Renstra KUA Panancangan.docx
description
Transcript of Renstra KUA Panancangan.docx
Renstra
KEMENTERIAN AGAMAKANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PECANGAAN
KABUPATEN JEPARA
Pulodarat Pecangaan KM. I Telp. (0291) 754645
http://kuapecangaan.blogspot.com
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN PECANGAAN
NOMOR : Kk.11.20.2/OT.00/ /2012
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
PECANGAAN
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 - 2016
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PECANGAAN
Menimbang : a. bahwa Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2010 –
2014 telah disusun dan ditetapkan;
Mengingat :
b.
c.
1.
2.
3.
bahwa untuk dapat melaksanakan Renstra Kementerian Agama RI
dan Kankemenag Kabupaten Jepara, perlu disusun Renstra KUA
Kecamatan sesuai kondisi yang lebih kecil skupnya.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu
menetapkan Keputusan Kepala KUA Kecamatan Pecangaan tentang
Renstra KUA Kecamatan Pecangaan tahun 2012 – 2016.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja
Pemerintah
4.
5.
KMA Nomor 02 Tahun 2010 tentang Renstra Kementerian Agama
Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014.
KMA Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERTAMA
K E D U A
K E T I G A
:
:
:
:
Rencana Strategis KUA Kec. Pecangaan Tahun 2012 – 2016 yang
selanjutnya disebut RENSTRA KUA KEC. PECANGAAN adalah
dokumen perencanaan KUA untuk periode lima tahun sejak tahun
2012 sampai dengan 2016.
Rencana Strategis KUA Kec. Pecangaan Kab. Jepara Tahun 2012 -
2016 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KUA ini.
.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Pecangaan
Pada tanggal : 02 Januari 2012
Kepala KUA Kec. Pecangaan
H. Ahmad Said, S.Ag. MM
NIP. 19690902 199503 1001
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KUA KECAMATAN PECANGAAN
Nomor: Kk.11.20.2/ OT.00 / /2012
TENTANGRENCANA STRATEGIS KUA KEC. PECANGAAN KAB. JEPARA
TAHUN 2012 – 2016
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang
paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.
Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk
penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan
meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya
globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraaan pemerintahan telah
tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh
karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya
direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah,
pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin
dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas
merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP).
KUA Kecamatan Pecangaan sebagai salah satu instansi pemerintah
sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Kankemenag dalam
penyelenggaraan pemerintah di bidang agama, berkewajiban juga
menyusun rencana strategis.
Rencana strategis yang disusun oleh KUA merupakan langkah awal
untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya
perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun
eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan
kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan
tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang
berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu
lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik
sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan,
peluang, dan tantangan yang dihadapi.
Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan
diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan, yang
memungkinkan adanya revisi sesuai dengan perkembangan kebutuhan.
-2-
B. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renstra KUA Kecamatan Pecangaan adalah :
1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam
melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang
pelayanan administrasi keagamaan, sehingga tujuan program dan sasaran
kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2012 - 2016 dapat
tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi
dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara
internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan
(stakeholders)tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
Sedangkan Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis KUA Kec.
Pecangaan adalah:
1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada
masa depan. (Goals)
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk
menghadapi tindakan masa depan.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).
C. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis KUA Kec. Pecangaan
adalah :
