REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) - ptun-denpasar.go.id PTUN Dps...bertugas menyelenggarakan...
-
Upload
nguyenquynh -
Category
Documents
-
view
237 -
download
0
Transcript of REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) - ptun-denpasar.go.id PTUN Dps...bertugas menyelenggarakan...
1
REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2015 - 2019
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR JL. KAPTEN COK AGUNG TRESNA NO. 4 DENPASAR
TELP/FAX (0361) 236213
2
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayahNya, sehingga review Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar 2015-2019 dapat diselesaikan
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang
bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus
merupakan kawal depan ( vrovost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Bali.
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang
tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan
rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu
memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan
dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di
wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.
Denpasar 14 Januari 2016
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
TTD
DR. BAMBANG PRIYAMBODO,SH.MH NIP. 190422198303 1 003
3
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum 1
1.2. Potensi dan Permasalahan 2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN
2.1. Visi 5
2.2. Misi 5
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis 6
2.4. Program dan Kegiatan 12
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar 14
BAB IV PENUTUP 19
LAMPIRAN
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
4
1. PENDAHULUAN 1.1. KONDISI UMUM
Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam menjalankan tugas dan fungsi
pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar merupakan lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai
pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia
bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara yang masuk di tingkat pertama.
Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara
sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian
diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung
dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang
kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan
perkembangan lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, baik
lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis
5
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam menjalankan tugas dan
fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan
kehakiman di Indonesia.
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN
A. Kekuatan (Strength)
Kekuatan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar mencakup hal-hal yang
memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan
hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:
1. Merupakan vrovost (kawal depan) Mahkamah Agung RI di wilayah propinsi
Bali
2. Memiliki Pedoman Perilaku Hakim ,Kode Etik Panitera ,Kode Etik Juru Sita
dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
3. Senantiasa melaksanakan Undang-undang yang mengatur kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
4. Memiliki rencana yang terstruktur sesuai Renstra 5 (lima) Tahun
5. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar selaku Pengadilan Tingkat Pertama
B. Kelemahan (Weaknesa)
Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
dirinci dalam beberpa aspek:
1. Aspek Proses Peradilan
Perencanaan masih belum sempurna sesuai kebutuhan
Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan
masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar belum mempunyai kewenangan
untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
6
Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan
kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Belum dilaksanakan secara obyektif evaluasi penilaian kinerja
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Belum semua pegawai menguasai sistem manajemen perkara berbasis
teknologi informasi
5. Aspek Sarana dan Prasarana
Anggaran yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dari
pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan
C. Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :
1. Aspek Proses Peradilan
Adanya website Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang
memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan
kinerja
Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya maupun Mahkamah
Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik
untuk internal maupun eksternal di Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Adanya pembinaan dan koordinasi yang baik antar pimpinan , pejabat dan
pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
5. Aspek Sarana dan Prasarana
7
Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar berupa internet, website dan aplikasi perkara
D. Tantangan yang dihadapi (Threats)
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat
melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.
1. Aspek Proses Peradilan
Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa
pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Personil yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar belum
sesuai dengan yang di butuhkan .
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja
aparat peradilan
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman
administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha
membutuhkan waktu lebih lama
5. Aspek Sarana dan Prasarana
Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana
tidak sesuai dengan kebutuhan
8
BAB II – VISI, MISI, TUJUAN
2.1. VISI
Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Tahun 2015 – 2019
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan
yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,
perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan
perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman
dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar diselaraskan
dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan
rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan
pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam
mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata
Usaha Negara Denpasar
Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar mengacu pada Visi Mahkamah
Agung RI adalah sebagai berikut :
“MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR SEBAGAI BADAN
PERADILAN YANG AGUNG”
2.2. MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, adalah sebagai berikut :
9
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
2. Memberikan pelayanan hukum yang professional dan berkeadilan kepada
pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kualitas Sumber Daya Manusia
dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan .
2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi
dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
adalah sebagai berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhandan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa PTUN.Denpasar memenuhi butir 1 dan 2 diatas
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015
sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata
Usaha Negara Denpasar adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan tertib administrasi perkara.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia .
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan .
