Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL PT. Bina Balantak Utama

Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPLPT. Bina Balantak Utama

I. Identitas LP-PHPL :a. Nama LP-PHPL : PT. Global Resource Sertifikasib. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDNc. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpongd. Telp./Fax : 021-7562345e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; [email protected]

II. Identitas Auditee :a. Nama IUPHHK-HA : PT. Bina Balantak Utama (BBU)b. SK IUPHHK-HA : 365/Menhut-II/2011, tanggal 7 Juli 2011c. Luas Areal : 298.710 Had. Alamat Kantor Pusat : Wisma Idola Tunggal

Jalan Letjend S. Parman Kav. 67 Jakartae. Waktu Pelaksanaan : 21 – 30 September 2016

III. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan III:

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPL1. PRASYARAT1.1 Kepastian Kawasan

Pemegang Izin danPemegang HakPengelolaan

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal danadministrasi tata batas PT BBU masihlengkap sesuai dengan tingkat realisasitata batas yang telah dilakukan.Dokumen legal berupa tersedianya aktapendirian perusahaan danperubahannya serta SK IUPHHK-HA.Sedangkan dokumen administrasitata batas berupa tersedianyaDokumen Pedoman Tata Batas lama,BATB dan Laporan TBT, Pedomanatau Rencana Penataan BatasNo.85/KUH-2/IUPHHK-HA/2014.

BAIK

1.1.2 PT BBU belum menyelesaikan tatabatas di lapangan, namun ada upayauntuk merealisasikan tata batas temugelang dengan melakukan proses tatabatas berupa komunikasi denganinstansi dan pihak terkait hinggamempunyai kelengkapan dokumenproses tata batas berupa RencanaPenataan Batas No. 85/KUH-2/IUPHHK-HA/2014 tanggal 13 Oktober 2014. Pada

SEDANG


bulan September 2016, PT BBU akanmengikuti penataan batas dilapangan terkait pelaksanaan tatabatas yang dilakukan oleh PT.Mondialindo Setya Pratama terutamapada batas persekutuan sebelahTimur PT BBU yang merupakanrekonstruksi batas dari Laporan TBT No.628/1992.

1.1.3 Tidak ada konflik batas dalampemanfaatan areal. KeberadaanIUPHHK-HA PT BBU masih tetapmendapatkan pengakuan dari parapihak baik pemerintah pusat dandaerah, perusahaan lain yangberbatasan langsung dengan PT BBUdan masyarakat sekitar.

BAIK

1.1.4 Terdapat sedikit perubahan fungsikawasan hutan pada areal kerja PTBBU yaitu HP menjadi APL.Namunlokasi areal perubahan fungsi tersebuttidak berada pada blok URKT beberapatahun yang akan datang sehingga PTBBU belum melakukan perubahanperencanaan, kecuali pada pelaksanaantata batas sesuai rencana kegiatanpenataan batas dan pembuatanRKUPHHK-HA baru setelah habis masaberlakunya.

SEDANG

1.1.5 Terdapat bukti upaya PT BBUmelakukan pendataan penggunaankawasan di luar sektor kehutananberupa pendataan kebun/ladang danpemukiman masyarakat KampungSamorkena, Karfasia dan Burgena yangberada di beberapa lokasi kanan kirijalan utama, jalan cabang RKT 2013dan RKT 2014, jalan baru Samorkenadan jalan baru Samaro serta jalanmenuju Kampung Karfasia dengan luas± 20 ha dan telah melaporkan kepadaPemerintahan Distrik Apawer Hilirtembusan ke Distrik Pantai Barat danDinas Kehutanan Kabupaten Sarmi danada upaya pemegang izin untukmencegah penggunaan kawasan di luar

BAIK


sektor kehutanan tanpa izin.

1.2 Komitmen pemegangizin

1.2.1 Tersedia dokumen visi dan misiyang ditandatangani oleh DirekturUtama (Hunawan Widjayanto) danAgus Sutanto (Komisaris Utama) PTBBU. Rumusan visi dan misi tersebutlegal dan sesuai dengan kerangka PHL,yaitu memuat prinsip kelestarianproduksi, lingkungan dan sosial dengansegala komponen pendukungnyasecara berkelanjutan.

BAIK

1.2.2 PT BBU telah melaksanakan kegiatansosialisasi visi dan misi baik internalkaryawan (level pemegang izin)maupun kepada masyarakat kampungsekitar yang dibuktikan dengan beritaacara, daftar hadir dan fotodokumentasi sosialisasi. Sosialisasiinternal dilakukan secara formal dikantor Camp Produksi Km 14 dansosialisasi informal dilakukan berupapemasangan rumusan visi dan misiperusahaan pada tempat-tempatstrategis yang mudah dilihat dan dibacaseperti di Kantor Base Camp Muwar(ruang pertemuan dan ruang seluruhbidang), ruang geust house, depanCamp Binhut Km 11 dan depan CampProduksi Km 14. Sedangkan sosialisasikepada masyarakat kampung sekitardilakukan kepada masyarakat KampungBina, Murara, Airoran, Wamariri,Siantoa, Kusukwe, Weyen, Holmafen,Sewan dan Nisro.

BAIK

1.2.3 Terdapat implementasi PHL denganmelakukan upaya kegiatan pengelolaanhutan produksi secara berkelanjutansesuai dengan visi dan misi perusahaanyang telah ditetapkan. Namunbeberapa kegiatan belum tereliasasidan belum sesuai dengan visi dan misiperusahaan, yaitu antara lain penataanbatas areal kerja belum temu gelang,penataan kawasan lindung barusebagian terealisasi, realisasi

SEDANG


pelaksanaan kegiatan produksi danpembinaan hutan (luas dan kualitastanaman) belum mencapai 100%,jumlah dan kualifikasi personilDAMKARHUT yang tersedia masihkurang memenuhi, bukti-buktipelaksanaan kegiatan monitoring danevaluasi kegiatan kelola sosial sebagianmasih belum terdokumentasi denganbaik, sebagian pelaksana bidang litbangbelum mempunyai tenaga khusus yangberpengalaman dan alokasi danadibawah dari 59% dari kelola hutan yangseharusnya, kurang proporsional untukseluruh bidang kegiatan, realisasipendanaan walaupun lancar namuntidak sesuai dengan tata waktu danrealisasi anggaran yag ditanamkankembali ke hutan hanya mencapaisebesar 68,97%.

1.3 Jumlah dan kecukupantenaga profesionalbidang kehutanan padaseluruh tingkatan untukmendukungpemanfaatanimplementasipenelitian, pendidikandan latihan.

1.3.1 Keberadaan tenaga profesional dantenaga teknis kehutanan di PT BBUpada setiap bidang masih belummemenuhi ketentuan Dirjen PHPL No.P.16/PHPL-IPHH/2015 yaitu hanyamencapai 23,53% dan terdapat bidangpengelolaan hutan yang belum memilikiGANIS-PHPL yaitu GANIS-PHPL KURPET.

BURUK

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDMPT BBU adalah 55,56% dari rencanasesuai kebutuhan.

SEDANG

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan PT BBUtersedia lengkap. Dokumen tersebutantara lain Dokumen Kesepakatan KerjaBersama (KKB) Periode 01 Oktober 2014s/d 01 Oktober 2016 Oleh PT BBU,Struktur Organisasi dan Tugas PokokUnit Camp Pengusahaan Hutan PT BBU,Daftar Tenaga Kerja PT BBU PeriodeAgustus 2016, Surat Perjanjian Kerja(SPK) antara perusahaan dengakaryawan, Dokumen BPJS Kesehatandan Ketenagakerjaan, DokumenKebijakan K3, PSO-PSOKetenagkerjaan, Peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan

SEDANG


dan Surat Keputusan GubernurPapua No. 188.4/420/Tahun 2015tentang Upah Minimum dan UpahMinimum Sektoral Provinsi Papua Tahun2016.

