S-PPh-002-14-00-PP Nomor 46 Tahun 2013 & ATM

Kementerian Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan

dari Usaha yang Diterima atau DiperolehWajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto

Tertentu

PJ.091/PPh/S/002/2014-00

LATAR BELAKANG

DASAR HUKUM

POKOK-POKOK KETENTUAN PP

POKOK-POKOK KETENTUAN PERATURAN PELAKSANAAN

SIMULASI DAN CONTOH

Tujuan Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Wajib PajakYang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Kemudahan danpenyederhanaan aturan perpajakan;

Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;

Mengedukasi masyarakat untuk transparansi;

Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara

Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat

Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan

Hasil yang diharapkanMaksud PP No 46 /2013 Tujuan PP No 46 /2013

Dasar Hukum

Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh :Atas penghasilan tertentu lainnya dapat dikenai PPh yang bersifatfinal yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17 ayat (7) UU PPh :• Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak

tersendiri atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifat final.• Tarif tersebut tidak boleh melebihi tarif tertinggi PPh Orang

Pribadi (30%).• Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas

pertimbangan kesederhanaan, keadilan, dan perluasanpartisipasi dalam pembayaran pajak.

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajibpajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliardalam 1 tahun.

Tidak termasuk Penghasilan dari usaha adalah penghasilandari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha,termasuk dari usaha cabang.

Objek Pajak

a. pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;

b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;

c. olahragawan; d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; e. pengarang, peneliti, dan penerjemah; f. agen iklan; g. pengawas atau pengelola proyek; h. perantara; i. petugas penjaja barang dagangan; j. agen asuransi; dan k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing)

atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

Jasa Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas

Orang pribadi Badan, tidak termasuk BUT,

yang menerima penghasilan dari usaha denganperedaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1(satu) Tahun Pajak.

Subjek Pajak

WP OP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/ataujasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atauprasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetapmaupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atauseluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidakdiperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnyapedagang makanan keliling, pedagang asongan, warungtenda di trotoar, dan sejenisnya.

WP badan yang belum beroperasi secara komersial atau yangdalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secarakomersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar.

Pengecualian Subjek Pajak

Atas penghasilan dari usaha yang diterima ataudiperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidakmelebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun dikenai PPh finaldengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari jumlahperedaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha

Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaanpajak, yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulan darisetiap tempat usaha

Tarif

Saat Mulai Berlakunya PP

Pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usahadalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum TahunPajak yang bersangkutan yang tidak melebihi Rp4,8 Miliar.

2013 2014 2015

201420132012

Omzet perdagangan Rp4 miliar

dikenai PPh Umum s.d sebelum berlaku PP 46 Tahun 2013

PPh final 1% Juli s.d. Des 2013 meskipun total omzet tahun berjalan misalnya Rp5 miliar

Jika omzet 2013 Rp5 miliar maka tahun 2014 dikenai dengan Tarif Umum Ketentuan UU PPh

Dasar Penentuan Dikenakan PPh Final (1)

Dalam hal pada tahun berjalan, peredaran bruto sudah melebihi Rp4,8 miliar, tetap dikenai PPh final sampai dengan akhir Tahun Pajak dan tahun

berikutnya dikenai ketentuan PPh umum.

Dasar Penentuan Untuk Dikenakan PPh Final (2)

Dasar peredaran bruto Rp4,8 miliar untuk dapat dikenai PPhfinal :peredaran bruto tahun terakhir (setahun atau disetahunkan,dalam hal tahun terakhir meliputi kurang dari 12 bulan).

Dalam hal WP baru terdaftar pada Tahun Pajak yang samasebelum PP ini berlaku dasar Peredaran Bruto adalah:akumulasi peredaran bruto dari bulan berdiri s.d. bulansebelum PP ini berlaku, yang disetahunkan.

Dalam hal WP baru terdaftar setelah PP ini berlaku dasarperedaran bruto adalah: peredaran bruto bulan pertamadisetahunkan.

Penghasilan yang Dikenai PPh Final Tersendiri

Penghasilan yang telah dikenai PPh dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan tersendiri(a.l. konstruksi), tidak dikenai PPh yang bersifat finalberdasarkan PP ini.

