Tugas Resume Ptun
-
Upload
putragie225 -
Category
Documents
-
view
171 -
download
19
Transcript of Tugas Resume Ptun
TUGAS RESUME PTUN
HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Pengarang : A. Siti Sutami, S.H
NAMA :
M. FADIL ALI SAPUTRA
NPM :
B1A011056
KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BENGKULU
2012/2013
BAB I
A. Pengertian
Tata usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Badan atau
pejabat tata usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan
pemerintah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Keputusan tata usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara
yang berdasarkan peratura nperundang undangan yang berlaku yang bersifat konkret,
individual,dan final,yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata.
Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata
usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat
tata usaha Negara,baik dipusat maupun di daerah,sebagai akibat dikeluarkan
keputusan tata ,usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang undangan yang berlaku.
Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat
tata usaha Negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan.Tegugat
adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan
berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang
digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
Pengadilan adalah pengadilan tata usaha Negara dan/atau pengadilan tinggi di
lingkungan pengadilan tata usaha Negara.Hakim adalah hakim pada pengadilan tata
usaha Negara dan/atau hakim pada pengadilan tinggi tata usaha Negara.
B. Subjek dan objek ptun
1. Subjek Dalam PTUN
Seperti halnya acara perdata dengan nama penggugat dan tergugat, siapa yang
disebut tergugat dapat dilihat pada pasal ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut :
Badan atau pejabat TUN yang mengelurarkan keputusan berdasarkan wewenang yang
ada padanya atau yang dilimpakan kepadanya. Siapa yang dimaksud dengan badan
atau pejabat TUN dapat dilihat dari pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : badan atau
pejabat TUN adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan
peraturan perundangan yang berlaku.dalam hal yang digugat lembaga
perdata(swasta) yang kebetulan oleh suatu perundang undangan/hukum yang berlaku
diberi fungsi melaksanakan urusan pemerintah.
Ketentuan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan uang
disengketakan itu mungkin menyebut dengan jelas badan atau pejabat TUN yang
diberi wewenang pemerintah. Jadi dasar wewenang yang demikian itu dinamakan
bersifat atributif diberikan oleh suatu peraturan perundang undangan sendiri. Apabila
badan atau pejabat TUN yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif
itu mengeluarkan keputusan TUN yang kemudian disengketakan, maka yang harus
adalah Badan atau pejabat TUN yang disebutkan dalam peraturan dasarnya telah
memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif tersebut.
2. Objek TUN
Objek sengketa TUN adalah suatu keputusan TUN yang tertulis, keputusan TUN
yang bagaimana yang dapat menjadi objek sengketa TUN. Menurut pasal 1 ayat (3)
undang undang nomor 5 tahun 1986 menyebutkan : keputusan TUN adalah suatu
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisikan
tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang
berlaku,yang bersifat kongkret,individual,dan final,yang menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Istilah penetapan tertulis terutama menunjuk pada isi dan bukan kepada bentuk
formalnya. Sebab persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan dalam segi
pembuktian.sehingga sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis
menurut ketentuan tersebut asal dalam memo atau nota tersebut dengan jelas
menyebut :
1. Badan atau jabatan TUN mana yang mengeluarkan nya
2. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu
3. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalam nya.
Soal BAB I:
1. Apa yang dimaksud Tata Usaha Negara ?2. Apa yang dimaksud Keputusan tata Usaha Negara ?3. Siapa yang dimaksud pejabat TUN ? Sebutkan Dasar Hukumnya !4. Apa Objek Sengketa TUN ?
Jawaban :
1. Tata usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.
2. Keputusan tata usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peratura nperundang undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual,dan final,yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
3. yang dimaksud dengan badan atau pejabat TUN dapat dilihat dari pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : badan atau pejabat TUN adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.dalam hal yang digugat lembaga perdata(swasta) yang kebetulan oleh suatu perundang undangan/hukum yang berlaku diberi fungsi melaksanakan urusan pemerintah.
4. Objek sengketa TUN adalah suatu keputusan TUN yang tertulis.
5.
BAB II
A. Kewenangan Peradilan TUN
Peradilan tata usaha Negara adalah salah satu pelaksana kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara. Kekuasaan kehakiman di
lingkungan peradilan tata usaha Negara dilaksanakan oleh :
a. Pengadilan tata usaha Negara.
b. Pengadilan tinggi tata usaha Negara.
Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha Negara berpuncak
pada mahkamah agung sebagai pengadilan tertinggi. Pengadilan tata usaha
Negara bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
sengketa tata usaha Negara dibentuk dengan keputusan presiden, dan sebagai
pengadilan tata usaha Negara yang pertama dibentuk berdasarkan keputusan
presiden republic Indonesia nomor 52 tahun 1990 adalah pengadilan tata usaha
Negara di Jakarta, medan, Palembang, Surabaya dan ujung padang.pengadilan
tata usaha Negara berkedudukan di kota atau kabupaten,sedangkan pengadilan
tinggi tata usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi,dan dan daerah
hukum nya meliputi wilayah provinsi.
Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.syarat
dan tata cara pengangkatan,pemberentian,serta pelaksanaan tugas hakim ditetapkan
dalam undang undang.ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan
oleh presiden atas usul ketua mahkamah agung. Syarat syarat menjadi hakim menurut
pasal 14 adalah sebagai berikut :
Pertama untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tata usaha Negara
seorang calon harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut :
a. Warga Negara Indonesia
b. Bertakwah kepada tuhan yang mahaesa
c. Setia kepada pancasila dan undang undang dasar 1945
d. Sarjana hukum
e. Berumur serendah rendahnya 25(duapuluh lima) tahun
f. Sehat jasmani dan rohani
g. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
h. Bukan bekas organisasi terlarang PKI,termaksud organisasi massanya atau
bukan orang yang terlibat langsung dalam gerakan 30 september/PKI
Kedua,untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan tata
usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang kurangnya sepuluh tahun sebagai
hakim pengadilan tata usaha Negara.menurut pasal 18 seorang hakim tidak boleh
merangkap jawaban,kecuali ditentukan orang lain oleh atau berdasarkan undang
undang.
Ketiga,jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim selain jabatan
sebagaimana dimaksud di atas,diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Pemberentian dengan hormat dari jabatan ketua, wakil ketua dan hakim. Menurut
pasal 19 pemberentian tersebut disebabkan oleh :
a. Permintaan sendirir
b. Sakit jasmani atau rohani terus menerus
c. Telah berumur 62 tahun bagi ketua,wakil ketua,dan hakim pengadilan tinggi
tata usaha Negara
d. Ternyata tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya
Panitera Pengadilan
Di setiap pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh
seorang panitera. Dalam melaksanakan tugasnya panitera pengadilan dibantu oleh
seseorang wakil panitera, beberapa orang perdana menteri muda dan beberapa
panitera pengganti.untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tatausaha
Negara, seorang calon harus memenuhi syarat syarat berikut ini :
a. Warga Negara Indonesia
b. Bertakwa kepada tuhan yang mahaesa
c. Setia kepada pancasila dan undang undang dasar 1945
d. Serendah rendahnya berijazah sarjana muda hukum.pengertian sarjana
hukum disini mencakup pula mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan
hukum sederajat dengan sarjana muda dan dianggap telah cakap untuk
jabatan tersebut
e. Berpengalaman sekurang kurangnya 4 tahun sebagai wakil panitera atau 7
tahu sebagai panitera muda pengadilan tata usaha Negara,atau menjabat
sebagai wakil panitera pengadilan tinggi tata usaha Negara.
Soal BAB II :
1. Siapa yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman di lingkungan PTUN ?
2. Apa yang di maksud hakim ?
3. Apa yang menyebabkan Pemberhentian hakim dengan hormat ?
4. Apa syarat-syarat menjadi panitera?
Jawaban :
1. a. Pengadilan tata usaha Negara.
c. Pengadilan tinggi tata usaha Negara.Kekuasaan kehakiman di lingkungan
peradilan tata usaha Negara berpuncak pada mahkamah agung sebagai
pengadilan tertinggi. Pengadilan tata usaha Negara bertugas dan
berwewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha
Negara.
2. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.syarat
dan tata cara pengangkatan,pemberentian,serta pelaksanaan tugas hakim
ditetapkan dalam undang undang.ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat
dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua mahkamah agung.
3. Menurut pasal 19 pemberentian tersebut disebabkan oleh :
a. Permintaan sendirir.
b. Sakit jasmani atau rohani terus menerus.
c. Telah berumur 62 tahun bagi ketua,wakil ketua,dan hakim pengadilan
tinggi tata usaha Negara.
d. Ternyata tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya.
4. seorang calon harus memenuhi syarat syarat berikut ini :
a. Warga Negara Indonesi
b. Bertakwa kepada tuhan yang mahaesa
c. Setia kepada pancasila dan undang undang dasar 1945
d. Serendah rendahnya berijazah sarjana muda hukum.
e. Berpengalaman sekurang kurangnya 4 tahun sebagai wakil panitera atau 7
tahu sebagai panitera muda pengadilan tata usaha Negara,atau menjabat
sebagai wakil panitera pengadilan tinggi tata usaha Negara.
