0

ROADMAP TRANSFORMASI DIGITAL MENUJU DPR YANG MODERN DAN ASPIRATIF

OLEH

NAMA : DJAKA DWI WINARKO NDH : 16 INSTANSI : SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I ANGKATAN XLV LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

JAKARTA, 2020

i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ................................................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1

A. Latar Belakang. ....................................................................................................... 1

B. Kondisi Saat Ini ........................................................................................................ 2

C. Kondisis yang Diharapkan ........................................................................................ 3

D. Gagasan Perubahan ................................................................................................ 5

E. Tujuan Perubahan .................................................................................................... 5

F. Manfaat Proyek Perubahan ...................................................................................... 5

G. Ruang LIngkup ......................................................................................................... 6

H. Output Kunci ............................................................................................................. 7

BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN ......................................................................... 9

A. Pentahapan Proyek Perubahan. ............................................................................... 9

B. Pentahapan Rencana Kerja ..................................................................................... 10

C. Tata Kelola Proyek Perubahan ................................................................................ 12

D. Analisis Stakeholder ................................................................................................ 13

E. Kendala/Hambatan – Strategi Penanganan ............................................................16

BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN ................................................................. 17

A. Hasil Capaian Proyek Perubahan. .......................................................................... 17

B. Perubahan Sikap Stakeholders ............................................................................... 23

C. Masalah dan Strategi Penanganannya ................................................................... 25

BAB IV Penutup ....................................................................................................................... 27

A. Kesimpulan ......................................................................................... 28

B. Pengalaman Dalam Memimpin Proyek Perubahan ................................. 29

C. Saran

ii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1 Tahapan Kegiatan ..................................................................................................... 10

Tabel II 2 Analisis Stakeholder .................................................................................................. 14

Tabel III.1 Rekapitulasi Hasil Capaian Proyek Perubahan .......................................................... 17

Tabel II.4 Kendala/Hambatan – Strategi Penanganan ..................................................... 16

Tabel II.4 Tabel II.4 Masalah dan Strategi Penanganannya ........................................................ 26

iii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.2 Peta Stakeholder Roadmap Transformasi Digital DPR RI .................. 15

Gambar III.4 Peta Stakeholder Setelah Dilakukan Strategi Komunikasi .................. 25

1

LAPORAN PROYEK PERUBAHAN ROADMAP TRANSFORMASI DIGITAL MENUJU DPR MODERN DAN ASPIRATIF

--------------------------------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) merupakan salah satu

lembaga negara yang mempunyai tugas dan fungsi bersama dengan pemerintah

membahas dan mengesahkan UU, membahas dan menyetujui APBN, dan melakukan

pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. DPR sebagai lembaga perwakilan yang

memegang kedaulatan rakyat, selalu memperjuangkan kepentingan rakyat atau

konstituen yang diwakilinya.

DPR mempunyai visi “Menjadi Lembaga Perwakilan yang Modern, Terbuka,

Aspiratif, dan Berintegritas Sebagai Pilar Demokrasi Untuk Mewujudkan Tujuan

Bernegara”. DPR yang modern diwujudkan dengan memanfaatkan penggunaan

teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya serta menerapkan prinsip-

prinsip good and clean governance. Sedangkan pengertian terbuka adalah adanya

transparansi dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. DPR yang aspiratif

dimaksudkan agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai perwujudan fungsi

representasi melalui pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan. DPR yang berintegritas

adalah DPR yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam setiap pelaksanaan tugas

dan wewenangnya.

Untuk mendukung visi DPR RI tersebut, maka Sekretariat Jenderal DPR RI

sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI merumuskan

visi, “Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi

DPR RI”. Untuk bisa melaksanakan Visi Setjen DPR sebagai sasaran untuk mendukung

pencapaian Visi DPR, maka Setjen DPR RI harus menjadi supporting system yang

profesional dan modern.

Salah satu upaya mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan melakukan

perbaikan-perbaikan melalui serangkaian upaya terpadu di sektor birokrasi yang

meliputi tata kelola pemerintahan yang berkualitas, terlaksananya keterbukaan

2

informasi dan pemerintahan berbasis elektronik, serta peningkatan kualitas pelayanan

kedewanan.

Saat ini dunia sedang memasuki era transformasi yang disebut dengan revolusi

Industri 4.0, yang ditandai dengan semakin menghilangnya batasan antara dunia fisik,

digital, dan biologis. Jantung dari industri 4.0 adalah otomatisasi serta perangkat cerdas

yang saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui pertukaran data,

sehingga big data maupun artificial intelligence (AI) memegang peranan penting di

dalamnya.

Internet of Things (IoT), merupakan suatu istilah di mana teknologi internet

ditanamkan pada suatu alat melalui jaringan wifi. Proses pada IoT dijalankan secara

otomatis melalui sebuah program dan tidak memerlukan interaksi baik dari manusia ke

manusia maupun dari manusia ke komputer. IoT dilengkapi dengan sensor yang

memungkinkan alat tersebut berkomunikasi seperti memunculkan notifikasi atau

memberikan informasi pada aplikasi.

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) merupakan simulasi proses

kecerdasan manusia yang dilakukan oleh mesin, terutama sistem komputer. AI bekerja

dengan cara menggabungkan sejumlah besar data dengan pemrosesan yang cepat,

berulang dan algoritma cerdas, memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara

otomatis dari pola atau fitur dalam data.

Indonesia adalah salah satu negara penghasil data terbesar di dunia, namun

data-data kita berserakan dimana-mana dalam format yang beragam. Saat ini dalam

pengembangan IoT yang menuju IoE (Internet of Everything), beragam data dianalisis,

diawasi, baik itu berupa deteksi, face recognition, user behaviour, jumlah pengguna

aplikasi, website dan sebagainya. Oleh karena itu pengamanan terhadap data sangat

diperlukan, selain memperkuat infrastruktur keamanan informasi mendeteksi serangan

yang terjadi dalam big data, juga diperlukan penguatan sisi suprastruktur yang berupa

dukungan regulasi dan manajemen SDM pengguna (user).

