rencana pembangunan jangka menengah daerah kota bima tahun ...

PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR 10 TAHUN 2008

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH KOTA BIMA

TAHUN 2008 – 2013


NOMOR 9 TAHUN 2008

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2008 – 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterpaduan dan keberlanjutan serta pengintegrasian rencana pembangunan dalam sistem pembangunan nasional secara efektif, efisien dan tepat sasaran diperlukan rencana pembangunan berjangka;

b. bahwa Kota Bima memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

c. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2008 - 2028 dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 26 Nomor 4118);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

dan

WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2008 – 2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bima.

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bima.

5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008 – 2028 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2028.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.

8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

11. Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) RPJPD periode 2008 – 2028 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional dan RPJPD Propinsi.

(2) Rincian dari RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya daerah otonom sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Sistematika penyusunan RPJPD Kota Bima adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III : Analisa Isu-isu Strategis

BAB IV : Visi dan Misi Kota Bima

BAB V : Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 2008-2028

BAB VI : Kaidah Pelaksanaan

Pasal 5

(1) RPJPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Walikota.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Raba-Bima,

pada tanggal Desember 2008

WALIKOTA BIMA,

ttd

M. NUR A. LATIF Diundangkan di Raba-Bima, pada tanggal Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MARYONO NASIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2008 NOMOR 9

Salinan sesuai aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima, M. JAFAR H. MANSYUR NIP. 580 016 794

PENJELASAN

ATAS


NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

TAHUN 2008 – 2028

1. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 menegaskan bahwa "Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya dalam undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari perencanaan nasional sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola sumber daya daerah dan mengacu pada RPJP Nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal mendasar sehingga member! keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya (pasal 4 UU 25/2004).

Rencana jangka panjang pembangunan daerah (RPJPD) ini harus menjadi landasan bagi setiap kegiatan pembangunan dalam wilayah Kota Bima yang pentahapannya dijabarkan lebih lanjut dalam 4 (empat) periodisasi RPJMD. Oleh karena itu proses penyusunannya harus mencakup semua pendekatan perencanaan yaitu pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, dan pendekatan top down dan bottom up.

Pembangunan jangka panjang Kota Bima 2008-2028 merupakan kelanjutan dari tahapan pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya. Hanya saja dilakukan penataan kembali tentang fokus dan arah kebijakan pembangunan seiring dengan pergeseran paradigma perencanaan pembangunan nasional. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian pembangunan, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi, antar tingkatan pemerintah maupun antar daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efislen, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bima

Ayat (2)

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bima terhadap pelaksanaan RPJPD. Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan daerah berdasarkan hasil evalusi SKPD. Dari hasil evaluasi tersebut Bappeda mengkaji untuk merumuskan rencana berikutnya. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing SKPD. Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan ini meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan, serta tindak lanjut yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2008 NOMOR 9

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 2

1.3. Cakupan .................................................................................................. 2

1.4. Dasar Hukum .......................................................................................... 2

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .............................................. 4

2.1. Kondisi Umum Daerah ........................................................................... 4

2.2. Tantangan ............................................................................................... 9

BAB III ANALISA ISU-ISU STRATEGIS ................................................................ 15

3.1. Isu Strategis Tingkat Kota Bima ............................................................ 15

3.2. Isu dan Kebijakan Regional Propinsi NTB ............................................ 17

3.3. Modal Dasar dan Potensi Pembangunan ................................................ 17

BAB IV VISI DAN MISI KOTA BIMA ..................................................................... 19

4.1. Visi Kota Bima ....................................................................................... 19

4.2. Misi Kota Bima ...................................................................................... 19

4.3. Tolok Ukur Pembangunan 20 Tahun ...................................................... 20

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH ................................. 23

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan ............................................................... 23

5.2. Tahapan Pelaksanaan dan Skala Prioritas .............................................. 29

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN ......................................................................... 35

RPJPD Kota Bima 2008-2028 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah dalam semangat desentralisasi dan reformasi saat ini telah

menimbulkan berbagai dampak yang sangat dinamis. Tuntutan-tuntutan percepatan dan

sinkronisasi perencanaan pembangunan telah menjadi salah satu prasyarat penting bagi

pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam bingkai system perencanaan

nasional. Oleh karena keberadaan suatu dokumen rencana jangka panjang yang mengarahkan

pembangunan daerah secara lebih efektif merupakan suatu keharusan dalam rangka

menciptakan keterpaduan pembangunan menuju masyarakat sejahtera sebagaimana

diamanatkan oleh pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150

menegaskan bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun

perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah berkewajiban untuk

menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari perencanaan

pembangunan nasional sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk penyusunan dokumen

RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sesuai Pasal 9 UU 25/2004, penyusunan RPJP dilakukan

dengan urutan: penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, Musrenbang, dan

penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJPD adalah suatu dokumen perencanaan

pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan

arah pembangunan daerah dengan mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola

sumberdaya daerah dan mengacu kepada RPJP Nasional. Sedangkan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan

Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional. Dengan

demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar,

sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan

tahunannya (pasa 4 UU 25/2004)


1.2. Maksud dan Tujuan

Rancangan awal RPJP ini disusun sebagai langkah awal dalam merumuskan

dokumen perencanaan jangka panjang Kota Bima yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan

pembangunan yang akan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

masyarakat dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, mulai 2008 – 2028.

RPJPD dimaksudkan untuk menjadi arahan dan tujuan umum yang ingin dicapai dalam

pelaksanaan pembangunan yang akan dijabarkan dalam RPJMD. Tujuan RPJP adalah untuk

memberikan arah pembangunan guna mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun

waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan yang memuat tujuan umum dan arah kebijakan

pembangunan.

1.3. Cakupan

RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RPJPD mencakup gambaran potensi pembangunan dan

faktor strategis sebagai dasar analisis perumusan visi dan misi serta arah pembangunan daerah

dan perumusan agenda, kebijakan umum dan sasaran pembangunan daerah

1.4. Dasar Hukum

Penyusunan RPJPD Kota Bima tahun 2008-2028 mengacu pada beberapa peraturan

perundangan yang menjadi landasan dan pedoman penyusunan seperti sebagai berikut:

1) Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi

Nusa Tenggara Barat;

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437);

5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6) Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang

Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)


7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kota Bima;

12) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima.


BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bagian ini akan diuraikan berbagai kondisi umum dan perkembangan Kota

Bima yang baru dibentuk sesuai dengan Undang-undang 13 Tahun 2002. Pembahasan tentang

kondisi umum suatu daerah tentu akan mencakup aspek yang sangat luas. Oleh karena itu,

penjelasan tentang kondisi umum Kota Bima tidak akan dilakukan berdasarkan pembagian

urusan pemerintahan (urusan wajib dan urusan pilihan) ataupun menurut satuan kerja

perangkat daerah (SKPD), tapi akan dijabarkan berdasarkan elemen-elemen dasar

pengembangan kapasitas pembangunan daerah. Hal ini diupayakan untuk memberikan

pengertian yang menyeluruh mengenai kondisi kekinian Kota Bima sebagai dasar untuk

memproyeksikan tujuan-tujuan, maupun visi pembangunan daerah selama 20 (dua puluh)

tahun ke depan.

2.1. Kondisi Umum Daerah

A. Ekonomi

1. Berdasarkan harga konstan tahun 2000, PDRB tahun 2007 diperkirakan mencapai

383,25 miliar atau meningkat 4,52% jika dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar Rp.

