BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARAKAN TUGAS DAN FUNGSI … BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN...
Transcript of BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARAKAN TUGAS DAN FUNGSI … BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN...
R E N S T R A - B P K D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | iii
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun 2013-2018 dapat
diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Palembang Tahun 2013-2018 berpedoman kepada Peraturan Daerah
Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013-2018.
Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang
Tahun 2013 merupakan dokumen perencanaan yang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Palembang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2013 sampai
dengan Tahun 2018.
Semoga Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman bagi Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang dalam memenuhi target dan
sasaran kinerja yang telah ditetapkan tersebut agar mampu memberikan konstribusi
positif bagi Pemerintah Kota Palembang.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Palembang, November 2013
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA PALEMBANG
ZULFAN, Ak PEMBINA TK. I NIP. 1961051819820310011
R E N S T R A - B P K D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | iv
DAFTAR ISI
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA
PALEMBANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 – 2018 ................. i
KATA PENGANTAR ......................................................................................... iii
DAFTAR ISI ....................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................ 1
1.2. Landasan Hukum ........................................................................ 2
1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................... 4
1.4. Sistematika Penulisan ................................................................. 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KOTA PALEMBANG .................................... 7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ....................................... 7
2.2. Sumber Daya .............................................................................. 11
2.3. KInerja Pelayanan ....................................................................... 14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ................... 14
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARAKAN TUGAS DAN FUNGSI ...... 17
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ......... 17
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil
Walikota ..................................................................................... 17
3.3. Penentuan isu-isu strategis .......................................................... 19
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ........................ 21
4.1. Visi dan Misi ................................................................................ 21
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ..................................... 24
4.3. Strategi dan Kebijakan ................................................................ 26
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .................. 28
5.1. Program dan Kegiatan ................................................................ 28
5.2. Pendanaan Indikatif ..................................................................... 31
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD ............................................................................. 41
BAB VII PENUTUP ............................................................................................ 43
R E S N T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kota Palembang
merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dalam menjalankan roda pemerintahan didasarkan kepada
kebijakan umum derah Kota Palembang. BPKAD sebagai salah satu SKPD
sesuai kedudukan, tugas pokok dan fungsinya memiliki peran penting dalam
pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pengelolaan
keuangan daerah yaitu bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam
membiayai pelaksanaan pembangunan daerah seusai dengan apa yang telah
direncanakan sebelumnya. Sebagai motor utama dalam pengelolaan keuangan
daerah di Kota Palembang, BPKAD tidak saja berperan sebagai SKPD tapi juga
bertindak sebagai SKPKD dimana setiap aktivitas/kegiatan yang dilakukan harus
selaras tidak saja sesuai dengan visi dan misi BKPAD tapi juga harus selaras
dengan visi dan misi Pemerintah Kota Palembang.
Untuk mencapai tujuan organisasi, baik tujuan yang hendak dicapai dari
BPKAD itu sendiri maupun tujuan yang ingin dicapai pemerintah daerah,
diperlukan langkah-langkah strategis, terutama dalam perencanaan disamping
langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Palembang yang mempunyai tugas membantu walikota Palembang
dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan
dan Aset dilingkungan Pemerintah Kota Palembang. Dengan Rencana Stratergis
yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
R E S N T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 2
selama kurun waktu 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( lima ) tahun kedepan
untuk
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Sebagai arah kebijakan pembangunan, maka penyusunan Renstra Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang berpedoman kepada
arah dan kebijakan pembangunan Kota Palembang yang tertuang pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM). Oleh karena itu dapat memberikan arah yang jelas, maka
renstra ini meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.
Dengan demikian disamping sebagai arah kebijakan, maka renstra ini juga
sekaligus merupakan tolak ukur pelaporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Palembang pada akhir tahun selama 5 (lima) tahun
anggaran yaitu Tahun 2013 – 2018.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Renstra BPKAD Tahun 2013-2018 dilandasi oleh beberapa
peraturan perundang-undangan, yang mengatur tentang sistem, mekanisme,
proses dan prosedur tentang rencana strategis, yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400);
R E S N T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 3
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844);
6. Undang-undang Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 11);
7. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
R E S N T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 4
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri atas
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun
2013-2018;
17. Keputusan Walikota Palembang Nomor ..... Tahun 2013 tentang Pengesahan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Palembang Tahun 2013-2018.
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palembang Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
periode lima tahun kedepan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan
sasaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Palembang pada Tahun 2013-2018, yang harus dilaksanakan
secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.
R E S N T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 5
Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang adalah :
a. Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran
yang akan dicapai selama tahun 2013-2018, yang disertai dengan program
prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
dengan berpedoman pada RPJMD 2013-2018.
b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam
bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun
2013- 2018.
c. Untuk memperjelas arah yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun kedepan.
d. Menentukan Program dan Kegiatan yang akan dilakukan selama 5 (lima)
tahun dalam rangka mewujudkan visi Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Palembang yaitu :
BAB I PENDAHULUAN
Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika
penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Berisikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan,
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Palembang.
R E S N T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 6
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, telaahan visi,
misi dan program walikota dan wakil walikota terpilih, telaahan renstra
kementrian/lembaga, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan
hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Berisikan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan
kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.
Berisikan penjelasan rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Palembang untuk periode lima tahun dan rincian target
capaian tahunannya.
BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA PALEMBANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD KOTA PALEMBANG
Berisikan uraian indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palembang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII. PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Palembang.
R E N S T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALEMBANG
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang merupakan
lembaga unsur SKPD Pemerintah Daerah Kota Palembang yang dipimpin oleh
seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Walikota Palembang.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang terbentuk
atas dasar Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2015, tanggal
20 Oktober 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang. Kemudian pada akhir Tahun
2016 terjadi perubahan struktur organisasi dalam BPKAD dengan mengacu pada
Perda Walikota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan
Perangkat Daerah Kota Palembang dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 73
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja BPKAD Kota Palembang.
Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset daerah Kota Palembang, mempunyai Kedudukan Tugas dan Fungsi
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang
pengelolaan keuangan dan Aset daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan Walikota
Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
Kota Palembang dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 73 Tahun 2016 tentang
R E N S T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 8
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKAD Kota
Palembang mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis.
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya..
c. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum.
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Palembang terkait dengan
tugas dan fungsinya..
Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palembang terdiri dari :
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
2. Sekretariat membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan membawahi :
a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran
b. Sub Bidang Administrasi Pelaksanaan Anggaran
c. Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah
4. Bidang Akuntansi membawahi :
a. Sub Bidang Akuntansi dan Administrasi Belanja Pegawai
b. Sub Bidang Akuntansi dan Pendapatan
c. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan
5. Bidang Penatausahaan dan Penilaian Aset membawahi :
a. Sub Bidang Penatausahaan Aset
b. Sub Bidang Standarisasi dan Penilaian Aset
c. Sub Bidang Mutasi Aset
R E N S T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 9
6. Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset membawahi :
a. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset
b. Sub Bidang Pemanfaatan Aset
c. Sub Bidang Pemindahtangandan Penghapusan Aset
Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palembang lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:
Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG
Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya,
kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara lain :
1. Bidang Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan kegiatan
kesekretariatan yang meliputi Administrasi umum, Kepegawaian, Keuangan,
Perencanaan dan Pelaporan.
Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :
R E N S T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 10
a. Perumusan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan Sekretariatan.
b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang
kesekretariatan.
c. Pengawasan , Pembinaan dan Pengendalian tugas kesekretariatan.
d. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang
sekretariatan.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
2. Bidang Anggaran
Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Badan di bidang anggaran dan perbendaharaan.
Untuk melaksanakan tugas , Bidang anggaran dan perbendaharaan
mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis kegiatan di bidang
anggaran dan pebendaharaan.
b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang anggaran dan
perbendaharaan.
c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang anggaran dan
perbendaharaan.
d. Penelaahan rumusan kebijakan di bidang anggaran dan perbendaharaan;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. Pelaksanaan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/ instansi
lain di bidang anggaran dan perbendaharaan; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
3. Bidang Akuntansi
R E N S T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 11
Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan
kegiatan bidang akuntansi.
Untuk melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang akuntansi;
b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang akuntansi;
c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian administrasi dan pelaporan;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e. Pelaksanaan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi
lain di bidang akuntansi; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
4. Bidang Penatausahaan Dan Penilaian Aset
Bidang Penatausahaan dan Penilaian Aset mempunyai tugas pokok
sebagian tugas badan di bidang Penatausahaan dan Penilaian Aset.
Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penatausahaan dan Penilaian Aset
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Penatausahaan
dan Penilaian Aset;
b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Penatausahaan dan
Penilaian Aset:
c. Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Administrasi di bidang
Penatausahaan dan Penilaian Aset;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e. Pelaksanaan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi
lain di bidang Penatausahaan dan Penilaian Aset:
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
R E N S T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 12
5. Bidang Pengamanan Dan Pemanfaatan Aset
Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas pokok
melaksanakan tugas dan kegiatan adminsitrasi badan di bidang Pengamanan
dan pemanfaatan Aset.
Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengamanan dan pemanfaatan Aset
mempunyai fungsi;
a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengamanan
dan pemanfaatan aset;
b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pengamanan dan
pemanfaatan aset;
c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian administrasi di bidang
pengamanan dan pemanfaatan aset;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e. Pelaksanaan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga
instansi lain di bidang pengamanan dan pemanfaatan aset, dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya;
2.2. Sumber Daya
1. Sumber daya Aparatur
Sumber daya aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Palembang tercatat sampai dengan bulan Oktober 2013 berjumlah 65 (enam
puluh lima) orang pegawai negeri sipil dan 22 (dua puluh dua) orang tenaga
kerja sukarela. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang berdasarkan pendidikan
formal, pangkat/golongan dan eselon, pendidikan jabatan struktural, dapat
dilihat pada tabel berikut :
R E N S T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 13
Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang, Menurut Tingkat Pendidikan Per Desember 2016
No Sub SKPD Jml
Tingkat Pendidikan
SD SLTP SLTA D3 S1 S2 S3
1 Kepala BPKD 1 1
2 Sekretaris 1 1
3 Bidang Anggaran dan Perbendaharan
1 1
4 Bidang Akuntansi 1 1
5 Bidang Penatausahaan Dan Penilaian Aset
1 1
6 Bidang Pengamanan Dan Pemanfaatan Aset
1
7 Sub Bag Umum dan Kepegawaian
1 1
8 Sub Bag Perencanaan dan Pelaporan
1 1
9 Sub Bag Keuangan 1 1
10 Sub Bidang Penyusunan Anggaran
1 1
11 Sub Bidang Administrasi Pelaksanaan Anggaran
1 1
12 Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah
1 1
13 Sub Bidang Akuntansi dan Administrasi Belanja Pegawai
1 1
14 Sub Bidang Akuntansi dan Pendapatan
1 1
15 Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan
1 1
16 Sub Bidang Penatausahaan Aset
1 1
17 Sub Bidang Standarisasi dan Penilaian Aset
1 1
18 Sub Bidang Mutasi Aset
1 1
19 Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset
1 1
20 Sub Bidang Pemanfaatan Aset
1 1
21 Sub Bidang Pemindahtangandan Penghapusan Aset
1 1
22 Staf BPKD 61 14 5 28 14
Jumlah 82 14 5 39 23 1
R E N S T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 14
Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Non PNS Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Palembang Menurut Tingkat Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin
Per Desember 2016
No Jenis Kelamin Jml
Tingkat Pendidikan
SD SLTP SLTA D3 S1 S2
1 Laki-Laki 13 3 4 5 1
2 Perempuan 24 8 3 13
Jumlah 37 11 7 18 1
Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Palembang, Menurut Pangkat/Golongan Dan Eselon Tahun 2016
No Sub SKPD Jml
Pangkat/gol. Eselon
I II III IV IV III II
1 Kepala BPKD
2 Sekretaris
3 Bidang Anggaran
4 Bidang Akuntansi dan Pelaporan
5 Bidang Perbendaharaan
6 Sub Bag TU dan Kepegawaian
7 Sub Bag Program dan Keuangan
8 Sub Bag Umum dan Perlengkapan
9 Sub Bid Penyusunan Anggaran
10 Sub Bid Administrasi Pelaksana Anggaran
11 Sub Bid Akuntansi dan Pertanggungjawban Pendapatan
12 Sub Bid Akuntansi Belanja dan Aset
13 Sub Bid Akuntansi Pelaporan
14 Sub Bid Verifikasi Belanja
15 Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
Jumlah
Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Pendidikan Jabatan
Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang
Tahun 2013
No Sub SKPD Jml Nama Diklat Struktural
R E N S T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 15
Adum/Diklat PIM IV
Spama/ Diklat PIM III
Spamen/ Diklat PIM II
1 Kepala BPKD 1 - 1 -
2 Sekretaris 1 - 1 -
3 Bidang Anggaran 1 1 - -
4 Bidang Akuntansi dan Pelaporan 1 1 - -
5 Bidang Perbendaharaan 1 1 - -
6 Sub Bag TU dan Kepegawaian 1 1 - -
7 Sub Bag Program dan Keuangan - - -
8 Sub Bag Umum dan Perlengkapan - - -
9 Sub Bid Penyusunan Anggaran - - -
10 Sub Bid Administrasi Pelaksana Anggaran
1 1 - -
11 Sub Bid Akuntansi dan Pertanggungjawban Pendapatan
1 1 - -
12 Sub Bid Akuntansi Belanja dan Aset - - -
13 Sub Bid Akuntansi Pelaporan - - -
14 Sub Bid Verifikasi Belanja 1 1 - -
15 Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah 1 1 - -
16 Staf BPKD 2 2 -
Jumlah 12 10 2
2. Sarana Dan Prasarana
Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang telah tersedia sarana dan
prasarana, sebagaimana tersebut pada tabel berikut:
Tabel 2.5.
Kondisi Sarana dan Prasarana pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Palembang Tahun 2016
No
Jenis Barang
Jumlah
1 Mobil Dinas 3 unit
2 Brankas 1 buah
3 Filling Cabinet 1 buah
4 AC 3 unit
5 Finger Print Absensi 2 unit
6 Finger Print Pintu 3 unit
7 Scaner 3 unit
8 Dispenser 2 buah
9 Kulkas 1 buah
R E N S T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 16
10 Meja Rapat 1 buah
11 Kursi Kerja 5 buah
12 Kursi Rapat 4 buah
13 Laptop Tablet PC 1 unit
14 External Harddisk 4 buah
15 Harddisk Server 2 buah
16 Memory (RAM) DDR3 5 buah
17 Desktop PC 1 unit
18 Notebook 1 unit
19 Alat-Alat Studio/Sound System 1 set
20 Radio Rig SSB 1 set
2.3. Kinerja pelayanan
Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Palembang sesuai dengan komponen perencanaan strategis
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2009-
2013 belum dapat disajikan dalam bentuk tabel dikarenakan Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Palembang terbentuk pada bulan Mei 2012 dan
pengganggaran masih bergabung pada Sekretariat Daerah Kota Palembang
dan penyusunan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palembang sebagai SKPD baru dimulai pada tahun anggaran 2013.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan tugas pokok dan
fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
memberikan beberapa jenis pelayanan kepada masyarakat. Setiap jenis
pelayanan tersebut memiliki tantangan dan peluang pengembagan selama lima
tahun ke depan.
Tantangan (Treaths) yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Palembang dalam pengembangan pelayanan, antara lain
sebagai berikut :
R E N S T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 17
a. Keterbatasan penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang
berkesinambungan.
b. Belum optimalnya penyediaan instrument penganggaran berbasis kinerja
yang efektif efisien dan akuntabel.
c. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan.
d. Penerapan system akuntansi berbasis accrual.
e. Pelaksanaan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
f. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan.
g. Pengintegrasian system aplikasi pengelolaan keuangan dan aset.
h. Tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance.
i. Perundang-undangan yang senantiasa berubah dalam waktu yang relatif
singkat dan juga antara perundangan yang satu dan yang lainnya kadang
berbenturan.
Peluang-peluang (Opportunities) pengembangan pelayanan di
lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang,
antara lain sebagai berikut :
1. Sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset lebih memudahkan dan
membantu dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan
penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan
akuntabel.
2. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih
bisa dikembangkan.
3. Adanya website sebagai media informasi publik
4. Tersedianya Peraturan yang memadai tentang pengelolaan keuangan dan
aset daerah yang menjadi pijakan atau dasar dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi.
R E N S T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 18
5. Pengalaman empiris dari sumberdaya manusia dibidang, pengelolaan
keuangan dan aset yang cukup lama sehingga dapat menunjang
pelaksanaan kerja dengan baik.
6. Kewenangan dan Tanggungjawab yang jelas dan sudah di tetapkan.
7. Penggunaan Sistem Informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset
daerah.
8. Jumlah SDM secara struktural dan fungsional umum dengan rata-rata
berpendidikan sarjana yang terdistribusi pada sekretariat dan bidang-bidang
dioptimalkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
9. Sarana dan prasarana yang dimiliki pada saat ini diharapkan dapat
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
10. Pengelolaan keuangan dan aset SKPD secara otonomi diharapkan dapat
memfasilitasi tugas pokok dan fungsi sebagaimana volume kebutuhan dan
waktu yang ditentukan.
11. Kondisi kerja yang kondusif diharapkan dapat mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
12. Manajemen kerja sudah terbangun antar unit-unit kerja dan pola komunikasi
yang lancar secara horisontal maupun vertikal.
