Hidup

    Melaksanakan pembinaan teknis dalammencegah penurunan fungsi resapan air

    Terlaksananya pembinaan teknisdalam mencegah penurunan fungsiresapan air

    Terwujudnya pealih fungsi lahamencegah penu

    resapan air darpembangunan pperkotaan dan i

    KementerianPertanian

    Melaksanakan sosialisasi tentangperlindungan lahan pertanian panganberkelanjutan, kepada pemerintah danmasyarakat

    Melaksanakan percepatan

    penerbitan/pengesahan turunan dariperaturan perundang-undanganperlindungan lahan pertanian panganberkelanjutan, kepada pemerintah danmasyarakat

    Melaksanakan pemantauan dan evaluasi

    penerapan pelaksanaan peraturanperundang-undangan tentangperlindungan lahan pertanian panganberkelanjutan, kepada pemerintah dan

    masyarakat

    Terlaksananya sosialisasi tentangperlindungan lahan pertanianpangan berkelanjutan, kepadapemerintah dan masyarakat

    Terlaksananya percepatan

    penerbitan/pengesahan turunandari peraturan perundang-undangan perlindungan lahanpertanian pangan berkelanjutan,kepada pemerintah danmasyarakat

    Terlaksananya pemantauan danevaluasi penerapan pelaksanaanperaturan perundang-undangantentang perlindungan lahanpertanian pangan berkelanjutan,

    kepada pemerintah danmasyarakat

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    28/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 28 -

    NOKEBIJAKAN DAN

    STRATEGITARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA OUTPUT OUTC

    PemerintahDaerah

    Mencegah alih fungsi lahan dengan tidakmemberikan ijin pemanfaatan lahan yangtidak sesuai dengan tata ruang yangditetapkan

    Terjaganya alih fungsi lahandengan tidak memberikan ijinpemanfaatan lahan yang tidaksesuai dengan tata ruang yangditetapkan

    METI

    Menyampaikan informasi danmelaksanakan pelatihan kepadamasyarakat penerima manfaat PembangkitListrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)mengenai minimal luasan hutan yangdiperlukan untuk keberlangsungan suplaiair PLTMH

    Tersampaikannya informasi danterlaksananya pelatihan kepadamasyarakat penerima manfaatPLTMH mengenai minimal luasanhutan yang diperlukan untukkeberlangsungan suplai air PLTMH

    APHI

    Mempertahankan kawasan kerja yang telahmendapatkan ijin sah agar tidak

    dialihfungsikan menjadi kawasan non-hutan.

    Terjaganya kawasan kerja yangtelah mendapatkan ijin sah agar

    tidak dialihfungsikan menjadikawasan non-hutan.

    4) menentukan zonaimbuhan dan zonapengambilan air tanahyang hasilnya dapat diakses oleh masyarakatdan sebagai salah satudasar penyusunan ataupenyempurnaanrencana tata ruangwilayah

    2 tahunsetelahKepresCekunganAir Tanah(CAT)ditetapkan

    KementerianEnergi Dan

    Sumber DayaMineral

    Menyusun pedoman tentang penetapankawasan lindung air tanah

    Menyusun pedoman tentang penentuandan penetapan zona konservasi air tanah

    Memetakan dan menetapkan sertamensosialisasikan zona imbuhan air tanahdan zona pemanfaatan air tanah pada CATlintas provinsi dan CAT lintas negara

    Tersusunnya pedoman tentangpenetapan kawasan lindung airtanah

    Tersusunnya pedoman tentangpenentuan dan penetapan zonakonservasi air tanah

    Terlaksananya pemetaan danpenetapan serta sosialisai zonaimbuhan air tanah dan zonapemanfaatan air tanah pada CATlintas provinsi dan CAT lintasnegara

    Terwujudnya peimbuhan dan zopengambilan airdapat diakses omasyarakat dansalah satu dasaatau penyempurencana tata ru

    KementerianRiset danTeknologi

    Memberikan dukungan teknis kepada

    Kementerian ESDM dalam memeliharakelangsungan fungsi zona imbuhan danzona pengambilan air tanah

