RENCANA STRATEGIS 2012 - 2017...Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017...
Transcript of RENCANA STRATEGIS 2012 - 2017...Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017...
-
RENCANA STRATEGIS
2012 - 2017
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTENKawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten ( KP3B )
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Pallima, -Serang, telp. (0254) 267099
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 I - 1
1.1. LATAR BELAKANG
Provinsi Banten pada Tahun 2011 melaksanakan Pemilihan Kepala
Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten untuk periode 2012-
2017. Pemilukada tersebut menghasilkan pasangan Gubernur/ Wakil
Gubernur Banten terpilih Hj. Ratu Atut Chosiyah dan H. Rano Karno sebagai
Gubernur/ Wakil Gubernur definitive yang memiliki Visi dan Misi yang
dijadikan tema/ acuan/ pedoman pelaksanaan rencana pembangunan
daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.
Perencanaan Pembangunan Daerah bertolak dari Visi Misi Kepala
daerah yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) yang bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) untuk menjadi pedoman bagi penyusunan
langkah-langkah strategis pembangunan daerah selanjutnya. Secara
tekhnis dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan
menjadi pedoman Penyusunan Rencana Strategis SKPD yang
keseluruhannya merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan
daerah, hal ini berdasarkan :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
BB AA BB II
PP EE NN DD AA HH UU LL UU AA NN
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 I - 2
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Adapun sistem perencanaan pembangunan tersebut terdiri dari :
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah,
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dan
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5
(lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan
mempertimbangkan potensi, kendala, peluang dan ancaman yang ada atau
yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang
berfungsi untuk menuntun pimpinan dan staf organisasi (seluruh
stakeholders) dalam mencapai tujuannya.
Substansi dalam Rencana Strategis ini adalah mewujudkan sasaran
program yang ditetapkan dalam RPJMD.
Langkah menyusun rencana strategis ini juga sejalan dengan
upaya untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang
ditindaklanjuti dengan diberlakukannya Intruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Salah satu langkah awal dalam pelaksanaan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah adalah penyusunan Rencana Strategis Instansi
Pemerintah.
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
Tahun 2012-2017 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5
(lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi
Banten. Dokumen ini di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program dan rencana-rencana kerja (indikasi kegiatan) dan
sumber pembiayaannya yang bersifat indikatif. Lebih spesifik lagi, renstra
ini digunakan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menetapkan
skala prioritas Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 I - 3
Mengingat pentingnya dokumen tersebut sebagai pedoman bagi
pelaksanaan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam
rentang waktu lima tahun, maka kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya
harus bersifat adaptif akomodatif, aplikatif dan fleksibel terhadap
perkembangan dan perubahan yang sangat dinamis terjadi di Provinsi
Banten.
Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang
menjelaskan bahwa dokumen Renstra-SKPD merupakan dokumen yang
bersifat indikatif yang mengandung makna bahwa informasi, baik tentang
sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang
tercantum di dalam dokumen rencana ini, hanya merupakan indikasi yang
hendak dicapai dan tidak kaku.
Dalam lima tahun pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten Tahun 2007-2012, beberapa indikator kinerja
pembangunan menunjukan adanya perbaikan dan perubahan yang positif.
Hal ini tidak terlepas dari komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Banten yang terus berupaya untuk menciptakan ketentraman dan
ketertiban umum dan juga didukung oleh partisipasi aktif masyarakat.
Namun demikian, di sisi lain diakui masih terdapat beberapa permasalahan
yang belum dapat ditangani secara maksimal sehingga belum dapat
memenuhi target sebagaimana yang diharapkan.
Kondisi sebagaimana yang digambarkan tersebut tentunya
menjadi refleksi bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten untuk
menyelaraskan kembali strategi, kebijakan dan program, indikasi-indikasi
kegiatan yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017.
Atas dasar hal tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
menyusun dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Banten Tahun 2012-2017.
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 I - 4
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Banten Tahun 2012-2017 dimaksudkan adalah untuk merumuskan visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
untuk jangka waktu tahun 2012-2017, sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.
Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah :
1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya selama periode 2012-2017.
2. Menetapkan program dan kegiatan indikatif dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten selama
periode 2012-2017
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Banten (rencana kerja tahunan).
4. Memberikan panduan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan
program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
secara tahunan dan lima tahunan.
1.3. LANDASAN HUKUM
Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 I - 5
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 3 tahun
2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Penugasan Satuan Perlindungan Msyarakat Dalam Penanganan
Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan
Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 Tentang
Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka
Penegakkan Hak Asasi Manusia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 I - 6
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 311);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan teknis
Terhadap Kepolisian Khusus, PPNS dan Bentuk-bentuk Pengamanan
Swakarsa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di
Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 Tentang
Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional
Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata
Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten
(Lembaran Daerah Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2
Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah
Nomor 6 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 Tentang
Pembentukan Organsisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi
Banten;
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 I - 7
24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 tahun 2012 tentang
Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Banten tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten
tahun 2012 Nomor 4);
25. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 44 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29
Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Nomor 44);
26. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Banten (pasal 714 s.d pasal 731).
1.4. HUBUNGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
Tahun 2012-2017 merupakan dokumen perencanaan untuk periode tahun
2012-2017 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,
dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan
fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten. Renstra Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 disusun dengan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Banten Tahun 2012-2017.
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
2012-2017 bersifat indikatif, dalam artian bahwa informasi, baik tentang
sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang
tercantum di dalam dokumen rencana ini, hanya merupakan indikasi yang
hendak dicapai dan tidak kaku.
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 I - 8
Selanjutnya, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja 2012-
2017 berfungsi sebagai dokumen acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten dalam penyusunan rencana kerja tahunan atau Rencana
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten (Renja Satuan Polisi
Pamong Praja).
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Buku IV tentang Tahapan dan
Tatacara Penyusunan rencana Strategis SKPD, Renstra Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2012-2017 disusun melalui
sistematika penyajian sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan,
Landasan Hukum, serta Hubungan Rencana Strategis Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya.