R E N S T R A - B P K D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 17
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi
Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok, dan Fungsinya Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dihadapkan pada beberapa
permasalahan, antara lain:
1. Pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil belum sepenuhnya didukung sistem
karir dan prestasi kerja.
2. Masih terdapat kesenjangan antar latar belakang pendidikan, keahlian,
kecakapan dengan tugas/pekerjaan yang dihadapi.
3. Keterbatasan dana diklat teknis pada SKPD.
4. Insentif yang diberikan kepada PNS belum memadai dibandingkan dengan
kebutuhan hidup PNS, oleh karena motivasi PNS untuk mengembangkan
tupoksinya kurang bersemangat.
3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Walikota
Pemerintahan Kota Palembang dalam melaksanakan pembangunan
selama lima tahun ke depan terbingkai dalam sebuah cita-cita yang ingin
diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat
diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Cita-cita tersebut dibingkai
dalam sebuah visi Kota yaitu “PALEMBANG EMAS TAHUN 2018”.
Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Kota Palembang
merumuskannya dalam enam Misi Kota. Ke enam Misi Kota Palembang Tahun
2013-2018 adalah:
1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang amanah dan berwibawa serta
peningkatan pelayanan masyarakat.
R E N S T R A - B P K D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 18
2. Menciptakan kota palembang lebih aman untuk berinvestasi dan mandiri
dalam pembangunan.
3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat
kelurahan.
4. Mendorong keimanan dan ketakwaan masyarakat sehingga terciptanya
masyarakat yang religius.
5. Meningkatkan pembangunan yang adil dan berwawasan lingkungan di setiap
sektor.
6. Melanjutkan pembangunan kota palembang yang elok sebagai kota
metropolitan bertaraf internasional, beradat dan sejahtera.
Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban serta bidang urusan
pemerintahan yang diselenggarakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Palembang, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Palembang berkaitan langsung dengan Misi Kota Palembang yang ke
1 (satu) yaitu Menciptakan tata kelola pemerintahan yang amanah dan
berwibawa serta peningkatan pelayanan masyarakat.
Beberapa permasalahan pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi
pencapaian Misi Kota Palembang yang ke 1 (satu) “Menciptakan tata kelola
pemerintahan yang amanah dan berwibawa serta peningkatan pelayanan
masyarakat ” adalah sebagai berikut.
1. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi pengelolaan keuangan
dan aset yang diberikan kepada customer (SKPD).
2. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan pegawai dalam penerapan
perundang-undangan dan peraturan pengelolaan keuangan dan aset.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar.
4. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan pegawai melalui
honorarium yang adil, layak dan kompetitif.
R E N S T R A - B P K D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 19
5. Belum maksimalnya pengetahuan aparatur tentang Sistem Informasi
Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) melalui Penerapan Teknologi
Informasi.
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis
Visi Walikota dan Wakil Walikota Palembang Periode 2013 – 2018
” PALEMBANG EMAS 2018 ” yang mengandung makna Palembang
Pemerintahan yang Amanah, Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Ekonomi
Kerakyatan, Mandiri, bersih, Aman, Berkembang Pemerintahan Bersih,
Ekonomi, Kerakyatan, Religius dan Adil serta mewujudakan Kota Palembang
yang Elok, Metropolis, Beradat dan Sejahtera.
Misi Walikota dan Wakil Walikota Palembang Periode 2013-2018 yaitu :
1. Menciptakan Kota Palembang lebih aman untuk berinvestasi dan Mandiri
dalam pembangunan.
2. Menciptakan Tata kelola Pemerintahan yang Amanah dan berwibawa serta
Peningkatan pelayanan masyarakat.
3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan pemberdayaan masyarakat
kelurahan.
4. Mendorong keimanan dan ketakwaan masyarakat sehingga terciptanya
masyarakat yang religius.
5. Meningkatkan Kota Palembang lebih bersih dan aman untuk berinvestasi
dalam pembangunan.
6. Melanjutkan perkembangan Kota Palembang yang elok sebagai Kota
Metropolitan bertaraf internasional, beradat dan sejahtera.
Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan visi-
misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang diprioritaskan selama
lima tahun ke depan, adalah sebagai berikut:
R E N S T R A - B P K D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 20
1. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang akan dipakai sebagai
sistem informasi pedoman pengelolaan keuangan daerah untuk 5 (lima)
Tahun kedepan.
2. Tuntutan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja BPKAD sebagai instansi
pemerintah daerah.
3. Kebutuhan untuk mewujudkan BPKAD sebagai lembaga yang profesional,
berkinerja tinggi dan dinamis.
4. Kedudukan dan tugas pokok dan fungsi organisasi yang ada menjadikan
BPKAD semakin berperan strategis seiring dengan semakin strategisnya
pengelolaan keuangan daerah.
5. Tugas dan fungsi BPKAD mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang
akuntabel dan transparan.
6. Kedudukan dan tugas pokok dan fungsi organisasi yang ada menjadikan
BPKAD semakin berperan strategis seiring dengan semakin strategisnya
pengelolaan keuangan dan aset daerah.
R E N S T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8 |
Page | 21
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
Berangkat dari kondisi faktual dan hasil analisis lingkungan strategis, baik
menyangkut potensi, kemampuan, keterbatasan dan isu-isu strategis yang masih
harus diselesaikan Pemerintah Kota Palembang, maka untuk menyelenggarakan
pelayanan, pemerintahan dan pembangunan harus di rencanakan dan disusun
berdasarkan pemahaman, penghayatan, dan kesepakatan semua pihak yang terkait
(stakeholders). Hal tersebut berada dalam sebuah bingkai cita-cita yang ingin
diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat
diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu.
4.1. Visi dan Misi
1. Visi
Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Kota Palembang
“Palembang EMAS Tahun 2018 ”, maka ditetapkan Visi yang ingin
diwujudkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palembang Tahun 2013-2018 sebagai berikut :
” TERWUJUDNYA SISTEM PELAYANAN YANG PROFESIONAL DAN
SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG
AKUNTABEL SERTA TRANSPARAN GUNA MENUJU PEMERINTAHAN
YANG AMANAH DAN BERWIBAWA ”
Pengertian visi badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palembang sebagaimana diatas adalah sebagai berikut :
a. Terwujudnya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang profesional.
Pelayanan administrasi yang profesional sebagai unsur yang utama dalam
menjalankan fungsi pemerintah dalam pengaturan/regulasi maupun fungsi
R E N S T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8 |
Page | 22
pelayanan, maka profesionalisme aparatur sangat memegang peranan
dalam rangka menumbuh kembangkan pembangunan masyarakat,
khususnya untuk menjawab permasalahan dan peluang pada era
globalisasi sekarang ini.
b. Teruwjudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang
akuntabel dan transparan
Sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
merupakan bentuk penyusunan rencana keuangan dan pelaporan realisasi
capaian kinerja dan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam
pengelolaan keuangan.
2. Misi
Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi
serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang
yang dimiliki, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palembang, dirumuskan 2 (dua) Misi sebagai berikut :
1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang profesional
dengan di dukung oleh sumber daya aparatur yang berwawasan
manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Hal ini mengandung makna pelayanan yang profesional harus mempunyai
sumber daya aparatur yang berwawasan manajemen pengelolaan
keuangan dan aset daerah, dimana untuk mencapai suatu pelayanan
prima dibutuhkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan,
keahlian, keterampilan dan pengalaman.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung
jawaban.
R E N S T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8 |
Page | 23
Hal ini mengandung makna bahwa pengelolaan keuangan daerah
terlaksana sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan dan aset
daerah dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyajian ringkas komponen perencanaan strategis Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Derah Kota Palembang dapat dilihat pada tabel 4.1 :
Tabel 4.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2013-2018
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
VISI : MEWUJUDKAN SISTEM PELAYANAN YANG PROFESIONAL DAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG AKUNTABEL SERTA TRANSPARAN GUNA MENUJU PEMERINTAHAN YANG AMANAH DAN BERWIBAWA
MISI I : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang profesional dan di dukung oleh sumber daya aparatur yang berwawasan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
1 Meningkatnya kinerja aparatur
1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
1.1.1 Membuat dan menetapkan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bidang
1.1.1.1 Melaksanakan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan
1.2 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
1.1.2 Menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja kantor
1.1.1.2 Menggunakan Sarana dan Prasarana aparatur yang ada.
1.3 Meningkatnya disiplin aparatur
1.1.3 Membuat aturan yang harus dipatuhi oleh aparatur
1.1.1.3 Melaksanakan aturan yang telah ditetapkan
1.4 Ketepatan dalam menyampaikan laporan keuangan dan kinerja
1.1.4 Menyusun dan Membuat laporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu
1.1.1.4 Mengumpulkan laporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu
R E N S T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8 |
Page | 24
MISI II : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
1 Menghasilkan suatu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel sebagai pendukung tata kelola pemerintahan yang baik
1.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
1.1.1 Melaksanakan pembinaan kepada SKPD
1.1.1.1 Laporan Keuangan dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetpakan
1.2 Terselenggaranya sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi
1.1.2 Menyiapkan dan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
1.1.1.2 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang ada dapat membantu dalam pengelolaan keuangan
1.3 Tersedianya regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah
1.1.3 Menyiapkan petunjuk teknis penetapan pelaksanaan dan Raperda Penyusunan serta pelaksanaan APBD
1.1.1.3 Penetapan Pelaksanaan APBD yang tepat waktu
1.4 Tersedianya sumber daya aparatur pemerintah yang profesional berwawasan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang sistematis, efisien dan efektif
1.1.4 Merencanakan kegiatan sosialisasi, bimtek, kordinasi dan diskusi dengan SKPD dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
1.1.1.4 Mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Misi Kesatu mempunyai tujuan sebagai berikut:
Tujuan:
1. Meningkatnya Kinerja Aparatur.
Sasaran :
1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.