1.4 Kapasitas danmekanisme untukperencanaanpelaksanaanpemantauan periodik,evaluasi dan penyajianumpan balik mengenaikemajuan pencapaian(kegiatan) IUPHHK –HA/RE/HT/PemegangHak Pengelolaan

1.4.1 Tersedia struktur organisasi dan jobdeskripsi. Struktur organisasi tersebuttelah memuat dan sesuai dengankerangka PHPL yaitu tersedia bagianatau unit kerja yang bertanggung jawabmenjamin terlaksananya kelestarianfungsi produksi, lingkungan/ekologi dansosial serta telah disahkan oleh GMOperasi II PT BBU.

BAIK

1.4.2 Perangkat SIM masih tersedia dandilengkapi tenaga pelaksana yangberpengalaman seperti tercantumdalam Daftar Tenaga Kerja PT BBU dandigambarkan pada struktur organisasi.Pelaksanaan SIM didukung perangkatpendukung SIM yang memadai danmasih berfungsi sebagaimana mestinya.

BAIK

1.4.3 Masih tersedia unit SPI/InspektoratPH dalam struktur organisasi yangdilengkapi personil sebagai auditor.Namun unit SPI/Inspektorat PH belumberjalan efektif untuk mengontrolseluruh tahapan kegiatan pengusahaanhutan karena laporan audit internalSPI/Inspektorat PH sering terlambatsampai ke lapangan sehingga masihbelum menjadi salah satu bahanperbaikan kegiatan di lapangan danaudit internal sebagian belum sesuaidengan PSO Pengawasan Internterutama sistem pelaporan dan tindaklanjut perbaikannya.

SEDANG

1.4.4 Masih terdapat keterlaksanaantindakan koreksi dan pencegahanmanajemen berbasis monitoring danevaluasi, baik monitoring dan evaluasiyang dilakukan oleh internal campmaupun yang dilakukan oleh unitSPI/Inspektorat PH. Namun belumsemua terlaksana karena sebagianbelum terdokumentasi dengan baik dan

SEDANG


masih belum menyentuh seluruhtahapan kegiatan.

1.5 Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKT yang akan mempengaruhikepentingan hak-hak masyarakatsetempat mendapatkan persetujuanpara pihak atas dasar informasi awalyang memadai yaitu dibuktikan dengantersedianya Dokumen RKTUPHHK-HAPT BBU tahun 2015 dan 2016 yangdisahkan oleh Kepala Dinas KehutananProvinsi Papua dan Dokumen BeritaAcara Persetujuan Masyarakat HukumAdat Terhadap Kegiatan Penebangan DiBlok RKT 2016 PT BBU oleh MasyarakatHukum Adat Kampung Samorkena danMurara tanggal 03 Februari 2016.

BAIK

1.5.2 Terdapat persetujuan dalam proses tatabatas areal kerja PT BBU dari para pihakpihak (lebih dari 50%), yaitu pemerintah,internal perusahaan, masyarakat danpihak terkait, namun persetujuantersebut belum menyeluruh karenaproses dan pelaksanaannya belumselesai sampai temu gelang.

SEDANG

1.5.3 Proses penyusunan rencana danpelaksanaan kelola sosial/CSR/CD telahmemperoleh persetujuan dari parapihak (lebih dari 50%), baik pihakpemerintah (Kementerian Kehutanandan Dinas Kehutanan Provinsi Papua)yang telah mengesahkan rencana kerjaPT BBU yang termasuk di dalamnyarencana kelola sosial/CSR/CD dan PTBBU sebagai penyusun yang telahmerencanakan dan merealisasikankegiatan kelola sosial serta masyarkatkampung sekitar yang menjadikampong binaan setiap tahunnya yangtelah disetujui bersama di dalam ROKelola Sosial/CSR/CD. Selain itu, realisasikegiatan kelola sosial/CSR/CD telahterdokumentasi dengan baik sesuaidengan SOP dan RO KelolaSosial/CSR/CD.

BAIK

1.5.4 Terdapat persetujuan dalam prosespenetapan kawasan lindung PT BBU

BAIK


dari para pihak (lebih dari 50%) yaitupihak pemerintah (KementerianKehutanan dan Dinas KehutananProvinsi Papua) dan internalperusahaan. Sedangkan sosialisasidengan masyarakat telah dilakukanpada Kampung Bina, Murara, Airoran,Wamariri, Siantoa, Kusukwe, Weyen,Holmafen, Sewan dan Nisro.

2 PRODUKSI2.1 Penataan areal kerja

jangka panjang dalampengelolaan hutanlestari

2.1.1 Tidak ada revisi RKU, RKU telahmendapatkan persetujuan dariKementerian Kehutanan berdasarkanKepmenhut. No. SK.07/ BUHA-2/2013.Tentang Persetujuan RKUPHHK dalamhutan alam pada hutan produksiberbasis IHMB periode 2012-2021 a.n.PT.BBU Provinsi Papua. Tanggal 6Februari 2013. Jadi kondisi RKU masihsama dengan pada saat penilikan IIpada tahun 2015.

BAIK

2.1.2 Diketahui bahwa penataan areal kerjaRKT 2016 telah sesuai dengan rencanakerja dalam RKUPHHK-HA periode2012-2021. Hasil cek lapangan diketahuibahwa lokasi batas blok RKT CO 2015,blok RKT 2016 dan batas antar petakbaik di blok Carry Over 2015, di blok RKT2016,serta batas antar petak di blokRKT 2012, telah sesuai dengan penataandi peta RKT 2016. Maka ada kesesuaianpenataan areal kerja di lapangandengan rencana jangka panjang.

BAIK

2.1.3 Hasil verifikasi lapangan terhadapimplementasi pemeliharaan batas blokdan petak adalah telah dipasang papannama, pal, cat merah dan alurdibersihkan. Kegiatan tersebutdilakukan di blok RKT yang baru sepertidi blok RKT Carry Over 2015, blok RKT2016. Juga dilakukan di blok RKT yanglama yaitu di blok RKT 2012, uji petik dibatas petak 23X – 23W.

BAIK

2.2 Tingkat pemanenanlestari untuk setiap

2.2.1 Terdapat data potensi hasil IHMBlengkap dengan peta pendukungnya.

BAIK


jenis hasil hutan kayuutama dan bukan kayupada setiap tipeekosistem.

PT BBU mempunyai data potensi hasilITSP untuk RKT 2016 dan carry OverRKT 2015, baik dari blok TPTI maupundari PWH. Data potensi tersebutdilengkapi dengan peta sebaran pohon.

2.2.2 PT. BBU telah membuat PUP di petak23V di lokasi RKT 2012,posisi plot PUP 1(satu) pada koordinat 01°50΄10,1˝LS;138°19΄45,2˝BT. Telah dilakukan tiga kalipengukuran dan sudah di analisis riappertumbuhannya. Besarnya rata-ratariap pertumbuhan diameter perpohonadalah 0,7 cm/tahun. Pada saatpenilikan ke III ini sedang dilakukanpengukuran PUP yang ke empat.

