RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA …...Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan...
Transcript of RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA …...Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan...
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA
2018
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
serta sesuai Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Yogyakarta.
Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka
Pemerintah Kota Yogyakarta diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah untuk Tahun 2019. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019
mengakomodir program-program yang ada di OPD, dengan demikian
Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta untuk tahun 2019 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja OPD.
Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta memuat
rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi Sekretariat DPRD. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman
pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )
Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019 dengan memperhatikan kemampuan
keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019. Rencana Kerja
Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta ini akan dijadikan sebagai acuan dan
pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di
Tahun 2019 yang selanjutnya.
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota
Yogyakarta sebagai berikut :
I-2
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang
I-3
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun
2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
16 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2017-2022;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Fungsi,
Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta;
1.3. MAKSUD & TUJUAN
1.3.1. Maksud
Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun
Anggaran 2019 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat
DPRD Kota Yogyakarta dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas
dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan serta sasaran
yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi visi dan
misi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.
1.3.2. Tujuan
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusun
dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi,
tugas dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang
telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang
dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat
berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2017 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
I-4
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab
V
Tabel. 4.1 Rencana Program dan Kegiatan
PENUTUP
II-1
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA TAHUN LALU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017
DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Gambaran realisasi pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan
Sekretariat DPRD Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Evaluasi Hasil
Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dan Pencapaian
Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2018.
Tabel 2.1 dimaksud sebagaimana terlampir.
2.2 . ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017
tercantum pada Tabel 2.2. Untuk indikator sasaran : Indeks kepuasan layanan
terhadap agenda DPRD dengan target skor 71.
Adanya perubahan nomenklatur program menyebabkan tidak dapat
diperbandingkan kedua data pencapaian program dan kegiatan di Tahun 2016
dan tahun 2017. Dari 6 program yang ada di Sekretariat DPRD Kota
Yogyakarta di Tahun 2017, terdapat 3 program yang pencapaian fisiknya
mencapai 100% yaitu :
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ; dan
3. Program Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dapat terlihat
bahwa dari kegiatan yang ada, pencapaian tertinggi ada pada kegiatan
Penyediana Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran yaitu realisasi fisik 100%
dan realisasi keuangan 99,65%. Sedangkan pencapaian realisasi fisik
terendah ada pada kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi yaitu 78,62 % yang dikarenakan adanya sub kegiatan rapat yang
belum banyak dimanfaatkan oleh Fraksi-fraksi.
Pada program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur realisasi
fisik 100% namun untuk realisasi keuangan 49,07 % terkait dengan
penyesuaian kondisi kendaraan dan kebutuhan BBM.
II-2
Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, realisasi
fisik 100% sedangkan realisasi keuangan 97,63 %. Secara umum kegiatan
Bintek bagi Sumber Daya Aparatur dapat terlaksana dengan baik
Pada Program Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
ada output kegiatan yang belum terealisir optimal yaitu pada belanja
penggandaan.Pada Program Pengelolaan Informasi Humas dan
Keprotokoleran realisasi fisik 58,81% dan realisasi keuangan 69,65 %.
Kegiatan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD, mengalami penurunan
dikarenakan output kegiatan ini sangat tergantung dengan agenda Kegiatan
DPRD dan output yang dihasilkan oleh DPRD, beberapa materi rapat
digabung dibahas dalam satu rapat. Terdapat beberapa sub kegiatan yang
tidak dapat terealisir optimal yaitu:
- Talkshow di radio yang realisasi bergantung dengan agenda anggota
DPRD
- Pengadaan majalah DPRD tidak terlaksana.
- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD, secara fisik
tercapai 100% namun ada efisiensi keuangan terkait uji lab yang bisa
dilakukan dan penyesuaian harga penawaran oleh penyedia barang / jasa.
Pada program Penguatan Kapasitas DPRD beberapa kegiatan
mengalami pencapaan realisasi yang tidak optimal hal ini disebabkan :
- Kegiatan Penyelenggaraan Rapat darn Peyusunan risalah realisasi fisik
mencapai 99,04% namun realisasi keuangan hanya 38,67%. Hal ini
dimungkinkan karena pada realisasi keuangan terdapat efisiensi pada
pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah. Pada komponen
harga tiket, realisasi pembeliannya lebih rendah dari plafon yang
disiapkan, kemudian pada komponen uang harian terdapat penurunan
signifikan dikarenakan penyesuaian besaran standar uang harian anggota
DPRD dengan mendasar pada Peraturan Menteri Keuangan.