Ad 1. Peningkatan penyelesaian perkara
Tugas pokok dan fungsi sebuah peradilan adalah penyelesaian perkara,
Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaksana kekuasaan
pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung telah melakukan
serangkaian upaya untuk mengatasi percepatan penyelesaian perkara , namun
dengan adanya perkara baru yang masuk pada akhir tahun sehingga terjadi sisa
10
perkara tahun yang lalu.oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan
peningkatan penyelesaian perkara sebagai sasaran strategis dengan indikatornya :
a. Prosentase penyelesaian perkara
b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan
Ad 2. Perningkatan tertib administrasi perkara
Manajemen peradilan yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas
pokok da fungus suatu lembaga . Demikian halnya dengan Pengadilan Tata Usaha
Negara merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat tehnis
kepada masyarakat pencari keadilan, oleh karenanya dalam melaksanakan
tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya . Adapun indikator untuk
mencapai hal tersebut adalah
a. Prosentase berkas yang diajukan banding,kasasi dan PK disampaikan secara
lengkap
b. Prosentase berkas yang deregister dan siap disidangkan kemajelis
c. Prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu
d. Prosentase penyampaian pemberitahuan Relaas Putusan Tepat
Waktu,tempat dan Para Pihak
Ad 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Peningkatan Kualitas SDM aparatur pengadilan sangat diperlukan guna memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara maksimal guna menumbuhkan kepercayaan
masyarakat kepada aparat pengadilan dalam menegakan supremasi hukum dan
keadilan
Adapun indikator kinerja utama dalam peningkatan kualitas SDM dapat diukur
dengan mencapai sebagai berikut :
a. Prosentase pegawai yang lulus Diklat TeknisYudisial
b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial
Ad 4. Peningkatan kualitas Pengawasan
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar
sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi
11
pokoknyaMelalui fungsi pengawasan ini , diharapkan kekurangan yang mungkin
terjadi dalam pelaksanaan tugas dapat dengan segera diatasi . Fungsi pengawasan
tidak hanya dapat dilihat secara sempit yakni pengawasan individu aparatur
pengadilan dalam melaksanakan tugasnya , akan tetapi pengawasan dilakukan
meliputi pengawasan terhadap kesiapan sarana yang dapat mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan . Untuk itu , fungsi pengawasan harus dilakukan oleh seorang pengawas
yang memiliki kapasitas , kapabilitas dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan
yang berjalan dengan baik dan didukung oleh aparat pengawas yang berintegritas
dapat mewujudkan prioritas dalam RPJM dalam hal penegakan hukum dan HAM
serta peningkatan profesionalisme aparat hokum.
Untuk mencapai peningkatan kualitas pengawasan dapat dicapai dengan
pengukuran kinerja uatama sebagai berikut :
a. Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti
b. Persentase temuan yang ditindak lanjuti
Ad 5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
Didalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses transparansi
kinerja peradilan maka telah diterbitkan Surat Keputusan yakni KMA I-
144/KMA/2010 tentang keterbukaan Informasi pada badan peradilan, maka
masyarakat dapat dengan mudah dan leluasa untuk mendapatkan informasi tentang
peradilan .
Untuk mencapai indikator kinerja utama pada Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat
Terhadap Badan Peradilan dapat diukur melalui peosentase proses penyelesaian
perkara yang dapat dipublikasikan melalui website resmi peradilan
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran
strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja
utama dengan digambarkan sebagai berikut :
12
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran
strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja
utama dengan digambarkan sebagai berikut :
13
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN
PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER DATA
1 Peningkatan Penyelesaian Perkara
a) Prosentase Perkara yang diselesaikan
b) Prosentase sisa perkara yang
diselesaiakan
Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang diregister Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak Pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara
Panitera/sekretaris PTUN. Denpasar Panitera/Sekretaris PTUN. Denpasar
Buku Induk Register Perkara Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2 Peningkatan Tertib Administrasi Perkara
a) Prosentase berkas yang diajukan banding ,kasasi dan PK disampaikan secara lengkap
b) Prosentase berkas yang
diregister dan siap disidangkan ke majelis
c) Prosentase penyampaian
pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu
d) Prosentase penyampaian
pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu,tempat dan Para Pihak
Perbandingan antara berkas yang diajukan banding,kasasi dan PK yang lengkap (Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan tingkat Banding dan Mahkamah Agung Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Pertama dengan berkas perkara yang disidangkan Sudah Jelas Sudah Jelas