1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
-3-
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
9. PMA Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi di lingkungan Departemen Agama.
10. KMA Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA.
D. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis KUA Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Tahun
2012 – 2016 disusun menurut sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUANA. Latar BelakangB. Maksud dan TujuanC. Landasan Hukum
D. Sistematika Penulisan
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKANA. Visi dan Misi KUA Kecamatan Pecangaan.B. TujuanC. SasaranD. Strategi dan Kebijakan
BAB III. TUGAS DAN FUNGSI KUA KEC. PECANGAANA. Struktur OrganisasiB. Susunan Kepegawaian dan PerlengkapanC. Tugas dan FungsiD. Hal-hal Lain yang Dianggap Penting
BAB IV . GAMBARAN UMUM KONDISI PROGRAM KERJAA. Kondisi Umum Saat IniB. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke DepanC. Indikator dan Target
BAB V. PROGRAM DAN KEGIATANA. Program KerjaB. Program Semi Resmi
BAB VI. PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi KUA Kecamatan Pecangaan
Visi KUA Kecamatan dirumuskan dengan memperhatikan visi
Kementerian Agama Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Renstra
Kementerian Agama RI tahun 2010 – 2014 yakni “Terwujudnya
masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri
dan sejahtera lahir batin”
Berdasarkan pada visi Kementerian Agama tersebut visi KUA
Kecamatan Pecangaan ditetapkan sebagai berikut:“TERWUJUDNYA KUA KECAMATAN PECANGAAN
YANG BERKUALITAS, TRANSPARAN, PARTISIPATIF DAN AKUNTABEL
MENUJU PEMBANGUNAN MASYARAKAT YANG TAAT BERAGAMA,
RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA”
* KUA yang berkualitas
KUA merupakan unit pelayanan masyarakat di bidang administrasi
keagamaan, dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa
kriteria. Dalam kerangka visi di atas ditetapkan tiga kriteria sebagai berikut:
1. Sarana dan prasarana pelayanan yang berkualitas: kualitas pelayanan
yang berkualitas erat kaitannya dengan ketersediaan sarana dan
prasarana yang memadai. Hal ini bertujuan memberi kenyamanan dan
kepuasan kepada pengguna jasa. Sarana tersebut meliputi telephone,
komputer, ruang tunggu, musholla dan toilet.
2. Prosedur layanan yang jelas: kualitas kantor diukur pula dengan kejelasan
prosedur layanan, syarat, waktu dan biaya pelayanan.
3. Sumber Daya Manusia: kualitas sebuah kantor sangat ditentukan kualitas
sumber daya manusianya. Sarana dan SOP pelayanan dapat
dimanfaatkan secara maksimal oleh SDM yang berkualitas.
* Transparan
Sebagai unit pelayanan masyarakat, KUA menganut prinsip
transparan. Pelayanan harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh
informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan ublic dapat secara
langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
* Partisipatif
Banyak kegiatan yang ditangani oleh KUA harus merupakan
partisipasi dari masyarakat seperti wakaf, BAZ, sertifikasi halal, sertifikasi
arah kiblat dan pembinaan keluarga sakinah.
-5-
* Akuntabilitas
Kemampuan untuk memberikan pelayanan yang memadai /
berkualitas sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan
masyarakat. Suatu pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan secara
hukum (perpu yang berlaku) baik kepada pimpinan, maupun kepada
masyarakat
Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung
jawab KUA Kecamatan Pecangaan. Dengan pernyataan misi diharapkan
seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat
mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran KUA dalam
menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu misi KUA
Kecamatan Pecangaan dirumuskan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia
KUA
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA Kec. Pecangaan.
3. Memantapkan sistem pelayanan, pembinaan dan penyuluhan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan.
5. Meningkatkan tata kelola kantor yang bersih dan berwibawa.
Penjelasan masing-masing misi :
1. Misi Kesatu :
Sebagai pelaksana di lapangan dan sebagai ujung tombak pelayanan,
pembinaan dan penyuluhan SDM KUA menjadi sangat penting dan
menjadi kunci keberhasilan. Kualitas pelayanan, pembinaan dan
penyuluhan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para
petugas secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral,
multidisipliner, dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas
sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam
mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan
profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkait dengan
kesetiaan, logika dan etika.
2. Misi Kedua :
Peningkatan kapasitas lembaga KUA melalui pengembangan sarana prasarana,
peningkatan mutu manajemen, penyempurnaan sistem informasi dan data, peningkatan
kualitas sumber daya pengelola, dan peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya.