Teknologi informasi revolusi industri 4.0 dengan unsur-unsurnya dapat

dimanaatkan secara maksimal oleh Sekretariat Jenderal DPR dalam meningkatkan

pelayanan kepada DPR dan masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya perencanaan yang

matang kondisi eksisting sekarang dengan keondidi yang diharapkan. Untuk iru lah perlu

dibuatk roadamap transformasi digital sebagai pemandu dalam perencanaan

penggunaan dan pengembangan teknologi informasi di masa yang akan datang.

3

B. Kondisi Saat Ini

Untuk dapat melaksanakan tata kelola yang baik, menyiapkan data yang

lengkap, akurat dan handal, sehingga berdampak pada pelayanan yang prima pada

Dewan memerlukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sekretariat

Jenderal DPR telah menggunakan sarana TIK dalam penyelenggaraan pelayanan kepada

Dewan, namun belum optimal. Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain:

1. Belum adanya panduan, acuan, referensi dalam kegiatan dan pengembangan

pengembangan TIK.

2. Tata kelola yang belum terintegrasi, dimana masih ada ego sektoral, kurangnya

koordinasi, serta terjadinya duplikasi program kegiatan dan anggaran.

3. Integrasi data antara eksternal dan internal DPR belum murni semua, masih ekspor-

impor file.

4. Semua sistem sudah terintegrasi secara database, tapi tidak interoparabilitas.

5. Adanya tuntutan kecepatan dan keakuratan dalam pelayanan informasi kepada

anggota DPR.

6. Kemudahan masyarakat dalam mengakses DPR terutama terkait informasi yang

dibutuhkan dan keterlibatan dalam proses perumusan kebijakan.di DPR.

Belum optimalnya pelayanan di bidang TIK tercermin dari hasil evaluasi SPBE

yang dilakukan Kementerian Menpan dengan perolehan nilai yang belum maksimal

yaitu 2,49 dari skala 5.

Dalam peningkatan layanan teknologi informasi kepada Dewan dan masyarakat masih

terkendala, antara lain :

1. Man (pengguna dan penyedia), beragamnya tingkat pemahaman dan kebutuhan

anggota DPR terhadap layanan teknologi informasi dalam proses kerja di DPR. Di

samping itu, belum semua supporting system DPR (ASN dan Tenaga Ahli)

memanfaatkan TIK secara optimal baik dalam pelayanan administrasi maupun

pelayanan keahlian.

2. Aplikasi yang ada belum memanfaatkan pengetahuan berbasis data (data driven).

3. Belum ada standarisasi arsitektur computer (computer architecture)

4. Data dan informasih belum semua didigitalisasi dan masih tersebar.

5. Kelembagaan yang membidangi TIK belum sesuai dengan beban tugas dan

tanggung jawabnya.

4

6. Belum ada pedoman, acuan, dan referensi dalam pengembangan TIK.

Keenam aspek tersebut merupakan rekomendasi perbaikan terhadap

permasalahan yang dihadapi Sekretariat Jenderal DPR dalam peningkatan kualitas

pelayanan pada DPR dan masyarakat. Untuk itu perlu disusun suatu strategi

pengembangan TIK yang terencana, jelas dan terukur, dalam kerangka waktu tertentu

yang dituangkan dalam dolkumen roadmap transformasi digital. Roadmap transformasi

digital tersebut menggambarkan secara secara detail teknis yang harus dilaksanakan

selama 5 tahun ke depan. Dokumen ini juga akan dapat menjembatani pemikiran

strategis ke aksi yang lebih teknis, seperti misalnya jenis layanan yang dibutuhkan,

teknologi apa yang akan dipilih, siapa yang menjalankan, sumber daya apa yang

diperlukan, dan kapan tahapan pekerjaan tersebut dilaksanakan. Dengan tersedianya

dokumen road map transformasi digital, diharapkan kegiatan yang direncanakan dapat

diimplementasikan dan mendapatkan komitmen dari seluruh stakeholder.

C. Kondisi yang Diharapkan

Pelaksanaan pelayanan Sekretrariat Jenderal DPR dapat dioptimalkan dengan

penggunaan TIK melalui penyusunan roadmap transformasi digital terhadap kerja-kerja

yang dilakukan di DPR. Kondisi yang diharapkan dengan adanya raodmap transformasi

digital, antara lain :

1. Terjadinya perubahan pola pikir dan pola kerja anggota DPR dan supporting system

DPR dengan lebih mengoptimalkan penggunaan TIK dalam proses kerja di DPR.

2. Tersedinya dokumen pengembangan TIK untuk memastikan bahwa data dan

informasi yang dibutuhkan tersedia dan mudah diakses.

3. Proses kerja lebih efektif dan efisien karena terhubung dengan system digital

utama terpadu (unified digital core).

4. Meningkatkan keamanan data.

5. Meningkatkan pelayanan kepada Anggota DPR dan masyarakat.

6. Meningkatkan nilai indeks SPBE Sekretariat Jenderal DPR.

Roadmap Transformasi Digital Munuju DPR yang Modern dan Aspiratif

merupakan wujud komitmen kuat untuk membuat suatu pedoman bagi pengembangan

TIK di lingkungan Setjen DPR RI. Melalui Roadmap ini, diharapkan dapat memetakan

5

kebutuhan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan di internal dan eksternal DPR,

sehingga dapat dibuat perancangan proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi,

dan arsitektur teknologi yang terintegrasi dalam sistem informasi dan Komunikasi di

Setjen RI. Dokumen Roadmap ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

evaluasi dan rekomendasi terhadap kebijakan, tata kelola dan struktur organisasi terkait

pengelolaan TIK di lingkungan Setjen DPR.

D. Gagasan Perubahan

Perkembangan teknologi informasi pada era revolusi industry 4.0 telah

memberikan banyak fasilitas dan kemudahan pada organisasi dalam pencapaian

tujuannya. Sekretariat Jenderal sebagai supporting system DPR, dalam upaya

meningkatkan pelayanan kepada Dewan dan juga kepada masyarakat memerlukan

pengembangan TIK yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu diperlukan adanya

dokumen perencanaan strategis penggunaan dan pengembangan TIK yang dituangkan

dalam roadmap transformasi digital.

