RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS …. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil...
-
Upload
truongdiep -
Category
Documents
-
view
234 -
download
4
Transcript of RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS …. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil...
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR Tahun 2016-2021
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN CIANJUR
Renstra Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tahun 2016-2021
i
KATA PENGANTAR
Dokumen Rencana Startegis ( Renstra ) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 untuk mewujudkan Visi
Kabupaten Cianjur yaitu “ CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS “
Berdasarkan hal tersebut diatas, Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
disusun untuk dijadikan pedoman bagi tiap tiap bidang dilingkungan dinas dalam menyusun Rencana
Kerja Tahunan, anggaran dinas, rencana program dan rencana prioritas kegiatan setiap tahun. Selain itu
Renstra juga digunakan sebagai dasar penilaian atau evaluasi atas kinerja dinas dalam mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Cianjur
Ir.DODY PERMADI,MM 19601010 199403 1003
Renstra Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tahun 2016-2021
i
DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar
Daftar isi................................................................................................................... ..................................... i
Daftar Tabel.................................................................................................................................................. . ii
Daftar Gambar................................................................................................................ ............................... iii
BAB I
:
PENDAHULUAN............................................................................................. ..............
1.1. Latar Belakang.......................................................………….…………………
1.2. Landasan Hukum............................................................................................
1.3. Maksud dan Tujuan.........................................................................................
1.4. Sistematika Penulisan.....................................................................................
1
1
2
3
3
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAPERTANAHAN
2.1.Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisas………………….………….
2.1.1. Tugas...................................................................................................
2.1.2. Fungsi..................................................................................................
2.1.3. Struktur................................................................................................
2.2. Sumber Daya ...................................................................................
2.3. Kinerja Pelayanan..........................................................................
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....................
5
5
9
10
12
12
21
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI................
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
………………………………………………………………………….
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih.................................................................................................
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi……………………………...
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis..........................................................................................................
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ...........................................................................
23
23
24
28
29
30
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021
ii
BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....................
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.............................................
4.2. Strategi dan Kebijakan.......................................................................
37
37
38
BAB V
BAB VI
:
:
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF........................................
INDIKATOR KINERJA DISTARKIM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD....................................................................................................
45
46
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Rencana Strategis (Renstra) memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses penyusunan Renstra dilakukan secara simultan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021. Dokumen RPJMD yang menunjukan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh PD selama 5 tahun merupakan salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra, baik untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi PD.
Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ( DPKPP ) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 disusun sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah ( PD ) wajib menyusun rencana strategis ( Renstra ) untuk jangka waktu 5 tahun yang memuat tujuan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Beberapa data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikumpulkan dalam menyusun Renstra Disperkimtan, diantaranya: Peraturan perundang-undangan terkait, kebijakan pemerintah yang terkait , dokumen RPJMD kabupaten serta evaluasi pelaksanaan Renstra DPKPP periode lalu serta data statistik lima tahun terakhir. Renstra PD tahun berjalan juga digunakan untuk menginformasikan kondisi terkini terkait isu-isu pelayanan PD dan perkiraan tingkat capaian target Renstra PD sampai dengan akhir tahun berjalan.
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur 2
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan untuk penyusunan Review Renstra Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Negara;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana
Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014;
k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-
2013;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No.09 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2005-
2025;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur 3
p. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 - 2021;
q. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan.
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud untuk menciptakan
keselarasan dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi atas kinerja perencanaan
dan penganggaran, memastikan keberhasilan sasaran program kegiatan, dan
terpenuhinya mekanisme yang memadai dalam memonitor keberhasilan pelaksanaan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
pertanahan adalah untuk dijadikan pedoman bagi tiap tiap bidang dilingkungan Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menyusun Rencana Kerja
Tahunan, anggaran dinas, rencana program dn rencana prioritas kegiatan, selain itu
Renstra juga digunakan sebagai dasar penilaian atau evaluasi atas kinerja dinas dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ( DPKPP ) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan sistematika berikut: BAB I. Pendahuluan
Memuat gambaran umum penyusunan dokumen Renstra yang dimaksudkan agar substansi pada bab-bab berikutnya tergambarkan dengan jelas dan dapat dipahami dengan baik.
BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Perkimtan Menjelaskan dan memberikan informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur
organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Distarkim.
BAB III. Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi
Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan DPKPP, tugas dan fungsi Disperkimtan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.Menggambarkan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Disperkimtan tahun rencana.
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur 4
BAB IV. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Mengemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Bupati yang terkait dengan tugas
pokok dan fungsi DPKPP, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah, serta rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Disperkimtan dalam lima tahun mendatang.
BAB V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan kebutuhan pendanaannya. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.
BAB VI. Indikator Kinerja DPKPP yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Mengemukakan indikator kinerja DPKPP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPKPP dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN (DISPERKIMTAN}
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Distarkim
2.1.1. Tugas
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ( DPKPP ) Kabupaten Cianjur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peragkat Daerah Kabupaten Cianjur.
Dinas perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan merupakan gabungan dari 02 (dua) Bidang pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, Bidang Pertamanan dan Pemakaman pada DKP, serta Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cianjur.
Berdasarkan Perturan Bupati Cianjur Nomor 76 Tahun 2016 tentang tugas, Fungsi dan Tata Kerja dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, tugas pokok DPKPP adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.
Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari :
a.Kepala
b.Sekretariat, membawahkan :
b.1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
b.2.Subbagian Umum dan Kepegawaian
c.Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
c.1. Seksi Perumahan
c.2. Seksi Permukiman
c.3. Seksi Pertamanan dan Pemakaman
d.Bidang Air Bersih dan Sanitasi, membawahkan :
d.1. Seksi Air Bersih
d.2. Seksi Sanitasi
d.3. Seksi Pengendalian, Pemanfaatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
e.Bidang Pertanahan, membawahkan:
e.1. Seksi Pengadaan Tanah
e.2. Seksi Data, Inventarisasi dan Permasalahan Tanah
f.UPTD
g.Kelompok Jabatan Fungsional
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur 6
Uraian tugas dan fungsi dari susunan organisasi seperti tersebut diatas adalah sebagai berikut :
A.KEPALA DINAS
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan.
Untuk melaksanakan tugas pokok , Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. penyusunan dan penetapan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas;
b. penyusunan dan penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah Dinas;
c. perumusan kebijakan teknis, administrasi dan pelaksanna kegiatan, pengelolaan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan teknis operasional bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
e. penyelenggaraan pengelolaan aparatur sipil negara, keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, barang milik daerah/negara, rumah tangga dan penatausahaan dinas;
f. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
g. penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi terhadap pengelolaan UPTD;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
B.SEKRETARIAT
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pegelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, evluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
Untuk melaksanakan tugas pokok seperti diatas, Sekretaris mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran sekretariat
b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis, program serta kegiatan dan anggaran dinas;
c. pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
d. pengelolaan urusan administrasi umum, urusan runah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
e. pengkoordinasian pengelolaan adminstrasi kepegawaian, penyusunan bahan pembinaan pegawai dan pengelolaan administrasi keruangan;
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur 7
f. pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum, pengdokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
h. pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerja di lingkungan dinas;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja, pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan sekretariat;
k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
C. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman’
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Perumahan dan Permukiman;
b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
c. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
d. penyiapan bahan penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
e. pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana skala kabupaten;
f. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
g. pelaksanaan rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, serta penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
h. pelaksanaan rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
i. pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha;
j. pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh lingkup kabupaten;
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur 8
k. penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan;
l. pelaksanaan monitorung, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala dilingkungan bidang perumahan dan permukiman;
m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perumahan dan Permukiman;
n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
D. BIDANG AIR BESIH DAN SANITASI
Bidang Air Bersih dan Sanitasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membentu Kepala Dinas dalam menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana air bersih, pembinaan sanitasi lingkunagan, serta pengendalian pemanfaatan sarana air bersih dan sanitasi.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Air Bersih dan Sanitasi mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Air Bersih dan Sanitasi;
b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih, pembinaan sanitasi lingkungan, serta pengendalian pemanfaatan sarana air bersih dan sanitasi;
c. penyiapan, penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalan dibidang pembinaan dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih, pembinaan sanitasi lingkungan, serta pengendalian pemanfaatan sarana air bersih dan sanitasi;
d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiatan dinaas dibidang pembinaan dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih, pembinaan sanitasi lingkungan, serta pengendalian pemanfaatan sarana air bersih dan sanitasi;
e. pelaksanaan pembinaan teknis operasional pembinaan dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasaraana air bersih, pembinaan sanitasi lingkungan, serta pengendalian pemanfaatan sarana air bersih dan sanitasi;
f. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit oraganisasi di lingkungan dinas dan/atau lembaga yang terkait dengan tugas Bidang Air Bersih dan Sanitasi;
g. pelaksanaan pelayanan umum dibidang pembinaan dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih, pembinaan sanitaasi lingkungan, serta pengendalian pemanfaatan sarana air bersih daan sanitasi;
h. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas dibidang pembinaan dan fasiliatasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih, pembinaan sanitasi lingkungan, serta pengendalaian pemanfaatan sarana air bersih dan sanitasi;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala dilingkungan Bidang Air Bersih dan Sanitasi;
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Air Bersih dan Sanitasi;
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur 9
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
E. BIDANG PERTANAHAN
Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis bidang pengadaan tanah, data, inventarisasi dan penyelesaian permasalahan pertanahan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Pertanahan;
b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan tekinis di bidang pengadaan tanah, tata guna tanah, pengaturan hak-hak ataas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah serta ketatausahaan;
c. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang pertanahan;
d. pelaksanaan fasilitasi pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
e. pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten, dan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
f. pelaksanaan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
g. pelaksanaan penetapan tanah ulayat dan pemanfaatan tanah kosong, serta penerbitan izin membuka tanah dalam Daerah Kabupaten;
h. pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, serta penerbitan izin membuka tanah dalam Daerah Kabupaten;
i. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah Kabupaten;
j. pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap peralihan hak, perubahan penggunaan tanah dan tanah terlantar melalui aparat pertanahan;
k. pelaksanaan monitoring, evaluai dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang Pertanahan;
l. pelaksanaan evaluasi dan elaporan kegiatan Bidang Pertanahan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.1.2. Fungsi
Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur adalah:
a. Perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman, air bersih dan sanitasi, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur 10
b. Pelaksanaan kebijakan umum pemerintahan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan ;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan atau/peraturan perundang-undangan yang berlaku
d. Pelaksanaan adminstrasi dinas dan pelayanan umum sesuai denga ketentuan dan /atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2.1.3. Struktur
Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.
Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut dapat dikemukakan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang penataan ruang, bangunan, perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasn Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut dapat dilihat pada gambar
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur 11
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KEPALA
BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
BIDANG AIR BERSIH DAN SANITASI
BIDANG PERTANAHAN
SEKSI AIR BERSIH SEKSI PERUMAHAN SEKSI PENGADAAN
TANAH
SEKSI SANITASI SEKSI PERMUKIMAN SEKSI DATA , INVENTARISASI DAN
PERMASALAHAN TANAH
SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN SARNA
AIR BERSIH DAN SANITASI
SEKSI PERTAMANAN
DAN PEMAKAMAN
UPTD
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUBAGBAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPertanahan Kabupaten Cianjur
12
2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut:
Sumber Daya Manusia
Berdasarkan data bulan Januari 2017, jumlah pegawai keseluruhan adalah 164 orang yang terdiri dari 100 orang Pegawai Negeri Sipil dan 64 orang Non Pegawai Negeri Sipil. Rincian golongan dan pendidikan pegawai dapat di lihat pada Tabel 1 dan 2.
Tabel 1. Rincian Golongan dan Jumlah Pegawai PNS DPKPP
Pegawai
Negeri
Sipil
Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Tota
l I/
a
I/
b
I/
c
I/
d
II/
a
II/
b
II/
c
II/
d
III
/a
II
I
/b
III
/c
II
I/
d
IV
/a
IV/
b
IV
/c
IV
/d
I
V
/e
Jumlah - - 10 3 2 7 13 1 12 25 16 7 2 1 1 - -
100 Total 13 23 60 4
Sumber:Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPKPP, 2017
Tabel 2. Rincian Pendidikan dan Jumlah Pegawai DPKPP
Pegawai Pendidikan Jumlah
SD SMP SMU/SMK D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3
PNS 7 5 45 - - - 1 36 6 - 100
NON PNS 6 6 44 - - 2 - 6 - - 64
Sumber:Sub Bagian Umum dan Kepegawaian- DPKPP, 2017
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pelayanan infrastruktur dasar di Kabupaten Cianjur Perumahan saat ini kondisinya masih relatif tertinggal dibandingkan beberapa Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Barat, Pendanaan pembangunan infrastuktur masih terbatas, minimnya anggaran pemeliharaan, permohonan kegiatan/kebutuhan masyarakat lebih besar dibanding kemampuan daerah serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum sepenuhnya terimplementasi. Sementara disisi lain untuk memenuhi sasaran mutu pelayanan infrastruktur terutama penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah tidak bisa ditunda lagi.
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPertanahan Kabupaten Cianjur
13
Berikut gambaran kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permuikman dan Pertanahan pada tahun 2011-2016 berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
I. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Gambaran Umum kinerja pelayanan bidang perumahan dan permukiman adalah
sebagai berikut:
A. Kegiatan Pembagunan Jalan Lingkungan/Jalan Setapak :
Ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman melalui kegiatan pembangunan jalan lingkungan/jalan setapak sampai dengan tahun 2016 telah mencapai 1.916,22 Km (40,28 % dari target 4.757,22 Km) dengan rencian sebagai berikut :
Kegiatan s/d 2011
2012 2013 2014 2015 2016 Realisasi s/d 2016
Pembangunan jalan lingkungan / jalan setapak (Km)
1681,23 72,56 21,13 42,93 16,4 82,6 1916,22
B. Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung/Plat
Jembatan Gantung /Plat yang terbangun sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 105 unit (50 % dari target 210 unit) dengan rincian sebagai berikut :
Kegiatan s/d 2011
2012 2013 2014 2015 2016 Realisasi s/d 2016
Pembangunan jembatan gantung/plat (unit)
59 3 3 21 - 19 105
C. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
Dalam rangka mewujudkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan
permukiman yang sehat dan layak bagi masyarakat, salah satu kegiatan yang
dilaksanakan adalah pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi
masyarakat berpenghasilan rendah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan
dana dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
sedangkan Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui ex Distarkim hanya menyediakan
biaya operasinal.
Penanganan pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni yang meliputi
kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang
mampu di Kabupaten Cianjur dalam kurun waktu 2011-2016 menunjukkan jumlah
rumah tidak layak huni yang telah ditangani adalah sebagai berikut
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPertanahan Kabupaten Cianjur
14
Kegiatan s/d 2011
2012 2013 2014 2015 2016 Realisasi s/d 2016
Pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni ( unit)
3301 938 1969 1904 1128 600 9840
D. Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak dihuni oleh masyarakat
karena tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, ketidakteraturan bangunan, kualitas
bangunan serta sarana dan prasarana lingkungan yang tidak memenuhi syarat seperti
sarana air bersih, MCK, drainase dan jalan lingkungan/setapak yang kurang baik.
Berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 648/Kep.196/Tarkim/2014 tentang
Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Cianjur, luas kawasan
permukiman kumuh di wilayah perkotaan adalah seluas 34,4 Ha dengan rincian
sebagai berikut : - Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur = 3.2 Ha
- Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur = 16.3 Ha
- Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur = 5.0 Ha
- Desa Babakan Karet Kecamatan Cianjur = 4.40 Ha
- Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas = 2.50 Ha
Sampai dengan Tahun 2016 wilayah permukiman kumuh yang telah ditangani adalah
- Tahun 2015 : Kelurahan Muka seluas 3.2 Ha
- Tahun 2016 : Kelurahan Sayang seluas 2,7 Ha
E. Kegiatan Pemeliharaan Areal Pemakaman
Kinerja pelayanan seksi pertamanan dan pemakaman tidak terlepas dari sumber
pembiayaan yang ada. Banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan dan wilayah
pelayanan yang luas membuat kegiatan pada seksi pertamanan dan pemakaman
membutuhkan dana yang besar.
Pencapaian kinerja seksi pertamanan dan pemakaman tahun 2012-2016 dapat dilihat
pada tabel dibawah ini :
Indikator Kinerja 2012 2013 2014 2015 s/d 2015
RTH persatuan
wilayah perkotaan
( % )
47.121 0.045 0.094 0.612 48.71
Penataan
pemakaman
muslim dan non
muslim
( Ha)
2.8 0 1.7 0 4.5
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPertanahan Kabupaten Cianjur
15
II. BIDANG AIR BERSIH DAN SANITASI
Gambaran umum kinerja pelayanan bidang air bersih dan sanitasi adalah sebagai berikut :
A. Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih
Melalui kegiatan pembangunan sarana air bersih, jumlah masyarakat yang terlayani
kebutuhan air bersih sampai dengan tahun 2016 mencapai 187.955 jiwa. Angka ini
menunjukkan kenaikan sebesar 22.37 % jika dibandingkan jumlah masyarakat yang
terlayani samapai dengan tahun 2011 yaitu sebesar 153.600 jiwa. Rincian data per
tahu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Kegiatan s/d 2011
2012 2013 2014 2015 2016 Realisasi s/d 2016
Pembangunan sarana air bersih ( jiwa )
156.600 165.750 172.205 177.155 184.155 187.955 187.955
B. Kegiatan Pembangunan sarana MCK dan MCK Plus++
Pada kegiatan sanitasi terjadi peningktan yang cukup signifikan pada jumlah MCK
terbangun dan jumlah masyarakat yang terlayani, dimana pada tahun 2011 jumlah
MCK terbangun sebanyak 552 unit dengan layanan untuk 22 KK, sedangkan jumlah
MCK terbangun menjadi 643 unit dengan layanan untuk 25 KK.
Data tentang jumlah MCK terbangun dalam kurun waktu 2011-2016 dapat dilihat
pada tabel dibawah ini :
Kegiatan s/d 2011
2012 2013 2014 2015 2016 Realisasi s/d 2016
Pembangunan sarana MCK ( unit )
552 40 18 7 10 16 643
Untuk pembangunan sarana MCK Plus ++ juga terjadi peningkatan pada jumlah
MCK Plus ++ terbangun dan jumlah masyarakat yang telayani, dimana jika sampai
dengan tahun 2011 jumlah MCK Plus ++ terbangun sebanyak 8 unit dengan layanan
untuk 800 KK, maka jumlah sarana MCK Plus ++ terbangun sampai dengan tahun
2016 adalah sebanyak 64 unit dengan layanan untuk 6.400 KK.
Data jumalah MCK Plus ++ terbangun pada tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPertanahan Kabupaten Cianjur
16
Kegiatan s/d 2011
2012 2013 2014 2015 2016 Realisasi s/d 2016
Pembangunan sarana MCK plus ++
8 8 3 4 40 7 70
Diharapkan dalam 5 (lima) tahun kedepan (2017-2021) pembangunan sarana air bersih
akan meningkat sebanyak 122 unit yang dapat melayani 24.400 KK sehingga
sampai dengan tahun 2021 jumlah masyarakat yang terlayani sarana air bersih
mencapai 178.000 jiwa.
Sedangkan jumlah MCK terbangun juga diharapkan mengalami peningkatan hinggga
mencapai 100 unit sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
sebayak 2500 jiwa.
Demikian pula untuk jumlah sarana MCK Plus ++ terbangun, dalam kurun waktu lima
tahun kedepan diharapak mengalami peningkatan hingga mencapai 50 unit untuk
melayani masyarakat sebanyak 5000 KK.
