REVISI OTLEN BESOK
-
Upload
lega-afrizal -
Category
Documents
-
view
45 -
download
2
description
Transcript of REVISI OTLEN BESOK
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Mulyadi Jayabaya (Jb) adalah Bupati Kabupaten Lebak pada periode
2003-2008 dan 2008-2013. Dijuluki sebagai Bapak Pembangunan di Kabupaten
Lebak, karena keberhasilannya membangun infrastruktur jalan dan meraih
Nominator Innovative Government Award (IGA) dari Kementrian Dalam Negeri
RI tahun 2010. Keberhasilan kepemimpinan Jb ini, dimata Dana Herdiansyah
(Panglima Laskar Paku Bumi)1 sebagai tipikal pemimpin merakyat berbasis
romantika, dinamika dan dialektika.2
Mulyadi Jayabaya memulai debut politiknya di Partai Golkar sejak tahun
1975 dan menjadi wakil ketua DPD II Golkar Kabupaten Lebak. Posisi lainnya
yang di jabat adalah Ketua Dewan Penasehat FKPPI Kab. Lebak ( 1994 –1999 )
dan Ketua Pemuda PANCAMARGA Kab. Lebak, tahun 1996. Aktifitas Mulyadi
Jayabaya saat itu sejalan dengan arus jawara yang dijadikan bagian dari mesin
politik dari pemilu ke pemilu bagi pemenangan Golkar, sebagai bagian dari politik
marjinalisasi dan counter politik terhadap politik Islam yang direpresentasikan
oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Seiring dengan berjalannya waktu, reformasi mengubah arus utama politik
kepartaian dikalangan jawara. Mereka tidak lagi beramai-ramai berada dalam
Golkar, tetapi menyebar ke partai lain. Hal yang sama terjadi dengan Mulyadi
1 LSM di Kabupaten Lebak yang mengawasi dan penyeimbang kinerja pemerintahan Kabupaten Lebak2Api Yang Tak kunjung Padam.2013.Bagian Humas dan komunikasi Setda kabupaten Lebak
2
Jayabaya. Ia pindah ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Karena
merasa sejalan dengan ideologi dan nasionalismenya, hingga Mulyadi Jayabaya
dijadikan Ketua Dewan Pertimbangan Cabang PDIP Lebak tahun 2001.
Pilihannya di PDIP ternyata memberikan banyak peluang untuk
membangun jaringan dan kekuatan. Dibuktikan dengan momentum Pilkada 2003,
ia mencalonkan diri menjadi Bupati Kabupaten Lebak, dan mengikuti kontestasi
politik bersaing dengan Yas’a Mulyadi, maju melalui perahu partainya PDIP,
Mulyadi Jayabaya terpilih menjadi Bupati Lebak dengan selisih satu suara dari
petahana Yas’a Mulyadi.
Terpilihnya Mulyadi Jayabaya pada kontestasi politik yang mengalahkan
petahana pada saat itu, membuat hampir semua kalangan di Kabupaten Lebak
kaget. Terpilihnya Mulyadi Jayabaya menjadi Bupati Lebak awalnya di liputi
keraguan berbagai kalangan yang mempertanyakan kompetensi dan kapabilitas
Mulyadi Jayabaya, mengingat citra Mulyadi Jayabaya hanya sebagai jawara dan
minim pendidikan formal. Bahkan sempat mencuat masalah terkait keabsahan
ijazah yang digunakan ketika pencalonan. Walaupun pada akhirnya tidak terbukti
dengan keluarnya SP3 dari Polda Banten perihal dugaan ijazah palsu Mulyadi
Jayabaya.
Pada perjalanan masa jabatannya, Mulyadi Jayabaya membuktikan bahwa
keraguan berbagai kalangan itu tidak benar adanya. Melalui serangkaian
kebijakan, yang dibuatnya diantaranya, peraturan daerah wajib Diniyah, peraturan
daerah yang mewajibkan pelajar yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah
Menengah Pertama (SMP) wajib mempunyai ijazah Madrasah Diniyah. Meskipun
3
pada tataran implementasi, efektifitas Perda Diniyah belum maksimal, namun
secara kuantitatif jumlah Madrasah Diniyah bertambah dengan jumlah 215 MI,
198 MTS dan 65 MA di Kabupaten Lebak.3 Kebijakan ini bagian dari strategi
yang jitu dan efektif untuk mendapatkan tempat dihati masyarakat mayoritas
muslim. Kebijakan ini kemudian dijadikan tema kampanye keberhasilan
kepemimpinannya menuju pemilihan Bupati Lebak periode 2008-2013.
Disamping itu kebijakan wajib belajar 12 tahun yang ditetapkan dalam Perda No.
2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak.
Kabupaten Lebak dibawah kepemimpinan Mulyadi Jayabaya mengalami
kemajuan pembangunan infrastruktur jalan, rehabilitasi gedung-gedung
pemerintahan, dan kebijakan yang mengarah pada percepatan pembangunan.
Penuntasan rehabilitasi gedung sekolah dasar pada tahun 2006 Sampai
dengan tahun 2007. Sampai akhir tahun 2011 Sebanyak 3.411 ruang kelas pada
semua jenjang Pendidikan telah selesai direhabilitasi. Sedangkan untuk
Meningkatkan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan, telah dibangun
sebanyak 467 ruang kelas Baru. Ia juga menginisiasi pembangunan puskesmas,
dari 33 unit puskesmas pada tahun 2004 menjadi 41 unit pada akhir tahun 2012
dan 14 unit diantaranya puskesmas dengan tempat perawatan. Kemudian juga
meningkatkan status rumah sakit umum daerah dari tipe C menjadi RSUD dengan
tipe B non kependidikan, merehabilitas gedung RSUD yang lama, dan
membangun gedung baru sebagai upaya meningkatkan kualitas Pelayanan
kesehatan rujukan.
3 Pendinas.kemenag.go.id
4
Ada pula pembangunan jalan poros desa melalui program hotmiks masuk
desa guna memperlancar akses barang dan orang. Sampai akhir tahun 2012
sepanjang 1.312 kilometer jalan poros desa sudah dibangun.4 Selain itu
restrukturisasi pasar Rangkasbitung menjadi sebuah pusat perbelanjaan yang
layak. Adapun kontroversi-kontroversi yang lahir di tataran masyarakat, pola
komunikasi yang digunakan dengan melakukan pendekatan-pendekatan
komunikasi politik melalui tokoh masyarakat.
Mulyadi Jayabaya menjadi salah satu tokoh pemimpin di Banten yang bisa
menyelaraskan gagasan politik sesuai dengan realita masyarakat, membangun
pesan politik secara efektif sesuai dengan kultur masyarakat.
Mulyadi Jayabaya merupakan sebuah fenomena dalam politik lokal di
Indonesia. Lobi-lobi politiknya secara strategis mengarah pada peluang di
calonkan sebagai Gubernur Banten pada periode 2017-2021 mendatang. Banyak
pihak memprediksi Jb memiiliki kans besar terpilih, karena komunikasi politik
yang dijalin mulai mengangkat tema masalah-masalah di Banten telah
dipersiapkannya untuk Pilkada Banten pada 2017 nanti. Seperti yang diungkapkan
oleh Y.Hendayana Musalev (Badan Penasehat Kumala)5.
“Ketika menjabat bupati beliau terhitung berhasil membawa Lebak ke arah yang lebih maju itu bisa dicek bagaimana gaung Jb diluar Lebak sebagai bupati yang berhasil, sehingga Indikasi Jb untuk Maju ke Pilkada Banten 2017 sudah jelas telihat ketika ada konstalasi Kadin dan persiapan DPD PDIP Banten”.6
4 Bappeda.lebakkab.go.id5Organisasi primordial tertua di Banten, berdiri 5 Februari 1965, memiliki perwakilan di beberapa kota di Indonesia6Peneliti 19 Februari 2015
5
Kemampuan komunikasi Mulyadi Jayabaya, di sisi lain diperlihatkannya
dalam menerapkan strategi politik mencalonkan anaknya Iti Octavia Jayabaya
sebagai kader Demokrat hingga menjadi anggota DPR-RI periode 2009-2014.
Selanjutnya pada 2013 Iti Octavia Jayabaya mampu menjadi Bupati Lebak yang
berpasangan dengan Ade Sumardi yang berasal dari PDIP, keberhasilannya dalam
pencalonan anaknya, mendekatkan ia pada peluang mengisi posisi ketua DPP
PDIP Banten. Seperti ungkapan senior PDIP Banten Darmono L Kawi :
“Calon paling terdepan dengan prestasi yang sudah terukur dan teruji adalah Mulyadi Jayabaya. Mengingat, kesuksesan dua kali memimpin Kabupaten Lebak, sebagai bukti nyata bahwa Jb layak menjadi ketua PDI-P Banten.”7
Hal ini memberi kesan publik yang di angkat oleh media lokal di Banten.
“Jb Didukung Pimpinan PDIP Banten”.8
Fenomena kontenporer praktis politik saat ini seakan-akan menempatkan
ketua partai sebagai calon Kepala Daerah, walaupun pada kenyataan nya pada
tanggal 17 Maret 2015 yang ditetapkan nya menjadi Ketua PDIP Banten adalah
H.M.Sukira namun, kemungkinan Jb untuk maju ke Pilgub Banten semakin besar
terlihat dari pernyataan H.M.Sukira9
“Secara pribadi diluar kepartaian menurut kacamata saya dengan karakter dia hobi membangun bisa saja dia untuk maju ke Pilkada Banten 2017 nanti dan sebagai selaku fungsionaris partai saya mendukung dia untuk maju ke Pilkada Banten, karena Jb mempunyai basis dukungan tertentu , artinya Lebak akan habis sama dia artinya suara Lebak pasti ke dia calon yg lain engga kebagian terlepas dari dia dari perahu ( partai) manapun.” 10
7inilahbanten.com edisi 29 Desember 20148Banten Raya edisi 8 Desember 20149( H.M.Sukira masih menjabat sebagai Sekretaris DPP PDIP Banten )10Peneliti 19 Februari 2015
6
Kemungkinan besar dari kedekatan daerah asal dan pernyataan
H.M.Sukira tersebut, Sukira mendukung Jb sebagai calon Gubernur dan
mendukung Jb dilangkah politik berikutnya.
Sebagai sebuah bentuk interaksi dan komunikasi politik lainnya, dimana
pengusaha menjadi bagian penting dalam sebuah upaya mencapai kekuasaan,
Mulyadi Jayabaya tidak luput mendekati Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Sebagai calon kuat pada pemilihan Kadin, komunikasi Jb yang sukses melobi
Kadin di tanggapi dengan pernyataan ketua Kadin Lebak H.Sumantri, sebagai
berikut :
“Kadin kabupaten/kota meminta Jb untuk maju dalam pencalonan Ketua Umum Kadin Banten di musprov nanti”11.
