Resume Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL PT Bina ...

PR-01.rev7/F.22-GRS/PHPL/2018 1

Resume Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPLPT Bina Balantak Utama

I. Identitas LP-PHPL :a. Nama LP-PHPL : PT Global Resource Sertifikasib. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDNc. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpongd. Telp./Fax : 021-7562345e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; [email protected]

II. Identitas Auditee :a. Nama IUPHHK-HA : PT Bina Balantak Utama (BBU)b. SK IUPHHK-HA : SK. 365/Menhut-II/2011, 7 Juli 2011c. Luas Areal : + 298.710 Had. Alamat Kantor Pusat : Wisma Idola Tunggal, Jalan Letjend S. Parman Kav. 67 Jakartae. Waktu Pelaksanaan : 18 – 28 September 2018

III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Audit Tahap I Rabu, 12 September 2018Kantor PT GRS

Audit Tahap I dilakukan olehJubaedi Nu’man (Auditor

Prasyarat/Lead), BambangSatya Budi (Manajer

Operasional), Lukas SuryaGustomo Kahu (AuditorProduksi), Barkah Setiaji

(Auditor Ekologi)Koordinasi dengan InstansiKehutanan

Selasa, 18 September 2018Kantor BPHP Wil XV Papua

Kantor Dinas KehutananProvinsi Papua

Koordinasi teknis awal diBPHP Wil XV Papua diterimaoleh Wakil Eselon BPHP.

Koordinasi teknis awal diDinas Kehutanan ProvinsiPapua diterima olehPerwakilan Dinas KehutananProvinsi.

Konsultasi Publik Rabu, 19 September 2018Kantor Camp Muwar

PT BBU

Agenda dalam konsultasipublik adalah:a. Perkenalan oleh Lead

Auditor LPPHPL PTGlobal ResourceSertifikasi.

b. Penyampaian PerdirjenP.14/PHPL/SET/4/2016.

c. Menampung informasidari tokoh masyarakat,



MUSPIKA KabupatenSarmi Provinsi Papuayang akan menjadibahan masukan terkaitperkembangan kegiatanIUPHHK-HA PT BBUselama periodesertifikasi sebelumnya.

Pertemuan Pembukaan Rabu, 19 September 2018Kantor Camp Muwar

PT BBU

Tim Audit menyampaikandan memberikan penjelasansingkat terkait hal-halsebagai berikut:a.Sasaran dan ruang lingkup

penilaian, tahap dankegiatan audit lapanganbeserta metodologinya,standar acuan yangdigunakan dan susunantim audit Penilaian KinerjaPHPL.

b.Menyampaikan aturansertifikasi PHPL termasukketentuan tentangkerahasiaan danketidakberpihakan.

c. Meminta surat kuasadan/atau surat tugasManajemenRepresentatif.

d.Menandatangani BAPertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen Kamis – Selasa,20 – 25 September 2018

Base Camp Muwar PT BBU

a. Mengumpulkan buktiaudit berupa dokumenyang terkait dan dapatdiverifikasi.

b. Melakukan evaluasi buktiaudit yang dikumpulkanterhadap kriteria dalampenilaian PHPL sesuaidengan Lampiran 1.2 dan2.1 Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016.

Observasi Lapangan Kamis – Selasa,20 – 25 September 2018

Site PT BBU

a.Mengumpulkan buktiaudit berupa buktilapangan dan hasilwawancara yang terkait



dan dapat diverifikasi.b.Melakukan evaluasi bukti

audit yang dikumpulkanterhadap kriteria dalampenilaian PHPL sesuaidengan Lampiran 1.1 dan2.1 Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan Penutup Rabu, 26 September 2018Base Camp Muwar PT BBU

Tim Audit menyampaikandan memberikan penjelasansingkat terkait hal-halsebagai berikut:a.Kesimpulan audit dan

temuan.b.Mengkonfirmasi

persetujuan ManajemenPT BBU terhadapkesimpulan audit danpemenuhan terhadappermintaan perbaikanuntuk temuan.

c. Menandatangani BAPertemuan Penutup.

Koordinasi Dengan InstansiKehutanan

Rabu, 26 September 2018Kantor BPHP Wilayah XV

Papua

Kantor Dinas KehutananProvinsi Papua

Penyampaian hasil auditResertifikasi PHPL PT BBUkepada perwakilan BPHPWilayah XV Papua.

Penyampaian hasil auditResertifikasi PenilaianKinerja PHPL PT BBUkepada perwakilan DInasKehutanan Provinsi Papua

Pengambilan Keputusan Kamis, 27 September 2018Kantor Meeting LPPHPL

PT GRS

a.PT BBU dinyatakan LULUSdengan predikat BAIKberdasarkan RapatPengambilan KeputusanHasil Penilaian KinerjaPHPL sesuai Lampiran 1.1dan 2.1 PerdirjenP.14/PHPL/SET/4/2/2016.

b.Menerbitkan SKKeputusan dan SertifikatHasil ResertifikasiPenilaian Kinerja PHPL PT



BBU 2018.

IV. Resume Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL PT BBU:

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPL1. PRASYARAT1.1 Kepastian Kawasan

Pemegang Izin danPemegang HakPengelolaan

1.1.1 PT BBU telah menyediakan dokumen legaldan administrasi tata batas di kantor BaseCamp Muwar dengan lengkap sesuaidengan tingkat realisasi tata batas yangtelah dilakukan. Dokumen legal berupa aktapendirian perusahaan dan perubahannyaserta SK IUPHHK-HA dan dokumenperencanaan (RKUPHHK-HA danRKTUPHHK-HA) beserta peta lampirannyatersedia demikian juga dokumenadministrasi tata batas berupa dDokumenPedoman atau Rencana Penataan Batas,Laporan TBT, Peta-peta TBT, Berita Acarasetiap Pelaksanaan Pengukuran PenataanBatas Sendiri dan Persekutuan sertaPedoman atau Rencana Penataan BatasNo.85/KUH-2/IUPHHK-HA/2014 tersedia

Baik

1.1.2 PT BBU telah merealisasikan penataanbatas areal kerja sepanjang 608,965 Kmatau 83,55% dari panjang batas keseluruhan728,835 Km sehingga belum temu gelang,namun terdapat bukti upaya untukmerealisasikan tata batas temu gelangdengan melakukan proses tata batasberupa komunikasi dengan instansi danpihak terkait hingga mempunyaikelengkapan dokuman proses tata batasdan terdapat realisasi tata batas areal kerjayang dilakukan bulan September 2016dengan PT Mondialindo Setya Pratamayaitu pada batas persekutuan sebelahTimur PT BBU yang merupakanrekonstruksi batas dari Laporan TBT No.628/1992

Sedang

1.1.3 Keberadaan IUPHHK-HA PT BBU telahmendapatkan pengakuan dari para pihakbaik pemerintah pusat dan daerah,perusahaan lain yang berbatasan denganIUPHHK-HA PT BBU dan masyarakat sekitar.Tidak terdapat konflik batas dalampemanfaatan areal

Baik



A PENILAIAN KINERJA PHPL1.1.4 Di areal kerja PT BBU terdapat perubahan

fungsi kawasan hutan yaitu HP menjadi APLseluas ± 8.225 ha namun PT BBU belummelakukan perubahan dokumenperencanaan karena lokasi areal APLtersebut tidak berada pada blok URKTbeberapa tahun yang akan datang.Perubahan dokumen perencanaan jangkapanjang (RKUPHHK-HA) akan dilakukansetelah habis masa berlakunya dan padarencana pelaksanaan tata batas apabilaterdapat data kawasan hutan (tata batas,pelepasan, perubahan fungsi dan lain-lain)yang belum terakomodir dalam rencanadan peta kerja penataan batas agardilakukan penyempurnaan dalam instruksikerja

