SALINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, · 2020. 11....

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 36 /POJK.05/2015

TENTANG

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

BAGI PERUSAHAAN MODAL VENTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk memperkuat industri

perusahaan modal ventura adalah dengan

meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola

perusahaan yang baik bagi perusahaan modal

ventura;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal

Ventura;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5253);

SALINAN

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA

KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN

MODAL VENTURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang

dimaksud dengan:

1. Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan

melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan

untuk jangka waktu tertentu dalam rangka

pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur.

2. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat

PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan

Usaha Modal Ventura, pengelolaan dana ventura,

kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan usaha lain

dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Usaha Modal Ventura Syariah adalah usaha

pembiayaan melalui kegiatan investasi dan/atau

pelayanan jasa yang dilakukan untuk jangka waktu

tertentu dalam rangka pengembangan usaha yang

dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

4. Perusahaan Modal Ventura Syariah yang selanjutnya

disingkat PMVS adalah badan usaha yang melakukan

kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah, pengelolaan

dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan

persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang seluruhnya

dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

5. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam

berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian

syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia.

- 3 -

6. Investor Dana Ventura adalah orang perseorangan

atau lembaga baik dari dalam negeri atau luar negeri

yang melakukan suatu investasi ke dalam dana

ventura.

7. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS

adalah unit kerja dari kantor pusat PMV yang

berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang

melaksanakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah.

8. Pasangan Usaha adalah orang perseorangan atau

perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah,

dan koperasi yang menerima penyertaan modal

dan/atau investasi berdasarkan prinsip bagi hasil dari

PMV, PMVS, atau UUS.

9. Debitur adalah orang perseorangan atau perusahaan

termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi

yang menerima pembiayaan usaha produktif dari

PMV.

10. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi PMV atau

PMVS yang selanjutnya disebut Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses

yang digunakan dan diterapkan organ PMV atau PMVS

untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha

dan mengoptimalkan nilai PMV atau PMVS bagi

seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan

berlandaskan peraturan perundang-undangan serta

nilai-nilai etika.

11. Organ PMV atau PMVS adalah rapat umum pemegang

saham, direksi, dewan komisaris, dan/atau dewan

pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang

berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang

setara bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan

hukum koperasi dan yang berbentuk badan usaha

perseroan komanditer.

- 4 -

12. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki

kepentingan terhadap PMV atau PMVS, baik langsung

maupun tidak langsung, antara lain Pasangan Usaha,

Debitur, anggota/pemegang saham, karyawan,

Investor Dana Ventura, kreditur, pemberi dana,

penyedia barang dan jasa, dan/atau pemerintah.

13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya

disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PMV

atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan

terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi PMV atau

PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi dan

yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.

14. Pemegang Saham adalah pemegang saham




terbatas atau yang setara dengan Pemegang Saham

bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum

koperasi dan yang berbentuk badan usaha perseroan

komanditer.

15. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang

berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang

setara dengan Direksi bagi PMV atau PMVS yang

berbentuk badan hukum koperasi atau yang

berbentuk badan usaha perseroan komanditer.

16. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris




terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris

bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum

koperasi atau yang berbentuk badan usaha perseroan

komanditer.

- 5 -

17. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris

yang tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham, anggota

Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau

anggota dewan pengawas syariah, yaitu tidak memiliki

hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan

saham, dan/atau hubungan keluarga dengan

Pemegang Saham, anggota Direksi, Dewan Komisaris

lainnya dan/atau anggota dewan pengawas syariah

atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen.

18. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat

DPS adalah bagian dari Organ PMV atau PMVS yang

mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap

penyelenggaraan kegiatan usaha agar sesuai dengan

Prinsip Syariah.

19. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat

konflik antara kepentingan ekonomis PMV atau PMVS

dan kepentingan ekonomis pribadi Pemegang Saham,

anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau

DPS serta pegawai PMV atau PMVS.

20. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat

OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 2

(1) PMV atau PMVS wajib melaksanakan prinsip Tata

Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap kegiatan

usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang

organisasi.