- Kegiatan Pembahasan KUAPPAS-RAPBD, menyesuaikan proses
pembahasan KUAPPAS-RAPBD di DPRD.
- Kegiatan Penyusunan Draft Rencana Kerja DPRD, realisasi keuangan
turun dikarenakan pembahasan Rencana Kerja DPRD dilakukan secara
simultan oleh Alat kelengkapan DPRD.
- Kegiatan Pejaringan Aspirasi Masyarakat pada sub kegiatan penerimaan
audiesi tidak tercapai maksimal dikarenakan minimnya permintaan
audiensi dari anggota masyarakat meskipun secara umum output kegiatan
reses memberikan pengaruh besar pada pencapaian keuangan karena
II-3
hampir semua anggta DPRD melaksanakan reses selama 3 kali di Tahun
2017.
- Kegiatan Penyusunan Produk Hukum DPRD, fisik mencapai 72,02%
namun realisasi keuangan hanya mencapai 48,41 % karena beberapa
materi rapat dibahas dalam satu rapat. Realisasi Penyiapan Draft
Peraturan DPRD mencapai 2 Draft Peraturan DPRD atau 200% dari target
yang ditetapkan. Penyiapan Draft Keputusan DPRD mencapai 136, 67%
yaitu 41 draft dari 30 draft yang ditargetkan. Realisasi Pengkajian dan
telaah hukum mencapai 106,67 % yaitu 16 telaah dari 15 telaah yang
direncanakan.
Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, dari uraian diatas,
secara keseluruhan realisasi program dan kegiatan baik keuangan maupun
fisik untuk tahun 2017 mengalami kenaikan dibanding tahun 2016. Untuk
tahun 2016 realisasi fisik mencapai 87,29% sedangkan tahun 2017
mencapai 89,64%.
Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja
program / kegiatan adalah :
a. Tidak semua alat kelengkapan di DPRD mengusulkan usulan
Raperda (Usulan Raperda inisiatif dari Alat Kelengkapan sedikit ).
b. Efisiensi penggunaan anggaran dan hasil negosiasi melalui proses
pengadaan barang dan jasa.
c. Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD dan fasilitasi yang
dilaksanakan sangat tergantung dengan agenda Pimpinan dan Anggota
Dewan serta Alat Kelengkapan.
d. Dinamika kegiatan Dewan yang sangat cepat dan padat sehingga
seringkali terjadi perubahan agenda kegiatan Dewan sewaktu-waktu.
e. Dinamika politik yang berkembang di DPRD sulit diprediksi secara pasti.
f. Kesibukan dalam pembahasan anggaran dan Peraturan Daerah
menyebabkan beberapa jadwal kegiatan Dewan yang telah direncanakan
tidak dapat dilaksanakan sehingga berakibat pada tidak terserapnya
anggaran.
g. Beberapa target kinerja kegiatan pelaksanaannya disesuaikan dengan
kebutuhan riil yang berkembang.
Dalam perjalanan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta tentu saja ada
kendala yang dihadapi, namun beberapa upaya telah dilakukan untuk
memecahkan permasalahan yang ada yaitu dengan:
II-4
a. Secara berkala telah melakukan komunikasi, Anggota dan Pimpinan Alat
kelengkapan DPRD apabila ada permasalahan mendesak diadakan Rapat
Gabungan Pimpinan Alat Kelengkapan.
b. Menyampaikan informasi kepada Pimpinan DPRD Alat Kelengkapan terkait
dengan program,kegiatan dan anggaran yang belum dilaksanakan serta
memberikan pertimbangan argumentasi kepada Pimpinan DPRD terkait
penyerapan anggaran.