Transformasi digital dalam Roadmap ini disusun berdasarkan analis gap antara

kondisi yang ada saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Kondisi saat ini, tata kelola

teknologi informasi belum dapat mengintegrasikan proses bisnis, data dan informasi,

infrastruktur dan aplikasi, dan keamanan sehingga belum mampu memberikan layanan

yang terintegrasi. Dengan melalui integrasi antara proses bisnis, data, dan aplikasi

diharapkan dapat menghasilkan layanan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat

dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta memberi kemudahan dalam berbagi

pakai data.

E. Tujuan Perubahan

Tujuan proyek perubahan ini adalah terwujudnya sebuah dokumen Roadmap

Tranformasi Digital DPR yang akan menjadi pedoman dan panduan bagi pengembangan

TIK di DPR-RI. Pengembangan TIK yang terencana diharapkan dapat menjadikan cara-

cara kerja di DPR menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga pelayanan administrasi dan

keahlian kepada DPR dapat lebih cepat, tepat, dan akurat. Di samping itu, masyarakat

akan lebih mudah dalam mengakses berbagai informasi dan menyampaikan aspirasi

serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan di DPR.

6

F. Manfaat Proyek Perubahan

1. Tersedianya dokumen yang dapat mengikat komitmen seluruh stakeholder dalam

pengembangan TIK.

2. Perbaikan tata kelola teknologi informasi dengan mengintegrasikan antara proses

bisnis, data dan informasi, aplikasi dan teknologi.

3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan terutama

terkait dengan layanan keahlian (aktivitas utama) dan layanan administrasi

(aktivitas penunjang).

4. Tersedianya data dan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat

dipertanggungjawabkan, dimana data tersebut dapat diakses kapan dan dari mana

saja.

5. Masyarakat lebih mudah mengetahui kinerja lembaga DPR dan menyampaikan

aspirasi, serta dapat terlibat dalam proses perumusan kebijakan.

6. Meningkatkan peringkat penilaian SPBE.

G. Ruang Lingkup

Roadmap tersebut setidaknya berisi mengenai potret bagaimana layanan

informasi yang diberikan Setjen DPR kepada Anggota DPR dan masyarakaat pada saat

ini. Bagaimana TI sudah digunakan, aplikasi sudah banyak dibuat, namun memang

belum terintegrasi, sehingga belum banyak memberikan manfaat. Dengan dokumen

roadmap tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman pada seluruh stakeholder di

Setjen DPR, bagaimana proses transformasi digital dilaksanakan dengan memanfaatkan

big data, internet of things (IoT), artificial intelegence (AI), dan cyber security dengan

tahap kegiatan disertai dengan timeline penyelesaian.

Roadmap tersebut berisi rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai

dengan waktu yang telah ditetapkan, yang antara lain menyangkut aspek :

a. Arsitektur proses bisnis

Pengaturan ulang terhadap proses bisnis, dengan memperhatikan beberapa aspek,

meliputi: cakupan bisnis (Business Scope), model bisnis (Business Model), platform

dan ekosistem (Platforms and Ecosystems).

7

b. Evaluasi value chain meliputi, sehingga dapat menghubungkan antara prosesnes

bisnis dengan data, aplkasi dan teknoloigi.

c. Arsitektur komputer (computer architecture)

Arsitektur komputer terkait dengan organisasi dan struktur hardware, software,

infrastruktur dan jaringan.

d. Data dalam teknologi informasi adalah data arsitektur yaitu yang terkait dengan

pengorganisasian big data. Data arsitektur dipahami sebagai model, kebijakan,

aturan dan standarisasi yang menentukan data apa yang akan dikumpukan,

bagaimana data tersebut disimpan, ditata, diintegrasikan dan dikelola dalam satu

sistem.

e. Platform yang digunakan adaptif terhadap perubahan perilaku dan kebiasaan

masyarakat dalam mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan (aspirasi)

f. Evaluasi kelembagaan yang mencakup pengelolaan transisi digital (managing digital

transition), perancangan organisasi untuk inovasi (designing organization for

innovation), serta ketrampilan, kemampuan, dan manajemen bakat (skills, capability,

and talent management).

H. Output Kunci

Output kunci yang dicapai dalam setiap pentahapan kegiatan proyek perubahan

adalah sebagai berikut :

1. Jangka Pendek (minggu ke-2 Juni 2020 – minggu ke-2 September 2020)

Kebijakan berupa Peraturan Sekretaris Jenderal DPR tentang Roadmap Transformasi

Digital Menuju DPR yang Modern dan Aspirastif. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR

ini digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan dan pemanfaatan TI untuk

mendukung kerja-kerja di DPR. Dengan dokumen ini pengembangan dalam

memanfaatkan TIK menjadi terarah sesuai dengan tuntutan dan perkembangan

teknologi.

2. Jangka Menengah (awal September 2020 – awal September 2021)

a. Memasukkan Peraturan DPR tentang Digitalisasi Parlemen dalam agenda acara

Badan Legislasi DPR.

8

b. Pelaksanaan proses digitalisasi sesuai dengan target waktu dalam roadmap.

3. Jangka Panjang (setelah September 2021- Septemer 2024).

a. Monitoring dan evaluasi dengan menggunakan dokumen roadmap sebagai

acuannya.

9

BAB II

DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

A. PENTAHAPAN PROYEK PERUBAHAN

Pentahapan proyek perubahan (milestone) memberikan gambaran tentang output

capaian yang dihasilkan dari setiap tahapan, baik tahap jangka pendek, jangka menengah,

maupun jangka panjang. Pentahapan tesebut dapat didiskripsikan sebagai berikut :

1. Jangka Pendek

Output

a. Kajian urgensi transformasi digital dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR dan

Peraturan DPR.

Kegiatan :

1) Pembentukan Tim Efektif

2) Penyusunan Rencana Kerja penyusunan kajian dan Pembentukan Peraturan

Sekretaris Jenderal DPR dan Peraturan DPR.

3) Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR tentang Roadmap Transformasi

Digital.

4) Penyusunan draft Peraturan DPR tentang DPR Digital.

5) Sosialisasi transformasi digital kepada stakeholder internal (Biro dan Pusat) dan

stakeholder ekternal.

