Ringkasan Audit bab 1-4
-
Upload
sendy-rizkytianto -
Category
Documents
-
view
195 -
download
6
description
Transcript of Ringkasan Audit bab 1-4
Bab 1. PERMINTAAN AKAN JASA AUDIT DAN JASA ASSURANCE LAINNYA
1.1. Pengertian Auditing
Auditing adalah melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menentukan dan melaporkan
tingkat kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah di tetapkan dan berlaku umum. Auditing
harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.
Auditor memikul tanggung jawab yang berat dan bagaimana tanggung jawab auditor semakin
meningkat hingga mencakup pelaporan mengenai efektivitas pengendalian internal atas
pelaporan perusahaan terbuka.
Untuk melakukan audit , auditor harus dapat mengumpulkan informasi dalam bentuk apapun
yang dapat diverifikasi dan sesuai standard yang dapat digunakan sebagai acuan melakukan
prosedur audit. Para auditor secara rutin melakukan audit atas informasi yang dapat diukur,
termasuk laporan keuangan dan SPT pajak penghasilan .Auditor juga mengaudit informasi yang
lebih subjektif, seperti efektivitas sistem komputer dan efisiensi operasi manufaktur.
Bukti (evidance) adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah
informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan. Bukti memilih
banyak bentuk yang berbeda, termasuk :
Kesaksian lisan pihak yang di audit (klien)
Komunikasi tertulis dengan pihak luar
Observasi oleh auditor
Data elektronik dan data lain tentang transaksi
Untuk memenuhi tujuan audit, auditor harus mengumpulkan bukti dengan kualitas dan
mencukupi.Menentukan jenis bukti yang di perlukan dan banyak informasi yang dibutuhkan.
Auditor harus memiliki kemahiran untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus
kompeten untuk mengetahui jenis bukti yang akan dikumpulkan untuk mendukung kesimpulan
yang tepat. Auditor juga harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan proses
audit.
1
1.2. Auditing dan Akuntansi
Akuntansi adalah kegiatan untuk mengklasifikasi, pencatatan, dan membuat ringkasan laporan
dari peristiwa ekonomi dengan tujuan menyediakan laporan keuangan untuk pengambilan
keputusan.
Auditing adalah menentukan apakah informasi yang dikumpulkan sesuai menunjukkan peristiwa
ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi.
Auditor berfokus pada penentuan apakah informasi yang disediakan sesuai dengan kriteria yang
berlaku, dan auditor harus benar-benar paham prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum
untuk dapat mengevaluasi kesesuaian informasi yang disediakan dengan kriteria dan atau prinsip
akuntansi yang berlaku umum.Selain harus paham akuntansi, auditor juga harus mahir dalam
mengumpulkan bukti audit, dan keahlian ini lah yang membedakan antara auditing dengan
akuntansi.
1.3. Peran Auditing dalam Mengurangi Resiko Informasi
Dalam melakukan pinjaman sebuah perusahaan kepada bank maka bank akan menentukan suku
bunga yang akan ditanggung perusahaan.
1. Suku bunga bebas resiko
2. Resiko bisnis bagi nasabah
3. Risiko informasi, mencerminkan bahwa informasi yang melandasi keputusan resiko
bisnis ternyata tidak akurat. Penyebab yang mungkin bagi resiko informasi ini
adalah kemungkinan tidak akuratnya laporan keuangan.
Auditing tidak berpengaruh terhadap suku bunga bebas resiko, dan resiko bisnis bagi nasabah,
namun resiko informasi dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap auditing. Jika
laporan keuangan sudah diaudit maka resiko terhadap bank akan berkurang dan memberi satu
jaminan atas informasi yang disediakan laporan keuangan dan bank dapat menurunkan suku
bunga pinjaman perusahaan.
2
1.4. Penyebab dan Penawar Resiko Informasi
Semakin besarnya kebutuhan akan informasi untuk pengambilan keputusan, maka semakin
banyak pula informasi yang tidak andal. Ini adalah beberapa alasannya : Jauhnya informasi, bias
dan motif si penyedia, data yang sangat banyak, transaksi pertukaran yang semakin kompleks.
a) Jauhnya informasi, informasi yang disediakan oleh pihak lain mungkin di salah sajikan
secara sengaja atau tidak sengaja.
b) Bias dan Motif si Penyedia, informasi yang disediakan si penyedia mungkin digunakan
untuk menguntungkan si penyedia informasi sehingga mempengaruhi si pemakai
informasi.
c) Data yang sangat banyak, Semakin besar suatu organisasi maka semakin besar pula
volume transaksi pencatatan yang dilakukan. Sehingga memperbesar kemungkinan
masuknya informasi yang dicatat secara tidak tepat kedalam catatan.
d) Transaksi pencatatan yang kompleks, transaksi pertukaran antar organisasi semakin
kompleks sehingga sulit melakukan pencatatan yang tepat.
Bagi perusahaan yang lebih besar, biasanya lebih praktis menanggung biaya untuk mengurangi
resiko informasi. Ada tiga cara utama untuk melakukan hal itu.
a) Pengguna memverifikasi informasi yang disediakan, Pemakai bisa datang langsung
memeriksa catatan-catatan guna memperoleh informasi tentang keandalan dan atau
realibilitas laporan.
b) Pemakai berbagi resiko informasi dengan manajemen, manajemen bertanggung jawab
atas informasi yang andal kepada para pemakai. Jika para pemakai mengandalkan laporan
keuangan yang tidak tepatdan sebagai akibatnya menanggung kerugian keuangan, dan
sebagai dasar untuk menuntut manajemen.
c) Penyediaan laporan keuangan yang sudah di audit, cara yang paling umum bagi pemakai
adalah meminta audit yang independen untuk memeriksa apakah informasi yang
disediakan sudah sesuai atau andal.
Jika pada akhirnya laporan yang sudah di audit tersebut masih tidak tepat maka auditor bisa
dituntut oleh pemakai maupun manajemen.
3
1.5. Jasa Assurance, Jasa Audit dan Jasa Non Assurance
Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi
para pengambil keputusan. Jasa assurance dapat disediakan juga oleh kantor akuntan publik atau
oleh berbagai profesional lainnya. Salah satu jasa assurance yang di berikan kantor akuntan
publik adalah jasa atestasi (jenis jasa assurance dimana KAP yang mengeluarkan laporan
tentang realibilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Jasa atestasi dibagi menjadi lima :
1. Audit atas laporan keuangan historis
2. Atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan
3. Review laporan keuangan historis
4. Jasa atestasi mengenai jasa teknologi informasi
5. Jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan
Audit atas laporan keuangan historis adalah merupakan bentuk jasa atestasi dimana auditor
memberikan suatu pendapat untuk menyatakan apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai
dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan ini adalah merupakan jasa assurance
yang paling umum dilakukan oleh KAP.
Atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan, manajemen menagaskan
bahwa pengendalian internal telah dikembangkan dan diimplementasikan mengikuti kriteria
yang mapan. Auditor juga harus memberikan pendapat tentang efektifitas pengendalian internal
atas pelaporan keuangan yang dipadukan bersama dengan laporan keuangan
Review atas laporan keuangan historis, manajemen telah menegaskan bahwa laporan
keuangan yang disediakan sudah sesuai wajar dengan kriteria- kriteria umum yang berlaku, dan
auditor hanya mereview ulang untuk memberikan kepastian untuk publik.