Di perkuat oleh pernyataan Ketua Komunitas Aspiratif (Komunas)12
“Dalam pemilihan ketua Kadin Banten, kami berharap ada sosok pengusaha yang memang memiliki pengalaman mendalam dalam pengembangan usaha ekonomi. Dan pak Jb adalah figur yang paling pas untuk posisi tersebut. Tanpa mengecilkan figur calon lainnya, tapi saya menyakini, kesuksesan Jb menjadi pengusaha besar di Banten yang dirintis dari nol, merupakan proses panjang yang merupakan bekal penting dalam memimpin Kadin,” tandas Syarif.13
Dan dibuktikan pada tanggal 31 maret 2015
“Jayabaya terpilih sebagai ketua umum periode 2015-2020 secara akalamasi setelah Lulu kaking mengundurkan diri dalam pemilihan.”14
Langkah ini diperkirakan menjadi tahapan strategis Jb menjadi Banten 1.
Kans besar terpilih nya Mulyadi Jayabaya itu pun di perkuat dengan Iti
Octavia Jayabaya sebagai anaknya yang merupakan Bupati Kabupaten Lebak,
11Kabarbanten.com edisi 07 November 201412LSM di Kabupaten Lebak yang mengawasi dan penyeimbang kinerja pemerintahan Kabupaten Lebak13Bantenpos.com edisi 14 November 201414 Radar Banten edisi 1 April 2015
7
namun jika berdasarkan kubu kepemimpinan wilayah, Mulyadi Jayabaya
sepertinya mempuyai persaingan ketat pada Pilkada Banten yang direncanakan
akan dilaksanakan 2017 mendatang, seperti kubu Ratu Atut Chosiah yang
cenderung menguasai daerah Serang, Pandeglang, Tangerang Selatan. Dan kubu
H. Imam Aryadi yang menguasai daerah Cilegon. Sehingga Pilkada Banten
mendatang dipastikan semakin ketat, untuk itu Mulyadi Jayabaya saat ini memberi
kesan tengah menjalin Komunikasi Politik dengan para stakeholder secara
intensif.
Tahun 2001 merupakan pemilihan pertama gubernur dan wakil gubernur
Banten yang dimenangkan oleh Djoko Munandar dan Ratu Atut Choisyah.
Keduanya mendapat suara terbanyak dalam pemilihan oleh anggota DPRD
Banten, ketika Djoko Munandar dicopot dari jabatannya karena terkait kasus
korupsi, Ratu Atut lah yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Banten.
Sebagai wanita pertama yang menjadi Gubernur di Indonesia Ratu atut memegang
peranan penting dalam politik Banten pada masa itu.
Kemudian pada tahun 2006, sebagai pelaksana tugas gubernur, Ratu Atut
mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah 2006. Empat hari
sebelum pelaksanan pemilihan kepala daerah (Pilkada), Lingkaran Survei
Indonesia menampilkan hasil survei dan dimuat Radar Banten pada 22 November
2006. Hasil survei lembaga ini menempatkannya berada di urutan teratas. Pada 27
November 2006, Koran Kompas juga mempublikasikan dengan 39,18% di urutan
teratas. Sembilan hari kemudian, 6 Desember 2006, Komisi Pemilihan Umum
8
Provinsi Banten menetapkannya sebagai gubernur bersama pasangannya sebagai
wakil gubernur.
Berdasarkan hasil penghitungan manual yang dilakukan KPU Provinsi
Banten, bersama pasangan wakil gubernur, ia memperoleh 1.445.457 (40,15
persen) dari 3.599.850 suara sah. Suara tidak sah mencapai 177.141 suara.
Dengan demikian, tingkat partisipasi pemilih mencapai 60,83 persen dari total
warga yang menggunakan hak pilih sebanyak 3.776.385 atas 6.208.951 pemilih
terdaftar. Sedangkan, 2.432.566 (39,17 persen) pemilih lainnya tidak
menggunakan hak pilihnya. Proses penghitungan manual dilakukan di Hotel Le
Dian, Serang. Hasil itu memastikan Ratu Atut memenangi pemilihan Kepala
Daerah Banten yang diselenggarakan pada 26 November 2006.
Kemudian pada tahun 2011 tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2011,
diadakan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2011-2015. Hasil
pilkada tersebut diumumkan oleh KPUD Banten pada tanggal 30 Oktober 2011
dan memastikan pasangan Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno memenangkan
hasil Pilkada. Pasangan Atut-Rano Karno mengalahkan pasangan nomor urut 2
Wahidin Halim-Irna Nurulita dan nomor urut 3 Jazuli Juwaeni-Makmun Muzzaki.
Sejarah mencatat bahwa Pilkada dimenangkan Kubu Ratu Atut Choisiyah
sebanyak 2 periode kepengurusan yakni 2006 dan 2011, sebagai tolak ukur
keberhasilan demokrasi di Banten sudah dipastikan pada tahun 2017 Banten
melakukan kembali Pilkada yang dipilih secara langsung apabila gugatan terkait
Perpu Pilkada langsung dimenangkan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pada
putusan MA dan MK.
9
Berdasarkan komunikasi dan dinamika politik Mulyadi Jayabaya
menjelang Pilkada Banten 2017, suatu kajian yang tetap menarik apabila ditelaah
secara komperhensif berdasarkan aspek komunikasi politik di era perkembangan
keterbukaan informasi saat ini. Dari latar belakang diatas, maka penulis ingin
melakukan penelitian dengan judul “Komunikasi Politik Mulyadi Jayabaya
Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Banten 2017”
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian seperti yang terpapar dalam Latar Belakang di atas,
maka penelitian ini berangkat dari pertanyaan dasar yang sekaligus merupakan
permasalahan pokok studi, yaitu “Bagaimana Komunikasi Politik Mulyadi
Jayabaya Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Banten 2017?”
1.3 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian di kerucutkan
dengan memetakan beberapa aspek yang dianggap penting untuk itu di perlukan
identifikasi masalah sebagai poin permasalahan yakni :
1) Bagaimana Mulyadi Jayabaya melakukan komunikasi politik sebagai
tokoh politik di Banten menjelang Pilkada Banten 2017 ?
2) Apa pesan-pesan politik yang disampaikan Mulyadi Jayabaya menjelang
Pilkada Banten 2017 ?
3) Apa saluran Politik yang digunakan Mulyadi Jayabaya menjelang Pilkada
Banten 2017 ?
10
4) Bagaimana Mulyadi Jayabaya mensegmentasikan kebutuhan masyarakat
sebagai sasaran politik menjelang Pilkada Banten 2017?
5) Bagaimana Efek Komunikasi Politik yang diterima Mulyadi jayabaya
menjelang Pilkada Banten 2017 ?
1.4 Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian seperti yang terpapar dalam Latar Belakang dan
Indentifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu :
1) Untuk mengetahui komunikasi politik yang dilakukan Muyadi Jayabaya
sebagai tokoh politik di Banten menjelang Pilkada Banten 2017
2) Untuk mengetahui apa pesan-pesan politik yang disampaikan Mulyadi
Jayabaya menjelang Pilkada Banten 2017
3) Untuk mengetahui apa saluran Politik yang digunakan Mulyadi Jayabaya
menjelang Pilkada Banten 2017
4) Untuk mengetahui segmentasi Mulyadi Jayabaya dalam pemenuhan
kebutuhan masyarakat sebagai sasaran politik menjelang Pilkada Banten
2017
5) Untuk mengetahui Efek Komunikasi Politik yang diterima Mulyadi
jayabaya menjelang Pilkada 2017
1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ada dua:
a. Manfaat Akademis
11
1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi
dan menambah wawasan pada literatur-literatur ilmu politik
khususnya komunikasi politik.
2. Dari hasil penelitian ini pula diharapkan dapat dijadikan bahan
acuan untuk peneliti berikutnya
b. Manfaat Praktis
1. Penelitian ini diharapkan dapat menerangkan tentang komunikasi
seorang sosok tokoh politik dalam membangun komunikasi
politiknya menjelang Pemilihan Kepala Daerah.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aktor politik
untuk mengetahui proses dan cara mengkampanyekan sosok dalam
membangun komunikasi politik.
12
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Komunikasi Politik
Harold D. Laswell menyatakan bahwa cara terbaik untuk menerangkan
proses komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan: Who Says What, In Which
Channel, To Whom, With What Effect (Siapa Mengatak Apa, Melalui Siaran,
Kepada Siapa, dan Dengan Efek Apa). Jawaban dari pertanyaan tersebut
menunjukan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban pertanyaan
yang diajukan, yakni:
Komunikator (communicator, source, sender)
Pesan (Message)
Media (channel, media)
Komunikan(communicant,communicare,receiver,recipient)
Efek (effect, impact, influence)
Lebih lanjut lagi Lasswell mengemukakan bahwa fungsi komunikasi
meliputi 3 hal, yaitu:
1. The surveillance of the environment (pengamatan lingkungan). Fungsi ini
merupakan kegiatan mengumpulkan dan menyebarkan informasi
mengenai peristiwa dalam suatu lingkungan, seperti penggarapan dan
penyampaian berita.
2. The correlation of the parts of society in responding to the environment
(korelasi kelompok-kelompok dalam masyarakat ketika menanggapi
lingkungan). Fungsi ini merupakan kegiatan interpretasi terhadap
13
informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan, seperti
propaganda-propaganda dan tajuk rencana.
3. The transmission of the social heritage from one generation to the next
(transmisi warisan sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain).
Fungsi ini merupakan kegiatan pengkomunikasikan informasi, nilai, dan
norma sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain atau dari
anggota kelompok kepada pendatang baru, seperti kegiatan
pendidikan/pembelajaran.15
Menurut McQuail (1992: 472-243) mengatakan bahwa “Political
Communication all processes of information (including facts, opinions, beliefs,
etc) transmission, exchange and search angaged in by participants in the course
of institutionalized political activities” (Komunikasi Politik adalah semua proses
penyampaian informasi, termasuk fakta, pendapat, keyakinan-keyakinan dan
seterusnya, pertukaran dan pencarian tentang itu semua yang dilakukan oleh para
partisipan dalam konteks kegiatan politik yang lebih bersifat melembaga).16
Dan Nimmo mendefinisikan komunikasi politik sebagai kegiatan
komunikasi yang berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (aktual maupun
potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi
konflik.17Pandangan ini jika dianalisis lebih menekankan pendekatan konflik,
sehingga jika merujuk pandangan Dan Nimmo ini maka komunikasi politik
15Onong Uchjana Effendy. 2003. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 253.16Parwito. 2008. Komunikasi Politik Media Massa dan Kampanye Pemilihan. Yogyakarta: Jalasutra, hal. 2.17Dan Nimmo.2005. Komunikasi Politik Komunikator,Pesan dan Media. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,hal. 124.