6) Membangun komitmen bersama.

7) Pengembangan aplikasi Candradimuka.

8) Pengembangan website DPR

2. Jangka Menenegah

Output

a. Finalisasi draft Peraturan DPR tentang DPR Digital.

b. Menyerahkan draft Peraturan DPR tentang DPR Digital ke Badan Legislasi DPR.

c. Melaksanakan program kerja sesuai rencana kerja dalam roadmap.

d. Melanjutkan Pengembangan aplikasi Candradimuka.

e. Melanjutkan Pengembangan website DPR

10

f. Monitoring dan evaluasi terhadap tata kelola TI, Aplikasi dan infrastruktur yang

mencakup rekomendasi perbaikan dari permasalahan yang dihadapi oleh seluruh

unit kerja dalam pelaksanaan proses digitalisasi.

3. Jangka Panjang

Output

a. Melaksanakan Program Kerja Sesuai Roadmap.

b. Monitoring dan evaluasi dengan menggunakan dokumen roadmap sebagai

acuannya.

B. Pentahapan Rencana Kerja

Tahapan kegiatan dari milestone yang telah disusun dapat terlihat pada table berikut :

Tabel II.1 Tahapan Kegiatan

TAHAPAN/OUTPUT/KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN

JANGKA PENDEK Minggu ke-2 Juni 2020 sd Minggu ke-2 September 2020

OUTPUT Kegiatan : a. Pembentukan Tim Pelaksana

b. Penyusunan Rencana Kerja Tim.

c. Penyusunan kajian urgensi pembentukan peraturan

Sekjen dan Peraturan DPR

d. Penyusunan draft Peraturan Sekjen tentang Roadmap

Transformasi digital DPR.

e. Sosialisasi transformasi digital kepada stakeholder

internal (Biro dan Pusat) dan stakeholder ekternal.

f. Menyusun draft awal Peraturan DPR tentang DPR

Digital.

g. Pengembangan aplikasi Candradimuka.

h. Pengembangan website DPR

Minggu ke-2 Juni 2020 Minggu ke-2 Juni 2020 Minggu ke-4 Juni 2020 Minggu ke-1 Juli Minggu ke-4 Juli Minggu ke-1 Agustus Minggu ke-1 Agustus Minggu Ke1 Agustus

11

JANGKA MENENGAH Minggu ke-3 September 2020 sd Minggu ke-3 Maret 2020

OUTPUT Kegiatan : 1. Melaksanakan rencana kerja dalam roadmap:

a. Melanjutkan Pengembangan aplikasi Candradimuka.

b. Melanjtukan Pengembangan website DPR. c. Vulnereability Assesmnet d. Pembetukan Komite Teknoloi Informasi (KTI) dan

Cheaf Information Officer (CIO). e. Implementasi digital signature. f. Audit TI.

2. Draft Peraturan DPR tentang Digitalisasi DPR dibahas

di Baleg, dengan didahului kegiatan : a. Uji konsep dengan Civil Society Organisation dan

Perguruan Tinggi. b. Finalisasi draft dengan Tenaga Ahli Badan

Legislasi.

Minggu ke-4 September 2020 Minggu ke-4 Septemebr 2020 Minggu ke-1 Oktober 2020 Minggu ke-2 Oktober 2020. Minggu ke 4 Oktober 2020 Minggu ke-1 Januari 2021. Minggu ke-1 November 2020 Minggu ke-4 November 2020

Jangka Panjang

Maret 2021 sd Maret 2023

OUTPUT a. Mengimplementasikan seluruh rencana kerja sesuai

roadmap. b. Monitoring dan evaluasi untuk perbaikan pengelolaan

layanan digital di DPR yang lebih efektif dan efisien.

C. Tata Kelola Proyek Perubahan

Agar Proyek Perubahan berhasil, maka perlu melakukan pengorganisasian siapa

saja yang dilibatkan dengan peran dan tugas sesuai dengan kewenangannya yang

dituangkan dalam Surat Keputusan Sekjen Nomor 656/Sekjen/2016 tentang

Pembentukan Tim Pelaksana Proyek Perubahan Roadmap Transformasi Digital menuju

DPR yang Modern, Terbuka, Aspiratif, dan Berintegritas, sebagai berikut :

1. Mentor dalam proyek perubahan ini adalah Sekretaris Jenderal DPR, yaitu Dr. Indra

Iskandar, M.Si. Adapun tugas mentor adalah sebagai berikut :

12

a. Memberikan dukungan penuh dalam implementasi proyek perubahan dalam

mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang diperlukan dalam melakukan

implementasi proyek perubahan;

b. Memberikan bimbingan serta arahan kepada tim dalam mengidentifikasi dan

menemukan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam implementasi

proyek perubahan;

c. Memantau progress/perkembangan dan capaian proyek perubahan sesuai dengan

milestone yang telah ditetapkanemberi dukungan penuh pada project leader.

2. Coach dalam proyek perubahan ini adalah Widyaiswara Utama Lembaga Administrasi

Negara yaitu DR. Dr. Choirul Djamari. Tugas Mentor adalah :

a. Memantau kegiatan proyek perubahan, melakukan koordinasi dengan mentor untuk membantu tim apabila mengalami permasalahan;

b. b. Memberikan feedback terhadap laporan perkembangan implementasi proyek perubahan.

c. Mengkomunikasikan proses kemajuan dan hasil coaching kepada penyelenggara PKN Tingkat I.

d. Mejadi counsellor tim saat menghadapi permasalahan.

3. Project Manager/Ketua dalam proyek perubahan ini adalah Kepala Biro Pimpinan DPR

(Djaka Dwi Winarko), yang bertugas :

a. Menyusun perencanaan implementasi proyek perubahan.

b. Mengambil inisiatif dalam dialog dengan mentor dan coach.

c. Menggalang komunikasi dan kesepakatan dengan stakeholder internal dan

eksternal.

d. melakukan eksekusi seluruh tahapan yang telah dirancang dengan

mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki.

e. Memantau, mengevaluasi dan memberikan arahan terkait perkembangan

implementasi proyek perubahan.