Jasa atestasi mengenai teknologi informasi, manajemen mengeluarkan berbagai asersi tentang
rehabilitas dan keamanan teknologi informasi.Ini adalah mengenai penggunaan teknologi e-
commerce
untuk melakukan berbagai transaksi online sehingga menciptakan permintaan jenis assurance ini.
4
Jasa atestasi lain merupakan perkembangan alami dari audit laporan keuangan historis, karena
pemakai laporan membutuhkan kepastian dan independen atas informasi-informasi yang mereka
gunakan.
KAP melakukan berbagai jenis jasa diluar lingkup jasa assurance lain, ada tiga contoh spesifik:
a) Jasa akuntansi dan pembukuan
b) Jasa pajak
c) Jasa konsultasi manajemen
1.6. Tugas Utama Audit
Kantor Akuntan Publik melakukan tiga pekerjaan utama audit:
1. Audit Operasional, adalah merupakan kegiatan yang dilakukan auditor untuk
mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi
organisasi. Manajemen mengharapkan di setiap akhir periode setelah proses audit
mendapatkan saran-saran perbaikan untuk memperbaiki kegiatan operasi. Dalam hal ini
auditor lebih menyerupai konsultan manajemen.
2. Audit Ketaatan, untuk menentukan apakah pihak yang di audit sudah mengikuti
prosedur, aturan, atau ketentuan-ketentuan tertentu yang di tetapkan oleh pihak otoritas
yang lebih tinggi.
3. Audit Laporan Keuangan, dilaksanakan untuk menentukan apakah laporan keuangan
telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang di tetapkan atau prinsip-prinsip akuntansi
yang berlaku umum.
1.7. Jenis-jenis Auditor
1. Auditor badan akuntabilitas pemerintah Government Accountability Office
(GAO), adalah auditor yang bekerja kepada pemerintah, dan bertanggung jawab untuk
mengaudit laporan keuangan sebelum informasi keuangan tersebut diserahkan kepada
Kongres. GAO memikul banyak tanggung jawab, karena dia bertanggung jawab atas
setiap informasi keuangan badan pemerintah sebelum diserahkan kepada Kongres.
5
2. Agen Penerimaan Negara, bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak
negara. Salah satunya memeriksa SPT wajib pajak apakah sudah memenuhi peraturan
pajak atau belum.
3. Auditor Internal, dipekerjakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi efesiensi dan
efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi.
1.8. Syarat Menjadi CPA (Akuntan Publik)
Pemakaian gelar akuntan publik diatur oleh negara bagian masing-masing, karena peraturan di
setiap negara berbeda-beda.Jika seseorang ingin mendapatkan CPA maka dia harus mengikuti
persyaratan yang berlaku di negaranya. Syarat yang umum adalah standard pendidikan,
kemudian mengikuti ujian atau test yang disediakan negara melalui badan yang di tunjuk oleh
pemerintah (Menteri Keuangan), dan ada beberapa negara yang mensyaratkan harus punya
pengalaman kerja terlebih dahulu menjadi auditing.
6
Bab 2. MENGENAL CPA
Kantor akuntan publik mendapatkan surat izin resmi dari pemerintah negaranya untuk menjadi
satu badan resmi untuk melakukan kegiatan audit. Selain itu kantor akuntan publik juga
menyediakan berbagai jasa yang di dibutuhkan klien.
2.1. Kantor Akuntan Publik (KAP)
Kantor Akuntan Publik adalah organisasi yang dapat didirikan oleh seseorang atau beberapa
orang yang memiliki gelar CPA yang di berikan oleh negara atau badan tertentu menurut
peraturan yang ada di negara bagian masing-masing.
Di Negara Indonesia peraturan yang mengatur tentang perizinan mendirikan dan jenis-jenis jasa
yang dapat disediakan Kantor akuntan publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik.
Standar Profesional Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat SPAP adalah acuan yang
ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian
jasanya.
A. Jenis jasa Akuntan Publik
1. Jasa Atestasi, adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan seseorang yang
independen dan kompeten mengenai kesesuaian dalam segala hal yang signifikan asesrsi
suatu entitas dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ada 4 jenis jasa atestasi yang dapat
diberikan oleh suatu kantor akuntan publik.
a. Audit
b. Pemeriksaan
c. Penelaahan
d. Prosedur yang disepakati bersama.
2. Jasa Non-Atestasi, ada 3 jenis jasa non-atestasi yang diberikan suatu kantor akuntan
publik, yaitu :
a. Jasa Akuntansi
b. Jasa Perpajakan
7
c. Jasa Konsultasi manajemen
B. Izin Akuntan Publik menurut UU No.5 Tahun 2011
a. memilikisertifikattandalulusujianprofesiakuntanpublikyang sah;
b. berpengalamanpraktikmemberikanjasasebagaimanadimaksud dalamPasal3;
c. berdomisili diwilayahNegaraKesatuanRepublikIndonesia;
d. memilikiNomorPokokWajibPajak;
e. tidakpernahdikenaisanksiadministratifberupapencabutanizinAkuntanPublik;
f. tidakpernahdipidanayangtelahmempunyaikekuatanhukum
tetapkarenamelakukantindakpidanakejahatanyangdiancam denganpidanapenjara5
(lima)tahunataulebih;
g. menjadianggotaAsosiasiProfesiAkuntanPublikyangditetapkan olehMenteri;dan
h. tidakberadadalampengampuan.
C. Struktur Kantor Akuntan Publik
Tersedia 6 struktur organisasi bagi KAP.
1. Perusahaan Perorangan (Proprietorship), hanya kantor dengan pemilik tunggal yang
dapat beroperasi dalam bentuk ini tetapi sebagian perusahaan perorangan banyak
berubah bentuk keorganisasian yang memiliki kewajiban yang lebih terbatas akibat
resiko dan tuntutan hukum.
2. Persekutuan Umum ( General Partnership), bentuk organisasi ini dimiliki oleh banyak
pemilik.
3. Korporasi Umum, pemegang sahamnya bertanggung jawab hanya sebatas sampai
investasi mereka dalam korporasi.
4. Korporasi Profesional (Profesional Corporation, PC), memberikan jasa profesional
yang dimiliki oleh pemegang saham. Kelemahannya korporasi ini sulit memiliki
klien-klien di berbeda negara.
5. Limited Liability Company (LLC), LLC biasanya memakai struktur persekutuan
umum, tetapi para pemiliknya bertanggung jawab pribadi terbatas.
8
6. Limited Liability Partnership (LLP), dimiliki oleh satu atau lebih partner. Para partner
dalam LLP bertanggung jawab atas utang dan kewajiban persekutuan, tindakan
mereka sendiri, dan tindakan orang lain dibawah supervise mereka.
Struktur KAP secara umum dapat terdiri sebagai berikut :
1. Partner, menduduki jabatan tertinggi dalam per ikatan audit, bertanggung jawab
secara menyeluruh mengenai auditing. Partner menandatangani laporan audit
management letter dan bertanggung jawab terhadap penagihan fee audit kepada klien.