-6-
KUA bukan hanya melayani administrasi pernikahan, tetapi juga memage
pelayanan dan pembinaan wakaf, zakat, bimbingan perkawinan, bimbingan haji,
kemitraan umat dan keluarga sakinah.Institusi KUA harus mampu berperan
sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang pembinaan umat dan
pelayanan administrasi keagamaan secara menyeluruh serta melakukan
kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah
dirumuskan.
3. Misi Ketiga :
Pelayanan yang cepat, tepat berkualitas dan murah merupakan dambaan
setiap pelanggan. Menu pelayanan KUA yang telah diinformasikan dapat
dipahami dan dilaksanakan sebagai protap. Di bidang pelayanan disusun
sebuah SOP pelayanan dan penangung jawabnya. Bidang pembinaan dan
penyuluhan agama disusun sebuah peta dakwah dan strategi penyuluhan.
4. Misi Keempat :
Peningkatan pelayanan merupakan upaya terwujudnya pelayanan
prima. Oleh karena itu, institusi KUA harus dapat meningkatkan
kemampuan pelayanan yang cepat, benar, dan murah. Harus
menyediakan data pernikahan (pelayanan duplikat) dengan cepat, tepat
dan akurat. Pelayanan ikrar wakaf, bimbingan konseling yang bermutu.
5. Misi Kelima :
Peningkatan kualitas penyelenggaran sumber dana APBN yang baik
untuk upaya mendukung laporan keuangan Kementerian Agama RI
menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
B. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
dan tujuan sebagai hasil yang akan dicapai / dihasilkan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan
suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan
disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari
masing-masing misi.
-7-Tabel 1
Misi – Tujuan
No Misi Tujuan
1 Meningkatkan kualitas dan
profesionalisme SDM KUA
a. Meningkatkan SDM aparat KUA.
b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja SDM
aparat KUA.
2 Meningkatkan kapasitas
kelembagaan KUA
Meningkatkan fungsi dan peran KUA lebih besar
dan lebih luas.
3 Meningkatkan sistem pelaya-nan,
pembinaan dan penyu-luhan agama.
a. Menyusun sistem pelayanan yang baik dan menjadi
SOP/Protap.
b. Menyusun sistem pembinaan yang baik sesuai
dengan sylabus.
4 Meningkatkan kualitas pela-yanan. Mewujudkan pelayanan prima ( cepat, tepat, baik
dan murah )
5 Meningkatkan tata kelola yang bersih
dan berwibawa
a. Meningkatkan status dari disclaimer menjadi WTP.
b. Memastikan bahwa Kementerian agama adalah
instansi yang bersih, baik dan dapat dipercaya.
C. Sasaran
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang
spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan
sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.Tabel 2
Tujuan – Sasaran
No TUJUANSASARAN
Uraian Indikator
1 Meningkatkan SDM
aparat KUA.
Meningkatkan kualitas me lalui
pendidikan formal dan diklat
teknis.
Meningkatnya jumlah SDM yang
berpendidikan Sarjana.
Meningkatkan efisiensi
dan efekti fitas kinerja
SDM aparat KUA.
a. Optimalisasi sumber daya yang
terbatas.
b. Meningkatnya koordina si internal.
Meningkat pengelolaan sumber
daya KUA.
Kerja terpadu
2 Meningkatkan fungsi dan
peran lembaga KUA.
a. Meningkatkan kerja sama dengan
pihak terkait.
b. Sosialisasi produk kerja sama
dan layanan.
* Peran dan dukungan masyarakat
meningkat
* Meningkatnya kualitas kerja
sama.
3 Menyusun sistem
pelayanan yang baik dan
menjadi SOP/Protap.
a. Adanya SOP yang baku yang
dipahami oleh pengguna jasa.
* Pelayanan berjalan baik lancar,
sesuai dengan SOP serta
hilangnya komplain masyarakat
-8-
No TUJUAN SASARAN
Uraian Indikator
Menyusun sistem
pembinaan yang baik
sesuai dengan sylabus.
Pembinaan mencapai hasil
maksimal sesuai sylabus.
* Jamaah Haji mandiri.
* Catin siap menjadi calon ayah
dan ibu yang baik.