D. Tata Kelola Proyek Perubahan :

Dalam implementasi proyek perubahan ini, Project Manager dibantu oleh 2 sub

tim yaitu: Sub Tim Penyusunan Dokumen Transformasi Digital, Sub Tim Penyusunan

13

Kerangka Kebijakan berupa NA, Draft Peraturan Sekretaris Jenderal dan draft Peraturan

DPR.

Sub Tim Penyusunan Dokumen Transformasi Digital bertugas :

a. Melakukan penyiapan bahan-bahan penyusunan transformasi digital terkait dengan

Tata Kelola TI, Tata Kelola Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi.

b. Melakukan audit existing sistem informasi dan menyusun rencana transformasi

digital, serta draft Roadmap.

c. Melakukan identifikasi proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan

arsitektur teknologi pada aktivitas utama dan aktivitas penunjang.

Sub Tim Penyusunan Kerangka Kebijakan (SK Sekjen dan Peraturan DPR) :

a. Mengumpulkan bahan dan informasi terkait dengan dasar yuridis, praktek empiris di

K/L, dan benchmarching parlemen negara lain.

b. Melakukan diskusi internal dan mengundang Civil Society Organisation.

c. Menyusun SK Sekjen tentang Roadmap Transformasi Digital dan Peraturan DPR

tentang Digital Parlemen.

Sekretariat Tim Pelaksana Proyek Perubahan, membantu Agen Perubahan merencanakan,

mengatur jadwal acara, menyiapkan bahan yang dibutuhkan, dan mengadministrasikan

evidence.

E. Analisis Stakeholders

Pegawai Sekretariat Jenderal DPR dan stakeholders ekternal yang mempunyai

kepentingan dan memiliki pengaruh terhadap hasil akhir dari proyek perubahan roadmad

transformasi digital DPR dikelompokkan berdasarkan hasil pemetaan stakeholder. Dengan

memanfaatkan hasil pemetaan, maka stakeholders dikelompokkan menjadi 4 (empat) sebagai

berikut :

1. Identifikasi Stakeholders

a. Promoters, memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga pengaruh untuk

membantu membuatnya berhasil (atau menggagalkannya)

14

b. Defenders, memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya

dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi kegiatan

c. Latents, tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan, tetapi

memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka menjadi

tertarik

d. Apathetics, kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak

mengetahui adanya kegiatan.

Berdasarkan pengelompokkan tersebut, maka individu yang berkepentingan

dan memiliki pengaruh terhadap hasil akhir dari proyek perubahan roadmap

transformasi digital di DPR, dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Stakeholder Internal

Tabel II.2 Analisis Stakeholder Internal

No. Stakeholders Analisis

1. Pimpinan DPR Latens

2. Pimpinan BURT DPR. Latens

3. Sekretaris Jenderal DPR RI Promoters

4. Deputi Bidang Persidangan Promoters

5. Deputi Bidang Administrasi Promoters

6. Kapusdatin Promoters

7. Biro Persidangan I Defenders

8. Biro Persidangan II Defender

9. Biro Kepegawaian dan Organisasi Defender

10. Para Kapus BKD Defender

11. Irtama Defender

12. Biro Perencanaan dan Keuangan Latents

13. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Latents

14. Biro, Biro Umum Latens

15. Forum Komunikasi Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR (FORSATA).

Apathetic

16. Para pelaksana. Apathetic

b. Stakeholders Eksternal

No. Stakeholders Analisis

15

1. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Defender

2. Democracy, Security Study (IDESSS), Reni

Suwarso, Ph.D

Defenders

3. Indonesia Parliamentary Center (IPC). Defenders

4. Koordinatoriat Wartawan Parlemen Defenders

5. Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh

Indonesia (ASDEPSI).

Aphatetic

Untuk memudahkan melihat stakeholder di atas, maka berikiut digambarkan peta

stakeholder untuk mengetahui posisi masing-masing stakeholder. Informasi

tentang posisi stakeholders ini menjadi penting karena menjadi dasar dalam

menyusun strategi dan metode komunikasi tepat untuk keberhasilan proyek

perubahan.

Gambar II.2

Peta Stakeholders Roadmap Transformasi Digital DPR

(Low Latents) Hight Interest

(Apathetics) - (Defendents)

LATENTS

Pimpinan DPR

Pimpinan BURT DPR.

Biro Pengelolaan Barang Milik

Negara

Biro Biro Umum

Biro Perencanaan dan Keuangan

PROMOTERS

Sekretaris Jenderal DPR RI

Deputi Bidang Persidangan

Deputi Bidang Administrasi

Kapusdatin

APATHETICS

Forum Komunikasi Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR (FORSATA).

Assosiasi Sekwan Provinsi Seluruh Indonesia

DEFENDERS

Irtama

Biro Persidangan I

Biro Persidangan II

Para Kapus BKD

Low Interest High Interest

High Interest

Hig

h In

flu

ence

Lo

w In

flu

ence

Hig

h In

flu

ence

Lo

w In

flu

ence

16

E. KENDALA/HAMBATAN – STRATEGI PENANGANAN

Beberapa potensi kendala atau hambatan, risiko dan strategi yang diperlukan dalam

pembuatan roadmap transformasi digital di DPR antara lain :

Tabel II.4 Kendala/Hambatan – Strategi Penanganan

No. Masalah Strategi

1. Luasnya cakupan roadmap yang harus

disusun dan menyangkut masalah

teknis.

Menyusun jadwal yang terperinci dan

melakukan komunikasi secara intensif

dengan stakeholder untuk dapat

memberikan masukan dan sarannya

dalam penyusunan roadmap.

Melibatkan narasumber dalam kegiatan

tersebut.

2. Masih ada ego sektoral, sehingga

dalam penyusunan tata kelola IT

terutama terkait dengan penetapan

aplikasi membutuhkan diskusi yang

lama.

Menyakinkan bahwa fungsi yang ada

pada aplikasi tidak hilang hanya

menggabungkan untuk dapat membuat

sistem yang lebih sederhana.

3. Penyusunan peraturan di Sekretariat

Jenderal DPR harus didasarkan pada

Prolegset yang telah disusun pada

tahun sebelumnya.