14
merupakan jenis komunikasi yang didalamnya mengatur kepentingan antar
kelompok dalam pranata sosial.
Pendapat yang lebih komprehensif dikemukakan Sumarno yang
mengajukan formulasi komunikasi politik sebagai suatu proses, prosedur dan
kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi dalam suatu
sistem politik. Dalam ungkapan yang lebih terbuka komunikasi politik
menyangkut hal-hal sebagai berikut: (1) disampaikan oleh komunikator politik,
(2) pesannya berbobot politik yang menyangkut kekuasaan dan negara, (3)
terintegrasi dalam sistem politik.18
Komunikai politik merupakan suatau elemen yang dinamis dan yang
menentukan sosialisasi politik dan partisipasi politik. Sosialisasi politik adalah
proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Melalui
proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan
orientasi terhadap kehiduapan politik yang berlangsung dalam masyarakat.19
Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk
ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik,seperti memilih pimpinan Negara
atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.20 Sedangkan menurut
Huntington dan Joan Nelson, partisipasi politik adalah suatu sikap politik yang
mencangkup segala kegiatan atau aktivitas (action) yang mempunyai relavansi
18Sumarno AP.1993. Dimensi-dimensi Komunikasi Politik. Bandung : Citra Aditya Bakti,hal 3
19Syahrial Syarbaini,Rusdiyanta,Doddy Wihardi. 2013. Pengetahuan Dasar Ilmu Politik. Bogor: Ghalia Indonesia,hal. 125
20Ibid hal. 123
15
politik ataupun hanya memengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam
pengambilan keputusan pemerintah.21
2.1.1 Unsur-unsur Komunikasi Politik
Proses komunikasi politik sama dengan proses komunikasi pada umumnya
(komunikasi tatap muka dan komunikasi bermedia) komunikasi politik sebagai
body of knowledge juga terdiri atas berbagai unsur, yakni :
1) Komunikator Politik
Komunikasi politik tidak hanya menyangkut partai poitik, melainkan juga
lembaga pemerintahan legislative dan eksekutif. Dengan demikian, sumber atau
komunikator politik adalah mereka-mereka yang dapat memberi informasi tentang
hal-hal yang mengandung makna atau bobot politik misalnya presiden, mentri,
anggota DPR, MPR, KPU, gubernur, bupati/walikota, politisi, funsionaris partai
politik, fungsionaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok-
kelompok penekan dalam masyarakat yang bias mempengaruhi jalanya
pemerintahan.
2) Pesan Politik
Ialah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak
tertulis, baik secara verbal maupun non verbal. Tersembunyi maupun terang-
terangan, baik yang disadarimaupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot
politik. Misalnya pidato politik, undang-undang kepartaian, undang-undang
pemilu, penyataan politik, artikel atau isibuku/brosur dan berita surat kabar, radio,
televisi dan internet yang berisi ulasan politik dan pemerintahan, spanduk atau
21Leo Agustino. 2009.Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 188
16
baliho, iklan politik, propaganda, makna logo, warna baju atau bendera dan
semacamnya.
3) Saluran atau Media Politik
Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para
komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media
cetak, yaitu surat kabar, tabloid, majalah. Media elektronik, misalnya film, radio,
televisi, komputer, internet. Media format kecil, misalnya leaflet, brosur,
selebaran, stiker, bulletin. Media luar ruang (out door media), misalnya baliho,
spanduk, reklame, bendera, jumbai, pin, logo, topi, rompi, kaos oblong, kalender,
blok note dan segala sesuatunya yang biasa digunakan untuk membangun citra
(image building).
4) Sasaran atau Target Politik
Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi
dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam
pemilihan umum. Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri, buruh, perempuan,
ibu rumah tangga, pedagang kaki lima, mahasiswa, petani, yang berhak memilih
maupun pelajar dan siswa yang akan memilih setelah cukup usia.
5) Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik
Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman
terhadap system pemerintahan dan partai-partai politik, dimana nuansanya akan
bermuara pada pemberian suara dalam pemilihan umum. Pemberian suara sangat
menentukan terpilih tidaknya seorang kandidat untuk posisi mulai tingkat
presiden dan wakil presiden, angota DPR, MPR, gubernur, dan wakil gubernur,
17
bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota sampai pada tingkat
DPRD.22
2.1.2 Saluran-Saluran Komunikasi Politik.
Istilah struktur Komunikasi oleh Almond dan Powell (1966), jugadiartikan
sebagai saluran komunikasi, diantaranya adalah :
a) Struktur wawanmuka (face-to face) informal, yaitu : merupakan saluran
yang efektif dalam penyampaian pesan-pesan politik. Di samping struktrur
yang formal dalam sebuah organisasi, selaluterdapat struktur informal
yang “membayangi”nya. Saluran ini bersifat bebas dalam arti tidak terikat
oleh struktur formal, namun tidak semua orang dapat akses ke saluran ini
dalam kadar yang sama.
b) Struktur sosial tradisional, yaitu sebuah saluran komunikasi yang
ditentukan oleh posisi sosial pihak yang berkomunikasi (khalayak atau
sumber). Artinya pada lapisan mana yang bersangkutan berkedudukan dan
(tentunya akan menentukan pula) akses yang disusunan sosial masyarakat
tersebut.23
c) Struktur masukan (input) politik, yaitu : struktur yang memungkinkan
terbentuknya / dihasilkannya input bagi sistem politik yang dimaksud,
yang termasuk struktur input adalah serikat pekerja, kelompok-kelompok
kepentingan, dan partai politik.24
22Hafied Cangara.2009. Komunikasi Politik : Konsep ,Teori ,dan Strategi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,hal. 3723Zulkarimein Nasution. 1990 . Komunikasi Politik Suatu Pengantar. Jakarta : Ghalia Indonesia,hal. 57 24Ibid hal. 59
18
d) Struktur output, yaitu : struktur formal dari pemerintah. Struktur
pemerintahan , khususnya birokrasi, memungkinkan pemimpin-pemimpin
politik mengkomunikasikan petunjuk bagi pelaksanaan peraturan-
peraturan untuk bermacam pemegang jabatan politik dengan cara yang
efisien dan jelas.25
e) Saluran media massa adalah saluran yang penting dalam sebuah
komunikasi politik. Media massa selalu mempunyai peranan tertentu
dalam menyalurkan pesan, informasi, dan political content di tengah
masyarakat. Serta sangat terkait akan pembentukan opini publik.26
2.2 Konsep Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Pilkada adalah ajang penyaluran aspirasi politik masyarakat lokal untuk
memilih pemimpin di daerahnya yang memiliki integritas pribadi yang baik dan
jujur, sehingga pemerintahan dapat berjalan secara demokratis.27
Dalam peraturan perundang-undangan, pemilihan gubernur di atur dalam
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32
tahun 2004) merupakan Undang-Undang (UU) yang mengatur secara gamblang
tentang Pemerintahan Daerah (Perda). Pasal 56 (1) undang-undang No.32 tahun
2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil
kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara
demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia jujur dan adil
(2) pasangan calon sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai
25Ibid hal. 6026Ibid hal. 6127 Leo Agustino,Op Cit hal 40
19
politik atau gabungan partai politik.28Sedangkan didalam perubahan UU No.32
Tahun 2004, yakni UU No.12 Tahun 2008, Pasal 59 ayat 1b, calon kepala daerah
dapat juga diajukan dari calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
Pilkada merupakan tonggak sejarah penting bagi pengembangan
demokrasi di tingkat lokal. Dimana pada masa sebelumnya pilkada dilakukan
secara perwakilan oleh DPRD yang dalam praktiknya diwarnai manipulasi oleh
antar elit. Mereka yang mengklaim mewakili rakyat telah melakukan berbagai
bentuk penyimpangan dan distorsi dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah.
Menurut Abdul Asri Harahap bahwa pilkada bukan hanya memilih
penguasa daerah tetapi lebih merupakan mencari pemimpin yang mampu
melayani dan mengabdi untuk kepentingan sebuah rakyatnya.29 Pola pikir lama
yang lebih menempatkan kepala daerah sebagai penguasa yang harus diubah
secara radikal menjadi pemimpin yang sesungguhnya bertugas memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan
daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Derah (DPRD). Secara umum kepala daerah
adalah kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis. Kepala daerah
dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil Kepala Daerah, dan
perangkat daerah (UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah). Semua
tingkatan daerah di Indonesia diberikan hak untuk menyelenggarakan pemilihan
28UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah29Abd. Asri Harahap. 2005. Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada. Jakarta :PT.Pustaka Cidesindo,hal. 115
20
kepala daerah secara langsung, dengan tujuan agar rakyat di daerah yang
bersangkutan dapat secara bebas dan bertanggung jawab memilih kepala
daerahnya yang berkualitas.
Penguatan demokrasi lokal melalui pemilihan ini adalah bagian dari
pemberian otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Upaya penguatan
demokrasi lokal melalui pemilukada langsung ini adalah mekanisme yang tepat
sebagai bentuk terobosan atas mandegnya pembangunan demokrasi di tingkat
lokal.30Pemilihan kepala daerah secara lansung dimulai pada tahun 2005, yang
diseleggarakan di 226 daerah, yang meliputi 11 Propinsi, 180 kabupaten dan 35
kota.31
Dalam kaitannya dengan fungsi dasar pemilihan umum tersebut, akan ada
beberapa fungsi dari pemilukada yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain,
yaitu:
a) Sebagai Sarana Legitimasi Politik.
b) Fungsi Perwakilan Politik
c) Sebagai Sarana Pendidikan Politik Masyarakat
Proses pemilihan kepala daerah secara langsung senantiasa diharapkan
dapat membawa perubahan berdemokrasi kearah yang lebih baik, serta dapat pula
memperkokoh semangat demokrasi di daerah khususnya. Dalam proses
penyelenggaraannya pemilihan kepala daerah berlangsung secara bertahap.
Tahapan dalam pelaksanaannya dapat dilihat sebagai berikut :
1. Pendaftaran pemilih calon bupati dan wakil bupati
30H.Rudini. 1994. Atas Nama Demokrasi Indonesia. Hal 139.31Kacung Marijan.2006. Demokratisasi di Daerah. Hal 18
21
2. Penentuan calon bupati dan wakil bupati
3. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian logistik
4. Pengadaan kampanye
5. Pemungutan dan penghitungan suara
6. Tahap penyelesaian (tahap evaluasi hasil pelaksanaan pemilihan kepala
daerah).32
Pilkada secara langsung diselenggarakan dengan sistem dua putaran.