Panitera/Sekretaris PTUN. Denpasar Panitera/Sekretaris PTUN. Denpasar Juru Sita Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan Laporan Bulanan
14
3 Peningkatan Kualitas SDM
a) Prosentase pegawai yang diklat teknis yudisial
b) Prosentase pegawai yang
lulus diklat non yudisial
Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/sertifikat diklat Hakim, Panitera Pengganti, juru sita pengganti dengan jumlah yang mengikuti diklat Perbandingan antara SDM Non Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan / berser- tifikat diklat kepemimpinan,sertifikasi pengdaan barang dan jasa,keuangan
Panitera/Sekretaris PTUN. Denpasar Panitera/Sekretaris PTUN.Denpasar
Laporan Bulanan,Laporan tahunan Laporan Bulanan,Laporan Tahunan
4 Peningkatan Kualitas Pengawasan
a) Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
b) Prosentase temuan yang
ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai prilaku aparatur peradilan (tenis dan non teknis)dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim pengawasan pengadilan tingkat Pertama dan Badan Pengawas) dan Eksternal (BPK) dengan temuan yang dilaporkan
Ketua PTUN.Denpasar dan Panitera/Sekretaris PTUN.Denpasar Ketua PTUN.Denpasar dan Panitera/Sekretaris PTUN.Denpasar
Laporan triwulan dan tahunan Hasil Pengaduan Masyarakat Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat
5 Peningkatan Aksesibilitas masya rakat terhadap peradilan
Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
Perbandingan Prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website PTUN.Denpasar dengan Perkara yang diputus
Panitera/Sekretaris PTUN. Denpasar
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15
2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN
Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan
membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai
berikut :
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara merupakan
program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara,
tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha
Negara adalah:
1. Penyelesaian Perkara
2. Penyelesaian Sisa Perkara
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat
waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan
sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang
berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:
1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
16
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan
prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan
prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.
17
BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
Berdasarkan tahapan sasaran RPJM III Pembangunan hokum periode 2015-
2019 diarahkan pada :
a. Menciptakan penegakan hukum yang berkualitas danberkeadilan
b. Meningkatkan kontribusi hukum untuk meningkatkan daya saing ekonomi
bangsa
c. Meningkatkan kesadaran hukum disegala bidang
Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
mengamanatkan bahwa , sasaran pembangunan nasional dalam RPJM III (2015-
2019) ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa diberbagai bidang .Dalam
kaitannya dengan bidang hukum ,terdapat korelasi signifikan antara hokum dengan
daya saing. Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor, independensi
kehakiman, regulasi pemerintah ,penyuapan dan kerangka hokum penyelesaian
sengketa tergolong sebagai persyaratan dasar untuk meningkatkan daya saing
bangsa yang dimuat dalam global Competitiveness Index (GCI). Namun
permasalahan dibidang hukum tidak hanya meliputi komponen hukum yang termuat
dalam GCI. Masih banyak komponen hukum yang secara langsung maupun tidak
langsung mempengaruhi daya saing Indonesia .
Berdasarkan permasalahan dan tantangan diatas , sasaran pembangunan
hokum adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas penegakan hokum yang transparan,akuntabel dan
tidak berbelit-belit melalui legislasi yang kuat ,sinergitas antar instansi
penegak hukum yang dilaksanakan oleh SDM professional dan
berintegritas didukung sarana dan prasarana yang memadai dan system
informasi manajemen penanganan perkara pidana terpadu disegala
sektor , serta pelayanan hukum yang baik dan berkualitas.
2. Meningkatnya efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang
didukung peraturan perundang-undangan nasional ,terlaksananya
kebijakan anti korupsi yang optimal melalui penegakan hokum atas kasus
tindak pidana korupsi , pengembalian aset hasil tindak pidana
korupsi,penguatan kelembagaan anti korupsi ,serta peningkatan upaya
pencegahan pencegahan tindak pidana korupsi
3. Terwujudnya penghormatan , perlindungan dan pemenuhan HAM,melalui
peraturan perundang-undangan ,penegakan hukum atas pengaduan
HAM, pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat
18
miskin dan terpinggirkan , dan aparat penegak hukum yang berperspektif
HAM dan responsive gender.
Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka
piker rencana pembangunan hukum 2015-2019 diharapkan dapat membantu
perwujudan sasaran utama yakni,meningkatkandaya saing perekonomian.