Sedang

1.1.5 PT BBU telah mempunyai bukti upayamelakukan pendataan penggunaankawasan di luar sektor kehutanan berupapendataan kebun/ladang dan pemukiman.tahun 2014 telah ada Pelaporan ke DistrikApawer dan tembusan ke Distrik PantaiBarat dan Dinas Kehutanan KabupatenSarmi oleh Manager PH PT BBU dengannormor surat No.076/MPH-E/BBU/X/2014tanggal 28 Oktober 2014 perihalPenyampaian Identifikasi Ladang/kebunMasyarakat Dalam Areal IUPHHK-HA PTBBU seluas 20 ha. Adapun tahun 2018terdapat kebun/ladang masyarakatKampung Karfasia, Wain, Waibro,Samorkena Baru, Murara dan Kwateraseluas 40,85 ha namun belum ditemukandokumen pelaporan ke instansi yangberwenang

Sedang

1.2 Komitmen pemegangizin

1.2.1 PT BBU telah mempunyai Dokumen visi danmisi yang ditandatangani oleh DirekturUtama (Hunawan Widjayanto) dan AgusSutanto (Komisaris Utama) PT BBU yangsesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuatprinsip kelestarian ekologi, produksi dansosial dengan segala komponenpendukungnya secara berkelanjutan

Baik

1.2.2 PT BBU telah melaksanakan sosialisasi visimisi perusahaan mulai dari level pemegangizin dan masyarakat setempat yaitumasyarakat desa Samorkena, Karfasia,Burgena, Bina, Murara, Airoran, Wamariri,Siantoa, Kasukwe, Weyen, Holmafen,Sewan, Nisro dan Kuatera dilengkapi

Baik



A PENILAIAN KINERJA PHPLdengan berita acara, daftar hadir dan fotodokumentasi,

1.2.3 PT BBU telah mengimplementasikan PHLdengan melakukan upaya kegiatanpengelolaan hutan produksi secaraberkelanjutan sesuai dengan visi dan misiperusahaan yang telah ditetapkan tetapibeberapa kegiatan belum tereliasasi danbelum sesuai dengan visi dan misiperusahaan, yaitu antara lain penataanbatas areal kerja belum temu gelang,penataan kawasan lindung belumseluruhnya terealisasi, realisasi pelaksanaankegiatan produksi belum mencapai 100%,jumlah dan kualifikasi personilDAMKARHUT yang tersedia masih kurangmemenuhi, terdapat sebagian buktipemenuhan tanggung jawab sosialterhadap masyarakat, sebagian pelaksanabidang litbang belum mempunyai tenagakhusus yang berpengalaman

Sedang

1.3 Jumlah dan kecukupantenaga profesionalbidang kehutanan padaseluruh tingkatan untukmendukungpemanfaatanimplementasipenelitian, pendidikandan latihan.

1.3.1 PT BBU telah mempunyai tenagaprofesional kehutanan berupa sarjana,diploma dan menengah kehutanan yangkeberadaanya sebagian tersedia padabeberapa bidang kegiatan pengelolaanhutan. Adapun keberadaan GANIS-PHPLtersedia pada setiap bidang pengelolaanhutan, tetapi belum memenuhi keseluruhandari ketentuan Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 yang dipersyaratkan yaitu hanyamencapai 43%

Sedang

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDMadalah 80 % dari rencana sesuai kebutuhan

Baik

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan PT BBU tersedialengkap. Dokumen tersebut antara lainDokumen Kesepakatan Kerja Bersama(KKB), Serikat Pekerja, Struktur Organisasidan Tugas Pokok Unit Camp PengusahaanHutan PT BBU, Daftar Tenaga Kerja PT BBU,Surat Perjanjian Kerja (SPK) antaraperusahaan denga karyawan, dokumenBPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,dokumen Perjanjian Kerjasama PuskesmasArbais Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmidengan PT BBU, dokumen Kebijakan K3,dokumen Monitoring Kecelakaan Kerja,SOP - SOP Ketenagkerjaan, Peraturanperundang-undangan tentangKetenagakerjaan dan Surat KeputusanGubernur Papua tentang Upah Minimum

Baik



A PENILAIAN KINERJA PHPLdan Upah Minimum Sektoral Provinsi PapuaTahun 2017 dan Tahun 2018

1.4 Kapasitas danmekanisme untukperencanaanpelaksanaanpemantauan periodik,evaluasi dan penyajianumpan balik mengenaikemajuan pencapaian(kegiatan) IUPHHK –HA/RE/HT/PemegangHak Pengelolaan

1.4.1 PT BBU telah menetapkan strukturorganisasi dan job deskripsi tingkatlapangan yang baru. yang disyahkanDirektur PT BBU No. 018/DIR-E/BBU/I/2018tanggal 28 Januari 2018. Struktur organisasitersebut telah memuat dan sesuai dengankerangka PHPL yaitu tersedia bagian atauunit kerja yang bertanggung jawabmenjamin terlaksananya kelestarian fungsiproduksi, lingkungan/ekologi dan sosial

Baik

1.4.2 PT BBU telah memiliki perangkat SIMantara lain perangkat internet 1 set, laptop,printer barcode, hp android dan dilengkapitenaga pelaksana yang berpengalamanseperti tercantum dalam Daftar TenagaKerja PT BBU dan digambarkan padastruktur organisasi. Pelaksanaan SIMdidukung perangkat pendukung SIM yangmemadai dan masih berfungsi sebagaimanamestinya

Baik

1.4.3 PT BBU telah mempunyai unitSPI/Inspektorat PH dalam strukturorganisasi sesuai surat keputusan direkturnomor 017/Dir-BBU/i/I/2018 tanggal 12Januari 2018 dan tersedia laporan SPI tahun2018 yang mengontrol bidang accounting,produksi dan perencanaan namun belummengontrol seluruh tahapan kegiatan yaituantara lain tata batas areal belum temugelang, penataan batas kawasan lindungbelum 100%,

Sedang

1.4.4 PT BBU telah melaksanakan tindakankoreksi dan pencegahan manajemenberbasis monitoring dan evaluasi, baikmonitoring dan evaluasi yang dilakukanoleh internal camp maupun yang dilakukanoleh unit SPI/Inpektorat PH namun belumseluruhnya antara lain permasalahantatabatas luar yang belum temu gelang,penataan kawasan lindung yang belum100% dan keberadaan tenaga teknis yangbelum memenuhi perdirjen PHPL no.P.16/PHPL-IPHH/2015 belum disinggungdalam perbaikan manajemen,

Sedang

1.5 Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKT yang akan mempengaruhikepentingan hak-hak masyarakat setempatmendapatkan persetujuan para pihak atasdasar informasi awal yang memadai yaitudibuktikan dengan tersedianya dokumen

Baik



A PENILAIAN KINERJA PHPLRKTUPHHK-HA PT BBU tahun 2017 dan 2018yang disahkan oleh Kepala Dinas KehutananProvinsi Papua, perizinan TPn, TPK Hutandan logpond serta Dokumen Berita AcaraPersetujuan Masyarakat Hukum AdatTerhadap Kegiatan Penebangan Di BlokRKT 2017 PT BBU oleh Masyarakat HukumAdat Kampung Kampung Murara, Airoran,Aurimi dan Maniwa tanggal 02 Maret 2017dan persetujuan masyarakat kampungMurara, Kampung Wain Atas, KampungKaminawari dan Kampung Airoran untukblok RKT 2018