    Diterimanya dukungan teknis

    kepada Kementerian ESDM dalammemelihara kelangsungan fungsizona imbuhan dan zonapengambilan air tanah

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    29/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 29 -

    NOKEBIJAKAN DAN

    STRATEGITARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA OUTPUT OUTC

    BadanMeteorologi,Klimatologi

    dan Geofisika

    Menyediakan data dan informasi curahhujan pada zona imbuhan dan zonapengambilan air tanah

    Tersedianya data dan informasicurah hujan pada zona imbuhandan zona pengambilan air tanah

    PemerintahDaerah

    Menetapkan zona imbuhan dan zonapengambilan air tanah di dalam RTRWProvinsi/Kabupaten/Kota sesuai denganpedoman dari Pemerintah

    Ditetapkannya zona imbuhan danzona pengambilan air tanah didalam RTRW Provinsi /Kabupaten/Kota sesuai denganpedoman dari Pemerintah

    5) melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahanpada daerah aliransungai (DAS) prioritas

    yang dilakukan secarapartisipatif dan terpadudengan capaian 2.5 jutaha

    5 thn stlhJaknasSDA ditetapkan

    KementerianLingkungan

    Hidup

    Melaksanakan pembinaan teknis mengenaikelestarian lingkungan di wilayah DASprioritas

    Melaksanakan inventarisasi tutupan lahan

    untuk menentukan status kerusakan hutandan lahan di DAS

    Terlaksananya pembinaan teknismengenai kelestarian lingkungandi wilayah DAS prioritas

    Terlaksananya inventarisasi

    tutupan lahan untuk menentukanstatus kerusakan hutan dan lahandi DAS

    Berkurangnya lpada DAS prioripelaksanaan reprioritas yang dsecara partisipa

    terpadu

    KementerianPertanian

    Melaksanakan pembinaan usaha tanikonservasi untuk mendukung rehabilitasidan konservasi lahan

    Terlaksananya pembinaan usahatani konservasi untuk mendukungrehabilitasi dan konservasi lahan

    KementerianKehutanan

    Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahansecara partisipatif pada DAS prioritas.

    Terlaksananya rehabilitasi hutandan lahan secara partisipatif padaDAS prioritas.

    PemerintahDaerah

    Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahansecara partisipatif pada DAS prioritassesuai kewenangan

    Terlaksananya rehabilitasi hutandan lahan secara partisipatif padaDAS prioritas sesuai kewenangan

    HKTI

    Melaksanakan sosialisasi danpemberdayaan kepada masyarakat untukpemanfaatan lahan terbuka danpekarangan berbasis konservasi air

    Terlaksananya sosialisasi danpemberdayaan kepada masyarakatuntuk pemanfaatan lahan terbukadan pekarangan berbasis

    konservasi air

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    30/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 30 -

    NOKEBIJAKAN DAN

    STRATEGITARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA OUTPUT OUTC

    KAI

    Melaksanakan dialog antarpemilikkepentingan terkait SDA mengenai upayarehabilitasi hutan dan lahan kritis padaDAS prioritas

    Terlaksananya dialog antarpemilikkepentingan terkait SDA mengenaiupaya rehabilitasi hutan dan lahankritis pada DAS prioritas

    JIKPA

    Melaksanakan pendampingan kepadamasyarakat dalam rehabilitasi hutan danlahan kritis pada DAS prioritas

    Terlaksananya pendampingankepada masyarakat dalamrehabilitasi hutan dan lahan kritispada DAS prioritas

    PSDA WATCH

    Melaksanakan pendidikan, pelatihan danpendampingan dalam pembentukan kaderpelestarian lingkungan untuk rehabilitasihutan dan lahan pada DAS prioritas

    Terlaksananya pendidikan,pelatihan dan pendampingan dalampembentukan kader pelestarianlingkungan untuk rehabilitasihutan dan lahan pada DASprioritas

    LP3ESMelaksanakan pendampingan dalamrehabilitasi hutan dan lahan melalui modelpembayaran jasa lingkungan

    Terlaksananya pendampingandalam rehabilitasi hutan dan lahanmelalui model pembayaran jasalingkungan