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI BANTEN
Bab ini menguraikan tentang Kondisi Internal, Struktur Organisasi,
Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan, Tugas dan Fungsi, serta
Kebijakan Program
BAB III ISU-ISU STRATEGIS, KONDISI DAN PRSOSPEK KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI BANTEN
Bab ini menguraikan tentang kondisi umum mengenai
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan
Daerah sebagai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten, serta gambaran prospeknya dimasa yang akan
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 I - 9
datang yang diuraikan menurut Kekuatan, Kelemahan, Peluang,
Ancaman serta Isu-isu Strategis. Pada bagian akhir diuraikan
mengenai Matriks Pengukuran Kinerja Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Tahun 2012-2017.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab ini menguraikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan
Kebijakan yang akan diwujudkan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten pada periode tahun 2012-2017. Selanjutnya
berdasarkan visi dan misi, akan diuraikan Tujuan dan Sasaran
dalam pencapaiannya. Strategi dijabarkan dalam Kebijakan-
Kebijakan yang akan mengarahkan program dan indikasi kegiatan.
BAB V RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI BANTEN
Bab ini menguraikan tentang Program yang akan diselenggarakan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada periode tahun
2012-2017, baik yang bersifat SKPD, Lintas SKPD maupun
Kewilayahan. Selanjutnya Program dijabarkan dalam Indikasi
Kegiatan pendanaan yang bersifat indikatif.
BAB VI INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN
Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja dari rencana
program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Banten.
BAB VII PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang Program Eksisting (tahun 2012) serta
Kaidah Pelaksanaan atas dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2012-2017.
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 10
2.1. KONDISI INTERNAL
Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah pada Pasal 148 Ayat 1 disebutkan bahwa “Untuk
Membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dibentuk
Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya dalam Pasal 148 Ayat 2 diuraikan bahwa
“Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Berpedoman
pada Peraturan Pemerintah”. Dengan demikian jelas, bahwa Satuan Polisi
Pamong Praja merupakan salah satu unsur penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang keberadaan dan perannya dibutuhkan sebagai bagian dari upaya
perwujudan ketenteraman dan ketertiban dan keteraturan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Kemudian Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja bahkan telah diatur
secara tersendiri dalam :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Penggunaan
Senjata Api Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
BB AA BB II II GGAAMMBBAARRAANN UUMMUUMM PPEELLAAYYAANNAANN
SSAATTUUAANN PPOOLLIISSII PPAAMMOONNGG PPRRAAJJAA PPRROOVVIINNSSII BBAANNTTEENN
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 11
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong
Praja.
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten.
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (pasal 714
s.d pasal 731).
Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, sebagai tindak lanjut
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja maka pedoman yang digunakan dalam penyusunan Rencana
Strategis Satpol PP Provinsi Banten adalah Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Banten, yang dalam hal ini terjadi perubahan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja dan rincian tugas serta fungsi Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Banten.
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berdasarkan perda di atas
merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi yang memiliki kedudukan
setingkat “Badan/Dinas”, yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di
bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.
2.2. STRUKTUR ORGANISASI
Perbandingan Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
dapat dilihat pada organigram berikut:
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 12
Tabel 2.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berdasarkan
Perda Provinsi Banten No.5 Tahun 2008
Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berdasarkan
Perda No. 5 Tahun 2008 terdiri dari :
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
a. Bagian Tata Usaha
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan.
b. Bidang Bina Program
1) Seksi Perencanaan;
2) Seksi Monitoring dan Evaluasi.
c. Bidang Polisi Pamong Praja
1) Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
2) Seksi Pengendalian Operasional.
d. Bidang Penegakan Perundang-undangan
KEPALA SATUAN
BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG BINA PROGRAM
BIDANG POLPP BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PENGEMBANGAN
KAPASITAS
Seksi Perencanan
Seksi Monitoring
dan Evaluasi
Seksi Pengama nan dan
Pengawalan
Seksi Pengendali
an Operasional
Seksi Penegakan
Seksi Penyidikan
Seksi Pembinaan
Seksi Data dan
Teknologi Informasi
Sub Bagian Umum dan Kepegawai
an
Sub Bagian Keuangan
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 13
1) Seksi Penegakan;
2) Seksi Penyidikan.
e. Bidang Pengembangan Kapasitas
1) Seksi Pembinaan;
2) Seksi Data dan Teknologi Informasi.
f. Kelompok Jabatan Fungsional
Berikut ini adalah susunan Struktur Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dan komposisinya terkait perubahan Struktur Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor: 6 tahun 2010 tentang Satpol.PP dan Permendagri No. 40 Tahun 2012 yang tercantum dalam Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, adalah sbb :
Tabel 2.2 Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berdasarkan peraturan perundangan tersebut diatas adalah, sbb : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Sekretaris
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan. c. Sub Bagian Program
KEPALA SATUAN
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BID.PENEGAKKAN PERUNDANG-UNDANGAN
BID. KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
BID. SUMBER DAYA APARATUR
BID. PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SIE.PEMBINAAN, PENGAWASAN &
PENYULUHAN
SIE. PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN
SIE.OPERASI & PENGENDALIAN
SIE. KERJASAMA SIE.PELATIHAN DASAR
SIE.TEKNIS FUNGSIONAL
SIE. SATUAN LINMAS
SIE. BINA POTENSI
MASYARAKAT
SUB BAGIAN PROGRAM
SUB BAGIAN
KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 14
3. Bidang Penegakkan Perundang-Undangan a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan b. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan
4. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman
a. Seksi Operasi dan Pengendalian b. Seksi Kerjasama
5. Bidang Sumber Daya Aparatur
a. Seksi Pelatihan Dasar b. Seksi Teknis fungsional
6. Bidang Perlindungan Masyarakat
a. Seksi Satuan Linmas b. Bina Potensi Masyarakat
7. Kelompok Jabatan Fungsional
2.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 5 Tahun 2008, Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Banten yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah No. 3
Tahun 2012 tentang Pembentukkan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah
Provinsi Banten Bab III Bagian 31 Pasal 115-117 Satuan polisi Pamong Praja
Provinsi Banten, mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarkat serta
perlindungan masyarakat.