2. Manajemen, sebagai pengawas audit, bertugas untuk membantu auditor senior dalam
merencanakan program audit dan waktu audit, me-review kertas kerja, laporan audit
dan manajemen letter.
3. Auditor Senior, melaksanakan audit, bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya
audit dan waktu audit sesuai dengan rencana, mengarahkan dan me-review pekerjaan
auditor junior.
4. Auditor Junior, melaksanakan prosedur audit secara rinci, membuat kertas kerja untuk
mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan.
2.2. Pengaruh Kegagalan Auditor dan Public Company Accounting Oversight Board
(PCAOB)
Kegagalan audit di tahun 1930 terhadap beberapa perusahaan besar seperti Enron dan
WorldCom, Sarbanes-Oxley Act disahkan tanggal 30 Juli 2002, maka dibuatlah suatu ketentuan
UU yang berpengaruh terhadap profesi audit. Kasus ini membentuk PCAOB yang ditunjuk dan
diawasi oleh Securitas Exchanges Commission (SEC). PCAOB mengawasi kantor akuntan
publik, menetapkan standar auditing dan pengendalian mutu untuk audit atas perusahaan-
perusahaan terbuka, serta melakukan pemeriksaan pengendalian mutu kantor akuntan publik.
2.3. Securitas dan Exchange Commission
Securitas and Exchanges Commission (SEC) adalah badan pemerintah federal yang membantu
menyediakan informasi yang andal bagi investor untuk membuat keputusan investasi. Securitas
Act tahun 1933 mengharuskan sebagian besar perusahaan yang berencana menerbitkan sekuritas
baru kepada masyarakat agar menyerahkan laporan registrasi kepada SEC untuk disetujui.
9
Securitas Exchange Act tahun 1934 memberikan perlindungan tambahan dengan mengharuskan
perusahaan publik dan lainnya untuk menyerahkan laporan tahunan yang terinci kepada komisi
ini.Komisi memeriksa kelengkapan dan memadai nya laporan tersebut sebelum mengizinkan
perusahaan menjual sekuritas nya melalui bursa saham.
Ketentuan dalam membuat pelaporan diatur dalam UU sekuritas, hal terpenting dalam laporan
ini adalah :
Formulir S-1 adalah formulir yang umum digunakan apabila tidak disebutkan formulir
tertentu secara khusus. Sebagai contoh, S-1 adalah pendaftaran sekuritas perusahaan real
estate tertentu.
Formulir 8-K, laporan ini diserahkan untuk melaporkan peristiwa-peristiwa yang penting
bagi investor publik. Peristiwa ini meliputi akuisisi atau penjualan anak perusahaan,
perubahan pejabat atau direktur, penambahan lini produk baru, atau pergantian auditor.
Formulir 10-K, laporan ini harus diserahkan setahun sekali dalam jangka waktu 60-90
hari setelah penutupan tahun fiskal, tergantung pada ukuran perusahaan.
Formulir 10-Q, laporan ini harus diserahkan setiap kuartal bagi perusahaan yang terbuka.
Karena KAP yang besar yang mempunyai klien maka dia harus menyerahkan satu atau beberapa
laporan ini setiap tahunnya kepada SEC karena ketentuan yang sangat kompleks ini KAP
mempunyai tenaga ahli yang memastikan kliennya memenuhi ketentuan yang ditetapkan SEC.
SEC sangat berperan dalam menentukan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan persyaratan
pengungkapan laporan keuangan. SEC berperan dalam menetapkan aturan bagi kantor akuntan
publik, terkait dengan laporan keuangan yang telah di audit.
2.4. Fungsi Penting AICPA (American Institute of Certified Public Accountants)
Para akuntan publik mendapat gelar CPA dari negara mereka masing-masing berpraktik, tetapi
ada pengaruh yang cukup besar dari organisasi profesional, yaitu American Institute of Certified
Public Accountants (AICPA).AICPA menetapkan standar dan aturan yang harus diikuti seluruh
anggota serta praktisi lainnya. AICPA memiliki wewenang dalam menetapkan standard dan
pembuatan aturan dalam lima bidang utama berikut ini:
10
Standar Auditing
Standar kompilasi dan review
Standar atestasi lainnya
Standar konsultasi
Kode prilaku profesional
2.5. Standar Auditing yang Berlaku Umum
Standar auditing yang ditetapkan merupakan pedoman untuk membantu auditor memenuhi
tanggung jawab profesinya.
Standar Umum
1. Audit harus dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai
seorang auditor.
2. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen
3. Auditor harus menerapkan kemahirannya dalam melaksanakan audit dan menyusun
laporan.
Standar Pekerjaan Lapangan
1. Auditor membuat perencanaan pekerjaan dan mengawasi semua asisten
2. Auditor harus memahami entitas serta lingkungannya.
3. Auditor harus memperoleh bukti untuk membuktikan pendapat auditnya dan menguatkan
dari kesimpulan auditor.
Standar Pelaporan
1. Auditor harus menyatakan pendapatnya apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai
dengan prinsip akuntansi berlaku umum,
2. Auditor harus mengidentifikasi dalam laporan auditor mengenai keadaan dimana prinsip-
prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan
dengan periode sebelumnya
3. Auditor harus menyatakan pendapat jika pengungkapan yang informatif belum memadai.
11
4. Auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan, secara keseluruhan
didalam laporan audit.
2.6. Standar Auditing Internasional
International Standards on Auditing (ISA) dikeluarkan oleh International Auditing Practice
Committee (IAPC) dari International Federal of Accountants (IFAC). IAPC berusaha untuk
meningkatkan keseragaman praktik auditing dan jasa-jasa terkait di seluruh dunia.
ISA secara umum serupa dengan GAAS di A.S meskipun ada perbedaan. ISA tidak
mengesampingkan peraturan-peraturan yang berlaku di suatu negara yang mengatur audit atas
informasi keuangan atau informasi lainnya.
2.7. Pengendalian Mutu
Standar pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik memberikan panduan bagi kantor akuntan
publik didalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan
mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik
Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan
Publik yang diterbitkan oleh IAPI.
Unsur-unsur pengendalian mutu yang harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jenis jasa audit, atestasi dan konsultasi meliputi:
independensi - meyakinkan semua personel pada setiap tingkat organisasi harus mempertahankan independensi
penugasan personel - meyakinkan bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan dimaksud
konsultasi - meyakinkan bahwa personel akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan (judgement), dan wewenang memadai
supervisi - meyakinkan bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP
pemekerjaan (hiring) - meyakinkan bahwa semua orang yang dipekerjakan memiliki karakteristik semestinya, sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten
12
pengembangan profesional - meyakinkan bahwa setiap personel memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi KAP untuk memberikan pengetahuan memadai bagi personelnya untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan untuk kemajuan karier mereka di KAP
promosi (advancement) - meyakinkan bahwa semua personel yang terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi.
penerimaan dan keberlanjutan klien - menentukan apakah perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas berdasarkan pada prinsip pertimbangan kehati-hatian (prudence)
inspeksi - meyakinkan bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif
13
BAB 3. LAPORAN AUDIT
Laporan auditing merupakan hasil akhir dari proses audit. Dalam laporan audit maka auditor
akan memberikan kesimpulan dari pendapatnya, dan hasil dari laporan ini yang diandalkan dari
para pemakai laporan keuangan untuk membuat satu keputusan. Sehingga auditor bertanggung
jawab atas hasil laporan auditnya.