(2) Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. keterbukaan (transparency), yaitu keterbukaan

dalam proses pengambilan keputusan dan

- 6 -

keterbukaan dalam pengungkapan dan

penyediaan informasi yang relevan mengenai

PMV atau PMVS, yang mudah diakses oleh

Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang modal

ventura serta standar, prinsip, dan praktik

penyelenggaraan usaha yang sehat;

b. akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan

fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban

Organ PMV atau PMVS sehingga kinerja PMV

atau PMVS dapat berjalan secara transparan,

wajar, efektif, dan efisien;

c. pertanggungjawaban (responsibility), yaitu

kesesuaian pengelolaan PMV atau PMVS dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang modal ventura dan nilai-nilai etika serta

standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan

usaha yang sehat;

d. kemandirian (independency), yaitu keadaan PMV

atau PMVS yang dikelola secara mandiri dan

profesional serta bebas dari Benturan

Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari

pihak manapun yang tidak sesuai dengan


bidang modal ventura dan nilai etika serta

standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan

usaha yang sehat; dan

e. kesetaraan dan kewajaran (fairness), yaitu

kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di

dalam memenuhi hak Pemangku Kepentingan

yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan

peraturan perundang-undangan, dan nilai etika

serta standar, prinsip, dan praktik

penyelenggaraan usaha yang sehat.

- 7 -

(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

bertujuan untuk:

a. mengoptimalkan nilai PMV atau PMVS bagi

Pemangku Kepentingan, khususnya Pasangan

Usaha, Debitur, kreditur, pemberi dana,

dan/atau Investor Dana Ventura;

b. meningkatkan pengelolaan PMV atau PMVS

secara profesional, efektif, dan efisien;

c. meningkatkan kepatuhan Organ PMV atau PMVS

dan jajaran di bawahnya agar dalam membuat

keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi

pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

kesadaran atas tanggung jawab sosial PMV atau

PMVS terhadap Pemangku Kepentingan maupun

kelestarian lingkungan;

d. mewujudkan PMV atau PMVS yang lebih sehat,

dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan

e. meningkatkan kontribusi PMV atau PMVS dalam

perekonomian nasional.

(4) Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang

Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

dituangkan dalam suatu pedoman yang paling sedikit

memuat:

a. tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

Dewan Komisaris dan Direksi;

b. kelengkapan dan tata cara pelaksanaan tugas

komite-komite dan satuan kerja yang

menjalankan fungsi pengendalian intern;

c. kebijakan dan prosedur penerapan fungsi

kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;

d. kebijakan dan prosedur penerapan manajemen

risiko, termasuk sistem pengendalian intern;

e. kebijakan remunerasi;

f. kebijakan transparansi kondisi keuangan dan

non keuangan; dan

- 8 -

g. tata cara penyusunan rencana jangka panjang

serta rencana kerja dan anggaran tahunan.

BAB III

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 3

(1) RUPS PMV atau PMVS wajib diselenggarakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan dan

anggaran dasar PMV atau PMVS yang transparan dan

dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Dalam mengambil keputusan, RUPS harus menjaga

kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan

Pasangan Usaha, Debitur, kreditur, pemberi dana,

Investor Dana Ventura, dan/atau kepentingan

Pemegang Saham minoritas.

BAB IV

PEMEGANG SAHAM

Pasal 4

(1) Pemegang Saham PMV atau PMVS harus memenuhi

persyaratan:

a. setoran modal Pemegang Saham PMV atau PMVS

tidak berasal dari pinjaman;

b. setoran modal Pemegang Saham PMV atau PMVS

tidak berasal dari kegiatan pencucian uang

(money laundering) dan kejahatan keuangan;

c. tidak tercatat dalam daftar kredit macet;

d. tidak tercatat dalam daftar tidak lulus (DTL) di

sektor jasa keuangan;

e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak

pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau

perekonomian dalam 5 (lima) tahun terakhir;

f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak

pidana kejahatan berdasarkan keputusan

- 9 -

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;

g. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang

menyebabkan suatu perseroan/perusahaan

dinyatakan pailit berdasarkan keputusan


hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan

h. tidak pernah menjadi Pemegang Saham, Direksi,

Dewan Komisaris, atau DPS pada perusahaan

jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena

melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun

terakhir.

(2) Bagi PMV atau PMVS yang telah memperdagangkan

sahamnya di bursa efek, ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi Pemegang

Saham pengendali PMV atau PMVS yang

bersangkutan.

Pasal 5

Pemegang Saham PMV atau PMVS melalui RUPS

memastikan PMV atau PMVS dijalankan berdasarkan

praktik usaha yang sehat.