Peredaran bruto usaha Wajib Pajak yang bersangkutandalam 1 (satu) tahun tidak melebihi Rp4,8 miliar tidakdikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP ini,tetapi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenaipengenaan pajak atas penghasilan tersebut.

Penghasilan dari Luar Negeri

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri ataspenghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperolehWajib Pajak dapat dikreditkan terhadap PajakPenghasilan yang terutang berdasarkan ketentuanUndang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturanpelaksanaannya.

(sesuai ketentuan Pasal 24 UU PPh dan aturan pelaksanaan yang mengatur tentangKredit Pajak Luar Negeri)

Kompensasi Rugi

Ketentuan kompensasi rugi adalah :o berturut-turut sampai dengan 5 tahun.o tahun dikenai PPh final 1% tetap menjadi bagian dari

periode 5 tahun tsb.o kerugian pada tahun dikenai PPh final 1% tidak dapat

dikompensasikan pada tahun berikutnya.

Dasar Penentuan Peredaran Bruto

Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4,8 Miliarditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usahaseluruhnya, termasuk dari usaha cabang, tidak termasukperedaran bruto dari: Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar

negeri; usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak

Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan

penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang dikenaiPPh bersifat final menurut PP ini, yang berdasarkan ketentuan UU PPhwajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidakbersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/ataupemungutan PPh oleh pihak lain.

Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihaklain diberikan melalui Surat Keterangan Bebas dengan Tata Carasebagaimana dimaksud PER-32/PJ/2013

Contoh:o Bengkel mobil menerima pembayaran atas jasa reparasi mobil.

Atas pembayaran tersebut dipotong PPh Pasal 23 kecuali pemilikbengkel menyerahkan SKB Potput yang telah dilegalisasi.

o Toko ATK menjual buku kepada sekolah negeri. Bendahara sekolahmemungut PPh Pasal 22 kecuali pemilik toko menyerahkan SKBPotput.yang telah dilegalisasi

Pemotongan/Pemungutan PPh

Setoran bulanan merupakan PPh Pasal 4 ayat (2),bukan PPh Pasal 25.

Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final,tidak wajib PPh Pasal 25.

Jika ada penghasilan lain selain yang dikenai PPhPasal 4 ayat (2) sesuai ketentuan PP ini, maka ataspenghasilan tersebut dikenai PPh sesuai denganketentuan umum.

Jika ada angsuran PPh Pasal 25 atau PPh yangdipotong/dipungut pihak lain boleh dikreditkanterhadap PPh terutang tahun pajak ybs. kecualiuntuk penghasilan yang pengenaan pajaknyabersifat final.

Angsuran Masa

Angsuran MasaAngsuran pajak pada Tahun Pajak pertama Wajib Pajaktidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final: bagi Wajib Pajak bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak

masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang harusmembuat laporan keuangan berkala, dan WP OPPTsebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) hurufb dan huruf c UU PPh; dan

bagi selain Wajib Pajak diatas, angsuran pajakdiperlakukan seperti Wajib Pajak Baru sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a UU PPh,

besaran angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnyaangsuran pajak sebagaimana diatur dalam PMK255/PMK.03/2008 std PMK 208/PMK.03/2009.

Penyetoran paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnyasetelah Masa Pajak berakhir.

SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).Jika SSP telah divalidasi dengan NTPN dianggap telah lapor SPTMasa PPh Pasal 4 ayat (2).

Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilanpaling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

SPT Tahunan :o Dilaporkan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final

dan/atau bersifat final.o Formulir SPT Tahunan menggunakan Form 1770 untuk Wajib

Pajak orang pribadi dan 1771 untuk Wajib Pajak badan masihmengakomodasi

Penyetoran dan Pelaporan

Kewajiban pelaporan ditiadakan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan masa pajak Juli s.d

Desember 2013

Cara Pembayaran Pajak

Wajib Pajak dapat melakukan Pembayaran Pajak melalui:

1. Loket Bank/Pos Persepsi (Agustus 2013)a. Wajib Pajak datang ke Loket Bank/Pos Persepsi dengan membawa

SSP yang telah diisi.b. Bukti Pembayaran adalah dokumen Bukti Penerimaan Negara (BPN).

2. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (November 2013 cfm PER-37/PJ/2013)a. Wajib Pajak datang ke ATM Bank/Pos Persepsi dan memilih menu

pembayaran “PPh Final Bruto Tertentu”.b. Bukti Pembayaran adalah Struk ATM.

CV Andik memiliki usaha penjualan gerabah dan memiliki peredaran bruto:• Januari s.d Desember 2013 sebesar Rp4.000.000.000,00• Januari s.d Oktober 2014 sebesar Rp5.000.000.000,00

2013 2014

201520142013

Penentuan Peredaran Bruto


Pasar ARp80.000.000,00

Pasar BRp250.000.000,00

Pasar CRp400.000.000,00

Peredaran bruto usaha perdagangan tekstil Rajesh sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar:Dasar Pengenaan PPh Final= Rp80.000.000,00 + Rp250.000.000,00 +

Rp400.000.000,00= Rp730.000.000,00

Rajesh Memiliki TigaToko Tekstil


Butik di BatamRp3.000.000.000,00

Peredaran bruto usaha sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar Rp3.000.000.000,00

Butik di SingapuraRp5.000.000.000,00

Di dalamnya termasuk omset penjualan ke Mr. X di Singapura

sebesar Rp50.000.000

Penghasilan Sewa Apartemen di

Singapura Rp100.000.000,00

Penghasilan yang diterima Irine dari sewa apartemen dan butik di Singapura, tidakdiperhitungkan dalam menghitung batasan peredaran bruto untuk dapat dikenai PPh

bersifat final

IRINE(Pengusaha

Butik Pakaian)

Mulai BerlakunyaPP 46 Tahun

2013

Terdaftarsebagai Wajib

Pajak

1 April 2013 1 Juli 2013


Jumlah peredaran bruto selama 3 (tiga) bulan Rp150.000.000,00

Peredaran bruto 3 (tiga) bulan yang disetahunkan adalah:Rp150.000.000,00 x 12/3 = Rp600.000.000,00

Karena peredaran bruto disetahunkan untuk 3 (tiga) bulan tersebut tidak melebihi Rp4.800.000.00,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh mulai pada bulan berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan (Juli s.d. Desember 2013), dikenai pajak yangbersifat final sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

30 Juni 2013


Karena penghasilan bulan November 2014 (bulan pertama mulaiterdaftar sebagai Wajib Pajak) yang disetahunkan tidak melebihiRp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), makapenghasilan yang diperoleh di tahun 2014 dikenai Pajak Penghasilanyang bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Gatut Kaca terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulanNovember 2014. Pada bulan November 2014 tersebut,memperoleh peredaran bruto sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah).

peredaran bruto November 2014 disetahunkan: 12/1 x Rp15.000.000,00 = Rp180.000.000,00

Penerapan Tarif

Kewajiban PT Daya Tangkap atas Kegiatan Usaha pada Bulan Agustus2013:

menyetor PPh yang bersifat final sebesar Rp500.000,00 ke kantor posatau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan denganmenggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakanpaling lambat tanggal 16 September 2013.Apabila SSP tersebut telah mendapat validasi dengan NTPN,PT..Daya Tangkap dianggap telah melaporkan SPT Masa PPh Pasal4 ayat (2) Agustus 2013.

PT Daya Tangkap memenuhi kriteria WP yang dikenai PPh yang bersifatfinal sesuai PP ini.Pada bulan Agustus 2013 memperoleh penghasilan dari usahapenjualan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final yang terutang untuk bulanAgustus 2013 dihitung sebagai berikut:

PPh final = 1% x Rp50.000.000,00 = Rp500.000,00

Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak Lain

Bendahara Pemerintah

Penyerahan Barang

Pembayaran senilai Rp20.000.000,00

CV. ABADI MEBELINDO

Bendahara Pemerintah memungut PPh Pasal 22 sebesar

1,5% x Rp20.000.000,00= Rp300.000,00

dalam hal WP tidak memiliki SKB

WP dibebaskan dari Pemungutan apabila

memiliki SKB

Rekanan Pemerintah yang termasuk dalam kriteria WP yang

dikenai PPh Final

Kewajiban CV Abadi Mebelindo: menyetorkan PPh bersifat final sebesar Rp200.000,00 paling lambat pada tanggal 15