c. Penjadwalan kegiatan / agenda Dewan melalui Rapat Badan Musyawarah
dan melaksanakan Rapat Pimpinan DPRD bilamana dipandang perlu
mengubah jadwal kegiatan yang sudah diputuskan Badan Musyawarah DPRD
atau saat terdapat usulan alat kelengkapan DPRD untuk melakukan
perubahan jadwal kegiatan
Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, untuk perencanaan
kegiatan dan anggaran kedepannya diusahakan memperhatikan baik realisasi
keuangan maupun hasil yang dicapai di tahun tahun sebelumnya. Hanya saja
kesulitan di Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan kegiatan sangat tergantung
dengan Dewan sehingga ada beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak
dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
2.3 . ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH
2.3.1. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Kedudukan, Tugas, Fungsi dab Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.,
Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi dan pemberian
dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang meliputi tugas kesekretariatan
DPRD, administrasi umum dan hubungan masyarakat, administrasi keuangan,
fasilitasi penyelenggaraan persidangan dan rapat-rapat DPRD, dukungan
perundang-undangan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.
Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
II-5
Dalam menyikapi tuntutan atas perkembangan dan kompleksitas beban
kerja dalam memfasilitasi kegiatan DPRD Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta
berupaya dengan maksimal untuk mengawal Visi kepala Daerah
Adapun Visi Kepala Daerah Kota Yogyakarta adalah :
“MENEGUHKAN KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA NYAMAN HUNI DAN
PUSAT PELAYANAN JASA YANG BERDAYA SAING KUAT UNTUK
KEBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN BERPIJAK PADA NILAI
KEISTIMEWAAN.”
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai
berikut :
1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta.
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan.
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman.
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih.
Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD adalah :
“Meningkatkan kualitas layanan terhadap agenda DPRD.”
Tujuan ini akan dilaksanakan dengan upaya :
1. Meningkatkan pelayanan administrasi dan teknis kepada DPRD.
2. Mengembangkan SDM aparatur dan sistem administrasi secara
menyeluruh.
3. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kerja.
4. Optimalisasi koordinasi antar organisasi di Pemerintah Kota Yogyakarta.
Adapun Sasaran yang akan dicapai : “Kepuasan Layanan Fasilitasi
terhadap agenda DPRD”.
Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan upaya :
1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepada DPRD.
2. Peningkatan SDM Aparatur dan sistem administrasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana & sarana penunjang kerja.
Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016
tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota
Yogyakarta, kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mengalami
II-6
perubahan sehingga dalam melaksanakan tugas pokoknya dibagi menjadi 3
(tiga ) Bagian yaitu :
1. Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
membantu Sekretaris DPRD merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan,
membina mengawasi dan mengendalikan program kegiatan tata usaha,
rumah tangga dan perlengkapan, serta hubungan masyarakat dan protokol di
Sekretariat DPRD.
2. Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris
DPRD merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina mengawasi
dan mengendalikan program kegiatan pengelolaan anggaran, verifikasi dan
pelaporan di Sekretariat DPRD.
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu
Sekretaris DPRD merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina
mengawasi dan mengendalikan program kegiatan rapat-rapat dan risalah
DPRD, penyerapan aspirasi DPRD dan dukungan perundang-undangan
kepada DPRD.
Dukungan sumber daya manusia yang ada di Sekretariat DPRD Kota
Yogyakarta Tahun 2018 berjumlah 44 orang pegawai. Berikut gambaran struktur
organisasi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2018.
1. 1 (satu) orang Sekretaris DPRD
2. 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 9 orang Kepala Sub. Bagian
Kepala Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat, terbagi dalam 3 sub
bagian :
a. Ka. Sub Bagian Tata Usaha
b. Ka. Sub Bagian Rumah tangga dan Perlengkapan
c. Ka. Sub Bagian Humas dan Protokol
Kepala Bagian Administrasi Keuangan, terbagi dalam 3 sub bagian :
a. Ka. Sub Bagian Anggaran
b. Ka. Sub Bagian Verifikasi
c. Ka. Sub Bagian Pelaporan
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan terbagi dalam 3 sub
bagian :
a. Ka. Sub. Bag. Rapat dan Risalah
b. Ka. Sub. Bag. Penyerapan Aspirasi
c. Ka. Sub. Bag. Perundang-undangan
2. Staf PNS berjumlah 38 orang
3. Staf Tenaga Bantuan berjumlah 6 orang staf sebagai Tenaga Bantu (Naban)
II-7
Selain pegawai baik PNS maupun Tenaga Bantuan, Sekretariat DPRD juga
didukung sumber daya manusia antara lain :
a. Tenaga Ahli Fraksi
b. Tenaga Teknis
c. Tenaga Outsourcing ( Cleaning Service, Security dan Front Office )
d. Tenaga Sekretariat Fraksi
Selain didukung sumberdaya manusia, juga didukung dengan sarana
dan prasarana yang meliputi :
a. Bangunan Gedung
Sekretariat DPRD menempati bangunan yang lokasinya menyatu dengan
gedung DPRD Kota Yogyakarta dengan lokasi di Jalan Ipda Tut Harsono
Nomor 43 Yogyakarta.