Kemudian dalam penyelenggaraan tugasnya, berdasarkan Permendagri 40
Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja , Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten mempunyai fungsi :
1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan peraturan
kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat didaerah;
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 15
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakkan perda dan peraturan kepala daerah
serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar
mematuhi dan menaati Penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
7. Pelaksanaan Tugas Lainnya.
Adapun pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud meliputi:
a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta
kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat
negara dan tamu negara;
c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum
teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan
umum dan pemilihan umum kepala daerah;
e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian
daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh
kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Sedangkan Uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten mengacu
pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (pasal 714 s.d
pasal 731). Adapun Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
adalah sebagai berikut:
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
(1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok
membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan teknis dan
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 16
menyelenggarakan penegakan peraturan perundang-undangan
daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat serta
melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sat Pol PP mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyelenggaraan perumusan program di bidang penegakan
peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan
perlindungan masyarakat;
b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis penegakan
peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan
perlindungan masyarakat;
c.penyelenggaraan dan fasilitasi penegakan peraturan perundang-
undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat;
d. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis
dibidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah,
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya
aparatur dan perlindungan masyarakat;
e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan
penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan
perlindungan masyarakat serta norma-norma yang berlaku;
f. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 17
Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat.
g. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan provinsi lain,
kabupaten/kota dan instansi terkait.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Sat Pol PP mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. menyelenggarakan koordinasi ketatausahaan, program dan
pengembangan, penegakan peraturan perundang-undangan
Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat;
b. menyelenggarakan perumusan rencana pelaksanaan penegakan
peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan
perlindungan masyarakat;
c.menyelenggarakan pembinaan Pol PP dan PPNS dalam penegakan
peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan
perlindungan masyarakat;
d. menyelenggarakan koordinasi dengan Sat Pol PP dan PPNS
Kabupaten/Kota;
e. menyelenggarakan pembinaan administrasi Sat Pol PP meliputi
pembinaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan
kesisteman;
f. menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis,
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Sat Pol PP;
g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 18
h. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan
kegiatan di Kabupaten/Kota;
i. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sat Pol PP;
j. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai
tugas pokok dan fungsinya;
k. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
(4) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), membawahkan :
a. Sekretaris;
b. Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan
Daerah;
c.Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
d. Kepala Bidang Sumberdaya Aparatur;
e. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat;
f. Jabatan Fungsional.
Sekretaris (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja dalam melaksanakan perumusan rencana program
dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan evaluasi dan
pelaporan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan; dan
b. penyelenggaraan pengelolaan urusan kepegawaian dan umum.
c. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program Sat
Pol PP;
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 19
d. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi
perencanaan dan program Sat Pol PP, meliputi penegakan
peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan
perlindungan masyarakat;
e. pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan
dan program Sat Pol PP, yang meliputi bidang penegakan
peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan
perlindungan masyarakat.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
a. menyiapkan pengkajian perencanaan dan program
ketatausahaan;
b. menyiapkan dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi
kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
c. menyiapkan dan menyelenggarakan pengkajian anggaran
belanja;
d. menyiapkan dan menyelenggarakan pengendalian administrasi
belanja;
e. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan
perlengkapan;
f. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan
pendokumentasian peraturan perundang-undangan,
pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
g. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan
penetapan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ, dan LPPD SatPol PP;
h. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 20
i. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;
k. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi yang berkaitan
dengan tugas Sekretariat;
l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
m. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
(4) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), membawahkan :
a. Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Kepala Sub-Bagian Keuangan;
c.Kepala Sub-Bagian Program.
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(1) Kepala Sub-bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok membantu Sekretaris Sat Pol PP dalam melaksanakan
pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum
dan perlengkapan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
fungsi :
a. menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
b. menyusun bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir,
kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan
administrasi kepegawaian lainnya;
c. menyusun bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan rumah tangga;
d. melaksanakan tugas kehumasan Sat Pol PP;
e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan Sat Pol PP;
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 21
f. melaksanakan penyusunan, pengolahan data kepegawaian;
g. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan
kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Sat Pol PP;
h. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai,
peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta
tugas/izin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis
dan fungsional;
i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
j. melaksanakan penyiapan bahan usulan pengembangan karir dan
mutasi;
k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan
ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Sat Pol PP;
l. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan
pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
m. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman
surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan
perpustakaan;
n. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat
Sat Pol PP;
o. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, protokol dan
pendokumentasian;
p. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan
prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/ perawatan
lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban,
keindahan dan keamanan kantor;
q. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Sat Pol PP;
r. melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Sat Pol PP;
s. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 22
t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
u. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
Kepala Sub-Bagian Keuangan
(1) Kepala Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris Sat Pol PP dalam melaksanakan pengelolaan administrasi
keuangan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub-Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
b. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Sat
Pol PP;
c. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Sat
Pol PP;
d. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan
Daerah serta pembayaran lainnya;
e. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi
keuangan;
g. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak
langsung Sat Pol PP;
h. melaksanakan verifikasi keuangan;
i. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan
bahan pertanggungjawaban keuangan;
j. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas
pegawai;
k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 23
l. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian
Keuangan;
m. melaksanakan penyusunan bahan rencana anggaran belanja
langsung dan tidak langsung Sat Pol PP;
n. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan teknis
administrasi keuangan.
o. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
Kepala Sub Bagian Program
(1) Kepala Sub-Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris Sat Pol PP dalam melaksanakan koordinasi perencanaan
dan penyusunan program.