Agustus 2013. Dalam hal SSP-nya telah mendapat validasi dengan NTPN, dianggap telah

menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) tanggal 15 Agustus 2013.

dalam hal CV Abadi Mebelindo menyetorkan pada tanggal 22 Agustus 2013 dan SSP-nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka CV Abadi Mebelindo terlambat melakukan penyetoran dan dianggap menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) tanggal 22 Agustus 2013.

Juli 2013

Kompensasi RugiWajib Pajak PT Pantang Menyerah mengalami kerugian pada TahunPajak 2010. Berdasarkan ketentuan UU PPh, kerugian tersebut dapatdikompensasikan dengan penghasilan pada Tahun Pajak 2011 sampaidengan Tahun Pajak 2015.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Rugi padaTahun Pajak

2010

Jangka Waktu Kompensasi Kerugian

Kompensasi atasKerugian Tahun2010 tidak dapatdikompensasi di

Tahun Pajak 2014

Dikenai PPh Final dan mengalami

kerugian

Kerugian dari penghasilan yang dikenai PPh Final padaTahun Pajak 2014 tidak dapat

dikompensasi ke TahunPajak berikutnya

Simulasi Pengisian SSPDiisi dengan:• Kode Akun

Pajak 411128(Untuk JenisPajak PPh Final) dan

• Kode JenisSetoran 420 (untukpembayaranPPh Final peredaran brutotertentu)

PPh Pasal 4 ayat (2) Bulan Agustus 20134 2 0

0 4 1

Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

MEMPUNYAI PENGHASILAN :•• DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA

• YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL NORMA PEMBUKUAN• DARI PENGHASILAN LAIN

SPT PEMBETULAN KE - ……….

• • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM •NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS :

NO. TELEPON/FAKSIMILI : /

PERUBAHAN DATA : LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

6. 6

7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB ( 5- 6)

8. 8

9. 9

10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ K/ K/I/ PH/ HB/ 10

11. 11

12. 12

14. 14

15. 15

16. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT

17. a. 17a

b. 17b

c. 17c

18. 18

a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)

b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)

20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon

DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

c.

7

BERI TANDA " X " DALAM

PPh PASAL 25 BULANAN

b.

a. PATUH)

DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 D (WP TERTENTU d.

16

JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)

RUPIAH *)

s.d

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

JUMLAH PPh TERUTANG ( 12 + 13)

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]

JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]

DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KOMPENSASI KERUGIAN

PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN

C. P

Ph

T

ER

UT

AN

G

DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP

E. P

Ph

KU

RA

NG

/ L

EB

IH

BA

YA

R

19.19

tgl bln

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

KLU :

JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b+17c)

TGL LUNAS(16-18)

thn

1313.

A. P

EN

GH

AS

ILA

N N

ET

O

SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN

B. P

EN

GH

AS

ILA

N

KE

NA

PA

JA

K

PENGHASILAN KENA PAJAK (9 -10)

PERHATIAN

IDE

NT

ITA

S

ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]

D. K

RE

DIT

PA

JA

K

PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Diisi dari formulir 1770 -II Jumlah Bagian A Kolom 7]

(14-15)

STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)

FISKAL LUAR NEGERI

PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

FO

RM

UL

IR 01770 NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

2

TA

HU

N P

AJA

K

DIRESTITUSIKAN

BL

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]

(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TH TH

PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11)

BL

• s.d

• PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

• PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH NORMA PEMBUKUAN

PERHATIAN : • • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM •NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A :

NO

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

JUMLAH (1 s.d. 16)

PPh TERUTANG (Rupiah)

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

BL

(2)

(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TH

JENIS PENGHASILAN DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO

PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA

BL TH

2SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

LAMPIRAN - III

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

TAHU

N PA

JAK1770 - III

SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN


KEMENTERIAN KEUANGAN RI

(4)(3)