Artinya, kalau pada putaran pertama tidak ada calon yang memperoleh suara
minimal yang ditentukan, akan diadakan putaran kedua dengan peserta dua pasang
calon yang memperoleh suara terbanyak. Yang menjadi tujuan pokok adalah
adanya pasangan calon yang terpilih mempunyai legitimasi kuat dengan perolehan
suara 50% plus satu (mayoritas mutlak). Seandainya pada putaran kedua tidak ada
yang memperoleh suara 50% plus satu, yang akan dijadikan pertimbangan untuk
menentukan pemenang adalah kemerataan dukungan suara di tingkat
kabupaten/kota. Dalam suatu masyarakat demokratis, rakyat berperan tidak untuk
memerintah atau menjalankan keputusan–keputusan politik. Namun terdapat
pemilihan umum yang berperan untuk menghasilkan suatu pemerintah atau suatu
badan penengah lainnya yang pada gilirannya menghasilkan suatu eksekutif
nasional dan pemerintah.33
Terkait dengan UU ini saat ini sedang hangat diperbincangkan tentang
“Pemilihan Kepada Daerah oleh DPRD”. Jika dikaitkan dengan demokrasi yang
merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemahaman
32Supriyanto. 2008. Peraturan Pemilihan Kepala Daerah.33Tesis Sugiprawaty, Etnisitas, Primordialisme, Dan Jejaring Politik Di Sulawesi Selatan (Studi Pilkada Di Sulawesi Selatan Th 2007-2008), Hal. 10
22
sederhana yang dapat digambarkan atas sebuah demokrasi. Demokrasi ini
dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945), yaitu “kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang”.
Pemilihan kepala daerah merupakan rekruitmen politik yaitu penyeleksian
rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah seperti
pemilihan gubernur, dan wakil gubernur.34 Pilkada merupakan salah satu kegiatan
yang nilainya equivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Terjadi perubahan
terkait perubahan dari Pilgub menjadi Pikada dikarenakan konsep otonomi daerah
yang dijelaskan pada semangat desentralisasi, sejak tahun 2005 Pemilu Kepala
Daerah dilaksanakan secara langsung (Pemilukada/Pilkada). Semangat
dilaksanakannya Pilkada adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung
(perwakilan) di era sebelumnya, dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan
rakyat (pemilih). Melalui Pilkada, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk
memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya,
tanpa perantara, dalam memilih Kepala Daerah.
. Secara ideal tujuan dari dilakukannya Pilkada adalah untuk mempercepat
konsolidasi demokrasi di Republik ini. Selain itu juga untuk mempercepat
terciptanya good governance karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses
pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bukti dari telah berjalannya
34 Joko J. Prihatmoko.2005.Pemilihan Kepala Daerah Langsung: filosofi,sistem,dan problema penerapan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 203
23
program desentralisasi. Daerah telah memiliki otonomi untuk mengatur dirinya
sendiri , bahkan otonomi ini telah sampai pada taraf otonomi individu .
Selain semangat tersebut, sejumlah argumentasi dan asumsi yang
memperkuat pentingnya Pilkada adalah: Pertama, dengan Pilkada dimungkinkan
untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki kualitas dan akuntabilitas.
Kedua, Pilkada perlu dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik dan
efektivitas pemerintahan di tingkat lokal. Ketiga, dengan Pilkada terbuka
kemungkinan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional karena makin
terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari
bawah dan/atau daerah.
2.3 Gagasan Politik (Konsep Politik)
Konsep politik lahir dalam pikiran (mind) manusia dan bersifat abstrak.
Konsep digunakan dalam menyusun generalisasi abstrak mengenai beberapa
phenomena, yang disebut sebagai teori. Berdasarkan pengertiannya, teori politik
bisa diakatakan sebagai bahasan dan generalisasi dari phenomena yang bersifat
politik.
Menurut Thomas P. Jenkin dalam The Study of Political Theory, teori
politik dibedakan menjadi dua, yaitu :
a) Norms for political behavior, yaitu teori-teori yang mempunyai dasar
moril dan norma-norma politik. Teori ini dinamakan valuational
(mengandung nilai). Yang termasuk golongan antara lain filsafat politk,
teori politik sistematis, ideologi, dan sebagainya.
24
b) Teori-teori politik yang menggambarkan dan membahas phenomena dan
fakta-fakta politk dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai
(non valuational), atau biasa dipakai istilah “value free” (bebas nilai).
Biasanya bersifat deskriptif dan berusaha membahas fakta-fakta politk
sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam
generalisasi-generalisasi.35
Teori-teori dasar politik dibagi menjadi tiga golongan :
1. Filsafat politik (political philosophy)
Yaitu mencari penjelasan berdasarkan ratio. Pokok pikiran dari filsafat
politik ialah persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta harus
dipecahkan dulu sebelum persoalan-persoalan politik yang dialami oleh tokoh
polittik tersebut.
2. Teori politik sistematis (systematic political theory)
Yaitu mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim
diterima pada masanya. Dengan kata lain teori ini hanya mencoba merealisasikan
norma-norma dalam suatu program politk.
3. Ideologi politik (political ideology)
Yaitu himpunan nilai-nilai, ide, norma, kepercayaan dan keyakinan, yang
dimiliki seorang atau sekelompok orang, atas dasar mana dia menentukan
sikapnya terhadap kejadian dan problema politk yang dihadapinya dan yang
menentukan tingkah lakunya.
2.3.1 Teori Pemasaran Politik
35Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,hal. 43
25
Di masa modernisasi dan globalisasi seperti sekarang ini, pemasaran
politik sudah menjadi elemen yang sudah tidak lagi bisa di lupakan.
Permasalahannya terletak pada sampai dimana kemampuan partai politik dan para
politisi membuat sebuah konsep pemasaran politik yang baik dan efektif. Secara
dinamis struktur masyarakat telah banyak mengalami perubahan. Masyarakat
telah berubah menjadi masyarakat yang mandiri, menginginkan transparansi,
memiliki mobilitas yang tinggi, serta memiliki peluang untuk berkomunikasi dan
mendapatkan informasi dengan cepat dan biaya yang terjangkau.
Keefektifan pemasaran politik ditandai dengan kemampuan merumuskan
satu fokus masalah dan sasaran yang akan dituju oleh partai poltik dan politisi.
Pengenalan akan konstituen dan simpatisan harus secara cermat dilakukan serta
tidak lupa juga selalu melihat dan mengamati apa saja yang dilakukan oleh para
saingan politiknya. Dengan demikian perumusan akan citra target yang diinginkan
dan pembidikan target yang fokus akan dengan mudah dilakukan. Pengenalan
akan karakter masyarakat yang dijadikan target politik harus dengan cermat
dilakukan agar komunikasi politik yang sedang dijalankan dengan mudah
dimengerti oleh masyarakat tersebut. Misalnya apabila masyarakat targetannya
adalah petani maka tema komunikasi politik yang di usung adalah soal pertanian,
dan sebagainya. Dan untuk meyakinkan mereka akan produk politik yang mereka
pilih, tentu saja partai politik tidak cukup melakukan kampanyenya hanya pada
saat mendekati pemilu saja, melainkan harus permanen dan berkesinambungan.
Seperti marketing politik sebagai konsep permanen yang harus dilakukan terus-
26
menerus oleh sebuah partai politik atau kontestan dalam membangun kepercayaan
dan image publik.36
Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman bentuk-bentuk
pemasaran politik juga mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Ada 3
(tiga) komponen yang mempengaruhi bentuk-bentuk pemasaran politik, yaitu
terdiri dari:
1. Bentuk Tradisional
Dalam pemasaran politik tradisional dapat dibagi menjadi 2 (dua)
komponen. Dimana komponen-komponen tersebut adalah :
a) Bentuk Interaktif
Bentuk interaktif ini dianggap paling sering dilakukan oleh para
calon yang akan merebut kursi kekuasaan politik dalam pemilu. Para calon
atau para politisi dapat bertemu langsung atau bertatap muka kepada
masyarakat sehingga dapat menyampaikan visi dan misi secara langsung
dengan cara berkomunikasi dihadapan para masyarakat pendukung.
“bertemu langsung atau face to face” adalah metode yang memiliki
kekuatan untuk meciptakan citra positif para calon di mata para
masyarakat. Namun bentuk interaktif ini memiliki kelemahan. Kelemahan
bentuk interaktif ini terletak pada keterbatasan jumlah masyarakat untuk
melakukan interaksi langsung dengan para politisi atau calon serta
keterbatasan waktu para politisi atau calon dalam mengkampanyekan visi
36 Firmanzah Ph.D. 2008. Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hal. 156
27
dan misi mereka kepada target yang kecil (narrow target) dan target luas
(wide target).
b) Bentuk Non Interaktif (berjalan tidak langsung)
Yang membedakan bentuk interaksi langsung diatas dengan bentuk
interaktif tidak langsung ini terletak pada masalah feedback. Jika interaksi
langsung seperti yang telah dijelaskan diatas memerlukan feedback dari
masyarakat maka bentuk interaksi tidak langsung ini tidak memerlukan
feedback. Cara yang ditempuh politisi atau calon dalam bentuk ini adalah
melalui media “format kecil” misalnya poster, spanduk, billboard, papan
reklame, baliho, dan sebagainya. Media format kecil ini hanya sekedar
bentuk komunikasi namun yang terpenting muatan konsep komunikasi
yang terkandung didalamnya, terutama konsep tersebut harus mampu
mewakili maksud produsen mempublikasikan produknya sehingga konsep
tersebut dapat dipahami oleh khalayak. Namun perlu disadari media
format kecil ini senantiasa mengemas informasi yang berbeda dengan
kenyataan bahkan sampai memanipulasi informasi yang di transfer
sehingga sering tercipta “lebih indah” dari warna aslinya.
2. Bentuk Audiovisul
Media atau medium dalam ilmu komunikasi sering disebut sebagai sarana
pengiriman pesan (tools message sender) atau dengan kata lain sebagai sarana
komunikasi (communication chanel). Seiring dengan revolusi teknologi informasi,
komunikasi politik era digital saat ini adalah wujud dari kehidupan politik
informasional. Hal ini disebabkan karena cara yang sangat berbeda jika
28
dibandingkan dengan politik pada masa lalu yang lebih menggunakan cara-cara
yang konvensional. Era digital mampu membawa budaya politik berpindah dari
cara-cara manual menjadi ajang pertukaran nilai pesan melalui media, baik
konvensional maupun media baru. Contoh dalam hal kampanye, mengumpulkan
massa di suatu tempat terbuka bukan lagi cara dominan, akan tetapi telah berubah
menjadi kampanye melalui televisi. Media massa bertujuan menyampaikan pesan
beraneka ragam daan aktual tentang lingkungan sosial politik. Media pada
prinsipnya merupakan saluran untuk mengatakan gagasan atau ide, isi dan
kesadaran manusia. Media yang menyalurkan gambar hidup dan dapat ditangkap
oleh mata dan telinga sekaligus dinamakan the audio visual media. Media ini
terdiri dari film, video, televisi.