BAB III
Upaya peradilan artinya upaya melalui badan peradilan,gugatan ke pengadilan
tata usaha Negara tingkat I banding ke pengadilan tinggi tata usaha Negara dan kasasi
ke mahkamah agung. Upaya administrasi artinya upaya melalui instansi atau badan
tata usaha Negara(dilaksanakan dalam lingkungan pemerintahan). Prosedur ini terdiri
atas dua bentuk yaitu :
Pertama,dalam hal penyelesaian nya itu harus dilakukan oleh instansi atasan
atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan,prosedur
tersebut dinamakan banding adminisratif.
Kedua,dalam penyelesaian keputusan tata usaha Negara tersebut harus
dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan
keputusan itu,prosedur yang ditempuh tersebut disebut keberatan.
Ada perbedaan prosedur penyelesaian sengketa tata usaha Negara di
pengadilan tata usaha Negara dengan prosedur banding adminisratif atau prosedur
keberatan yaitu pada prosedur banding adminisratif atau prosedur keberatan
dilakukan penilaian lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi
kebijaksanaan oleh instansi yang memutus. agak berbeda apa yang terjadi pada
prosedur banding adminisratif, pada pengadilan TUN pada waktu memeriksa dan
memutuskan sengketa TUN, hanya melakukan pengujian terhadap keputusan TUN
yang disengketakan hanya dari segi hukum saja. Pengujian dari segi hukum ini
dilakukan dengan menguji keputusan TUN yang disengketakan itu dengan menilai
apakah keputusan TUN tersebut tidak :
a. Melanggar suatu ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
b. Melanggar larangan de’tournemen de pouvior.
c. Merupakan suatu tindakan hukum yang melanggar larangan willekeur.
d. Melanggar salah satu asas dari asas asas umum pemerintahan yang baik.
Soal BAB III :
1. Apa yang dimaksud Upaya Hukum dalam PTUN ?2. Sebutkan prosedur upaya hukum di PTN !3. Apa perbedaan prosedur penyelesaian sengketa TUN ?4. Apa yang menyebabkan pengujian keputusan TUN dapat disengketakan ?
Jawaban :
1. Upaya peradilan artinya upaya melalui badan peradilan,gugatan ke pengadilan tata usaha Negara tingkat I banding ke pengadilan tinggi tata usaha Negara dan kasasi ke mahkamah agung.
2. Prosedur ini terdiri atas dua bentuk yaitu :
a. Pertama,dalam hal penyelesaian nya itu harus dilakukan oleh instansi atasan
atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang
bersangkutan,prosedur tersebut dinamakan banding adminisratif.
b. Kedua,dalam penyelesaian keputusan tata usaha Negara tersebut harus
dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang
mengeluarkan keputusan itu,prosedur yang ditempuh tersebut disebut
keberatan.
3. Perbedaan prosedur penyelesaian sengketa tata usaha Negara di pengadilan
tata usaha Negara dengan prosedur banding adminisratif atau prosedur
keberatan yaitu pada prosedur banding adminisratif atau prosedur keberatan
dilakukan penilaian lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi
kebijaksanaan oleh instansi yang memutus. agak berbeda apa yang terjadi pada
prosedur banding adminisratif, pada pengadilan TUN pada waktu memeriksa
dan memutuskan sengketa TUN, hanya melakukan pengujian terhadap
keputusan TUN yang disengketakan hanya dari segi hukum saja.
4. Pengujian dari segi hukum ini dilakukan dengan menguji keputusan TUN yang
disengketakan itu dengan menilai apakah keputusan TUN tersebut tidak :
a. Melanggar suatu ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
a. Melanggar larangan de’tournemen de pouvior.
a. Merupakan suatu tindakan hukum yang melanggar larangan willekeur.
a. Melanggar salah satu asas dari asas asas umum pemerintahan yang baik.
BAB IV
Prosedur Peradilan TATA USAHA NEGARA
Pengajuan gugatan dalam hukum acara TUN agak berbeda dengan hukum acara
perdata pada peradilan umum, karena adanya pembatasan waktu pengajuan gugatan
yang diatur dalam pasal 55, dimana disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya
dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya
keputusan badan/pejabat TUN. Perbuatan tata usaha dapat digolongkan dalam :
a. Mengeluarkan keputusan (beschikking)
b. Mengeluarkan keputusan (regeling)
c. Melakukan perbuatan materil (materiele daad)
Dalam pemerintahan yang terikat,badan/pejabat tata usaha Negara bertugas :
a. Mengumpulkan fakta yang relevan
b. Menerapkan ketentuan perundang undangan yang bersangkut secara otomatis
Dalam hal demikian, pengadilan pun lebih mudah dalam menguji dari segi
hukum keputusan yang dikeluarkan juga karena hanya :
a. Melihat fakta relevan yang telah dikumpulkan serta
b. Mencocokannya dengan rumusan dalam peraturan dasarnya
Apapun yang diputuskan dalam keputusan tata usaha Negara harus dianggap
sesuai dengan hukum(tidak bersifat melawan hukum),asal tidak sampai merupakan
keputusan yang bersifat sewenang wenang.sekalipun pengadilan tidak sependapat
dengan kebijaksanaan yang diputuskan dalam keputusan itu,kalau keputusan itu tidak
dapat dinilai sebagai keputusan yang bersifat sewenang wenang maka pengadilan
harus menerimanya dan menganggapnya sah menurut hukum.