    TELAPAK

    Membangun inisiatif pengelolaan hutansecara lestari yang mampu menjagaperlindungan dan pelestarian SDA

    Terbangunnya inisiatif pengelolaanhutan secara lestari yang mampumenjaga perlindungan danpelestarian SDA

    METI

    Melaksanakan pendidikan, pelatihan danpenyuluhan kepada masyarakat pemanfaatPLTMH untuk melakukan rehabilitasihutan dan lahan pada DAS prioritas yangmemiliki potensi sumber air

    Terlaksananya pendidikan,pelatihan dan penyuluhan kepadamasyarakat pemanfaat PLTMHuntuk melakukan rehabilitasihutan dan lahan pada DASprioritas yang memiliki potensisumber air

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    31/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 31 -

    NOKEBIJAKAN DAN

    STRATEGITARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA OUTPUT OUTC

    RTMB

    Melaksanakan rehabilitasi hutan danlahan kritis pada kawasan konservasisecara partisipatif

    Melaksanakan pemberdayaan masyarakatdalam pelaksanaan rehabilitasi hutan danlahan kritis pada kawasan konservasi

    Terlaksananya rehabilitasi hutandan lahan kritis pada kawasankonservasi secara partisipatif

    Terlaksananya pemberdayaanmasyarakat dalam pelaksanaanrehabilitasi hutan dan lahan kritispada kawasan konservasi

    IMA

    Melaksanakan One Man One Tree(OMOT)dan pendayagunaan lahan bekaspenambangan (green mining)pada hutandan lahan di DAS prioritas

    Terlaksananya OMOTdanpendayagunaan lahan bekaspenambangan (green mining)padahutan dan lahan di DAS prioritas

    APHI

    Merehabilitasi lahan terbuka dan kawasanberfungsi lindung dalam areal kerja

    pemanfaatan hutan

    Terlaksananya rehabilitasi lahanterbuka dan kawasan berfungsi

    lindung dalam areal kerjapemanfaatan hutan

    6) menetapkan danmempertahankan luaskawasan hutan minimal30% dari luas DASdan/atau pulau, dantetap mempertahankanluas kawasan hutanyang masih memilikiluas lebih dari 30%dengan sebaran yangproporsional untukmenjamin keseimbangan tata air dan lingkungan

    menerus

    KementerianPekerjaan

    Umum

    Melaksanakan analisis kebutuhan luasdaerah tangkapan dan resapan air dalampenyusunan RTRW dan Pola PengelolaanSDA untuk mempertahankan luas kawasanhutan minimum 30% dari luas DASdan/atau pulau

    Terlaksananya analisis kebutuhanluas daerah tangkapan dan resapanair dalam penyusunan RTRW danPola Pengelolaan SDA untukmempertahankan luas kawasanhutan minimum 30% dari luasDAS dan/atau pulau

    Terwujudnya kaminimal 30% ddan/atau pulausebaran yang pruntuk menjamikeseimbangan tlingkungan

    KementerianDalam Negeri

    - Melaksanakan evaluasi peraturan daerahtentang RTRW provinsi dankabupaten/kota untuk mempertahankanluas kawasan hutan minimal 30% dariluas DAS dan/atau pulau, dan tetapmempertahankan luas kawasan hutanyang masih memiliki luas lebih dari 30%

    dengan sebaran yang proporsional

    - Terlaksananya evaluasi peraturandaerah tentang RTRW provinsi dankabupaten/kota untukmempertahankan luas kawasanhutan minimal 30% dari luas DASdan/atau pulau, dan tetapmempertahankan luas kawasan

    hutan yang masih memiliki luaslebih dari 30% dengan sebaranyang proporsional

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    32/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 32 -

    NOKEBIJAKAN DAN

    STRATEGITARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA OUTPUT OUTC

    - Melaksanakan pemantauan dan evaluasipenerapan ketentuan RTRW provinsi dankabupaten/kota yang telah dievaluasiuntuk menjamin keseimbangan tata airdan lingkungan

    - Terlaksananya pemantauan danevaluasi penerapan ketentuanRTRW provinsi dankabupaten/kota yang telahdievaluasi untuk menjaminkeseimbangan tata air danlingkungan

    KementerianLingkungan

    Hidup

    Menyusun dan melaksanakan kebijakaninsentif dan disinsentif berkoordinasidengan kementerian terkait, untukmendorong dipertahankannya luas minimalkawasan hutan

    Tersusun dan terlaksananyakebijakan insentif dan disinsentifberkoordinasi dengan kementerianterkait, untuk mendorongdipertahankannya luas minimalkawasan hutan

    KementerianKehutanan

    - Melaksanakan tata batas danpengukuhan kawasan hutan di dalamRTRW.