III . BIDANG PERTANAHAN
Proses pengadaan tanah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan fisik,
sehingga pengadaan tanah untuk pembangunan merupakan dasar dari terlaksananya kegiatan
pembangunan oleh karena itu Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok menyusun
rencana dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Cianjur. Kinerja
pelayanan bidang pertanahan pada kurun waktu 2011-2016 dapat dilihat pada tabel dibawah
ini :
Kegiatan 2011-2013 2014 2015 2016
Pengadaan tanah
( Ha )
255.585 77.236 63.837 629.149
Tabel 3. Realisasi Anggaran Program Kegiatan PD DPKPP
Kabupaten Cianjur (2011-2016)
Uraian Program
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
(x 1 juta rupiah)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1.399 1.291 1.095 407 999
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 18.971 11.858 17.511 16.152 25.996
Lingkungan Sehat Perumahan 1.700 1.493 718 16.125 1.031
Perencanaan Tata Ruang 8.092 1.852 1.095 207 888
Pemanfaatan Ruang 88 173 - - -
Pengendalian Pemanfaatan Ruang 245 219 231 99 412
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 15.504 11.679 - - -
Pengembangan Perumahan 401 154 132 136 281
Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan 287 202 - - -
Pemberdayaan Jasa Konstruksi 57 69 - - -
Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung - - 71.056 73.738 29.320
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPertanahan Kabupaten Cianjur
17
Pengelolaan RTH 938 1.437 4.568 4.954 947
Pengelolaan Areal Pemakaman 674 65 320
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemakaman 328 16
Administrasi Pertanahan 60.032 27.016 14.845 46.360
Catatan: Realisasi anggaran tahun 2016 tidak dicantumkan dalam tabel 3, karena tahun
pergantian masa jabatan bupati
Tabel 4. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Distarkim Kabupaten Cianjur (2006-2010)
NO
Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi OPD
Distarkim
Target
SPM
(2014)
Target
IKK
Target
indikat
or
lainnya
Target Renstra OPD Tahun ke-
Realisasi Capaian
Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun
ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Bidang Air Bersih dan Sanitasi a. Meningkatnya
akses penduduk
terhadap Air Bersih
Cluster
pelaya
nan
baik:
60-
70%
pendu
duk
kab.
823.5
00
jiwa
-
3.0
00
9.1
50
6.4
55
7.0
00
3.8
00
Sampai tahun 2010, realisasi
penduduk terlayani 156.600
jiwa...Rasio capaian s.d tahun
2010 =156.600/823.500
=19%
-
b. Jjumlah MCK
terbangun
-
unit
-
49
18
7
10
15
Sampai tahun 2010, realisasi
MCK terbangun 552
unit....Rasio capaian s.d
2010=552/1800=30,7%
c. Jumlah MCK Plus
++ terbangun
-
unit
-
8
3
4
4
0
7
Sampai tahun 2010, realisasi
MCKplus++ terbangun 3 unit
(3 kec)..rasio pencapaian s.d
tahun 2010=9,4%
d. Meningkatnya
panjang drainase
permukiman yang
tertata
- - -
1,5
1
2,5
- 2
Sampai tahun 2010, panjang
saluran drainase tertata
mencapai 6,1 km
e. Meningkatnya
jumlah Perdesaan
yang terbangun
SPAM
- 354
Desa
-
22
10
13
16
10
Sampai tahun 2010, rasio
capaian kinerja=4/32=12,5%
f. Meningkatnya
jumlah perdesaan
yang terbangun
SPAM
-
60
-
5
5
7 -
15
Sampai tahun 2010, realisasi
jumlah desa terbangun SPAM
116 desa...rasio pencapaian
s.d tahun 2010=
116/354=32,8%
NO
Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi OPD
Distarkim
Target
SPM
(2014)
Target
IKK
Target
indikat
or
lainnya
Target Renstra OPD Tahun ke-
Realisasi Capaian
Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
2 Bidang Bangunan Perumahan dan Permukiman a. Panjang Jalan
Lingkungan
- 2.509,
15 km
-
7 2,
5 6
2 1,
0 3
4 2,
9 3
1 6,
4
8 2,
6 Sampai tahun 2016, realisasi
jalan lingkungan/jalan
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPertanahan Kabupaten Cianjur
18
terbangun setapak terbangun 1.916,17
km...rasio capaian s.d tahun
2016=1.916,17/4.757,22
=40,27%
b. Panjang jalan
Setapak
terbangun
- 2.248,
07 km
-
c. jembatan
gantung/flat
terbangun
- 190
unit
-
3
-3
21
-
19
Sampai tahun 2016,
jembatan gantung/plat
terbangun 105 unit...rasio
capaian s.d tahun
2016=105/190= 55%
d. Rehabilitasi Rumah
Tidak layak huni
- 5000
unit
-
10
00
10
00
10
00
10
00
10
00
93
8-
1.9
69
-
1.9
04
1.1
28
61
2
Sampai degn thn 2016 ,
rehabilitasi Ritulahu = 6.551
unit ... rasio capaian s/d
2016 = 6.551/5000 =
131,02 %i
e. Berkurangnya luas
permukiman kumuh
perkotaan
- 34,4
ha
-
-
3,2
2,7
-
f. Penataan
Pemakaman
Muslim/Non
Muslim
- - -
2,8
-
1,7
- -
2,8
-
1,7
- -
g. RTH Persatuan
wilayah Perkotaan
- - -
6,8
5 %
0,0
45
%
0,0
94
%
0,8
20
%
1 %
47
,12
1 %
0,0
45
%
0,0
94
%
0,8
20
%
1 %
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPertanahan Kabupaten Cianjur
19
N
O
Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi OPD
Distarkim
Target
SPM
(2014
)
Target
IKK
Target
indikat
or
lainnya
Target Renstra OPD
Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun
ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1
0)
(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
3 Bidang Pertanahan a. Pengadaan Tanah
untuk kepentingan
umum se Kab
Cianjur ( ha )
- - -
25
5,5
85
-
77
,23
6
63
,83
7
62
9,1
49
Tidak ada data kebutuhan
tanah dalam 5 tahun
Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja OPD Ciptakarya-Distarkim, 2006-2010
N
O
Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi OPD
Distarkim
Target
SPM
(2014
)
Target
IKK
Target
indikat
or
lainnya
Target Renstra OPD
Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun
ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1
0)
(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
STANDAR PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010 1.. Urusan Pekerjaan
Umum )
a. Persentase Rumah
Tinggal Bersanitasi
b. Rasio Rumah Layak
Huni
c.
Lingkungan
Permukiman
2.
Urusan Penataan
Ruang
a. Rasio Ruang
Terbuka Hijau
6,8
3
0,0
45
0,9
4
0,8
2
1
47
,12
1
0,0
45
0,0
94
0,4
2
0,9
4
67
0
10
0
10
0
74
,63
12
,3
b. Rasio bangunan ber
IMB per satuan
bangunan
c. Ruang Publik yang
berubah
peruntukannya
3. Urusan Perumahan
a. Rumah Tangga
Pengguna Air Bersih
78
,4
78
,8
79
,2
79
,6
80
70
,90
57
,38
60
,30
64
,51
64
,58
90
,4
72
,82
76
,13
81
,04
80
,72
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPertanahan Kabupaten Cianjur
20
b. Rumah Tangga
Bersanitasi
53
,85
56
,21
58
,58
61
,13
63
,79
53
,93
54
,35
56
,70
58
,58
64
,66
10
0,1
96
,69
96
,79
95
,82
10
1,3
c. Lingkungan
Permukiman Kumuh
( kota Cianjur, rasio
luas kawasan kumuh
terhadap luas 6
kelurahan )
0,2
98
0,2
23
0,1
49
0,0
74
0 -
0,2
46
- - - -
64
%
- - -
d. Rumah Layak Huni (
Menghitung
pertambahan rumah
layak huni dari 26
ribu rutilahu,
database tahun
2012-2013 )
3,8
5 %
3,8
5 %
3,8
5 %
3,8
5 %
3,8
5 %
3,6
%
7,5
7 %
7,3
2 %
4,3
4 %
2,3
0 %
93
,8 %
19
7 %
19
0 %
1,3
%
60
%
N
O
Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi OPD
Distarkim
Target
SPM
(2014)
Target
IKK
Target
indikator
lainnya
Target Renstra OPD
Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun
ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1
0)
(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
STANDAR PENCAPAIAN MDGs 1. Proporsi rumah
tangga dengan akses
berkelanjutan
terhadap air minum
layak, perkotaan dan
perdesaan :
- Perkotaan
- Perdesaan
68,87%
75,29%
65,81%
78
,4
78
,8
79
,2
79
,6
80
70
,90
57
,38
60
,30
64
,51
64
,58
90
,4
72
,82
76
,13
81
,04
80
,72
2. Proporsi rumah
tangga dengan akses
berkelanjutan
terhadap sanitasi
yang layak perkotaan
dan perdesaan
- Rumah Tangga di
Perkotaan
- Rumah Tangga di
Perdesaan
62,41%
76,82%
55,55%
53
,85
56
,21
58
,58
61
,13
63
,79
53
,93
54
,35
56
,70
58
,58
64
,66
10
0,1
96
,69
96
,79
95
,82
10
1,3
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPertanahan Kabupaten Cianjur
21
2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan
Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di bidang perumahan, kawasan
permukiman dan pertanahan diantaranya:
a. Target Universal Acces (100-0-100), bahwa tahun 2019 setengah jumlah
penduduk yang belum mempunyai akses SPAM dan Sanitasi, harus sudah
terlayani;
b. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal infrastruktur perumahan dan
permukiman untuk lebih mendorong terwujudnya permukiman yang layak
huni dan berkelanjutan:
c. Memenuhi backlog perumahan sebesar 66 ribu unit sebagai solusi oleh
terbatasnya sumber pembiayaan yang berpihak pada masyarakat
berpenghasilan rendah dan belum seimbangnya pembangunan di perkotaan
dan perdesaan;
d. Memenuhi taregt RPJPN 2005-2024 untuk mewujudkan kota tanpa
pemukiman kumh dan taregt Universl Acces bahwa pada tahun 2019 tidak
ada lagi kawasan permukiman kumuh perkotaan (O %)
e. Belum adanya Masterplan (Rencana Induk) untuk bidang perumahan dan
permukiman seperti Rencana Induk Perumahan dan Permukiman, Air Bersih
dan Sanitasi, serta Pertamanan dan Pemakaman.
f. Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani
oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ;
g. Memperluas akses sanitasi dan meningkatkan kualitas fasilitas sanitasi
masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan sebagai
bagian dari jasanlayanan publik dan kesehatan;
h. Kesenjangan pertumbuhan wilayah (antar kawasan, antara wilayah tengah
dengan wilayah barat dan timur, serta bagian tengah dengan wilayah utara dan
selatan);
i. Pemenuhunan prasarana dan sarana jalan lingkungan/jalan setapak yang
mendukung sistem transportasi harus memenuhi standar keselamatan jalan
dan berwawasan lingkungan;
j. Semakin terbatasnya lahan Tempat Pemakaman Umum;
k. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan Ruang Terbuka Hijau/taman di
wilayah perkotaan
l. Memenuhi kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur
maupun kepentingan umum;
m. Memantapkan koordinasi antar perangkat daerah dalam urusan bidang
pertanahan / kebutuhan tanah
n. Mengembangkan sistem informasi pertanahan yang akurat, yang berisi antara
lain informasi tanah yang tersedia, kebutuhan tanah Pemda dalam 5 tahun
o. Penanganan sengketa tanah dengan musyawarah
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPertanahan Kabupaten Cianjur
22
2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan
Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :
a. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana
transportasi dan peralatan kantor
b. Tersedianya jalan lingkungan.jalan setapak yang dapat menunjang aksesibilitas
masyarakat;
c. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan dan non perpipaan terlindungi
untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari dengan cluster
pelayanan sangat baik;
d. Adanya program-program dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan didaerah
dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan permukiman
e. Masih banyaknya fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos-Fasum) dari
pengembang perumahan yang dapat dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka
Hijau/Taman, areal pemakaman umum, dan sebagainya.
f. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya air bersih dan
sanitasi bagi kesehatan serta lingkungan permukiman yang sehat
g. Adanya keterpaduan pengembangan permukiman dengan sektor lain untuk
lebih mendorong terwujudnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan
h. Meningkatnya kompetensi aparatur daerah di bidang pertanahan
i. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan rencana pembangunan
Kabupaten Cianjur, sehingga tersedia rencana kebutuhan tanah secara lengkap.
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPertanahan Kabupaten Cianjur
23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pada bagian perumusan isi-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengemukakan beberapa isu strategis
yang krusial yang dihadapi yang dihadapi oleh dinas berdasarkan identifikasi
permasalahan, telaah Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati, serta telaahan Renstra Dinas
Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Permasalahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Cianjur adalah adanya perbedaan pencapaiam amtara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara tujuan
yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi saat ini.
Selanjutnya secara rinci identifikasi permasalahan berdasarkan indikattor kinerja
menurut tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan adalah sebagi berikut :
Jenis Program Permasalahan
Program Lingkungan Sehat dan
Perumahan
-Kurangnya data base dan rencana induk
mengenai perumahan dan kawasan
permukiman.
-Belum jelasnya arah kebijakan
pengembangan kawasan permukiman
-Masih banyaknya kebutuhan akan jalan
lingkungan/jalan setapak dan jembatan
gantung/plat
-Masih banyak rumah tidak layak huni
-Masih banyak pemukiman kumuh yang
belum ditangani dan belum ada database
permukiman kumuh
- Pemerataan penyediaan Prasaranna dan
Sarana Umum ( PSU ) Perumahan
Program Pengembangan Kinerja Air
Minum, Sanitasi dan Air Limbah
-Belum adanya rencana induk tentang
air bersih dan sanitasi
-Belum lengkapnya basis data tentang
air bersih dan sanitasi
-Masih rendahnya cakupan layanan air
bersih terutama di musim kemarau bagi
daerah yang tidak mempunyai potensi
sumber air
Program Penyediaan dan Pengelolaan
Air Baku
-Belum adanya basis data tentang air
baku/sumber mata air
-Belum jelasnya perbedaan antara fungsi
air baku dan air minum
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPertanahan Kabupaten Cianjur
24
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH )
-Keterbasan lahan RTH yang tersedia\ -Kurangnya anggaran untuk
membebaskan lahan yang akan dijadikan
RTH
-Kurangnya kesadaran masyarakat
terhadap pengelolalan RTH dengan
masih banyaknya RTH yang
dirusak/tidak sesuai fungsi
-Masih kurangnya koordinasi dengan
instansi terkait dalam pengelolaan RTH
Program Pengelolaan Areal Pemakaman -Kurangnya lahan pemakaman
-Masih kurangnya data pemakaman
yang seharusnya dikelola oleh dinas
Program Administrasi Pertanahan -Belum tersusun dan terindentifikasinya
kebutuhan pengadaan tanah pemerintah
daerah dalam 5 ( lima ) Tahunan
-Kurangnya koordinasi antar stakeholder
( BPN, PD yang membutuhkan tanah )
-Tidak adanya dokumen progres dan
tahapan penyelesaian permasalahan
tanah
3.2 TELAAHAN VISI-MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
Penyusunan Rencana Strategis PD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran
yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Canjur,
sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan sejalan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Mengengah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2-16-2021.
Visi Bupati Terpilih Tahun 2016-2021 adalah
“CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIN”
Secara filosofis Visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:
LEBIH MAJU : pembangunan akan terus ditingkatkan dengan semangat
kemandirian, penuh inovasi dan profesionalitas birokrasi dalam penyelenggaraaan
pembangunan di semua bidang baik dalam bidang pemerintahan, maupun bidang
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPertanahan Kabupaten Cianjur
25
infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi sebagai upaya mnsejahterakan
masyarakat secara keselurhan.
AGAMIS : pembangunan manusia yang diselenggarakan berlandaskan nilai-nilai
akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan pembangunan di
berbagai bidang.
Misi Bupati terpilih tahun 2016-2021 adalah :
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan
lingkungan;
2. Meningkatkan pembangunan keagamaan
3. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan,
kesehatan dan ekonomi
Berdasarkan telaahan terhadap Visi-Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki keterkaitan dengan Misi Kesatu yaitu :
“Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan
lingkungan’
Dengan tujuan meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur wilayah
dengan menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan
Indikator kinerja sasaran yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi, DPKPP pada misi
kesatu adalah :
- Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok miinimal
sehari hari
- Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum
- Persentase rumah tangga berakses sanitasi
- Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPertanahan Kabupaten Cianjur
26
Tabel 6. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
PD DPKPP Kabupaten Cianjur
Aspek
Kajian
Capaian/Kondisi
Saat ini
Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan
Pelayanan SKPD INTERNAL
(KEWENANGAN
SKPD)
EKSTERNAL
(DILUAR KEWENANGAN
SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bidang Air
Bersih dan
Sanitasi
Capaian kinerja
terhadap target=
-akses RT thd
Sarana air bersih :
59,46%
-Akses Rumah
tangga thd sarana
sanitasi ( MCK dan
MCK Plus ++
53,97%
SPM minimal 60
l/o/hari dengan cluster
pelayanan baik 70%
dari total penduduk
akses terhadap SPAM
perpipaan dan non
perpipaan
terlindungi/aman;
Target SDGs 50%
proporsi penduduk
akses air bersih pada
tahun 2019
-SDM
-Anggaran
-Kebijakan
prioritas OPD
-komitmen
-pembinaan
pengelola
sarana
terbangun
-Pengawasan
mutu
pekerjaan
yang
dilakukan
oleh pihak
ketiga
-Konflik kepentingan
pemanfaatan air baku
-kesadaran masyarakat
dalam
memelihara/mengelola
SPAM terbangun
-Tidak tersedianya
anggran untuk
pembebasan lahan
(swadaya masyarakat)
-Terbatasnya anggaran
tersedia
-Belum optimalnya
kesadaran masyarakat
dalam
memeliharan/mengelola
SPAM terbangun
sehingga perlu
mendapat pembinaan
secara intensif dan
kontinyu
-Pengawasan lapangan
untuk menseragamkan
mutu pekerjaan belum
optimal
Bidang
Perumahan
dan
Permukiman
Capaian kinerja
terhadap target=
-Jalan
lingkungan/Jalan
Setapak 40,28%
-Jembatan
gantung/flat 50%
-Berkurangnya
luasan
permukiman
kumuh 17,15%
- Rutilahu 158%
-RTH 48,71%
-Pemakaman 4,5
Ha
Prediksi kebutuhan
pembangunan
berdasarkan usulan
yang masuk ke OPD
-SDM
-Anggaran
-Kebijakan
prioritas OPD
-komitmen
-Pengawasan
mutu
pekerjaan
yang
dilakukan
pihak ketiga
-Material bangunan
jalan atau jembatan
dari wilayah lain
-Ketersediaan mesin
gilas
-Mobilisasi bahan ke
lokasi
-Lokasi
-Tidak ada program
pemeliharaan pasca
pembangunan
-Mutu hasil pekerjaan
tidak seragam dan
masih kurang optimal
-Untuk jalan setapak,
mobilisasi bahan ke
lokasi banyak yang
dipikul sehingga ongkos
menjadi mahal
-Lokasi jembatan
gantung sebagian besar
berada di lokasi
terpencil dan tidak bisa
dilalui kendaraan,
sehingga biaya bahan
material menjadi mahal
-Pekerjaan gedung
pemerintah dan pasir
hayam belum dapat
diselesaikan karena
anggaran tidak tersedia
Bidang
Pertanahan i
-Luas Lahan
Pemda yang
tersedia s/d 2016
= 1.025.807 m2
-Penanganan
Kasus/Sengketa
tanah = 0 %
- Prediksi kebutuhan
tanah berdasarkan
usulan yang masuk ke
PD
- Sengketa tanah yang
melibatkan Pemda
-SDM
-Kebijakan
prioritas OPD
-komitmen
-Regulasi
- Belum ada standar
harga tanah
- Appraisal
( Perhitungan nilai
tanah )
-Tidak ada data
kebutuhan tanah
- tidak ada data
penanganan kasus
tanah
- Belum tersedianya
informasi pengadaan
tanah ( luas lahan yang
tersedia )
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPertanahan Kabupaten Cianjur
27
Tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Cianjur terkait dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu
untuk mendukung mewujudkan masyarakat Cianjur yang lebih maju dan agamis
melalui program-program kegiatan yang menunjang misi kesatu adalah :
- Upaya meningkatkan akses penduduk terhadap sarana air bersih dan
sanitasi untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-
tingginya;
- Upaya mengembangkan wilayah yang didukung ketersediaan dan
pembangunan infrastruktur yang handal;
- Upaya mewujudkan keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian
lingkungan hidup;
- Memperluas jaringan prasarana yang menunjang pengembangan potensi
dan keterkaitan ekonomi wilayah.