Pasal 6

Pemegang Saham harus memiliki komitmen terhadap

pengembangan operasional PMV atau PMVS.

Pasal 7

(1) Pemegang Saham PMV atau PMVS dilarang

mencampuri kegiatan operasional PMV atau PMVS

yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan

ketentuan anggaran dasar PMV atau PMVS dan

ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali

dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban

selaku RUPS.

(2) Pemegang Saham PMV atau PMVS yang menjabat

sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,

- 10 -

atau anggota DPS pada PMV atau PMVS yang sama

harus mendahulukan kepentingan PMV atau PMVS.

BAB V

DIREKSI

Pasal 8

(1) PMV atau PMVS wajib memiliki paling sedikit 2 (dua)

orang anggota Direksi.

(2) Seluruh anggota Direksi dari PMV atau PMVS yang

seluruh Pemegang Sahamnya:

a. warga negara Indonesia; dan/atau

b. badan hukum Indonesia,

wajib berkewarganegaraan Indonesia.

(3) PMV atau PMVS yang di dalamnya terdapat

kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak

langsung wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang

anggota Direksi yang berkewarganegaraan Indonesia.

(4) Anggota Direksi PMV atau PMVS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib berdomisili di wilayah

negara Republik Indonesia.

(5) Anggota Direksi PMV atau PMVS yang

berkewarganegaraan asing wajib memenuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan dibidang

ketenagakerjaan.

Pasal 9

(1) Anggota Direksi PMV atau PMVS wajib memenuhi

ketentuan sebagai berikut:

a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet;

b. tidak tercatat dalam daftar tidak lulus (DTL) di


c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak



d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak


- 11 -



e. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah

yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan




f. tidak pernah menjadi Pemegang Saham, Direksi,


jasa keuangan yang dicabut izin usahanya

karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima)

tahun terakhir; dan

g. salah satu anggota Direksi PMV atau PMVS

harus memiliki pengalaman operasional di

bidang modal ventura, perbankan, atau lembaga

jasa keuangan lainnya paling singkat 2 (dua)

tahun.

(2) Anggota Direksi PMV atau PMVS wajib memenuhi

kriteria sebagai berikut:

a. mampu untuk bertindak dengan itikad baik,

jujur, dan profesional;

b. mampu bertindak untuk kepentingan PMV atau

PMVS dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya;

c. mendahulukan kepentingan PMV atau PMVS

dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya dari

pada kepentingan pribadi;

d. mampu mengambil keputusan berdasarkan

penilaian independen dan objektif untuk

kepentingan PMV atau PMVS dan Pemangku

Kepentingan lainnya; dan

e. mampu menghindarkan penyalahgunaan

kewenangannya untuk mendapatkan

keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau

menyebabkan kerugian bagi PMV atau PMVS.

- 12 -

Pasal 10

Anggota Direksi PMV atau PMVS wajib:

a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,

anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari PMV

atau PMVS dalam melaksanakan tugasnya;

b. mengelola PMV atau PMVS sesuai dengan kewenangan

dan tanggung jawabnya;

c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya

kepada RUPS;

d. memastikan agar PMV atau PMVS memperhatikan

kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan

Pasangan Usaha, Debitur, kreditur, pemberi dana,

dan/atau Investor Dana Ventura;

e. memastikan agar informasi mengenai PMV atau PMVS

diberikan kepada Dewan Komisaris dan anggota DPS

secara tepat waktu dan lengkap; dan

f. membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau

sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas

dan wewenang Organ PMV atau PMVS.

Pasal 11

Anggota Direksi PMV atau PMVS dilarang:

a. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan

Kepentingan dengan kegiatan PMV atau PMVS tempat

anggota Direksi dimaksud menjabat;

b. memanfaatkan jabatannya pada PMV atau PMVS

tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk

kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain

yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan

PMV atau PMVS tempat anggota Direksi dimaksud

menjabat;

c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi

dari PMV atau PMVS tempat anggota Direksi

dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas

yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan

d. memenuhi permintaan Pemegang Saham yang terkait

dengan kegiatan operasional PMV atau PMVS tempat

- 13 -

anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah

ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 12

(1) Anggota Direksi PMV wajib menyelenggarakan rapat

Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) bulan.

(2) Anggota Direksi PMV wajib menghadiri rapat Direksi

paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah

rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.