    - Melaksanakan reboisasi dan rehabilitasihutan dan lahan untuk memenuhi luaskawasan hutan minimal 30% dari luasDAS dan/atau pulau.

    - Menetapkan dan menjaga tata batas,reboisasi dan rehabilitasi serta programsosial ekonomi masyarakat sekitar hutan,untuk mempertahankan luas kawasanhutan dan tegakan yang luasnya lebih dari30%

    - Terlaksananya tata batas danpengukuhan kawasan hutan didalam RTRW.

    - Terlaksananya reboisasi danrehabilitasi hutan dan lahanuntuk memenuhi luas kawasanhutan minimal 30% dari luas DASdan/atau pulau.

    - Ditetapkan dan terjaganya tatabatas, reboisasi dan rehabilitasiserta program sosial ekonomimasyarakat sekitar hutan, untukmempertahankan luas kawasanhutan dan tegakan yang luasnyalebih dari 30%

    PemerintahDaerah

    Melaksanakan ketetapan untuk

    mempertahankan luas kawasan hutanminimal 30% dari luas DAS dan/ataupulau

    Terlaksananya ketetapan untuk

    mempertahankan luas kawasanhutan minimal 30% dari luas DASdan/atau pulau

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    33/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 33 -

    NO

    KEBIJAKAN DAN

    STRATEGI

    TARGET

    WAKTU

    LEMBAGA

    TERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAM

    IMPLEMENTASI JAKNAS SDA OUTPUT OUTC

    APHI

    Melaksanakan pembinaan kepada paraanggota untuk mengelola hutan secaralestari guna mempertahankan luaskawasan hutan minimal 30% dari luasDAS dan/atau pulau

    Terlaksananya pembinaan kepadapara anggota untuk mengelolahutan secara lestari gunamempertahankan luas kawasanhutan minimal 30% dari luas DASdan/atau pulau

    7) menambah luaskawasan hutan danpenutupan vegetasi padaDAS atau pulau yangmempunyai luaskawasan hutan denganfungsi optimal kurangdari 30%

    Menerus

    KementerianKehutanan

    - Melaksanakan inventarisasi luas kawasanhutan dan penutupan vegetasi pada DASatau pulau

    - Memfasilitasi pengembangan hutan rakyatdan penghijauan untuk menambah luashutan.

    - Melaksanakan reboisasi dan rehabilitasihutan dan lahan

    - Terlaksananya inventarisasi luaskawasan hutan dan penutupanvegetasi pada DAS atau pulau

    - Terfasilitasinya pengembanganhutan rakyat dan penghijauanuntuk menambah luas hutan.

    - Terlaksananya reboisasi danrehabilitasi hutan

    Terwujudnya kadan penutupanminimal 30 % ppulau

    KementerianPertanian

    Melaksanakan optimasi pemanfaatan lahandengan budidaya tanaman keras

    Terlaksananya optimasipemanfaatan lahan denganbudidaya tanaman keras

    PemerintahDaerah

    Melaksanakan penambahan luas kawasanhutan dan penutupan vegetasi pada DASatau pulau sesuai kewenangan

    Terlaksananya penambahan luaskawasan hutan dan penutupanvegetasi pada DAS atau pulausesuai kewenangan

    APHI

    Melaksanakan pembinaan kepada paraanggota untuk berperan sertamelaksanakan program pemerintah dalammenambah luas kawasan hutan danpenutupan vegetasi pada DAS

    Terlaksananya pembinaan kepadapara anggota untuk berperan sertamelaksanakan program pemerintahdalam menambah luas kawasanhutan dan penutupan vegetasipada DAS