Pembangunan hokum diharapkan dapat berkontribusidalam mewujudkan
penegakan hokum berkualitas ,pencegahan dan pemberantasan korupsi yang
efektif ,serta penghormatan,perlindungan dan pemenuhan HAM. Ketiga
sasaran ini kemudian dijabarkan kedalam 13 strategi mulai dari Sistim
peradilan Pidana terpadu; Sitem Peradilan Pidana Anak ; Sistem Hukum
Perdata mudah dan cepat ;Pengembangan SDP Aparat Penegak Hukum ;
Pelayanan Hukum;Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; Efektifitas
Pelaksanaan kebijakan Anti Korupsi;Pencegahan Korupsi;Harmonisasi
Peraturan Bidang HAM; Penegakan HAM;Bantuan Hukum dan Layanan
Peradilan;Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan ;dan Pendidikan
HAM. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hokum
ini bersifat tidak langsung,namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi
yang dapat mempercepat proses pembanghunan ekonomi.
Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunanbidang hokum
dan aparatur, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN)
III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PTUN.DENPASAR
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam mendukung kebijakan
nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hokum menetapkan arah
kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI.
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi , tujuan yang ditetapkan tahun 2015-
2019, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar menetapkan lima sasaran strategis
yang terdiri dari :
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara
2. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara
3. Peningkatan Kualitas SDM
4. Peningkatan Kualitas Pengawasan
5. Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
Lima sasaran strategis tersebut merupakan strategi untuk mewujudkan visi
dan misi yang telah ditetapkan serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program
dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas . Adapun program dan
kegiatan pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah :
19
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN
Kegiatan pokoknya yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis
adalah sebagai berikut :
a) Peningkatan Penyelesaian Perkara
Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator : Persentase perkara
yang diselesaikan, persentase sisa perkara yang diselesaikan
b) Peningkatan Tertib Administrasi Perkara
Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator : Persentase
berkas yang diajukan banding ,kasasi dan PK disampaikan secara
lengkap, Persentase berkas yang deregister dan siap disidangkan
kemajelis, Persentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang
tepat waktu,persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat
waktu,tempat dan para pihak.
Beberapa kebuijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk
mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :
1. Penyelesaian Perkara di Pengadilan
2. Pemberlakuan template putusan
3. Standart pelayanan peradilan
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
Mahkamah Agung
Kegiatan pokok program ini adalah Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
Keuangan Badan Urusan Administrasi dilaksanakan dilaksanakan Pengadilan
Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencapai sasaran strategis sebagai
berikut :
a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator : Persentase
pegawai yang lulus diklat teknis yudisial, persentase pegawai yang lulus
diklat teknis non yudisial
b. Peningkatan Kualitas Pengawasan
Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator :Persentase
pengaduan yang ditindak lanjuti,persentase temuan yang ditindaklanjuti.
Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk
mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :
1. Pedoman Pengawasan dilingkungan pengadilan
2. Pola promosi hakim dan kepanitraan dilingkungan peradilan.
20
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung
Program dengan kegiatan pokok pengadaan sarana dan prasarana
dilingkungan Mahkamah Agung dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara
denpasar untuk mencapai sasaran strategis : Peningkatan Aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan , sasaran dapat diukur dengan menggunakan
indikator : Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.
Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai
sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :
1. Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di
pengadilan
2. Penerapan system informasi manajemen perkara berbasis elektronik.
Hubungan kebijakan dan strategi dengan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada
tabel berikut ini :
N0 TUJUAN SASARAN STRATEGI
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Memenuhi
kebutuhan dan
kepuasan
masyarakat
pencari
keadilan
1.Peningkatan
penyelesaian
perkara
a. Persentase
perkara
yang
diselesaikan
b. Persentase
sisa perkara
yang
diselesaikan
Penyelesaian
perkara di
pengadilan
Peningkatan
manajemen
peradilan
TUN
Peningkatan
manajemen
peradilan
TUN
2.Peningkatan
tertib
administrasi
perkara
a. Persentase
berkas yang
diajukan
banding
,kasasi dan PK
disampaikan
secara
lengkap
b. Persentase
berkas yang
deregister dan
siap
disidangkan
akemajelis
c. Persentase
penyampaian
Standar
pelayanan
peradilan
Peningkatan
manajemen
peradilan
TUN
Peningkatan
Manajemen
peradilan
TUN
21
pemberitahuan
pemanggilan
siding tepat
waktu
d. persentase
penyampaian
pemberitahuan
relaas putusan
tepat waktu
,tempat dan
pihak
2 Keterjangkauan
pelayanan
badan
peradilan
3.Peningkatan
Aksesibilitas
masyarakat
terhadap
peradilan
Persentase
proses
penyelesaian
perkara yang
dapat
dipublikasikan
Penerapan
sistim
informasi
perkara
berbasis
elektronik
Peningkatan
sarana dan
prasaran
dilingkungan
Mahkamah
Agung RI
Pengadaan
sarana dan
prasaran
dilingkungan
Mahkamah
Agung RI
3 Meningkatnya
kepastian
hukum
4.Peningkatan
kualitas
pengawasan
a. Persentase
pengaduan
yang ditindak
lanjuti
b. Persentase
temuan yang
ditindaklanjuti
Pedoman
pengawasan
dilingkungan
peradilan
Dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya
Mahkamah
Agung
Pembinaan
administrasi
dan
pengelolaan
keuangan
Badan
Urusan
Administrasi
5.Peningkatan
kualitas SDM
a. Persentase
pegawai yang
lulus diklat
teknis yudisial
b. Persentase
pegawai yang
lulus diklat
teknis non
yudisial
Pola promosi
hakim dan
kepanitraan
dilingkungan
peradilan
Dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya
Mahkamah
Agung
Pembinaan
administrasi
dan
pengelolaan
keuangan
Badan
Urusan
Administrasi
22
BAB IV – PENUTUP
Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tahun 2015-2019
diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan
perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat
eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan,
titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang
akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan
dan out come yang diharapkan.
Rencana stretegis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar harus terus
disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka
dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu
pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan
terhadap kegiatan yang dikelola.
Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tata
Usaha Negara Denpasar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi
pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019,
sehingga visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dapat terwujud
dengan baik.
Demikian Rencana Strategis ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Denpasar, 14 Januari 2016
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar,
DR.BAMBANG PRIYAMBODO,SH,MH
NIP .: 19610422198303 1 003
MATRIK RENSTRA 2015-2019
Instansi : Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Visi : “ MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR SEBAGAI BADAN PERADILAN YANG AGUNG “
Misi : 1.Menjaga kemandirian apengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
2.Memberikan pelayanan hokum yang berkeadilan kepada pencaei keadilan
3.Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kualitas Sumber Daya Manusia
4.Meningkatkan kreedibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
N0 TUJUAN SASARAN STRATEGI
URAIAN INDIKATOR TARGET KINERJA ( % ) KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14
1 Memenuhi kebutuhan
dan kepuasan
masyarakat pencari
keadilan
1.Peningkatan
penyelesaian
perrkara
1. Persentase
perkara yang
diselesaikan
2.Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan
85
100
85
100
85
100
85
100
85
100
Penyelesaian
perkara di
pengadilan
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
TUN
Peningkatan
manajemen
peradilan
TUN
2.Peningkatan
tertib
administrasi
perkara
1.Persentase berkas
yang diajukan
banding ,kasasi dan
PK disampaikan
secara lengkap
2.Persentase berkas
yang deregister dan
siap disidangkan
oleh majelis
3.Persentase
penyampaian
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Standar
pelayanan
peradilan
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
TUN
Peningkatan
manajemen
peradilan
TUN
pemberitahuan
pemanggilan siding
tepat waktu
4.Persentase
penyampian
pemberitahuan
relaas putusan tepat
waktu,tempat dan
para pihak
100
100
100
100
100
2 Keterjangkauan
pelayanan badan
peradilan
3.Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
peradilan
Persentase proses
penyelesaian
perkara yang dapat
dipublikasikan
100 100 100 100 100 Peningkatan
system
informasi
perkara
berbasis
elektronik
Peningkatan
saran dan
prasarana
aparatur
Mahkamah
Agung
Pengadaan
sarana dan
prasarana
dilingkungan
Mahkamah
Agung
3 Meningkatnya
kepastian hukum
4.Peningkatan
kualitas
pengawasan
1.Persentase
pengaduan yang
ditindaklanjuti
2.Persentase
temuan yang
ditindaklanjuti
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Pedoman
pengawasan
dilingkungan
peradilan
Dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya
Mahkamah
Agung
Pembinaan
administrasi
dan
pengelolaan
keuangan
Badan
Urusan
Administrasi
5.Peningkatan
kualitas SDM
1.Persentase
pegawai yang lulus
diklat teknis
yudisial.