3.1. Laporan Audit Standar Tanpa Pengecualian
Laporan ini berisi dari tujuh bagian :
1) Judul laporan, dalam menulis judul laporan audit, harus mengandung kata independen,
untuk menunjukkan bahwa audit tersebut didalam segala aspeknya tidak memihak.
2) Alamat laporan audit, umumnya ditujukan kepada klien yang di audit.
3) Paragraf pendahuluan, dalam paragraf ini harus menunjukkan tiga hal:
Pernyataan bahwa kantor akuntan publik telah melaksanakan kegiatan audit
Menyatakan laporan keuangan yang telah di audit serta periode dari laporan yang
di audit.
Menyatakan bahwa tanggung jawab laporan keuangan adalah tanggung jawab
manajemen, dan tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas
laporan keuangan berdasarkan audit.
4) Paragraf ruang lingkup, adalah merupakan pernyataan faktual tentang apa saja yang
dilakukan oleh auditor selama proses audit, namun sebelumnya harus menyatakan bahwa
proses audit yang dilakukan sudah memenuhi standar auditing.
5) Paragraf pendapat, dalam paragraf akhir maka di buatlah kesimpulan dari pendapat
auditor tentang kewajaran atas laporan keuangan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang
berlaku umum.
6) Nama KAP, adalah kantor akuntan publik yang melaksanakan audit, untuk menunjukkan
tanggung jawa dari KAP yang melakukan proses audit, dan juga tanggung jawab atas
pendapat atas kesimpulan nya.
7) Tanggal laporan audit, tanggal yang tepat adalah ketika auditor telah selesai
melaksanakan proses audit di lapangan, menunjukkan tanggal terakhir tanggung jawab
dari auditor.
14
3.2. Syarat Laporan Audit Standar Tanpa Pengecualian
Laporan audit tanpa pengecualian diterbitkan bila kondisi-kondisi berikut terpenuhi:
1) Semua laporan – neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas –
sudah termasuk dalam laporan keuangan.
2) Ketiga standar umum telah dipatuhi dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan.
3) Bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul, dan auditor telah melaksanakan
penugasan audit ini sesuai dengan prosedur audit.
4) Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku
umum
5) Tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu menambahkan sebuah paragraf
penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit.
3.3. Memahami Laporan Gabungan Tentang Laporan Keuangan dan Pengendalian
Internal atas Laporan Keuangan
Laporan gabungan tentang laporan keuangan dan pengendalian internal atas laporan keuangan
menyajikan baik laporan keuangan maupun laporan manajemen tentang pengendalian internal
atas laporan keuangan:
Paragraf pendahuluan, ruang lingkup, dan pendapat dimodifikasi untuk menyertakan
referensi pada laporan manajemen tentang pengendalian internal atas laporan manajemen
tentang pengendalian internal atas laporan keuangan dan ruang lingkup pekerjaan auditor
serta pendapat tentang pengendalian internal atas laporan keuangan.
Paragraf pendahuluan dan pendapat juga mengacu pada kerangka kerja yang digunakan
untuk mengevaluasi pengendalian internal.
Laporan itu menyertakan paragraf sesudah paragraf ruang lingkup yang menetapkan
pengendalian internal atas laporan keuangan.
Laporan itu juga menyertakan paragraf tambahan sebelum paragraf pendapat yang
menyatakan keterbatasan yang melekat dari pengendalian internal.
15
Meskipun pendapat audit atas laporan keuangan mencakup banyak periode pelaporan,
asersi manajemen tentang efektivitas pengendalian internal adalah untuk akhir tahun
fiskal.
3.4. Laporan Audit Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan
Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan sesuai dengan kriteria
audit yang lengkap dan hasil yang memuaskan dan laporan keuangan disajikan secara wajar,
tetapi auditor merasa penting untuk memberikan informasi tambahan.
Ada 5 alasan penambahan paragraf penjelasan :
Tidak adanya aplikasi yang konsisten dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Keraguan yang substansial mengenai going concern.
Auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dirumuskan
Penekanan pada suatu hal atau masalah
Laporan yang melibatkan auditor lain
3.5 Penyimpangan dari Laporan Audit Wajar Tanpa Pengecualian
Dimana laporan audit wajar tanpa pengecualian dianggap tidak tepat serta jenis laporan audit
yang harus diterbitkan dalam setiap situasi, atau auditor tidak dapat mempresentasikan laporan
keuangan keseluruhan secara wajar. Alasannya adalah :
Ruang lingkup audit dibatasi, apabila auditor tidak dapat mengumpulkan bukti audit
yang mencukupi untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum. Ada dua penyebab kemungkinan terjadi, pembatasan oleh
pihak internal perusahaan dan pembatasan yang mungkin dari luar yang tak dapat di
kendalikan.
Ketidak sesuaikan laporan keuangan dengan prinsip akuntansi berlaku umum,
penerapan yang digunakan oleh perusahaan tidak sesuai atau melakukan penyimpangan.
Auditor tidak independen, independen seorang auditor diatur dalam Kode Prilaku
Profesional.
16
Pendapat tidak wajar (adverse opinion), digunakan apabila auditor yakin bahwa laporan
keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang material atau menyesatkan sehingga
tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.Laporan
pendapat tidak wajar dapat diterbitkan apabila auditor memiliki pengetahuan, setelah melakukan
investigasi lebih mendalam, bahwa tidak ada kesesuaian dengan prinsip akuntansi berlaku
umum.
Menolak memberikan pendapat (disclaimer of opinion), diterbitkan apabila auditor tidak
dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan
secara wajar. Penolakan pemberian keputusan akan timbul apabila terdapat pembatasan ruang
lingkup audit atau terdapat hubungan yang tidak independen antara auditor dan kliennya.
3.6. Pengaruh Material Terhadap Keputusan Audit
Materialistis adalah suatu pertimbangan dalam menentukan jenis laporan keuangan yang tepat
diterbitkan dalam situasi tertentu. Ada tiga tingkat materialistis :
Jumlahnya tidak material, jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan tetapi tidak
mempengaruhi pemakai laporan dalam mengambil keputusan, hal tersebut dianggap
sebagai tidak material. Pendapat audit dalam keadaan ini dapat diberikan unqualified.
Jumlahnya material tetapi tidak memperburuk laporan keuangan secara keseluruhan,
tingkat material dalam laporan keuangan mempengaruhi pemakai laporan keuangan
dalam mengambil keputusan, tetapi laporan keuangan tetap disajikan secara wajar dan
karenanya masih berguna. Pendapat audit dalam keadaan ini dapat diberikan qualified.