1.2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
1.3. Meningkatnya disiplin aparatur
1.4. Ketepatan dalam menyampaikan laporan keuangan dan kinerja
Misi kedua mempunyai tujuan sebagai berikut:
Tujuan :
1. Menghasilkan suatu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset
daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,
R E N S T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8 |
Page | 25
ekonomis, transparan dan akuntabel sebagai pendukung tata kelola
pemerintahan yang baik.
Sasaran:
1.1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
1.2. Terselenggaranya sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis
teknologi..
1.3. Tersedianya regulasi terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.
1.4. Tersedianya sumber daya aparatur pemerintah yang professional
berwawasan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah yang
sistematis, efisien dan efektif.
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang beserta indikator kinerjanya
disajikan dalam tabel 4.2
Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
Tujuan
Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja Sasaran pada Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 Trans 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Meningkatnya kinerja aparatur
1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
1.1.1 Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran
Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi
Terpenuhi
1.2 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
1.1.2 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedia
1.3 Meningkatnya disiplin aparatur
1.1.3 Tingkat disiplin aparatur
Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin
1.4 Ketepatan dalam menyampaikan laporan keuangan dan kinerja
1.1.4 Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu
Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat
R E N S T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8 |
Page | 26
1 Menghasilkan suatu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel sebagai pendukung tata kelola pemerintahan yang baik
1.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
1.1.1 Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang tepat waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
1.2 Terselenggaranya sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi
1.1.2 Tersedianya Sistim Informasi Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah
1 Sistem
1 Sistem
1 Sistem
1 Sistem
1 Sistem
1 Sistem
1.3 Tersedianya regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah
1.1.3 Penetapan APBD Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
1.4 Tersedianya sumber daya aparatur pemerintah yang profesional berwawasan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang sistematis, efisien dan efektif
1.1.4 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang
WTP WTP WTP WTP WTP WTP
4.3. Strategi dan Kebijakan
Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2013-2018, maka di
tetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:
1. Strategi
a. Membuat dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
memuat pedoman standarisasi kerja pada masing-masing bidang.
b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja kantor.
c. Membuat aturan yang harus dipatuhi oleh aparatur.
d. Menyusun dan membuat laporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu.
e. Melaksanakan pembinaan kepada SKPD.
f. Menyiapkan dan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan
Daerah.
R E N S T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8 |
Page | 27
g. Menyiapkan petunjuk teknis dan Raperda Penyusunan serta
pelaksanaan APBD.
h. Merencanakan kegiatan sosialisasi, bimtek, kordinasi dan diskusi dengan
SKPD dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
2. Kebijakan
a. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
b. Menggunakan Sarana dan Prasarana aparatur yang ada.
c. Melaksanakan aturan yang telah ditetapkan.
d. Mengumpulkan laporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu.
e. Laporan Keuangan dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang
ditetapkan.
f. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang ada dapat membantu
dalam pengelolaan keuangan.
g. Penetapan Pelaksanaan APBD yang tepat waktu.
h. Mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Palembang.
R E N S T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 28
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang adalah
salah satu SKPD Pemerintah Kota Palembang yang mempunyai tugas pokok dan
fungsi bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka dalam menetapkan
program kegiatan harus mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program
Pemerintah Kota Palembang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013-2018.
Untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palembang dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota
Palembang, maka disusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut:
5.1 Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan BPKAD Kota
Palembang kepada masyarakat atau aparatur pemerintah dalam rangka
mendukung Visi dan Misi Pemeritah Kota Palembang, yang dijabarkan
dalam beberapa kegiatan pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Palembang antara lain :
Penyediaan jasa surat menyurat.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
R E N S T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 29
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
Penyediaan Alat Tulis Kantor.
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Penyediaan Makanan dan Minuman.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasara Aparatur
Program ini dimaksudkan untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana
yang dimiliki terkait pelayanan badan kepada masyarakat atau aparatur
Pemerintah lainnya, sasaran program ini dijabarkan dalam beberapa
kegiatan pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palembang antara lain :
.Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini dimaksudkan untuk peningkatan disiplin aparatur Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dalam hal
keseragaman dalam berpakaian, sasaran ini dijabarkan dalam kegiatan
pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
antara lain :
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
R E N S T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 30
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.
Pengadaan pakaian KORPRI
Senam Kesegaran Jasmani
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program ini dimaksudkan untuk peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Prioritas ini dijabarkan dalam
beberapa kegiatan pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palembang antara lain :
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
Penyusunan Laporan Triwulan.
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan
keuangan daerah. Program ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan pokok
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang antara lain :
Penyusunan analisa standar belanja.
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
Penyusunan rancangan peraturan tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.
Peningkatan manajemen aset/barang daerah.
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah.
Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah
Intensifikasi dan Ekstentfikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
R E N S T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 31
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan
keuangan daerah.
Peningkatan mananjemen admisntrasi gaji PNS.
Peningkatan adminstrasi hutang/pinjaman daerah.
Pembinaan administrasi TP-TGR.
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penerimaan Daerah.
Evalusasi DPA dan DPPA Dalam Rangka Penyusunan Anggaran Kas.
Pembinaan Penatausahaan Perbendaharaan.
Administrasi dan Rekonsiliasi Pengurangan, Pengembalian dan
Pencapaian Target Pendapatan.
Monitoring Realisasi Penyediaan Dana APBD.
Asistensi Penyusunan Raperda dan Raperwako APBD.
Pembinaan dan Asistensi administrasi pertanggungjawaban keuangan
daerah.
Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan
Daerah.
Sosialisasi Aplikasi Administrasi Keuangan Daerah.
Pembinaan dan Pengawasan Pertanggungjawaban Belanja Hibah.
Pengawasan dan Rekonsiliasi data Laporan SPJ-SKPD.
Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis Pemerintah Akhir Tahun
Kota Palembang.
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan
R E N S T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 32
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi dan
Pelaporan.
Rekonsiliasi dan Monitoring Aset Pemerintah Kota Palembang.
Asistensi, Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Manajemen Aset
Pemerintah Kota Palemabang.
Peningkatan Penilaian Aset Pemerintah Kota Palembang.
5.2 Pendanaan Indikatif
Pendanaan indikatif rencana program dan kegiatan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang selama 5 (lima) tahun dari APBD
Kota Palembang Tahun 2013-2018 ditargetkan sebesar Rp. 118.878.481.091,-
(Seratus delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta
empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh satu rupiah) Untuk
lebih jelasnya rencana, program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran
dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 5.1.
R E N S T R A B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 42
BAB VI
INDIKATOR KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALEMBANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam
mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Indikator kinerja menggambarkan tentang
keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan.
Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertangungjawaban dan
merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan
adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin
dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur.
Penetapan indikator kinerja pada saat penyusunan Rencana Kerja sehinga akan
lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan
sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.
Sesuai dengan komponen perencanaan strategis dalam RPJMD Kota
Palembang Tahun 2013-2018 telah ditetapkan indikator kinerja yang dibebankan
kepada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang sebagai
berikut:
1. Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran.
2. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.
3. Tingkat disiplin aparatur.
4. Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu
5. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang tepat waktu.
6. Tersedianya Sistim Informasi Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah.
7. Penetapan APBD Tepat Waktu.
R E N S T R A B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 43
8. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kota Palembang.
9. Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran.
10. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.
11. Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu.
12. Tingkat disiplin aparatur.
Secara rinci Indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palembang Tahun 2013-2018 yang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Kota Palembang sebagaimana tersebut pada tabel 6.1.
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 Trans 2018
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran
Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi
2 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
3 Tingkat disiplin aparatur Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin
4 Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu
Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu
5 Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang tepat waktu
Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu
6 Tersedianya Sistim Informasi Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah
1 Sistem
1 Sistem
1 Sistem
1 Sistem
1 Sistem
1 Sistem
1 Sistem
7 Penetapan APBD Tepat Waktu
Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu
8 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
R E N S T R A - B P K A D
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Page | 44
BAB VII
PENUTUP
Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
adalah dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palembang untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Pemerintah Kota Palembang
Tahun 2013-2018, sehinga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar
untuk mencapai Visi BPKAD Kota Palembang serta Visi Pemerintah Kota
Palembang.
Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
mencakup visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang meliputi program, dan
kegiatan oleh karena itu merupakan acuan utama ( blue print ) bagi seluruh aparatur
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dalam
meyelenggarakan kegiatan atau aktivitas organisasi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Dengan demikian, Renstra ini juga merupakan instrument pengukuran kinerja
lima tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dan
sekaligus merupakan dasar serta sebagai rencana/target untuk perbandingan
dengan realisasi dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja setiap tahunnya
dan lima tahun ke depan.
Akhir kata, semoga Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Palembang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai
dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka
mendukung terwujudnya “ Palembang Emas Tahun 2018 “ sesuai dengan visi yang
telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Palembang.
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alamat : Jalan Merdeka Nomor 1 Telepon (0711) 350006 Kode Pos 30131
P A L E M B A N G
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 – 2018
Menimbang : bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Kerangka Umum Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra SKPD), perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Palembang tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 4).
M E M U T U S K A N
Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun 2013-2018.
Pertama : Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Palembang Tahun 2013-2018, yang selanjutnya disebut Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang
merupakan dokumen perencanaan yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, yang disusun berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013-2018.
Kedua : Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang
sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama disusun sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang.
Ketiga : Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun 2013-2018 adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang.
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan.
Ditetapkan di Palembang Pada tanggal 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PALEMBANG
ZULFAN, Ak PEMBINA TK. I NIP. 1961051819820310011
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
1 1 Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan
dan aset daerah
1 Laporan keuangan
dan Aset Daerah
Pemerintah Kota
Palembang tepat
waktu
1 20 17 Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Outcome Tepat
Waktu/Sistem/
WTP
Tepat/
1 Sistem/WTP
Tepat/1
Sistem/
WTP
7.517.890.000 Tepat/1
Sistem/
WTP
8.314.690.000 Tepat/1
Sistem/
WTP
8.977.303.000 Tepat/1
Sistem/
WTP
13.271.630.801 Tepat/1
Sistem/
WTP
15.928.597.800 Tepat/1
Sistem/
WTP
16.828.597.800 Tepat/1
Sistem/
WTP
70.946.684.401
2 Opini BPK atas
Laporan Keuangan
dan Aset Daerah
1 20 17 01
Penyusunan analisa
standar belanja
Input dana 100% 100 19.500.000 100 23.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 100 27.830.000 100 33.674.300 100 154.004.300 Anggaran PLG SKPD
Output dokumen penyusunan
analisis standar belanja1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
3 Penyampaian RAPBD
ke DPRD
Outcome Pedoman SKPD dalam
penyusunan standar
belanja
SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
1 20 17 04 Penyusunan sistem
dan prosedur
pengelolaan
keuangan daerah
Input dana 100% 100 637.500.000 100 160.000.000 100 170.000.000 100 170.000.000 100 193.600.000 100 234.256.000 100 1.565.356.000 Anggaran PLG SKPD
4 Pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran
ke DPRD
Output sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan
daerah
5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok
Outcome Pedoman Penyusunan
SKPD tentang sistem
dan prosedur
pengelolaan keuangan
daerah
SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
1 20 17 06 Penyusunan
rancangan peraturan
daerah tentang APBD
Input dana
100%
100 617.000.000 100 527.500.000 100 530.000.000 100 530.000.000 100 712.312.750 100 849.544.025 100 3.766.356.775 Anggaran PLG SKPD
Output Dokumen dalam
penyusunan rancangan
peraturan daerah
tentang APBD4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok
Outcome Pedoman penyusunan
SKPD tentang
rancangan peraturan
daerah tentang APBDSKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
1 20 17 08 Penyusunan
rancangan peraturan
daerah tentang
perubahan APBD
Input dana 100% 100 517.000.000 100 522.500.000 100 550.000.000 100 550.000.000 100 695.447.500 100 764.992.250 100 3.599.939.750 Anggaran PLG SKPD
Output Dokumen penyusunan
rancangan peraturan
daerah tentang
perubahan APBD
4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok
Outcome Pedoman SKPD untuk
rancangan peraturan
daerah tentang
perubahan APBD
SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
1 20 17 10 Penyusunan
rancangan peraturan
tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Input dana 100% 100 482.500.000 100 480.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 638.880.000 100 702.768.000 100 3.304.148.000 Akuntansi
dan
pelaporan
PLG SKPD
Menghasilkan suatu
sistem dan prosedur
pengelolaan
keuangan daerah
yang sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan, efektif,
efisien, ekonomis,
transparan dan
akuntabel sebagai
pendukung tata
kelola pemerintahan
yang baik
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
TABEL 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KodeProgram dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program dan
Kegiatan
Unit Kerja
SKPD
Penanggung-
jawab
LokasiKelompok
Sasaran
Transisi
Tahun-2018
(1) (2) (3) (4) (6)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
(Realisasi Kinerja
2012)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2016 Tahun-2017Tahun-2013 Tahun-2014 Tahun-2015
Page 36
Output Dokuemen rancangan
peraturan tentang
pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD
4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok
Outcome Pedoman SKPD untuk
penyusunan rancangan
tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
1 20 17 11 Penyusunan
rancangan peraturan
KDH tentang
penjabaran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Input dana 100% 100 492.000.000 100 100 100 100 100 100 492.000.000 Akuntansi
dan
pelaporan
PLG SKPD
Output Dokumen rancangan
peraturan KDH tentang
penjabaran
pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD
3 dokumen 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok
Outcome Pedoman SKPD dalam
penyusunan
Rancangan peraturan
KDH tentang
penjabaran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
1 20 17 14 Sosialisasi paket
regulasi tentang
pengelolaan
keuangan daerah
Input dana 100% 100 112.500.000 100 100 100 100 100 100 112.500.000 Anggaran PLG SKPD
Output Jumlah peserta
sosialisasi paket
regulasi tentang
pengelolaan keuangan
daerah
120 org 120
org
120
org
120
org
120
org
120
org
120
org
120
org
Outcome Peserta yang paham
tentang sosialisasi
paket regulasi tentang
pengelolaan keuangan
daerah
120 org 120
org
120
org
120
org
120
org
120
org
120
org
120
org
1 20 17 15 Bimbingan teknis
implementasi paket
regulasi tentang
pengelolaan
keuangan daerah
Input dana 100% 100 168.000.000 100 100 100 100 100 100 168.000.000 Anggaran PLG SKPD
Output Jumlah peserta
bimbingan teknis
implementasi paket
regulasi tentang
pengelolaan keuangan
daerah
120 peserta 120 120 120 120 120 120 120
Outcome Peserta yang paham
tentang bimbingan
teknis implementasi
paket regulasi tentang
pengelolaan keuangan
daerah
120 peserta 120 120 120 120 120 120 120
1 20 17 16 Peningkatan
manajemen
aset/barang daerah
Input Dana 100% 100 4.012.688.001 100 1.845.000.000 100 1.845.000.000 100 7.702.688.001 Bid.
Inventarisasi
dan Penilaian
Aset dan Bid.
Pengamanan
dan
Pemanfaatan
Aset
PLG SKPD
Output Jumlah dokumen 1 Dokumen 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
Outcome SKPD yang
mengalami peningkatan
manajemen
aset/barang daerah
59 SKPD 59
SKPD
59
SKPD
59
SKPD
59
SKPD
1 20 17 17 Peningkatan
manajemen investasi
daerah
Input Dana 100% 100 476.760.000 476.760.000 953.520.000 Bid.
Pengamanan
dan
Pemanfaatan
Aset
PLG SKPD
Output Jumlah dokumen 1 Dokumen 1 dok 1 dok 1 dok
Page 37
Outcome SKPD yang
mengalami peningkatan
manajemen
aset/barang daerah
59 SKPD 59
SKPD
59
SKPD
59
SKPD
1 20 17 18 Revaluasi/appraisal
aset/barang daerah
Input Dana 100% 100 218.995.000 100 218.995.000 100 437.990.000 Bid.
Pengamanan
dan
Pemanfaatan
Aset
PLG SKPD
Output Jumlah dokumen 1 Dokumen 1 dok 1 dok 1 dok
Outcome SKPD yang
mengalami peningkatan
manajemen
aset/barang daerah
59 SKPD 59
SKPD
59
SKPD
59
SKPD
1 20 17 19 Intensifikasi dan
eksentifikasi sumber-
sumber pendapatan
daerah
Input Dana 100% 100 100 100 107.975.000 Bid.