1.5.2 Terdapat persetujuan dalam proses tatabatas areal kerja PT BBU dari para pihak(lebih dari 50%) yaitu pemerintah(Kementerian LHK, Pemda Provinsi danPemda Kabupaten, Dinas KehutananProvinsi dan Kabupaten, BPKH Wilayah XJayapura), perusahaan yang berbatasan,aparat distrik dan kampung, konsultanpelaksana tata batas dan internalperusahaan. Namun persetujuan tersebutbelum menyeluruh karena proses danpelaksanaannya belum selesai sampai temugelang

Sedang

1.5.3 PT BBU telah melaksanakan prosespenyusunan rencana dan pelaksanaankelola sosial/CSR/CD yang disetujui dari parapihak, baik pihak pemerintah (DinasKehutanan Provinsi Papua) yang telahmengesahkan rencana kerja PT BBU yangtermasuk di dalamnya rencana kelolasosial/CSR/CD dan PT BBU sebagaipenyusun yang telah merencanakan danmerealisasikan kegiatan kelola sosial sertamasyarakat kampung sekitar yaitu tahun2017 disetujui Kampung Waim Distrik PantaiBarat, Kampung Maseb Distrik Apawer Hilirdan Kampung Samorkena Distrik ApawerHilir sedangkan tahun 2018 disetujuimasyarakat kampung Wain, Samorkena,Murara yang menjadi kampung binaan.Realisasi kegiatan kelola sosial/CSR/CD telahterlaksana dan diterima oleh masyarakatkampung terkait dengan dibuktikan beritaacara, bukti kuitansi dan foto dokumentasikegiatan

Baik

1.5.4 Terdapat persetujuan dalam prosespenetapan kawasan lindung PT BBU daripara pihak yaitu pihak pemerintah

Baik



A PENILAIAN KINERJA PHPL(Kementerian Kehutanan dan DinasKehutanan Provinsi Papua) dan internalperusahaan. Sedangkan sosialisasi danpersetujuan kawasan lindung denganmasyarakat telah dilakukan pada KampungSamorkena, Burgena, Karfasia, Bina,Murara, Airoran, Wamariri, Siantoa,Kusukwe, Weyen, Holmafen, Sewan danNisro

2 PRODUKSI2.1 Penataan areal kerja

jangka panjang dalampengelolaan hutanlestari

2.1.1 PT BBU telah memiliki dokumenRKUPHHK/RPKH yang sudah disetujui olehpejabat yang berwenang dan disusunberdasarkan hasil IHMB/surveipotensi/risalah/ landscaping areal produksiefektif yang realistis/benar, dan tidakdikenai peringatan terkait pemenuhankewajiban RKU.

Baik

2.1.2 PT BBU telah melakukan penataan arealkerja dan sesuai dengan dokumen RKUperiode 2012-2021.

Baik

2.1.3 PT BBU telah membuat tanda batas blokdan petak kerja seluruhnya dan terlihat jelasdi lapangan dan sesuai dengan proseduryang dibuat oleh PT BBU

Baik

2.2 Tingkat pemanenanlestari untuk setiapjenis hasil hutan kayuutama dan bukan kayupada setiap tipeekosistem.

2.2.1 PT BBU telah memiliki data potensi tegakanper tipe ekosistem dari hasil IHMB besertapeta pendukungnya dan hasil ITSP untukRKT 2018 dilengkapi dengan peta sebaranpohon dan di lapangan dijumpai labelmerah dan barcode hasil kegiatan ITSP

Baik

2.2.2 PT BBU telah mengalokasikan area untukPetak Ukur Permanen (PUP) danmelakukan pengukuran pada petaktersebut serta telah membuat analisisriapnya. Nilai riap di area PT BBU yaitu0,0212 m3/ha/th.

Baik

2.2.3 PT BBU dalam menentukan jatah tebangantahunan berdasarkan IHMB dan ITSP,belum berdasarkan hasil analisis riappertumbuhan dari PUP.

Sedang

2.3 Pelaksanaan penerapantahapansistemsilvikultur untukmenjamin regenerasihutan.

2.3.1 SOP seluruh tahapan kegiatan sistemsilvikultur milik PT BBU tersedia denganlengkap, dan isinya sesuai dengan pedomanpelaksanaan atau ketentuan teknis, sertatelah ditandatangani oleh pejabat yangberwenang

Baik

2.3.2 PT BBU telah melakukan penataan blok danpetak di lapangan dengan cara diberi papannama, alur, cat dan dipasang pal. Di dalamkegiatan ITSP dibuat peta sebaran pohon,

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLlabel merah dan barcode di lapangan,tersedia laporan hasil cruissing/ITSP. Selainitu, dibuat peta rencana jalan, peta rencanajalan sarad, dibuat jalan utama dan TPn,dibuat rencana jalan sarad di lapangan,pemeliharaan jalan. Teknik penebangantelah diterapkan yaitu dengan membuattakik rebah/takik balas serta dibuat jalansarad dengan lebar 4 m. PT BBU telahmelakukan penanaman pengayaan,tanaman tanah kosong, KKJ.

2.3.3 Potensi tegakan sebelum masak tebang PTBBU adalah 96 pohon per ha atau > 25pohon per ha

Baik

2.3.4 Tingkat kecukupan potensi permudaanbekas tebangan PT BBU untuk tingkat tiangsebanyak 335 batang per Ha atau >100batang per Ha, dan untuk tingkat pancangsebanyak 1.895 batang per Ha atau >400batang per Ha

Baik

2.4 Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkunganuntuk pemanfaatanhutan

2.4.1 PT BBU telah memiliki SOP Reduce ImpactLogging (RIL) yang isinya terdapat proseskerja yang urutannya telah sesuai dengansistem silvikultur TPTI. Isinya pun telahsesuai dengan kondisi areal kerja PT BBUyaitu hutan tanah kering, topografi datarsampai bergelombang. SOP tersebut telahditandatangani oleh Kabid Perencanaan,Kabid Produksi dan Manager PengusahaanHutan.

Baik

2.4.2 PT BBU telah melaksanakan pengelolaanhutan secara ramah lingkungan pada 3 dari4 tahapan Reduce Impact Logging

Baik

2.4.3 Persentase tingkat kerusakan tegakan jenispohon sebesar 10,98%, tiang sebanyak13,80% , pancang sebesar 14,03%, dan semaisebesar 22,03%. Maka rata-rata persentasetingkat kerusakan tegakan tinggal seluruhstrata adalah sebesar 15,21% (16-30%).

Sedang

2.4.4 Rata – rata besarnya faktor eksplotasi diblok tebangan RKT 2017 adalah sebesar0,96 (> 0,70).

Baik

2.5 Realisasi penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan /pemanenan /pemanfaatan padaareal kerjanya.

2.5.1 PT BBU telah memiliki dokumen RKT2018 yang disusun berdasarkan RKUdan disahkan oleh Pemerintah DinasKehutanan Provinsi Papua denganSurat Keputusan Nomor KEP-522.1/4921tanggal 29 Desember 2017 di Jayapura

Baik

2.5.2 PT BBU telah menyusun peta kerja tahun2018 yang memuat titik trayek PAK, titik

Baik



A PENILAIAN KINERJA PHPLikat RKT 2018, rencana lokasi TPn, rencanajalan, rencana jalan sarad, kawasan yangdilindungi atau tidak boleh ditebang, sertalokasi petak RKT 2018 dan telahditandatangani oleh pejabat yangberwenang.

