RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) - musirawaskab.go.id DINAS PERTAMBANGAN DA… · 3.4. Tela’ahan...
-
Upload
truongtram -
Category
Documents
-
view
233 -
download
0
Transcript of RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) - musirawaskab.go.id DINAS PERTAMBANGAN DA… · 3.4. Tela’ahan...
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN MUSI RAWAS 2010 – 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2011
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya
penulisan Rencana Strategis (Renstra SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 – 2015 ini dapat diselesaikan dengan baik.
Renstra merupakan dokumen perencanaan dalam sistem pembangunan
daerah. Perubahan paradigma sistem perencanaan dari sistem top down menjadi
bottom up berimplikasi pada proses perencanaan yang melibatkan semua pihak,
karena harus melibatkan masyarakat dari tingkat desa, kecamatan dan terakhir
tingkat kabupaten untuk penyusunan APBD kabupaten.
Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas
merupakan dokumen perencanaan yang komprehensif, berdasarkan pada isu
strategis yang berkembang dan kemudian dicari pemecahannya yang secara rinci
dijabarkan dalam program – program dan kegiatan pembangunan strategis untuk
kurun waktu lima tahun.
Kami yakin dalam penulisan ini masih banyak kekurangan baik data
maupun cara penyajian, untuk itu kami harapkan kritik dan saran untuk perbaikan
kedepan dalam rangka kesempurnaan Dokumen Renstra SKPD ini.
Akhirnya semoga Rencana Strategis ini menjadi dokumen perencanaan yang
baik dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas, Amin.
Muara Beliti, 2011
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Musi Rawas
Ir. H. Johan Firdaus, M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19630620 199003 1 005
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ............................................................................................................................... i
Daftar Isi ............................................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ................................................................................................. 1
1.2. Landasan Hukum ............................................................................................ 3
1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................................ 5
1.4. Sistematika Penulisan ..................................................................................... 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD ............................................................................ 9
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ..................................................... 9
2.2. Sumber Daya Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi
Rawas …………………………………………………………………………………………………… 13
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ……………………………………………………………………. 17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ............. 18
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ......................... 22
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD .............................................................................................. 22
3.2. Tela’ah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih ................................................................................................. 23
3.3. Tela’ah Renstra K/L ........................................................................................ 25
3.4. Tela’ahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis ................................................................................................. 31
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis ........................................................................ 32
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................. 34
4.1. Visi dan Misi Dinas Pertambangan dan Energi ………………………………… 34
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertambangan dan
Energi Kab. Musi Rawas …………………………….……………………………………….. 34
4.3. Strategi dan Kebijakan ………………………………………………………………………. 35 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF …………………………... 42
5.1. Program Pembangunan Pertambangan dan Energi ……………………... 42
5.2. Kegiatan Pembangunan …………………...…………………………………………….. 42 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD ……………………………………………………………………………………………. 56
BAB VII PENUTUP ………………………………………………………………………………………………………… 58
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen sangat menentukan
tingkat keberhasilan suatu kegiatan pembangunan, karena itu perencanaan
pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan
tanggap terhadap perubahan, sehingga perencanaan yang disusun merupakan
suatu satu kesatuan dalam kegiatan pembangunan tersebut.
Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di daerah
mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah
dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi daerahnya masing-masing,
dengan tetap mengacu pada arah dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN).
RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 201 - 2015 merupakan tahapan 5
(lima) tahun ke dua dalam rangka mewujudkan visi dari RPJPD Kabupaten Musi
Rawas tahun 2005 - 2025, yaitu “Kabupaten Musi Rawas yang Maju,
Sejahtera dan Religius”. RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2011 - 2015
berusaha untuk senantiasa meningkatkan pencapaian pembangunan yang telah
dilaksanakan pada periode sebelumnya.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang
pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010
diamanahkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan berpedoman
pada RPJMD dan bersifat indikatif dengan memperhatikan prinsip-prinsip Good
Governance (partisipatif, transparan dan akuntabel).