BAIK

2.2.3 Dalam dokumen RKU terdapat jatahtebangan tahunan berdasarkan IHMByaitu untuk etat luas seluas 7.408Ha/th dan etat volume sebesar 172.743m3/th. Jatah tebangan tahunan tahun2016 berdasarkan rencana jangkapanjang dalam RKU adalah seluas7.286,00 Ha dan volume sebesar170.893,53 m3. Jatah tebangan tahunandalam dokumen RKT 2016 berdasarkanhasil ITSP yaitu seluas 5.883,58 Ha danvolume sebesar 121.186,13m3. Dan blokcarry over RKT 2015 seluas 1.101,15 Hadan volume sebesar 30.968,86 m3. JadiPT BBU dalam menentukan jatahtebangan tahunan belum berdasarkanhasil analisis riap pertumbuhan dariPUP, namun sudah ada upaya untukmenghitung analisis riap pertumbuhandan dibuat laporannya.

SEDANG

2.3 Pelaksanaan penerapantahapansistemsilvikultur untukmenjamin regenerasihutan.

2.3.1 Verifikasi terhadap dokumen PSOdiketahui bahwa terdapat PSO seluruhtahapan kegiatan sistem silvikultur TPTItermasuk penebangan ramahlingkungan (RIL) secara lengkap padamasing-masing tahapan kegiatan. PSOtelah sesuai dengan ketentuan teknisyang berlaku, isi PSO sesuai kondisikarakteristik hutan setempat yaituhutan tanah kering. Secara umum telahditandatangani oleh masing-masing

BAIK


Kabid sesuai bidang dan oleh managerPH.

2.3.2 PT BBU telah melaksanakan kegiatanPAK, ITSP, PWH, Penebangan danPembinaan hutan. Diketahui bahwatelah dilakukan penataan blok danpetak di lapangan dengan cara diberipapan nama, alur, cat dan dipasang pal.Dalam kegiatan ITSP dibuat petasebaran pohon, label merah dan kuningdi lapangan, dan tersedia laporan hasilcruissing/ITSP. Kegiatan PWH dibuatpeta rencana jalan, dibuat jalanutama,jalan cabang, dibuat campproduksi,TPn dan pemeliharaan jalan,namun ada sebagian jalan di blok RKT2016 belum dibuat gorong-gorong padaalur yang memotong jalan. Dalamkegiatan penebangan diterapkan teknikpenebangan, dibuat takik rebah/takikbalas, dibuat rencana jalan saraddilapangan,lebar jalan sarad dibawah4 meter. Dibangun persemaian dantersedia bibit merbau, matoa, nyatoh.Tanaman pembinaan hutan sebagianmati dan kondisinya merana kuranglebih 19,25%.

SEDANG

2.3.3 PT BBU tahun 2016 sedang melakukanpenebangan di areal blok tebangan RKT2016 dan di blok Carry Over RKT 2015. Dipetak 18AH blok RKT 2016 telahdilakukan penebangan PWH maupunpenebangan TPTI, ditemukan bekasjalan sarad dan tonggak. Di petaktersebut dilakukan pengamatanterhadap potensi tegakan tinggalsetelah penebangan. Jumlah potensiper hektar tegakan tinggal pohondiameter diatas 20 cm untuk semuajenis adalah sebanyak 375 pohon.

BAIK

2.3.4 Hasil pengamatan potensi permudaanper hektar di areal bekas tebanganpetak 18AH blok RKT 2016 adalahpotensi tiang sebanyak 1.400 batang,potensi pancang sebanyak 6.800batang dan potensi semai sebanyak

BAIK


37.500 semai.2.4 Ketersediaan dan

penerapan teknologiramah lingkunganuntuk pemanfaatanhutan

2.4.1 Tersedia PSO Penebangan RamahLingkungan (RIL),isinya terdapatproses kerja yang urutannya telahsesuai dengan sistem silvikultur TPTI.Proses kerja telah sesuai dengankondisi areal PT BBU yaitu hutan tanahkering, topografi datar sampaibergelombang. PSO RIL telahditandatangani oleh KabidPerencanaan, Kabid Produksi danManager Pengusahaan Hutan.

BAIK

2.4.2 PT BBU telah menerapkan kegiatanperencanaan meliputi PAK,ITSP,perpetaan. Kegiatan operasipenebangan meliputiPWH,Penebangan,penyaradan.Kegiatan pemeliharaan dan K3. Sertakegiatan paska penebangan. Hanyadalam kegiatan paska penebanganyang masih ada kekurangan. Antaralain dalam kegiatan penanamanpembinaan hutan, tanaman meranadan perawatan jalan yang baru di RKT2016, ada alur memotong jalan, tidakdibuat gorong-gorong.

SEDANG

2.4.3 Diketahui dari jumlah sampel pohonsebanyak 15 pohon, yang mengalamikerusakan 1 (satu) pohon, jadiprosentase tingkat kerusakan tegakanjenis pohon sebesar 6,67%. Untukjenis tiang, jumlah sampel sebanyak 14batang yang mengalami kerusakansebanyak 2 (dua) batang, makapersentase tingkat kerusakan tiangsebanyak 14,29%. Untuk tingkatpancang persentase kerusakansebesar 11,76%.

BAIK

2.4.4 PT BBU telah menghitung besarnyafaktor eksploitasi. Dari jumlahsampel 30 batang pohon, diketahuirata-rata besarnya faktor eksploitasiadalah 74,91%.

BAIK

2.5 Realisasi penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan /

2.5.1 Diketahui bahwa PT BBU telahmenyusun rencana kerja berupa RKTtahun 2016, telah disahkan oleh Dinas

BAIK


pemanenan /pemanfaatan padaareal kerjanya.

Kehutanan Provinsi Papua. Dalammenentukan rencana tebangantahunan telah mengacu denganRKUPHHK-HA periode 2012-2021. Hal inidapat dilihat dari rencana luas danvolume tebangan RKT 2016 masihdibawah rencana luas dan volumetebangan dalam RKU serta dalam Etattebangan. Dokumen RKU telahmendapat persetujuan dariKementerian Kehutanan.

2.5.2 Sebagaimana dalam verifier 2.1.2diketahui terdapat kesesuaianpenataan areal kerja antara RKT 2016dengan RKU. Implementasi penataanareal dilapangan pembuatan batas blokdan petak telah sesuai dengan RKT2016. Hasil verifikasi dokumen petadiketahui bahwa PT BBU telahmenyusun peta kerja berupa petapenataan areal kerja (PAK), petasebaran pohon/peta ITSP, petaPWH/trace jalan. Peta tersebut telahsesuai dengan peta lampiran RKT 2016dan peta lampiran RKU periode 2012 –2021. Jumlah petak, lokasi petak,lokasi kawasan dilindungi dan saranaprasarana telah sesuai dengan petaRKT.

BAIK

2.5.3 Diketahui bahwa PT BBU telahmelaksanakan penandaan dilapanganpada areal produksi yaitu pada batasblok,petak dan sempadan sungai,berupa papan nama,pal,cat dan alur.Penandaan pada areal sarana prasaranaberupa papan nama pada CampProduksi, Camp Muwar, TPK, hanya adabeberapa TPn di RKT 2016 yang belumdiberi papan nama. Penandaandilakukan juga pada areal tanamanpembinaan hutan, pada tanamanpengayaan, tanah kosong,KKJ danpersemaian.

SEDANG

2.5.4 Diketahui bahwa pada tahun 2015 PTBBU telah menebang pada lokasi yangtelah direncanakan yaitu di blok RKT

SEDANG


2015 dan blok Carry Over 2014. Namunjumlah realisasi volume tebanganhanya sebesar 26.196,08 m3 darirencana sebesar 172.348,98 m3. Makaprosentase realisasi tebangan tahun2015 sebesar 15,20%.