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    34/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 34 -

    NO

    KEBIJAKAN DAN

    STRATEGI

    TARGET

    WAKTU

    LEMBAGA

    TERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAM

    IMPLEMENTASI JAKNAS SDA OUTPUT OUTC

    b meningkatkan upayaperlindungan sumber air,pengaturan daerahsempadan sumber air, danpengisian air pada sumberair antara lain untuk meningkatkan ketersediaanair baku dalam rangkamendukung pencapaiansasaran MDGs sekurang-kurangnya 69% padatahun 2015 dengan cara :

    1) meningkatkan perlindu

    ngan dan pelestarianseluruh sumber airmelalui pencegahan,pengaturan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik pada sumber air, pemanfaatansumber air dan lahan ,terutama yang berada dikawasan permukiman

    menerus KementerianPekerjaanUmum

    Menyusun pedoman penetapan sempadan

    sumber air dan pemanfaatan ruangnya

    Menetapkan sempadan sumber air padaWS lintas negara, WS lintas provinsi danWS strategis nasional

    Melaksanakan penertiban dan pengawasanpenggunaan sempadan sumber air bekerjasama dengan pemerintah daerah.

    Membangun prasarana pelindungsempadan sumber air pada lokasi yangmemerlukan.

    Tersusunnya pedoman penetapan

    sempadan sumber air danpemanfaatan ruangnya

    Ditetapkannya sempadan sumberair pada WS lintas negara, WSlintas provinsi dan WS strategisnasional

    Terlaksananya penertiban danpengawasan penggunaansempadan sumber air bekerja

    sama dengan pemerintah daerah.

    Tersedianya prasarana pelindungsempadan sumber air pada lokasiyang memerlukan.

    Terwujudnya pedan pelestariansumber air melapencegahan, pepengendalian tepelaksanaan kepembangunan fsumber air, pemsumber air danterutama yang bkawasan permu

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    35/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 35 -

    NO

    KEBIJAKAN DAN

    STRATEGI

    TARGET

    WAKTU

    LEMBAGA

    TERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAM

    IMPLEMENTASI JAKNAS SDA OUTPUT OUTC

    KementerianDalam Negeri

    Meningkatkan kepedulian masyarakatdalam perlindungan dan pelestariansumber air

    Menerbitkan surat edaran menteri terkaitperlindungan dan pelestarian sumber air

    Meningkatnya kepedulianmasyarakat dalam perlindungandan pelestarian sumber air

    Terbitnya surat edaran menteriterkait perlindungan danpelestarian sumber air.

    KementerianPerhubungan

    - Melaksanakan pemeliharaan alurtransportasi sungai sesuai kewenangan

    - Melaksanakan pembinaan dalamperlindungan sumber air dari kerusakan

    akibat kegiatan transportasi sungai dandanau sesuai kewenangan

    - Terlaksananya pemeliharaan alurtransportasi sungai sesuaikewenangan

    - Terlaksananya pembinaan dalamperlindungan sumber air dari

    kerusakan akibat kegiatantransportasi sesuai kewenangan

    KementerianLingkungan

    Hidup

    Mengkoordinasikan pelaksanaanpengendalian pencemaran air pada sumberair dari kegiatan industri dan komersiallainnya, kegiatanusaha skala kecil,domestik dan jasa melalui kegiatan :

    Menyediakan informasi DayaTampungBeban Pencemaran (DTBP) sungaiprioritas

    Terlaksananya koordinasipelaksanaan pengendalianpencemaran air pada sumber airdari kegiatan industri dankomersial lainnya, kegiatanusahaskala kecil, domestik dan jasamelalui kegiatan :

    Tersedianya informasi DTBPsungai prioritas

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    36/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 36 -

    NO KEBIJAKAN DANSTRATEGI

    TARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA

    OUTPUT OUTC

    KementerianLingkungan

    Hidup

    Menyusun baku mutu air limbahberbagai jenis usaha dan/atau kegiatanindustri, prasarana dan jasa

    Menyusun pedoman teknis perijinanpengelolaan air limbah dari usahadan/atau kegiatan industri, prasaranadan jasa