(3) Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Direksi dan

didokumentasikan dengan baik.

(4) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi

dalam keputusan rapat Direksi wajib dicantumkan

secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan

perbedaan pendapat (dissenting opinions) tersebut.

(5) Direksi PMV atau PMVS yang hadir maupun yang

tidak hadir dalam rapat Direksi berhak menerima

salinan risalah rapat Direksi.

(6) Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan

jumlah kehadiran masing-masing Direksi PMV atau

PMVS harus dimuat dalam laporan penerapan Tata

Kelola Perusahaan Yang Baik.

Pasal 13

Direksi PMV atau PMVS harus menjamin pengambilan

keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat

bertindak secara independen, tidak mempunyai

kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya

untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.

BAB VI

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

(1) PMV atau PMVS yang memiliki aset lebih dari

Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) wajib

- 14 -

memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan

Komisaris.

(2) PMV atau PMVS wajib mempunyai paling sedikit 1

(satu) orang anggota Dewan Komisaris yang

berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.

(3) Dewan Komisaris PMV atau PMVS yang

berkewarganegaraan asing wajib memenuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan dibidang

ketenagakerjaan.

Pasal 15

(1) Anggota Dewan Komisaris PMV atau PMVS wajib

memenuhi ketentuan sebagai berikut:


b. tidak tercatat dalam daftar tidak lulus (DTL) di


c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak



d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak




e. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang

menyebabkan suatu perseroan/perusahaan



hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan

f. tidak pernah menjadi Pemegang Saham, Direksi,


jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena

melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun

terakhir;

(2) Anggota Dewan Komisaris PMV atau PMVS wajib:

a. melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian

nasihat kepada Direksi;

- 15 -

b. mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan

kepentingan semua pihak;

c. menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris

yang merupakan bagian dari laporan penerapan

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;

d. memantau efektifitas penerapan Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik;

e. memberikan persetujuan dalam hal DPS

memerlukan bantuan anggota komite yang

struktur organisasinya berada di bawah Dewan

Komisaris;

f. memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti

temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja

audit intern PMV atau PMVS, auditor eksternal,

hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil

pengawasan otoritas lain; dan

g. melaporkan kepada PMV atau PMVS mengenai

kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya

pada PMV atau PMVS tersebut dan/atau

perusahaan lain.

Pasal 16

Anggota Dewan Komisaris PMV atau PMVS dilarang:

a. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan

Kepentingan dengan kegiatan PMV atau PMVS tempat

anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat;

b. memanfaatkan jabatannya pada PMV atau PMVS

tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat

untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak

lain yang dapat merugikan atau mengurangi

keuntungan PMV atau PMVS tempat anggota Dewan

Komisaris dimaksud menjabat;

c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi

dari PMV atau PMVS tempat anggota Dewan Komisaris

dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas

yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan

- 16 -

d. mencampuri kegiatan operasional PMV atau PMVS

yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Pasal 17

Anggota Dewan Komisaris PMV atau PMVS berhak

memperoleh informasi dari Direksi mengenai PMV secara

lengkap dan tepat waktu.

Pasal 18

PMV atau PMVS wajib memiliki fungsi yang membantu

anggota Dewan Komisaris dalam memantau dan

memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan

pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal

dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas

perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai

kecukupan pengendalian internal termasuk proses

pelaporan keuangan.

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Komisaris PMV atau PMVS wajib

menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling

sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(2) Anggota Dewan Komisaris PMV wajib menghadiri rapat

Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima

persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam

periode 1 (satu) tahun.

(3) Hasil rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat

Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.

(4) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi

dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib

dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan

Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat

tersebut.

(5) Anggota Dewan Komisaris perusahaan yang hadir

maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan

- 17 -

Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat

Dewan Komisaris.

(6) Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah

diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing

anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan

penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Pasal 20

Anggota Dewan Komisaris PMV atau PMVS wajib menjamin

pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta

dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan

tugas.

Pasal 21

PMV atau PMVS yang memiliki aset lebih dari

Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) wajib

memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris

Independen.