(2 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Sub-Bagian Program mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub-Bagian Program;
b. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan
program Sat Pol PP, yang meliputi bidang penegakan peraturan
perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan
perlindungan masyarakat;
c. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian
Program;
d. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ
dan LPPD Sat Pol PP;
e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 24
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
(1) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Sat Pol PP dalam
menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan penegakan
peraturan perundang-undangan Daerah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-
undangan Daerah, mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penegakan
peraturan perundang-undangan Daerah;
b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penegakan
peraturan perundang-undangan Daerah; dan
c. penyelenggaraan fasilitasi dan pelaksanaan penegakan peraturan
perundang-undangan Daerah.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang;
b. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan
pedoman dan supervisi;
c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyidikan
pelanggaran Peraturan Daerah;
d. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penindakan
pelanggaran Peraturan Daerah;
e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
f. menyelenggarakan fasilitasi dan penegakanPeraturan Daerah;
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 25
g. menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan penegakan
peraturan perundang-undangan Daerah;
h. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Penyidik Pegawai
Negeri Sipil;
i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;
j. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang
Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
k. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan
kegiatan di Kabupaten/Kota;
l. menyelenggarakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi lainnya dan Kabupaten/Kota;
m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
n. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
(4) Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
a. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
b. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
(1) Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-undangan Daerah dalam melaksanakan penyusunan
bahan kebijakan teknis, fasilitasi pembinaan, pengawasan dan
penyuluhan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 26
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembinaan,
Pengawasan dan Penyuluhan;
b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi
pembinaan, pengawasan serta penyuluhan dalam penegakan
peraturan perundang-undangan Daerah;
c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam
penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi
Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum;
f. menyusun bahan penyuluhan penegakan peraturan perundang
undangan Daerah;
g. melaksanakan pengelolaan data pembinaan, pengawasan dan
penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penegakan peraturan
perundang-undangan Daerah;
i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pembinaan,
Pengawasan dan Penyuluhan;
k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
l. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
(1) Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-
undangan Daerah dalam melaksanakan penyusunan bahan
kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 27
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyelidikan dan
Penyidikan;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi
Penyelidikan dan Penyidikan;
c. melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan;
d. melaksanakan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan;
e. melaksanakan pengelolaan data hasil penyelidikan dan
penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah
dan ketertiban umum;
f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam
penindakanpelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah
dengan PPNS dan/ atau Kepolisian
g. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, administrasi, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan operasional PPNS;
h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi
Penyelidikan dan Penyidikan;
j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
k. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
(1) Kepala Bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Pol
PP dalam menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 28
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama;
b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama; dan
c.penyelenggaraan fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat serta kerjasama.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang;
b. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan
pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;
c. menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama
pemeliharaan ketertiban umum;
d. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;
e. menyelenggarakan kerjasama lintas provinsi;
f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;
g. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan
kegiatan di Kabupaten/Kota;
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 29
h. menyelenggarakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi lainnya dan instansi terkait serta
Kabupaten/Kota;
i. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
k. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
(4) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
a. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian;
b. Kepala Seksi Kerjasama.
Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
(1) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat dalam melaksanakan penyusunan bahan kebijakan
teknis dan fasilitasi operasi serta pengendalian ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi;
b. melaksanakan pengamanan dan pengendalian aksi unjuk rasa
c. melaksanakan sosialisasi operasi dan pengendalian ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat;
d. melaksanakan patroli operasi dan pengendalian ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat;
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 30
e. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi di bidang operasi
dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;
f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis,fasilitasi
operasi dan pengendalian serta pelaksanaan ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat; dan
g. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan
operasi serta pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat.
h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Operasi dan
Pengendalian;
j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
k. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
Kepala Seksi Kerjasama
(1) Kepala Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam
melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi serta
kerjasama.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Seksi Kerjasama mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kerjasama;
b. melaksanakan koordinasi integrasi sinkronisasi dengan Instansi
terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program
Sat Pol PP;
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 31
c. melaksanakan pengamanan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Sekretaris Daerah, tamu Pemerintah Daerah dan tamu Negara;
d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasiltasi
kerjasama;
e. melaksanakan pengamanan Pimpinan/Pejabat dan asset daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Provinsi lain,
Kabupaten/Kota, dan Instansi terkait;
g. melaksanakan kerjasama pengawasan dan penertiban terhadap
aset Daerah yang berada di Kabupaten/Kota;
h. melaksanakan fasilitasi bahan rekomendasi perizinan dan
pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;
i. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap aset
Daerah;
j. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan
kerjasama;
k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
l. melaksanakan pelaporan dan evaluasi yang berkaitan dengan
tugas Seksi Kerjasama;
m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
n. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
(1) Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Sat Pol PP dalam menyelenggarakan pengkajian
bahan kebijakan dan penyelenggaraan pendayagunaan serta
pengembangan sumberdaya aparatur Sat Pol PP dan PPNS.
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 32
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai
fungsi sebagai berikut:
a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan pendayagunaan
dan pengembangan sumberdaya aparatur Sat Pol PP dan PPNS;
b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pendayagunaan dan
pengembangan sumberdaya aparatur Sat Pol PP dan PPNS; dan
c.penyelenggaraan fasilitasi dan pendayagunaan dan
pengembangan sumberdaya aparatur Sat Pol PP dan PPNS.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaiman dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang;
b. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dan penyusunan
pedoman dan supervisi pendayagunaan dan pengembangan
sumberdaya aparatur Sat Pol PP dan PPNS;
c.menyelenggarakanpengkajian bahan fasilitasi sumberdaya
aparatur Pol PP;
d. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi sumberdaya
aparatur PPNS;
e. menyelenggarakan fasilitasi sumberdaya aparatur Pol PP dan
PPNS;
f. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pendidikan dan
pelatihan dasar Pol PP dan pendidikan calon PPNS;
g. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan
pendayagunaan serta pengembangan sumberdaya aparatur Sat
Pol PP dan PPNS;
h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 33
i. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan tugas Bidang
Sumber Daya Aparatur;
j. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan
kegiatan di Kabupaten/Kota;
k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
l. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
(4) Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), membawahkan:
a. Kepala Seksi Pelatihan Dasar;
b. Kepala Seksi Teknis Fungsional.
Kepala Seksi Pelatihan Dasar
(1) Kepala Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan
penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan
pelatihan dasar serta peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Pol PP.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Seksi Pelatihan Dasar mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi;
b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan
teknis operasional pelatihan dasar sumberdaya aparatur Pol PP;
c. melaksanakan pengelolaan data kebutuhan pelatihan Pol PP
Provinsi dan Kabupaten/Kota;
d. menyusun bahan kebijakan teknis,fasilitasi dan pelatihan dasar
serta peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pol PP;
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 34
e. menyusun dan mengolah data kegiatan pelatihan dasar dan
peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pol PP;
f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pelatihan dasar,
peningkatan kemampuan dan wawasan serta penyegaran Pol PP
dan petugas pengamanan di OPD;
g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pelatihan
Dasar;
i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
j. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
Kepala Seksi Teknis Fungsional
(1) Kepala Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan
penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan teknis
fungsional.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Seksi Teknis Fungsional mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Teknis
Fungsional;
b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis operasional
pembinaan teknis fungsional;
c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan
pembinaan teknis fungsional;
d. melaksanakan pengelolaan data PPNS Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 35
e. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan
pembinaan teknis fungsional.
f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pendidikan calon PPNS
dan peningkatan kemampuan serta wawasan PPNS;
g. melaksanakan pendayagunaan dan pengembangan PPNS;
h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Teknis
Fungsional;
j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
k. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
(1) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Sat Pol PP dalam menyelenggarakan pengkajian
bahan kebijakan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan
masyarakat.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a. penyelenggaraan bahan kebijakan mediasi, komunikasi dan
fasilitasi perlindungan masyarakat, meliputi peningkatan
sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat serta
kesiagaan dan dukungan penanggulangan bencana; dan
b. penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan
sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat dalam
penanggulangan bencana, ketenteraman dan ketertiban
masyarakat.