366,67 miliar. Sedangkan berdasarkan harga berlaku, Pada tahun 2007 diperkirakan

mencapai 628,21 milyar rupiah. Jumlah PDRB ini lebih besar jika dibandingkan

dengan keadaan tahun 2006 yang diperkirakan mencapai 584,47 milyar rupiah atau

meningkat sebesar 7,48%. Persentase peningkatan ini lebih rendah 4,04%

dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB dari tahun 2005 ke tahun 2006 yang

mencapai 11,52%.

2. Kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Bima Tahun 2006 bersumber dari sektor

jasa, kemudian diikuti oleh sektor pertanian, walaupun kedua sektor ini pun

memperlihatkan perkembangan kontribusi yang menurun dari tahun-tahun

sebelumnya. Sektor yang mengalami peningkatan tertinggi pada Tahun 2006 adalah

sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai 0,71 persen.

3. Ada empat sektor yang bobotnya di atas 10 persen, yaitu sektor jasa-jasa sebagai

penyumbang terbesar dengan bobot 27,09 persen, kemudian sektor pertanian 19,76

persen, sektor angkutan dan komunikasi 18,76 persen, dan sektor perdagangan, hotel

dan restoran sebesar 18,56 persen.


4. Selama rentang waktu Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2006, laju pertumbuhan

ekonomi yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga

konstan 2000 menunjukkan rata-rata laju pertumbuhan mencapai 4,20 persen per

tahun. Selain di sektor jasa-jasa, rata-rata laju pertumbuhan di sektor pertanian berada

di bawah rata-rata laju pertumbuhan PDRB, walaupun kedua sektor tersebut

merupakan sektor dominan pertama dan kedua dalam pembentukan PDRB Kota Bima.

5. Sektor yang mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah sektor perbankan, jasa

persewaan dan jasa perusahaan dengan laju pertumbuhan sebesar 7,81 persen per

tahun, kemudian diikuti oleh sektor angkutan dan komunikasi yang mencapai 7,23

persen per tahun.

6. Pada Tahun 2006 PDRB per kapita Kota Bima atas dasar harga berlaku telah

mencapai mencapai 4,637 juta rupiah dengan laju pertumbuhan sebesar 9,26 persen.

Berdasarkan harga konstan Tahun 2000, PDRB per kapita Kota Bima Tahun 2005

sebesar 2,862 juta rupiah, kemudian meningkat menjadi 2,941 juta rupiah pada Tahun

2006 dengan pertumbuhan sebesar 2,72 persen.

7. Seiring dengan pertumbuhan penduduk pada Tahun 2006 yang diperkirakan sebesar

1,59 persen, peningkatan PDRB perkapita sebesar 9,26 persen tersebut jauh di atas

laju pertumbuhan rata-rata penduduk Kota Bima. Hal ini cukup membawa arti bagi

tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Bima, selain sangat didukung oleh

pertumbuhan ekonomi Kota Bima yang hampir mencapai 5 persen.

8. Secara rata-rata, pertumbuhan PDRB per kapita selama periode 2002-2006

diperkirakan sebesar 9,83 persen per tahun. Dengan pertumbuhan penduduk Kota

Bima lebih kurang lebih 1,59 persen per tahun, tingkat kesejahteraan penduduk Kota

Bima telah mampu tumbuh sebesar 2,58 persen per tahun.

9. Lembaga ekonomi (koperasi dan lembaga keuangan mikro lainnya) saat ini

sesungguhnya menjadi salah satu pelaku pembangunan yang perannya masih belum

optimal dalam pengembangan perekonomian di perdesaan.

10. Sektor perdagangan merupakan sektor yang sangat berperan dalam mendorong

perkembangan perekonomian. Sektor ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

semua sektor terutama sektor pertanian, industri pengolahan dan kerajinan, dan

industri pertambangan, karena merupakan bagian yang memproses pemasaran dari

hasil-hasil yang diproduksi sektor-sektor tersebut. Penyerapan tenaga kerja pada

sektor perdagangan pada tahun 2003 mencapai 8,3 %. Angka ini termasuk sebagian

besar dari usaha-usaha kecil yang masih dominan di Kota Bima. Pertumbuhan sektor


perdagangan di Kota Bima, dari tahun ke tahun mengalami kemajuan yang berarti,

walaupun dampak dari krisis moneter dan krisis ekonomi masih terasa sampai saat ini.

11. Perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya antara kota dan desa yang tidak berimbang

sehingga belum dapat mengembangkan kehidupan perekonomian di perdesaan.

12. Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah permasalahan berkenaan dengan

tidak kondusifnya lingkungan usaha, yang menyurutkan gairah investasi, di antaranya

praktik ekonomi biaya tinggi, termasuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

serta berbagai aturan yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu,

sulitnya pemulihan sektor investasi dan lemahnya daya saing sebagai akibat dari

rendahnya produktivitas SDM serta rendahnya penguasaan dan penerapan teknologi di

dalam proses produksi. Terbatasnya kapasitas infrastruktur di dalam mendukung

peningkatan efisiensi distribusi juga menambah kompleksitas permasalahan produksi

berbagai sumber daya alam dan potensi lokal.

13. Walaupun berbagai indicator ekonomi makro menunjukan tingkat pencapaian yang

cukup baik dan berkembang secara posistif selama kurun waktu 2003-2006, namun

jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi. Oleh karena itu, kemiskinan masih

menjadi perhatian penting dalam pembangunan 20 tahun yang akan datang. Masalah

kemiskinan bersifat multidimensi, karena bukan hanya menyangkut ukuran

pendapatan, melainkan karena juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat

untuk menjadi miskin. Selain itu, kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam

pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok

masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

B. Sosial Budaya dan Keagamaan

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) harus tetap menjadi perhatian penting,

karena manusia merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan. Kualitas SDM

Kota Bima mengalami peningkatan kualitas yang semakin baik yang ditandai dengan

meningkatnya IPM 0,66 (BPS) pada tahun 2006, yang merupakan akumulasi dari

pencapaian beberapa indikator seperti angka harapan hidup 62,5 tahun, angka lama

sekolah 5,98 tahun, dan produk domestik bruto (PDB) per kapita yang dihitung

berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity) sebesar Rp. 2.873.365,-.

Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Bima menempati urutan ke-2 dari 9

kabupaten/kota di Propinsi NTB.


2. Status kesehatan masyarakat Kota Bima secara umum masih rendah dan jauh

tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Kondisi ini ditandai, antara

lain, dengan masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, yaitu 226 per 100 ribu

kelahiran, tingginya angka kematian bayi yaitu sebesar 35 per seribu kelahiran (Dikes

Kota Bima, 2007). Selain itu, gizi kurang terutama pada balita masih menjadi masalah

besar dalam upaya membentuk generasi yang mandiri dan berkualitas.

3. Taraf pendidikan penduduk yang mengalami peningkatan.Namun demikian, kondisi

tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global yang makin ketat pada

masa depan. Apalagi disparitas taraf pendidikan antar kelompok masyarakat (kaya-

miskin)masih sangat tinggi.

4. Pemberdayaan perempuan dan anak, belum menunjukkan peningkatan yang berarti

yang tercermin dengan belum optimalnya berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan,

rehabilitasi, dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk bagi

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

5. Pembangunan di bidang budaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan

meningkatnya pemahaman terhadap keberagaman budaya, pentingnya toleransi, dan

pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta mulai

berkembangnya interaksi antarbudaya.

6. Pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan terkait erat dengan kualitas hidup

manusia dan masyarakat Indonesia. Kondisi kehidupan masyarakat dapat tercermin

pada aspek kuantitas dan struktur umur penduduk serta kualitas penduduk, seperti

pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

7. Di bidang kependudukan, upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

harus terus menerus dilakukan sehingga dari waktu ke waktu laju pertumbuhan

penduduk telah dapat diturunkan.

8. Di bidang keagamaan, peningkatan dan pendalaman pemahaman keagamaan tetap

tumbuh dan berkembang dengan baik, namun perlu memberikan perhatian khusus

kepada anak-anak dan remaja untuk lebih meningkatkan pemahaman kehidupan

beragama sebagai banteng perkembangan arus informasi dan globalisasi yang semakin

menguat dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

C. Sarana dan Prasarana

Sebagaimana dihadapi berbagai daerah di Indonesia, bahwa kondisi sarana dan prasarana

masih harus terus dipacu pembangunannya untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas,


ataupun cakupan pelayanan. Sehingga diharapkan pembangunan sarana dan prasarana

mampu menstimulasi perkembangan sektor produksi, dan mendukung pengembangan

wilayah. Secara spesifik kondisi sarana dan prasarana di Kota Bima adalah sebagai

berikut:

1. Pengembangan prasarana penampung air, seperti waduk, embung,maupun penampung

banjir masih belum memadai sehingga belum dapat memenuhi penyediaan air untuk

berbagai kebutuhan, baik pertanian, rumah tangga, perkotaan, maupun industri

terutama pada musim kering yang cenderung makin panjang. Selain itu, laju

pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air bersih masih dihadapkan pada

persoalan serah terima asset dari Kabupaten induk. Pada sisi lain pengendali daya

rusak air juga masih belum mampu mengimbangi laju degradasi lingkungan penyebab

banjir sehingga bencana banjir masih menjadi ancaman bagi banyak wilayah. Sejalan

dengan perkembangan ekonomi wilayah, banyak daerah telah mengalami defisit air

permukaan, sedangkan di sisi lain konversi lahan pertanian telah mendorong

perubahan fungsi prasarana irigasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan

pengendalian. Disamping itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat, sebagai salah satu

prasyarat terjaminnya keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air, masih belum

mencapai tingkat yang diharapkan karena masih terbatasnya kesempatan dan

kemampuan yang dimiliki.

2. Jaringan transportasi darat dan jaringan transportasi antarpulau belum terpadu. Masih

banyak kebutuhan transportasi antarpulau yang belum terpenuhi, baik dengan

pelayanan angkutan laut maupun penyeberangan. Sesuai dengan konvensi

internasional yang berlaku, armada nasional berhak atas 40 persen pangsa pasar untuk

muatan ekspor-impor dan 100 persen untuk angkutan domestik. Di samping masalah

yang disebabkan oleh krisis ekonomi, pembangunan prasarana transportasi mengalami

kendala terutama yang terkait dengan keterbatasan pembiayaan pembangunan, operasi

dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, serta rendahnya aksesibilitas

pembangunan sarana dan prasarana transportasi di beberapa wilayah terpencil.

Pelayanan angkutan umum yang makin menurun, serta tingkat kecelakaan yang makin

tinggi. Di sisi lain, peran serta swasta belum berkembang terkait dengan kelembagaan

dan peraturan perundang-undangan yang belum kondusif.

3. Keterbukaan informasi mempunyai nilai ekonomi untuk mendorong pertumbuhan

serta peningkatan daya saing daerah. Masalah utama dalam pembangunan pos dan


telematika adalah terbatasnya kapasitas, jangkauan, serta kualitas sarana dan prasarana

pos dan telematika yang mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat

mengakses informasi. Kondisi itu menyebabkan semakin lebarnya kesenjangan digital

daerah dengan daerah lain di Indonesia. Terkait dengan kemampuan masyarakat untuk

memanfaatkan pelayanan sarana dan prasarana dari sisi permintaan, kesenjangan

digital disebabkan oleh (a) terbatasnya daya beli (ability to pay) masyarakat terhadap

sarana dan prasarana pos dan telematika; (b) masih rendahnya kemampuan masyarakat

untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi; dan

(c) terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengolah informasi menjadi peluang

ekonomi, yaitu menjadikan sesuatu mempunyai nilai tambah ekonomi.

4. Pasokan energi kelistrikan, masih dihadapkan pada persoalan kesenjangan antara

pasokan dan kebutuhan energi termasuk tenaga listrik.

5. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan perumahan hingga tahun 2028

diperkirakan akan meningkat secara pesat. Sementara identifikasi dan pengendalian

kawasan siap bangun belum dipersiapkan

D. Wilayah dan Tata Ruang

Terjadi krisis tata ruang karena pembangunan yang dilakukan tanpa mengikuti

rencana tata ruang, tidak mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan,

serta tidak memerhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Keinginan

untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan

untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas

dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta memperbesar risiko timbulnya

korban akibat bencana alam. Beberapa penyebab utama terjadinya permasalahan tersebut

adalah (a) belum tepatnya kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan

penataan ruang, (b) rendahnya kualitas dari rencana tata ruang, (c) belum diacunya

perundangan penataan ruang sebagai payung kebijakan pemanfaatan ruang bagi semua sektor;

dan (d) lemahnya penerapan hukum berkenaan dengan pemanfaatan ruang dan penegakan

hukum terhadap pelanggaran berkenaan dengan pemanfaatan ruang.

E. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kemampuan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan iptek masih sangat rendah

dan belum memadai untuk meningkatkan daya saing.Beberapa hal yang antara lain, oleh

masih rendahnya sumbangan iptek di sektor produksi, belum efektifnya mekanisme


intermediasi, lemahnya sinergi kebijakan, belum berkembangnya budaya iptek di masyarakat,

dan terbatasnya sumber daya iptek.

F. Hukum dan Aparatur

Pembangunan aparatur pemerintah daerah masih menghadapi berbagai permasalahan

dalam penyelenggaraan pembangunan, antara lain masih terjadinya praktik-praktik

penyalahgunaan kewenangan, belum terwujudnya harapan masyarakat atas pelayanan yang

cepat, murah, manusiawi, dan berkualitas. Upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas

KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sebenarnya telah banyak dilakukan.

Walaupun demikian, hasil yang dicapai belum cukup menggembirakan. Kelembagaan

pemerintah masih belum terlihat efektif dalam membantu pelaksanaan tugas dan sistem

manajemen pemerintahan juga belum efisien dalam menghasilkan dan menggunakan sumber-

sumber daya. Upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme birokrasi masih belum

sepenuhnya dapat teratasi mengingat keterbatasan dana alokasi pemerintah daerah.

G. Sumber Daya Alam dan Ekologi

1. Pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih

mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan

menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan

ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah

sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

2. Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan

akibat meningkatnya praktik pembalakan liar, meningkatnya tuntutan atas lahan dan

sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi

hutan alam.

3. Sumber daya kelautan belum dimanfaatkan secara optimal disebabkan belum adanya

penataan batas maritime dan belum adanya pemahaman yang sama terhadap

pengelolaan sumber daya kelautan.