    Melaksanakan pengawasan, pembinaandan pengendalian pencemaran airterhadap usaha dan/atau kegiatan

    industri, prasarana dan jasa

    Mengembangkan percontohanpengendalian pencemaran air

    Menetapkan standar pelayananminimal kabupaten/kota untukperlindungan sumber air (sungai,danau, rawa, estuari,waduk)perlindungan sumber air(sungai, danau, rawa, estuari, waduk)

    Tersusunnya baku mutu airlimbah berbagai jenis usahadan/atau kegiatan industri,prasarana dan jasa

    Tersusunnya pedoman teknisperijinan pengelolaan air limbahdari usaha dan/atau kegiatanindustri, prasarana dan jasa

    Terlaksananya pengawasan,pembinaan dan pengendalianpencemaran air terhadapusahadan/atau kegiatan industri,prasarana dan jasa

    Terlaksananya pengembanganpercontohan pengendalianpencemaran air

    Ditetapkannya standarpelayanan minimalkabupaten/kota untukperlindungan sumber air(sungai, danau, rawa, estuari,waduk)perlindungan sumber air(sungai, danau, rawa, estuari,waduk)

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    37/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 37 -

    NO

    KEBIJAKAN DAN

    STRATEGI

    TARGET

    WAKTU

    LEMBAGA

    TERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAM

    IMPLEMENTASI JAKNAS SDA OUTPUT OUTC

    KementerianPertanian

    Meningkatkan pembinaan terhadapkegiatan usaha tani sesuai kaidahkonservasi untuk melindungi sumber airpada lahan pertanian

    Meningkatnya pembinaan terhadapkegiatan usaha tani sesuai kaidahkonservasi untuk melindungisumber air pada lahan pertanian

    KementerianKesehatan

    Melaksanakan strategi Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat (STBM) kepada parapemilik kepentingan

    Terlaksananya strategi STBMkepada para pemilik kepentingan

    KementerianKehutanan

    Meningkatkan pengawasan terhadappelaksanaan kegiatan pembangunan fisikpada sumber air serta pemanfaatansumber air dan lahan di kawasan hutanlindung

    Melaksanakan rehabilitasi hutan dan

    lahan

    Memberi masukan terhadap pengaturanpemanfaatan air dan energi air padakawasan hutan yang memiliki fungsilindung.

    Meningkatnya pengawasanterhadap pelaksanaan kegiatanpembangunan fisik pada sumberair serta pemanfaatan sumber airdan lahan di kawasan hutanlindung

    Terlaksananya rehabilitasi hutandan lahan

    Tersampaikannya masukanterhadap pengaturanpemanfaatan air dan energi airpada kawasan hutan yangmemiliki fungsi lindung.

    KementerianEnergi dan

    Sumber DayaMineral

    Menyusun pedoman pengelolaansempadan mata air serta kawasan lindungimbuhan air tanah

    Melaksanakan koordinasi dengan dinaspemerintah daerah yang membidangiESDM dalam pengelolaan sempadan mataair dan pengelolaan kawasan lindungimbuhan air tanah

    Tersusunnya pedomanpengelolaan sempadan mata airserta kawasan lindung imbuhanair tanah

    Terlaksananya koordinasi dengandinas pemerintah daerah yangmembidangi ESDM dalampengelolaan sempadan mata airdan pengelolaan kawasan lindungimbuhan air tanah

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    38/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 38 -

    NO

    KEBIJAKAN DAN

    STRATEGI

    TARGET

    WAKTU

    LEMBAGA

    TERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAM

    IMPLEMENTASI JAKNAS SDA OUTPUT OUTC

    BadanMeteorologi,Klimatologi

    dan Geofisika

    Menyediakan informasi curah hujan untukmendukung pembangunan fisik padasumber air serta pemanfaatan sumber airdan lahan

    Tersedianya informasi curah hujanuntuk mendukung pembangunanfisik pada sumber air sertapemanfaatan sumber air dan lahan

    PemerintahDaerah

    Melaksanakan perlindungan danpelestarian seluruh sumber air melaluipencegahan, pengaturan, dan pengendalianterhadap pelaksanaan kegiatanpembangunan fisik pada sumber air sertapemanfaatan sumber air dan lahan sesuaikewenangan