2.6 Tingkat investasi danreinvestasi yangmemadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaanhutan, administrasi,penelitian danpengembangan sertapeningkatankemampuan sumberdaya

2.6.1 Kondisi kesehatan finansial PT BBUtahun 2015 adalah tingkat likuiditassebesar 79,20%, tingkat solvabilitassebesar 64,64% dan rentabilitas negatifyaitu -0,87%.

BURUK

2.6.2 Pada tahun 2015 PT BBU telahmerencanakan anggaranpengusahaan hutan sebesar Rp.149.875.397.000,- dan realisasinyasebesar Rp. 85.165.937.609,-. Makaprosentase realisasi anggaranpengusahaan hutan sebesar 56,82%.

BURUK

2.6.3 Pada tahun 2015 realisasi anggaranpengusahaan hutan PT BBUtergolong kurang proporsional.Rencana anggaran pengusahaanhutan sebesar Rp. 149.875.397.000,-dan realisasi sebesarRp.85.165.937.609,-. Maka prosentaserealisasi anggaran pengusahaan hutansebesar 56,82%, sehingga terjadisimpangan realisasi terhadap rencanaanggaran sebesar 43,18%.

BAIK

2.6.4 Prosentase realisasi anggaranpengusahaan hutan sebesar 56,82%.Pada tahun 2015 PT BBU telahmerencanakan anggaran untukditanamkan kembali ke hutan sebesarRp. 2.354.125.937,-. Realisasi anggarantersebut sebesar Rp. 1.623.601.437,maka prosentase realisasi anggaranyang ditanamkan kembali kehutansebesar 68,97%. Berdasarkanwawancara dengan karyawan di CampMuwar bahwa gaji karyawan selamamasa pengusahaan hutan di tahun 2015tidak pernah mengalamiketerlambatan. Jadi realisasipendanaan yang dilakukan oleh PT BBUpada tahun 2015 tergolong lancar,

SEDANG


namun tidak sesuai dengan tata waktu.2.6.5 Anggaran yang ditanamkan kembali

hutan meliputi anggaran untukkegiatan pengadaan bibit, pengayaan,penanaman tanah kosong, penanamanKKJ, pemeliharaan tanamanpengayaan, pemeliharaan tanamantanah kosong, pemeliharaan tanamanKKJ , perlindungan dan pengamananhutan. Pada tahun 2015 PT BBU telahmerencanakan anggaran untukditanamkan kembali ke hutan sebesarRp. 2.354.125.937,-. Realisasi anggarantersebut sebesar Rp. 1.623.601.437.maka prosentase realisasi anggaranyang ditanamkan kembali kehutansebesar 68,97%.

SEDANG

2.6.6 Diketahui bahwa PT BBU telahmelaksanakan kegiatan fisikpembinaan hutan meliputi kegiatanpengadaan bibit, penanamanpengayaan, penanaman tanahkosong, penanaman KKJ,pemeliharaan tanaman pengayaan,pemeliharaan tanaman tanah kosong,pemeliharaan tanaman KKJ,perlindungan dan pengamanan hutan.Dari data skunder diketahui bahwarealisasi fisik pembinaan hutan sebesar90,61%. Berdasarkan hasil uji petikdilapangan diketahui kondisi tanamanpembinaan hutan adalah sebagianmati dan merana rata-rata sebanyak19,25%, atau prosen hidupnya sebesar80,75%.

BAIK

3 EKOLOGI3.1 Keberadaan,

kemantapan dankondisi kawasandilindungi pada setiaptipe hutan

3.1.1 Luas kawasan lindung yang terdapatdalam areal PT BBU sampai dengankegiatan penilikan III masih sama/tidakmengalami perubahan yaitu seluas30.374 Ha dengan jenis kawasanlindung Sempadan Sungai, Buffer ZoneHL/HSAW, KPPN, SempadanPantai/Mangruve dan Gambut dengantotal luas areal kawasan lindungsebesar 30.374 Ha. sedangkan kondisi

BAIK


biofisik dilapangan telah sesuai denganketentuan yang berlaku dalammenetapkan lokasi kawasan lindung

3.1.2 Kegaitan penataan kawasan lindungyang dilakukan PT BBU kegiatan telahdilaksanakan sepanjang 10 Km atauseluas 100 Ha. Dari hasil verifikasitersebut diketahui bahwa untukkegiatan penataan kawasan lindungyang telah dilakukan antara Agustus2015 s/d September 2016 hanyasebesar 10 km. sehingga total kawasanlindung yang telah dilakukan penataan,sampai kegiatan penilikan III inisebesar 588,78 km atau 57,57% dari totaltrayek kawasan lindung 1.022,7 Km.

SEDANG

3.1.3 Penutupan vegetasi yang terdapatdalam kawasan lindung PT BBUberdasarkan penafsiran citra landsattahun 2015 di dominasi oleh HutanLahan Kering Primer yang tersebar di 4Fungsi Hutan (HPT, HP, HPK dan APL)dengan total luasan 155.780 Ha atau52,1%, sedangkan untuk hutan rawaprimer seluas 38.119 Ha atau 12,8% danhutan lahan kering sekunder seluas94.977 Ha atau 31,8 %, sehinggapenutupan vegetasi masih ± 96,70%dengan jenis penutupan Hutan lahankering primer, sekunder dan hutanrawa primer

BAIK

3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap arealkawasan lindung yang terdapat di PTBBU pada kegiatan penilikan III untukkegiatan tahun 2014 baru terlaksana 3Desa/Kampung, sedangkan untuktahun 2015 terlaksana di 9Desa/Kampung, sehingga untukpengakuan kawasan lindung didesa/kampong yang terkena dampaklangsung (6 Desa/Kampung) telahmencapai > 100% dari rencana yangdimiliki, selain itu diketahui terdapatpengakuan dari pihak pemerintahdaerah (Dinas Kehutanan Provinsi danKabupaten dalam hal pengesahan

BAIK


RKT), dan pemerintah pusat(Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan dalam pengesahanDokumen RKUPHHK-HA PT BBU).

3.1.5 Pengelolaan kawasan lindung yagtelah dilakukan oleh PT BBU sampaidengan kegiatan penilikan ini barusebesar 57,57%, hal ini dapat diketahuidari verifier terkait dengan penataanbatas kawasan lindung yang barutercapai sepanjang 588,78 km dari totaltrayek kawasan lindung 1.022,7 Kmdijelaskan pada verifier 3.1.2. Adapununtuk rentang waktu dari Agustus 2015s/d September 2016 diketahui bahwakegiatan pengelolaan yang telahdilakukan berupa penambahanLaporan Kegiatan Penataan BatasSempadan Sungai (Sungai Tatabai) danLaporan Penanaman Bibit Mangroveyang telah dilakukan pada tanggal 27Juli 2016.

SEDANG

3.2 Perlindungan danpengamanan hutan

3.2.1 Terdapat perubahan prosedur, berupapenerbitan ulang, dengan isi prosedursama dengan sebelumnya (penilikan IItahun 2015). Kegiatan pengamanan danperlindungan hutan telahmemperhatikan jenis-jenis gangguanhutan yang terdapat di dalamareal kerja PT BBU (pengendalianhama dan penyakit, kebakaran hutan,pengamanan hutan, pengendalianlading berpindah dan perambahanhutan), dalam prosedur perlindungandan pengamanan hutan terdapatsistematika pelaksana kegiatanpengamanan hutan secara rinciberdasarkan struktur organisasi yangdimiliki.

BAIK

3.2.2 Berdasarkan hasil verifikasi danwawancara tersebut dapat diketahuibahwa jumlah ketersediaan sarana danprasarana perlindungan danpengamanan hutan yang dimiliki olehPT BBU masih kurang dan masih perludilakukan penambahan jumlah dari

SEDANG


jenis-jenis sarana dan prasarana. Daritabel sarana prasarana tersebut dapatdiketahui bahwa jumlah 124 buahdengan total kebutuhan 168 buah/itematau ketersediaan baru sebesar 73,80%dalam kondisi baik/berfungsi.