Dalam pemerintahan yang bebas,badan/pejabat tata usaha Negara bertugas :
a. Mengumpulkan fakta yang relevan
b. Mempersiapkan,mengambil,dan melaksanakan keputusan yang bersangkutan
dengan memperhatikan asas asas hukum yang tidak tertulis dan
c. Dengan penuh kelonggaran menentukan sendiri isi,cara menyusun dan saat
mengeluarkan keputusan itu.
Syarat-Syarat gugatan
Tenggang waktu Pengajuan :
Menurut pasal 55 UU PTUN disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya
dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari trhitung sejak saat diterimanya atau
diumumkan nya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara.bagi pihak yang
namanya tersebut dalam keputusan tata usaha Negara yang digugat,maka tenggang
waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha Negara yang
digugat.
Setiap pihak yang bersengketa dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau
beberapa orang kuasa. Menurut pasal 56 UU PTUN suatu gugatan harus memuat :
a. Nama,kewarganegaraan,tempat tinggal,dan pekerjaan penggugat atau kuasa
hukumnya
b. Nama jabatan,tempat kedudukan tergugat
c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan
Rapat Permusyawaratan dan Pemeriksaan Persiapan
Menurut pasal 62 UU PTUN bahwa : dalam rapat permusyawaratan ketua
pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan
pertimbangan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan tidak diterima atau tidak
berdasar, dalam hal :
a. Pokok gugatan tersebut nyata nyata termasuk dalam wewenang pengadilan
b. Syarat syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi
oleh penggugat sekalipun telah diberitahu dan diperingatkan
c. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan
tata usaha Negara yang digugat
d. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
Gugatan Pro Formal
Dengan adanya kemungkinan diperbaikinya suatu surat gugatan,hal itu akan
memberikan peluang peluang bagi penggugat yang sudah terdesak oleh tenggang
waktu yang ditentukan dalam pasal 55 untuk mengajukan semacam pro forma
gugatan. Penggugat dalam hal ini dapat mengajukan secara sumir terlebih dahulu
dengan maksud nanti pada kesempatan pemeriksaan persiapan disempurnakan.
Soal BAB IV :
1. Apa yang membedakan pengajuan gugatan PTUN dengan Hukum Acara
Perdata ?
2. Sebutkan penggolongan perbuatan Tata Usaha Negara ?
3. Apa tugas pejabat TUN ?
4. Berapa lama tenggang waktu pengajuan gugatan TUN ?
Jawaban :
1. Pengajuan gugatan dalam hukum acara TUN agak berbeda dengan hukum acara
perdata pada peradilan umum, karena adanya pembatasan waktu pengajuan
gugatan yang diatur dalam pasal 55, dimana disebutkan bahwa gugatan dapat
diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya
atau diumumkannya keputusan badan/pejabat TUN.
2. Perbuatan tata usaha dapat digolongkan dalam :
a. Mengeluarkan keputusan (beschikking)
b. Mengeluarkan keputusan (regeling)
c. Melakukan perbuatan materil (materiele daad)
3. Dalam pemerintahan yang terikat,badan/pejabat tata usaha Negara bertugas :
a. Mengumpulkan fakta yang relevan
b. Menerapkan ketentuan perundang undangan yang bersangkut secara
otomatis
4. Menurut pasal 55 UU PTUN disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya
dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari trhitung sejak saat diterimanya atau
diumumkan nya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara.bagi pihak
yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha Negara yang digugat,maka
tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata
usaha Negara yang digugat.