1. Gedung Sekretariat DPRD
2. Gedung DPRD
Gedung DPRD dengan luas bangunan ±1170 m2, terdiri dari tiga lantai terdiri
dari beberapa ruang antara lain :
Lantai 1
- Ruang Lobby
- Ruang Rapat Dewan
- Ruang Fraksi
- Tempat Parkir
- WC/Urinoir
Lantai 2
- Ruang Operator
- Ruang Alat Kelengkapan DPRD
- Ruang Komisi
- Ruang Rapat Dewan
- Ruang Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD
- Mushola
- WC/Urinoir
Lantai 3
- Ruang Rapat Paripurna
- Ruang Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat
- Ruang Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
- WC/Urinoir
b. Sarana Komunikasi dan Transportasi
II-8
1. Kendaraan bermotor
Kendaraan bermotor di Sekretariat DPRD per 1 Januari 2018 terbagi
Kendaraan Sekretariat DPRD yang terdiri dari kendaraan roda dua dan
kendaraan roda empat serta Kendaraan roda empat jabatan bagi
pimpinan DPRD :
Kendaraan roda empat : 16 unit
Kendaraan roda 2 : 14 unit
2. Sarana Komunikasi
Laptop, komputer, LCD, Sound, AC, Fax, jaringan internet, dll.
3. Sarana Pendukung Lainnya
Genset, CCTV, Televisi, APAR, dll
2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD
Kota Yogyakarta, masih menjumpai beberapa hambatan / kendala yaitu :
a. Kelembagaan dan Organisasi
Kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta yang diatur melalui
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kota Yogyakarta belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD
Provinsi dan Kabupaten/Kota . Hal ini memerlukan perbaikan sehingga dapat
meningkatkan daya dukung terhadap fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan
wewenang DPRD;
Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan fungsi fasilitasi
pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD belum optimal.
b. Sumber Daya Manusia
Keterbatasan sumber daya manusia ( SDM ) yang ada di Sekretariat DPRD
Kota Yogyakarta, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
c. Ketugasan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta adalah sebagai fasilitasi /
pendukung kegiatan DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja
tergantung dari berjalan tidaknya rencana kegiatan DPRD.
d. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus harus dilakukan
penyesuaian.
II-9
2.3.3 Tantangan dan Peluang
Tantangan dan peluang yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam
menjalankan tugas dan fungsinya adalah berikut :
a. Tantangan
1. Dinamika kegiatan Dewan yang begitu dinamis.
2. Profesionalisme serta kemampuan Sumber Daya Manusia Sekretariat
DPRD.
b. Peluang
1. Adanya upaya peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia di
Sekretariat DPRD.
2. Ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
penjadwalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.
3. Partisipasi masyarakat yang cukup baik terhadap kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh Dewan.
2.3.4 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
Dalam uraian ini akan disampaikan mengenai rekomendasi dan
kebijakan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas Tahun 2019 sebagai berikut :
a. Rekomendasi
Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Peningkatan
kapasitas ini diartikan sebagai peningkatan fungsi, peran dan kontribusi
operasional Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan
DPRD Kota Yogyakarta.
b. Kebijakan Strategis
1. Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan
tata kelola;
2. Meningkatkan kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi
pengetahuan dan keahlian;
3. Menyempurnakan sistem dan metode ( tata laksana ) operasional
organisasi;
4. Pembaruan sarana dan prasarana penunjang operasional;
5. Penambahan daya dukung finansial dan non financial;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan
dan studi banding serta konsultasi;
II-10
7. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua
Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
8. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
9. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perncanaan kegiatan.