Jumlahnya sangat material sehingga seluruh laporan keuangan secara keseluruhan
diragukan, tingkat material terjadi apabila pemakai laporan membuat keputusan yang
salah jika mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam hal seperti ini
dapat diberikan kesimpulan pendapat auditor adalah adverse or declaimer.
Pada saat menentukan apakah suatu pengecualian material, auditor harus mempertimbangkan
seberapa besar pengaruh pengecualian tersebut terhadap laporan keuangan yang berbeda.
17
3.7. Kondisi Laporan Audit Sesuai Menurut Berbagai Situasi
Ada dua kategori utama pembatasan ruang lingkup audit: pembatasan yang disebabkan oleh
klien dan disebabkan oleh kondisi-kondisi yang berada di luar kendali klien maupun auditor.
Pembatasan ruang linkup tersebut memiliki pengaruh yang sama terhadap laporan auditor, tetapi
interpretasi materialitasnya mungkin berbeda. Bila ada pembatasan ruang lingkup, maka repon
auditor yang tepat adalah menerbitkan pendapat wajar tanpa pengecualian, kualifikasi
(pengecualian) ruang lingkup dan pendapat audit, atau menolak memberikan pendapat,
tergantung pada materialitasnya.
Apabila auditor mengetahui bahwa laporan keuangan dapat menyesatkan karena tidak disiapkan
sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan klien tidak mampu atau tidak
bersedia mengoreksi salah saji itu, ia harus menerbitkan pendapat wajar dengan pengecualian
atau pendapat tidak wajar, tergantung pada materialitas pos yang dipertanyakan.
Peraturan 203dalam kode prilaku profesional memperkenankan pendapat penyimpangan dari
prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum apabila auditor yakin bahwa ketaatan pada prinsip
tersebut akan menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan. Pendapat ini akan diterangkan
dalam paragraf ketiga sebagai tambahan.
Tidak adanya laporan arus kas keengganan klien untuk memasukkan laporan arus kas (SAS
58 (AU 508)) maka auditor harus membuat laporan di paragraf ketiga menyatakan peniadaan
laporan itu dan kualifikasi pendapat “kecuali untuk”.
3.8. Proses Keputusan Audit untuk Laporan Keuangan
Auditor akan menerbitkan keputusan audit berdasarkan suatu proses yang tersusun dengan baik pada serangkaian situasi tertentu. Pertama auditor harus menilai apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian standar. Jika ada maka auditor harus mengukur tingkat materialitas kondisi tersebut dan menentukan laporan audit yang tepat.
Menentukan apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian standar, Kondisi-kondisi tersebut adalah :
1. Prinsip-prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten2. Keraguan yang substansial tentang kelangsungan hidup perusahaan
18
3. Penyimpangan yang dibebankan dari GAAP atau prinsip-prinsip akuntansi lainnya4. Penekanan pada masalah5. Penggunaan auditor lain6. Ruang lingkup dibatasi oleh klien atau kondisi lain7. Laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akutansi berlaku umum8. Auditor tidak independen
Para auditor mengidentifikasi kondisi-kondisi tersebut ketika mereka melaksanakan audit dan mencantumkan informasi tentang kondisi itu dalam file audit sebagai tambahan diskusi guna pelaporan audit.
Memutuskan materialitas untuk setiap kondisi, apabila ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian standar, auditor mengevaluasi pengaruh potensial nya terhadap laporan keuangan.Untuk penyimpangan auditor harus dapat membedakan material, tidak material, sangat material.
Memutuskan jenis laporan audit yang tepat untuk kondisi tertentu berdasarkan tingkat materialitas, sangat mudah bagi auditor untuk menentukan pendapat setelah kedua proses diatas.
Menuliskan laporan audit, sebagian kantor akuntan publik sudah memiliki template untuk komputer yang berisi kata-kata yang tepat pada setiap kondisi yang berbeda guna membantu auditor menuliskan laporan audit. Kemudian para partner akan mereview seluruh laporan audit sebelum laporan itu diterbitkan
3.9. Dampak e-commerce Terhadap Pelaporan Audit
Dengan semakin canggihnya dunia teknologi dan informasi, maka kebanyakan perusahaan publik memberikan akses ke informasi keuangan melalui website nya. Para pengunjung website dapat melihat langsung laporan keuangan perusahaan yang telah audit dan juga dapat melihat hasil laporan auditor. Selain itu juga umum bagi perusahaan untuk mengumumkan informasi seperti itu sebagai laporan keuangan kuartal yang belum di audit, informasi keuangan lainnya, dll.
Namun, menurut standar auditing yang berlaku saat ini, tidak diwajibkan untuk membaca informasi yang terkandung di media elektronik.Karena media elektronik adalah sarana untuk mendistribusikan informasi dan buka dianggap “dokumen” seperti istilah yang digunakan dalam standar auditing.
19
Bab 4. ETIKA PROFESIONAL
4.1. Perbedaan Etis dan Tidak Etis bagi Pribadi dan bagi Profesional
Etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral. .
Contoh serangkaian prinsip atau nilai moral yang telah ditetapkan/ditentukan adalah UU dan
peraturan negara, doktrin gereja, kode etik bagi kelompok terdidik atau profesionalisme, serta
kode prilaku dalam organisasi.
Etika sangat dibutuhkan dalam masyarakat, yang walaupun masih banyak nilai etika yang belum
dimasukkan kedalam peraturan dan undang-undang. Etika merupakan suatu media yang dapat
menjalin hubungan yang harmonis didalam masyarakat, dengan kata lain ini adalah aturan yang
dibentuk dalam sekelompok orang untuk kepentingan bersama.
Sebagian orang melakukan hal yang tidak etis, hal tersebut dapat terjadi karena ada beberapa
alasan ; mungkin karena kita memiliki nilai yang berbeda, atau karena merasa dia harus
melakukan atau terpaksa, dan sengaja melakukannya demi kepentingan pribadi.
Ada enam nilai etis menurut Joseph Institute :
Dapat dipercaya (trustworthiness) mencakup kejujuran, integritas, reliabilitas, dan loyalitas.
Penghargaan (respect) mencakup gagasan seperti kepantasan, kesopansantunan, kehormatan,
toleransi, dan penerimaan.
Pertanggungjawaban (responsibility) berarti bertanggungjawab atas tindakan seseorang serta
dapat menahan diri.
Kelayakan (fairness) dan keadilan mencakup isu-isu tentang kesamaan penilaian, sikap tidak
memihak, proporsionalitas, keterbukaan dan keseksamaan.
Perhatian (caring) berarti sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan pihak lain dan
mencakup tindakan yang memperhatikan kepentingan sesama serta memperlihatkan perbuatan
baik.
Kewarganegaraan (Citizenship) termasuk kepatuhan pada undang-undang serta melaksanakan
kewajiban sebagai warga negara agar proses dalam masyarakat berjalan dengan baik, antara lain
pemungutan suara, bertindak sebagai juri pengadilan, dan melindungi sumberdaya ala yang ada.
20
4.2. Menyelesaikan Dilema Etika
Dilema etika adalah merupakan suatu situasi yang dihadapi oleh seseorang dimana dia harus
mengambil keputusan tentang prilaku yang tepat.