2.5.3 PT BBU telah melaksanakan penandaan dilapangan pada seluruh areal produksi yaitupada batas blok, petak, sempadan sungai,areal sarana prasarana, TPn Estafet , arealtanaman pembinaan hutan, pada tanamanpengayaan, tanah kosong, KKJ danpersemaian

Baik

2.5.4 Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volumepanen dengan RKT PT BBU pada tahun 2017adalah 43,36%.

Sedang

2.6 Tingkat investasi danreinvestasi yangmemadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaanhutan, administrasi,penelitian danpengembangan sertapeningkatankemampuan sumberdaya

2.6.1 Kondisi kesehatan finansial PT BBU tahun2017 adalah nilai likuiditas 98,95 %, nilaisolvabilitas 61,79%, dan nilai rentabilitas -17,97% (negatif).

Buruk

2.6.2 Rata-rata tingkat kecukupan anggaranpengusahaan hutan tahun 2017 adalahsebesar 84,81%..

Baik

2.6.3 Rata-rata proporsionalitas realisasi alokasidana pengusahaan hutan PT BBU adalah15,19% atau < 20%.

Baik

2.6.4 Realisasi pendanaan yang dilakukan oleh PTBBU pada tahun 2017 tergolong lancar,namun tidak sesuai dengan tata waktu.pendanaan untuk kegiatan tekniskehutanan berjalan lancar sesuai dengantata waktu.

Sedang

2.6.5 Pada tahun 2017 PT BBU telahmerealisasikan anggaran untuk ditanamkankembali ke hutan sebesar 91,49%.

Baik

2.6.6 Rata-rata realisasi kegiatan fisikpenanaman/pembinaan hutan PT BBUadalah 90,48%.

Baik

3 EKOLOGI3.1 Keberadaan,

kemantapan dankondisi kawasandilindungi pada setiaptipe hutan

3.1.1 PT Bina Balantak Utama telah menetapkankawasan lindung dan tercantum dalamRKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun2012 s/d 2021 pengesahan 6 Februari 2013.Hasil verifikasi lapangan, verifikasidokumen, dan wawancara diketahui bahwakondisi kawasan lindung PT BBU masihsesuai dengan kondisi biofosik dan tujuanperlindungannya.

Baik

3.1.2 Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir sampaiRe-Sertifikasi tahun 2018, terdapat

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLpenambahan penandaan batas barukawasan lindung yaitu Sempadan SungaiSire di RKT 2018 sepanjang 12,3 km . Dengandemikian, prestasi penataan batas kawasanlindung PT BBU sampai Re-Sertifikasi PHPLtahun 2018 sepanjang 622,08 km daripanjang total kawasan lindung 1.022,7 kmatau sebesar 60,83 %.

3.1.3 Berdasarkan hasil overlay peta citra landsattahun 2017 dengan peta RKUPHHK-HApengesahan 6 Februari 2013 diketahuibahwa kondisi penutupan kawasan lindungPT BBU didominasi oleh hutan lahan keringprimer (17.812 ha), hutan rawa primer (2.722ha) dan hutan lahan kering sekunder (7.657ha) dengan total luas 28.191 ha. Dengandemikian, persentase penutupan kawasanlindung PT BBU sebesar 28.191 ha : 30.372ha x 100 % = 92,82 %.

Baik

3.1.4 Kawasan lindung PT BBU telah mendapatpengakuan dari para pihak antara lain dariPemerintah, Manajemen PT BBU, danmasyarakat sekitar. Bukti pengakuanparapihak terhadap kawasan lindung antaralain : Pemerintah (pengesahan RKUPHHKdan persetujuan RKTUPHHK tahun 2017 dan2018); Manajemen PT BBU (sosialisasikawasan lindung tahun 2017 dan 2018 danpengelolaan kawasan lindung), masyarakatsekitar areal (sosialisasi kawasan lindungkepada desa di dalam dan sekitar arealtahun 2014, 2015, dan 2018).

Baik

3.1.5 PT Bina Balantak Utama telahmelaksanakan dan terdapat laporanpengelolaan kawasan lindung, antara lain :Sempadan Pantai, Buffer Zone HL Irier,Sempadan Sungai Waim, Sempadan SungaiSiwasu. Pengelolaan kawasan lindungbelum dilakukan secara menyeluruh, yaitubelum terdapat kegiatan pengelolaan diKPPN, BZ HSAW, dan Buffer Gambut.

Sedang

3.2 Perlindungan danpengamanan hutan

3.2.1 PT Bina Balantak Utama memiliki prosedurperlindungan dan pengamanan hutan, yaitu: SOP Perlindungan dan PengamananHutan, SOP Manajemen Kebakaran Hutan.Hasil telaah prosedur tersebut, diketahuibahwa prosedur telah mencakup seluruhjenis atau potensi gangguan yangdisebutkan dalam RKUPHHK-HA, antara lain: kebakaran hutan, pencurian kayu,perambahan hutan, dan perladangan.

Baik



A PENILAIAN KINERJA PHPL3.2.2 PT Bina Balantak Utama memiliki sarpras

perlindungan gangguan hutan dengan jenisdan jumlah belum sesuai denganketentuan. Persentase pemenuhankesesuaian sebesar 81,25 %. Adapun sarprasyang belum sesuai yaitu : pos jaga, menarapemantau kebakaran, plank-plank larangandan himbauan, dan mobil tangki. Saranaprasarana yang ada berfungai baik.

Sedang

3.2.3 PT Bina Balantak Utama memiliki tenagapengamanan sebanyak 5 (lima) orang(termasuk anggota Koramil dan Polsek) danregu Damkarhut sebanyak 3 (tiga) regu.Berdasarkan dokumen rencana pencapaianketersediaan tenaga pengamanan sebesar50 % dan regu Damkarhut sebesar 60 %.Dengan demikian, total ketersediaan SDMperlindungan dan pengamanan hutan yangdimiliki BBU sebesar 55 %.

Sedang

3.2.4 PT Bina Balantak Utama telahmelaksanakan kegiatan perlindungangangguan hutan berdasarkan potensi danatau jenis gangguan yang ada. Kegiatanperlindungan yang dilakukan antara lain :preemtif (penyuluhan, sosialisasi,himbauan) dan preventif (patroli,pemasangan papan larangan, penyediaansarpras pemadam kebakaran, pengaktifanpos jaga). Jenis gangguan ada yang belumterjadi dan sudah terjadi namun masih skalakecil/wajar sehingga PT BBU tidakmelaksanakan tindakan represif. PT BinaBalantak Utama juga sangatmempertimbangkan kehati-hatian dalammelakukan tindakan represif karena arealPT BBU merupakan bagian dari arealmasyarakat yang mendapat hak otonomikhusus dari pemerintah, selain karaktermasyarakat sekitar yang tidak mudah diajakkerjasama/kolaborasi.

Baik

3.3 Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan iar

3.3.1 PT Bina Balantak Utama memiliki prosedurpengelolaan dan pemantauan dampakterhadap tanah dan air yang mencakupmencakup antara lain : laju erosi dansedimentasi. Berdasarkan dokumen RKLdan RPL Tahun 1995, pengelolaan danpemantauan dampak mencakup : erositanah, sedimentasi, dan kualitas air. Dengandemikian, persentase pemenuhan prosedursebesar 2 : 3 x 100 % = 66,67 %.