2.2. Tantangan

A. Ekonomi

1. Tantangan yang dihadapi untuk kemajuan ekonomi sampai dengan 20 tahun

mendatang adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi


dan berkualitas secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan

mengurangi ketertinggalan dari daerah-daerah lain yang telah lebih dulu maju.

2. Tantangan tersebut dihadapkan pada situasi pertambahan penduduk yang masih relatif

tinggi dan rasio penduduk usia produktif yang diperkirakan mencapai tingkat

maksimal pada periode tahun 2020–2030. Dalam periode tersebut, angkatan kerja

diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat jumlahnya dari kondisi saat ini. Dengan

komposisi pendidikan angkatan kerja yang pada tahun 2006 sekitar 40 persen

berpendidikan setingkat SMP dan SMA, dalam 20 tahun ke depan komposisi

pendidikan angkatan kerja diperkirakan akan didominasi oleh angkatan kerja yang

berpendidikan setingkat SMA sampai dengan Sarjana. Dengan demikian, kapasitas

perekonomian pada masa depan dituntut untuk mampu tumbuh dan berkembang agar

mampu menyediakan tambahan lapangan kerja yang layak.

3. Tantangan internal yang penting lainnya adalah mengembangkan aktivitas

perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta

peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien

yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

4. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat

miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat

secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan yang

dihadapi, antara lain, yaitu kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat

miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya

sinergi dan koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam

berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya

akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan baik

dalam keluarga maupun masyarakat, serta keterbatasan pemahaman dalam

mengembangkan potensi daerah berpenduduk miskin padahal investasi daerah miskin

di pedesaan dan daerah kumuh perkotaan dalam bukti empiris dapat menghasilkan

atau mengembangkan potensi bagi sentra kegiatan ekonomi.

B. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Pertambahan penduduk Kota Bima dalam kurun waktu 20 tahun mendatang

diperkirakan akan mencapai 150 ribu jiwa. Sejalan dengan itu berbagai parameter

kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan

menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunnya


angka kematian bayi. Meskipun demikian, pengendalian kuantitas dan laju

pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh

seimbang dalam rangka mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai

dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia

non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk

meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan rakyat.

2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diukur dengan indeks

pembangunan manusia (IPM) mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing

perekonomian daerah. Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan

penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di bidang kesehatan

tantangan pembangunan yang dihadapi, antara lain, adalah mengurangi kesenjangan

status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan, tingkat sosial

ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan;

meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; dan mengurangi beban ganda

penyakit yaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah

penyakit infeksi menular.

3. Sementara itu, tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah

menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah

proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang

pendidikan tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, serta menurunkan

kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antarkelompok masyarakat,

termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan

dan perdesaan. Tantangan dalam pembangunan pendidikan lainnya adalah

meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu

pendidikan dibandingkan dengan daerah lain. Dengan demikian pembangunan

pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan nasional secara

menyeluruh termasuk dalam mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia,

kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang multikultur, serta meningkatkan

daya saing.

4. Pembangunan manusia pada intinya adalah pembangunan manusia seutuhnya.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah mengaplikasikan ajaran

agama dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan kerukunan intern dan antarumat

beragama, serta memberikan rasa aman dan perlindungan dari tindak kekerasan.


C. Sarana dan Prasarana

1. Pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku dan air bersih di berbagai sektor

kehidupan menghadapi tantangan utama. Selain itu, pengembangan sarana dan

prasarana pengendali daya rusak air harus mampu mengantisipasi perkembangan

daerah-daerah permukiman dan industri baru. Intervensi sarana dan prasarana juga

perlu dilakukan untuk mengurangi laju sedimentasi sejalan dengan upaya-upaya

konservasi dan reboisasi terutama dengan mengembangkan bangunan-bangunan

pengendali sedimen. Upaya mempertahankan kondisi kualitas air yang ada serta

pemulihan terhadap kualitas air yang telah tercemar diwujudkan melalui pendekatan

pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi.

2. Tantangan yang dihadapi oleh sektor transportasi pada masa yang akan datang adalah

mengembangkan sistem transportasi daerah yang efisien dan efektif, terjangkau,

ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan peningkatan transportasi

yang terpadu antarmoda dan intramoda serta selaras dengan pengembangan wilayah,

mewujudkan pelayanan transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi sosial

dan budaya.

3. Walaupun pembangunan pos dan telematika saat ini telah mengalami berbagai

kemajuan, informasi masih merupakan barang yang dianggap mewah dan hanya dapat

diakses dan dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat. Oleh sebab itu, tantangan utama

yang dihadapi dalam sektor itu adalah meningkatkan penyebaran dan pemanfaatan

arus informasi dan teledensitas pelayanan pos dan telematika masyarakat pengguna

jasa. Tantangan lainnya adalah konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang

menghilangkan sekat antara telekomunikasi, teknologi informasi dan penyiaran,

pendidikan dan etika moral.

4. Tantangan utama yang dihadapi dalam sektor energi adalah meningkatkan keandalan

pasokan energi, sarana dan prasarana, serta proses dan penyalurannya untuk keperluan

domestik.

5. Tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan

mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, adalah (a) melakukan reformasi secara

serentak, khususnya yang berkaitan dengan perpajakan, retribusi/biaya perizinan

daerah, pertanahan dan tata ruang; (b) melakukan penguatan swadaya masyarakat

dalam pembangunan rumah melalui pemberian fasilitas kredit mikro perumahan,

fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat, dan bantuan teknis kepada kelompok

masyarakat yang berswadaya dalam pembangunan rumah. Dengan demikian,


penyediaan perumahan dapat diselenggarakan dengan tidak hanya mempertimbangkan

kemampuan daya beli masyarakat, melainkan juga melibatkan masyarakat dalam

proses pengambilan keputusan.

D. Wilayah dan Tata Ruang

1. Penataan ruang merupakan tantangan besar seiring dengan pertumbuhan penduduk

dan kegiatan social ekonomi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penataan ruang

yang baik dan berada dalam satu sistem yang menjamin konsistensi antara

perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Penataan ruang yang baik

diperlukan bagi (a) arahan lokasi kegiatan, (b) batasan kemampuan lahan, termasuk di

dalamnya adalah daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam, (c)

efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai

kegiatan. Penataan ruang yang baik juga harus didukung dengan regulasi tata ruang

yang tepat dan berkelanjutan.

2. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah perlu dilakukan tidak hanya

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Oleh karena itu, perlu diperhatikan

pemanfaatan potensi dan peluang dari keunggulan sumber daya alam kelautan yang

selama ini belum optimal sebagai satu kesatuan pengelolaan sumber daya alam.

E. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan

kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi

perkembangan global. Oleh karena itu perlu upaya meningkatkan kontribusi iptek untuk

meningkatkan kemampuan dalam meningkatkan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan

kesehatan dasar, energi, dan pangan; memperkuat sinergi kebijakan iptek dengan

kebijakan sektor lain; mengembangkan budaya iptek di kalangan masyarakat.

F. Hukum dan Aparatur

Saat ini birokrasi terus melakukan penataan dan masih belum mengalami perubahan

mendasar sehingga banyak persoalan yang masih belum teratasi dengan baik. Untuk itu,

partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam pengawasan

terhadap birokrasi perlu terus dibangun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang

baik. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akan membuat aparatur pemerintah daerah

tidak dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat. Kesiapan aparatur pemerintah


daerah dalam mengantisipasi proses demokratisasi perlu dicermati agar mampu memberikan

pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang prima

dari kinerja organisasi publik. Globalisasi juga membawa perubahan yang mendasar pada

sistem dan mekanisme pemerintahan. Revolusi teknologi dan informasi (TI) akan

mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

G. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Pemanfaatan sumber daya alam perlu lebih dikelola secara baik untuk menghindari

terjadinya degradasi lingkungan yang akan berdampak pada krisis pangan dan krisis

air. Memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat pesat dan

memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan

menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunnya debit air waduk dan sungai

pada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian.

2. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya kelautan untuk perhubungan laut,

perikanan, pariwisata, pertambangan, industri maritim, bangunan laut, dan jasa

kelautan menjadi tantangan yang perlu dipersiapkan agar dapat menjadi tumpuan masa

depan bangsa.

3. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan

penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang

konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat perlu ditangani secara

berkelanjutan. Kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah

oleh industri, pertanian, dan rumah tangga memberi dampak negatif yang

mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan

dalam menyangga kehidupan manusia. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka

panjang juga menghadapi tantangan akan adanya perubahan iklim dan pemanasan

global yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan manusia. Sementara itu,

pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang sebagaimana mestinya.


BAB III

ANALISA ISU-ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa hal strategis yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan visi

dan misi serta arah kebijakan pembangunan Kota Bima untuk jangka panjang, yaitu

mencakup isu-isu strategis tingkat lokal pemerintah daerah maupun isu strategis dan

kebijakan pembangunan nasional dan regional yang tertuang dalam RPJP Nasional dan RPJP

Propinsi NTB.

3.1. Isu Strategis Tingkat Kota Bima

A. Fisik dan Penataan Ruang

Terjadi pertumbuhan penggunaan lahan yang sangat signifikan yaitu dari hanya

seluas 4,18% dari luas wilayah untuk kawasan terbangun pada tahun 2003, naik menjadi

8,09%. Dengan demikian juga terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian yang sebesar

8,15% menjadi 6,46% dari total luas wilayah Kota Bima. Hal ini mencirikan bahwa

pembangunan Kota Bima berada dalam jalur yang benar yang mencirikan aktifitas perkotaan

yang berfokus pada pelayanan jasa dan aktifitas non pertanian. Mensikapi perkembangan

yang demikian pesat tersebut, maka aspek penataan ruang menjadi sangat mendesak untuk

dijadikan fokus pembangunan dalam rangka pengaturan dan pengendalian pemanfaatan

ruang. Hal ini juga akan terkait dengan proses-proses pengalokasian fungsi lahan secara tepat

sampai pada penertiban regulasi pemanfaatan ruang. Pembangunan infrastruktur perkotaan

seperti jaringan jalan yang membuka akses kantong permukiman harus diikuti dengan

pemberian paket insentif bagi tumbuh berkembangnya aktifitas ekonomi produktif

masyarakat.

B. Ekonomi

Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat diukur melalui peranan sektor-

sektor dalam pertumbuhan PDRB, serta laju pertumbuhan masing–masing sektor tersebut.

Ada empat sektor yang berkontribusi besar terhadap peningkatan kondisi ekonomi Kota Bima

yang bobotnya di atas 10 prosen, yaitu sektor jasa-jasa sebagai penyumbang terbesar dengan

bobot 27,09 prosen, kemudian sektor pertanian 19,76 prosen, sektor angkutan dan komunikasi

18,76 prosen, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 18,56 prosen.


Dilain pihak pertumbuhan kegiatan ekonomi kerakyatan yang harus didukung oleh

ketersediaan infrastruktur perkotaan yang memadai dalam upaya menstimulasi tumbuh

kembangnya usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis pada hasil pertanian sehingga

mampu menyediakan berbagai kebutuhan skala regional.

C. Sosial

Tantangan yang menonjol adalah penanganan masalah kemiskinan masih

menghadapi tantangan yang besar yang ditandai oleh masih tingginya angka penduduk

miskin. Oleh karena itu, perhatian terhadap persoalan kemiskinan perlu dilakukan secara lebih

luas dengan melibatkan berbagai pihak. Namun demikian, upaya-upaya penanggulangan

kemiskinan yang sedang berjalan akan terus ditingkatkan sehingga Kota Bima akan benar-

benar berkontribusi dalam pencapaian MDGs 2015 (Millenium Development Goals) dengan

salah satu targetnya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan sampai 50%

dari total jumlah penduduk miskin pada tahun 1991. Oleh karena itu untuk lebih efektifnya

pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan maka harus dibangun data base dan sistem

informasi masyarakat miskin. Oleh karena itu pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan

harus menjadi prioritas utama dalam membangun manusia yang berkualitas dan bermartabat.

Dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan

pendidikan, maka penyediaan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas adalah hal yang

sangat penting. Tentunya, kebijaksanaan ini harus diikuti dengan peningkatan alokasi

anggaran bidang kesehatan di tingkat puskesmas yang dituangkan dalam APBD setiap

tahunnya. Untuk mendukung terobosan-terobosan besar ini maka pengelolaan pengaduan

masyarakat pada unit-unit pelayanan kesehatan dan pendidikan harus diperluas dan dengan

melibatkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi sebagai lembaga

pemantau dan pemberdayaan masyarakat.

D. Kelembagaan

Perlu difokuskan pada upaya penataan organisasi dan mekanisme kerja supaya lebih

terintegrasi dan menuju pada satu tujuan bersama. Munculnya persoalan-persoalan

administrasi pembangunan dilihat sebagai sebuah tantangan untuk melakukan change

management untuk lebih meningkatkan profesionalisme kerja maupun efisiensi dan efektifitas

pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang terarah. Isu strategis yang sangat mendesak

ditangani dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bima dalam aspek kelembagaan adalah

pemberian kewenangan yang lebih luas kepada para lurah yang diikuti dengan pemberian


dana alokasi untuk kegiatan-kegiatan pembangunan berskala kelurahan/lokal. Hal ini menjadi

penting untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan

partisipatif. Dengan adanya dana alokasi untuk setiap kelurahan maka ada tersedia dana yang

cukup untuk implementasi program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

setempat. Karena dana ini akan dikelola langsung di tingkat kelurahan masing-masing. Oleh

karena itu, dalam implementasinya nanti peran serta dan partisipasi masyarakat menjadi

prasyarat utama keberhasilan pengelolaan dana kelurahan secara transparan, akuntabel, dan

tepat sasaran.

3.2. Isu dan Kebijakan Regional Propinsi NTB

Angka IPM NTB yang masih sangat rendah yaitu peringkat 32 dari 33 propinsi di

Indonesia. Kondisi ini ditandai dengan angka kematian bayi yang tertinggi di

Indonesia yaitu 51 kematian per 1000 KH.

Jumlah penduduk miskin 24% pada tahun 2006 dan cenderung meningkat setiap tahun

dengan terjadinya inflasi dan krisis BBM untuk tingkat propinsi NTB.

Menurunnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ditandai dengan

semakin luasnya kerusakan huatan dan lahan kritis.

3.3. Modal Dasar dan Potensi Pembangunan

Potensi pembangunan merupakan aspek mendasar yang perlu dikembangkan untuk

menghadapi tantangan pembangunan daerah dalam kurun waktu mendatang. Adapun potensi

pembangunan/ faktor kunci keberhasilan pembangunan Kota Bima antara lain adalah:

Letak geografis Kota Bima yang strategis pada alur perdagangan kawasan timur Indonesia

dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang yang menghubungkan Pulau Jawa, Bali,

Sulawesi, Kalimantan serta menjadi wilayah penyangga (buffer zone) untuk kawasan NTT

bagian barat.