3. Kemunculan/Perkembangan Internet
Dalam komunikasi politik semua bentuk media (baik old media maupun
new media) dapat digunakan karena tujuan utama komunikasi poltik adalah
membentuk pendapat umum dan mempengaruhi sikap khalayak dalam masa-masa
pemilihan umum. Komunikator politik harus cermat dalam memilih bentuk media
karrena media mempunyai kekuatan ditengah masyarakat.37 Perkembangan
teknologi menghasilkan kemudahan akses kepada siapa saja termasuk didalam
proses kampanye dan demokrasi. Kemunculan teknologi baru sebagai media
komunikasi difokuskan pada internet. Di era digital seperti sekarang ini, sektor
politik pun mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan internet, proses
37 Pawito. 2009. Komunikasi Politik:Media Massa dan Kampanye Pemilihan . Jogjakarta : Jalasutra, Hal.104
29
membuat keputusan akan lebih mudah dijalankan dimana setiap individu
mempunyai hak yang sama dan dapat berkomunikasi secara tatap muka.
Melalui internet komunikasi politik dapat dilakukan dengan menyertakan
jutaan orang dari seluruh dunia tanpa adanya hubungan yang bersifat pribadi.
Khalayak yang tercipta oleh internet merupakan masyarakat yang terbentuk dari
jaringan computer yang disebut dengan masyarakat maya (cyber space).
Kehadiran internet mendorong retorika, propaganda, kampanye, public relation
politik berkembang lebih pesat lagi. Keunggulan internet yang tidak dimiliki oleh
media yang lain yaitu kecepatan akses yang tidak memiliki delay effect dalam arti
segala peristiwa yang terjadi dapat diakses secara langsung, cepat, dan pada waktu
itu juga. Namun dibeberapa negara berkembang seperti Indonesia akses internet
ini masih hanya bisa digunakan oleh golongan masyarakat tertentu khususnya
masyarakat golongan menengah keatas. Mudahnya akses internet sampai ke
ruang-ruang kerja induvidu dapat dimanfaatkan untuk pembentukan opini publik.
Segala isu dapat terbuka dan bebas ditransfer melalui internet takpula ketinggalan
aktivitas marketing politik pun telah menggunakan teknologi ini untuk perekrutan,
komunikasi, transfer ide dan gagasan, publikasi, iklan, dan polling politik.
Dapat disimpulkan bahwa bentuk tradisional, bentuk audiovisual, dan
perkembangan internet telah memberikan dampak positif bagi pendidikan
masyarakat terutama dalam pengetahuan berpolitik.
2.3.2 Teori Citra Politik
Salah satu konsekuensi kognitif dari komunikasi politik yang sangat
penting adalah terbentuknya citra politik yang baik bagi khalayak terhadap
30
politikus atau pemimpin politik atau partai politiknya. Citra politik juga dapat
terbentuk dari proses pembelajaran politik ataupun juga sosialisasi politik yang
berlangsung terus-menerus.
Citra politik terbentuk atau terbangun dari informasi yang kita terima baik
langsung maupun melalui media politik termasuk media massa. Citra politik
sendiri dapat diartikan sebagai gambaran diri yang ingin diciptakan seorang tokoh
masyarakat.
Citra politik tersusun melalui persepsi yang bermakna tentang gejala
politik, yang kemudian memaknai gejala itu dengan nilai, kepercayaan dan
pengharapan yang berangkat dari pendapat pribadi kemudian dikembangkan
menjadi pendapat umum.
Pemilihan wakil rakyat dan kepala daerah secara langsung telah membuat
semakin pentingnya citra seorang figur maupun sebuah partai di mata
konstituennya. Kandidat yang akan bertarung akan berusaha semaksimal mungkin
membangun citra politiknya di masyarakat, baik melalui media perantara atau
terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat.
Menurut Piliang, pencitraan politik adalah sesuatu yang tampak oleh indra
tapi tidak memiliki eksistensi substansial karena ketertutupan realitas.
Ketertutupan substansi tersebut jika berjalan terus-menerus akan menghasilkan
implikasi yang kurang baik bagi sistem politik, karena popularitas seorang tokoh
atau institusi politik tidak berpijak pada kualitas politik yang sesungguhnya.38
Citra politik ini sangat berpengaruh terhadap popularitas seseorang atau
sebuah institusi dalam hal ini partai, dimana jika citra seseorang atau partai baik,
38Pahmi S.Y. 2010. Politik Pencitraan. Jakarta : Gaung Persada Press,hal. 7
31
maka meningkat pula popularitasnya, dalam hal ini semakin baik citra partai
tersebut, maka akan semakin banyak yang menyukai dan mendukung partai
tersebut. sebaliknya, citra kepopuleran dan simbol yang diciptakan akan jatuh
bilamana mendapat serangan politik dari figur maupun partai. Simbol-smbol yang
dibangun akan melemah jika telah hadir kekuatan baru yang mampu menandingi
kekuatan yang telah dikonstruksi.
Dalam hal ini media massa sangat berpengaruh dalam pembentukan citra
politik atau membentuk persepsi politik khalayak. Berita politik tentang tokoh
politik, partai politik, dan kebijakan politik dapat menimbulkan penafsiran yang
berbeda dan citra politik yang berbeda bagi masing-masing orang. Itulah sebabnya
citra politik diartikan sebagai gambaran seseorang tentang realitas politik yang
tidak harus sesuai dengan yang sebenarnya.
Lee Loevinger dalam Anwar Arifin, menyajikan teori komunikasi massa
yang disebut sebagai reflective-projective theory. Asumsi dasar teori ini bahwa :
“Media massa adalah cermin masyarakat yang merefleksikan suatu citra yang
menimbulkan banyak tafsiran. Justru itu, setiap orang dapat memproyeksikan diri
dan citranya. Media massa mencerminkan citra masyarakat dan sebaliknya
khalayak memproyeksikan citranya pada penyajian media massa.”39
Citra politik juga berkaitan dengan sosialisasi politik. Karena citra politik
terbentuk melalui proses pembelajaran politik, baik secara langsung maupun
pengalaman empirik. Sosialisasi politik yang dapat mendorong terbentuknya citra
politik dapat mendorong seseorang atau institusi mengambil peran dalam politik
dengan berbagai cara.
39 Lee Loevinger dalam Anwar Arifin. Komunikasi Politik, 2006. Hal. 110-111
32
2.4 Kekuasaan
Di dalam ilmu politik dikenal istilah “kekuasaan” sebagai suatu definisi
dan konsep pokok dari ilmu politik. Keduanya melekat bersamaan dan sering kali
dalam pembahasan tertentu, masing-masing darinya tidak bisa berdiri sendiri.
Konsep kekuasaan ini dilihat sebagai hubungan antara dua atau lebih kesatuan,
sekurang-kurangnya terdapat dua pihak (pihak menguasai dan pihak dikuasai)
untuk keberlangsungan kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan tersebut
memiliki sifat hubungan relasional.
Merujuk pada definisinya, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau
sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok
lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan
dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan tersebut. Pelaku dari praktek
kekuasaan meliputi individu, sekelompok orang, atau suatu kolektifitas.40
Kemampuan seseorang atau sekelompok orang tersebut diakui secara
sadar maupun tidak sadar, secara terpaksa maupun sukarela oleh yang
mengikutinya. Fenomena kekuasaan ini sering kali kita lihat contoh nyatanya
dalam kehidupan sehari-hari, sangat dekat dengan kita, sehingga fenomena
kekuasaan ini menjadi hal yang sangat biasa tanpa kita sadari, bahkan dalam
kehidupan kita berkeluarga pada saat terjadinya interaksi antar sesama anggota
keluarga.
Kekuasaan tidak disandang atau datang begitu saja kepada seseorang
ataupun kelompok, terdapat asal-muasal hadirnya kekuasaan sehingga melekat
pada diri seseorang. Sumber kekuasaan tersebut beraneka ragam bentuknya, yang
40Ibid hal.64
33
nantinya ikut mempengaruhi bentuk relasi antara orang yang berkuasa dengan
yang dikuasai. Sumber kekuasaan seseorang atau kelompok tersebut terdapat
dalam berbagai segi. Dapat bersumber pada fisik, sumber daya ekonomi, keahlian,
normatif, dan personal.41
2.5 Pengaruh Politik
Berhubungan erat dengan masalah kekuasaan adalah pengaruh (influence),
sehingga sering dikatakan bahwa pengaruh adalah bentuk lunak dari kekuasaan,
atau sebaliknya pengaruh sebagai konsep pokok dan kekuasaan sebagai bentuk
khususnya.42 Dalam hal ini biasanya seseorang yang memiliki kekuasaan juga
mempunyai pengaruh di dalam maupun di luar bidang kekuasaannya. Tetapi tidak
semua orang yang mempunyai kekuasaan yang sama, mempunyai pengaruh yang
sama besarnya karena masalah pengaruh berkaitan dengan pribadi seseorang yang
memegang kekuasaan.
Tidak sedikit yang menganggap bahwa antara kekuasaan dan pengaruh
adalah sama. Sampai akhirnya beberapa ahli menguraikan keduanya berdasarkan
pendapat apakah kekuasaan dan pengaruh merupakan dua konsep yang berbeda
atau salah satu diantaranya merupakan konsep pokok dan yang lainnya merupakan
bentuk khususnya.
Norman Barry, seorang ahli, menyatakan bahwa pengaruh adalah suatu
tipe kekuasaan, yang jika seorang dipengaruhi agar bertindak dengan cara
tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman
41Andrain dikutip dari Lili Romli dan Taftazani. Demokrasi Lokal dan Pemilukada. Jurnal Demokrasi dan Ham, 2006. Hal. 9 42Miriam Budiardjo,Op Cit
34
sanksi terbuka bukan merupakan motivasi pendorongnya. Dengan demikian, dapat
dikatakan pengaruh tidak bersifat terikat untuk mencapai sebuah tujuan.