Pengamanan
dan
Pemanfaatan
Aset
PLG SKPD
Output Jumlah dokumen 1 Dokumen 1 dok 1 dok 1 dok
Outcome SKPD yang
mengalami peningkatan
manajemen
aset/barang daerah
59 SKPD 59
SKPD
59
SKPD
59
SKPD
1 20 17 20 Peningkatan
mananjemen
admisntrasi gaji PNS
Input dana 100% 100 473.000.000 100 447.650.000 100 447.650.000 100 447.650.000 100 595.822.150 100 655.404.365 100 3.067.176.515 Perbendahar
aan
PLG SKPD
Output Dokumen peningkatan
manajemen
administrasi gaji PNS
2 dok 2 2 2 2 2 2 2
Outcome Pedoman SKPD dalam
peningkatan
administrasi gaji PNS
SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
1 20 17 21 Peningkatan
adminstrasi
hutang/pinjaman
daerah
Input dana 100% 100 149.500.000 100 119.500.000 100 125.000.000 100 125.000.000 100 159.054.500 100 174.959.950 100 853.014.450 Akuntansi
dan
pelaporan
PLG SKPD
Output Jumlah
hutang/pinjaman
daerah
Rupiah Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Outcome Hutang/pinjaman
daerah yang berkurangRupiah Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 20 17 22Pembinaan
administrasi TP-TGR
Input dana 100% 100 243.250.000 100 177.500.000 100 180.000.000 100 180.000.000 100 236.252.500 100 259.877.750 100 1.276.880.250 Akuntansi
dan
pelaporan
PLG SKPD
Output Jumlah TP-TGR Rupiah Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Outcome TP-TGR yang
berkurangRupiah Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 20 17 23 Penyusunan
Kebijakan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Input dana 100% 100 284.500.000 100 160.000.000 100 160.000.000 100 160.000.000 100 212.960.000 100 234.256.000 100 1.211.716.000 Akuntansi
dan
pelaporan
PLG SKPD
Output dokumen kebijakan
pengelolaan keuangan
daerah
1 Dokumen 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Outcome Pedoman SKPD
menyusun kebijakan
pengelolaan keuangan
daerah
SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
1 20 17 24
Analisa dan Evaluasi
Pelaksanaan Sistem
Penerimaan Daerah
Input dana 100% 100 80.000.000 100 80.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 106.480.000 100 117.128.000 100 583.608.000 Akuntansi
dan
pelaporan
PLG SKPD
Output Dokumen analisa dan
evaluasi sistem
penerimaan daerah
1 Dokumen 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Outcome Pedoman SKPD untuk
menganalisa dan
Mengevaluasi
pelaksanaan Sistem
Penerimaan Daerah
SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Page 38
1 20 17 26 Evalusasi DPA dan
DPPA Dalam Rangka
Penyusunan
Anggaran Kas
Input dana 100% 100 130.500.000 100 100 100 100 100 100 130.500.000 Anggaran PLG SKPD
Output DPA dan DPPA untuk
penyusunan anggaran
kas
49 DPA
49 DPPA
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
Outcome Pedoman SKPD untuk
menyusun anggaran
kas
SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
1 20 17 27 Pembinaan
Penatausahaan
Perbendaharaan
Input dana 100% 100 528.690.000 100 365.620.000 100 365.620.000 100 365.620.000 100 486.640.220 100 535.304.242 2.647.494.462 Perbendahar
aan
PLG SKPD
Output Jumlah SKPD yang
dibina60 SKPD 60
SKPD
60
SKPD
60
SKPD
60
SKPD
60
SKPD
60
SKPD
60
SKPD
Outcome SKPD yang paham
tentang penatausahaan
perbendaharaan
SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
1 20 17 28 Administrasi dan
Rekonsiliasi
Pengurangan,
Pengembalian dan
Pencapaian Target
Pendapatan
Input dana 100% 100 195.000.000 100 203.000.000 100 205.000.000 100 205.000.000 100 270.193.000 100 297.212.300 100 1.375.405.300 Akuntansi
dan
pelaporan
PLG SKPD
Output Jumlah Dokumen
pengurangan,
pengembalian dan
pencapaian target
pendapatan
2 Dokumen 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok
Outcome Pedoman SKPD dalam
pengurangan,
pengembalian dan
pencapaian target
pendapatan
SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
1 20 17 30Monitoring Realisasi
Penyediaan Dana
APBD
Input dana 100% 100 349.500.000 100 100 100 100 100 100 349.500.000 Anggaran PLG SKPD
Output Dokumen realisasi
penyediaan dana
APBD
1 Dokumen 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Outcome Pedoman SKPD untuk
penyediaan dana
APBD
SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
1 20 17 31 Asistensi Penyusunan
Raperda dan
Raperwako APBD
Input dana 100% 100 328.500.000 100 41.500.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 55.236.500 100 60.760.150 100 585.996.650 Anggaran
dan
Akuntansi
Pelaporan
PLG SKPD
Output Dokumen Raperda dan
Raperwako
2 Dokumen 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok
Outcome Pedoman SKPD untuk
penyusunan Raperda
dan Raperwako
SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
1 20 17 33
Pembinaan dan
Asistensi administrasi
pertanggungjawaban
keuangan daerah
Input dana 100% 100 196.000.000 100 196.000.000 100 196.000.000 100 196.000.000 100 260.876.000 100 286.963.600 100 1.331.839.600 Perbendahar
aan
PLG SKPD
Output Jumlah SKPD yang
dibina untuk
administrasi
pertanggungjawaban
keuangan daearah
60 SKPD 60
SKPD
60
SKPD
60
SKPD
60
SKPD
60
SKPD
60
SKPD
60
SKPD
Outcome SKPD yang paham
tentang administrasi
pertanggungjawban
keuangan daearah
60 skpd 60
SKPD
60
SKPD
60
SKPD
60
SKPD
60
SKPD
60
SKPD
60
SKPD
1 20 17 34Monitoring Evaluasi
dan Pengembangan
Sistem Informasi
Keuangan Daerah
Input dana 100% 100 384.900.000 100 257.420.000 100 296.033.000 100 310.834.650 100 342.626.020 100 376.888.622 100 1.968.702.292 Sekretariat PLG SKPD
Output Dokumen monitoring
evaluasi dan
pengembangan SKID
1 Dokumen 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Page 39
Outcome SKPD yang
dimonitoring dan
dievaluasi
SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
1 20 17 35 Sosialisasi Aplikasi
Administrasi
Keuangan Daerah
Input dana 100% 100 272.050.000 100 100 100 100 100 100 272.050.000 Sekretariat PLG SKPD
Output SKPD yang
mengikuti sosialisasi
aplikasi administrasi
keuangan daerah
60 SKPD 60
SKPD
60
SKPD
60
SKPD
60
SKPD
60
SKPD
60
SKPD
60
SKPD
Outcome SKPD yang paham
tentang Sosialisasi
Aplikasi administrasi
Keuangan Daerah
SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
1 20 17 36 Pembinaan dan
Pengawasan
Pertanggungjawaban
Belanja Hibah
Input dana 100% 100 302.000.000 100 100 100 100 100 100 302.000.000 Anggaran PLG SKPD
Output Dokuemen
pertanggung jawban
belanja hibah
4 Dokumen 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok
Outcome SKPD yang dibina
untuk
pertanggungjawaba
n belanja hibah
SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
1 20 17 37 Pengawasan dan
Rekonsiliasi data
Laporan SPJ-SKPD
Input dana 100% 100 204.000.000 100 186.000.000 100 186.000.000 100 186.000.000 100 201.538.860 100 201.538.860 100 1.165.077.720 Perbendahar
aan
PLG SKPD
Output Laporan SPJ-SKPD 12 Laporan 12 Lap 12 Lap 12 Lap 12 Lap 12 Lap 12 Lap 12 Lap
Outcome SKPD yang
menyampaikan
Laporan SPJ
SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
1 20 17 41 Penyusunan Laporan
Semesteran dan
Prognosis Pemerintah
Akhir Tahun Kota
Palembang
Input dana 100% 100 350.500.000 100 361.500.000 100 375.000.000 100 375.000.000 100 397.650.000 100 400.000.000 100 2.259.650.000 Akuntansi
dan
pelaporan
PLG SKPD
Output Laporan
Semesteran dan
Laporan Prognosis
SKPD
2 laporan 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap
Outcome SKPD yang
menyampaikan
Laporan
SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
1 20 17 43 Pembinaan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Bidang Anggaran
Input Dana 100% 100 1.870.000.000 100 1.900.000.000 100 2.072.095.350 100 2.057.000.000 100 2.292.471.586 100 10.191.566.936 Anggaran PLG SKPD
Output Dokumen 1 Dokumen 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
Outcome Pedoman untuk
Pengelolaan
keuanngan kepada
SKPD
SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
1 20 17 44 Pembinaan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Bidang
Perbendaharaan
Input Dana 100% 100 1.116.000.000 100 1.116.000.000 100 1.171.800.000 100 1.227.600.000 100 1.300.000.000 100 5.931.400.000 Perbendahar
aan
PLG SKPD
Output Dokumen 1 Dokumen 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
Outcome Pedoman untuk
Pengelolaan
keuanngan kepada
SKPD
SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
1 20 17 45 Pembinaan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Bidang Akuntansi dan
Pelaporan
Input Dana 100% 100 1.020.000.000 100 1.500.000.000 100 1.538.942.800 100 1.538.942.800 100 1.538.942.800 100 7.136.828.400 Akuntansi
dan
pelaporan
PLG SKPD
Output Dokumen 1 Dokumen 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
Outcome Pedoman untuk
Pengelolaan
keuanngan kepada
SKPD
59 SKPD 59
SKPD
59
SKPD
59
SKPD
59
SKPD
59
SKPD
59
SKPD
Page 40
1 20 17 46 Pembinaan
pengelolaan
keuangan dan Aset
daerah bidang
inventarisasi dan
penilaian aset
Input Dana 100% 100 970.450.000 100 970.450.000 1.940.900.000 Bid.