Pasal 22

Komisaris Independen PMV atau PMVS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota

Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau

Pemegang Saham PMV atau PMVS, dalam PMV atau

PMVS yang sama;

b. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan

Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1

(satu) tingkat di bawah Direksi pada PMV atau PMVS

yang sama atau perusahaan lain yang memiliki

hubungan afiliasi dengan PMV atau PMVS tersebut

dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir;

c. memahami peraturan ketentuan perundang-undangan

di bidang modal ventura dan ketentuan peraturan

perundang-undangan lain yang relevan;

- 18 -

d. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi

keuangan PMV atau PMVS tempat Komisaris

Independen dimaksud menjabat;

e. memiliki kewarganegaraan Indonesia; dan

f. berdomisili di Indonesia.

Pasal 23

Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan

fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan

Pasangan Usaha, Debitur, kreditur, pemberi dana, Investor

Dana Ventura, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Pasal 24

(1) Komisaris Independen wajib melaporkan kepada OJK

paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak

ditemukannya:

a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang modal ventura; dan/atau

b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat

membahayakan kelangsungan usaha PMV atau

PMVS.

(2) Apabila batas akhir penyampaian laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari

libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari

kerja pertama berikutnya.

Pasal 25

PMV atau PMVS dilarang memberhentikan Komisaris

Independen karena tindakan Komisaris Independen dalam

melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1).

BAB VII

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 26

(1) PMV yang mempunyai UUS atau PMVS wajib memiliki

DPS.

- 19 -

(2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat

oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia.

(3) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat

dalam RUPS dan dituangkan dalam akta notaris.

Pasal 27

(1) DPS paling sedikit mempunyai tugas dan wewenang

untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi,

serta mengawasi aspek syariah dari kegiatan

operasional PMV atau PMVS yang menyelenggarakan

kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

(2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dimuat dalam anggaran dasar PMV atau

PMVS yang menyelenggarakan kegiatan usaha

berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 28

Anggota DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai

anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada PMV atau

PMVS yang sama.

Pasal 29

(1) Anggota DPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:


b. tidak tercatat dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor jasa keuangan;

c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 (lima) tahun terakhir;

d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan

- 20 -

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;

e. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan

f. tidak pernah menjadi Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, atau DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin

usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

(2) Anggota DPS harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;

b. mampu bertindak untuk kepentingan PMV atau PMVS dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya;

c. mendahulukan kepentingan PMV atau PMVS dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya dari pada kepentingan pribadi;

d. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk

kepentingan PMV atau PMVS dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya; dan

e. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenanangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi PMV atau PMVS.

Pasal 30

DPS wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.

- 21 -

Pasal 31

Anggota DPS berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai PMV secara lengkap dan tepat waktu.

Pasal 32

(1) Anggota DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Hasil rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik.

(3) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan rapat DPS wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat DPS disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.

(4) Anggota DPS yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat DPS berhak menerima salinan risalah rapat DPS.

(5) Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Pasal 33

Anggota DPS dilarang:

a. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan PMV atau PMVS tempat anggota DPS dimaksud menjabat;

b. memanfaatkan jabatannya pada PMV atau PMVS tempat anggota DPS dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PMV atau PMVS tempat anggota DPS dimaksud menjabat; dan

- 22 -

c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PMV atau PMVS tempat anggota DPS dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 34

(1) Dalam hal anggota DPS menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, DPS wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.

(2) Dalam hal anggota Direksi menolak hasil penilaian DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPS wajib melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada OJK dan ditembuskan kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS.

(3) Dalam hal Direksi menerima hasil penilaian DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPS meminta Direksi untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan anggota Direksi tersebut agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

(4) Dalam hal anggota Direksi tidak melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPS wajib segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada OJK dan ditembuskan kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan dimaksud.

- 23 -

BAB VIII

AUDITOR EKSTERNAL

Pasal 35

(1) Auditor eksternal PMV atau PMVS wajib ditunjuk oleh RUPS dari calon auditor eksternal yang diajukan oleh Dewan Komisaris.

(2) Pencalonan auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai:

a. alasan pencalonan dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut; dan

b. pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh auditor eksternal, untuk bebas dari pengaruh Direksi, Dewan Komisaris, dan pihak yang berkepentingan di PMV atau PMVS dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil auditnya kepada OJK.

(3) PMV atau PMVS wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan PMV atau PMVS dengan standar audit yang berlaku.

BAB IX

RENCANA BISNIS TAHUNAN

Pasal 36

(1) PMV atau PMVS wajib menyusun rencana bisnis tahunan.