3.2.3 Berdasarkan hasil verifikasi tersebutdiketahui bahwa jumlah SDMperlindungan dan pengamanan hutansatpam PH berdasarkan dokumenrencana sejumlah 10 orang dansatuan damkarhut sejumlah 5 regu.Sedangkan realisasi ketersediaansatpam PH sejumlah 5 orang (50%) danDAMKARHUT 3 regu (60%) denganrata-rata ketersediaan SDMPerlindungan dan pengamanan hutan55%, sehingga ketersediaan SDMperlindungan dan pengamanan hutanyang dimiliki PT BBU masih kurangberdasarkan dokumen rencana danketentuan yang berlaku.

SEDANG

3.2.4 Terdapat beberapa buktiterdokumentasi bahwa PT BBU sampaidengan kegiatan penilikan III telahmelakukan upaya kegiatanperlindungan dan pengamanan hutan,dan telah diimplementasikan melaluitindakan preemptif sampai denganpreventif . Berdasarkan hasilwawancara dengan Bp. AdeKarimulyana (Pjs. ManagerPengusahaan Hutan PT BBU) di perolehinformasi bahwa, untuk segalapenyelesaian permasalahan yangberhubungan dengan jalannyaoperasional perusahaan, atau terkaitdengan keamanan hutan, pihakmanajemen (PT BBU) berusahaseoptimal mungkin menyelesaiakanpermasalahan hanya sampai setingkatmanajemen dan seminimal mungkinuntuk penyelesaian ke tingkatpenegakan hokum.

BAIK

3.3 Pengelolaan danpemantauan dampak

3.3.1 Terdapat perubahan/penerbitan ulangPSO terkait dengan pengelolaan dan

BAIK


terhadap tanah dan iar pemantauan dampak terhadap tanahdan air. Isi Prosedur terkait denganpengelolaan dan pemantauan dampakterhadap tanah dan air yang dimiliki PTBBU masih sama dengan saat dilakukankegiatan penilikan sebelumnya tahun2015. dari hasil verifikasi pada kegiatanpenilikan III, prosedur yang dimilikitelah mencakup seluruh kegiatanpengelolaan dan pemantauan dampakterhadap tanah dan air. Danpenanggung jawab dalam uraianpelaksanaan telah disesuaikan denganstruktur organisasi PT BBU terbaru.

3.3.2 PT BBU telah memiliki sarana danprasarana pengelolaan dampakterhadap tanah dan air seperti parit,cerucuk/sediment trap, gorong-gorong,jembatan dll di blok RKT 2015 dan RKTberjalan 2016, selain itu terdapat saranapemantauan debit air sungai, tinggimuka air, dan bak pengukuran erositanah, sedangkan dari hasil verifikasilapangan sarana dan prasaranatersebut masih dalam kondisi baik danmasih dilakukan kegiatan pemeliharaandan pemantauan secara rutin.

BAIK

3.3.3 Berdasarkan daftar tenaga kerja PTBBU diketahui bahwa untukkaryawan bagian Bina Hutan jumlahtenaga harian sebanyak 17 Orang.Sedangkan untuk pelaksana lapanganyang memiliki kompetensi terkaitdengan lingkungan pada kegiatanpenilikan III ini diketahui sebanyak 2orang, 1 orang Ganis BINHUT atas namaAdam N Rajaloa (No sertifikat4548/T/NP/BPPPHP-XVII/2011) dan 1orang lulus training P2 K2 PT KLI Groupatas nama Steven Buinei sebagai stafteknis Bidang Kelola Lingkungan danSosial. Sehingga untuk SDMpelaksana kegiatan pengelolaan danpemantauan dampak terhadap tanahdan air yang dimiliki sebagian telahsesuai dengan kualifikasi dan rencana

SEDANG


yang dimiliki.3.3.4 Berdasarkan hasil verifikasi tersebut

diketahui bahwa, PT BBU telahmenjabarkan beberapa kegiatanpengelolaan yang terdapat dalamdokumen lingkungan (ANDAL, RKL-RPL)ke dalam realisasi pelaksanaan dilapangan. Penjabaran kegiatan tersebuttelah diuraikan dalam dokumen laporansemesteran pelaksanaan RKL-RPLsemester II tahun 2015 dan Semester Itahun 2016. Hasil verifikasi lapangandiketahui bahwa rencana kegiatansampai kegiatan penilikan III tahun2016 telah terdapat peningkatan, dimanaseluruh rencana pengelolaan yangtertuang dalam laporan semesteranterverifikasi di lapangan atau dengankata lain telah terlaksana seluruhnya,sedangkan kaidah penyusunan laporankegiatan pengelolaan lingkungan belummengacu pada peraturan yang berlakuyaitu KEPMENLH No 45 tahun 2005.

BAIK

3.3.5 Hasil verifikasi diketahui bahwa untukpengukuran/pemantauan sedimentasisampai dengan penilikan III belumdilakukan oleh PT BBU, sedangkanuntuk uji kimia air dilakukan 1 kali dalamsatu tahun, dan masuk pada semesterII setiap tahunnya (periode Juli –Desember). Sehingga baru sebesar 80%dari rencana kegiatan pemantauandampak terhadap tanah dan air yangterlaksana. Selain itu denganpeningkatan kegiatan pengelolaandampak terhadap tanah dan airterkait dengan limbah B3 PT BBUbelum mencantumkan rencanapemantauan terhadap limbah B3 yangtelah dikelola mulai tahun 2016.Laporan hasil implementasi RKL-RPLSemester II tahun 2014 dan Semester ITahun 2015 belum sesuai denganperaturan yang berlaku (KEPMENLHNo 45 Tahun 2005).

SEDANG

3.3.6 Kegiatan pengelolaan dan SEDANG


pemantauan dampak terhadap tanahdan air telah dilakukan, akan tetapimasih terdapat indikasi terjadinyadampak terhadap tanah dan air hal initerlihat dari masih terdapat besaranerosi pada setiap pengukuran danpengolahan data pemantauan erosi,dan sepanjang jalan antara RKT 2015menuju ke RKT 2016 masih terdapattebing yang longsor meskipun telah dilakukan pembuatan terasering. Upayayang telah dilakukan berupapenanaman areal kosong danpembangunan/perlakuan sipil teknisberupa terasering seperti yang telahdisampaikan pada verifier 3.3.4.

3.4 Identifikasi spesies floradan fauna yangdilindungi dan/ataulangka (endangered),jarang (rare), terancampunah (threatened) danendemik

3.4.1 Terdapat perubahan PSO terutamauntuk lembar pengesahan danpenyesuaian tugas tanggung jawabberdasarkan struktur organisasiterbaru. Prosedur identifikasi yangtelah mencakup seluruh jenis yangdilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik yangterdapat di areal pemegang izinberdasarkan peraturan yang berlaku.

BAIK

3.4.2 Terdapat implementasi identifikasi floradan fauna dengan identitasperlindungan menurut peraturannasional, identitas kerawanannyamenurut Red List CITES dan apendikCITES dan katagori kekhasannya(endemik) yang tercantum dalamlaporan kegiatan HCVF tahun 2015,identifikasi potensi telah mencakupseluruh jenis flora dan fauna yangdilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik yangterdapat di areal PT BBU.