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD selama lima tahun
yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan
dijabarkan setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) SKPD yang juga
mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2
Mekanisme Perencanaan danPenganggaran
RPJM
Daerah
RPJP
Daerah
RKPRPJM
Nasional
RPJP
Nasional
RKP
Daerah
Renstra
KL
Renja -
KL
Renstra
SKPD
Renja -
SKPD
RAPBN
RAPBD
RKA-KL
RKA -SKPD
APBN
RincianAPBN
APBD
RincianAPBD
Diacu
PedomanDijabar
kanPedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diperhatikan
Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Diacu
Diserasikan melalui Musrenbang
UU SPPN
Pem
erin
tah
Pu
sat
Pem
erin
tah
Da
era
h
UU KN
UU PEMDA
Renstra SKPD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain
dan dokumen penganggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan antara
dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.
Dalam penyusunun Renstra SKPD harus berpedoman, memperhatikan,
menjabarkan dan mengacu pada dokumen anggaran lainnya agar tujuan
pelaksanaan pembangunan dapat disusun secara sinergis antara Pemerintah Pusat
(Kementerian/Lembaga), Provinsi dan Kabupaten dapat ditunjukan dengan
Diagram 1.1.
Diagram 1.1
Hubungan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pengganggaran
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Renstra Dinas Pertambangan
dan Energi Kabupaten Musi Rawas tahun 201 – 2015 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
3
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 - 2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Rawas Tahun
2005-2025, Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7;
21. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 39 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-
2015;
22. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas.
5
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 – 2015 dimaksudkan sebagai arah pelaksanaan
pembangunan bidang Pertambangan dan Energi di Kabupaten Musi Rawas pada
lima tahun kedepan, sehingga pelaksanaan pembangunan Pertambangan dan
Energi akan selalu terukur, terkontrol, serta terarah yang pada akhirnya akan
mewujudkan visi dan misi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas
yang telah ditetapkan.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2010-
2015 bertujuan :
1. Menjadi pedoman perencanaan pembangunan pada Dinas Pertambangan dan
Energi selama lima tahun 2010-2015;
2. Menjadi penyelaras perencanaan pembangunan Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Musi Rawas terhadap pembangunan nasional;
3. Menjadi acuan dalam menetapkan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Evaluasi
Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi (LAKIP) Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Musi Rawas.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2010 - 2015 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang
pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010,
yaitu :
1. Pendahuluan
1.1. Latar belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra
SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan
Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJM, Renstra K/L dan
Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja SKPD.
6
1.2. Landasan hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur Struktur
Organisasi, Tugas dan Fungsi kewenangan SKPD, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3. Maksud dan tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra
SKPD.
1.4. Sistematika penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan
garis besar isi dokumen.
2. Gambaran Pelayanan SKPD
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa
saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelengaraan tugas dan
fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-
hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra
SKPD ini.
2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD,
struktur Organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu
eselon dibawah Kepala SKPD, jumlah personil dan tata laksana SKPD (proses,
prosedur dan mekanisme).
2.2. Sumber daya SKPD
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD
dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,
aset/modal dan unit usaha yang masih operasional.
2.3. Kinerja pelayanan SKPD
Bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan
sasaran/target renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan
wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau Indikator
lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
7
3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan SKPD
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan
SKPD beserta faktor - faktor yang mempengaruhinya.
3.2. Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait
dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun
faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah
Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.
3.4. Penentuan isu-isu srategis
Bagian ini harus menampilkan isu-isu strategis yang berhubungan dengan
tantangan yang akan ditangani dalam Renstra SKPD.
4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.
4.1. Visi dan misi SKPD
Pada bagian ini mengemukakan rumusan visi dan misi SKPD yang telah
ditentukan
4.2. Tujuan dan sasaran SKPD
Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran SKPD
4.3. Strategi dan kebijakan
Menampilkan dan mengemukakan strategi dan kebijakan SKPD untuk
mencapai tujuan dan sasaran
5. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif
Mengemukakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif SKPD selama 5 tahun.
6. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
58
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas
merupakan dokumen perencanaan yang komprehensif, berdasarkan pada isu strategis
yang berkembang dan kemudian dicari pemecahanannya atau penanganannya yang
secara rinci dijabarkan dalam program – program dan kegiatan pembangunan strategis
untuk kurun waktu strategis.
Diharapkan dengan telah disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas, pembangunan bidang
pertambangan dan energi di Kabupaten Musi Rawas akan lebih terarah, terpadu,
berdayaguna dan berhasil guna.