Meyakinkan kepada Kepala Biro Hukum

dan Pengaduan Masyarakat akan

pentingnya Peraturan Sekretaris

Jenderal dalam mewujudkan parlemen

modern yang merupakan visi DPR.

17

BAB III

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

Proyek Perubahan dilakukan pada saat off campus kedua yaitu pada Tahapan

Laboratorium Kepemimpinan. Pelaksanaan proyek perubahan ini dilakukan untuk

mencapai target output yang telah ditetapkan pada jangka pendek yaitu dari tanggal

11 Juni sd 8 September 2020. Adapun gambaran capaian hasil proyek perubahan

dapat dilihat pada matrik berikut:

A. Hasil Capaian Proyek Perubahan

Hasil capaian proyek perubahan jangka pendek secara ringkas dapat dilihat pada

rekapitulasi pada tabel berikut:

Tabel III.1. Rekapitulasi Hasil Capaian Proyek Perubahan

N0. Rencana Output Realisasi Output

Deskripsi % Milestone 1: Penyusunan Kajian Roadmap Transformasi Digital 1. SK Tim Pelaksana Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor

992/SEKJEN/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Roadmap Transformasi Digital Menuju DPR yang Modern, Terbuka, Aspiratif, dan Berintegritas.

100

2. Rencana Kerja Penyusunan Roadmap Transformasi Digital di DPR

Dokumen Rencana Kerja Penyusunan Roadmap Transformasi Digital di DPR

100

3. Pemahaman transformasi Digital oleh stakeholder internal

Tersosialisasikannya pengetahuan dan pemahaman pentingnya transformasi digital.

100

4. Penyusunan Dokumen Transformasi Digital

Tersusunnya Dokumen Transformasi Digital di Sekretariat Jenderal DPR

100

Milestone 2 : Penyusunan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR tentang Roadmap Transformasi Digital Menuju DPR yang Modern, Terbuka, Aspiratif, dan Berintegritas.

1. Sosialisasi dokumen transformasi digital kepada seluruh stakeholder internal dan eksternal.

Stakeholder mempunyai pemahaman dan memberikan saran dan masukan.

100

18

2. Drafting dokumen transformasi digital dalam bentuk Peraturan Sekretaris Jenderal DPR.

Draf Peraturan Sekretaris Jenderal DPR tentang roadmap trnaformsi digital di DPR.

100

3. Tersusunnya SK Sekjen tentang Transformasi DigitalDPR

Peraturan Sekjen DPR Nomor .. Roadmap Transformasi Digital Menuju DPR yang Modern, Terbuka, Aspiratif, dan Berintegritas.

100

Milestone 3: Penyusunan Peraturan DPR tentang DPR Digital

1. Pengumpulan bahan dan referensi tentang Parlemen Digital.

Terkumpul bahan dan materi tentang parlemen digital

100

3. FGD dengan stakeholder eksternal

Tersosialisasinya DPR digital dan masukan pengaturan terhadap DPR digital.

100

4. Penyusunan draft Peraturan DPR tentang DPR Digital

Tersusunnya draft Peraturan DPR tentang DPR Digital

Adapun uraian dari pelaksanaan proyek perubahan pada masing-masing milestone

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Milestone 1: Penyusunan Kajian Transformasi Digital

a. Untuk menghasilkan kajian tarnsformasi digital di DPR, Peraturan Sekjen

tentang Transformasi Digital, dan Peraturan DPR tentang Parlemen Digital,

dimulai dengan melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada mentor

(Sekretaris Jenderal) untuk mendapatkan arahan-arahan dalam

mengimplementasikan proyek perubahan.

b. Di samping itu, dilakukan diskusi juga dengan Deputi Persidangan untuk

mendapatkan masukan, terutama terkait dengan urgensi tranformasi dalam

digital dalam pelayanan persidangan.

c. Berdasarkan arahan-arahan tersebut kemudian dilanjutkan dengan

mengadakan rapat bersama antara Karo Pimpinan (Project Manager) dengan

para staf yang ada di Biro Pimpinan untuk menyusun Tim Pelaksana.

d. Pembentukan Tim Pelaksana dilakukan pada minggu kedua bulan Juni

berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 992/SEKJEN/2020

tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Roadmap

19

Transformasi Digital Menuju DPR yang Modern, Terbuka, Aspiratif, dan

Berintegritas.

e. Pembentukan Tim Pelaksana dengan Ketua Kepala Biro Pimpinan DPR

(project manager) dimaksudkan untuk merencanakan, melaksanakan,

monitoring dan evaluasi terhadap seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan

dalam milestone. Anggota Tim berasal berasal dari Biro dan Pusat terkait.

f. Tim Pelaksana telah berhasil menyusun Dokumen Kajian Transformasi Digital

pada pertengahan bulan Juni 2020. Dokumen kajian ini disusun untuk

mendapatkan

Pengarahan Mentor pada Tim Pelaksana Pembetukan Roadmap Transformasi Digital

g. alasan urgensi transformasi digital, aspek-aspek apa saja yang menjadi

ruang lingkup transformasi digital, termasuk praktek yang ada di parlemen

negara lain.

h. Sosialisasi kajian tranformasi digital disosialisasikan terhadap para fungsinal

pranata komputer, dan seluruh staf di Deputi Persidangan.

i. Agar terjadi adanya pemahaman tentang transformasi digital dan kesadaran

akan pentinya penerapan digitalisasi di DPR dalam menjawab tantangan dan

tuntutan dari Anggota DPR dan masyarakat telah dilakukan sosialisasi

transformasi digital bagi para stakeholder internal di DPR.

20

j. Penyusunan kajian transformasi digital ini dapat menjadi bahan dalam

penyusunan Peraturan Sekjen DPR tentang Roadma Tranformasi Digital dan

penyusunan Peraturan DPR tentang DPR Digital.

Penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama antara Sekjen DPR dengan

Kepala BSSN dalam rangka mempercepat proses digitalisasi di DPR (10 Juli 2020)

2. Milestone 2 : Penyusunan SK Sekretaris Jenderal DPR tentang Roadmap

Transformasi Digital di DPR..

a. Berdasarkan arahan-arahan Sekjen DPR dan Deputi Persidangan,

kemudian dilanjutkan dengan mengadakan rapat bersama antara Karo

Pimpinan (Project Manager) dengan para staf yang ada di Biro Pimpinan

untuk menyusun rencana kerja penyusunan Peraturan Setjen DPR

tentang Roadmap Transformasi Digital di DPR.

b. Tim yang sudah dibentuk pada minggu kedua bulan Juni 2020 telah

berhasil menyusun Dokumen Rencana Kerja Penyusunan Roadmap

21

Transformasi Digital pada akhir bulan Juni 2020. Dokumen Rencana

Kerja penyusunan roadmap transformasi digital disusun untuk

memberikan arah dan langkah-langkah bagi Tim Efektif dalam

melaksanakan kegiatan.

c. Sosialisasi roadmap tranformasi digital dengan stakeholder internal.

Agar terjadi adanya pemahaman tentang transformasi digital dan

kesadaran akan pentinya penerapan digitalisasi di DPR dalam menjawab

tantangan dan tuntutan dari Anggota DPR dan manjamin keberhasilan

transformasi digital. Sosialisasi tersebut juga diikuti oleh para pejabat

struktural di bawahnya dan para pengelola kegiatan yang ada di unit-unit.

Rapat koordinasi pematangan konsep Roadmap Transformasi Digital dengan para

Kapus di Badan Keahlian DPR. (10 Juli 2020)

3. Milestone 3 : Penyusunan Peraturan DPR tentang Roadmap Transformasi

Digital di DPR..

a. Peraturan DPR tentang DPR Digital dapat diterima oleh Baleg dan masuk

dalam agenda pembahasan Baleg apabila terdapat cukup alasan secara

filosofs, yuridis, dan sosiologis. Untuk mendapatkan rumusan yang

demikian, maka perlu mendapatkan masukan bukan saja dari internal tapi

juga dari eksternal.

22

b. FGD dengan civil society organization untuk memperkuat konsep

peraturan DPR.

Selesai sosialisasi roadamap dan identifikasi kebutuhan Set AKD di jajaran Persidangan II untuk pembuatan

Sistem Informasi AKD (23 Juli 2020).

Diskusi awal dengan Tenaga Ahli Badan Legislasi untuk merancang draft Peraturan DPR tentang e-Parlemen.

23

B. Perubahan Sikap Stakeholders

Perubahan sikap stakeholders merupakan indikator keberhasilan perwujudan

roadmad transformasi digital. Dengan pemetaan sikap stakeholder pada

perencanaan proyek perubahan, disusunlah strategi komunikasi untuk dapat

merubah sikap stakeholders tersebut yang tercermin di dalam matriks berikut :

Strategi untuk merubah sikap stakeholders internal dilakukan melalui beberapa

kegiatan antara lain :

1. Internal

a. Sosialisasi tentang strategisnya peran transformasi digital dalam membantu

proses kerja di DPR kepada para pejabat tinggi pratama, Pejabat

Administrator, Pengawas dan Pengelola kegiatan.

Melalui proes komunikasi secara timbal balik dan intensif dapat

menumbuhkan kesadaran akan pentingnya transformasi digital dan kesadaran

berkontribusi dalam mewujudkan transformasi digital di DPR.

b. Penandatanganan kerjasama antara Sekretariat Jenderal dengan Badan

Sandi dan Siber Nasinal (BSSN) menjadi salah satu forum untuk

menyampaikan penting dan perlunya teknologi informasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan, termasuk masalah keamanan data dan

informasi. Seluruh pejabat tinggi eselon I, II, III mengetahui dan menyadari

24

pentingnya teknologi informasi bagi kemajuan instansi, khsususnya dalam

memberikan pelayanan informasi.

c. Pada berbagai kesempatan, melalui rapat koordinasi, rapat Reboan Tim

Pelaksana RB, agen perubahan selalu menyampaikan perkembangan

penyusunan roadmap transformasi digital, sehingga dapat menjadi kesadran

bersama terhadap pentingnya transformasi digital.

d. Khusus kepada para pimpinan dilakukan komunikasi secara langsung oleh

Agen Perubahan agar mengetahui ruang lingkup dan progress pelaksanaan

penyusunan road tarnsformasi digital.

2. Eksternal

Sedangkan pendekatan yang dilakukan untuk merubah sikap stakeholders

eksternal dilakukan antara lain melalui:

A. Diskusi terbatas atau tatap muka dengan stakeholders eksternal untuk

mendapatkan pemahaman dan pandangan mengenai substansi roadmap

tranformasi digital di DPR.

B. Permintaan dukungan dari stakeholdear eksternal terhadap proyek

perubahan.

Setelah melalui pertemuan, diskusi dan komukasi yang efektif, dapat

stakeholder mengetahui maksud dan tujuan proyek perubahan dapat mendukung

proyek perubahan. Perubahan sikap stakeholders dari yang sifatnya Defenders,

Latents, dan Apathetics baik stakeholder yang berasal dari internal maupun

stakeholder eksternal menjadi sifatnya Promoters, dapat digambarkan pada

diagram berikut:

25

Gambar III.4 Peta Stakeholder Setelah Dilakukan Strategi Komunikasi

(Low Latents) Hight Interest

(Apathetics) - (Defendents)

C. Masalah dan Strategi Penanganannya

Beberapa kendala yang dihadapi selama implmenetasi proyek perubahan dan

strategi yang diperlukan dalam pembuatan roadmap transformasi digital di DPR

antara lain :

Laten (Hight Power, Low

Interes)

• Kepala Biro BMN

• Kepala Biro Umum.

Promoter (Hight Power, Hight

Interest)

Pimpinan DPR + Karominpeg Pimpinan BURT + KaroPersidangan I Sekjen DPR + Karo Persidangan II Deputi Persidangan + Cicil Society Org Deputi Administrasi. Kapusdatin Biro Renkeu Irtama Para Kapus BKD

Low Interest High Interest

Hig

h In

flu

en

ce

Hig

h In

flu

en

ce

Apathetic

(Low Power, Low Interest)

media massa

Defender

(Low Power, High Interest)

High Interest Low Interest

Low

Infl

uen

ce

Low

Infl

uen

ce

26

Tabel II.4 Masalah dan Strategi Penanganannya

No. Masalah Strategi

1. Luasnya cakupan roadmap yang

harus disusun dalam transformasi

digital, karena mulai dari assesmen,

validasi, dan menyusun

rekomendasi.