Potensi perkembangan kegiatan pendidikan dan pelayanan jasa di daerah perlu

dimanfaatkan secara bijaksana untuk kemakmuran masyarakat.

Tersedianya lembaga ekonomi terutama di tingkat kelurahan yang dapat dimanfaatkan

untuk menunjang usaha ekonomi produktif bagi masyarakat.

Potensi ekonomi daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dari struktur

perdagangan adalah ketersediaan hasil-hasil pertanian rakyat unggulan dalam kuantitas

yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan.


Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kelancaran proses perdagangan antar

wilayah dan antar daerah seperti tersedianya fasilitas transportasi darat, laut, dan udara.

Tersedianya sumberdaya manusia dalam segi kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan

untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah.

Keinginan yang kuat untuk maju dan berdaya saing dengan daerah lain.

Otonomi daerah memberikan peluang kepada daerah untuk menentukan arah kebijakan

pembangunan daerah dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya daerah sebagai bagian

dari sistem perencanaan pembangunan nasional.


BAB IV

VISI DAN MISI KOTA BIMA

4.1. Visi Kota Bima

Rumusan umum tujuan pembangunan Kota Bima untuk jangka waktu 20 tahun

(2008-2028) dituangkan dalam visi Kota Bima sebagai berikut:

“Mewujudkan Kota Bima yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada tahun 2028.

Dengan rumusan visi tersebut di atas, dalam kurun waktu 20 (duapuluh) tahun ke depan,

diharapkan kondisi Kota Bima akan mengalami perubahan secara signifikan dengan ditandai

oleh:

Terwujudnya Kota Bima yang Sejahtera dan Maju ditandai dengan adanya perkembangan

dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dan meningkatnya kesejahteraan. Kondisi

tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per Kapita; Angka

Kemiskinan; Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan daya beli masyarakat; tingkat

layanan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas publik, tingkat layanan penyediaan

modal bagi masyarakat.

Masyarakat Kota Bima yang mandiri diukur berdasarkan perubahan Indeks Pembangunan

Manusia (Human Development Index), yang mencakup: Tingkat Pendidikan Penduduk;

Tingkat Partisipasi Sekolah; Daya Serap Lembaga Pendidikan Formal; Usia Harapan

Hidup Penduduk; Lama Hari Sakit Penduduk; Status Gizi Balita; Tingkat Kematian Bayi

dan Ibu Hamil dan Nisbah Sarana Kesehatan per Penduduk. Berkaitan dengan derajat

otonomi fiskal, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan

otonominya berdasarkan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli

daerah, derajat otonomi fiskal diukur berdasarkan perubahan Indeks Kemampuan Rutin

yaitu proporsi dan kontribusi penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli

daerah dan penerimaan yang berasal dari pemerintah Propinsi dan Pusat.

4.2. Misi Kota Bima

Misi pembangunan sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi

pembangunan Kota Bima dirumuskan sebagai berikut:


1. Mewujudkan masyarakat Bima yang sejahtera dan mandiri melalui pemberdayaan

ekonomi kerakyatan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan

standar pelayanan minimum bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya

melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung, peningkatan sarana dan prasarana

infrastruktur dalam bidang permukiman dan prasarana wilayah, peningkatan SDM yang

berkualitas, meningkatkan keamanan dan ketertiban penyelenggaraan fungsi-fungsi

pemerintahan daerah.

2. Mewujudkan masyarakat yang maju dan berdaya saing melalui pembangunan

manusia yang berkualitas, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui

penelitian, pengembangan secara berkelanjutan maupun pembangunan bidang

infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur Negara.

3. Mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Pendidikan yang dilaksanakan melalui

penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan penciptaan iklim

belajar yang kondusif dalam lingkungan kehidupan masyarakat melalui peningkatan

partisipasi masyarakat

4. Mewujudkan masyarakat religius, berakhlak mulia, dan berbudaya dengan

membentuk manusia yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan

internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan

modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan local.

5. Mewujudkan Kota Bima asri dan lestari yang diwujudkan melalui upaya-upaya nyata

dalam pembenahan pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga

keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan

untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi serta meningkatkan

pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan.

6. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan melalui meningkatkan

pembangunan daerah secara menyeluruh, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan

keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah yang masih lemah;

menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang

sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana

ekonomi.


4.3. Tolok Ukur Pembangunan 20 Tahun

Terdapat beberapa sasaran pokok yang dipakai sebagai ukuran tingkat pencapaian

Kota Bima yang Maju dan Mandiri, sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Bima yang sejahtera dan mandiri ditunjukan oleh:

a) Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan

sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2028 mencapai tingkat kesejahteraan

setara dengan kota-kota lain yang berpenghasilan menengah di Indonesia, dengan

tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 8 persen dan jumlah penduduk

miskin tidak lebih dari 8 persen.

b) Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan

kompetitif serta terus meningkatnya peran sektor jasa dengan kualitas pelayanan

lebih bermutu dan berdaya saing.

2. Mewujudkan masyarakat yang maju dan berdaya saing ditunjukan oleh:

a) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Secara umum peningkatan kualitas

sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan

manusia (IPM).

b) Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan

tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta

profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.

3. Mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Pendidikan, yang ditandai oleh:

a) Eksistensi Universitas Negeri Bima yang mampu menyerap mahasiswa dari berbagai

daerah di wilayah Sumbawa, Flores, dan Sumba.

b) Meningkatnya kemampuan siswa dan guru sekolah dasar dan sekolah menengah Kota

Bima untuk bersaing di tingkat regional nasional

4. Mewujudkan masyarakat religius, berakhlak mulia, dan berbudaya ditandai dengan:

a) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-

nilai agama dalam segala aspek kehidupan

b) Terwujudnya pemerintahan yang amanah dan istiqomah.

5. Mewujudkan Kota Bima asri dan lestari yang ditandai oleh:

a) Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup

yang lebih baik dengan tetap terjaganya fungsi, dan daya dukung sumberdaya dalam

pembangunan kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.


b) Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan

sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga

kenyamanan dan kualitas kehidupan.

c) Terwujudnya lingkungan perkotaan yang baik, berkelanjutan, serta mampu

memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

6. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan ditandai dengan:

a) Tingkat pembangunan yang makin merata yang ditandai dengan peningkatan kualitas

hidup dan kesejahteraan masyarakat.

b) Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana

pendukungnya bagi seluruh masyarakat untuk mewujudkan kota tanpa permukiman

kumuh.


BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 2008 - 2028

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan

1. Mewujudkan masyarakat Bima yang sejahtera dan mandiri

a. Pengembangan ekonomi lokal melalui peningkatan interaksi antar daerah melalui

kerjasama dan keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah. Upaya

tersebut dilakukan dengan mengelola kelembagaan ekonomi yang melaksanakan tata

kelola kepemerintahan yang baik, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

b. Perekonomian dikembangkan dengan prinsip terjaminnya kesempatan berusaha dan

bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan kebijakan perekonomian perlu memperhatikan secara cermat dinamika

globalisasi, dan kepentingan pembangunan daerah, serta menjaga kemandirian dan

kedaulatan ekonomi bangsa.

c. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan

menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di dalam menyusun

kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif, dan non-diskriminatif.