2.Persentase
pegawai yang lulus
diklat non teknis
yudisial
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Pola promosi
hakim dan
kepanitraan
dilingkungan
peradilan
Dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya
Mahkamah
Agung
Pembinaan
administrasi
dan
pengelolaan
keuangan
Badan
Urusan
Administrasi
MATRIK PENDANAAN TAHUN 2015 – 2019
NO PROGRAM TAHUN (Rp)
2015 2016 2017 2018 2019
1 Peningkatan manajemen peradilan 49.150.000 48.200.000
2 Dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya MA
6.617.966.000 6.572.015.000
3 Peningkatan sarana dan prasarana
Aparatur MA
1.040.000.000 2.115.275.000
Jumlah 7.657.966.000 8.735.490.000
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN
PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER DATA
Peningkatan Penyelesaian Perkara
c) Prosentase Perkara yang diselesaikan
d) Prosentase sisa perkara yang
diselesaiakan
Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang diregister Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak Pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara
Panitera/sekretaris PTUN. Denpasar Panitera/Sekretaris PTUN. Denpasar
Buku Induk Register Perkara Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Peningkatan Tertib Administrasi Perkara
e) Prosentase berkas yang diajukan banding ,kasasi dan PK disampaikan secara lengkap
f) Prosentase berkas yang
diregister dan siap disidangkan ke majelis
g) Prosentase penyampaian
pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu
h) Prosentase penyampaian
pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu,tempat dan Para
Perbandingan antara berkas yang diajukan banding,kasasi dan PK yang lengkap (Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan tingkat Banding dan Mahkamah Agung Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Pertama dengan berkas perkara yang disidangkan Sudah Jelas Sudah Jelas
Panitera/Sekretaris PTUN. Denpasar Panitera/Sekretaris PTUN. Denpasar Juru Sita Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan Laporan Bulanan
Pihak
Peningkatan Kualitas SDM
c) Prosentase pegawai yang diklat teknis yudisial
d) Prosentase pegawai yang lulus
diklat non yudisial
Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/sertifikat diklat Hakim, Panitera Pengganti, juru sita pengganti dengan jumlah yang mengikuti diklat Perbandingan antara SDM Non Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan / berser- tifikat diklat kepemimpinan,sertifikasi pengdaan barang dan jasa,keuangan
Panitera/Sekretaris PTUN. Denpasar Panitera/Sekretaris PTUN.Denpasar
Laporan Bulanan,Laporan tahunan Laporan Bulanan,Laporan Tahunan
Peningkatan Kualitas Pengawasan
c) Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
d) Prosentase temuan yang
ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai prilaku aparatur peradilan (tenis dan non teknis)dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim pengawasan pengadilan tingkat Pertama dan Badan Pengawas) dan Eksternal (BPK) dengan temuan yang dilaporkan
Ketua PTUN.Denpasar dan Panitera/Sekretaris PTUN.Denpasar Ketua PTUN.Denpasar dan Panitera/Sekretaris PTUN.Denpasar
Laporan triwulan dan tahunan Hasil Pengaduan Masyarakat Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat
Peningkatan Aksesibilitas masya rakat terhadap peradilan
Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
Perbandingan Prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website PTUN.Denpasar dengan Perkara yang diputus
Panitera/Sekretaris PTUN. Denpasar
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
MATRIK RENCANA KINERJA TAHUN 2015
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ( % )
1 Peningkatan penyelesaian perkara a). Persentase perkara yang diselesaikan
b). Persentase sisa perkara yang diselesaikan
85
100
2 Peningkatan tertib administrasi perkara a). Persentase berkas yang diajukan banding,kasasi dan PK
disampaikan secara lengkap
b). Persentase berkas yang deregister dan siap disidangkan ke
majelis
c). Persentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan
sidang tepat waktu
d). Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan
tepat waktu, tempat dan para pihak
100
100
100
100
3 Peningkatan kualitas SDM a). Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
b). Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial
100
100
4 Peningkatan kualitas pengawasan a) Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti
b) Persentase temuan yang ditindaklanjuti
100
100
5 Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat
dipublikasikan
100