Menyusun jadwal yang terperinci

dan melakukan komunikasi secara

intensif dengan stakeholder untuk

dapat memberikan masukan dan

sarannya dalam penyusunan

roadmap.

2. Masih kuatnya adanya ego sektoral,

sehingga belum dapat menerima

apabila ada penghapusan atau

penggabungan aplikasi yang

mempunyai kemiripan.

Menyakinkan bahwa fungsi yang

ada pada aplikasi tidak hilang hanya

menggabungkan untuk dapat

membuat system yang lebih

sederhana.

3. Penyusunan peraturan di Sekretariat

Jenderal DPR harus didasarkan

pada Prolegset yang telah disusun

pada tahun sebelumnya.

Meyakinkan kepada Kepala Biro

Hukum dan Pengaduan Masyarakat

akan pentingnya Peraturan

Sekretaris Jenderal dalam

mewujudkan parlemen modern yang

merupakan visi DPR.

27

BAB IV

PENUTUP

Transformasi digital merupakan salah satu wujud bagaimana revolusi industri

4.0 berkontribusi besar dalam efektivitas pencapaian tujuan organisasi dalam hal ini

Sekretariat Jenderal DPR. Roadmap Transformasi Digital DPR menjadi dokumen

yang mengikat komitmen seluruh stakeholder dalam penggunaan dan

pengembangan teknologi informasi. Dengan melakukan pengaturan ulang terhadap

proses bisnis di Sekretariat Jenderal yang dihubungkan melalui value chain dengan

arstektur data, aplikasi, dan teknologi dapat mempercepat proses kerja,

meningkatkan akurasi data, efissiensi penggunaan resources, dan mendekatkan

hubungan serta memperdek jarak. Kerja-kerja di DPR dapat lebih efektif, efisien, dan

produktif.

Roadmap transformasi digital yang disusun untuk jangka lima tahun,

merupakan pekerjaan besar yang harus dirawat dan dijaga keberlangsungannya.

Komitmen pimpinan dan stakeholder yang telah dituangkan dalam kerangka

kebijakan berupa Keputusan Sekretaris Jenderal DPR. selain menjadi dokumen

perencanaan juga merupakan dokumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

DPR sebagai lebaga negara, lembaga perwakilian, dan lembaga politik

mempunyai dinamika yang sangat tinggi. Teknologi informasi juga berkembang

sangat cepat. Dengan adanya roadmap ini diharapkan dapat ada kepastian dalam

satrategi dan pilihan teknologi yang digunakan dalam pemanfaatan dan

pengembangan TI di DPR.

Dengan semakin meningkatnya kemampuan pengguna dan penyedia layanan

informasi, dukungan sarana dan prasaranan teknologi informasi yang selalu adaptif

dengan perkembangan teknologi insformasi, serta komitmen yang kuat dari pimpinan

dalam melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR dan Peraturan DPR

tentang DPR digital, maka visi DPR menjadi lembaga perwakilan yang modern,

terbuka, aspiratif, dan berintegritas dapat diwujudkan.

28

A. Kesimpulan

1. Kemajuan teknologi informasi pada era revolusi industri 4.0 dengan dicirikan

adanya transformasi digital, dapat mengefektifkan dan mengefisienkan proses

kerja yang ada di DPR.

2. Dimensi yang sangat luas dari transformasi digital dan dinamisnya lembaga

DPR memerlukan adanya peta jalan yang menjadi pedoman dan rujukan

dalam perencanaan dan pengembangan teknologi informasi. Peta jalan

tersebut dituangkan dalam kerangka kebijakan berupa Keputusan Sekretaris

Jenderal DPR dan Peraturan DPR tentang DPR Digital.

3. Roadmap Transformasi Digital sebagai sebuah dokumen perencanaan

penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi disusun untuk periode 5

tahun yang mengatur mengenai tata kelola TI, aplikasi, dan teknologi dalam

menunjang kerja-kerja DPR menjadi lebih cepat, akurat, dan proses

pengambilan keputusan berbasis data, dan efisien dalam penggunaan

resources.

4. Komitmen pimpinan dan meningkatnya kesadaran dan kemampuan seluruh

stakeholder dalam pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting

terhadap keberhasilan roadmap ini dalam menunang kinerja DPR.

B. Pengalaman Dalam Memimpin Proyek Perubahan (Lesson Learnt)

Proyek Perubahan Roadmap Transformasi Digital Menuju DPR yang Modern,

dan, Aspiratif, merupakan laboratorium kepemimpinan, kesempatan untuk

mengaplikasikan berbagai materi pembelajaran PKN I dalam suatu proyek

perubahan yang melibatkan stakeholder internal maupun eksternal.

Bagaimana masalah diidentifikasi dan dirumuskan untuk dicarikan solusinya

dengan memanfaatkan berbagai konsep dan telaah literatur, benchmarhing

dengan membandingkan succes story di tempat lain adalah pengalaman yang

berharga.

29

Bagaimana ide dan gagasan proyek perubahan dapat diterima,

dipahami, dan mendapat dukungan dari pimpinan (mentor), pembimbing (coach)

dan stakeholder internal maupun eksternal menjadi salah satu leason learnt

yang menarik. Strategi dan teknik berkomunkiasi dengan cara informative,

persuasif, consultative, educatif dan semangat bekerja secara kolaboratif

menjadi bagian penting juga dalam pelaksanaan proyek perubahan.

C. Saran

1. Faktor manusia tetap menjadi kunci utama terhadap keberhasilan teknologi

dalam membantu pencapaian tujuan organisasi. Sehingga faktor manusi (user

dan penyedia) layanan informasi menjadi bagian penting yang harus

dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan di bidang teknologi informasi.

2. Kerjasama dengan para stekeholders terkait tetap dilanjutkan untuk

membangun kolaborasi untuk menunju target-target jangka menegah dan

jangka panjang dari proyek perubahan ini,

30