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
2.4.1. Membandingkan rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan
Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Sekretariat DPRD didukung dengan 6 program dan 13 kegiatan yang
terbagi dalam 4 program internal dengan 7 kegiatan dan 2 program eksternal
dengan 4 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.49.453.759.142,-
Adapun Pembagian Program dan Kegiatan sesuai dengan rancangan
awal RKPD 2019 yang disampaikan dalam Surat Walikota tentang Penyusunan
RKPD dan Renja OPD Tahun 2019 adalah sebagi berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
a. Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
b. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung / Bangunan Kantor
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan
Capaian Kinerja SKPD.
5. Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
Kegiatan :
a. Penyusunan Kajian Perundang-Undangan
b. Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/ Peraturan
DPRD
c. Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD
II-11
6. Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
Kegiatan :
a. Penyelengaraan Pembahasan Penganggaran
b. Penyelengaraan Fungsi Pengawasan DPRD
c. Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat
Untuk perkiraan anggaran antara pagu yang ditetapkan dalam
rancangan awal RKPD dengan kebutuhan belum sesuai dikarenakan banyaknya
usulan dari masing masing Alat Kelengkapan DPRD..
2.4.2. Alasan proses tersebut dilakukan
Diharapkan Sekretariat DPRD dalam menyusun Renja 2019 tetap
mendasarkan usulan dari semua unsur Alat Kelengkapan DPRD yang nantinya
tertuang dalam Rencana Kerja DPRD, disamping tetap memperhatikan realisasi
tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi.
2.4.3. Temuan setelah proses
Dalam proses ini Sekretariat DPRD dalam penyusunan Renja Tahun
2019 mengakomodir usulan dari Alat Kelengkapan yang masuk sehingga setelah
ditata dalam program dan kegiatan, pagu yang ditetapkan dalam rancangan awal
RKPD belum mencukupi.
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Pada tahun 2019 tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh
pemangku kepentingan untuk Sekretariat DPRD seperti dapat dilihat pada Tabel
2.4
Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan 1 2 3 4 5 8
Urusan Wajib NIHIL
Tabel 2.4
Kota Yogyakarta Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
III-1
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di
daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan
nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu
pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Pada tahun 2019 tema
pembangunan nasional adalah: “Pemerataan Pembangunan Untuk
Pertumbuhan Berkualitas”. Pemerataan tersebut termasuk pemerataan dalam
berbisnis, berusaha dan dalam bidang lainnya. Tema tersebut akan diperkuat
dengan upaya menjaga stabilitas kemananan nasional.
Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia
yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan
berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas.
Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu:
Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa
dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara
Cita 2
Cita 2
: Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif,
demokratis dan terpercaya
Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
Cita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat
dan terpercaya
Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
Cita 6 : Meningkatkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional
Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi
Cita 8 : Melakukanreformasikarakterbangsa
Cita 9 : Memperteguhkebhinekaandanmemperkuatrestorasisosial
Untuk mewujudkan NAWACITA tersebut maka disusun8prioritas
nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Delapan prioritas
nasional tersebut adalah:
1. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
III-2
3. Melakukan revolusi karakter bangsa;
4. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar international
hingga Bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa
Asia lainnya;
5. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan;
6. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
7. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; dan
8. Memperkuat kehadiran negara dlam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Dengan memperhatikan tema pembangunannasional, tema
pembangunan Pemerintah DIY tahun2019 yang tercantum pada RKPD Provinsi
DIY Tahun 2019 yaitu: “Pemerataan Pembangunan Untuk Mewujudkan
Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan”. Tema tersebut dijabarkan
dalam tujuh prioritas pembangunan Provinsi DIY sebagai berikut:
1. Pelestarian Nilai Budaya;
2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
3. Penguatan kapasitas Ekonomi;
4. Pengembangan Pariwisata;
5. Penguatan kapasitas infrastruktur;
6. Pengembangan Wilayah dan Lingkungan hidup; dan
7. Reformasi Birokrasi.
Selanjutnya dengan mengacu pada tema pembangunan nasional dan
mendasarkan pada tema pembangunan Pemerintah DIY, maka dirumuskan
temapembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 yaitu:
“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mendorong
Pemerataan Pembangunan.” Tema tersebut dijabarkan dalam tujuh prioritas
pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Sosial Budaya;
4. Pertumbuhan Ekonomi;
5. Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur;
6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang; dan
7. Kinerja Aparatur dan Birokrasi.
III-3
Lebih lanjut pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam
sasaran pembangunan di Kota Yogyakarta, sebagai berikut:
1. Kemiskinan masyarakat menurun;
2. Keberdayaan masyarakat meningkat;
3. Ketahanan pangan masyarakat meningkat;
4. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun;
5. Pertumbuhan ekonomi meningkat;
6. Investasi di Kota Yogyakarta meningkat;
7. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun;
8. Kualitas pendidikan meningkat;
9. Harapan hidup masyarakat meningkat;
10. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya
meningkat;
11. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat;
12. Kualitas lingkungan hidup meningkat;
13. Infrastruktur wilayah meningkat; dan
14. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat
Secara lebih jelasnya keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota
Yogyakarta Tahun 2019 dengan prioritas Pemerintah DIY dan Prioritas Nasional
dapat dilihat pada Tabel 3.1. Untuk pengelompokan sasaran pembangunan
Kota Yogyakarta berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan di Kota
Yogyakarta dapatdilihatpadaTabel 3.2.
III-4
Table 3.1
Matrik SinkronisasiKeterkaitan
Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2019
No. Prioritas
Nasional
Prioritas DIY Prioritas Kota Yogyakarta
1 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia Pelestarian Nilai Budaya Sosial Budaya
2 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3 Melakukan revolusi karakter bangsa Pendidikan
4 Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa
Asia lainnya
Penguatan kapasitas ekonomi Pertumbuhan Ekonomi
No. Prioritas
Nasional
Prioritas DIY Prioritas Kota Yogyakarta
5 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik
Pengembangan Pariwisata Pertumbuhan Ekonomi
6 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa-desa dalam kerangka Negara kesatuan
Penguatan Kapasitas Infrastruktur Pembangunan wilayah dan
peningkatan infrastruktur
Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Lingkungan hidup dan pemanfaatan
ruang
7 Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara
Reformasi Birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi
8 Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tatakelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
9 Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabatdanterpercaya
III-5
Table 3.2
MatrikSinkronisasiPrioritasdan Sasaran
Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2019
No PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS DIY PRIORITAS KOTA
YOGYAKARTA
SASARAN KOTA YOGYAKARTA
1 Pembangunan Manusia melalui
Pengurangan Kemiskinan dan
Peningkatan Pelayanan Dasar;
Peningkatan kapasitas
SDM
Pendidikan Kualitas pendidikan meningkat
2 Pengurangan Kesenjangan antar
Wilayah melalui Penguatan
Konektivitas dan Kemaritiman;
Kesehatan Harapan hidup masyarakat meningkat
Sosial Budaya Kemiskinan masyarakat menurun
Keberdayaan masyarakat meningkat
Peran serta masyarakat dalam
pengembangan dan pelestarian
budaya meningkat
Gangguan ketentraman dan ketertiban
masyakarat menurun
3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi
melalui Pertanian, Industri dan Jasa
Produktif;
Penguatan
KapasitasEkonomi
Pertumbuhan Ekonomi Ketahanan pangan masyarakat
meningkat Ketimpangan pendapatan
antar penduduk menurun
Pertumbuhan ekonomi meningkat
Investasi di Kota Yogyakarta
meningkat.
III-6
No PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS DIY PRIORITAS KOTA
YOGYAKARTA
SASARAN KOTA YOGYAKARTA
4 Pemantapan Ketahanan Energi,
Pangan dan Sumber Daya Air;
Penguatan Kapasitas
Infrastruktur
Pembangunan
wilayahdanpeningkatanIn
frastruktur
Infrastrukturwilayahmeningkat
Pengembangan Wilayah
dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan
Lingkunganhidupdanpem
anfaatanruang
Kesesuaianpemanfaatanruangmening
kat
Kualitaslingkunganhidupmeningkat
5 Stabilitas Keamanan Nasional dan
Kesuksesan Pemilu;
PeningkatanKapasitas
Tata KelolaPemerintahan
Kinerja Aparatur dan
Birokrasi
Kapasitastatakelolapemerintahanmeni
ngkat
III-7
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD
KOTA YOGYAKARTA
3.2.1. Tujuan
Rencana Kerja Sekretariat DPRD 2019 disusun dengan tujuan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota
Yogyakarta untuk Tahun 2019, agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang
DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai Rencana Kerja yang telah ditetapkan.