BAB V
A. Pemeriksaan Dengan Acara Biasa
Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan
menyatakannya terbuka untuk umum.apabila majelis hakim memandang bahwa
sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan Negara,
persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum. Pemeriksaan sengketa tata
usaha Negara dalam persidangan dipimpin oleh hakim ketua sidang. Hal ini penting
sebab apabila ketentuan itu tidak terpenuhi dapat menyebabkan batalnya putusan
demi hukum. Hakim ketua sidang memulai pemeriksaan sengketa dipersidangan
dengan jalan membacakan isi gugatan. Apabila jawaban atas gugatan itu telah ada,
maka hakim tersebut juga membacakannya.sebaliknya, apabila jawaban tersebut
belum tersedia maka hakim memberikan kesempatan kepada tergugat pada sidang
berikutnya mengajukan jawabannya.
Apabila pada hari persidangan pertama dan pada hari yang telah ditentukan
dalam panggilan kedua belah pihak tidak hadir tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan penggugat atau kuasanya, meskipun setiap kali dipanggil
dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya
perkara. Sedang dalam hal tergugat atau kuasa tidak hadir di persidangan dua kali
sidang berturut turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, maka hakim
ketua sidang dengan surat penetapan meminta atasan tergugat hadir dan atau
menanggapi gugatan. Jika kedua belah pihak datang, hakim memberikan kesempatan
pada tergugat untuk memberikan jawaban. Setelah gugatan dan jawaban dibacakan,
maka hakim ketua sidang memberikan kepada para pihak untuk menjelaskan
seperlunya, baik terhadap gugatan maupun terhadap jawaban..
INTERVENSI
Intervensi yang diatur dalam pasal 83 dan pasal 118 adalah ikut sertanya pihak
lain ke dalam sengketa. Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang
berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan,baik
atas prakasa hakim,dapat masuk dalam sengketa tata usaha Negara. Masuknya pihak
ketiga adalah sebagai berikut :
1. Pihak ketiga dengan kemauan sendiri ingin mempertahankan atau membela hak
dan kepentingannya agar ia jangan sampai dirugikan oleh putusan pengadilan
dalam sengketa yang sedang berjalan. Untuk itu,ia harus mengajukan
permohonan dengan mengemukakan alasan serta hal yang dituntut.
Permohonan ini dapat dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela(dimasukan
dalam berita acara)
Dalam pasal 100 UU PTUN menyebutkan alat bukti :
1. Alat bukti yaitu :
a.surat atau tulisan
b.keterangan ahli
c.keterangan saksi
d.pengakuan para pihak
e.pengetahuan hakim
2. Keadaan yang telah diketahui umum tidak perlu dibuktikan
Surat sebagai alat bukti terbagi tiga jenis yaitu :
a. Akta otentik yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat
umum,yang menurut peraturan perundangan berwenang membuat surat itu
dengan maksud untuk digunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau
peristiwa hukum yang tercantum didalamnya
b. Akta dibawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak
pihak yang bersangkutan dengan maksud digunakan sebagai alat bukti
tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya.
c. Surat surat lainnya yang bukan akta
Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam
persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.
Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan
dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar oleh saksi sendiri. Yang tidak boleh
didengar sebagai saksi menurut pasal 88. Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik
kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima hakim. Pengetahuan
hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenaranya. Salah satunya
adalah hal hal yang terjadi selama pemeriksaan oleh hakim tersebut, seperti hasil
pemeriksaan setempat. Berbeda dengan sistem hukum acara perdata, maka dengan
memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung
pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak.
Soal BAB V :
1. Bagaimana bila kedua pihak dalam persidangan tidak hadir ?2. Apa yang dimaksud Intervensi ?3. Sebutkan alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan ?4. Bagaimana suatu keterangan saksi dapat menjadi alat bukti ?
Jawaban :
1. Apabila pada hari persidangan pertama dan pada hari yang telah ditentukan dalam panggilan kedua belah pihak tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan penggugat atau kuasanya, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara.
2. Intervensi yang diatur dalam pasal 83 dan pasal 118 adalah ikut sertanya pihak lain ke dalam sengketa. Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan,baik atas prakasa hakim,dapat masuk dalam sengketa tata usaha Negara.
3. Dalam pasal 100 UU PTUN menyebutkan alat bukti :
a. Alat bukti yaitu :
i. Surat atau tulisan
ii. Keterangan ahli
iii. Keterangan saksi
iv. Pengakuan para pihak
v. Pengetahuan hakim
b. Keadaan yang telah diketahui umum tidak perlu dibuktikan
4. Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar oleh saksi sendiri. Yang tidak boleh didengar sebagai saksi menurut pasal 88.
BAB VI
Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan hakim tunggal. Maksud dari acara
singkat yaitu dengan cara sederhana dan sesingkat mungkin menanggulangi arus
perkara yang masuk. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua
belah pihak masing masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari.