Mengembangkan, dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi

konsumen; mendorong pengembangan standarisasi produk dan jasa untuk meningkatkan

daya saing.

d. Struktur perekonomian diperkuat dengan menempatkan sektor industri kecil dan rumah

tangga sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas,

dan kelautan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, dan berkelanjutan agar

terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

e. Pengembangan iptek untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas dalam rangka

mendukung daya saing secara nasional maupun global. Hal itu dilakukan melalui

peningkatan, penguasaan, dan penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi

barang/jasa, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM iptek, peningkatan kuantitas dan

kualitas sarana dan prasarana iptek. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk

mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan, serta pengembangan

kelembagaan sebagai keterkaitan dan fungsional sistem inovasi dalam mendorong

pengembangan kegiatan usaha.


f. Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.

2. Mewujudkan masyarakat yang maju dan berdaya saing ditunjukan oleh:

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Pembangunan sumber daya manusia yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber

daya manusia Indonesia yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks

pembangunan manusia (IPM).

b. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan

pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan

efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Sistem administrasi

kependudukan penting pula dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan di tingkat nasional dan daerah serta mendorong terakomodasinya hak

penduduk dan perlindungan sosial.

c. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pemberdayaan dan

kemandirian, dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak,

manusia usia lanjut (manula), dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan

melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia

kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatan pengawasan, dan

manajemen kesehatan. Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor

yang meliputi produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan tingkat

rumah tangga dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya

dalam rangka mencapai status gizi yang baik.

d. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas

hidup dan peran perempuan, kesejahteraan, dan perlindungan anak di berbagai bidang

pembangunan; penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap

perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender

dan anak.

e. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan

partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial

budaya, iptek dan politik.

Pembangunan Ekonomi


a. Untuk memperkuat daya saing perekonomian, sektor industri perlu dibangun guna

menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun

industri yang sehat dan kuat melalui pengembangan rantai pertambahan nilai dengan

diversifikasi produk

b. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan

kerja.

c. Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) melalui peningkatan kompetensi

perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya

peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan

teknologi dalam iklim usaha yang sehat. Pengembangan UKM secara nyata akan

berlangsung terintegrasi dalam modernisasi agribisnis dan agroindustri, termasuk yang

mendukung ketahanan pangan.

d. Perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada sistem anggaran yang

transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Disamping

itu perlu penciptaan pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan

peningkatan pelayanan publik, baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan

sarana fisik serta ekonomi, maupun mendukung peningkatan daya saing ekonomi.

Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju

a. Pembangunan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai

sumber daya sosial (social goods) dan sumber daya ekonomi (economic goods) yang

seimbang melalui pengelolaan yang terpadu, efisien, efektif, berkeadilan, dan

berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

b. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan

budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah

agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah serta membentuk

struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan.

c. Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan

terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya,

seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong

pertumbuhan ekonomi.


Reformasi Hukum dan Birokrasi

a. Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama

dunia usaha. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan

terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas

permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN).

b. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan

profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di

pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-

bidang lainnya.

3. Mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Pendidikan

a. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia,

dan menghargai keberagaman sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap

berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat Indonesia dan tanpa diskriminasi.

Komitmen pemerintah terhadap pendidikan harus tercermin pada kualitas sumber daya

manusia, peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta politik

anggaran bagi majunya kegiatan pendidikan.

b. Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial

ekonomi pada masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi. Pembangunan pendidikan

diarahkan pada penyediaan pendidikan tinggi yang berkualitas.

4. Mewujudkan masyarakat religius, berakhlak mulia, dan berbudaya

a. Dalam rangka meletakan pondasi pondasi pemnbangunan yang kokok dan terciptanya

akhlak dan moral yang baik dalam masyarakat, maka pembangunan keagamaan diarahkan

untuk pembinaan akhlak mulia, pendalaman pemahaman nilai-nilai keagamaan.

Pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat

beragama sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang

rasa, dan harmonis.

b. Pengembangan budaya dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat

terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat yang

cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek dengan mengarahkan


masyarakat dari budaya konsumtif menuju budaya produktif. Bentuk-bentuk

pengungkapan kreativitas, antara lain melalui kesenian tradisional tetap didorong untuk

ditingkatkan dan dipertahankan.

5. Mewujudkan Kota Bima asri dan lestari

a. Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan diarahkan pada peningkatan identifikasi

dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini. Hal itu

dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap

manusia dan harta benda karena adanya perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap

bencana alam. Disamping itu, perlu diterapkan sistem deteksi dini serta sosialisasi dan

diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada

masyarakat. Untuk itu, perlu ditingkatkan

b. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu penerapan

prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang.

Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya

peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

c. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam perlu didukung oleh peningkatan kelembagaan

pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selanjutnya, cara pandang terhadap

lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan perlu didorong melalui internalisasi

ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dengan cara menanamkan nilai dan etika

lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta

pendidikan formal pada semua tingkatan.

6. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan

a. Pelaksanaan pengembangan wilayah yang dilakukan secara terencana dan terintegrasi

dengan semua rencana pembangunan sektor dan bidang. Rencana pembangunan

dijabarkan dan disinkronisasikan ke dalam rencana tata ruang yang konsisten, baik materi

maupun jangka waktunya.

b. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh

didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam

suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan

batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-

rantai proses industri dan distribusi.


c. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan

pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi dalam kota menjadi skala wilayah

yang lebih luas sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan

perdagangan dengan daerah lain.

d. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di

setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi,

dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hierarki. Dalam rangka

mengoptimalkan penataan ruang perlu ditingkatkan (a) kompetensi sumber daya manusia

dan kelembagaan di bidang penataan ruang, (b) kualitas rencana tata ruang, dan (c)

efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun

pengendalian pemanfaatan ruang.

e. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan

penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan,

transparansi, dan demokrasi. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan penguasaan,

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan

pelaksanaan land reform serta penciptaan insentif/disinsentif perpajakan yang sesuai

dengan luas, lokasi, dan penggunaan tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah

dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah.

f. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang meliputi kapasitas aparat pemerintah

daerah, kapasitas kelembagaan, kapasitas keuangan, serta kapasitas lembaga legislatif.

g. Peningkatan kerja sama antar daerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan

keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah; menghilangkan ego pemerintah

daerah yang berlebihan; serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik.

h. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada

kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga

jaminan sosial. Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan

budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat.

i. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada

penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan

terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana

permukiman yang mencukupi dan berkualitas.

j. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi diarahkan

pada pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat.


k. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan

pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip

kesetaraan dan nondiskriminasi. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan

pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya

pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

5.2. Tahapan Pelaksanaan dan Skala Prioritas

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka

menengah membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam

rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan

mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan

permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-

beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam

rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka menengah dan panjang.

Setiap sasaran pokok dalam misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan

prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas utama menggambarkan makna strategis

dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat

disusun sebagai berikut.