Sedangkan Robert Dahl melihat kekuasaan sebagai konsep pokok dan
mengatakan: “A mempunyai pengaruh atas B sejauh ia dapat menyebabkan B
untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak akan B lakukan.”43
Pengaruh biasanya bukan faktor satu-satunya yang menentukan tindakan
pelakunya, dan masih bersaing dengan faktor lainnya. Bagi pelaku masih ada
faktor lain yang menentukannya bertindak. Walaupun pengaruh sering kurang
efektif dibandingkan kekuasaan, pengaruh lebih unggul karena terkadang ia
memiliki unsur psikologis dan menyentuh hati, dan karena itu sering berhasil.
2.6 Teori Persuasi politik
Secara umum persuasi mengandung makna proses,usaha,dan tindakan
yang berorientasi pada tujuan. Makna itu tercermin dari pengertian atau definisi
persuasi yang dikemukakan oleh para ahli, seperti William J. McGuire, Carl J.
Hovland,Erwin P. Bettinghaus. Dan Talcott Parsons. William J. McGuire,
misalnya mengartikan persuasi adalah mengubah sikap dan perilaku orang dengan
menggunakan kata-kata lisan dan tertulis. Sedangkan, Carl J. Hovland
mengartikan persuasi adalah menanamkan opini baru. Persuasi sebagai usaha
terlihat dalam definisi Erwin P. Bettinghaus, yaitu usaha yang disadari untuk
mengubah sikap, kepercayaan,atau perilaku orang melalui transmisi pesan.
Sedangkan yang berorientasi tujuan seperti tampak dalam pengertian persuasi
Talcott Parsons, yaitu komunikasi yang bertujuan atau berkepentingan.44
43Ibid hal. 6744Dan Nimmo,Op Cit hal 119
35
Dari pengertian tersebut dapat disebutkan tiga karakteristik persuasi atau
proes persuasi, yaitu (1) melibatkan tujuan,(2) bersifat dialektis, (3) menimbulkan
respon atau tanggapan. Baik disengaja maupun tidak disengaja,persuasi tetap
melibatkan tujuan. Persuasi bersifat dialektis karena tidak sekedar imbauan atau
yang bersifat satu arah,tetapi keduanya saling mempersuasi sehingga terjadi
pertukaran simbol dan membentuk citra kolektif. Persuasi juga menimbulkan
tanggapan berupa tindakan yang berisi ungkapan opini yang merefleksikan
perubahan dalam perepsi ,kepercayaan ,nilai, dan pengharapan.
Bila pengertian dan karakteristik persuasi tersebut dikaitakan dengan
politik, pengertian persuasi politik adalah persuasi dalam pembicaraan politik.
Sebab, dalam pembicaraan politik secara sadar atau tidak sadar orang yang turut
serta dalam politik bertujuan membuat orang lain dengan cara yang mungkin tidak
akan dilakukannya jika tidak ada persuasi-mengubah persepsi,pikiran,perasaandan
pengharapan. Karena itu, Dan Nimmo mensyaratkan bahwa pembicaraan
pengaruh harus identik dengan saling memberi dan menerima diantara pihak-
pihak yang terlibat.45
Dilihat dari cara operasi dan medianya, persuasi dikategorikan menjadi
tiga yakni propaganda, periklanan, dan retorika.46
Persuasi propaganda
Propaganda adalah komunikasi yang ditujukan kepada suatu kelompok
terorgaanisasi. Propaganda ingin menciptakan partisipasi aktif atau pasif dalam
tindakan-tindakan suatu kelompok yang terdiri atas individu-individu yang
45Ibid hal. 12146Ibid hal. 123
36
dipersatukan secara psikologis melalui manipulasi psikologis dan digabungkan
didalam suatu organisasi.
Persuasi politik menggunakan iklan
Perbedaan persuasi politik menggunakan iklan dengan propaganda terletak
pada identifikasi pada suatu kelompok. Jika propaganda ditujukan pada individu
sebagai anggota kelompok persuasi politik melalui iklan adalah persuasi ditujukan
pada masyarakat sebagai individu tunggal yang independen
Persuasi politik menggunakan retorika
Perbedaan penting antara retorika dengan dua bentuk persuasi yang
disebut sebelumnya terletak pada alur aliran pesan. Jika iklan dan propaganda
adalah komunikasi satuarah dimana orang yang dipersuasi tidak membalas
mempersuasi persuader maka retorika adalah komunikasi dua arah. Dimana
komunikaan dan khalayaknya saling bertukarperan sebagai komunikator dan
saling mempersuasi satu sama lain.
2.7 Teori Trias Politica Monstesquieu
Teori teori dalam Trias Politika di dasari dengan teori fungsi legislatif,
fungsi eksekutif, fungsi yudikatif baik teori oleh Locke maupun Montesqiueu.
1. Lembaga Legislatif
Dilihat dari kata Legislate yang bermakna lembaga yang bertugas
membuat undang-undang. Namun tidak hanya sebatas membuat undang-undang,
melainkan juga merupakan wakil rakyat atau badan parlemen. Pernyataan ini
didasari oleh teori kedaulatan rakyat yaitu teori yang bertentangan dengan teori
37
monarki dan absolutisem. Jadi hakikatnya badan legislatif digunakan untuk
mencegah terjadinya tindakan sikap absolut dari pemerintah pusat atau presiden.
2. Lembaga Eksekutif
Secara umum arti lembaga eksekutif adalah pelaksanaan pemerintah yang
dikepalai oleh presiden yang dibantu pejabat, pegawai negeri, baik sipil maupun
militer. Sedangkan wewenang menurut Miriam Budiardjo mencangkup beberapa
bidang:
a. Diplomatik: menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan
negara-negara lainnya.
b. Administratif: melaksanakan peraturan serta perundang-undangan
dalam administrasi negara.
c. Militer: mengatur angkatan bersenjata, menjaga keamanan negara
dan melakukan perang bila di dalam keadaan yang mendukung.
3. Lembaga Yudikatif
Lembaga ini merupakan lembaga ketiga dari tatanan politik Trias Politica
yang berfungsi mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas
hukum yang berlaku pada negara tersebut. Fungsi Lembaga Yudikatif adalah
sebagai alat penegakan hukum, penyelesaian penyelisihan, hak menguji apakah
peraturan hukum sesuai atau tudak dengan UUD dan landasan Pancasila, serta
sebagai hak penguji material.47
2.8 Konsep Pemikiran
47Miriam Budiardjo,Op Cit hal 151 Komunikasi Politik JB
38
(Sumber : peneliti 2015)
2.9 Kerangka Pemikiran
Didasari oleh semakin intensnya komunikasi yang dilakukan seorang
sosok/tokoh dalam masa menjelang kampanye politik, mulai dari bagaimana pola
komunikasi politik Mulyadi Jayabaya menjelang pilkada Banten 2017. Untuk itu
peneliti mengerucutkan menjadi sebuah kerangka berpikir penelitian sebagai
bentuk sinkronisasi pemikiran agar mempermudah peneliti dalam menjalankan
penelitian.
Wawancara
Sasaran Politik JB
Saluran atau Media Politik
JB
Pengaruh Komunikasi
Politik JB
Pesan Politik JB
JB Sebagai Komunikator
Politik
Unsur PolitikMenurut Cangara
Komunikasi Politik
Komunikator Pesan Komunikan Efek
39
(Sumber : peneliti 2015)
2.10. Penelitian Sebelumnya
Terdapat penelitian lain yang dianggap relevan dan ada keterkaitan dengan
penelitian yang dilakukan peneliti. Terutama penelitian “Strategi Komunikasi
Politik dalam Pilkada (Studi Kasus Strategi Pemenangan Pasangan Ratu Atut dan
Rano Karno dalam memenangkan Pilkada Banten 2011)”tersebut sama-sama
meneliti tentang bagaimana komunikasi politik berpengaruh dalam suatu
pemilihan umum atau pilkada. Kemiripan suatu penelitian pasti ada namun
Wawancara
Gagasan Politik
Teori Pemasaran Politik Teori citra Politik
40
tujuan dari suatu penelitian pasti berbeda. Oleh karena itu tampilan penjelasan
dari ketiga penelitian ini dimaksudkan untuk membandingkan dengan penelitian
saya dan juga sebagai bahan pembelajaran sekaligus melengkapi dari penelitian
sebelumnya.
No Item Muhamad Rosit
Unversitas Indonesia
Trami Vidya Veliyanti
Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa
Anita M Dasyo
Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa
1 Judul Strategi Komunikasi
Politik dalam Pilkada
(Studi Kasus Strategi
Pemenangan Pasangan
Ratu Atut dan Rano
Karno dalam
Strategi Komunikasi
Politik Dalam
Memenuhi Kuota 30 %
Keterwakilan
Perempuan Di
Bagaimana
Komunikasi
PolitikMulyadi
Jayabaya
Menjelang
Pemilihan Kepala
41
memenangkan Pilkada
Banten 2011)
Parlemen Daerah Banten
2017
2 Tahun 2012 2013 2015
3 Tujuan
Penelitian
Mengetahui dan
menganalisa strategi
komunikasi politik
yang dilakukan
pasangan Ratu Atut
Chosiyah dan Ran
Karno untuk
mendapatkan
dukungan
dalamPilkada Banten
2011
Mengetahui strategi
yang digunakan oleh
kaukus perempuan
politik indonesia kota
Serang dalam
memenuhi kuota 30%
keterwakilan
perempuan di
parlemen,serta apa saja
faktor-faktor
penghambat
keterwakilan
perempuan di parlemen.