4 Mewujudkan pelayanan
prima
* Meningkatnya fasilitas, sarana
prasarana pelaya nan.
* Meningkatnya fasilitas pendukung.
* Jumlah fasilitas pelaya-nan
bertambah.
* Terpenuhinya fasilitas
pendukung.
5 * Meningkatkan status dari
disclaimer menjadi WTP.
* Jaminan bahwa
Kementerian agama
adalah instansi yang
bersih dan berwibawa
* Laporan keuangan sesuai dengan
kaidah / petunjuk laporan.
* Melaksanakan sesuai dengan
hukum dan undang-undang yang
berlaku.
* Berkurangnya temuan dari irjend
maupun BPK.
* Tidak ada korupsi, kolusi dan
nepotisme.
D. Strategi
Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan
yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau
langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“
yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi
merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam
kebijakan-kebijakan dan program-program.Tabel 3
Tujuan - Strategi
No Tujuan Strategi
1 Meningkatkan SDM aparat KUA. * Memberi dorongan untuk mengikuti pendidikan
lanjutan.
* Mengusulkan DDTK.
* Mengikuti diklat/penataran.
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas
kinerja SDM aparat KUA.
* Meningkatkan pengelolaan sumber daya
keuangan.
* Menyederhanakan prosedur.
2 Meningkatkan fungsi dan peran
lembaga KUA.
* Merekrut mitra kerja dari unsur organisasi sosial
keagamaan.
* Mengoptimalkan peran P3N dan Penyuluh
Agama.
-9-
No Tujuan Strategi
3 Menyusun sistem pelayanan yang baik
dan menjadi SOP /Protap.
Inventarisis proses pelayanan dan personal yang
terlibat.
4 Mewujudkan pelayanan prima Meningkatkan kualitas prasarana po-kok dan
sarana pendukung pelayanan
5 * Meningkatkan status dari disclaimer
menjadi WTP.
* Jaminan bahwa Kementerian Agama
adalah instansi yang bersih dan
berwibawa.
* Menunjuk staf pelaksana untuk DDTK / penataran
bidang keuangan & pelaporan.
* Mendatangkan auditor independen.
E. Kebijakan
Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah
dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu
tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran tertentu. Oleh karena itu,
kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan
pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun
pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi kantor /
organisasi.Tabel 4.
Strategi – Kebijakan
No Strategi Kebijakan
1 * Memberi dorongan untuk mengikuti pendidikan
lanjutan.
* Mengusulkan DDTK.
* Memberi ijin belajar dan beasiswa.
* Menugaskan DDTK.
* Mengikuti diklat/penataran. * Menugaskan diklat/penataran.
* Meningkatkan pengelolaan sumber daya
keuangan.
* Menyederhanakan prosedur.
* Melakukan disiplin anggaran.
* Rangkap jabatan/tugas.
2 * Merekrut mitra kerja dari unsur organisasi
sosial keagamaan.
* Mengoptimalkan peran P3N dan Penyuluh
Agama.
* Diusulkan menjadi penyuluh agama honorer.
* Dilibatkan dalam susunan kepengu rusan.
3 Inventarisis proses pelayanan dan personal
yang terlibat.
Pembagian habis tugas
4 Meningkatkan kualitas prasarana pokok &
sarana pendukung layanan
5 * Menunjuk staf pelaksana untuk DDTK /
penataran bidang keuang an & pelaporan.
* Mendatangkan auditor independen
* Membuat surat tugas penataran / DDTK.
* Membuat surat undangan.
BAB III
TUGAS DAN FUNGSI KUA KECAMATAN PECANGAAN
A. Struktur Organisasi
KUA Kecamatan Pecangaan terdiri dari :
1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala KUA.
2. Unsur Staf yaitu : Staf tata usaha.
3. Unsur Pelaksana / Jabatan Fungsional:
a. Bidang Kepenghuluan
b. Bidang Penyuluh Agama Islam.
Gambar 1Bagan Struktur Organisasi
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan
B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
1. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 5: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.