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 36
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang
Perlindungan Masyarakat;
b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan mediasi,
komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat, meliputi
peningkatan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan
Masyarakat serta kesiagaan dan dukungan penanggulangan
bencana;
c.menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan
sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat dalam
penanggulangan bencana, ketenteraman dan ketertiban
masyarakat;
d. menyelenggarakan pengkajian program dan bahan kebijakan,
serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan
sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat,
kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketenteraman dan
ketertiban masyarakat;
e. menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi
pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat
Dinas/Badan/Lembaga dan proyek vital Pemerintah serta swasta
di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
f. menyelenggarakan mediasi, komunikasi, dan fasilitasi program
perlindungan masyarakat;
g. menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi kebijakan
pengerahan sumberdaya, peningkatan sumberdaya manusia dan
kesiapsiagaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 37
penanggulangan bencana serta ketenteraman dan ketertiban
masyarakat;
h. menyelenggarakan penyiapan bantuan pengerahan sumberdaya
Satuan Perlindungan Masyarakat dalam hal mendukung
penanggulangan, pemantauan dan mitigasi, rehabilitasi dan
rekonstruksi korban serta relokasi akibat bencana dan kegiatan
ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
dalam pengambilan kebijakan;
j. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam rangka
pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
k. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang
Perlindungan Masyarakat;
l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
m. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
(4) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), membawahkan :
a. Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
b. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat.
Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
(1) Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dalam
melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Satuan
Perlindungan Masyarakat.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai
rincian tugas sebagai berikut :
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 38
a. menyusun program kerja Seksi;
b. menyusun bahan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan
kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat;
c. melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Satuan
Perlindungan Masyarakat yang terampil dalam rangka
penanggulangan bencana dan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat, sosial kemasyarakatan dan
pengamanan dalam pemilihan umum;
d. melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Satuan
Perlindungan Masyarakat;
e. melaksanakan pengumpulan, penyusunan bahan analisa dan
evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan sumberdaya
manusia Satuan Perlindungan Masyarakat;
f. melaksanakan penyusunan kebijakan dan mediasi, komunikasi
serta fasilitasi pelatihan dan kerjasama peningkatan Satuan
Perlindungan Masyarakat;
g. melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk, peraturan,
ketentuan penyelenggaraan dan kurikulum pelatihan dan
kerjasama dalam rangka peningkatan Satuan Perlindungan
Masyarakat;
h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. melaksanakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi
penyelenggaraan forum satuan perlindungan masyarakat
Provinsi dan Kabupaten/Kota dan matriks satuan perlindungan
masyarakat, instansi pemerintah, masyarakat, BUMN, BUMD
yang ada diwilayah Provinsi Banten;
j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi;
k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 39
l. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat
(1) Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dalam
melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi
pengembangan potensi masyarakat.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Bina Potensi
Masyarakat;
b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan
teknis operasional bina potensi masyarakat;
c. melaksanakan pengelolaan data hasil bina potensi masyarakat;
d. melaksanakan fasilitasi bina potensi masyarakat;
e. melaksanakan bina potensi masyarakat;
f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama bina potensi
masyarakat;
g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Bina
Potensi Masyarakat;
i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
j. melaksanakan laporan sesuai tugas dan fungsinya.
Kelompok Jabatan Fungsional
(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai keahlian
dan kebutuhan.
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 40
(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Jumlah tenaga jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan beban
kerja.
(6) Rincian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.4. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten pada tahun 2011 di dukung oleh jumlah aparat
sebanyak 252 orang, dimana 150 orang merupakan Tenaga Bantuan
Polisi Pamong Praja (Banpolpp), 15 orang Pegawai honorer/Tidak
Tetap/Tenaga Kerja Kontrak dan 87 orang PNS.
Tabel 2.3
Komposisi Jumlah dan Golongan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2011
STATUS GOLONGAN (ORANG) TOTAL
(ORANG) IV III II I LAINNYA
PNS 6 22 59 - - 87
PH/TT/ TKK - - - - 15 15
BANPOLPP - - - - 150 150
Total 6 22 59 - 165 252 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, 2011 Keterangan : PNS = Pegawai Negeri Sipil; PH/ TT/TKK = Pegawai Honorer/ Tidak tetap/TKK; BANPOLPP = Bantuan Polisi Pamong Praja
Adapun komposisi dan jumlah dan golongan pegawai Satuan polisi Pamong Praja
Kab/ Kota se Provinsi Banten adalah :
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 41
Tabel 2.4
Komposisi Jumlah dan Golongan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kab/ Kota se Provinsi Banten Tahun 2011
KAB/ KOTA GOLONGAN (ORANG) TOTAL
(ORANG) IV III II I LAINNYA
KOTA SERANG 1 11 3 3 120 138
KAB. SERANG 1 17 61 5 7 91
KOTA CILEGON - 11 70 55 13 149
KAB. PANDEGLANG 1 9 45 2 55 112
KAB. LEBAK 1 8 21 1 36 67
KOTA TANGERANG 4 29 140 7 87 267
KAB. TANGERANG 5 16 58 4 4 87
KOTA TANGSEL 5 15 9 - 184 213
Total 18 116 522 77 506 1124 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab/ Kota se Provinsi Banten, 2011
2.5. PRASARANA DAN SARANA KERJA
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Banten, terutama pelayanan kepada masyarakat dalam
menjaga ketenteraman dan ketertiban di Provinsi Banten, diperlukan
ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi terselenggaranya
mekanisme kegiatan secara efektif dan efisien.
Dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga ketenteraman dan
ketertiban umum di Provinsi Banten ini, maka Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Banten memerlukan peralatan-peralatan
pendukung/sarana dan prasarana untuk kelancaran dalam
melaksanakan tugasnya. Pada saat ini, kondisi prasarana dan sarana
pendukung Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten masih belum
memadai, yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut :
1. Kendaraan Dinas
Kendaraan dinas yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Banten sampai saat ini adalah sebagai berikut :
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 42
a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Kijang Inova bagi
Kepala Satuan
b. 5 (lima) unit kendaraan roda empat untuk Pejabat esselon III
c. 2 (dua) unit kendaraan Pick Up Double Cabin roda empat (Ford
Ranger dan Nissan Navara)
d. 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Toyota Hi-Lux
e. 3 (tiga) unit kendaraan roda empat jenis minibus ( 1 daihatsu
Taruna dan 2 suzuki cary ) untuk operasional
f. 18 (delapan belas) unit kendaraan roda dua (5 motor Honda
Win dan 13 motor bajaj pulsar) untuk esselon IV
g. 2 (dua) unit kendaraan roda dua jenis patroli
h. 1 (satu) unit truck dalmas
Untuk kendaraan dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
perlu adanya perhatian terhadap upaya peningkatan (penambahan),
meliputi:
1. Kendaraan Patwal Pimpinan yang disesuaikan dengan kendaraan
yang dikawalnya ( roda 2 )
2. Kendaraan Patwal Unjuk Rasa ( roda 4 dan roda 2 )
3. Kendaraan Patroli Aset Pemprov, termasuk untuk Patroli Lingkungan
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten ( roda 4 dan roda 2 )
4. Mobil Dalmas ( Pengendalian Masyarakat )
Dan Bantuan kendaraan operasional pelaksanaan tupoksi Satuan Polisi
Pamong Praja Kab/ Kota se Provinsi Banten.
2. Peralatan Komunikasi
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam menjaga ketenteraman
dan ketertiban umum di Provinsi Banten ini, maka dibutuhkan suatu
koordinasi yang cepat, baik dan terpadu. Untuk mendukung
pelaksanaan koordinasi yang cepat, baik dan terpadu dibutuhkan
peralatan komunikasi yang mencukupi dan memadai dalam
pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam
menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Provinsi
Banten.
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 43
Saat ini, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten memiliki
peralatan berupa HT (Handy Talky Merk Motorola) sebanyak 83 unit
dan Riggs sebanyak 7 unit. Dengan jumlah peralatan komunikasi yang
dimiliki sekarang belum mencukupi dan memadai bagi anggota Polisi
Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya.
Selain itu, juga dibutuhkan adanya pemasangan alat komunikasi
induk di Satuan induk dan pada pos induk, sehingga komunikasi
dapat terselenggara dengan lancar dan memudahkan koordinasi dan
komando dalam menjalankan tugas.
3. Perlengkapan Huru Hara (PHH)
Dalam kelancaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjaga
ketenteraman dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten memiliki beberapa jenis perlengkapan (sarana dan
prasarana) huru hara. Perlengkapan huru hara tersebut terdiri dari:
a. Senjata Api Pistol Peluru Karet Type DH SS Revolver
b. Tongkat Karet
c. Helm Huru Hara setara Type HM 200
d. Tameng/Perisai setara Type TM 100
e. Rompi Dakura setara Type RP 300
f. Tabung Gas Pemadam Kebakaran
g. Detektor Logam Setara Type JI-911 SM
h. Detektor Logam Hand Held
Secara umum, hingga tahun 2011 sarana dan prasarana yang telah
dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, baik dari segi
kualitas maupun kuantitas relatif masih terbatas. Kondisi gedung
(kantor) yang ada saat ini masih menginduk pada gedung Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sehingga kebutuhan
ruang belum berbanding seimbang dengan jumlah pejabat dan staf
yang ada.
Disamping itu, prasarana dan sarana penunjang kegiatan yang ada belum
memadai terhadap intensitas operasional kegiatan Satuan Polisi Pamong
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 44
Praja Provinsi Banten, seperti mobil pengawalan yang disesuaikan dengan
kendaraan yang dikawalnya, kendaraan patroli, serta kendaraan roda
empat maupun roda dua bagi anggota Satuan Polisi Pamong
Praja/Lapangan dan staf kantor. Selain itu juga perlu ditindaklanjuti
mengenai kebutuhan terhadap peralatan komunikasi dan pemasangan
alat komunikasi induk di kantor induk dan pada pos induk, penambahan
senjata api serta kebutuhan terhadap perlengkapan huru hara (PHH).
Mengingat dinamika pembangunan daerah yang semakin berkembang
yang berdampak pada tingkat keikutsertaan masyarakat dalam proses
pembangunan baik secara politik, ekonomi, social kemasyarakatan
dengan variasi partisipasi yang membangun maupun mengkritisi proses
pembangunan di Provinsi Banten serta tingkat kerawanan sosial
berkembang cukup signifikan, menunjukkan tingkat resiko pengendalian
yang meningkat pula. Oleh karena itu, peningkatan/ penambahan sarana
dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP
Provinsi khususnya dan Satpol PP Kab/ kota se Provinsi Banten menjadi
suatu keharusan, sesuai dengan peraturan perundangan yang tercantum
dalam Prosedur Tetap Satpol PP yang mengatur tentang hal tersebut,
seperti antara lain :
a. Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
b. Permendagri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Di nas,
Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja
c. Permendagri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api
bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
d. Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang penetapan Jumlah Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi, Kab/ Kota
Berdasarkan peraturan tersebut, prasarana dan sarana merupakan bagian
dalam penyelenggaraan prosedur operasional ketenteraman dan
ketertiban umum, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa,
pengawalan pejabat/orang-orang penting, pengamanan tempat-tempat
penting, operasional patroli serta penyelesaian kasus pelanggaraan
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 45
ketenteraman, ketertiban umum dan peraturan daerah dan Peraturan
Kepala Daerah.