Sedang

3.3.2 PT Bina Balantak Utama memiliki sarana Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLpengelolan dan pemantauan dampakterhadap tanah dan air, yaitu : pengukuranlaju erosi metode benang (patok, benang,penggaris); pengujian kualitas air (coolbox,botol sampel air, pH meter, termometer,saringan plankton, kantung plastikbenthos). Berdasarkan RKL dan RPL tahun1995, sarana pengelolaan dan pemantauandampak belum semuanya sesuai, yaitubelum terdapat sarana pengukuransedimentasi. Dengan demikian, persentasepemenuhan sarana pengelolaan danpemantauan dampak terhadap tanah danair sebesar 2 : 3 x 100 % = 66,67 %.

3.3.3 PT Bina Balantak Utama memiliki SDM yangmelaksanakan kegiatan pengelolaan danpemantauan dampak terhadap tanah danair sebanyak 4 (empat) orang yangmerupakan karyawan bulanan dan 17 (tujuhbelas) orang merupakan harian tetap. Dari4 (empat) orang karyawan bulanantersebut sudah cukup memadai dari segijumlah dan kualifikasi (100 %). Sedangkantenaga kerja harian tetap memiliki jumlahyang memadai (100 %) dan kualifikasimemadai (58,82 %), sehingga jumlah dankualifikasinya sebesar 79,41 %. Dengandemikian, persentasi jumlah dan kualifikasiSDM pengelolaan dan pemantauan dampakterhadap tanah da air sebesar (100 % + 79,41%) : 2 = 89,71 %.

Sedang

3.3.4 PT Bina Balantak Utama memiliki rencanapengelolaan dampak terhadap tanah danair yang tertuang dalam Dokumen RKLtahun 1995, antara lain : perbaikanspesifikasi teknis pembuatan TPn dan BaseCamp, perbaikan teknis penebangan danpenyaradan, pembuatan bangunankonservasi, penanaman perkayaan,pemeliharaan jalan, pembuatan sedimentrap. Berdasarkan verifikasi lapangan danwawancara, rencana pengelolaan dampaktersebut telah diimplementasikansemuanya.

Baik

3.3.5 PT Bina Balantak Utama memiliki rencanapemantauan dampak terhadap tanah dairyang tetruang dalam Dokumen RPL tahun1995, antara lain meliputi : erosi tanah,sedimentasi, dan kualitas air. Berdasarkanverifikasi dokumen dan wawancara, PT BBUtelah melaksanakan kegiatan pemantauan

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLdampak, yaitu : erosi tanah dan kualitas air.Dengan demikian, persentaseimplementasinya sebesar 2 : 3 x 100 % =66,67 %.

3.3.6 PT Bina Balantak Utama telah melakukanpengamatan erosi dan pengujian kualitasair pra dan pasca penebangan. Hasilpengamatan erosi diketahui bahwa besaranerosi masih dalam ambang batas erosi.Begitu juga dengan hasil pengujian kualitasair pra dan pasca penebangan semuaparameter berada di bawah batas bakumutu berdasarkan Peraturan PemerintahNo.82 Tahun 2001 (positif). Berdasarkanverifikasi lapangan, tanah di areal PT BBUrentan terhadap erosi. Namun demikian, PTBBU berupaya meminimalisir terjadinyaerosi dengan pembuatan mating-mating,pembuatan sedimen trap, penanaman KKJ,penanaman bekas TPn, penanaman bekasjalan sarad.

Sedang

3.4 Identifikasi spesies floradan fauna yangdilindungi dan/ataulangka (endangered),jarang (rare), terancampunah (threatened) danendemik

3.4.1 PT Bina Balantak Utama memiliki proseduridentifikasi flora dan fauna yang dilindungidan/atau langka (endangered), jarang(rare), terancam punah (threatened) danendemik. Prosedur telah menguraikantahapan-tahapan identifikasi flora danfauna serta terdapat instruksi untukmenyiapkan literatur terkait statusperlindungannya berdasarkan peraturanperundangan yang berlaku, CITES, danIUCN. Akan tetapi, prosedur masih bersifatumum, belum spesifik menjelaskanidentifikasi masing-masing jenis yangdilindungi dan langka, jarang, terancampunah, dan endemik.

Sedang

3.4.2 PT Bina Balantak Utama telahmelaksanakan kegiatan identifikasi floradan fauna dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah dan endemik yangdibuktikan dengan laporan-laporan , antaralain : High Conservation Value Forest(HCVF) tahun 2015, Laporan Jenis SatwaYang Berada di Konsesi IUPHHK PT BinaBalantak Utama tahun 2018, LaporanCatatan Harian Kegiatan PemantauanSatwa Pada Areal PT BBU mulai BulanJanuari 2017 – Bulan Juli 2018.

Baik

3.5 Pengelolaan florauntuk:

3.5.1 PT Bina Balantak Utama memiliki prosedurpengelolaan flora yaitu SOP PengelolaanFlora Jarang, Langka, Terancam Punah,

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPL1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak.

2. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

Endemik dan Dilindungi serta SOPPengendalian Spesies Eksotik. Berdasarkantelaah terhadap prosedur tersebutdiketahui bahwa prosedur sudahmenguraikan kegiatan-kegiatan mengelolaflora, tetapi masih bersifat umum belumspesifik untuk pengelolaan jenis floradilindungi dalam hal ini jenis Wanga(Pigafeta filaris (Giseke). Becc.).

3.5.2 PT Bina Balantak Utama telahmelaksanakan kegiatan pengelolaan floraantara lain mencakup : identifikasi,inventarisasi, dan pemantauan. PT BinaBalantak Utama belum melaksanaanpengelolaan flora untuk jenis Wanga(Pigafeta filaris (Giseke). Becc.) dimanaberdasarkan Permen LHK RI NomorP.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 TentangPerubahan atas Peraturan Menteri LHKNomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yangdilindungi, jenis Wanga merupakan jenisyang dilindungi.

Sedang

3.5.3 Berdasarkan verifikasi dokumen danwawancara, di areal PT BBU tidakditemukan adanya gangguan terhadapspesies flora dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah dan endemik. Halini dikarenakan masyarakat dalammembuat pondok dan bahan bangunanrumah menggunakan kayu jenis komersil(Merbau dan kayu putih/mix). Selain itu,masyarakat juga tidak terbiasa membukahutan untuk perladangan/perkebunan,masyarakat biasanya tetap menggunakanladang/kebun yang ada untuk kegiatanperladangan/perkebunan selanjutnya.

Baik

3.6 Pengelolaan faunauntuk:3. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak

4. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancam

3.6.1 PT Bina Balantak Utama memiliki prosedurpengelolaan fauna yaitu SOP PengelolaanFauna Jarang, Langka, Terancam Punah,Endemik dan Dilindungi serta SOPPengelolaan Koridor & Kantong Satwa.Berdasarkan telaah terhadap prosedurtersebut diketahui bahwa prosedur sudahmenguraikan kegiatan-kegiatan mengelolafauna, tetapi masih bersifat umum belumspesifik untuk pengelolaan masing-masingjenis fauna dilindungi.

Sedang

3.6.2 PT Bina Balantak Utama telahmelaksanakan kegiatan pengelolaan faunaantara lain mencakup : identifikasi,

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLpunah dan endemik inventarisasi, dan pemantauan. PT Bina

Balantak Utama belum melaksanaanpengelolaan fauna untuk masing-masingjenis yang dilindungi di areal PT BBUberdasarkan Permen LHK RI NomorP.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri LHKNomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yangdilindungi.