BAIK

3.5 Pengelolaan florauntuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak.

3.5.1 Tersedia prosedur pengelolaan floramencakup seluruh jenis yang dilindungidan/atau langka, jarang, terancampunah dan endemik yang terdapat diareal pemegang izin berdasarkanketentuan dan peraturan yang berlaku(PP7 tahun 1999, CITES dan IUCN) dan

BAIK


2. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

telah mencakup flora berkayu dan nonkayu.

3.5.2 Dalam kegiatan pengelolaan flora PT.BBU hanya sebatas 2 (dua) kegiatanyaitu perlindungan dan pemantauanflora dilindungi, akan tetapi kegiatantersebut baru mencakup beberapa jenisdan belum dikelompokkan berdasarkanperaturan yang diacu dalam SOP yangdimiliki, sedangkan Kegiatan yangbelum dilaksanakan adalah pembinaanhabitat (Kegiatan penananaman danatau pengkayaan jenis dilindungi sangatterbatas) , penyelamatan jenisterancam punah (Tidak tersediakegiatan penyelamatan (pengembangbiakan jenis yang terancampunah/kritis) Sehingga pada kegiatanpenilikan III ini jenis kegiatanpengelolaan flora belum optimal (50%)

SEDANG

3.5.3 Indikasi keberadaan gangguan hutanterlihat pada masyarakat yangbermukim dengan berpindah tempatdan menyesuaikan lokasi RKT yangberjalan, berdasarkan hasil pengamatandilapangan masih dijumpai pembuatangubuk tempat istirahat denganstruktur bangunan atap dari daunkelapa dan tiang gubuk menggunakankayu berdiameter antara 10-20 cm.berdasarkan hasil wawancara denganSteven Buinei, Amd (Kabag. BinaLingkungan) dan Rafel Mambrasar,S.Hut (Kabag.Survey) diketahui bahwamasyarakat setempat masih seringmenggunakan/memanfaatkan kayuberdiameter kecil untuk membuatgubuk istirahat. Hal ini banyakdijumpai di tepi Sungai Tatebae.Sehingga masih terdapat indikasigangguan untuk jenis flora dilindungi.

SEDANG

3.6 Pengelolaan faunauntuk:3. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu dan

3.6.1 Hasil verifikasi pada kegiatanpenilikan III perubahan PSO hanyaterdapat pada lembar pengesahan,sedangkan untuk isi masih samadengan PSO sebelumnya, prosedur

BAIK


bagian yang tidakrusak

4. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

pengelolaan fauna mencakuppenjelasan jenis yang dilindungidan/atau langka, jarang, terancampunah dan endemik yang terdapat diareal pemegang izin, dan telah didasaridengan peraturan dan ketentuan yangberlaku.

3.6.2 Terdapat implementasi pengelolaanfauna akan tetapi belum mencakupseluruh jenis yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemik yang terdapat di arealpemegang izin, kegiatan yang dilakukanberdasarkan PSO yang dimiliki hanyasebatas pemantauan dan pemasanganpapan larangan berburu. Selain itusampai dengan penilikan ke IIIkegiatan pemantauan hanya sebatasmengetahui perjumpaan jenis faunabaik dari segi perlintasannya dan jejakyang di temukan dilapangan, belumsampai analisis berdasarkan PSO yangdimiliki.

SEDANG

3.6.3 Hasil verifikasi dan wawancaradiketahui bahwa masih terdapatindikasi terjadinya gangguan terhadapfauna dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah dan endemikyang berada didalam areal kerja PTBBU. Hal ini di kareanakan Masihbanyak terdapat perkampunganmasyarakat di dalam hutan/dalam arealkerja PT BBU, dimana perkampungantersebut selalu berpindah mengikutilokasi blok RKT yang berjalan,sedangkan budaya kehidupanmasyarakat berupa berburu baikdengan panah maupun dengan jerat.Upaya yang telah dilakukan adalahmelakukan kegiatan patroli,pemasangan papan himbauan danlarangan.

SEDANG

4 SOSIAL4.1 Kejelasan deliniasi

kawasan operasionalperusahaan/pemegang

4.1.1 PT. BBU telah memiliki dokumen-dokumen yang lengkap mengenai polapenguasaan/pemanfaatan lahan oleh

BAIK


izin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

masyarakat sekitar dan telah menyusundokumen legal untuk perencanaankegiatan perusahaan dalampemanfaatan hasil hutan kayu di arealkerjanya.

4.1.2 PT BBU memiliki mekanismepenataan batas partisipatif danmekanisme penyelesaian konflik lahan.Prosedur deliniasi batas kawasanmasyarakat belum mengakomodirpenataan batas lahan milik margayang satu dengan marga yang lainnyaatau batas antara wilayah kampungdengan kampung lainnya.

SEDANG

4.1.3 Tidak terdapat perubahan mekanismeterkait upaya PT. BBU dalam halpengakuan hak-hak dasar masyarakatselama kegiatan perusahaan. Revisiyang dilakukan manajemenmenyangkut pejabat yang membuat,memeriksa dan mengesahkan yangdisesuaikan dengan nomenklaturpada struktur organisasi. Adapunrevisi atau penambahan terhadap isiseperti misalnya membuat instruksikerja sebagai turunan dari PSO yangdigunakan sebagai acuan pelaksanaankegiatan masih banyak yang belumtuntas atau diperbaiki. Dengan kata lainprosedur atau PSO yang digunakanmanajemen belum direvisi secaratuntas. Dalam hal ini dapat dikatakanbahwa PSO-PSO Bidang Sosial yangdimiliki PT BBU tidak lengkap dankurang jelas.

SEDANG

4.1.4 Penandaan batas kepemilikan margadan/atau keret di Blok RKT 2016 danpemasangan patok batas di lapangandilakukan secara bersama-sama denganmelibatkan seluruh perwakilanmarga/keret. PT. BBU memilikidokumen mengenai penataan bataswilayah adat Samorkena dan Murarayang terdapat di areal blok RKT 2016.Selain itu, seperti telah diverifikasi padapenilaian sebelumnya, perusahaan juga

BAIK


memiliki batas-batas kawasan konsesi(sesuai RKU Periode 2012 – 2021)dengan ladang, permukiman dan hakulayat seluruh masyarakatsetempat/masyarakat adat.

4.1.5 PT BBU mendapatkan persetujuan dariseluruh masyarakat untuk melakukankegiatan operasional di Blok RKT 2016.Bentuk-bentuk persetujuan ini antaralain dengan menandatangani beritaacara kesepakatan bersama jugadengan terselenggaranya upacara adatyang menandai dimulainya kegiatanperdana RKT 2016.

BAIK

4.2 Implementasi tanggungjawab sosialperusahaan sesuaidengan peraturanperundangan yangberlaku

4.2.1 PT BBU telah memiliki dokumen-dokumen yang lengkap menyangkuttanggung jawab sosial. Dokumen RKTTahun 2016 telah disahkan olehinstansi yang berwenang sesuaiketentuan yang ada. Dokumen ROTahun 2016 telah disepakati olehmasyarakat yang menjadi desa binaanpada tahun berjalan.

BAIK

4.2.2 PT. BBU telah memiliki mekanismeuntuk menjalankan tanggungjawabsosial kepada masyarakat, namunmekanisme yang dibakukan dalambentuk PSO tersebut masih belumlengkap dan kurang jelas. Perbaikanatau revisi yang dilakukan manajemenbelum menyentuh hal yangsubstansial seperti perubahan tahapankerja, dan perubahan peraturanperundangan yang mendasari danperubahan nomenkaltur.