(2) Rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. ditetapkan oleh Direksi;

b. mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau DPS; dan

- 24 -

c. disosialisasikan kepada manajemen dan pegawai di unit kerja terkait.

(3) Rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:

a. kebijakan dan rencana kegiatan usaha;

b. kebijakan dan strategi manajemen;

c. penerapan manajemen risiko dan kepatuhan;

d. penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;

e. kinerja keuangan PMV atau PMVS periode sebelumnya;

f. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;

g. proyeksi rasio-rasio dan tingkat kesehatan keuangan;

h. rencana pengembangan dan pemasaran kegiatan usaha;

i. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor;

j. rencana permodalan;

k. rencana pendanaan;

l. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia; dan

m. informasi lainnya.

(4) PMV atau PMVS wajib menyampaikan rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali paling lambat tanggal 30 Januari 2017.

(5) PMV atau PMVS wajib menyampaikan rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 Januari tahun berikutnya.

(6) Apabila tanggal 30 Januari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) jatuh pada hari libur, maka PMV atau PMVS wajib menyampaikan rencana bisnis tahunan pada hari kerja pertama berikutnya.

- 25 -

BAB X

MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 37

(1) PMV atau PMVS wajib menerapkan manajemen risiko

dengan mengidentifikasi, menilai, dan memantau

risiko usaha secara efektif.

(2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan

usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta

kemampuan PMV atau PMVS.

Pasal 38

(1) Direksi PMV atau PMVS wajib menetapkan

pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk

memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan

usaha dijalankan sesuai dengan sasaran dan strategi

bisnis serta anggaran dasar dan aturan internal lain

PMV atau PMVS, dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit mencakup hal sebagai berikut:

a. lingkungan pengendalian internal dalam PMV

atau PMVS yang disiplin dan terstruktur;

b. pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, yaitu

suatu proses untuk mengidentifikasi,

menganalisis, menilai, dan mengelola risiko

usaha;

c. aktivitas pengendalian, yaitu tindakan yang

dilakukan dalam suatu proses pengendalian

terhadap kegiatan PMV atau PMVS pada setiap

tingkat dan unit dalam struktur organisasi PMV

atau PMVS, antara lain mengenai kewenangan,

otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas

prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan

terhadap aset PMV atau PMVS;

- 26 -

d. sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu

proses penyajian laporan mengenai kegiatan

operasional, finansial, dan ketaatan atas


bidang modal ventura;

e. tata cara monitoring, yaitu proses penilaian

terhadap kualitas sistem pengendalian internal

termasuk fungsi internal audit pada setiap

tingkat dan unit struktur organisasi PMV atau

PMVS, sehingga dapat dilaksanakan secara

optimal; dan

f. mekanisme pelaporan kepada Direksi, dalam hal

terjadi penyimpangan kualitas sistem

pengendalian internal termasuk fungsi internal

audit pada setiap tingkat dan unit struktur

organisasi PMV atau PMVS.

BAB XI

KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 39

(1) Kebijakan dan strategi komunikasi PMV atau PMVS

harus memungkinkan informasi yang dibutuhkan

diberikan kepada OJK secara lengkap, tepat waktu,

dan dengan cara yang efisien.

(2) PMV atau PMVS wajib memiliki sistem pelaporan

keuangan yang diandalkan untuk keperluan

pengawasan dan Pemangku Kepentingan lain.

Pasal 40

(1) PMV atau PMVS wajib mengungkapkan kepada OJK

mengenai hal-hal penting, paling sedikit meliputi:

a. pengunduran diri atau pemberhentian auditor

eksternal;

b. transaksi material dengan pihak terkait;

- 27 -

c. Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung

dan/atau yang mungkin akan terjadi; dan

d. informasi material lain mengenai PMV atau

PMVS.

(2) Pengungkapan hal-hal penting sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dimuat dalam laporan penerapan Tata

Kelola Perusahaan Yang Baik.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 41

(1) PMV atau PMVS wajib melakukan penilaian sendiri

(self assesment) atas penerapan Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik secara berkala.

(2) Penilaian sendiri (self assesment) atas Penerapan Tata

Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman

penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Pasal 42

(1) PMV atau PMVS wajib menyusun laporan penerapan

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada setiap akhir

tahun buku.