RPJM ke-1 (2008 – 2013)

Berdasarkan tingkat pencapaian pada periode pembangunan Kota Bima sebelumnya, maka

RPJMD I diarahkan sebagai berikut:

1. Pembangunan bidang pendidikan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang

berkualitas melalui beberapa kegiatan pokok seperti:

Peningkatan penerapan standar pelayanan minimum bidang pendidikan

Pembangunan SMP dan SMA Percontohan yang mampu bersaing di tingkat

regional

Pemberdayaan pendidikan luar biasa dalam rangka penanganan masalah-masalah

sosial kemasyarakatan

Mendukung terlaksananya pendidikan luar sekolah untuk menuntaskan program

wajib belajar 9 tahun

Penyediaan fasilitas perpustakaan daerah yang representatif yang mendukung

kemajuan dunia pendidikan


Penyediaan anggaran beasiswa S2 untuk tenaga guru yang berprestasi dalam

rangka peningkatan kualitas tenaga pendidik

Pembangunan Perguruan Tinggi Negeri di Bima

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas

2. Peningkatan pembangunan bidang kesehatan dalam rangka perbaikan kesejahteraan

masyarakat melalui beberapa kegiatan pokok seperti :

Peningkatan alokasi anggaran untuk perbaikan kualitas pelayanan di tingkat

puskesmas

Mendukung pemberdayaan rumah sakit swasta dalam rangka peningkatan

persaingan dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang baik

Peningkatan penerapan standar pelayanan minimum bidang kesehatan

Penyediaan infrastruktur kesehatan yang memadai dan berkualitas

Peningkatan insentif tenaga medis di tingkat puskesmas pemberian insentif bagi

kader posyandu

Memperluas program pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan di tingkat puskesmas dan pustu serta posyandu.

Peningkatan kualitas tenaga medis melalui penyediaan beasiswa untuk pendidikan

S1 dan Dokter Spesialis.

3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran dan

jumlah penduduk miskin melalui beberapa kegiatan pokok:

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah

Pembangunan sarana prasarana ekonomi, perdagangan dan jasa

Pemberdayaan lembaga ekonomi mikro yang mampu mendorong tumbuh

kembangnya sektor informal perkotaan

Penetapan lahan pertanian abadi dibeberapa kawasan khususnya di Kecamatan

Rasanae Timur

Pemberdayaan forum-forum pengembangan ekonomi lokal dalam rangka

peningkatan daya saing dan daya tahan daerah

Pemberian paket insentif bagi tumbuh-berkembangnya sektor perdagangan dan

jasa


4. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai lebih didorong dalam

rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan akses bagi semua wilayah. Melalui

beberapa kegiatan pokok:

Penyediaan sarana dan prasarana permukiman dan prasarana wilayah

Pengendalian pemanfaatan dan penataan ruang secara ketat untuk setiap Bagian

Wilayah Kota dan Kawasan-kawasan pesat berkembang serta kawasan rawan

bencana

5. Pembangunan Kota yang asri dan lestari melalui beberapa kegiatan pokok seperti:

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan didukung oleh meningkatnya

kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup dan menyadari keadaan

wilayah yang rawan bencana sehingga makin peduli dan antisipatif.

Melaksanakan kegiatan bedah kelurahan dalam rangka terciptanya tatanan pemukiman

kota yang bebas kumuh.

6. Mewujudkan masyarakat religius, berakhlak mulia, dan berbudaya melalui program

pokok seperti:

Peningkatan kesadaran, pemahaman, pendalaman, dan pengamalan keagamaan.

Pembangunan fasilitas keagamaan dan pembinaan TPA/TPQ

Peningkatan kesejahteraan pengurus masjid/mushola dan pemberian insentif

pembina TPA/TPQ

7. Pembangunan Kelembagaan dan penataan birokrasi dilaksanakan melalui

program/kegiatan pokok antara lain:

Pendelegasian sebagian kewenangan walikota kepada camat dan lurah

Peningkatan alokasi dana pembangunan kelurahan dalam rangka memperkuat

perencanaan partisipatif dan akselerasi program pemberdayaan kelurahan

Peningkatan insentif bagi Ketua-ketua RT/RW se-Kota Bima

Pemberdayaan lembaga-lembaga swadaya dan organisasi kemasyarakatan agar

mampu ikut mengawasi kegiatan pembangunan dan pengelolaan dana kelurahan

Penempatan pejabat sesuai dengan kompetensi dan keahlian sesuai dengan

kerangka normatif bidang kepegawaian

Melaksanakan kegiatan forum-forum sektoral sebagai bagian dari perencanaan

daerah yang bersifat partisipatif

Pemberdayaan lembaga non pemerintah dan organisasi kepemudaan serta

kelompok perempuan


Mendorong tumbuhkembangnya lembaga-lembaga budaya dalam rangka

pelestarian kebudayaan daerah

Penyediaan fasilitas pelayanan pemerintah dan umum yang memadai dalam rangka

peningkatan kinerja pelayanan publik.

RPJM ke-2 (2013 – 2018)

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, dan tingkat pencapaian pembangunan periode

sebelumnya, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1, RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih

memantapkan penataan kembali di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan

kualitas sumber daya manusia.

Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator

pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita;

menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial;

meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem

pendidikan nasional yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi

masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal,

kesejahteraan, dan perlindungan anak.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya

alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan

kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan

berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan

hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat. Kondisi itu didukung

dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan

ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait

dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

RPJM ke-3 (2018 – 2023)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3

ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang

dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan

keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan

ilmu dan teknologi yang terus meningkat.


Kesejahteraan rakyat terus membaik, dan merata yang didorong oleh meningkatnya

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan

sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas

dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh

manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat

kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya

tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi

penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh

terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung

kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus

membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan

upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran,

sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan

kapasitas penataan ruang.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh

berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik

yang handal dan efisien

Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi

sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air

minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung

bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan

perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin

mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

RPJM ke-4 (2023 – 2028)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4

ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kota Bima yang maju dan mandiri. melalui

percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM

berkualitas dan berdaya saing.


Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan

meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang

lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,

antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi

pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan

pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status

gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan

anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh

seimbang. Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan,

keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan

dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta

meningkatkan modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang.


BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Sesuai amanat UU 25/2004, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bima untuk

kurun waktu 20 (dua puluh) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan arah kebijakan

pembangunan daerah yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi

kepemerintahan daerah.

Pemerintah Kota Bima telah mampu menformulasikan rumusan visi dan misi serta arah

kebijakan pembangunan Kota Bima sebagai suatu komitmen bersama antara pemerintah,

pihak swasta, dan masyarakat untuk mengubah keadaan yang ada sekarang menjadi suatu

lebih baik sesuai dengan yang telah direncanakan dalam 20 tahun mendatang. Keinginan ini

telah dituangkan dalam 7 (tujuh) Misi Pembangunan yang diupayakan secara maksimal untuk

menjawab permasalahan pokok dan tantangan pembangunan daerah.

Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RPJPD) ini harus menjadi landasan

bagi setiap kegiatan pembangunan dalam wilayah Kota Bima yang pentahapannya dijabarkan

lebih lanjut dalam 4 (empat) periodisasi RPJMD.

Diharapkan dengan adanya dokumen manajerial perencanaan pembangunan jangka

panjang ini, proses penyelenggaraan fungsi-fungsi kepemerintahan dapat berjalan dengan

efektif dan efisien sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Kerja keras,

komitmen, dan kerjasama seluruh stakeholders yang terlibat dalam pembangunan Kota Bima

merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan di Kota Bima.

Bima, Juni 2008

WALIKOTA BIMA

M. NUR A. LATIF

rencana pembangunan jangka menengah daerah kota bima tahun ...

Documents

Transcript of rencana pembangunan jangka menengah daerah kota bima tahun ...