3.6.3 Hasil verifikasi dokumen belum dapatmenggambarkan kondisi spesies faunadilindungi di areal PT BBU. Berdasarkanhasil wawancara dengan Satpam PH dansalah satu Kepala Kampung di sekitar arealPT BBU diketahui berburu masihmerupakan kebiasaan masyarakat yangbelum bisa hilang. Dalam berburu sebagianbesar masyarakat masih menggunakanperalatan tradisional. Jenis binatang yangdiburu selain Babi juga jenis binatangdilindungi seperti : Lau-Lau, Mambruk,Kasuari, dll. Dengan demikian, keberadaanspesies fauna dilindungi di areal PT BBUmasih terganggu. PT Bina Balantak Utamatelah berupaya meminimalisir perburuansatwa dilindungi dengan pemasanganplank-plank larangan berburu satwadilindungi dan kegiatan patroli rutin.

Sedang

4 SOSIAL4.1 Kejelasan deliniasi

kawasan operasionalperusahaan/pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

4.1.1 PT. BBU telah memiliki dokumen, laporandan peta perencanaan pengelolaansumberdaya hutan yang lengkap (jangkapanjang dan jangka pendek). Pemenuhandokumen legal seperti yang dimandatkanberuapa RKU dan RKT, dan dokumenpenunjang seperti hasil studi yang masihrelevan (SIA dan HCVF). Identifikasi hak-hakdasar masyarakat hukum adat dan/ataumasyarakat setempat secara keseluruhandan detil rencana disampaikan dalamRencana Operasional pada KampungBinaan dengan baseline kegiatan per-kampung.

Baik

4.1.2 PT. BBU telah memiliki mekanismepenataan batas partisipatif dan mekanismeresolusi konflik sosial. Keradaan perangkatSPO diketahui para pihak, namunkeberadaan bukti realiasi penataan bataspartisipatif maupun resolusi konflik sosialmasih terbatas pada pihak yang

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLberhubungan langsung dengan tugastersebut. Keberadaan mengenai laporandan bukti belum seluruhnya diketahui dansudah dilakukan penandaan batas langsungdi lapangan di beberapa lokasi (buktikesepakatan para pihak).

4.1.3 Pengakuan hak-hak dasar masyarakathukum adat dan lokal setempat,terakomodir dalam perencanaan danprogram kelola sosial/CSR/PMDH PT. BBU.Secara legal formal tertuang dalamdokumen rencana jangka panjang danjangka pendek perusahaan. Namundemikian, proses dan keberadaan buktipelaksanaan program kegiataan terkait hak-hak dasar masyarakat belum mengacusepenuhnya kepada pedoman hirarkiperencanaan jangka panjang dan jangkapendek secara komprehensif dan perlupenyempurnaan.

Sedang

4.1.4 PT. BBU telah melakukan identifikasi daninventarisasi mengenai keberadaankawasan kehidupan masyarakat dalambentuk perladangan, perkebunan danpemukiman di dalam areal kerjanya.Pendataan dan informasi disajikanberdasarkan tahun RKT dilengkapi denganpenandaan, dokumentasi hasil identifikasi,yang mencantumkan luas dan batasbardasarkan kampung dan distrik. Secaraperiodik direaliasikan secara periodik setiaptahun kegiatan RKT dalam bentukpenandaan di lapangan dan telahdilengkapi dengan dokumentasikesepakatan antara Perusahaan denganMasyarakat hukum adat/ lokal setempat.

Baik

4.1.5 PT. BBU telah mendapatkan pengakuandan persetujuan dari para pihak dan darimasyarakat lokal/setempat, bentukpengakuan tersebut dilakukan secaratertulis (dilengkapi berita acara) dan tidaktertulis. Masih terdapat konflik penguasaandan klaim hak ulayat yang terjadi antaramasyarakat sendiri (tingkat keret/marga),pemahaman yang belum seluruh samaantar masyarakat dan perusahaan, namunproses dan penyelesaian konflik dapatdikelola dengan baik.

Baik

4.2 Implementasi tanggungjawab sosial

4.2.1 PT. BBU memiliki dokumen menyangkuttanggung jawab sosialperusahaan/pemegang izin kepada

Baik



A PENILAIAN KINERJA PHPLperusahaan sesuaidengan peraturanperundangan yangberlaku

masyarakat. Dokumen yang tersediameliputi legalitas IUPHHK-HA, dokumenperencanaan, dokumen prosedur dandokumen laporan pelaksanaan kegiatan.Keberadaan dokumen-dokumen tersebutsesuai dengan peraturan perundanganyang berlaku, mendapatkan pengesahandari pihak berwenang dan secara hirarkidokumen berjenjang dari tingkat strategissampai pada dokumen teknis (operasional).

4.2.2 PT. BBU memiliki mekanisme terkaitpemenuhan kewajiban sosial kepadamasyarakat dalam bentuk PSO. Berdasarjenis kegiatan prosedur yang dimilikilengkap, tersedia hierarki jabatan ataupenanggungjawab yang tertulis di lembartahapan prosedur sesuai dengan strukturorganisasi dan manajemen perusahaan.Mekanisme di-update sesuai denganperkembangan dan situasi internal ataueksternal perusahaan.

Baik

4.2.3 PT. BBU telah melakukan Sosialisasi kepadamasyarakat yang berada di sekitar arealkerja baik secara langsung maupun tidaklangsung. Secara langsung dilakukandengan pertemuan dalam bentuk forumdengan masyarakat dan tingkatkelembagaan, sedangkan secara tidaklangsung melalui perangkat fungsiorganisasi tingkat camp dan lapangan.Kegiatan sosialiasi dilakukan pada kampungsekitar sesuai dengan perencanaankampung binaan tahun RKT berjalan. Setiapkegiatan sosialisasi yang dilakukandilengkapi dengan Berita Acara kegiatandan terdokumentasi dengan baik.

Baik

4.2.4 PT. BBU secara umum telah merealisasikanpemenuhan tanggung jawab sosialterhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat danmasyarakat setempat dalam pengelolaanSDH. Realiasi tanggung jawab dapatdibuktikan dan terdokumentasi, namunbelum mencakup seluruh tanggung jawabkhususnya yang dimandatkan dalam SKIUPHHK. Realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial tidak hanya pada programkelola sosial seperti dalam dokumenperencanaan, terdapat realiasi yang bersifatresponsibility terhadap kebutuhanmasyarakat (community support).

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPL4.2.5 PT. BBU memiliki laporan/dokumen terkait

pelaksanaan tanggung jawab sosialpemegang izin terhadap masyarakat.Keberadaan dokumen laporan yangtersedia lengkap secara keseluruhan,ketersediaan dokumen lengkap sejak tahun2017 dan 2018 sesuai dengan RKT tahunberjalan.

Baik

4.3 Ketersediaanmekanisme danimplementasi distribusimanfaat yang adil antarpara pihak

4.3.1 PT. BBU memiliki data dan informasimengenai masyarakat hukum adat dan/ataumasyarakat setempat yang terlibat,tergantung, terpengaruh oleh aktivitaspengelolaan SDH sudah tersedia cukuplengkap khususnya pada kampung yangberada di sekitar blok RKT 2017 dan 2018.Data dan informasi tersebar dalambeberapa jenis dokumen dan laporan yangdilakukan secara periodik terkait kondisisosial, ekonomi dan budaya dan aktivitasmasyarakat lokal/setempat.