(2) Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat:

a. transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan

Yang Baik yang paling sedikit meliputi

pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan

prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);

b. penilaian sendiri (self assesment) atas penerapan

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41; dan

c. rencana tindak (action plan) yang meliputi

tindakan korektif (corrective action) yang

- 28 -

diperlukan dan waktu penyelesaian serta

kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila

masih terdapat kekurangan dalam penerapan

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan

laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

diatur dalam Surat Edaran OJK.

(4) PMV atau PMVS wajib menyampaikan laporan Tata

Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk pertama kali pada periode tahun

2017 yang disampaikan paling lambat 30 April 2018.

(5) Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun

berikutnya.

(6) Apabila tanggal 30 April sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dan ayat (5) jatuh pada hari libur, maka batas

akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama

berikutnya.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 43

(1) PMV atau PMVS yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan

ayat (4), Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8,

Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16,

Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat

(4), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25,

Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), ayat

(2), dan ayat (4), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2),

ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 37 ayat (1), Pasal

38 ayat (1), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal

41 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5)

- 29 -

Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif

secara bertahap berupa:

a. peringatan;

b. pembekuan kegiatan usaha; atau

c. pencabutan izin usaha.

(2) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, diberikan secara tertulis oleh OJK kepada

PMV atau PMVS paling banyak 3 (tiga) kali berturut-

turut dengan masa berlaku masing-masing paling

lama 2 (dua) bulan.

(3) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi

peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PMV

atau PMVS telah memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi

peringatan.

(4) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan ketiga

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan

PMV atau PMVS tetap tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK

mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.

(5) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara

tertulis oleh OJK kepada PMV atau PMVS yang

bersangkutan dan pembekuan kegiatan usaha

tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan sejak surat

sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan.

(6) Apabila masa berlaku sanksi peringatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan sanksi pembekuan

kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan sanksi

pembekuan kegiatan usaha berlaku sampai dengan

hari kerja pertama berikutnya.

(7) PMV atau PMVS yang dikenakan sanksi pembekuan


(4), dilarang melakukan kegiatan usaha kecuali untuk

pemenuhan ketentuan nilai investasi, penyertaan,

dan/atau nilai piutang terhadap total aset (Investment

- 30 -

and Financing to Assets Ratio) minimum sebagaimana

diatur dalam Peraturan OJK mengenai

penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura.


pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), PMV atau PMVS telah memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK

mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.

(9) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih berlaku

dan PMV atau PMVS tetap melakukan kegiatan Usaha

Modal Ventura atau Usaha Modal Ventura Syariah,

OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan

izin usaha.

(10) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa berlaku

sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), PMV atau PMVS tidak juga

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), OJK mencabut izin usaha PMV atau PMVS

yang bersangkutan.

(11) OJK dapat mengumumkan sanksi pembekuan


atau pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (9) dan ayat (10) kepada masyarakat.

Pasal 44

(1) PMV yang mempunyai UUS dan tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

ayat (1), Pasal 28, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3), Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (1), ayat (2),

dan ayat (4) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi

administratif secara bertahap berupa:

a. peringatan;

b. pembekuan kegiatan UUS; atau

c. pencabutan izin UUS.

(2) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, diberikan secara tertulis oleh OJK kepada

- 31 -

PMV yang mempunyai UUS paling banyak 3 (tiga) kali

berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing

paling lama 2 (dua) bulan.


peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PMV

yang mempunyai UUS telah memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut

sanksi peringatan.

(4) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan

PMV yang mempunyai UUS tetap tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK

mengenakan sanksi pembekuan kegiatan UUS.

(5) Sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara

tertulis oleh OJK kepada PMV yang mempunyai UUS

dan pembekuan kegiatan UUS tersebut berlaku

selama 6 (enam) bulan sejak surat sanksi pembekuan

kegiatan UUS diterbitkan.

(6) Apabila masa berlaku sanksi peringatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan sanksi pembekuan

kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan sanksi

pembekuan kegiatan UUS berlaku sampai dengan hari

kerja pertama berikutnya.

(7) PMV yang mempunyai UUS yang dikenakan sanksi

pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), dilarang melakukan kegiatan UUS

kecuali untuk pemenuhan ketentuan nilai investasi,

penyertaan, dan/atau nilai piutang terhadap total aset

(Investment and Financing to Assets Ratio) minimum

sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai

penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura.


pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), PMV yang mempunyai UUS telah

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada

- 32 -

ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan

UUS.