BERI TANDA " X " DALAM

FORM

ULIR 0

BUNGA/DISKONTO OBLIGASI

PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

HADIAH UNDIAN

PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSANPENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS

BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA

HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD

PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM

BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI

PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF

DIVIDEN

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH

SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

USAHA JASA KONSTRUKSI

Diisi Jumlah Peredaran BrutoSelama Satu Tahun Pajak

Diisi dengan Jumlah PPhPasal 4 ayat (2) yang Telah

Disetor

Pengisian SPT TahunanPPh Wajib Pajak Badan

• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM• BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

N P W P :

NAMA WAJIB PAJAK :

JENIS USAHA : KLU :

NO. TELEPON : - NO. FAKS : -

PERIODE PEMBUKUAN : s.d.

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

N P W P AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

NPWP KONSULTAN PAJAK :

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) …………………………………

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) ………………………

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..………………………………

4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 …………………….c. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)

(Lihat Buku Petunjuk)

5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ……………

6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….……

7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..…

8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….……………..…....

b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………

c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….………………………………

9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..……………………………

b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….………………

c. JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………

11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………

13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :

a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

(6 – 7 – 8c)….

1

• SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN

2

5

6

8a

8c

7

D. P

Ph K

UR

AN

G/ L

EBIH

BA

YAR

RUPIAH *)

3

(3)

C.

KR

EDIT

PA

JAK

B.

PPh

TER

UTA

NG

A. P

ENG

HA

SILA

N

KEN

A P

AJA

K

4

IDEN

TITA

S

(1) (2)

SPT TAHUNANPAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN :

FOR

MU

LIR 1771

KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK

10c

THN

11 (9 – 10c)…..

TGL BLN

10a

9

8b

10b

TAHUN PAJAK

SPT PEMBETULAN KE-…

02

N P W P :

NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN :

BAGIAN A : PPh FINAL

BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN

BUNGA / DISKONTO OBLIGASI

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA

PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER /

PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN

PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN IMBALAN JASA KONSTRUKSI : a. PELAKSANA KONSTRUKSI

b. PERENCANA KONSTRUKSI

c. PENGAWAS KONSTRUKSI

PERWAKILAN DAGANG ASING

PELAYARAN / PENERBANGAN ASING

PELAYARAN DALAM NEGERI

PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP

11.

3.

6.

14.

12.

7.

9.

8.

(2)

2.

5.

(1)

JENIS PENGHASILAN DASAR PENGENAAN PAJAK(Rupiah)

(3)

1.FO

RM

ULI

R 1771 - IVKEMENTERIAN KEUANGAN RI


IDEN

TITA

S

NO. PPh TERUTANG(Rupiah)

(5)(4)

TARIF(%)

AGEN PRODUK BBM

TAH

UN

PA

JAK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

s.d.

LAMPIRAN - IV

4.

10.

13. TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA

JUMLAH BAGIAN A

……………………………………………………………

JBA

2 0 A A

Diisi dengan “PenghasilanUsaha WP yang Memiliki

Peredaran Bruto Tertentu”

Diisi Jumlah Peredaran BrutoSelama Satu Tahun Pajak

Diisi dengan Jumlah PPhPasal 4 ayat (2) yang Telah

Disetor

Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

CARA PEMBAYARAN PAJAK MELALUI ATM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013


Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final denganPeredaran Bruto Tertentu melalui ATM :

1. Pilih BAYAR / BELI 2. Pilih LAINNYA



1. Pilih PAJAK 2. Pilih PPH FINAL BRUTO TERTENTU



1. Masukkan NPWP 2. Konfirmasi NPWP



3. Masukkan Masa Pajak 4. Masukkan Pajak Terutang


Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final denganPeredaran Bruto Tertentu melalui ATM:

2. Konfirmasi Pembayaran


Contoh Struk ATM Pembayaran Pajak PPh Final denganPeredaran Bruto Tertentu :

BACK

S-PPh-002-14-00-PP Nomor 46 Tahun 2013 & ATM

Education

Transcript of S-PPh-002-14-00-PP Nomor 46 Tahun 2013 & ATM