Keuntungannya yaitu putusan tentang hukumnya lebih cepat sedangkan
kelemahannya yaitu bagi pihak ketiga tidak dapat masuk dalam proses persidangan
dan resiko fakta tidak sekuat dan meyakinkan seperti dalam acara biasa.
Setelah pemeriksaan sengketa diselesaikan, kedua belah pihak diberi
kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing
masing. Suatu putusan pengadilan diambil dalam rangka yang dinamakan jurisdiction
contentiosa. Putusan pengadilan menurut pasal 97 ayat (7) dapat berupa :
a. Gugatan ditolak
Menolak gugatan berarti memperkuat keputusan badan atau pejabat tata usaha
Negara.
b. Gugatan dikabulkan
Mengabulkan gugatan berarti tidak membenarkan keputusan badan atau
pejabat tata usaha Negara,baik seluruhnya maupun sebagian.
c. Gugatan tidak diterima
Tidak menerima gugatan berarti tidak memenuhi syarat syarat yang telah
ditentukan.dalam hal ini,penggugat dapat memasukan gugatan baru.
d. Gugatan gugur
Gugatan gugur apabila (para) pihak atau (para) kuasanya tidak hadir pada
persidangan yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara patut (lihat
pasal 71 ayat (1).
Suatu putusan harus memuat dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Kepala putusan
Kepala putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial karena kalau tidak
dicantumkan maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan bahkan dapat
menyebabkan kebatalan.
2. Identitas para pihak
Dalam putusan harus memuat identitas para pihak yang menyangkut nama,
kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan atau tempat kedudukan.
3. Ringkasan
Harus dimuat secara jelas ringkasan gugatan dan jawaban,apabila tidak maka
keputusan pun dapat batal.
4. Pertimbangan
Pertimbangan atau disebut juga konsiderns merupakan dasar
putusan.pertimbangan dalam putusan dapt juga merupakan pertimbangan
tentang duduk perkara dan pertimbangan tentang hukum.
5. Alasan hukum
Menurut mahkamah agung,putusan tidak akan menjadi batal bilamana
peraturan yang menjadi dasar tidak disebutkan dengan tegas.
6. Amar putusan dan biaya perkara
Amar atau putusan merupakan jawaban terhadap petitum gugatan.hal ini
berarti hakim wajib mengadili semua biaya tuntutan,dan juga akhirnya
ditetapkan jumlah dan kepada siapa biaya perkara harus dibebankan.
Pelaksanaan putusan pengadilan
Hanya keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang
dapat dilaksanakan. Salinan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum
tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat catatan oleh panitera pengadilan
setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya pada tingkat pertama
selambat lambatnya dalam waktu empat belas hari. Meskipun putusan pengadilan
belum memperoleh kekuatan hukum tetap, para pihak yang berpekara dapat
memperoleh salinan putusan yang dibubuhi catatan panitera bahwa putusan tersebut
belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Tenggang waktu empat belas hari
terhitung sejak saat putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Soal BAB VI :
1. Apa keuntungan berproses di persidangan Acara Cepat ?
2. Apa saja kemungkinan yang terjadi dalam putusan pengadilan ?
3. Sebutkan syarat dapat terjadinya suatu putusan ?
4. Bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan ?
Jawaban :
1. Keuntungannya yaitu putusan tentang hukumnya lebih cepat sedangkan
kelemahannya yaitu bagi pihak ketiga tidak dapat masuk dalam proses
persidangan dan resiko fakta tidak sekuat dan meyakinkan seperti dalam acara
biasa.
2. Putusan pengadilan menurut pasal 97 ayat (7) dapat berupa :
a. Gugatan ditolak
Menolak gugatan berarti memperkuat keputusan badan atau pejabat tata usaha
Negara.
b. Gugatan dikabulkan
Mengabulkan gugatan berarti tidak membenarkan keputusan badan atau
pejabat tata usaha Negara,baik seluruhnya maupun sebagian.
c. Gugatan tidak diterima
Tidak menerima gugatan berarti tidak memenuhi syarat syarat yang telah
ditentukan.dalam hal ini, penggugat dapat memasukan gugatan baru.
d. Gugatan gugur
Gugatan gugur apabila (para) pihak atau (para) kuasanya tidak hadir pada
persidangan.
3. Suatu putusan harus memuat dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Kepala putusan
b. Identitas para pihak
c. Ringkasan
d. Pertimbangan
e. Alasan hukum
f. Amar putusan dan biaya perkara
4. Hanya keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang
dapat dilaksanakan. Salinan putusan pengadilan dikirimkan kepada para pihak
dengan surat catatan oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua
pengadilan yang mengadilinya pada tingkat pertama selambat lambatnya dalam
waktu empat belas hari.