- Upaya mengelola dan menambah ketersediaan lahan Ruang Terbuka Hijau
di wilayah perkotaan
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan rumah layak
huni
- Mengurangi backlog perumahan
- Mengetahui potensi masalah dan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat
yaitu air bersih, Sanitasi, jalan lingkungan/setapak, jembatan dst
- Upaya menyediakan lahan pemakaman umum untuk masyarakat
- Upaya menyediakan lahan untuk kepentingan pembangunan dan
kepentingan umum di Kabupaten Cianjur
- Upaya menangani masalah sengketa tanah
- Mengembangkan sistem informasi pertanahan yang akurat
Pembangunan infrastruktur yang menjadi tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan meliputi bidang urusan pekerjaan umum dan penataan
ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta lingkungan hidup
(Permendagri Nomor 54 tahun 2010) pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai
tujuan strategis yaitu: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; dan meningkatkan kualitas lingkungan. Infrastruktur
permukiman yang berperan dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi
lingkungan, infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan dan revitalisasi
kawasan kumuh wilayah perkotaan. Seluruh penyediaan infrastruktur tersebut
diselenggarakan berbasiskan penataan ruang. Pada pelaksanaannya tugas pokok
fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memeilik
tambahan tugas pokok untuk memenuhi pengadaan lahan bagi kepentingan umum.
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
28
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi
Penyusunan renstra berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 memerlukan
analisis Renstra K/L dan PD Provinsi (yang masih berlaku) yang ditujukan untuk
menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran
pelaksanaan Renstra PD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra
PD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing PD.
Dalam penyusunan renstra ini, kesulitan yang dihadapi adalah mendapatkan data
renstra Diskimrum Provinsi Jawa Barat, komparasi sasaran antara PD Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur dan
Diskimrum Prov. Jabar dilakukan melalui data yang tertuang pada RPJM Provinsi
Jawa Barat tahun 2013-2018 Berikut pada Tabel 10 ditampilkan komparasi capaian
program Renstra PD terhadap Renstra PD Provinsi (RPJM Provinsi Jawa Barat
2013-2018) dan Renstra K/L (Renstra Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2014-
2019). Untuk kemudahan komparasi yang ditampilkan pada tabel 7 adalah
indikator program yang juga tercakup di renstra provinsi untuk bidang urusan
pemerintahan dan program prioritas pembangunan pekerjaan perumahan dam
kawasan permukiman dan pertanahan..
Tabel 7. Komparasi Capaian Kinerja Program Renstra PD DPKPP Kabupaten Cianjur
terhadap Renstra PD Provinsi dan Renstra K/L
No Indikator Kinerja Capaian Kinerja PD
Distarkim Kab. Cianjur
Renstra Diskimrum
Prov. jabar yang
tertuang pada RPJM
Provinsi Jabar 2013-
2018
Renstra Kementerian
Pekerjaan Umum
tahun 2014-2019
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Jumlah penduduk terlayani
melalui SPAM 156.600 jiwa
1.181.254 jiwa (khusus
pantura)
103 kawasan yang
mendapat pelayanan air
minum kepada penduduk
kota/kabupaten
2 Jumlah penduduk terlayani
melalui SPAM IKK pertahun 2000 jiwa 28.800 jiwa
144 IKK (1.440 l/det)
=2.073.600 jiwa standar
SPM min 60 l/o/hari
3
Jumlah desa rawan air bersih
dan tertinggal yang terlayani
air minum melalui fasilitasi
penyediaan sarana prasarana
sir minum per tahun
5 desa (prioritas dari desa
rawan air bersih tiap tahun:
Ciranjang, Sukaluyu,
Bojongpicung, Sindangbarang,
Sukanagara, Mande, Cikadu,
Cijati)
50 desa -
4
Jumlah kawasan permukiman
kumuh perkotaan dan
perdesaan yang terfasilitasi
untuk diperbaiki per tahun
1 kawasan 20 kawasan 95 kawasan
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
29
Sebagai gambaran, sasaran strategis Kementerian PUPR yang terkait dengan tupoksi PD Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam periode 2014-2019 meliputi sasaran-
sasaran sebagai berikut:
- Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui
pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan
tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan
- Meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan
- Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrasturktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah
- Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemograman dan penganggaran
- Meningkatnya ketahanan air
- Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman
- Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
- Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan
Saat ini program-program yan g dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur dilakukan dalam rangka meningkatkan
taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan
SPAM dan peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan perdesaan,
meningkatkan pelayanan sanitasi, penataan lingkungan permukiman, meningkatkan
pengelolaan dan pelayanan areal pemakaman, meingkatkan pengelolaan dan luas laham
RTH di wilayah perkotaan, serta memenuhi kebutuhan lahan untuk kepentingan umum di
Kabupaten Cianjur. Dalam hal ini, kalau dibandingkan dengan program-program yang
terdapat pada RPJM Provinsi Jabar 2013-2018 ataupun sasaran program Kementerian
Pekerjaan Umum dapat disimpulkan capaian sasaran pelaksanaan renstra Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur turut berkontribusi
pada pencapaian sasaran renstra provinsi Jabar atau pun Kementerian PUPR. Namun
secara kuantitatif, capaian kinerja dari sasaran belum bisa dibandingkan lebih tinggi atau
rendah dari capaian sasaran Renstra OPD Provinsi ataupun Kementerian.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana
struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Dibandingkan dengan struktur
dan pola ruang eksisting maka PD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan
pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima
tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka
menengah dalam RTRW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang
sesuai dengan RTRW tersebut.
Dalam penelaahan RTRW, aspek yang akan ditelaah adalah meliputi rencana struktur tata
ruang; struktur tata ruang saat ini; rencana pola ruang; pola ruang saat ini; dan indikasi
program pemanfaatan ruang jangka menengah. Hasil telaahan ditampilkan pada Tabel 12.
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
30
Pada penyusunan renstra PD berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2010 diharuskan pula
membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan rangkaian analisis
yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
Telaahan KLHS yang telah disusun oleh Bappeda kabupaten Cianjur bersamaan dengan
penyusunan RPJMD tahun 2016-2021 mengidentifikasi imtensitas keterkaitan antara
Kebijakan, Rencana dam Program Pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten
Cianjur tahun 2016-2021 dengan isu strategis yang telah teridentifikasi. Khusus untuk
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kajian KLHS yang berkaitan
dengan tugas pokok dan fungsi dinas adalah Penurunan Kuantitas dan Kualitas Sumber
Air, Pertambahan Jumalah Penduduk, serta Kerentanan Bencana
Untuk mewujudkan telaahan KLHS dalam program dan kegiatan Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka isu sisu pembangunan dipengaruhi oleh
kebijakan dan rencana pembangunan sebagai berikut :
a. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih;
b. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
c, Peningkatan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup;
d. Peningkatan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan;
e. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran.
1.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses
penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah
dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan
akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika
birokratis dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan data RPJMD provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, isu strategis
pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan bidang perumahan dan
permukiman Prioritas ketiga yaitu Meningkatkan Infrasturkrur wilayah, Enargi dan
Air Baku. Isu strategis yang merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena
atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak
jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi
secara bertahap. Sedangkan berdasarkan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021,
isu strategis terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman yaitu perwujudan
infrastruktur wilayah yang handal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan
pengembangan masyarakat (community development).
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
31
Isu strategis terkait bidang tata ruang dan permukiman untuk Kabupaten Cianjur yang
masuk koordinasi wilayah Bogor diantaranya:
a. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur jalan dan
jembatan, persampahan serta air bersih;
b. Pemantapan kawasan lindung;
c. Belum optimalnya pelayanan pemerintah terhadap wilayah bagian selatan;
d. Perlunya peningkatan sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan.
.
Di bawah ini hasil analisis tiap bidang mengenai isu strategis Bidang Perumahan dan
Permukiman:
Isu Strategis Air bersih dan Sanitasi
a. Kualitas dan cakupan layanan air bersih/air minum belum memadai;
b. Masih lemahnya tingkat fasilitasi dan penyediaan air bersih bagi masyarakat
miskin;
c. Masalah kualitas dan keberlanjutan sumber air baku belum terselesaikan secara
optimal;
d. Belum berjalan optimalnya manajemen dan pembiayaan sistem pelayanan air
minum, terutama berkaitan dengan kelembagaan dan pendanaan;
e. Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan dan daerah
rawan air;
f. Kurangnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat antara lain
sarana prasarana air bersih dan sanitasi.