Berikut ini rekapitulasi barang inventaris pada Satuan Polisi pamong Praja
Provinsi Banten secara keseluruhan beserta gambaran kondisi dan
kebutuhan dimasa yang akan datang, sebagai berikut:
Tabel 2.5
Rekapitulasi, Kondisi dan Kebutuhan Barang Inventaris Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
NO. JENIS BARANG JUMLAH KONDISI/STATUS KEBUTUHAN
JUMLAH KETERANGAN JUMLAH KETERANGAN
1 Gedung Kantor
1 1
Bagian Gedung
Badan Kesbangpol
Linmas
1 Gedung Satpol PP
2
3.
Kendaraan Roda 4
Kendaraan Roda 6
12 12
1
Sebagian alihan
dari SKPD lain.
(Innova, cary)
Droping dari Biro
Umum
12 Patwal Pim,Patwal
Unras, Pat.KP3B,
Ess.II dan III,
Operasional
4. kendaraan Roda 2 20 20 17 BAIK, 3 RUSAK 20 Patwal Pim,Patwal
Unras,
Pat.KP3B,Pos-Pos,
ess. IV
5 Cermin Besar 1 1 baik
6 Lemari Besi 9 9 baik
7 Filling Besi/metal 21 21 baik
8 Band Kas 1 1 baik
9 Papan Nama instansi 1 1 baik
10 White Board 8 8 baik
11 Metal Detektor/X Ray 4 4 baik
12 Lemari Kayu 1 1 baik
13 Meja Rapat 2 2 baik
14 Meja Tulis 1 1 baik
15 Meja telepon 1 1 baik
16 Meja Tambahan 1 1 baik
17 Kursi Rapat 7 7 baik
18 Kursi Putar 54 54 baik
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 46
NO. JENIS BARANG JUMLAH KONDISI/STATUS KEBUTUHAN
JUMLAH KETERANGAN JUMLAH KETERANGAN
19 Sofa 1 1 baik
20 Lampu Lalulintas 4 4 baik
21 Lemari ES 1 1 baik
22 AC Split 22 22 baik
23 Tabung Gas 6 6 baik
24 Televisi 6 6 baik
25 Wireless 1 1 baik
26 Camera Video 1 1 baik
27 Pataka 2 2 baik 1 set
28 Dispenser 3 3 baik
29 Handy Cam 2 2 baik
30 Lap Top 5 5 baik 10
31 Note Book 2 2 baik
32 Printer 15 15 baik
33 Router 1 1 baik
34 Hub 1 1 baik
35 Meja Kerja Pejabat eselon II 3 3 baik
36 Meja Kerja Pejabat eselon III 12 12 baik
37 Meja Kerja Pegawai Non
Struktural 49 49
baik
38 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 1 baik
39 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 6 6 baik
40 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 6 6 baik 4
41 Kursi Kerja Pegawai non
Struktural 64 64
baik
42 Kursi Tamu di Ruang Tunggu
Pejabat Eselon II 1 1
baik
43 Kamera Elektronik 2 2 baik
44 Slide Projector 1 1 baik 2
45 Pesawat Telepon 2 2 baik
46 Handy Talky 83 83 baik 67 Min. 5 pleton
47 Alat Komunikasi Lain-lain 2 2 baik
48 Antena HF/SW Trasnportabel 2 2 baik
49 Antena HF/SW Lain-lain 5 5 baik
50 Alat Kesehatan Olah Raga 2 2 baik
51 Stabilizer 2 2 baik
52 Power Suplay 1 1 baik 3
53 Personal Komputer 20 20 baik
54 Meja Kerja 28 28 baik
55 Pipa Ukuran 5 ml 2 2 baik
56 Lambang Negara Garuda 1 1 baik 5
57 Scaner 1 1 baik
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 II - 47
NO. JENIS BARANG JUMLAH KONDISI/STATUS KEBUTUHAN
JUMLAH KETERANGAN JUMLAH KETERANGAN
58 Pistol/ senjata api
2 2
baik 1/3 dari jumlah
peg.
Pejabat, Danton,
Danru, petugas
lapangan
59 Baju Dakura 60 60 2 pleton 90 Min. 5 pleton
60 Helm Dakura 60 60 2 pleton 90 Min. 5 pleton
61 Tongkat Karet 20 20 130 Min. 5 pleton
62 Tameng Fiber 60 60 2 pleton 90 Min. 5 pleton
63 Tongkat Rotan 30 30 1 pleton 120 Min. 5 pleton
64 Lampu Rotari 1 1 baik 5
65 Mesin Absen 2 2 baik
66 Kursi Tamu 13 13 baik
67 Jam Listrik 16 16 baik
68 Alat Dapur 5 5 baik
69 Alat Hiasan 1 1 baik
70 Lemari Untuk Arsip Dinamis 36 36 baik
71 Facsimile 2 2 baik 3
72 Alat Komunikasi VHF 17 17 baik
73 Refiter 0 10 Induk pos
74 PABX 0 10 Ruang
75 Pelbed Anggota 0 90 3 Pleton
76 Tenda Pleton 0 3 3 Pleton
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 III-48
3.1. KONDISI UMUM
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor Nomor 14 Tahun 2013
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Banten (pasal 714 s.d pasal 731), lingkup kewenangan yang
menjadi ruang gerak dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Banten adalah pemeliharaan dan
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan
peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta perlindungan
masyarakat.
3.1.1. Kondisi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi di
wilayah Provinsi Banten meliputi masalah sosial, budaya, ekonomi dan
politik. Masalah tersebut terus menunjukan peningkatan karena arus
urbanisasi yang terjadi seiring dengan modernisasi dan industrialisasi
terutama di daerah perkotaan. Disamping itu dengan semakin sulitnya
kehidupan di pedesaan sebagai akibat laju pertumbuhan penduduk yang
makin meningkat dan lahan garapan yang semakin berkurang dirasakan
sebagai tekanan ekonomi yang berat oleh masyarakat desa,
menyebabkan mereka harus terpaksa mencari kesempatan hidup yang
diduga lebih baik di kota. Ketidakmampuan mereka untuk menyesuaikan
diri di kota karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang
dimiliki, mengakibatkan tersingkirnya mereka dari sektor-sektor
ketenagakerjaan formal maupun informal ke kegiatan-kegiatan yang tidak
dapat diterima secara sosial. Masalah-masalah itu terdiri dari :
Gelandangan dan pengemis;
Anak Jalanan dan Anak terlantar
BBAABB IIIIII
KKOONNDDIISSII PPRROOSSPPEEKK DDAANN IISSUU--IISSUU SSTTRRAATTEEGGIISS KKEETTEERRTTIIBBAANN UUMMUUMM DDAANN KKEETTEENNTTEERRAAMMAANN MMAASSYYAARRAAKKAATT
DDII PPRROOVVIINNSSII BBAANNTTEENN
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 III-49
Wanita Tuna Susila (WTS);
Korban Penyalahgunaan NARKOBA/NAPZA (Narkotika, Psikotropika
dan Zat Adiktif);
Bekas Narapidana.