No Pendidikan Jumlah
1 S2 1
2 S1 3
3 SLTA 1
2. Jumlah Pegawai berdasarkan golongan.
Tabel 6: Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
No Pendidikan Jumlah
1 S2 1
2 S1 3
3 SLTA 1
-11-
3. Perlengkapan
Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas KUA
Kecamatan Pecangaan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 6: Sarana KUA Kec. Pecangaan
No Nama Barang Jumlah (unit)
1 Almari Kayu 5
2 Rak kayu 7
3 Meja kayu 8
4 Kursi kayu 10
5 Kursi Besi 25
6 Filling Kabinet 2
7 Mesin Ketik 1
8 Komputer 2
9 Kipas angin 1
10 Brankas 2
11 Televisi (hibah) 1
12 Meja tamu 2
13 Kursi tamu 4
14 Telephon 1
C. Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas
Berdasarkan KMA Nomor : 517 Tahun 2001 tentang Penataan
Organisasi KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Kankemenag Kabupaten / Kota dibidang urusan agama Islam dalam
wilayah Kecamatan.
2. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas KUA
mempunyai fungsi:
(a) menyelenggarakan tatistic dan dokumentasi,
(b) menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat dan kearsipan.
© mengurus rumah tangga kantor.
(d) melaksanakan pencatatan NTCR,
(e) membina masjid,
(f) membina zakat,
(g) membina wakaf, baitul maal, ibadah sosial, kependudukan.
-12-
(h) membina keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan
oleh Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
D. Kedudukan dan Analisis SWOT
Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki posisi dan kedudukan
yang sangat penting dalam rangka pencitraan Kantor Kementerian Agama
secara keseluruhan. Meskipun secara organisasi KUA merupakan unit
pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada
tingkat Kecamatan, akan tetapi cakupan tugas fungsinya sangat besar.
Setelah tersusun visi, misi dan tujuan serta sasaran yang jelas, maka
langkah selanjutnya adalah penilaian actor internal dan eksternal atau lebih
sering dikenal dengan Analisis SWOT.
Pendekatan analisis SWOT (Strengh, Weakness, Opportunity,
Threat) yaitu untuk melihat komplektisitas permasalahan KUA sebagai
suatu lembaga dan kemudian diambil langkah-langkah untuk mengatasi
dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta
memperkuat atau meningkatkan kekuatan atau peluang.
Analisis SWOT untuk KUA Kec. Pecangaan adalah sebagai berikut :
Kekuatan (Strengh), yaitu situasi dan kemampuan internal bersifat positif
yang memungkinkan KUA Kec. Pecangaan memenuhi keuntungan
strategis dalam mencapai visi dan misi meliputi :
1. KMA 517 Tahun 2001 sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya yang membantu Kakanmenag Kabupaten.
2. Adanya SDM aparatur yang sebagian besar berpendidikan S1, sehingga
mempunyai visi jauh ke depan dan berdedikasi yang tinggi dalam
menyelesaikan pekerjaan yang diinginkan.
3. Adanya suatu tekad/semangat membentuk team work dalam membangun
masyarakat Pecangaan.
4. Adanya dukungan dana untuk kegiatan belanja administrasi dan
perencanaan kegiatan KUA.
Kelemahan (Weaknesses) yaitu situasi dan ketidak mampuaan internal
yang mengakibatkan KUA tidak/kurang dapat dalam mencapai visi dan misi
:
1. Kurangnya staf yang terdidik secara fungsional dalam mengembangkan
pelayanan, pembinaan dan penyuluhan agama.
-13-
2. KUA bukan merupakan satker yang dapat mengembangkan kegiatan
dengan alokasi dana ( MAK ) yang memadai.
3. Kurang tersedianya fasilitas sarana dan prasarana sebagai pendukung
dibidang kelembagaan.
4. Kurang tersedianya data-data dan informasi sebagai pendukung dalam
bahan dan analisa proses perencanaan.
5. Terlalu banyak tugas-tugas dan kegiatan semi resmi yang tidak didukung
oleh dana.