Isu Strategis Perumahan dan Permukiman
a. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan
terjangkau;
b. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan
kumuh di perkotaan;
c. Belum tersedianya peta masalah yang terukur tentang lingkungan dan kawasan
permukiman kumuh untuk fasilitas penanganan kawasan kumuh;
d. Terbatasnya pengembangan Prasarana dan Sarana Umum ( PSU ) dan
Infrastruktur dasar perumahan seperti jalan lingkungan/jalan setapak, jembatan
gantung/plat, dsb;
e. Lemahnya penataan dan revitalisasi kawasan perkotaan.
f. Tidak ada database yang rinci mengenai Ruang Terbuka Hijau.
g. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut memelihara RTH yang telah ada
h. Tidak adanya data lahan pemakaman umum yang lengkap
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
32
Isu Strategis Pertanahan
a. Belum/kurang tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan;
b. Belum optimalnya sertifikasi tanah aset Pemda;
c. Kurangnya data/informasi tentang pertanahan ( kebutuhan tanah dan
ketersediaan tanah );
d. Kurangnya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan;
e. Banyaknya permasalahan pertanahan;
f. Pencatatan data tanah aset Pemda kurang optimal;
g. Permohonan pengadaan tanah belum dilengkapi dokumen perencanaan atau
dokumen perencanaan bersamaan dengan kegiatan pengadaan tanah.
Berdasarkan evaluasi pembangunan yang tertulis di dokumen renja pemerintah
daerah Kabupaten Cianjur tahun 2016, bahwa fokus pembangunan daerah beberapa
tahun terakhir pada pembangunan infrastruktur di beberapa pusat pertumbuhan
kurang diikuti dengan upaya mempertahankan tingkat pelayanan sistem
infrastruktur jaringan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan tersebut telah
melemahkan daya pelayanan sistem infrastuktur itu sendiri.
Masalah untuk sarana dan prasarana sumber daya air yaitu belum teralokasinya
dana operasi dan pemeliharaan secara proporsional. Dalam hal pemenuhan air baku
ditemukan permasalahan ketersediaan air baku perdesaan dan di daerah perbukitan
yang masih sangat terbatas. Demikian pula dalam upaya penyediaan prasarana dan
sarana air bersih dan air limbah, masih terdapat permasalahan pada upaya
penyediaan layanan dan aksesibilitas yang masih rendah. Selain itu, masih
rendahnya infrastuktur perdesaan diantaranya meliputi jalan dan jembatan desa,
sarana dan prasarana air bersih perdesaan ataupun sarana dan prasarana perumahan
rakyat/permukiman.
Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi PD
dari faktor-faktor eksternal lainnya sebagaimana tertera pada Tabel 8.
Pada Renstra PD dilakukan telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan
wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang
akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong
pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah
dan wakil kepala daerah tersebut.
Hasil identifikasi PD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan
PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis
pelayanan PD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan
tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan
pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Hal tersebut ditampilkan pada
Tabel 8
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
33
Tabel 8. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
No
Isu Strategis
Dinamika
Internasional Dinamika Nasional
Dinamika Provinsi Dinamika Regional/Lokal
(kewilayahan)
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Isu Climate Change:
-Water Availability
-Banjir -Kekeringan
-Tanah Longsor
-Instrusi Air Laut
Kualitas dan jaringan
infrastruktur wilayah dalam mendukung intra regional
connectivity
1. Aksesibilitas dan
Kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat, PHBS dan
Lingkungan Sehat
2. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur
wilayah
3. Kesiagaan
penanganan bencana alam dan
pengendalian
4. Peningkatan kualitas
lingkungan hidup. 5. Pemerintahan daerah
belum efektif, yang
dipengaruhi oleh
kondisi politik yang belum mantap,
menyebabkan
pelayanan publik
belum optimal dan adanya peningkatan
tuntutan pembentukan
daerah otonom
a. Rendahnya kualitas dan
kuantitas infrastruktur wilayah, seperti
infrastruktur jalan dan
jembatan, persampahan
serta air bersih; b. Pemantapan kawasan
lindung;
c. Belum optimalnya
pelayanan pemerintah
terhadap wilayah bagian
selatan;
d. Belum adanya
kebijakan yang jelas tentang mitigasi dan
penanggulangan
bencana;
e. Perlunya peningkatan sanitasi dasar dan
kesehatan lingkungan.
2 Degradasi
lingkungan
Degradasi lingkungan hidup
termasuk keragaman hayati dan mitigasi bencana
3
Ketahanan Pangan,
Berkurangnya lahan pertanian, dan
Bertambahnya
Populasi Penduduk
Optimalisasi dan pengembangan
sektor unggulan wilayah
Kualitas sumber daya manusia
dan tingkat kemiskinan wilayah
4 Sustainability
Development Goals
(SDG’s)
Kualitas birokrasi dan tata kelola
termasuk didalamnya
permasalahan tindak pidana korupsi dan pelaksanaan tata
kelola dalam wilayah otonomi
khusus
Sumber: dari berbagai sumber \
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
34
Tabel 9. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi: Cianjur Lebih Maju dan Agamis
No Misi dan Program
KDH dan Wakil KDH terpilih Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Misi 1: Meningkatkan pembngunan
infrastruktur yang terintegrasi dan
berwawasan lingkungan
Masih rendahnya kuantitas dan
kualitas sarana dan prasarana
permukiman sebagai akibat dari:
- keterbatasan anggaran;
-kurangnya SDM yang
mempunyai skill penataan ruang;
-Lemahnya database untuk
menghasilkan perencanaan
program yang baik
-Lemahnya pembinaan untuk
meningkatkan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan
sarana perumahan dan
permukiman terbangun;
-Tidak masuknya program
pemeliharaan pasca
pembangunan
-Keterbatasan
anggaran
-Keterbatasan
SDM
-Lemahnya
database
perencanaan
-Komitmen dan
kebijakan
pimpinan
-Peningkatan
pembinaan
untuk
meningkatkan
peran serta
masyarakat
Program:
- Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air Limbah
- Lingkungan Sehat dan Perumahan
- Pemeliharaan Air Baku
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hiaku
- Pengelolaan Areal Pemakaman
- Adminstrasi Pertanahan
Sumber: Analisis
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
35
Berikut pada Tabel 10 ditampilkan permasalahan pelayanan PD Provinsi/Kabupaten berdasarkan
sasaran renstra K/L. Namun sayangnya tabel kolom (3)-(5) belum dapat di isi secara detail
karena keterbatasan data renstra Diskimrum Provinsi Jabar.
Tabel 10. Permasalahan Pelayanan PD Provinsi/Kabupaten berdasarkan
Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
No Sasaran Jangka Menengah Renstra
K/L
Permasalahan
Pelayanan SKPD Provinsi
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1.
Meningkatnya taraf hidup
masyarakat dan kualitas lingkungan
permukiman melalui pengembangan
sistem jaringan penyediaan air
minum untuk mendukung
peningkatan tingkat pelayanan
penduduk perkotaan dan penduduk
perdesaan
Masih rendahnya tingkat akses rata2 masyarakat Jabar terhadap
sarana dan prasarana air bersih dan
air limbah namun dengan kondisi
kinerja yang lebih baik dibanding Kabupaten Cianjur karena
kontribusi kinerja dari
kabupaten/kota lain (capaian tahun
2007 > 45%)
2.
Meningkatnya pelayanan sanitasi
sistem terpusat dan sistem berbasis
masyarakat bagi penduduk
perkotaan
3
Meningkatnya sistem pengelolaan
drainase untuk mendukung
pengurangan luas genangan di
perkotaan
4.
Meningkatnya kemampuan
pemerintah daerah dan stakeholders
jasa konstruksi serta masyarakat
untuk mendukung tercapainya
penguasaan pangsa pasar domestik
oleh pelaku konstruksi nasional
5.
Pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan
akibat kegagalan
konstruksi/bangunan melalui
peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi.
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
36
Pada Tabel 11 ditampilkan permasalahan pelayanan PD Kabupaten (DPKPP)
berdasarkan sasaran renstra PD Provinsi.
Tabel 11. Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten berdasarkan
Sasaran Renstra PD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
No Sasaran Jangka Menengah
Renstra OPD Provinsi
Permasalahan
Pelayanan OPD
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Meningkatnya akses masyarakat
terhadap sarana dan prasarana
dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air
limbah)
Masih rendahnya tingkat akses
masyarakat terhadap sarana dan
prasarana air bersih dan air limbah di bawah rata2 kabupaten lainnya
di Jawa Barat Keterbatasan
anggaran,
SDM, dan
lemahnya database
perencanaan
untuk program
berkelanjutan
Komitmen dan
kebijakan
pimpinan, pembinaan
untuk
meningkatkan
peran serta masyarakat
dalam
perencanaan,
pemanfaatan ruang dan
mengelola
sarana
terbangun
Sumber: Analisis
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
37
BAB IV TUJUAN, SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Visi adalah suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan dimasa yang akan
datang. Visi pada renstra juga merupakan pedoman perencanaan jangka menengah
yang berisi arah dan tujuan suatu organisasi. Oleh karena itu penetapan Visi sangat
penting bagi organisasi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
hendak dicapai.
Visi dibuat berdasarkan analisa terhadap stuktur organisasi, tujuan dan sasaran yang
ingin dicapai, serta kondisi daerah sekarang dan yang akan datang, termasuk
hambatan yang mungkin timbul.
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah baik Kabupaten maupun Kota tidak
lagi perlu menetapkan Visi dan Misi Dinas. Perangakat Daerah hanya menjalankan
Visi-Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Visi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
“ Cianjur Lebih Maju dan Agamis ”
Sedangkan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2016-2021 sebagai berikut:
a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan
lingkungan;
b. Meningkatkan pembangunan keagamaan;
c. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang
pendidikan, kesehatn dan ekonomi.
.
1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPKPP
Tujuan pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun
2016-2021 yang terkait tupoksi PD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan adalah:
a. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur wilayah dengan
menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan.