Dalam setiap profesi bisnis menghadapi banyak dilema etika dalam karir bisnis mereka. Contoh
sebagai seorang auditor dalam menjalankan tugas dan diancam oleh kliennya dengan mencari
auditor baru jika ia bersedia menerbitkan suatu pendapat wajar tanpa pengecualian, akan menjadi
dilema bagi auditor apabila laporan wajar tanpa pengecualian itu tidak tepat.
Ada beberapa cara menyelesaikan dilema etika, tetapi kita harus berhati-hati untuk menghindari
metode yang merasionalkan perilaku tidak etis. Berikut metode-metode rasionalisasi yang sering
digunakan, yang dengan mudah dapat mengakibatkan tindakan tidak etis.
Setiap Orang Melakukannya, contoh bahwa banyak orang mengisi SPT pajak tidak jujur,
mencontek saat ujian, menjual produk cacat yang dapat diterima umum dengan didasarkan pada
rasionalisasi umum bahwa semua orang melakukannya.
Jika sah menurut hukum, hal itu etis, Menggunakan argumen bahwa perilaku yang etis
bergantung pada hukum yang sempurna. Seseorang tidak memiliki kewajiban untuk
mengembalikan barang yang hilang kecuali pihak lain dapat membuktikan bahwa barang
tersebut miliknya.
Kemungkinan penemuan dan konsekuensinya, tergantung evaluasi atas kemungkinan bahwa
orang lain menemukan perilaku tersebut. Biasanya, orang akan menilai besar konsekuensinya
bila ia ketahuan kepada orang lain.
Ada enam langkah digunakan sebagai pendekatan yang sederhana untuk menyelesaikan dilema
etika:
1. Memperoleh Fakta yang relavan
2. Mengidentifikasi isu-isu etis tersebut berdasarkan fakta tersebut.
3. Menentukan siapa yang akan terpengaruh oleh akibat dari dilema tersebut, dan
bagaimana setiap orang tersebut terpengaruhi.
4. Mengidentifikasi berbagai alternatif yang tersedia bagi orang yang harus menyelesaikan
dilema tersebut
21
5. Mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap alternatif.
6. Memutuskan tindakan yang tepat.
Contoh kasus untuk menyelesaikan dilema etika :
Salah satu peraturan hidup di asrama UNAI adalah dilarang menggunakan listrik dengan batas
tegangan listrik yang ditentukan dan juga dilarang untuk berjualan di dalam asrama.Namun
kenyataannya banyak mahasiswa yang tetap menggunakan listrik lebih dari kapasitas dan
akibatnya sering terjadi listrik turun.Mahasiswa banyak menggunakan listrik untuk melakukan
bisnis berjualan di asrama yang juga dilarang peraturan asrama UNAI, yaitu berjualan mie instan
dengan menggunakan pemanas air dengan yang menggunakan listrik cukup besar.Namun mie
instan tersebut sudah menjadi kebutuhan mahasiswa termasuk saya di saat malam sedang lapar
atau sedang mengerjakan tugas kuliah.
Fakta yang relevan :
Ada beberapa mahasiswa yang tetap berjualan di asrama walau dilarang dan sudah
diamarkanakan di denda dan alat-alatnya ditahan
Peraturan asrama UNAI melarang menggunakan listrik berlebih dan berjualan
Mahasiswa butuh makan malam di saat larut malam karena kebutuhan
Isu etika :
Apakah baik bagi mahasiswa dan atau UNAI jika membiarkan hal ini terjadi.
Siapa yang dipengaruhi dan bagaimana masing-masing terpengaruh?
Mahasiswa
Mahasiswaakan mengundang mahasiswa lain untuk tetap berjualan untuk saling
menguntungkan.
Mahasiswa akan merasa terganggu dengan keributan penjual dan bau mie instan yang
dikeluarkan
Listrik akan terganggu dan dapat menghambat kegiatan mahasiswa lain yang
menggunakan listrik
22
UNAI
Peraturan yang ditetapkan UNAI hanya akan jadi pajangan yang berarti mahasiswa tidak
takut untuk melanggar
Listrik yang sering turun akan membuat kerusakan kepada beberapa alat UNAI sehingga
menimbulkan biaya perbaikan yang besar
Alternatif yang tersedia :
Membiarkan hal itu tetap terjadi
Menegur mahasiswa yang berjualan
Mengingatkan kepala asrama untuk memberikan punishment bagi yang berjualan
Konsekuensi :
Membiarkan hal itu tetap terjadi, terkadang menjadi kebutuhan mahasiswa, merasa
terganggu saat tidak dibutuhkan, menjadi kebudayaan bersama.
Menegur mahasiswa yang berjualan, berpengaruh terhadap sosial karena merupakan
kebutuhan mahasiswa secara umum, mendapat perlawanan dan dibenci
Mengingatkan kepala asrama untuk memberikan punishment bagi yang berjualan, dapat
dibenci oleh mahasiswa secara umum, dikenal sebagai tukang adu.
Tindakan yang tepat
Memilih untuk tetap membiarkan hal tersebut karena juga menjadi kebutuhan mahasiswa,
kecuali ada alternatif lain yang dapat disediakan UNAI.
4.3. Kebutuhan Khusus akan Perilaku Etis dalam Profesi
Seorang profesional diharapkan berperilaku lebih dari pada masyarakat biasa dan bertanggung
jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab dan peraturan masyarakat.
Bagi akuntan publik, kepercayaan klien dan pemakai laporan keuangan eksternal atas kualitas
audit dan jasa lainnya sangatlah penting. Kantor akuntan publik adalah profesi yang berbeda
dengan profesi yang lain. Kantor akuntan publik di bayar oleh klien tetapi jasa auditor tidak yang
23
dibayar tidak untuk keuntungan perusahaan secara langsung (keuntungan utama) namun untuk
kepentingan publik yang menggunakan laporan keuangan.
Sangat penting bagi pemakai laporan keuangan untuk memandang akuntan publik sebagai pihak
yang kompeten dan objektif.Pemakai merasa yakin bahwa akuntan publik memberikan jasa yang
bernilai, sehingga memberikan keyakinan resiko informasi yang diberikan tidak terlalu besar.
4.4. Kode Perilaku Profesional
Kode perilaku profesional AICPA menyediakan baik standar umum perilaku yang ideal maupun
peraturan perilaku khusus yang harus diberlakukan. Beberapa definisi, yang di ambil dari kode
perilaku profesional AICPA yaitu :
Klien, setiap entitas atau orang, selain dari atasan anggota, yang menugaskan anggota
atau kantornya untuk melaksanakan jasa profesional.
Kantor akuntan, Badan organisasi yang memiliki izin khusus dari pemerintahan negara
yang bertugas sebagai akuntan publik.
Institute, American Institute of Certified Public Accountants.
Anggota, anggota asosiasi, atau anggota asosiasi dari international dari American
Institute of Certified Public Accountants.
Praktik akuntansi publik, perilaku akuntansi publik terdiri dari pelaksanaan kerja untuk
klien oleh seorang anggota atau kantor akuntan anggota, yang bertindak sebagai akuntan
publik, atas jasa profesional akuntansi, perpajakan, perencanaan keuangan pribadi, jasa
pendukung litigasi, dan jasa-jasa profesional di mana standar telah ditetapkan oleh
lembaga yang ditunjuk oleh dewan.