Baik

4.3.2 PT. BBU telah memiliki mekanisme yanglegal terkait peningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakat hukum adatdan/atau masyarakat setempat yangdibakukan dalam bentuk PSO. Sebagianmekanisme pelaksanaan kegiatan yangberhubungan dengan peningkatan aktivitasekonomi masyarakat setempat belumseluruhnya tersedia dan eksplisit.

Sedang

4.3.3 PT. BBU memiliki dokumen perencanaanmenyangkut peningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakat. Padadokumen perencanaan yang tersedia,terdapat rincian terhadap sasarankelompok masyarakat, bidangpengembangan ekonomi (bantuanlangsung keuangan), jenis dan bentukkegiatan. Proses perencanaan telahmelibatkan masyarakat dalamkegiatan/program kelola sosial/CSR/PMDH.Dokumen dilengkapi dengan berita acarakesepakatan dan diuraikan per kampung.

Baik

4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakat diPT. BBU berdasarkan kelompok sasaranmasyarakat dan bentuk aktivitasnyameliputi; penerimaan tenaga kerja,pelayanan jasa transportasi, kompensasidan bantuan langsung kepada masyarakat.Terdapat bukti implementasi dan realiasi ≥50% dari rencana kegiatan peningkatan

Baik



A PENILAIAN KINERJA PHPLperan serta dan aktivitas ekonomimasyarakat hukum adat dan/ataumasyarakat setempat oleh pemegang izin.

4.3.5 PT. BBU memiliki bukti dokumen/laporanmengenai pelaksanaan distribusi manfaatkepada para pihak yakni karyawan,masyarakat sekitar dan pemerintah.Keberadaan laporan dan dokumen terkaittelah terdokumentasi dengan baik, lengkap& jelas.

Baik

4.4 Keberadaan mekanismeresolusi konflik yanghandal

4.4.1 PT. BBU telah memiliki mekanisme resolusikonflik yang dibangun dan dikembangkandengan jelas dan implementatif. Proseduryang tersedia telah dilengkapi denganatribute data dan informasi yang jelasdengan hirarki pertanggungjawaban sesuaidengan kelengkapan struktur organisasiyang ada.

Baik

4.4.2 PT. BBU telah memiliki peta potensi danpeta konflik yang lengkap dengan diskripsiyang memadai. Peta dan dokumen konflikdilengkapi data dan informasi terkaitkeberadaan potensi konflik yang berada didalam dan sekitar areal kerja. Prosesnresolusi terdokumentasi, namunkeberadaan peta konflik belum mengacukeseluruhan sesuai mandat yang diaturdalam Peraturan Dirjen No.P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentangPedoman Potensi dan Resolusi Konflik PadaPemegang Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IUPHHK) dalam HutanProduksi.

Sedang

4.4.3 PT. BBU telah memiliki fungsi kelembagaanresolusi konflik dalam bentuk ForumPenyelesaian Konflik Masyarakat Adat danPT. BBU. Tersedia kelengkapankelembagaan berupa uraian tugas,kewajiban dan kewenangan personel sertakomitmen perusahaan dalam pendanaan.Selain itu, keberadaan kelembagaandiperkuat dengan fungsi internal organisasiperusahaan tingkat camp yaitu BidangADM Umum dan Bidang Pembinaan Hutanberserta jajarannya.

Baik

4.4.4 PT. BBU telah memiliki sistem dokumentasiyang cukup lengkap dan jelas terhadappenanganan potensi dan resolusi konflikyang terjadi. Rangkaia proses penyelesaiankonflik terdokumentasi dengan baik,kronologis penyelesian konflik tersebut

Baik



A PENILAIAN KINERJA PHPLdapat diketahui secara jelas dan lengkap.Pada tahun 2017 terjadi konflik pemalangandan dilengkapi dengan BA Kesepakatan,dan BA tindak lanjut penyelesaian konflik.

4.5 Perlindungan,Pengembangan danPeningkatanKesejahteraan TenagaKerja

4.5.1 Hubungan industrial, antara pengusahadengan karyawan lingkup PT. BBU telahterjalin dan dilandasi dengan KesepakatanKerja Bersama yang telah mendapatkanpengesahan dari instansi berwenang.Hubungan industrial ini telahdiimplementasikan secara keseluruhansesuai dengan peraturan perundanganyang berlaku.

Baik

4.5.2 PT. BBU telah merencanakanpengembangan kompetensi karyawanmelalui Pelatihan, karyawan yangdiikutsertakan tidak hanya terbatas padatenaga teknis PHPL akan tetapimenyangkut seluruh bagian yang terdapatpada struktur organisasi termasukkaryawan yang bukan merupakan tenagateknis PHPL. Secara kuantitatif, tingkatrealisasi peningkatan kompetensi karyawanselama tahun 2017/2018 sebesar 85,71%.

Sedang

4.5.3 PT. BBU memilki standar jenjang karir dandigunakan sebagai acuan dalam melakukanrotasi karyawan. Informasi mengenaistandar jenjang karir diperkuat denganbukti adanya Surat Keputusan Direksitentang pengangkatan karyawan maupundalam bentuk SK promosi jabatan. Verifikasiterhadap dokumen personalia masih sangatterbatas dan belum tersedia denganlengkap hasil uji petik menunjukkankelengkapan 50% tersedia.

Sedang

4.5.4 PT. BBU memiliki dokumen tunjangankesejahteraan karyawan yang memuatketentuan-ketentuan tentang kewajibanperusahaan terhadap peningkatankesejahteraan karyawan. Ketetuan tersebutsecara lengkap termuat dalam DokumenKKB dan diselenggarakan dalam bentukkontrak kerja yang jelas dengan karyawan.Secara umum penerapan atau realisasi darikewajiban perusahaan tersebut telahdilaksanakan, meskipun secara kualitasbelum seluruhnya memadai dan tidakterdapat keluhan signifikan dari karyawan.

Baik


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU1.1. Areal unit manajemen

hutan terletak dikawasanhutan produksi

1.1.1.a PT. BBU memperoleh izin HPH melalui SK HPHNo. 40/Kpts-II/1991 tanggal 16 Januari 1991dengan luas 325.300 ha, selanjutnyamendapatkan SK perpanjangan IUPHHK-HAmelalui SK Menteri Kehutanan No. 365/Menhut-II/2011 tanggal 7 Juli 2011 dengan luas 298.710 hadan dilengkapi dengan Peta Dasar Areal Kerja,skala 1:250.000 yang telah disahkan olehMenteri Kehutanan Republik Indonesia.

MEMENUHI

1.1.1.b IUPHHK-HA PT. BBU telah melunasi kewajibanpembayaran IUPHHK nya sesuai dengan SuratPerintah Pembayaran (SPP) Iuran IUPHHK-HANo. S.735/VI-BIKPHH/2011 tanggal 8 Agustus2011 yang diterbitkan oleh Dirjen Bina UsahaKehutanan

MEMENUHI

1.1.1.c Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sahdiluar sector kehutanan didalam areal PT BBU

NA

2.1. Pemegang izin memilikirencana penebanganpada areal tebanganyang disahkan olehpejabat yang berwenang

2.1.1.a PT. BBU sudah memiliki RKUPHHK berbasisInventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)periode tahun 2012-2021 yang telah disahkanoleh pejabat berwenang dan sudah dilengkapidengan peta lampiran RKUPHHK-HA. PT. BBUsudah memiliki dokumen RKTUPHHK tahun 2017dan 2018 yang disahkan oleh pejabat yangberwenang

MEMENUHI

2.1.1.b PT. BBU sudah memiliki peta RKT 2017 dan RKT2018 yang menyebutkan areal yang dilindungidan verifikasi lapangan menunjukkan kesesuaianareal yang dilindungi.