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
38
Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Cianjur,, maka
tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Cianjur dalam periode 2016-2021 adalah:
1. Terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dengan
prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik;
2. Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pertamanan dan pemakaman dengan
menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan pelayanan optimal dibidang pertamanan;
4. Tersedianya tanah untuk memenuhi program strategis daerah.
Adapun Sasaran secara lebih rinci berdasarkan 4 (empat) tujuan Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahanyang akan dicapai meliputi:
5. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman
6. Berkembangnya wilayah pelayanan pertamanan dan pemakaman yang
didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal;
7. Terwujudnya peningkatan pelayanan dalam hal pengelolaan taman dan
pemakaman yang berwawasan lingkungan;
8. Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kegiatan pembangunan untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat
2. Strategi dan Kebijakan DPKPP
Untuk adanya kestuan pandang dalam rangka menunjang pelaksanaan Misi untuk
pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Cianjur periode 2016-2021, maka Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah merumuskan tujuan,
sasaran, strategi dan program sesuai tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan
Dinas, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021’
Tujuan adalah penjabaran dari Misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai
dalam kurun waktu perencanaan (lima tahun). Adanya tujuan membuat fokus
kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang
diharapkan.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan sutu hal yang akan dicpai
atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan tahunan.
Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan
dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dinas secara efektif dan efisien
untuk mendapatkan hasil yang optimal.
Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran berupa rencana-rencna
yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka
mengoperasionalisasikan tujuan dan sasaran melalui penetapan dan kebijakan.
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
39
Gambaran keterkaitan misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program
adalah sebagai berikut :
Misi kesatu Bupati dan Wakil Bupati :
“Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan
berwawasan lingkungan”
Misi ini dijabarkan dalam empat tujuan Dians Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan yaitu :
1. Terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni
dengan prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik;
2. Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pertamanan dan pemakaman
dengan menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan pelayanan optimal dibidang pertamanan;
4. Tersedianya tanah untuk memenuhi program strategis daerah.:
Secara keseluruhan rekapitulasi strategi dari setiap sasaran dan indikator sasaran
PD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dituangkan pada
Tabel 12.
Tabel 12. Rekapitulasi Strategi dari Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran PD DPKPP
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi 1. Terciptanya lingkungan
perumahan dan
permukiman yang
layak huni dengan
prasarana dan sarana
umum dalam kondisi
baik
a. Meningkatnya akses
masyarakat terhadap
sarana dan prasarana dasar
perumahan
-Persentase
tersedianya air baku
untuk memenuhi kebutuhan pokok
miimal sehari hari
-Persentase rumah
tangga yang mendapatkan akses air
bersih
-Persentase
penanganan luasan permukiman kumuh di
perkotaan
-Permukiman yang tertata dan terhubung
dengan fasilitas umum
-Persentase rumah
layak huni
Meningkatkan
pembangunan yang
berkelanjutan dengan kebijakan
peningkatan kualitas
sarana dan prasarana
dasar perumahan dan permukiman serta
utilitas umum
Meningkatkan kapasitas kesadaran
hidup sehat dan
kualitas kesehatan masyarakat
Menyelenggarakan
fungsi monitoring dan evaluasi kegiatan
bidang perumahan
dan permukiman yang
ditunjang dengan kapasitas sumber
daya yang memadai
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
40
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi 2.
Meningkatkan kualitas
cakupan pelayanan
pertamanan dan
pemakaman sengan
menerapkan
pembangunan
berwawasan lingkungan
a. Berkembangnya wilayah pelayanan pertamanan dan
pemakaman yang didukung
oleh ketersediaan dan
pembangunan infrasturktur yang handal
.
a. Peningkatan cakupan pelayanan
pertanahan dan
pemakaman melalui
peningkatan fasilitas, perencanaan
pengembangan dan
pengganggaran
b. - Pemetaan
kebutuah taman dan
makam di Kabupaten
Cianjur
c. Meningkatkan
kualitas data,
perencanaan, dan pengembangan taman
dan makam
3. Mewujudkan
pelayanan optimal
bidang pertamanan
a. Terwujudnya peningkatan
pelayanan dalam hal pengelolaan taman dan
pemakaman yang
berwawasan lingkungan
a. meningkatkan
kualitas tenaga lapangan
b.meningkatkan
penataan taman dan makam agar
berwawasan
lingkungan
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi 4.
Tersedianya tanah
untuk memenuhi
program strategis
daerah
a. Meningkatnya
ketersediaan tanah untuk
kegiatan pembangunan
untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat
a.Persentase luas
lahan bersertifikat
b.Penyelesaian kasus
tanah negara
b. Meningkatkan
ketersediaan tanah
untuk program prioritas
pembangunan daerah
b.Menyelesaiak inventarisasi dan
verifikasi masalah
pertanahan
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
41
Sasaran I Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana
dasar Perumahan dan Permukiman
FAKTOR EKSTERNAL
FAKTOR INTERNAL
Peluang: (O) :
1. Anggaran dari Provinsi dan
Pusat
2. Adanya Program PPSP
Ancaman: (T) :
1. Kesulitan lahan untuk
pembangunan MCK plus++
(IPAL Komunal ) di
permukiman padat
penduduk
2. Biaya Operasional dan
pemeliharaan
Kekuatan (S) :
1. Sudah tersedia IPLT
2. Komitmen Pemerintah untuk
meningkatkan kualitas
perumahan dan permukiman
dengan meningkatkan sarana
dan prasarana sanitasi ( Ada
RPIJM dan Pokja Sanitasi )
Alternatif Strategi:
1. Memanfaatkan IPLT untuk
meningkatkan efektivitas
pengembangan sistem
sanitasi terdesentralisasi
dengan sanitasi komunal
MCK dan MCK plus ++
2. Mendukung Program
Percepatan Sanitasi
Permukiman
Alternatif Strategi:
1. Membangun MCK plus ++
menggunakan lahan tanah
hibah milik desa atau
pesantren
2. Membentuk pengelola KSM
di lokasi pembnagunan
Kelemahan (W) :
1. Rendahnya persentase
masyarakat yang mempunyai
sarana septic tank (26%)
2. Belum ada IPAL terpusat
skala kabupaten
3. Sistem drainase lingkungan
permukiman kurang
memadai
4. Kurangnya anggaran APBD
Kabupaten
Alternatif Strategi:
1. Membangun sarana sanitasi
komunal MCK, MCKplus ++
dan darinase lingkungan
permukiman
2. Mengembangkan sistem
sanitasi terpusat dengan
IPAL dengan pendanaan di
luar APBD Kab.
3. Mengajukan bantuan
penganngaran untuk
pembangunan sarana sanitasi
ke Provinsi dan Pusat
Alternatif Strategi:
1. Mengembangkan teknologi
tepat guna yang ringan dari
biaya operasional dan
pengelolaan
2. Kerjasama pemerintah
dengan swasta untuk
pembangunan dan
pengembangan sanitasi
3. Mendorong ketertiban multi
sektor dalam partisipasi
dalam pengelolaan air limbah
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
42
Sasaran I Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana
dasar Perumahan dan Permukiman
FAKTOR EKSTERNAL
FAKTOR INTERNAL
Peluang (O) :
1. Terbitnya UU Perumahan
dan Kawasan Permukiman
2. Target pencapaian MDGs
dan SPM
3. Perumahan menjadi Urusan
Wajib Pemerintah Daerah
4. Janji Gubernur Jabar untuk
alokasi 4 trilyun
Infrastruktur desa dan
perdesaan
Ancaman (T) :
1. Kondisi Infrastruktur
yang tidak layak tidak
dapat mendukung
aktivitas permukiman
2. Banyak permukiman
berlokasi di daerah
bencana
3. Inkonsistensi
Penganggaran Daerah
Kekuatan (S) :
1. Terdapat Bidang yang
menangani Penataan
Bangunan yang juga
memiliki tupoksi melakukan
pembinaan jasa konstruksi
2. Bidang Air Bersih dan
Sanitasi Bangunan
Perumahan dan
Permukiman yang
melakukan tupoksi
penyediaan sarana dan
prasarana lingkungan
perumahan dan
permukiman
3. Perkembangan permukiman
oleh swasta atau developer
berkembang pesat
Alternatif Strategi:
1. Melakukan kegiatan penataan
lingkungan permukiman
dengan meningkatkan kualitas
jalan lingkungan dan setapak
2. Mempersiapkan Rencana
Pembangunan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten
Cianjur ( RP3KP )
3. Meningkatkan peran swasta
dalam menyediakan rumah tipe
besar, sedang, kecil
Alternatif Strategi:
1 Meningkatkan pemahaman
masyarakat mengenai
peraturan perundangan di
bidang tata bangunan agar
dalam membangun
memperhatikan daya dukung
lingkungan dan keandalan
teknis bangunan dalam
menghadapi bencana longsor,
gempa,kebakaran dsb
2 Melakukan pembinaan
masyarakat jasa konstruksi
3 Membina pengelola SPAM
perdesaan/KSM untuk
memberikan pembekalan
teknis dan manajemen
Kelemahan (W) :
1. Rendahnya kualitas dan
kuantitas infrastruktur
permukiman
2. Masih terdapat kawasan
permukiman di bandara
sungai, rel kereta api
3. Masih banyak rumah non
permanen dan tidak layak
huni
4. Masih ada kawasan
permukiman yang trisolir
karena bencana alam
Alternatif Strategi:
1. Mengurangi rumah tidak layak
huni dengan melakukan
kegiatan pendukung program
pusat untuk bantuan stimulasi
perumahan swadaya
2. Penataan kawasan bantaran
sungai dan rel kereta api
3. Penigkatan pengembangan
perumahan dan permukiman
sesuai dengan rencana tata
ruang
4. Mengajukan sumber pendanaan
untuk infrastruktur lingkungan
perumahan dan permukiman ke
Provinsi Jawa Barat
Alternatif Strategi:
1. Melakukan pembinaan
masyarakat jasa kontruksi
2. Melakukan mekanisme
perijinan pemanfaatan lahan
sebagai instrumen
pengendalian kegiatan
pembangunan
3. Meningkatkan aksesibilitas
permukiman dengan
pembangunan jembatan
gantung/plat
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
43
Sasaran I Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana
dalam perumahan dan permukiman
FAKTOR EKSTERNAL
FAKTOR INTERNAL
Peluang (O) :
1. Anggaran dari Provinsi dan
Pusat
2. Adanya pengelola air