Kode etik terdiri dari empat bagian dalam urutan yang spesifisitas yang semakin meningkat
Prinsip, Standar perilaku etis yang ideal yang dinyatakan dalam istilah filosofis. Prinsip-
prinsip etis :
Tanggung jawab, mengemban tanggung jawab atas profesi mereka dengan
pertimbangan profesional dalam semua aktivitas mereka
24
Kepentingan publik, memiliki kewajiban untuk melayani kepentingan publik, menjaga
kepercayaan publik , serta menunjukkan komitmen dan profesionalisme
Integritas, seorang profesional harus dapat mempertahankan integritas yang tinggi.
Objektivitas dan Independensi, profesional harus mempertahankan objektivitas dan
bebas dari pengaruh dengan siapa pun dalam menjalankan tanggung jawab profesinya.
Keseksamaan, melakukan kinerja terbaik sesuai dengan standar untuk meningkatkan
kemampuan dan mutunya.
Ruang lingkup dan sifat jasa, Profesionalisme harus memperhatikan prinsip-prinsip
kode perilaku profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan.
Peraturan perilaku, Standar minimum dari perilaku etis yang dinyatakan sebagai peraturan
spesifik.
Interpretasi peraturan perilaku, Interpretasi atas peraturan perilaku oleh Divisi Etika
Profesional dari AICPA.
Kaidah etika, Penjelasan yang diterbitkan dan jawaban atas pertanyaan tentang peraturan
perilaku yang diserahkan kepada AICPA oleh para praktisi dan pihak lain yang berkepentingan
dengan persyaratan etis.
4.5. Independensi
Nilai audit sangat bergantung pada persepsi publik atas independensi auditor. Independensi
dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias. Independensi dalam fakta,
seorang auditor mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit. Independensi dalam
penampilan, adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini.
SEC mengesahkan aturan-aturan yang memperkuat independensi auditor pada bulan januari
2003 sejalan dengan persyaratan Sarbanes-Oxley Act. SEC membatasi ketentuan jasa audit, dan
juga membatasi pengangkatan karyawan dari mantan kantor karyawan kantor akuntan oleh klien
dan rotasi partner audit guna mempertinggi independensi. PCAOB menerbitkan aturan
independensi tambahan yang berkaitan dengan ketentuan jasa perpajakan tertentu.:
1. Jasa pembukuan dan akuntansi lain
25
2. Perancangan dan implementasi sistem informasi keuangan
3. Jasa penaksiran atau penilaian
4. Jasa actuarial
5. Outsourcing audit internal
6. Fungsi manajemen dan sumber daya manusia
7. Jasa pialang atau dealer atau penasihat investasi atau bankir investasi
8. Jasa hukum dan pakar yang tidak berkaitan dengan audit
9. Semua jasa lain yang ditentukan oleh peraturan PCOAB sebagai tidak diperkenankan.
Komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang tanggung jawabnya
termasuk membantu auditor tetap independen dari manajemen. Kebanyakan komite audit terdiri
dari tiga hingga lima atau terkadang paling banyak tujuh direktur yang merupakan bukan bagian
dari manajemen perusahaan. Semua anggota komite harus independen dan paling tidak ada satu
yang menjadi pakar keuangan.
Konflik yang timbul dari hubungan personalia, penerimaan karyawan dari mantan anggota
tim audit pada sebuah klien meningkatkan masalah independensi. Sejalan dengan persyaratan
Sarbanes-Oxley Act, SEC telah menambahkan periode “cooling off” selama satu tahun sebelum
seorang anggota dari tim penugasan audit dapat bekerja dengan klien dan menduduki posisi
manajemen kunci tertentu.
Rotasi Partner, sesuai dengan persyaratan Sarbanes-Oxley Act, aturan independensi SEC
mengharuskan pemimpin dan partner audit merotasai penugasan audit sesudah lima tahun.
Kepentingan kepemilikan, aturan SEC melarang tentang hubungan auditor dan klien audit bagi
orang-orang yang dapat mempengaruhi audit. Aturan ini melarang setiap kepemilikan oleh
orang-orang yang terlibat dalam audit dan keluarga dekat mereka, termasuk anggota tim
penugasan audit, mereka yang dapat mempengaruhi penugasan audit dalam rantai komando
perusahaan, partner dan para manajer yang memberikan lebih dari 10 jam jasa non audit kepada
klien, dan partner dalam kantor partner yang terutama bertanggung jawab atas penugasan audit.
26
4.6. Menerapkan Peraturan dan Interpretasi Kode Etika serta Kegunaannya
Kantor akuntan publik harus independen ketika memberikan jasa tertentu tetapi tidak untuk jasa
yang lain. Ada lebih banyak interpretasi untuk independensi dibanding peraturan perilaku
lainnya.
Interpretasi Peraturan 101 melarang anggota yang terlibat untuk memiliki saham atau investasi
langsung lainnya dalam klien audit karena hal itu berpotensi merusak independensi audit aktual,
dan pasti akan mempengaruhi persepsi pemakai atas independensi auditor. Ada tiga perbedaan
penting dalam peraturan itu manakala berkaitan dengan independensi dan kepemilikan saham.
Anggota yang tercakup, peraturan 101 berlaku untuk anggota yang terlibat dapat
mempengaruhi penugasan atestasi. Anggota yang tercakup meliputi
1. Orang-orang pada tim penugasan atestasi
2. Orang-orang yang dapat mempengaruhi penugasan atestasi, seperti orang yang
mengawasi atau mengevaluasi partner penugasan
3. Partner atau manajer yang memberikan jasa non atestasi kepada klien
4. Partner di kantor partner yang bertanggung jawab atas penugasan atestasi
5. Kantor akuntan dan program tunjangan karyawannya
6. Entitas yang dapat dikendalikan oleh setiap anggota yang terlibat tersebut di atas atau
oleh dua orang atau lebih anggota yang terlibat atau entitas yang beroperasi sama
Kepentingan keuangan langsung dan tidak langsung, kepemilikan lembar saham atau ekuitas
lainnya oleh para anggota atau keluarga dekatnya, dikenal kepentingan keuangan
langsung.Kepentingan keuangan tidak langsung muncul ketika terdapat hubungan kepemilikan
yang dekat, tetapi bukan hubungan langsung, antara auditor dengan kliennya.
Material atau tidak material, material harus dapat dilihat dalam hubungannya dengan
kesejahteraan dan pendapatan seorang anggota.
Masalah kepentingan keuangan yang berkaitan dengan karyawan kantor akuntan publik dengan
kliennya.
27
Mantan praktisi, pelanggaran oleh kantor akuntan terjadi jika mantan partner tetap menjadi
asosiasi kantor itu atau ambil bagian dalam berbagai aktivitas yang menyebabkan pihak lain
percaya bahwa ia masih aktif dalam kantor akuntan itu.
Prosedur pemberian pinjaman yang normal, umumnya tidak diperkenankan adanya
perjanjian kredit antara kantor akuntan publik atau para karyawan dengan klien audit karena hal
itu merupakan hubungan keuangan.