    Terlaksananya perlindungan danpelestarian seluruh sumber airmelalui pencegahan, pengaturan,dan pengendalian terhadappelaksanaan kegiatanpembangunan fisik pada sumberair serta pemanfaatan sumber airdan lahan sesuai kewenangan

    KAI

    Melaksanakan dialog antarpemilikkepentingan terkait upaya perlindungan

    dan pelestarian sumber air Menyampaikan hasil dialog antarpemilik

    kepentingan kepada instansi dan lembagapemerintah yang berwenang di bidangSDA

    Terlaksananya dialog antarpemilikkepentingan terkait upayaperlindungan dan pelestarian

    sumber air Tersampaikannya hasil dialog

    antarpemilik kepentingan kepadainstansi dan lembaga pemerintahyang berwenang di bidang SDA

    JIKPA

    Melaksanakan sosialisasi danpendampingan kepada masyarakat yangdiprakarsai oleh Balai WilayahSungai/Balai Besar Wilayah Sungai danPemerintah Daerah

    Terlaksananya sosialisasi danpendampingan kepada masyarakatyang diprakarsai oleh Balai WilayahSungai/Balai Besar Wilayah Sungaidan Pemerintah Daerah

    YAAE

    Melaksanakan sosialisasi kepadamasyarakat mengenai pelaksanaanperlindungan daerah sempadan sumber air

    Terlaksananya sosialisasi kepadamasyarakat mengenai pelaksanaanperlindungan daerah sempadansumber air

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    39/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 39 -

    NO

    KEBIJAKAN DAN

    STRATEGI

    TARGET

    WAKTU

    LEMBAGA

    TERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAM

    IMPLEMENTASI JAKNAS SDA OUTPUT OUTC

    PSDA WATCHMelaksanakan pemberdayaan masyarakatuntuk menanam pohon di sempadansungai

    Terlaksananya pemberdayaanmasyarakat untuk menanam pohondi sempadan sungai

    YGN

    Melaksanakan pendampingan dalampembangunan drainase di sepanjangsempadan sungai

    Membangun tampungan air Melaksanakan pengelolaan kawasan situ

    secara swakarsa dan swakaryamasyarakat lokal

    Terlaksananya pendampingandalam pembangunan drainase disepanjang sempadan sungai

    Terbangunnya tampungan air Terlaksananya pengelolaan

    kawasan situ secara swakarsadan swakarya masyarakat lokal

    TELAPAKMendorong terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadapkelestarian SDA

    Terbentuknya kelompok-kelompokmasyarakat yang peduli terhadapkelestarian SDA

    RTMB

    Melaksanakan pendampingan kepada

    masyarakat lokal dalam melindungi danmelestarikan sumber air di kawasanpemukiman sekitar hutan

    Terlaksananya pendampingankepada masyarakat lokal dalam

    melindungi dan melestarikansumber air di kawasan pemukimansekitar hutan

    APHI

    Meningkatkan sistem pemantauan airsungai untuk mengetahui debit air sungai,tingkat pencemaran air, erosi dansedimentasi untuk perlindungan danpelestarian sumber air

    Meningkatnya sistem pemantauanair sungai untuk mengetahui debitair sungai, tingkat pencemaran air,erosi dan sedimentasi untukperlindungan dan pelestariansumber air

    KNI-BB

    Memberikan dukungan kepada pengelolabendungan dan instansi terkait dalamupaya perlindungan dan pelestarian waduktermasuk daerah sempadan

    Diterimanya dukungan kepadapengelola bendungan dan instansiterkait dalam upaya perlindungandan pelestarian waduk termasukdaerah sempadan

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    40/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 40 -

    NOKEBIJAKAN DAN

    STRATEGI

    TARGET

    WAKTU

    LEMBAGA

    TERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAM

    IMPLEMENTASI JAKNAS SDAOUTPUT OUTC

    2) Meningkatkan pengendalian izin dan kegiatanpenambangan pada kawasan lindung sumber airdan hutan lindung

    menerus KementerianPekerjaan

    Umum

    Melaksanakan penyusunan rekomendasiteknis untuk perizinan penambangan padakawasan lindung sumber air