BAB VII
Banding sering juga disebut dengan istilah ulangan pemeriksaan yang berasal
dari bahasa latin apellare. Arti banding yaitu pemeriksaan dalam instansi (tingkat)
kedua oleh sebuah pengadilan atasan yang mengulangi seluruh pemeriksaan, baik
mengenai fakta fakta maupun penerapan hukum atau undang undang. Agar perkara
itu dapat diperiksa kembali di pengadilan tinggi tata usaha Negara, maka harus
ditempuh proses sebagai berikut :
a. Permohonan pemeriksaan banding secara tertulis yang diajukan oleh penggugat
(dan) atau tergugat atau para kuasanya dengan surat kuasa khusus dalam
tenggang waktu 14 hari (menurut perhitungan tanggal kalender),setelah
putusan duberitahukan kepengadilan tata usaha Negara (tingkat pertama) yang
memutus.
b. Membayar uang dimuka biaya perkara yang besarnya ditafsir oleh panitera
c. Panitera mencatat permohonan itu dalam daftar perkara
d. Panitera memberitahukan hal itu kepada terbanding.
e. Selambat lambatnya 30 hari setelah permohonan itu dicatat,panitera
memberitahukan kepada para pihak yang berpekara bahwa mereka dapat
melihat berkas perkara dikantor pengadilan (tingkat pertama) dalam tenggang
waktu 30 hari,setelah diterima pemberitahuan oleh yang berkepentingan.
f. Para pihak dapat menyerahkan memori banding/atau kontramemori banding
serta surat keterangan dan bukti kepada panitera pengadilan tinggi tata usaha
Negara dengan ketentuan bahwa salinan memori dan/atau kontra memori
diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan panitera pengadilan tata
usaha Negara (tingkat pertama) yang memutus.
g. Salinan putusan berita acara dan surat lain yang bersangkutan harus dikirimkan
panitera pengadilan tinggi tata usaha Negara selambat lambatny a 60 hari
sesudah pernyataan permohonan.
Sebelum permohonan pemeriksaan banding diputuskan pengadilan tinggi tata
usaha Negara, maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon. Akan
tetapi jika telah dicabut, permohonan banding tidak dapat diajukan lagi meskipun
jangka waktu permohonan pemeriksaan banding belum lampau.
Terhadap putusan terakhir,pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi
kepada mahkamah agung (pasal 131).pada pasal 29 undang undang nomor 14 tahun
1985 tentang mahkamah agung menyatakan : mahkamah agung memutus
permohonan kasasi terhadap pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari
semua lingkungan peradilan.maksud diciptakannya peradilan kasasi yang diberikan
kepada mahkahmah agung tersebut bukanlah untuk membuat mahkahmah agung
sebagai peradilan banding tingkat kedua,tetapi lebih dengan maksud untuk
mengusahakan tercapainya kesatuan dalam penerapan hukum di Negara
ini.permohonan kasasi menyampaikan memori yang berisikan alasan kasasinya dalam
waktu 14 hari setelah permohonan kasasinya didaftarkan dalm buku kepaniteraan
pengadilan tingkat pertama ini yang menerimanya.
Yang dapat mengajukan permohonan tersebut hanyalah pihak yang berpekara
atau kuasanya sehingga pihak ketiga tidak diberi hak untuk mengajukan permohonan
kasasi, kecuali yang telah memasuki proses sebagai penggugat maupun tergugat
(intervensi). Tenggang waktu untuk memohon kasasi terhadap putusan putusan
pengadilan tinggi tata usaha Negara tersebut dihitung sejak hari berikut salinan
putusan banding yang bersangkutan dikirim kepada pihak yang berpekara dengan
surat tercatat.
Dalam peninjauan kembali terdapat beberapa prinsip,diantaranya bahwa
permohonan itu :
a. Hanya dapat diajukan satu kali saja
b. Tidak menanggukan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan
c. Dapat dicabut selama belum diputus,dan bila hal itu terjadi tidak dapat diajukan
lagi
d. Diputus oleh mahkamah agung pada tingkat pertama dan terakhir
Mahkamah agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat
pertama dan terakhir. Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara
tertulis dengan menyebutkan sejelas jelasnya alasan yang dijadikan dasar
permohonan itu dan dimasukan di kepaniteraan pengadilan negeri yang memutus
perkara pada pengadilan tingkat pertama. Mahkamah agung berwenang
memerintahkan pengadilan tata usaha Negara yang memeriksa perkara itu dalam
tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding untuk mengadakan pemeriksaan
tambahan atau meminta segala keterangan dan pertimbangan nya. Selanjutnya
mahkamah agung dapat :
1. Mengabulkan permohonan dan membatalkan putusan yang dimohonkan
peninjauan kembali,kemudian memeriksa dan memutus sendiri perkara itu
disertai pertimbangan pertimbangan
2. Menolak permohonan,karena tidak beralasan disertai dengan pertimbangan
pertimbangan
Salinan putusan dikirimkan oleh mahkamah agung kepada pengadilan tata
usaha Negara yang memutus perkara pada tingkat pertama. Pengadilan tersebut
selambat lambatnya dalam waktu 30 hari.