6. Lokasi KUA yang jauh dari pemukiman warga dan jauh dari masjid.
7. Tidak adanya musrenbang di lingkungan Kankemenag.
8. Pembantu PPN tidak dapat diperhatikan nasib dan kedudukannya dalam
kerangka pelayanan pernikahan.
Peluang (Opportunities) yaitu situasi dan faktor-faktor luar bersifat positif
yang membantu KUA Kecamatan Pecangaan :
1. Penduduk mayoritas beragama Islam karena keberadaan KUA adalah
untuk memberikan pelayanan administrasi keagamaan khususnya umat
Islam.
2. Lembaga-lembaga keagamaan, organisasi keagamaan mempunyai misi
yang hampir sama bahkan sama dengan misi KUA.
3. Jumlah perwakafan umat Islam yang begitu besar baru tergarap sebagian
kecil.
4. Potensi zakat, infaq dan shadaqah belum termanajemen secara maksimal.
Ancaman (Threats)
1. Terbatasnya dana yang tersedia untuk peningkatan kualitas SDM terutama
dalam penciptaan aparatur yang handal.
2. Adanya tumpang tindih peraturan perundangan yang mengatur peraturan
yang mengatur keuangan pernikahan dengan teknis pelaksanaan
pernikahan, sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang berakhir
pada kekeliruan- kekeliruan di pihak petugas Pencatat Nikah.
3. Keputusan MK yang merevisi UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal
43 (ayat 1), dimana anak diluar nikah mendapatkan hak yang sama
dengan anak hasil pernikahan yang sah. Hal ini dikawatirkan seorang
wanita tidak lagi kawatir dengan perselingkuhan karena anak yang
dihasilkannya mempunyai hak yang sama dengan nikah resmi.
4. Pembantu PPN tidak jelas kedudukannya padahal Pembantu PPN
merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan pernikahan bahkan
sebagian besar
-14-
masyarakat hanya menuntut hak dan melupakan kewajiban dengan
menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan kepada Pembantu PPN baik
biaya nikah maupun kelengkapan lainnya.
5. Adanya kecenderungan sebagian masyarakat apabila kewajiban secara
hukum merugikan waktu, mereka kesampingkan sementara mereka hanya
menginginkan kebutuhan terpenuhi walaupun melanggar aturan / perpu
yang berlaku.
Indentifikasi terhadap faktor internal dan eksternal seperti tersebut di
atas masih berupa analisis kualitatif sehingga belum terlihat posisi KUA
secara akurat, komponen atau unsur mana dari SWOT tersebut yang lebih
dominan dan berpengaruh terhadap kinerja KUA.
BAB IV
GAMBARAN UMUM
A. KONDISI SAAT INI
Lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan
pelayanan public oleh KUA Kecamatan Pecangaan terus menerus
mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya
peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :
1. Meningkatnya sarana pelayanan, buku nikah dicetak dengan printer bukan
ditulis tangan,
2. Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelenggaraan bimibingan
manasik haji, bidang wakaf, zakat dan keluarga sakinah karena partisipasi
masyarakat.
3. Meningkatnya operasional KUA tiap bulan Rp. 2.000.000,-
Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari
meningkatnya kapasitas kelembagaan KUA meliputi kapasitas SDM,
sarana dan prasarana serta sistem pelayanan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku, meliputi:
1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal
dan diklat fungsional,
2. Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang zakat dan keluarga
sakinah,
3. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan
terpadu,
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara
signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini
disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara
lain:
1. Peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme
perencanaan, tidak adanya musrenbang di lingkungan Kankemenag.
2. Dukungan pembiayaan kepada MAK yang tidak hanya MAK 52. (habis
pakai).
3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara KUA dengan Seksi
Urais.
B. KONDISI YANG DIINGINKAN
Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan
pemanfaatan potensi yang dimiliki, KUA diharapkan responsif, kreatif dan
inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan
untuk mewujudkan pelayanaan, pembinaan dan penyuluhan yang
berkualitas melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM KUA,
memantapkan kelembagaan KUA di tingkat basis, serta koordinasi dan
komunikasi antar pemangku kepentingan.