    Terlaksananya penyusunanrekomendasi teknis untukperizinan penambangan padakawasan lindung sumber air

    Terwujudnya pekawasan lindundan hutan lindudengan fungsi dperuntukannya

    KementerianLingkungan

    Hidup

    Melaksanakan pengawasan dan evaluasipenerapan izin lingkungan terhadap kegiatanpenambangan pada kawasan lindungsumber air dan hutan lindung

    Terlaksananya pengawasan danevaluasi penerapan izin lingkunganterhadap kegiatan penambanganpada kawasan lindung sumber airdan hutan lindung

    KementerianKehutanan

    Meningkatkan pengendalian terhadappenggunaan hutan lindung

    Meningkatnya pengendalianterhadap penggunaan hutanlindung

    KementerianEnergi dan

    SumberDaya Mineral

    Melaksanakan inventarisasi dan evaluasikegiatan penambangan pada kawasan

    lindung sumber air dan hutan lindung

    Terlaksananya inventarisasi danevaluasi kegiatan penambangan

    pada kawasan lindung sumber airdan hutan lindung

    PemerintahDaerah

    Mengatur dan menetapkan izin penambangan berdasarkan rekomendasi teknis sesuaikewenangan.Melaksanakan pengawasan pelaksanaankegiatan penambangan pada kawasanlindung sumber air sesuai kewenangan

    Diatur dan ditetapkannya izinpenambangan berdasarkan rekomendasi teknis sesuai Kewenangan.

    Terlaksananya pengawasanpelaksanaan kegiatan penambanganpada kawasan lindung sumber airsesuai kewenangan

    IMA

    Melaksanakan pembinaan kepada anggotauntuk mentaati peraturan perundang-undangan tentang perizinan dalam kegiatanpenambangan

    Terlaksananya pembinaan kepadaanggota untuk mentaati peraturanperundang-undangan tentangperizinan dalam kegiatanpenambangan

  • 5/22/2018 LAMPIRAN Matrik Permenko 7-2012

    41/155

    MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

    - 41 -

    NOKEBIJAKAN DAN

    STRATEGITARGETWAKTU

    LEMBAGATERKAIT

    URAIAN KEGIATAN DALAMIMPLEMENTASI JAKNAS SDA

    OUTPUT OUTCO

    3) menetapkan danmenata ulang daerahsempadan sumber airterutama pada kawasanperkotaan danmengatur penggunaannya untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber airserta prasarana SDAmelalui peraturanperundang-undangan

    5 thn stlhJaknas SDAdi tetapkan

    KementerianPekerjaan

    Umum

    Melaksanakan kajian untuk penataandaerah sempadan sumber air, terutamapada kawasan perkotaanMelaksanakan penataan ulang daerahsempadan sumber air, terutama padakawasan perkotaan

    Terlaksananya kajian untukpenataan daerah sempadan sumberair, terutama pada kawasanperkotaan

    Terlaksananya penataan ulangdaerah sempadan sumber air,terutama pada kawasan perkotaan

    Tertatanya daerasumber air, terutkawasan perkota

    PemerintahDaerah

    Menetapkan dan mengawasi pelaksanaanperaturan daerah tentang sempadansumber air sesuai kewenangan

    Ditetapkan dan terawasinya pelaksanaan peraturan daerah tentangsempadan sumber air sesuaikewenangan

    4) meningkatkankapasitas resapan airmelalui pengaturanpengembangankawasan, berupapenerapan persyaratanpembuatan kolampenampungan, sumurresapan, atau berbagaiteknologi resapan air

    menerusKementerian

    PekerjaanUmum

    Menyusun dan menetapkan peraturantentang pengembangan kawasan yangmemperhatikan peningkatan kapasitas

    resapan air

    Menyebarluaskan informasi mengenaikebutuhan kawasan yang berfungsisebagai resapan air berdasarkan PolaPengelolaan SDA

    Tersusun dan ditetapkannyaperaturan tentang pengembangankawasan yang memperhatikanpeningkatan