Ketua pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim (pasal 133). Ketua
pengadilan membagikan semua berkas dan atau surat lainnya yang berhubungan
dengan sengketa yang diajukan kepengadilan kepada majelis hakim untuk
diselesaikan (pasal 134). Dalam hal pengadilan memeriksa dan memutus perkara tata
usaha Negara tertentu yang memerlukan keahlian khusus maka ketua pengadilan
dapat menunjuk seorang hakim ad hoc(lay judge) sebagai anggota majelis.
Ketua pengadilan menetapkan perkara yang harus diperiksa dan diputuskan
berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang menyangkut
kepentingan umum dan yang harus diperiksa maka pemeriksaan perkara itu
didulukan. Panitera pengadilan bertugas menyelenggarakan adminisrasi perkara dan
mengatur tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti. Panitera
bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan. Dokumen, akta, buku
daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat surat beerharga, barang bukti,
dan surat surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. Sengketa tata usaha Negara
yang pada saat terbentuknya pengadilan menurut undang undang ini belum diputus
oleh lingkungan peradilan umum,tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan
dilingkungan peradilan umum.
Soal BAB VII :
1. Apa yang dimaksud dengan Banding ?
2. Bagaimana mekanisme suapaya perkara dapat di periksa di Peradilan
Tinggi TUN ?
3. Apa prinsip Permohonan dalam tingkat Peninjauan Kembali ?
4. Dalam Upaya hukum luar biasa apa hal yang dapat dilakukan Mahkamah
Agung ?
Jawaban :
1. Banding sering juga disebut dengan istilah ulangan pemeriksaan yang berasal
dari bahasa latin apellare. Arti banding yaitu pemeriksaan dalam instansi
(tingkat) kedua oleh sebuah pengadilan atasan yang mengulangi seluruh
pemeriksaan, baik mengenai fakta fakta maupun penerapan hukum atau
undang undang.
2. a. Permohonan pemeriksaan banding secara tertulis yang diajukan oleh
penggugat para kuasanya dengan surat kuasa khusus dalam tenggang waktu 14
hari (setelah putusan duberitahukan kepengadilan tata usaha Negara (tingkat
pertama) yang memutus.
b. Membayar uang dimuka biaya perkara yang besarnya ditafsir oleh panitera
c. Panitera mencatat permohonan itu dalam daftar perkara
d. Panitera memberitahukan hal itu kepada terbanding.
d. Selambat lambatnya 30 hari setelah permohonan itu dicatat, panitera
memberitahukan kepada para pihak yang berpekara bahwa mereka dapat
melihat berkas perkara dikantor pengadilan (tingkat pertama) dalam tenggang
waktu 30 hari,setelah diterima pemberitahuan oleh yang berkepentingan.
e. Para pihak dapat menyerahkan memori banding/atau kontramemori banding
serta surat keterangan dan bukti kepada panitera pengadilan tinggi tata usaha
Negara dengan ketentuan bahwa salinan memori dan/atau kontra memori
diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan panitera pengadilan tata
usaha Negara (tingkat pertama) yang memutus.
f. alinan putusan berita acara dan surat lain yang bersangkutan harus dikirimkan
panitera pengadilan tinggi tata usaha Negara selambat lambatny a 60 hari
sesudah pernyataan permohonan.
3. Dalam peninjauan kembali terdapat beberapa prinsip,diantaranya bahwa
permohonan itu :
a) Hanya dapat diajukan satu kali saja
b) Tidak menanggukan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan
c) Dapat dicabut selama belum diputus,dan bila hal itu terjadi tidak dapat
diajukan lagi
d) Diputus oleh mahkamah agung pada tingkat pertama dan terakhir
4. Mahkamah agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat
pertama dan terakhir. Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon
secara tertulis dengan menyebutkan sejelas jelasnya alasan yang dijadikan
dasar permohonan itu dan dimasukan di kepaniteraan pengadilan negeri yang
memutus perkara pada pengadilan tingkat pertama. Mahkamah agung
berwenang memerintahkan pengadilan tata usaha Negara yang memeriksa
perkara itu dalam tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding untuk
mengadakan pemeriksaan tambahan atau meminta segala keterangan dan
pertimbangan nya.