Ketenteraman dan ketertiban umum masih dihadapkan pada potensi
kerawanan sosial yang cukup besar di Provinsi Banten, seperti persentase
penduduk miskin yang hingga tahun 2011 sebesar 6,32 % dari jumlah
penduduk, tingkat pengangguran terbuka pada februari tahun 2011
sebesar 13,57 %, (BPS; Banten Dalam Angka, Banten in Figures 2011)
ketidakmampuan mereka untuk menyesuaikan diri di kota karena
rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, krisis global
dan permasalahan lainnya.
Hingga saat ini kasus anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta
wanita tuna susila (WTS) masih menjadi salah satu topik utama pada
kota-kota, pelabuhan, terminal serta daerah pantai dan wisata yang
merupakan salah satu potensi permasalahan kerawanan sosial yang dapat
menganggu ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Provinsi
Banten.
Demikian halnya dengan Penyalahgunaan NARKOBA/NAPZA (Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif) yang semakin berkembang dikalangan
remaja, bahkan telah memasuki kawasan-kawasan pendidikan (sekolah).
Hal ini akan berkorelasi terhadap berkembangnya tindak-tindak kriminal
dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
Kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan berdasarkan hasil pendataan
PMKS di Provinsi Banten ( BPS; Banten Dalam Angka, Banten in Figures
2011 ) sampai Tahun 2010 terdapat Anak Terlantar 11.320 jiwa, 1.653
Anak Jalanan, 410 Gelandangan, Pengemis 875 orang, WTS sebanyak 812
jiwa, ditambah lagi korban penyalahgunaan narkoba sebanyak 1.651
orang dan bekas narapidana sebanyak 1.937 jiwa serta Keluarga
Bermasalah sebanyak 1.661 kasus.
Kondisi ini berpotensi meningkatkan kerawanan sosial lainnya yang lebih
kompleks dan berdampak luas yang memicu timbulnya gangguan
keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat seperti :
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 III-50
Kriminalitas;
Tindak melawan hukum;
Tindakan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
Sebaran masalah kerawanan sosial berdasarkan jenis kasus dan lokasi
pada tiap-tiap kabupaten/kota pada Provinsi Banten dapat dilihat pada
tabel berikut ini :
Tabel 3.1 Kondisi Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan PMKS
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2011
VARIABEL KABUPATEN KOTA
PANDEGLANG LEBAK SERANG TANGERANG SERANG TANGSEL TANGERANG CILEGON
1. Kondisi dan Perkembangan Kasus Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) dan PKL
Jenis Kasus
Ditemukannya para Gelandangan dan pengemis serta Orang Gila (PMKS) kiriman dari wilayah lain
Gepeng: - Mengemis di
Jalan Raya - Mengemis di
pertokoan/ pasar
- Mendirikan bangunan di taman kota.
PKL
Orgil
Pelanggaran Perda K3
Lokalisasi PKL
Penertiban PKL:
Gepeng:
Berkeliaran dijalan Protokol dan lampu merah
PKL:
Melanggar Perda Kota Serang No.10 tahun 2010 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan, dengan berjualan ditempat terlarang (trotoar, bahu dan badan jalan)
ANJAL;
Bekeliaran di jalan Protokol dan lampu merah
Penertiban PMKS dan Anjal
Gelandangan Pengemis Anak Jalanan Pengamen PKL
Gepeng:
Pelanggaran Perda K3
Menggangu Pengguna Jalan
Lokasi Tersebar di beberapa Kecamatan di Kab.Pandeglang.
Sepanjang Jalan Hardiwinagun
Pasar Kota Rangkasbitung, Pasar Mandala, toko dan walalaba.
Taman Kota Jembatan Dua-Rangkasbitung
Kibin Kragilan, Cikande, Ciruas, Anyer
Anyer, Ciomas, Bojonegara
Wilayah Kec. Jayanti: 12 bangunan
Wilayah Kec. Balaraja: 25 bangunan
Wilayah Kec. Cikupa: 30 bangunan
Wilayah Kec. Tigaraksa: 15 bangunan
Wilayah Kec. Curug: 50 bangunan
Wilayah Kec. Sukadiri: 88 bangunan
Wilayah Kec. Mauk: 144
Jl.Veteran, A.Yani, Sudirman, W.Pojok, Kebon Jahe
Jl. Hasanudin, Tirtayasa, Juhdin, Dipenegoro, Alun-alun, Ciceri, sekitar stadion
Jl. Veteran, A. Yani, Sudirman, W.Pojok, Kebon Jahe
Tersebar di Kota Tangsel.
Tersebar di Kota Tangerang.
Lampu Merah PCI
Lampu Merah ADB
-
Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2012-2017 III-51
VARIABEL KABUPATEN KOTA
PANDEGLANG LEBAK SERANG TANGERANG SERANG TANGSEL TANGERANG CILEGON
bangunan
Wilayah Kec. Sepatan: 199 bangunan
Ket. Para PMKS tersebut merupakan kiriman/buangan
Monitoring Lapangan.
Dipulangkan kekampung halamannya masing-masing.
Sosialisasi pembinaan dan penertiban
Sosialisasi pembinaan dan penertiban.
Tgl Pelaksanaan 06 Juni 2011
Tgl Pelaksanaan 09 Juni 2011
Tgl Pelaksanaan 13 Juni 2011
Tgl Pelaksanaan 16 Juni 2011
Tgl Pelaksanaan 20 & 23 Juni 2011
Tgl Pelaksanaan 27 Juni 2011
Tgl Pelaksanaan 28 Juni 2011
Tgl Pelaksanaan 4 Juli 2011
Tgl Pelaksanaan 5 Juli 2011
Diadakan Penertiban oleh Satpol.PP dan Kemudian