(9) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan UUS

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih berlaku

dan PMV yang mempunyai UUS tetap melakukan

kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah, OJK dapat

langsung mengenakan sanksi pencabutan izin UUS.

(10) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa berlaku

sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), PMV yang mempunyai UUS

tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin UUS yang

bersangkutan.

(11) OJK dapat mengumumkan sanksi pembekuan

kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

atau sanksi pencabutan izin UUS sebagaimana

dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) kepada

masyarakat.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Bagi PMV yang telah mendapatkan izin usaha sebelum

Peraturan OJK ini diundangkan, ketentuan dalam

Peraturan OJK dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun setelah

Peraturan OJK ini diundangkan, kecuali terhadap

ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 21, dan

Pasal 42 ayat (1) dinyatakan berlaku 2 (dua) tahun.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan

mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik tunduk pada

Peraturan OJK ini.

- 33 -

Pasal 47

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 318

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 36 /POJK.05/2015

TENTANG

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI

PERUSAHAAN MODAL VENTURA

I. UMUM

Perkembangan industri modal ventura yang sangat pesat dan

dinamis umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan

usaha yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko PMV atau

PMVS. Dalam rangka meningkatkan kinerja PMV atau PMVS,

melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan dan meningkatkan

kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, PMV

atau PMVS wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan

berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada industri

modal ventura harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip

dasar, yang meliputi:

a. keterbukaan (transparency), yaitu keterbukaan dalam proses

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan

dan penyediaan informasi yang relevan mengenai PMV atau

PMVS, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan di bidang modal ventura

serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha modal

ventura yang sehat;

b. akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan

pelaksanaan pertanggungjawaban Organ PMV atau PMVS

- 2 -

sehingga kinerja PMV atau PMVS dapat berjalan secara

transparan, wajar, efektif, dan efisien;

c. pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan

PMV atau PMVS dengan peraturan perundang-undangan di

bidang PMV atau PMVS dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip,

dan praktik penyelenggaraan usaha modal ventura yang sehat;

d. kemandirian (independency), yaitu keadaan PMV atau PMVS yang

dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan

Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di

bidang modal ventura dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip,

dan praktik penyelenggaraan usaha modal ventura yang sehat;

dan

e. kesetaraan dan kewajaran (fairness), yaitu kesetaraan,

keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak

Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian,

peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta

standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang

sehat.

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas,

PMV atau PMVS wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan

persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan

tata kelola yang baik. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan

kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, PMV atau

PMVS diwajibkan secara berkala menyusun laporan pelaksanaannya,

sehingga apabila masih terdapat kekurangan maka dapat segera

dilakukan tindakan-tindakan korektif yang diperlukan.

Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa

penyempurnaan pengaturan yang diperlukan terkait dengan

pelaksanaan sistem pengawasan oleh OJK terhadap PMV atau

PMVS.

Dalam hubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu

diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang mempunyai

relevansi dengan ketentuan ini, antara lain peraturan perundang-

undangan yang berlaku mengenai perseroan terbatas, perkoperasian,

pasar modal, dan ketentuan lainnya.

- 3 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pemegang Saham pengendali” dalam

ketentuan ini adalah orang perseorangan, badan hukum,

dan/atau kelompok usaha yang:

a. memiliki saham atau modal PMV atau PMVS sebesar

25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah

saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara;

atau

b. memiliki saham atau modal PMV atau PMVS kurang dari

25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang

dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang

bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan

pengendalian PMV atau PMVS, baik secara langsung

maupun tidak langsung.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang termasuk contoh komitmen antara lain apabila dibutuhkan

khususnya untuk menjaga tingkat kesehatan keuangan PMV atau

PMVS, Pemegang Saham bersedia meningkatkan dana operasional

PMV atau PMVS antara lain menambah modal disetor, pinjaman

- 4 -

subordinasi dan/atau perubahan komposisi/jumlah Pemegang

Saham.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Bentuk rapat dapat disesuaikan dengan kebutuhan PMV

atau PMVS, antara lain dengan cara penggunaan teknologi

telekonferensi. Rapat Direksi dapat dihitung dari rapat

gabungan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

- 5 -

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)



telekonferensi. Rapat Dewan Komisaris dapat dihitung dari

rapat gabungan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

- 6 -

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)



telekonferensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- 7 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

- 8 -

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5788

SALINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, · 2020. 11....

Documents

Transcript of SALINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, · 2020. 11....