Kepentingan keuangan dan penerimaan bekerja anggota inti serta keluarga terdekat,
sangat sulit bagi kantor auditor untuk mempertahankan independensi nya jika klien yang di audit
masih memiliki kepentingan keluarga dekat.
Hubungan sebagai investor atau investee bersama dengan klien, dimana klien yang di audit
juga memiliki investasi yang sama di perusahaan lain, ini juga merupakan pelanggaran atas
peraturan 101.
Direktur, pejabat, manajemen, atau karyawan perusahaan, jika seorang akuntan publik
memiliki suatu jabatan dalam perusahaan lain yang menjadi kliennya maka akan sulit bagi
auditor untuk melakukan evaluasi yang independen atas kewajaran pelaporan keuangan.
Perkara hukum antara kantor akuntan publik dan kliennya akan mempengaruhi objektivitas dari
kedua pihak. Gugatan yang diterima dari pihak mana pun biasanya tidak mengganggu
independensi. Pertimbangan penting dalam semua tuntutan hukum itu adalah sejauh mana
pengaruhnya terhadap kemampuan klien, manajemen, dan karyawan kantor akuntan publik untuk
tetap objektif serta berkomentar secara bebas.
Jika akuntan publik memberikan jasa akuntansi dan jasa lainnya kepada klien, namun tiga
persyaratan yang harus dipenuhi oleh auditor sebelum memberikan jasa pembukuan pada klien :
1. Klien harus bertanggung jawab penuh atas laporan keuangan, dan klien harus memiliki
tingkat pemahaman yang tinggi tentang entitas serta lingkungan bisnisnya sendiri.
2. Akuntan publik tidak boleh berperan sebagai karyawan atau manajemen yang
mengoperasikan perusahaan.
3. Akuntan publik dalam melakukan audit atas laporan keuangan yang sebagian laporan
keuangan disediakan oleh akuntan publik harus sesuai dengan GAAS.
28
Konsultasi dan jasa audit lainnya, Kantor Akuntan Publik menawarkan berbagai jasa lain yang
membantu klien yang secara potensial dapat mengganggu independensi. Aktivitas semacam ini
dapat diizinkan selama menjalankan tugasnya tidak menjalankan fungsi manajemen dan
mengambil keputusan manajemen.
PCAOB menerbitkan pedoman berupa pernyataan kebijakan pada tanggal 16 Mei 2005, yang
mengemukakan bahwa tidak ada dalam standar dan aturan PCAOB yang melarang auditor
memberikan nasihat kepada klien perusahaan publik.Pedoman 16 Mei menyatakan bahwa
auditor tidak boleh membuat keputusan akuntansi untuk kliennya dan manajemen tidak boleh
melepas tanggung jawabnya atas mutu pelaporan keuangan.
Menurut peraturan 101 dan aturan serta interpretasinya, independensi dianggap terganggu bila
fee yang ditagih atau yang belum ditagih atas jasa profesional yang diberikan masih belum
dibayar lebih dari satu tahun sebelum tanggal laporan.
4.7. Persyaratan Peraturan Lain sesuai Kode Etik AICPA
Peraturan 102 – Integritas dan Objektivitas, dalam melaksanakan setiap jasa profesional, seorang
anggota harus dapat mempertahankan objektivitas dan integritas, harus dapat bebas dari konflik
kepentingan, dan tidak boleh dengan sengaja membuat kesalahan penyajian atas fakta atau
menyerahkan penilaiannya kepada orang lain.
Peraturan 201 – Standar Umum, seorang anggota harus mematuhi standar berikut dan
interpretasinya yang ditetapkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Dewan.
a) Kompetensi profesional
b) Keseksamaan profesional
c) Perencanaan dan supervise
d) Data relevan yang mencukupi
Peraturan 202 – ketaatan pada standar, seorang anggota yang melaksanakan jasa audit, review,
kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya harus mematuhi
standar yang ditetapkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Dewan.
29
Peraturan 203 – Prinsip-Prinsip Akuntansi, Persetujuan akhir peraturan dengan prinsip standard
akuntansi.
Peraturan 301 – Informasi rahasia klien, Seorang anggota dalam praktik publik tidak boleh
mengungkapkan setiap informasi rahasia klien tanpa persetujuan klien.
Peraturan 302 – Fee kontinjen mengatur pemberian fee kontinjen sebagai upah atas jasa yang
diberikan profesional dimana sering terjadi isu-isu yang kompleks.
Peraturan 501 – Tindakan yang dapat didiskreditkan Seorang anggota tidak boleh melakukan
tindakan yang dapat didiskreditkan bagi profesinya.
Peraturan 502 – Iklan dan bentuk permohonan lainnya Seorang anggota dalam peraktik publik
tidak boleh berusaha memperoleh klien dengan iklan atau bentuk permohonan lainnya dengan
cara yang palsu, menyesatkan, atau menipu. Permohonan dengan menggunakan paksaan,
melampaui batas, atau mengganggu sangat dilarang.
Peraturan 503 – Komisi dan fee referral
a) Komisi yang dilarang. Seorang anggota dalam praktik tidak boleh menerima komisi
untuk merekomendasikan atau mereferensikan produk atau jasa kepada klien, atau
menerima komisi untuk merekomendasikan atau mereferensikan suatu produk atau jasa
yang dipasok oleh klien.
b) Pengungkapan komisi yang diizinkan. Anggota dalam praktik publik yang tidak dilarang
oleh peraturan ini untuk melaksanakan jasa atau menerima komisi dan bayaran, atau
berharap mendapat komisi, harus mengungkapkan fakta tersebut kepada orang atau
entitas dimana anggota itu merekomendasikan atau mereferensikan suatu produk atau
jasa yang berkaitan dengan komisi ini.
c) Fee referral. Setiap anggota yang menerima fee referral untuk merekomendasikan atau
mereferensikan jasa akuntan publik kepada orang atau entitas atau yang membayar fee
referral untuk memperoleh klien harus mengungkapkan penerimaan atau pembayaran
semacam itu kepada klien.
Peraturan 505 – Bentuk dan Nama Organisasi Anggota dapat berpraktik dalam bidang akuntansi
publik hanya dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh hukum atau peraturan negara bagian
30
yang karakteristiknya sesuai dengan resolusi Dewan.
4.8. Pemberlakuan Peraturan Perilaku
Kelalaian mengikuti peraturan perilaku dapat mengakibatkan pemecatan dari AICPA.Ini
bukanlah untuk menghentikan akuntan publik untuk berpraktik akuntansi tapi merupakan sanksi
sosial yang berat.
Divisi Etika Profesional AICPA bertanggung jawab untuk menyelidiki pelanggaran atas kode
etik dan menentukan tindakan disiplin yang dijatuhkan.
Aktivitas profesional akuntan publik diatur oleh Kode Perilaku Profesional AICPA, dan para
auditor perusahaan publik juga mendapat pengawasan dari PCAOB dan SEC. Semua ini adalah
untuk independensi yang tinggi sebagai profesionalisme untuk kebutuhan public.
31
32