-16-
Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus
disiapkan antara lain sebagai berikut:
1. Dilaksanakan musrenbang di lingkungan Kankemenag serta diatur
mekanisme yang mantap antara perencanaan KUA dan Seksi Urais.
2. Meningkatnya koordinasi antara institusi Kankemenag Kabupaten dengan
BPN dan Pemerintah Kabupaten dalam bidang wakaf.
3. Mengatur sampai tuntas persoalan Pembantu PPN sebab keberadaannya
menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan pernikahan yang selalu
menjadi sorotan dan kritikan publik.
4. Meningkatnya pengalokasian dana bagi KUA untuk penyelenggaraan
kegiatan semi resmi seperti “ Pembinaan Keluarga sakinah yang setara
dengan garapan PLKB Kecamatan, kegiatan MTQ dan perwakafan hak
milik melalui dana APBN dan pemberian MAK yang tidak hanya 52.
6. Menambah personal KUA sesuai batas minimal pelayanan.
8. Tersusunnya Standard Operating Procedure (SOP) perencanaan
kegiatan / program.
9. Tersedianya alat dan metode penilaian kelayakan dan penetapan skala
prioritas kegiatan.
10. Terbukanya peluang mengikuti program beasiswa pendidikan formal.
11. Dimantapkannya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan
teknologi informasi dan komunikasi sebagai simstem informasi di
lingkungan Kankemenag
12. Penghapusan BMN yang sudah tidak layak pakai.
C. INDIKATOR DAN TARGET
1. Tersedianya jasa telepon, air, listrik, dan internet untuk memenuhi
kebutuhan kantor.
2. Terselenggarakannya administrasi keuangan secara baik, lancar, dan
benar.
3. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja untuk mendukung
pemeliharaan peralatan kerja agar berfungsi lebih lama.
4. Tersedianya alat tulis kantor untuk memenuhi kebutuhan dalam operasional
kantor.
5. Tersedianya jasa cetak dokumen, blangko, arsip, atau file penting lainnya.
6. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung
kelancaran operasional.
7. Tersedianya buku literatur dan peraturan perundangundangan untuk bahan
referensi bagi KUA.
-17-
8. Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan lembur, rapat-rapat,
dan menjamu tamu.
9. Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi.
10. Terpeliharanya gedung kantor secara rutin / berkala untuk mendukung
kenyamanan aparat bekerja serta mantapnya pengamanan aset yang ada.
11. Tersedianya kendaraan dinas roda dua.
12. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.
13. Tersusunnya Rencana Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan.
14. Meningkatnya kemampuan teknis aparat KUA.
15. Tersosialisasikannya Sistem Informasi Manajemen Nikah.
16. Terlaksananya bimbingan teknis bimbingan konseling.
17. Tersusunnya dokumen hasil musrenbang Kankemenag.
18. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan
pelaksanaan pelayanan, bimbingan dan penyuluhan di KUA.
19. Terselenggaranya koordinasi Kankemenag dengan BPN dan Pemerintah
Kabupaten dibidang perwakafan.
20. Terselenggaranya koordinasi Kankemenag dengan Pemerintah Kabupaten
serta PLKB dibidang keluarga sakinah.
21. Diambilkannya dana penyelenggaraan MTQ dari pos dana pendidikan,
karena kegiatan tersebut bersifat rutin dan melibatkan siswa siswi sekolah.
BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Program dan Kegiatan
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam
rangka mencapai tiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya
harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti
ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi KUA
Kecamatan.
B. Program KUA
1. Peningkatan layanan administrasi keagamaan dan kepenghuluan :
a) Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan UU No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.
b) Entri data nikah tahun dibawah tahun 2011 kedalam aplikasi SIMKAH.
c) Sosialisasi SOP pelayanan KUA.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana :
a) TV di ruang tunggu / pelayanan tamu.
b) Dispenser di ruang tunggu.
c) Instalasi air bersih.
d) Fasilitas foto untuk aplikasi SIMKAH.
e) Teralis untuk keamanan kantor.
f) Kendaraan dinas.
3. Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
C. Program Semi Resmi
1. Penyuluhan Agama Islam
a) Usulan penambahan personil penyuluh yang tidak merangkap.
b) Bantuan manajemen administrasi penerangan dan pembinaan syariah.
c) Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Islam.
d) Terwujudnya kemitraan dan pemberdayaan umat Islam
e) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan MTQ dan pengembangan Tilawatil Quran
f) Terselenggaranya publikasi dakwah dan Hari Besar Islam
g) Berkembangnya seni dan budaya Islam
2. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat.
a) Mengusulkan personil khusus yang menangani zakat.
b) Meningkatkan manajemen adminstrasi pemberdayaan dan pengembangan zakat
-19-
c) Meningkatkan jumlah penyelenggaan bimbingan dan penyuluhan zakat
d) Meningkatkan pengelolaan dan pemberdayaan zakat
e) Meningkatkan pembinaan lembaga zakat
f) Meningkatkan pembinaan ibadah sosial
3. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf.
a) Mengusulkan personil khusus yang menangani wakaf.
b) Meningkatkan manajemen adminstrasi pemberdayaan dan pengembangan wakaf dan
dukungan dana operasional.
c) Meningkatkan jumlah penyelenggaan bimbingan dan penyuluhan wakaf
d) Meningkatkan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf
e) Meningkatkan pembinaan lembaga wakaf
f) Meningkatkan pembinaan ibadah sosial
4. Pengelolaan BP4 dan Keluarga Sakinah
a) Mengusulkan personil khusus yang menangani BP4 dan keluarga sakinah.
b) Meningkatkan manajemen adminstrasi pemberdayaan dan pengembangan wakaf dan
dukungan dana.
c) Meningkatkan kajian potensi wilayah binaan.
d) Meningkatkan pembinaan satgas keluarga sakinah.
e) Meningkatkan bantuan pengembangan sebagaimana PLKB.
5. Pengelolaan kemasjidan, pembinaan syariah dan hisab rukyat serta jaminan produk
halal.
a) Mengusulkan personil khusus yang menanganinya.
b) Meningkatkan manajemen adminstrasi, pemberdayaan, pengembangan dan
dukungan dana.
c) Meningkatkan kajian potensi wilayah.
d) Meningkatkan kerja sama dengan ormas Islam dan MUI.
e) Meningkatkan bantuan pengembangan dari pos DIPA PKPONTREN.
Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transpararansi dan
akuntabilitas, KUA akan membuat laporan kinerja atas kinerja dan
anggaranberupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing
kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif
dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
sasaran atau tujuan yang ditetapkan.
-20-
Indikator kinerja dapat juga berfungsi :
1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan(ex-
ante), tahap pelaksanaan (on-going) atau setelah tahap kegiatan selesai
dan berfungsi (ex-post).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang
dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.
Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat
dilakukan terhadap kegiatan, program, dan kebijakan. Terkait dengan
program ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu:
1. Indikator masukan (inputs) adalah suatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik
berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan
informasi.
2. Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung
dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran pada jangka menengah.
4. Indikator manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan
akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik potisif
maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang
telah ditetapkan.
BAB VI
PENUTUP
Rencana Strategis KUA Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara
Tahun 2012 – 2016 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran
dan tujuan bagi aparatur KUA dalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan
pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis
ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian Agama RI Tahun
2010 - 2014.
Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan
partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur KUA, karena
akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.
Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai
dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan
pencerminan peningkatan pelayanan yang memang dibutuhkan
olehstakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.
Akhir kata semoga Rencana Strategis KUA Kec. Pecangaan
Kabupaten Jepara ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan
tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka
mendukung terwujudnya good governance.
Jepara, 2 Januari 2012
Kepala KUA Kecamatan Pecangaan
H. Ahmad Said, S.Ag. MM
NIP. 19690902 199503 1 001