bersih
Ancaman: (T) :
1. Teknis operasional dan
pengelolaan
2. Biaya Operasional dan
Pengelolaan
3. Ketidak berlanjutan
Pengelola
Kekuatan (S) :
1. Kualitas air baku yang relatif
baik
2. Keinginan masyatakat
mendapatkan pelayanan air
bersih
3. Komitmen Pemkab Cianjur
untuk mengatasi kerawanan
air bersih
Alternatif Strategi:
1. Memanfaatkan sumber air
baku mata air dan air tanah
atau air sungai dengan
pengolahan
2. Peningkatan kapasitas
pengelola air bersih
Alternatif Strategi:
1. Meningkatkan kinerja dinas
dalam penyediaan air bersih
2. Fasilitasi pemenuhan
kebutuhan air bersih yang
didukung kesediaan
membayar retribusi dan biaya
penyambungan sesuai
kemampuan masyarakat
3. Fasilitasi pembinaan
pengelola air bersih
Kelemahan (W) :
1. Rendahnya Cakupan
pelayanan
2. Rendahnya Kapasitas sumber
air baku yang dapat
dimanfaatkan
3. Keterbatasan APBD
Kabupaten
4. Terdapat daerah rawan
bencana kekeringan
Alternatif Strategi:
1. Pembangunan,
pengembangan dan
rehabilitasi sarana air bersih
SPAM Perdesaan dan SPAM
IKK
2. Peningkatan kapasitas
terpasang dan produksi
3. Mengajukan bantuan
anggaran pembangunan air
bersih ke Provinsi dan Pusat
4. Fasilitasi sistem non
perpipaan
Alternatif Strategi:
1. Mengembangkan teknologi
tepat guna yang ringan dari
biaya operasional dan
pengelolaan
2. Kerjasama pemerintah
dengan swasta untuk
pembangunan dan
pengembangan air berih
3. Menggali potensi konservasi
air/pembangunan reservoir
untuk daerah rawan air
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
44
Tabel 13 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPKPP Periode Tahun 2017 - 2021
2017 2018 2019 2020 20211 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Terciptanya lingkungan perumahan Meningkatnya akses masyarakat terhadap 1 Persentase tersedianya
dan permukiman yang layak huni sarana dan prasarana Air Bersih dan Sanitasi air baku untuk memenuhi
dengan Prasarana dan Sarana Umum Lingkungan Permukiman kebutuhan pokok minimaldalam kondisi baik sehari-hari
2 Persentase Rumah Tanggayang mendapatkan akses
air minum
3 Persentase Rumah Tangga
berakses sanitasiBerkurangnya Kawasan Kumun 4 Persentase Penanganan
luasan permukiman kumuh
diperkotaan
5 Panjang Jalan Lingkungan /Jalan Setapak terbangun
6 Jembatan Gantung dan plat 17 17 17
terbangun
7 Cakupan ketersediaan Rumah % 100 100 100 - -
layak huni
Meningkatnya RTH Kota yang tertata 8 Persentase RTH Taman di
wilayah perkotaan
9 Persentase daya tampung pemakaman umum wilayah
perkotaan
2 Tersedianya tanah untuk memenuhi Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kegiatan 10 % 100 100 100 100 100
program strategis daerah pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan
masyarakat
TARGET KINERJA PADA TAHUNNo TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN
4
% 60.87 62.87 64.87
83.77
68.87
% 71.5 76 80.5 85 90
66.87
% 63.58 68.58 73.58 78.58
50
% 37.68 53.26 68.84 84.42 100
km 50 50 50 50
unit 17 17
% 0.9 0.91
Persentase Luas Tanah milik
pemda yang tersedia untuk
Kegiatan Pembangunan
0.92 0.93 0.95
% 30 29 28 27 25
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
45
BAB V RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berdasarkan Visi-Misi Pemerntah Daerah Kabupaten Cianjur, serta Tujuan dan Sasaran
Strategis yang telah dirumuskan, diperoleh strategis untuk mencapainya yaitu melalui 06
( Enam ) Program Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Bidang Perumahan dan Permukiman,
Bidang Air Bersih dan Sanitasi, serta Bidang Pertanahan. Dan 04 ( Empat ) Program Non
Urusan
Keenam program tersebut merupakan merupakan urusan wajib yang meliputi Urusan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, serta Urusan Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut :
1. Progran Lingkungan Sehat dan Perumahan
2. Program Administrasi Pertanahan
3. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
5. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
6. Program Pengembangan Kinerja Air Minum, Sanitasi dan Air Limbah
Sedangkan 04 ( Empat ) Program Non Urusan adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Perencanaan dan Penganggaran
Masing-masing program pembangunan lebih lanjut dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan.
Pencapaian masing-masing kegiatan diukur dengan indikator keluaran Target Rencana
Program Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran digambarkan pada tabel dibawah ini
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
46
BAB VI INDIKATOR KINERJA DISTARKIM YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama
(IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
Tujuan Penetapan IKU untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan
dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan untuk memperoleh ukuran
keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan
untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil utama dari unit-unit kerja
(Bidang) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah
mencerminkan indikator impact dari seluruh sasaran strategis Dinas yang merupakan
gabungan, perampatan dan sinergitas dari seluruh indikator kinerja utama (outcome) unit-unit
Eselon III (Bidang) adalah sebagai berikut: Jumlah kawasan permukiman yang tertangani
infrastruktur permukiman (jalan lingkungan/jalan setapak, jembatan gantung/plat, penanganan
rumah tidak layak huni, penanganan kawasan kumuh), mendapat akses prasarana dan sarana
sanitasi, mendapat pelayanan air minum/bersih, penataan taman dan pengelolaan makam,
serta pengadaan tanah bagi kepentingan umum.
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 lampiran I menggambarkan Indikator Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan
penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bidang urusan yang
menjadi kewenangan PD DPKPP yaitu Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan
Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja sebagai berikut pada Tabel 15.
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
47
Tabel 15. Bidang Urusan dan Indikator Kinerja PD DPKPP
menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
No Bidang Urusan/Indikator Rumus
1. Pekerjaan Umum
a. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi
Jumlah rumah tinggalx100
b. Rasio rumah layak huni
Jumlah rumah layak huni
Jumlah penduduk
c. Rasio permukiman layak huni
Luas pemukiman layak huni
Luas wilayah permukiman
d. Lingkungan Pemukiman
Luas Kawasan Kumuh
Luas Wilayahx100%
No Bidang Urusan/Indikator Rumus 2.
Perumahan
a. Rumah tangga pengguna air bersih
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih
jumlah seluruh rumah tanggax100%
b.
Rumah tangga ber-Sanitasi Jumlah rumah tangga ber sanitasi
Jumlah seluruh rumah tangga x100%
c. Lingkungan pemukiman kumuh
Luas lingkungan permukiman kumuh
Luas wilayah x100%
d. Rumah layak huni
Jumlah rumah layak huni
Jumlah seluruh rumah x100%
2. Lingkungan Hidup
a. Persentase RTH persatuan wilayah perkotaan
luas RTH Perkotaanx100
luas wilayah perkotaan
b. Persentase daya tampung pemakaman umum
wilayah perkotaan
Sumber: Permendagri No 54 Tahun 2010 Lampiran I
Sedangkan indikator kinerja PD Dinas Peumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
jika dikaitkan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021
adalah sebagai berikut sebagaimana sudah ditetapkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor
49 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 tahun
2011 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
48
Tabel 16. Indikator Kinerja PD DPKPP terkait Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO
Indikator
kinerja
program
(outcome)
Kondisi
Kinerja pada
awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
RPJMD
Keterangan
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019 Tahun 2020
Tahun
2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1
Persentase
tersedianya air
baku unutk
memenuhi
kebuthuna pokok
minima sehari hari
( % )
58,87 60,87 62,87 64,87 66,87 68,77 68,87
2.
Persentase rumah
tangga ber akses
air bersih/air
minum ( % )
67 71,5 76 80,6 85 90 90
3 Persentase rumah
tangga ber akeses
sanitasi ( % ) 60 63,58 68,58 73,58 78,58 83,77 83,77
4
Cakupan
ketersediaan
rumah layak huni (
% )
100 100 100 100 0 0 0
5
Persentase
penanganan
luasan
permukiman
kumuh di kawasan
perkotaan ( % )
22,1 37,68 53,26 68,84 84,42 100 100
6 Panjang jalan
lingkungan / jalan
setapak ( km ) 1863,04 50 50 50 50 50 250
7 Jembatan gantung
/ plat beton ( unit ) 105 17 17 17 17 17 85
8
Persentase lahan
milik Pemda yang
dibebaskan dan
bersertifikat
100 100 100 100 100 100 100
9 Persentase RTH
taman di wiliayah
perkotaan ( % ) 0,82 0,90 0,91 0,92 0,93 0,95 0,95
10
Persentase daya
tampung
pemakaman umum
wilayah perkotaan (
% )
32 30 29 28 27 25 25
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
49
REFERENSI
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD DPKPP 2011-2016
2. RPJMD tahun 2016-2021
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2011-2016
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2016
5. Renstra Kementerian PU 2014-2019
6. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran I dan IV tentang tata cara pengolahan
data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan Tahapan dan tata cara
penyusunan rencana strategis SKPD
8. Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
50
PENUTUP
Demikian rancangan rencana strategis PD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan disusun sebagai arahan pelayanan dinas dalam 5 (lima) tahun
mendatang untuk dijadikan pedoman bagi tiap-tiap bidang di lingkungan Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menyusun Rencana Kerja
Tahunan, anggaran dinas, rencana program, dan rencana prioritas kegiatan.
Peran serta dari semua pihak penyelenggara pembangunan akan turut menentukan
pencapaian taregt kinerja dalam mendukung Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala
Daerah terpilih sebagaimana telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra)
periode tahun 2016-2021. Dalam hal ini renstra dapat digunakan sebagai dasar
penilaian atau evaluasi atas kinerja dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, upaya maksimal serta kesungguhan dari
semua pihak sangat diperlukan agar seluruh rencana ini dapat diwujudkan.
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
51