Mengetahui
Komunikasi
PolitikMulyadi
Jayabaya
Menjelang
Pemilihan Kepala
Daerah Banten
2017
4
4
Teori Feminism
5
5
Metode/
Paradigma
Kualitatif / interpretif Kualitatif
/konstruktivistis
Kualitatif /
Fenomenologi
6
6
Hipotesis
(kuantitatif)
- - -
7
7
Hasil
Penelitian/
kesimpulan
Strategi komunikasi
politik yang membuat
pasangan Ratu Atut
Chosiyah dan Rano
Karno memenangkan
Pilkada Banten 2011
diantara lain Ratu Atut
Bahwa strategi yang
digunakan oleh kaukus
Perempuan Politik
Indonesia Kota Serang
adalah
komunikasi,proaganda,
mengadvoksi,sosialisasi
42
masih merawat tim
suksesnya dengan
baik,di dukung oleh
11 partai parlemen
dan 22 partai non
parlemen,disampin
mempunyai
popularitas dan
elektabilitas tinggi,ia
juga menggunakan
faktor ketokohan dan
jaringan politiknya
yang kuat dan kokoh.
poltik,strategi media,
strategi pesan
8
8
Persamaan Kesamaan peneliian
terletak pada
pembahasan
komunikasi politik,
fungsi komunikasi
politik
Kesamaan penelitian
terletak pada
pembahasan komunikai
politik
9 Perbedaan Penelitian ini lebih ke
strategi komunikasi
politiknya , dan sudah
jelas masuk ke dalam
bursa pilkada ,pada
penelitian ini
wawancara nya
terhadap pihak terkait
bukan langsung
terhadap informan
utama
Dalam penelitian ini
perbedaan penelitin ada
pada komunikasi politik
yang diangkat
10 Kritik Kurangnya teori Kurang nya penjelasan
43
dalam skripsi ini sumber ahli dari
beberapa sumber buku
11 Sumber http://lib.ui.ac.id Perpustakaan FISIP
Untirta
BAB III
Metodologi Penelitian
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif
deksriptif, dimana menurut Sugiyono bahwa: “penelitian kualitatif hanya
memaparkan sebuah fenomena dan tidak mencari atau menjalaskan hubungan,
tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Metode penelitian ini muncul
karena adanya situasi yang memandang suatu realitas/fenomena, metode
44
penelitian ini sering disebut metode naturalistic karena penelitiannya dilakukan
pada kondisi yang alamiah (natural setting)”. 48
Penelitian tentang Komunikasi Politik Mulyadi Jayabaya menjelang
Pemilihan Kepala Daerah Banten 2017 ini berusaha untuk memaparkan gambaran
akan fenomena yang terjadi tanpa perlu melakukan hipotesis atau membuat
perkiraan awal penelitian, penelitian berusaha menemukan kebenaran dengan
mencari informasi secara mendalam dan jelas.
Penelitian dengan menggunakan riset kualitatif deskriptif bertujuan
membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan
sifat-sifat objek tertentu.49
Menurut Sugiyono, bila dilihat dari level of explanation penelitian kualitatif
bisa menghasilkan informasi yang deskriptif yaitu memberikan gambaran yang
menyeluruh dan jelas terhadap situasi sosial yang diteliti.50 Jadi metode deskriptif
dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini hanyalah menjelaskan situasi atau
peristiwa yang diteliti dalam penelitian ini, tidak mencari atau menjelaskan
hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.
Metode deskriptif adalah suatu metode yang lebih mengutamakan pada
pencarian teori, bukan menguji teori. Metode deskriptif bertujuan untuk
mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dan
perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu tetapi
48Sugiyono .2008.Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatifdan R&D.Bandung : Alfabeta. hal 5149Rachmat Kriyantono.2006. Teknik Praktis Riset komunikasi. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hal 67.50Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. Hal 21.
45
diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi
fokus penelitian ini.
Paradigma adalah basis kepercayaan utama dari sistem berpikir; basis dari
ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dalam pandangan filosof, paradigma
merupakan pandangan awal yang membedakan, memperjelas dan mempertajam
orientasi berpikir seseorang. Hal ini membawa konsekuensi praktis terhadap
prilaku, cara berpikir, intepretasi dan kebijakan dalam pemilihan masalah.
Paradigma memberi representasi dasar yang sederhana dari informasi pandangan
yang kompleks sehingga orang dapat memilih untuk bersikap atau mengambil
keputusan.
Paradigma menurut Kuhn didefinisikan sebagai suatu cara pandang, nilai-
nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan sesuatu masalah, yang
dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu.51
Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan paradigma
fenomenologi. Menurut Lexy Moleong dalam buku Metode Penelitian Kualitatif,
menyatakan : “Fenomenologi merupakan pandangan berpikir yang menekankan
pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-
interpretasi dunia”.52
Dengan proses tersebut peneliti melaporkan hasil lapangan yang diperoleh,
fenomenologi ini mengamati obyeknya, menjelajahi, dan menemukan wawasan-
wawasan sepanjang proses penelitian lebih jauh dan lebih dalam tentang
komunikasi politik Mulyadi Jayabaya menjelang Pilkada Banten 2017.
51 Djaman Satori & Aan Komariah. 2010. Metodelogi Penelitian Kualitatif.Bandung: Alfabeta. Hal 9.52Ibid. Hal : 15
46
Creswell (1998) lebih jauh menjelaskan bahwa secara filosofis
fenomenologi berasal dari pemikiran Edmund Husserl (1859) yang kemudian
dilanjutkan pemikirannya oleh Heidegger, Satre, dan Merlau-Ponty, dan
digunakan sebagai suatu landasan pemikiran untuk melakukan penelitian pada
bidang ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia.53
Dalam penelitian ini fenomenologi karena tema penelitian ini berhubungan
dengan Pilkada dimana menjelang Pilkada Banten maka ada fenomena dalam
proses tersebut dalam hal ini fenoemenologi menurut Hussel merupakan sebuah
metode dalam memperoleh suatu fakta yang didasari oleh sumber peneliti
sehingga dapat ditarik kesimpulan yang didasari oleh aspek pengetahuan dan
pengalaman Objek semata, Untuk itu peneliti tertarik mengangkat salah satu sosok
Mulyadi Jayabaya sebagai objek penelitian karena berindikasi menjadi bakal
calon dalam Pilkada Banten 2017 nanti.
3.2 Subjek dan Informan Penelitian
3.2.1 Subjek Penelitian
Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh
spadley dinamakan “Social Situation” atau sosial yang terdiri atas tiga elemen,
yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktifitas (activity) yang berinteraksi
secara sinergis. Situasi sosial tersebut, dapat dinyatakan sebagai objek penelitian
yang ingin diketahui “apa yang terjadi” didalamnya.54
Pada penelitian ini, subjeknya adalah seorang sosok yang mempunyai
pengaruh besar pada suatu daerah, yang pasti melakukan komunikasi
53Engkus Kuswarno. 2006. Tradisi Fenomenologi pada Penelitian Komunikasi Kualitatif: Sebuah Pengalaman Akademis. MediaTor, Vol.7, No.1, Juni 200654Sugiyono.2008,Op Cit hal 215-216.
47
politik ,ketika menjelang Pemilihan Kepala Daerah di daerah Banten . Beliau
merupakan sosok yang berpengaruh dalam peta perpolitikan di Banten.
3.2.2 Informan Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling.
Purposive sampling yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan
tertentu, menentukan subyek atau obyek sesuai dengan tujuan, menetapkan tempat
yang sudah ditentukan, contohnya orang tersebut dianggap paling mengerti
tentang subyek penelitian.55
Sampel sebagai sumber data hendaknya yang menjadi informan peneliti
memiliki kriteria sebagai berikut :56
1) Informan yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses
enkulturisasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga
dihayati
2) Informan tergolong masih sedang berkecimpung pada kegiatan yang
diteliti
3) Informan mempunyai waktu yang memadai untuk memberikan informasi
4) Informan tidak cendrung memberikan informasi hasil kemasannya sendiri.
Informan adalah orang-orang yang memberi informasi baik tentang dirinya
atau orang lain mengenai suatu kejadian kepada peneliti. Dalam buku Moleong
(2006) menjelaskan informan sebagai orang yang imanfaatkan untuk memberi
informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.57
55Sugiyono.2005,Op Cit. hal 5756Ibid57Lexy J. Moleong. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya, hal. 132
48
Karakteristik anggota informan lain sebagai informan digunakan dalam
penelitian ini adalah memiliki kriteria sebagai berikut :
1) Pria/wanita dengan usia yang tidak ditentukan
2) Warga Banten
3) Berwawasan mengenai ilmu politik
4) Masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang komunikasi politik
Mulyadi Jayabaya
5) Masyarakat yang mewakili birokrat, buruh, profesional, pemilih
pemula, petani, dan nelayan, media.
Dari kriteria diatas, peneliti menentukan informan penelitian sebagai
beriku :
1. H. Mulyadi Jayabaya, SE ( Tokoh yang diteliti )
Dalam hal ini orang tersebut, mampu menjelaskan permasalahan tentang
penelitian ini. informan yang dianggap tahu banyak memberikan informasi
dan jawaban yang dibutuhkan atas pertanyaan-pertanyaan atau masalah
penelitian dan yang mendukung penelitian ( memberi informasi paling
besar ).
2. Agus Sutisna (Dosen Latansa Mashiro) sebagai perwakilan Akademisi.
Dalam hal ini berkompeten dalam bidang politik dan mampu menjelaskan
permasalahan tentang penelitian ini.
3. H.A Ganif ( Direktur Tirtayasa Jasa Konsulindo ) sebagai perwakilan
Profesional. Dalam hal ini berkompeten dalam bidang politik dan mampu
menjelaskan permasalahan tentang penelitian ini.
49
4. Y. Hendayana Musalev yang merupakan Presidium Mahasiswa Pemuda
Peduli Pembangunan (MP3) Lebak, Ketua Umum Front Aksi Mahasiswa
Rakyat Banten (Fakrab), Badan Penasehat Kumala (BPK Kumala). Dalam
hal ini mampu menjelaskan permasalahan tentang penelitian ini sebagai
perwakilan aktivis.
5. H.M Sukira, B.Sc. Amd ( Ketua DPD I PDIP Provinsi Banten ) sebagai
perwakilan partai. Dalam hal ini mampu menjelaskan permasalahan
tentang penelitian ini.
6. H.Oong Syahroni yang merupakan ketua Kelompok Tani Nelayan
Andalan ( KTNA ) sebagai informan perwakilan petani dan nelayan.
Dalam hal ini mampu menjelaskan permasalahan tentang penelitian ini.
7. Drs. Syaifullah Saleh yang merupakan ASDA I Kabupaten Lebak sebagai
informan perwakilan PNS. Dalam hal ini mampu menjelaskan
permasalahan tentang penelitian ini.
8. Miyadi Suryadi yang merupakan Ketua Serikat Pekerja Merdeka Indonesia
Baru (GASPERMINDO BARU) sebagai informan perwakilan Buruh.
Dalam hal ini mampu menjelaskan permasalahan tentang penelitian ini.
9. Bintang Adhi Agung Pradana ( Mahasiwa Sastra Prancis Semester 2 UI ).
Sebagai informan perwakilan pemilih Pemula. Dalam hal ini mampu
menjelaskan permasalahan tentang penelitian ini.
10. Nana Sutisna Amdan ( Radar Tv ). Sebagai informan perwakilan media
Tv. Dalam hal ini mampu menjelaskan permasalahan tentang penelitian
ini.
50
11. Endang Mulyana ( Kabar Banten ). Sebagai informan perwakilan media
cetak. Dalam hal ini mampu menjelaskan permasalahan tentang penelitian
ini.
12. Deni Tarudin ( Banten Hits Media Online ). Sebagai informan perwakilan
media online. Dalam hal ini mampu menjelaskan permasalahan tentang
penelitian ini.
13. Eka Gunawan ( News Media Online ). Sebagai informan perwakilan
media online. Dalam hal ini mampu menjelaskan permasalahan tentang
penelitian ini.