Inventarisasi
dan Penilaian
Aset
PLG SKPD
Output Jumlah Dokumen 1 dokumen 1 Dok 1 Dok
Outcome SKPD yang telah
telah dibina dalam
hal pengelolaan
keuangan dan aset
59 SKPD 59
SKPD
59
SKPD
1 20 17 47 Pembinaan
pengelolaan
keuangan dan aset
bidang pengamanan
dan pemanfaatan
aset
Input Dana 100% 100 970.450.000 100 970.450.000 100 1.940.900.000 Bid.
Pengamanan
dan
Pemanfaatan
Aset
PLG SKPD
Output Jumlah Dokumen 1 dokumen 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Outcome SKPD yang telah
telah dibina dalam
hal pengelolaan
keuangan dan aset
59 SKPD 59
SKPD
59
SKPD
59
SKPD
1 20 17 48Rekonsiliasi dan
monitoring aset
pemerintah kota
palembang
Input Dana 100% 100 200.000.000 100 200.000.000 400.000.000 Bid.
Inventarisasi
dan Penilaian
Aset
PLG SKPD
Output Jumlah Dokumen 1 dokumen 1 Dok 1 Dok
Outcome SKPD yang asetnya
yang telah
direkonsiliasi dan
dimonitoring
59 SKPD 59
SKPD
59
SKPD
1 20 17 49 Asistensi, pencatatan
dan pelaporan sistem
informasi manajemen
aset daerah
pemerintah kota
palembang
Input Dana 100% 100 330.000.000 100 330.000.000 660.000.000 Bid.
Inventarisasi
dan Penilaian
Aset
PLG SKPD
Output Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dok 1 Dok
Outcome SKPD yang
mengentry aset ke
dalam SIMA
59 SKPD 59
SKPD
59
SKPD
1 20 17 50
Peningkatan penilaian
aset pemerintah kota
palembang
Input Dana 100% 100 500.000.000 100 500.000.000 1.000.000.000 Bid.
Inventarisasi
dan Penilaian
Aset
PLG SKPD
Output Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dok 1 Dok
Outcome SKPD yang didata
dan dinilai asetnya59 SKPD 59
SKPD
59
SKPD
7.517.890.000 8.314.690.000 8.977.303.000 13.271.630.801 15.928.597.800 16.828.597.800 70.946.684.401JUMLAH
Page 41
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
1.1 Meningkatnya
kinerja aparatur
1.1.1 1. 10 01 01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terpenuhi Terpenu
hi
4.916.024.000 Terpenuh
i
6.773.818.550 Terpenuhi 7.292.894.000 Terpenuhi 5.632.267.800 Terpenuhi 5.882.381.190 Terpenuhi 6.176.500.250 Terpenuhi 36.673.885.790
Output materai dan buku cek 100 materai 12
buku cek
100
12
100
12
100
12
100
12
100
12
100
12
100
12Sekretariat PLG BPKD
Outcome Jumlah materai dan buku cek
dlm penyediaan jasa surat
menyurat
100 materai 12
buku cek
100
12
100
12
100
12
100
12
100
12
100
12
100
12
Output rekening telepon, air dan listrik 3 rekening 3 3 3 3 3 3 3 Sekretariat PLG BPKD
Outcome jumlah rekening dlm
penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
3 rekening 3 3 3 3 3 3 3
Output orang 10 org 10 org 47.300.000 10 org 227.544.000 10 org 228.000.000 10 org 239.400.000 10 org 251.370.000 10 org 993.614.000
Outcome jumlah orang dlm Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
10 org 10 org 10 org 10 org 10 org 10 org 10 org
Output kendaraan roda 2 dan roda 4 R2 = 18 unit
R4 = 10 unit
18
12
18
12
18
12
18
12
18
12
18
12
18
12
247.405.000 Sekretariat PLG BPKD
Outcome jumlah unit dlm Penyediaan
Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
R2 = 18 unit
R4 = 10 unit
18
12
18
12
18
12
18
12
18
12
18
12
18
12
Output orang 23 org 23 23 23 23 23 23 23 Sekretariat PLG BPKD
Outcome jumlah orang dlm penyediaan
jasa administrasi keuangan
23 org 23 23 23 23 23 23 23
Output jenis-jenis alat kebersihan
kantor
15 jenis 15 15 15 15 15 15 15 Sekretariat PLG BPKD
Outcome jumlah jenis dalam penyediaan
jasa kebersihan kantor
15 jenis 15 15 15 15 15 15 15
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
Output jenis-jenis perbaikan peralatan
kantor
7 jenis 7 7 7 7 7 7 7 1.936.340.000 Sekretariat PLG BPKD
Outcome Jumlah jenis dlm Penyediaan
Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
7 jenis 7 7 7 7 7 7 7
Output Jenis-Jenis Alat Tulis Kantor 30 jenis 30 30 30 30 30 30 30 Sekretariat PLG BPKD
Outcome Jumlah jenis dlm penyediaan
alat tulis kantor
30 jenis 30 30 30 30 30 30 30
Output Jenis-jenis cetakan kantor 20 jenis 20 20 20 20 20 20 20 Sekretariat PLG BPKD
Outcome Jumlah jenis dlm Penyediaan
barang cetakan dan
penggandaan
20 jenis 20 20 20 20 20 20 20
Output jenis-jenis alat listrik 20 jenis 20 20 20 20 20 20 20 Sekretariat PLG BPKDOutcome Jumlah jenis dlm Penyediaan
komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
20 jenis 20 20 20 20 20 20 20
35.000.000
10 01 01 11
10 01 01 12
07 Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
218.500.000 150.000.000
25.000.000
426.000.000 426.000.000
80.000.000 81.000.000 81.000.000
269.350.000
09
Penyediaan
komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
10 01 01 08 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
10 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis
kantor
01 01
447.300.000
200.000.000
Kelompok
SasaranTahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
SKPD
1.532.475.000
Lokasi
5.677.543.3001.071.818.300 1.383.000.000 1.390.000.000
Tahun 2018
29.083.700
300.250.000
5.000.000 5.000.000 4.582.200
1.459.500.000
Unit Kerja
SKPD
Penanggung-
jawab
Transisi
1.123.720.00060.000.000
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
administrasi
perkantoran
Tingkat
pemenuhan jasa
administrasi
perkantoran
Tingkat pemenuhan jasa
administrasi perkantoran
10 01 01 01 Penyediaan jasa
surat menyurat
4.600.000 4.830.000 5.071.500
2.141.315.000
85.050.000 441.352.50089.302.500
103.000.000
10 01 01
10 01 01
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palembang
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KodeProgram dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(Akhir 20x8)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
229.320.000
645.432.165
250.000.000
1.330.230.250 599.825.250 585.426.000 614.697.300
125.000.000 376.000.000 376.000.000 394.800.000 414.540.000
585.426.000
208.000.000 208.000.000 218.400.000
TABEL 5.1
10 01 01 02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
4.361.036.965
06 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
40.000.000 42.000.000 44.100.000 46.305.00040.000.000
(1) (2) (3) (4) (6)
03 Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
10 01 01
10
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
281.137.500 1.427.387.500
469.665.000
255.000.000 255.000.000 267.750.000
Page 33
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Kelompok
SasaranTahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
SKPD
LokasiTahun 2018
Unit Kerja
SKPD
Penanggung-
jawab
Transisi
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KodeProgram dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(Akhir 20x8)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(1) (2) (3) (4) (6)
10 01 01 13 Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Output Jenis-jenis Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
14 jenis 14 1.779.063.750 14 3.204.525.000 14 2.870.100.000 14 1.200.000.000 14 14 14 11.636.688.750 Sekretariat PLG BPKD
Outcome Jumlah jenis peralatan dan
perlengkapan kantor dlm
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
14 jenis 14 14 14 14 14 14 14
Output jenis Bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
4 Jenis 4 4 4 4 4 4 4 Sekretariat PLG BPKD
Outcome Jumlah jenis dlm Penyediaan
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4 Jenis 4 4 4 4 4 4 4
10 17 Output pelaksanaan makan dan