SEDANG

4.2.3 Kegiatan sosialisasi untuk kegiatan PT.BBU tahun 2016 dan program kelolasosial Tahun 2016 telah dilakukandengan wakil masyarakat pada saatpertemuan dengan masyarakatmembahas rencana kegiatan kelolasosial Tahun 2016. Dokumensosialisasi berisi laporan kegiatan,berita acara, daftar hadir dan foto.

BAIK

4.2.4 Sebagian besar rencana kelola sosialTahun 2016 seperti yang tercantum

BAIK


pada Dokumen Rencana OperasionalPMDH atau CSR Tahun 2016 telahdilaksanakan sesuai dengan jadwalyang ditentukan dan anggaran yangdisediakan. Adapun beberapa itemsedang dalam persiapan untukdikerjakan. Untuk hal-hal yang bersifatrutin seperti pembayaran kompensasi,pemberian akses ke hutan untukmemanfaatkan hasil hutan non kayudan hasil hutan kayu secara terbatas,tetap dilakukan PT BBU.

4.2.5 PT BBU telah mendokumentasikanseluruh kegiatan kelola sosial yangmencakup laporan kegiatan PMDH/CSR,bantuan insidentil, pembayarankompensasi hak ulayat. Selama Tahun2016 tidak membayar ganti rugi karenatidak ada tanaman dan binatangpiaraan yang rusak oleh alat beratperusahaan.

BAIK

4.3 Ketersediaanmekanisme danimplementasi distribusimanfaat yang adil antarpara pihak

4.3.1 PT. BBU telah memiliki data daninformasi tentang masyarakat setempatyang terlibat, tergantung danterpengaruh oleh aktivitas operasionalperusahaan yang berada di dalam dandi sekitar areal kerja perusahaansecara lengkap. Kelompok-kelompokmasyarakat tersebut teridentifikasidan telah dibuat laporannya dalamDokumen Penilaian Dampak Sosial PTBBU.

BAIK

4.3.2 PT BBU belum merevisi PSO PMDHsecara fundamental dan belummembuat Instruksi Kerja (IK) sebagaiacuan pelaksanaan kegiatan yangkhusus terkait dengan peningkatanperan serta masyarakat maupunpeningkatan aktivitas ekonomimasyarakat.

SEDANG

4.3.3 PT. BBU telah menyusun rencanakelola sosial untuk tahun kegiatan 2016.Rencana-rencana kegiatan yang disusundan dituangkan pada Dokumen RKTdan RO Kelola Sosial Tahun 2015 tidakada yang berhubungan dengan upaya

SEDANG


peningkatan peran serta dan aktivitasekonomi masyarakat setempat.Padahal di sisi implementasi,perusahaan melaksanakan kegiatan danmembuat laporan dan/ataumendokumentasikan kegiatan yangberkaitang dengan peningkatan peranserta masyarakat yaitu rekrutmentenaga kerja lokal, pertukaran barangatau barter dan bantuan pengakutanhasil pertanian masyarakat.

4.3.4 PT. BBU telah melaksanakan sebagiankegiatan kelola sosial sesuai denganyang direncanakan dalam dokumenperencanaan legal perusahaan. Secarakuantitatif rencana kegiatan kelolasosial yang dikategorikan sebagaipeningkatan peran serta dan aktivitasekonomi masyarakat, terealisir lebihdari 50%.

BAIK

4.3.5 Pelaksanaan kegiatan PT. BBU terkaitdengan distribusi manfaat kepada parapihak telah terdokumentasi dalambentuk laporan kegiatan, buktipembayaran kewajiban dan dokumenberita acara pelaksanaan dan bukti fiisikdi lapangan.

BAIK

4.4 Keberadaan mekanismeresolusi konflik yanghandal

4.4.1 Mekanisme penyelesaian konflik yangdigunakan PT BBU Tahun 2016 secarasubstansi tidak mengalami perubahan.Hal yang direvisi adalah mengenaipejabat yangmembuat/menandatangani;memeriksa/menandatangani danmengesahkan/menandatanganidokumen prosedur tersebut.

BAIK

4.4.2 PT. BBU telah menyusun Peta potensikonflik dalam Blok RKT 2016 danmelengkapinya dengan deskripsipotensi konflik pada areal tersebut.

BAIK

4.4.3 PT BBU memiliki lembaga yangberfungsi untuk penyelesaian konflikantara masyarakat dengan perusahaan.Lembaga tersebut dibentukberdasarkan kesepakatan denganmasyarakat sekitar. Format

BAIK


kesepakatan yang ada saat ini adalahpembaharuan dari kesepakatan yanglama yang telah habis masa berlakunya.Sebagian besar dari anggota ForumKomunikasi Bersama (FKB) adalahanngota lama hanya beberapa orangyang diganti karena tidak lagi menjabat.

4.4.4 Pernah terjadi perselisihan antaraperusdahaan dengan masyarakat akantetapi proses penyelesaiannya telahdidokumentasikan secara kronologisatau dibuat laporan secara lengkapdan utuh.

BAIK

4.5 Perlindungan,Pengembangan danPeningkatanKesejahteraan TenagaKerja

4.5.1 Hubungan industrial antara PT. BBUdan para pekerjatelah dibuatberdasarkan peraturan perundanganketenagakerjaan. Tingkatimplementasi dari klausul-klausul yangtercantum pada KKB sepertipembentukan PUK SPSI danpembuatan SPK telah diwujudkansecara keseluruhan.

BAIK

4.5.2 PT. BBU telah merencanakan danmerealisasikan peningkatan tenagateknis PHPL dan telah melaksanakan in-house training bagi karyawan daribagian perencanaan serta kelolalingkungan dan sosial. Secarakuantitatif realisasi peningkatankompetensi karyawan kurang dari100%.

SEDANG

4.5.3 PT BBU memiliki standar jenjang karirsecara lengkap baik pada aspeklegalitas maupun proedur. Padarentang waktu Penilikan III, Standarjenjang karir telah diberlakukan ataudiimplementasikan pada seluruhjenjang jabatan sesuai dengan strukturorganisasi. Tercatat perubahan dalamhal ini kenaikan posisi atau promosipada pejabat yang menduduki jabatanmulai dari MPH hingga kepala seksi.

BAIK

4.5.4 Pemenuhan keawajiban perusahaanterhadap kesejahteraan karyawanseperti yang telah disepakati dandituangkan pada pasa dan atau ayat di

BAIK


Dokumen KKB PT BBU Periode 2016 –2018 (Oktober) telah dimplementasikanseluruhnya.

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU1.1. Areal unit manajemen hutan

terletak dikawasan hutanproduksi

1.1.1 a. PT BBU memperoleh izin HPHmelalui SK HPH No. 40/Kpts-II/1991tanggal 16 Januari 1991 dengan luas325.300 ha, selanjutnyamendapatkan SK perpanjanganIUPHHK-HA melalui SK MenteriKehutanan No. 365/Menhut-II/2011tanggal 7 Juli 2011 dengan luas298.710 ha dan dilengkapi denganPeta Dasar Areal Kerja, skala1:250.000 yang telah disahkan olehMenteri Kehutanan RepublikIndonesia.

b. PT BBU telah melunasi kewajibanpembayaran IUPHHK nya sesuaidengan Surat Perintah Pembayaran(SPP) Iuran IUPHHK-HA No. S.735/VI-BIKPHH/2011 tanggal 8 Agustus 2011yang diterbitkan oleh Dirjen BinaUsaha Kehutanan.

c. Di dalam areal PT BBU tidak adakegiatan pertambangan yang sah didalam areal IUPHHK-HA.