14. H. Agus Sutisna, S.IP., M.Si sebagai perwakilan Konsultan Politik. Dalam
hal ini berkompeten dalam bidang politik dan mampu menjelaskan
permasalahan tentang penelitian ini
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Sebagai bentuk penunjang dari penelitian yang valid tidak hanya
berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, melainkan informasi-informasi dalam
bentuk data yang relevan dan dijadikan bahan-bahan penelitian untuk di analisis
pada akhirnya. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan, sebagai berikut:
1) Wawancara
Dalam penelitian perlu adanya data-data yang relevan untuk dijadikan
sebagai penunjang dalam penelitian yang berlangsung, salah satunya adalah
melalui wawancara.
51
Menurut Berger(2000:11) dalam buku Rachmat Kriyantoro, menyatakan
Wawancara adalah percakapan antara periset-seseorang yang berharap
mendapatkan informasi dan informan-seseorang uang diasumsikan mempunyai
informasi paling penting tentang suatu objek. Wawancara dibagi dua :
a. Wawancara dalam riset kualitatif, yang disebut sebagai wawancara
mendalam (depth interview)
b. Wawancara secara intensif (intensive interview) dan kebanyakan tak
berstruktur. Tujuannya untuk mendapatkan data kualitatif yang
mendalam.58
Wawancara atau Interview merupakan suatu cara yang dilakukan oleh
penulis untuk mendapatkan informasi secara detail mengenai berbagai hal yang
berhubungan dengan komunikasi politik Jayabaya. Kegiatan ini dilakukan dengan
melakukan Tanya jawab kepada beberapa narasumber atau informan. Dalam
pelaksanaan wawancara, pertanyaan pokok yang diajukan adalah mengenai
bagaimana komunikasi politik Jayabaya menjelang Pilkada Banten 2017 ?
Pelaksanaan wawancara dilakukan pada tahun 2015 ini menjelang
dilaksanakan nya Pilkada pada tahun 2017. Dalam pelaksanaan wawancara
peneliti menghampiri langsung narasumber masing-masing seperti kediaman
Mulyadi jayabaya di Jl. Raya Pandeglang Km. 7 Warunggunung Kabupaten
Lebak, Provinsi Banten. Tempat informan ahli dan pendukung dilaksanakan
secara kondisional.
Dalam penelitian ini maka jenis wawancara yang dilakukan dengan
menggunakan pedoman wawancara (interview guide). Jenis interview guide pada
58Rachmat Kriyantono,Op Cit. Hal 96
52
umumnya dimaksudkan untuk kepentingan wawancara yang lebih mendalam
dengan lebih memfokuskan pada persoalan-persoalan yang menjadi pokok dari
minat penelitian.59 Dalam metode ini, pewawancara biasanya menyiapkan
pertanyaan-pertanyaan singkat yang akan dikembangkan sesuai konteks dan
situasi wawancara. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah langkah-langkah
sistematis data yang masuk.
Pedoman wawancara biasanya tidak berisi pertanyaan-pertanyaan yang
mendetail, akan tetapi sekedar garis besar tentang data atau informasi yang ingin
didapatkan dari informan. Sehingga nanti dapat dikembangkan oleh pewawancara
ketika melakukan wawancara dengan narasumber.
2) Observasi atau Pengamatan
Penelitian dengan menggunakan metode observasi biasanya dilakukan
untuk melacak secara sistematis dan langsung gejala-gejala komunikasi terkait
dengan persoalan-persoalan sosial, politis, dan cultural masyarakat60. Observasi
yang dilakukan adalah bersifat non sistematis, artinya tidak menggunakan
instrumen atau alat pengamatan dalam mengamati aktivitas dan pelaksanaan
komunikasi politik Mulyadi Jayabaya menjelang Pilkada Banten 2017 .
3) Studi Pustaka
Memahami apa yang di teliti, maka upaya untuk menjadikan penelitian
tersebut baik. Perlu adanya materi-materi yang diperoleh dari pustaka-pustaka
lainnya.
59Parwito, 2008. Komunikasi Politik Media Massa dan Kampanye Pemilihan. Yogyakarta : Jalasutra, hal. 7060Parwito, 2007. Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : LKiS, hal. 111
53
Menurut J.Supranto dalam buku Rosadi Ruslan, mengemukakan
bahwa.Studi pustaka adalah “Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
materi data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-
bahan publikasi yang tersedia diperpustakaan” 61
Dengan hal ini, upaya penelitian yang dilakukan pun dapat menjadi baik
karena tidak hanya berdasarkan pemikiran sendiri selaku peneliti melainkan
pemikiran-pemikiran dan pendapat dari para ahli atau penulis lainnya. Sehingga
bisa dibandingkan serta referensi yang dapat memberikan arah kepada peneliti.
4) Penulusuran Data Online
Pada penelitian apapun bisa juga dalam pengumpulan data dilakukan
secara online atau media internet dengan mencari dan mengumpulkan informasi-
informasi berupa data-data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti
oleh peneliti.Diantaranya melalui alamat-alamat website seperti www.google.com,
jurnal-jurnal elektronik, berita-berita online dan lain-lain.
3.4 Teknik Analisa Data
Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak peneliti
melakukan kegiatan pra-lapangan sampai dengan selesainya penelitian.Analisis
data dilakukan secara terus-menerus tanpa henti sampai data tersebut bersifat
jenuh.
Menurut Bogdan & Biklen analisis data kualitatif dalam Moleong
Metodologi Penelitian Kualitatif adalah: ”upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan
61Rosady Ruslan. 2003. Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Hal : 31
54
yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang
dapat diceritakan kepada orang lain.”62
Data yang terkumpul harus diolah sedemikian rupa sehingga menjadi
informasi yang dapat digunakan dalam menjawab perumusan masalah yang
diteliti. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
Model interaktif dalam analisis data kualitatif dipakai untuk menganalisis data
selama dilapangan.63
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya
sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan
kepada yang lain.
Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dimana data yang
diperoleh akan dianalisis dan dikembangkan menjadi sebuah hipotesis atau asumsi
dasar. Kemudian data-data lain terus dikumpulkan dan ditarik kesimpulan.
Kesimpulan tersebut akan dapat memberikan suatu hasil akhir apakah asumsi
dasar penelitian yang telah dibuat sesuai dengan data yang ada atau tidak.
Analisis data menurut Miles & Huberman64
62Lexy J. Moleong,Op Cit. Hal 24863Ibid. Hal 249 64Sugiono. 2005,Op Cit. Hal 41
Data Reduction
Data DisplayData
Collection
Verification
55
Dapat dilihat bahwa pada prosesnya peneliti akan melakukan kegiatan
berulang-ulang secara terus-menerus. Ketiga hal utama itu tersebut merupakan
sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan
data. Ketiga kegiatan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Reduksi Data (Data Reduction)
Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber, tentunya akan
sangat banyak data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin lama peneliti berada di
lapangan, maka data yang didapatkan akan semakin kompleks dan rumit, sehingga
apabila tidak segera diolah akan dapat menyulitkan peneliti, oleh karena itu proses
analisis data pada tahap ini juga harus dilakukan. Untuk memperjelas data yang
didapatkan dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya,
maka dilakukan reduksi data.
Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang
muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data berlangsung
selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap ini juga akan
berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-
bagian). Proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian
tersusun lengkap.
56
Disinilah peneliti menyaring dan mengolah data hasil wawancara dan
observasi dengan narasumber. Dilakukan guna mendapatkan data yang akurat
sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu komunikasi politik Jayabaya
menjelang Pilkada Banten 2017
b. Penyajian Data ( Data Display)
Langkah penting selanjutnya dalam kegiatan analisis data kualitatif adalah
penyajian data.Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai
sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan
kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam sebuah penelitian kualitatif
penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan
antar kategori, flowchart dan sejenisnya.
c. Verifikasi / Penarikan Kesimpulan (Verification)
Langkah ketiga dalam tahapan analisis interaktif menurut Miles &
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.Dari permulaan
pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat
keteraturan, pola-pola dan menarik kesimpulan. Asumsi dasar dan kesimpulan
awal yang dikemukakan dimuka masih bersifat sementara, dan akan terus berubah
selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila
kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti (data) yang valid dan konsisten
yang peneliti temukan di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan
merupakan kesimpulan yang kredibel.
Untuk menganalisis data terkumpul sehingga diperoleh kesimpulan yang
valid , maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :
57
a. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data-data penelitian
menurut identifikasi masalah.
b. Mencari jawaban bagaimana komunikasi politik Jayabaya
menjelang Pilkada Banten 2017
c. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan, tentang
bagaimana komunikasi politik Jayabaya menjelang Pilkada
Banten 2017
3.4.1 Uji Validitas
Dalam penelitian kualitatif, terdapatnya data yang dapat dinyatakan valid
atau berbeda saat ditemukan di lapangan dan dilaporkan oleh peneliti. Data-data
tersebut dapat diukur dengan uji validitas melalui teknik Triangulasi. Menurut
Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,
menyatakan :
“Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai
pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan
berbagai waktu”.65
Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik
pengumpulan data, dan waktu. Sebagaimana uraiannya dibawah ini :
1. Triangulasi Sumber Data
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
Wawancara dengan melibatkan informan utama,ahli dan pendukung untuk
mendapatkan data yang kredibilitas.
65 Ibid. Hal :273
58
2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
Wawancara sebanyak dua kali demi ketepatan data, dan disesuaikan
dengan kesibukan para informan.
3. Triangulasi Waktu Pengumpulan Data
Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu dalam
rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan
wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang
berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan
secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.66
Wawancara di lakukan dengan waktu yang berbeda dengan waktu jeda
satu minggu dari wawancara pertama untuk menjaga konsistensi
narasumber.
3.5 Tempat dan Waktu Penelitian
3.5.1 Tempat Penelitian
Penelitian tentang ini akan dilaksanakan Dimana Informan utama tinggal,
yaitu bertempat di Jl. Raya Pandeglang Km. 7 Warunggunung Kabupaten Lebak,
Provinsi Banten,dan tempat informan ahli dan pendukung dilaksanakan secara
kondisional.
3.5.2 Waktu Penelitian
Adapun waktu pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:
66 Ibid. Hal : 274
59
Jadwal Penelitian
No KEGIATAN
Waktu Pelaksanaan
September 2014 – Maret 2015
Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar
1 Observasi awal
2 Pengajuan judul
3 Pengumpulan data
4 Penyusunan proposal
5 Seminar proposal
6 Revisi proposal
7 Observasi & Wawancara
8 Pengolahan dan
analisis data
9 Sidang skripsi
10 Revisi skripsi