NA

2.1.1.c PT. BBU sudah membuat Penandaan lokasi blokdan petak tebangan pada peta lampiran RKT2017 dan RKT 2018 yang sudah disahkan/dicapoleh pihak yang berwenang serta terbuktiterbukti di lapangan

MEMENUHI

2.2. Adanya rencana kerjayang sah

2.2.1.a PT. BBU sudah memiliki dokumen RKUPHHKdan peta lampirannya untuk periode 2012-2021yang disusun berdasarkan IHMB dan telahdisahkan tanggal 6 Februari 2013 A.n. MenteriKehutanan, Direktur Bina Usaha Kehutanan, Ub.Direktur Bina Usaha Hutan Alam, Ir. M. AwriyaIbrahim, MSc

MEMENUHI

2.2.1.b Izin yang diberikan oleh KementerianKehutanan kepada Unit Manajemen PT. BBUadalah untuk pengelolaan hutan alam bukanuntuk hutan tanaman industri.

NA

3.1. Pemegang izin menjaminbahwa semua kayu yangdiangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara keindustri primer hasil

3.1.1 Semua dokumen LHP PT. BBU untuk RKT 2017telah disahkan oleh Pejabat Pengesah LaporanHasil Peroduksi (P2LHP); LHP dengan fisik kayusesuai; dan Nomor batang di LHP dapatditemukan di lapangan.

MEMENUHI


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUhutan (IPHH)/pasar,mempunyai identitasfisik dan dokumen yangsah

3.1.2 Rekapitulasi dokumen SKSHHK pengiriman kayudari TPK Hutan Log pond Muwar menujuindustri menunjukkan adanya 5 Buah Dokumendengan total 2.384 Batang kayu dengan volume14.487,38 m3.Kayu yang diangkut dari TPK Hutan Logpond ketujuan pengiriman kayu lainnya dilindungidengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutankayu sesuai ketentuan. Hasil uji petik persediaankayu (LMKB) di TPK Hutan logpond Muwarsesuai dengan dokumen angkutan kayu

MEMENUHI

3.1.3.a PT. BBU sudah membuat tanda-tanda PUHHpada kayu (batang dan tunggak) yang sesuaidengan dokumen (LHP), seperti:

Sudah membuat label merah padapohon yang akan ditebang danpenebang hanya menebang pohondengan label merah.

Label merah sebagai tanda pohon yangakan ditebang masih bisa ditemukanpada tunggak pada RKT 2016.

Ditemukan pohon label kuning dilapangan dan tidak ditebang olehperusahaan.

PT. BBU Sudah membuat tanda-tandaPUHH/barcode pada semua kayu yangdiproduksi tahun 2016

MEMENUHI

3.1.3.b PT. BBU sudah menerapkan secara konsistenpembuatan identitas kayu (seperti: no. petak,no. pohon, diameter, panjang, jenis, dan no.produksi) untuk setiap kayu yang diproduksi

MEMENUHI

3.1.4 PT. BBU memiliki dokumen SKSHH yang lengkapdan dilampiri dengan DKB yang diterbitkan olehpejabat berwenang. Semua kayu yang keluardari hutan selalu memiliki dokumen SKSHH, DKBdan ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) olehPejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya HasilHutan Kayu (P2SKSHHK).

MEMENUHI

3.2. Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutan pemerintahyang terkait dengan kayu

3.2.1.a Dokumen SPP DR dan atau PSDH PT. BBU telahditerbitkan dan sesuai dengan LHP yangdisahkan untuk RKT 2017 - 2018

MEMENUHI

3.2.1.b PT. BBU sudah melunasi seluruh kewajibanpembayaran PSDH dan DR sesuai SPP untuk RKTtahun 2017 dan 2018

MEMENUHI

3.2.1.c PT. BBU sudah menggunakan tarif PSDH dan DRsesuai dengan ketentuan Peraturan PemerintahUntuk tariff PSDH mengacu pada P.68/Menhut –II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan HasilHutan (PSDH) untuk tahun 2017 dan PermenhutNo. P. 64/MenLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 untuktahun 2018. dan Peraturan Pemerintah Nomor 12

MEMENUHI


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUtahun 2014 (DR).

3.3. Pengangkutan danperdagangan antar pulau

3.3.1 Dengan adanya SK Menperindag PerdaganganNomor P 81 Tahun 2018, maka keberadaandokumen PKAPT tidak diperlukan lagi

NA

3.3.2 Kapal Pengangkut kayu dari TPK Logpond PT.BBU merupakan kapal yang berbenderaIndonesia dan memiliki dokumen yang lengkap

MEMENUHI

3.4. Pemenuhan penggunaanTanda V-Legal

3.4.1 Seluruh log pada PT. BBU sudah dimasang V-Legal untuk setiap kayu yang akan diangkutkeluar dari logpond. Pemasangan V- Legaldilakukan pada logpond oleh bagian TUK.PT. BBU dalam usaha pelaksanaan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada bontos log yangberada pada TPK Antara

MEMENUHI

4.1. Pemegang izin telahmemiliki AnalisaMengenai DampakLingkungan(AMDAL)/DokumenPengelolaan danPemantauan Lingkungan(DPPL)/UpayaPengelolaan Lingkungan(UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan(UPL) dan melaksanakankewajiban yangdipersyaratkan dalamdokumen lingkungantersebut

4.1.1 PT. BBU sudah memiliki Dokumen AMDAL(ANDAL, RKL DAN RPL) No. 255/DJ-VI /AMDAL/95 tanggal 26 Desember 1995 yangdisahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut

MEMENUHI

4.1.2.a PT. BBU sudah memiliki dokumen RKL dan RPLyang disusun mengacu pada dokumen ANDALyang No. 255/DJ-VI / AMDAL/95 tanggal 26Desember 1995 yang disahkan oleh Komisi PusatAMDAL Dephut

MEMENUHI

4.1.2.b PT. BBU sudah melaksanaan kegiatanpengelolaan dan pemantauan lingkungan yangmeliputi dampak penting aspek fisik-kimia,biologi dan sosial sesuai dengan rencana dandampak penting yang terjadi di lapangan.

MEMENUHI

5.1. Prosedur danimplementasi K3

5.1.1.a PT. BBU sudah memiliki danmengimplementasikan K3 di lapangan. ProsedurK3 sudah didokumentasikan disahkan olehpejabat yang berwenang.

MEMENUHI

5.1.1.b PT. BBU sudah memiliki peralatan Keselamatandan Kesehatan Kerja (K3) sesuai ketentuan dankebutuhan serta berfungsi baik.

MEMENUHI

5.1.1.c PT. BBU sudah memiliki catatan kejadiankecelakaan kerja secara lengkap dan upayamenekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentukprogram K3.

MEMENUHI

5.2. Pemenuhan hak-haktenaga kerja

5.2.1. PT. BBU sudah memiliki PUK F.SPSI Unit KerjaPerkayuan dan Perhutanan PT. BBU. PUK danpengesahan dari Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKabupaten Sarmi

MEMENUHI

5.2.2. PT. BBU sudah memiliki Pesesepakatan KerjaBersama (selanjutnya disebut KKB) berdasarkanSK Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

MEMENUHI


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUKabupaten Sarmi, dan sudah

5.2.3. Berdasarkan data karyawan bulan Agustus 2018Tidak ada karyawan yang bekerja di PT. BBUdibawah umur

MEMENUHI

Resume Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL PT Bina ...

Documents

Transcript of Resume Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL PT Bina ...