Memenuhi

Memenuhi

NA

2.1. Pemegang izin memilikirencana penebangan padaareal tebangan yangdisahkan oleh pejabat yangberwenang

2.1.1 a. PT. BBU sudah memiliki RKUPHHKberbasis Inventarisasi HutanMenyeluruh Berkala (IHMB) periodetahun 2012-2021 yang telah disahkanoleh pejabat berwenang dan sudahdilengkapi dengan peta lampiranRKUPHHK-HA. PT. BBU sudahmemiliki dokumen RKTUPHHKtahun 2015 dan 2016 yang disahkanoleh pejabat yang berwenang.

b. PT BBU sudah memiliki peta yangmenyebutkan areal yang dilindungidan verifikasi lapanganmenunjukkan hal yang sama.

c. PT. BBU sudah membuat Penandaan

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi


lokasi blok dan petak tebangan padapeta lampiran RKT, sudahdisahkan/dicap oleh pihak yangberwenang serta terbukti terbukti dilapangan

2.2. Adanya rencana kerja yangsah

2.2.1 a. PT. BBU sudah memiliki dokumenRKUPHHK dan peta lampirannyauntuk periode 2012-2021 yang disusunberdasarkan IHMB dan telahdisahkan tanggal 6 Februari 2013A.n. Menteri Kehutanan, DirekturBina Usaha Kehutanan, Ub. DirekturBina Usaha Hutan Alam, Ir. M. AwriyaIbrahim, MSc.

b. Izin yang diberikan olehKementerian Kehutanan kepadaUnit Manajemen PT. BBU adalahuntuk pengelolaan hutan alam bukanuntuk hutan tanaman industri.

Memenuhi

NA

3.1. Pemegang izin menjaminbahwa semua kayu yangdiangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara ke industriprimer hasil hutan(IPHH)/pasar, mempunyaiidentitas fisik dan dokumenyang sah.

3.1.1 Semua dokumen LHP PT. BBU untukRKT 2015 telah disahkan oleh PejabatPengesah Laporan Hasil Penebangan(P2LHP); LHP dengan fisik kayu sesuai;dan Nomor batang di LHP dapatditemukan di lapangan.

Memenuhi

3.1.2 Rekapitulasi dokumen SKSHHKpengiriman kayu dari TPK HutanLogpond Muwar menuju industrymenunjukkan adanya 7 Buah Dokumendengan total 4,823 Batang kayu denganvolume 29,155.09 m3. Hasil uji petikpemeriksaan silang kayu yang terdapatdidalam dokumen SKSKB/SKSHH dandokumen LHP, menunjukkan adanyakesesuaian, jenis dan ukuran kayu.Dokumen SKSHHK dibuat dan danditandatangani oleh pejabat yang sah.

Memenuhi

3.1.3 a Tanda-tanda PUHH atau barcodeatau legalitas hasil hutan kayuPT.BBU telah sesuai dengandokumen.

b PT. BBU sudah memiliki sistemyang dapat ditelusuri dan identitaskayu diterapkan secara konsisten.

Memenuhi

Memenuhi


3.1.4 PT. BBU memiliki dokumenSKSKB/SKSHH yang lengkap dandilampiri dengan DKB yang diterbitkanoleh pejabat berwenang. Semua kayuyang keluar dari hutan selalu memilikidokumen SKSKB/SKSHH, DKB dan adaBerita Acara Pemeriksaan (BAP) olehPejabat Penerbit Surat KeteranganSahnya Kayu Bulat (P2SKSKB)

Memenuhi

3.2. Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutan pemerintah yangterkait dengan kayu

3.2.1 a. Dokumen SPP DR dan atau PSDH PTBBU telah diterbitkan dan sesuaidengan LHP yang disahkan untukRKT 2015 – 2016.

b. PT BBU sudah melunasi seluruhkewajiban pembayaran PSDH danDR sesuai SPP untuk RKT tahun 2015dan 2016.

c. PT. BBU sudah menggunakan tarifPSDH dan DR sesuai denganketentuan Peraturan PemerintahNomor 12 tahun 2016 tentang Jenisdan Tariff atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Berlakupada Kementeriaan Kehutanan dansudah dibayarkan sesuai dengan tarifyang berlaku

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi

3.3. Pengangkutan danperdagangan antar pulau

3.3.1 PT BBU memiliki Dokumen Pengakuansebagai Pedagang Kayu Antar PulauTerdaftar dengan Nomor:447/UPP/PKAPT/5/2013, tertanggal 28Mei 2013 yang dikeluarkan olehDirektorat Jendral PerdaganganDalam Negeri Republik Indonesia.Dokumen ini berlaku hingga 18 Mei 2018

Memenuhi

3.3.2 Kapal Pengangkut kayu dari TPKLogpond PT. BBU merupakan kapalyang berbendera Indonesia danmemiliki dokumen yang lengkap.

Memenuhi

3.4. Pemenuhan penggunaanTanda V-Legal

3.4.1 Seluruh log pada PT. BBU sudahdipasang V-Legal untuk setiap kayuyang akan diangkut keluar darilogpond. Pemasangan V- Legaldilakukan pada logpond oleh bagianTUK. PT. BBU dalam usaha pelaksanaan

Memenuhi


Tanda V-Legal yang dibubuhkan padabontos log yang berada pada TPKAntara.

4.1. Pemegang izin telahmemiliki Analisa MengenaiDampak Lingkungan(AMDAL)/DokumenPengelolaan danPemantauan Lingkungan(DPPL)/Upaya PengelolaanLingkungan (UKL) danUpaya PemantauanLingkungan (UPL) danmelaksanakan kewajibanyang dipersyaratkan dalamdokumen lingkungantersebut

4.1.1 PT. BBU sudah memiliki DokumenAMDAL (ANDAL, RKL DAN RPL) No.255/DJ-VI / AMDAL/95 tanggal 26Desember 1995 yang disahkan olehKomisi Pusat AMDAL Dephut.

Memenuhi

4.1.2 a. PT. BBU sudah memiliki dokumenRKL dan RPL yang disusun mengacupada dokumen ANDAL yang No.255/DJ-VI / AMDAL/95 tanggal 26Desember 1995 yang disahkan olehKomisi Pusat AMDAL Dephut

b. PT. BBU sudah melaksanaankegiatan pengelolaan danpemantauan lingkungan yangmeliputi dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial sesuaidengan rencana dan dampakpenting yang terjadi di lapangan

Memenuhi

Memenuhi

5.1. Prosedur dan implementasiK3

5.1.1 a. PT. BBU sudah memiliki danmengimplementasikan K3 dilapangan. Prosedur K3 sudahdidokumentasikan disahkan olehpejabat yang berwenang.

b. PT. BBU sudah memiliki peralatanKeselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) sesuai ketentuan dankebutuhan serta berfungsi baik.

c. PT. BBU sudah memiliki catatankejadian kecelakaan kerja secaralengkap dan upaya menekantingkat kecelakaan kerja dalambentuk program K3.

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi

5.2. Pemenuhan hak-hak tenagakerja

5.2.1 PT. BBU sudah memiliki PUK F.SPSI UnitKerja Perkayuan dan Perhutanan PT.BBU. PUK yang telah mendapatkannomor registrasi dari Dinas Sosial danTenaga Kerja Kabupaten Sarmi.

Memenuhi

5.2.2 PT. BBU sudah memiliki kesepakatanKerja Bersama (selanjutnya disebutKKB) berdasarkan SK Kepala Dinas

Memenuhi


Sosial dan Tenaga Kerja KabupatenSarmi, Tangal 13 Oktober 2014 danberlaku selama 2 tahun.

5.2.3 Tidak ada karyawan yang bekerja di PT.BBU dibawah umur

Memenuhi

Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL PT. Bina Balantak Utama

Documents

Transcript of Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL PT. Bina Balantak Utama