minum
12
pelaksanaan
12 12 12 12 12 12 12 972.710.000 Sekretariat PLG BPKD
Outcome Jumlah pelaksanaan dlm
Penyediaan makanan dan
minuman
12
pelaksanaan
12 12 12 12 12 12 12
Output Laporan hasil koordinasi dan
konsultasi luar daerah
30 org 30 30 30 30 30 30 30 Sekretariat PLG BPKD
Outcome Terpenuhinya kebutuhan
informasi bagi pemangku
kepentingan
30 org 30 30 30 30 30 30 30
Output Laporan hasil koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
30 org 30 30.000.000 30.000.000
Outcome Terpenuhinya kebutuhan
informasi bagi pemangku
kepentingan
30 org 30
Output Orang/pegawai honorer 20 org 20 20 20 20 20 20 20 Sekretariat PLG BPKD
Outcome Jumlah orang dlm Penyediaan
Jasa Tenaga Pegawai Tidak
Tetap
20 org 20 20 20 20 20 20 20
1.1.2 Meningkatnya
sarana dan
prasarana
aparatur
2. Tingkat
ketersediaan
sarana dan
prasarana
aparatur
10 01 02 Program
Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Tersedia Tersedia 1.170.880.000 Tersedia 360.000.000 Tersedia 797.720.000 Tersedia 1.017.720.000 Tersedia 1.037.106.000 Tersedia 2.088.646.560 Tersedia 6.472.072.560
unit Kendaraan
Dinas/Operasional Roda 2
1.793.411.640 Sekretariat PLG BPKD
Unit Kendaraan
Dinas/Operasional Roda 4
Jumlah unit dlm Pengadaan
KendaraanDinas/ Operasional
Roda 2Jumlah unit dlm Pengadaan
KendaraanDinas/ Operasional
Roda 410 01 02 21 Pemeliharaan
rutin/berkala rumah
dinas
Output unit rumah dinas 1 unit 1 50.000.000 50.000.000 0 522.161.640 572.161.640 Sekretariat PLG BPKD
Outcome Jumlah unit dlm Pemeliharaan
rutin/berkala rumah
dinas
1 unit 1
10 01 02 22 Pemeliharaan
rutin/berkala Gedung
Kantor
Output ruangan Gedung Kantror 3 Ruangan 3 10.000.000 30.000.000
Outcome Jumlah ruangan dlm
pemeliharaan ruitn/berkala
Gedung Kantror
3 Ruangan 3
Output Kendaraan dinas yang
dipelihara
R2 = 18 unit
R4 = 10 unit18
10
18
10
18
10
18
10
18
10
800.856.000 18
10
522.161.640 18
10Sekretariat PLG BPKD
10 01 01 19 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi di dalam
daerah
Penyediaan makanan
dan minuman
1801 01 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
543.630.000
01 01
25.000.000
326.241.800 326.241.800 342.553.890
144.000.000200.000.000 174.750.000
1.260.000.000
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
10 01 01 327.600.000
R2 = 18 unit
R4 = 10 unit18
10
18
10
327.600.000
18
10
775.000.000 35.000.00001
Outcome
02 05
20 Penyediaan Jasa
Tenaga Pegawai
Tidak Tetap
18
10
Tingkat ketersediaan sarana dan
prasarana aparatur
10 Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
10 01 02 24 Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas
345.880.000 300.000.000 762.720.000 762.720.000
18
10
18
10
18
10
8.820.000 9.261.000
Output
8.400.000
18
10
18
10
18
10
144.000.000 151.200.000
1.687.959.000361.179.000327.600.000 343.980.000
69.881.000
158.760.000
2.408.349.075
3.494.337.640
R2 = 18 unit
R4 = 10 unit
10
10 01 01 15 10.000.000 8.400.000
1.323.000.000
18
10
510.000.000 359.681.585
18
10
18
10
225.000.000 236.250.000 522.161.640
18
10
Page 34
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Kelompok
SasaranTahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
SKPD
LokasiTahun 2018
Unit Kerja
SKPD
Penanggung-
jawab
Transisi
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KodeProgram dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(Akhir 20x8)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(1) (2) (3) (4) (6)
Outcome Kendaraan dinas berfungsi
dengan baik
R2 = 18 unit
R4 = 10 unit18
10
18
10
18
10
18
10
18
10
18
10
18
10
Output Unit gedung 1 unit 1 1 1 1 1 1 1 Sekretariat PLG BPKD
Outcome Jumlah unit dlm Rehabilitasi
sedang/berat gedung kantor
1 unit 1 1 1 1 1 1 1
1.1.3 Laporan
keuangan dan
kinerja yang
disampaikan
tepat waktu
3. Laporan
keuangan dan
kinerja yang
disampaikan
tepat waktu
10 1 6 Program
Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Tepat Tepat 247.770.000 Tepat 92.500.000 Tepat 158.242.500 Tepat 135.000.000 Tepat 110.250.000 Tepat 1.566.484.920 Tepat 2.310.247.420
Output Laporan Capaian Kinerja 4 laporan 4 4 4 4 4 4 4 Sekretariat PLG BPKD
Outcome Jumlah laporan dlm
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan Ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
4 laporan 4 4 4 4 4 4 4
Output Laporan Keuangan SKPD
(Neraca, LRA, CaLK Akhir
Tahun, LK Semester dan
Prognosis)
1 Laporan 1 1 1 1 1 1 1 Sekretariat PLG BPKD
Outcome Jumlah laporan dlm
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
1 Laporan 1 1 1 1 1 1 1
Output Laporan Triwulan 2 Laporan 2 2 2 2 2 2 2 Sekretariat PLG BPKD
Outcome Jumlah Laporan dlm
penyusunan Laporan Triwulan
2 Laporan 2 2 2 2 2 2 2
Output Laporan Triwulan 2 Dokumen 2 30.000.000
Outcome Jumlah Laporan dlm
penyusunan Laporan Triwulan
2 Dokumen 2
1.1.4 Meningkatnya
disiplin aparatur
4 Tingkat disiplin
aparatur
10 01 03 Program
Peningkatan Disiplin
aparatur
Disiplin Disiplin 136.756.000 Disiplin 164.500.000 Disiplin 105.600.000 Disiplin 245.000.000 Disiplin 257.250.000 Disiplin 1.566.484.920 Disiplin 2.475.590.920
10 01 03 Output Pakaian Dinas 100 stel 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat PLG BPKD
Outcome Jumlah stel dlm pengadaan
pakaian dinas beserta
perlengkapannya
100 stel 100 100 100 100 100 100 100
10 01 03 04 Output Paakaian KORPRI 100 stel 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat PLG BPKD
Outcome Jumlah setel dlm pengadaan
pakaian korpri
100 stel 100 100 100 100 100 100 100
10 01 03 Output Pakaian Khusus Hari-hari
tertentu
200 stel 200 200 200 200 200 200 200 Sekretariat PLG BPKD
Outcome Jumlah stel dlm pengadaan
pakaian khusus hari-hari
tertentu
200 stel 200 200 200 200 200 200 200
10 01 03 Output Pakaian dan sepatu olahraga 100 stel 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat PLG BPKD
Outcome jumlah setel dan pasang dlm
senam kesegaran jasmani
100 stel 100 100 100 100 100 100 100
JUMLAH 6.471.430.000 7.390.818.550 8.354.456.500 7.029.987.800 7.286.987.190 11.398.116.650 47.931.796.690
10 01 02 24 Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas
345.880.000 300.000.000 762.720.000 762.720.000
6 06 Penyusunan Laporan
Triwulan
45.000.000 18.000.000 26.920.000
Tingkat disiplin aparatur
1 10 6
39.450.000
07 Penyusunan Laporan
Triwulan
10 01 02 42 Rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor
Laporan keuangan dan kinerja
yang disampaikan tepat waktu
10 1 6 01 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
Ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
183.770.000
10 1 6 04 Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
19.000.000
1 10
9.425.000
64.000.000 108.050.000
31.500.000
07 Senam Kesegaran
Jasmani
22.500.000 36.000.000 50.000.000
65.381.000 57.500.000
30.000.000
52.800.000 60.000.000
71.000.000 52.800.000
02 Pengadaan Pakaian
Dinas beserta
perlengkapannya
Pengadaan pakaian
KORPRI
05 Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari
tertentu
605.684.140
3.494.337.640
522.161.640
1.000.981.640
141.750.000 522.161.640
0
60.000.000 63.000.000 522.161.640
10.500.000 23.272.500 15.000.000 15.750.000 522.161.640
522.161.640 673.581.640
135.000.000 962.161.640
52.500.000 683.161.640
820.842.64063.000.000 522.161.640
9.425.000
522.161.640
522.161.640
Page 35