3.2.2. Sasaran
Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, Sekretariat DPRD dalam rangka
fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta harus
dapat mewujudkan peningkatan kualitas dukungan administrasi, sarana prasarana,
keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan
dan kehumasan.
Dalam rangka peningkatan fungsi fasilitasi tersebut, Sekretariat DPRD
berupaya meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar Program-program dan
Kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan
ketugasan DPRD Kota Yogyakarta.
Sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya adalah terwujudnya kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung
penyelesaian agenda DPRD.
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
3.3.1. Faktor Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan
Dalam rangka mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan, tugas dan
wewenang DPRD Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas dukungan
administrasi, sarana prasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan
aspirasi, perumusan kebijakan dan kehumasan sesuai dengan Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Yogyakarta, maka Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya tersebut perlu dukungan Program dan Kegiatan yang disusun dengan
memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.
III-8
3.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Pogram dan Kegiatan
Dalam penyusunan Renja 2018 ini terbagi dalam 4 (empat) program internal
dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 2 (dua) program eksternal dengan 6 (enam) kegiatan.
Berikut pembagian Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD untuk Tahun 2017 :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 3 kegiatan sebagai
berikut :
1.1. Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.2. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 2 kegiatan
sebagai berikut :
2.1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung / Bangunan Kantor
2.2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri 1 kegiatan
yaitu Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan terdiri dari 1 kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD.
Diluar 4 program internal diatas, dalam rangka memfasilitasi kegiatan Dewan, untuk
Tahun 2018, Sekretariat DPRD didukung dengan 2 Program yaitu :
1. Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan terbagi dalam dengan 3
kegiatan yaitu :
1.1. Penyusunan Kajian Perundang-Undangan
1.2. Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/ Keputusan DPRD
1.3. Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD.
2. Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terbagi dalam 3 kegiatan
sebagai berikut :
III-9
2.1. Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran
2.2. Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan
2.3. Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat
3.3.3. Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan RKPD
Program dan kegiatan yang direncanakan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta
untuk Tahun 2019 mendasarkan pada Rencana Kerja DPRD yang diusulkan oleh
seluruh Alat Kelengkapan DPRD dan ditetapkan dalam Rencana Kerja DPRD.
Mendasarkan pada hal tersebut, pagu anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2019
menyesuaikan dengan hasil Rencana Kerja DPRD.
IV-1
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2019
4.1 Tabel Rencana Program dan Kegiatan
Sekretariat DPRD dalam mewujudkan Sasaran OPD yakni Kepuasan
Layanan Fasilitasi terhadap Agenda DPRD dengan Indikator Indeks Kepuasan
Layanan terhadap Agenda DPRD memiliki Program Internal dan Program Eksternal.
Program internal terdiri dari : Program Pelayanan Administrasi Perkatoran
terbagi dalam 2 kegiatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terbagi
dalam 2 kegiatan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1
kegiatan, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan 1 kegiatan.
Untuk Program diluar program internal ada 2 yaitu Program Fasilitasi
Penyusunan Perundang-Undangan terdiri dari 3 kegiatan dan Program Fasilitasi
Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari 3 kegiatan.
Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota
Yogyakarta Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel
4.1. sebagaimana terlampir.
V-1
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2019 merupakan
bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan
digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di
sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana
Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan
tugas,pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu
anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap
program dan kegiatan yang direncanakan. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat
DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2019 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan
kegiatan DPRD sehingga dapat mendukung agenda kegiatan DPRD dengan baik
dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.
Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Renja Sekretariat DPRD
Kota Yogyakarta Tahun 2019 nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan
program dan kegiatan di Sekretariat DPRD tahun 2019.
NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD
2 3
04 03 01 001PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
04 03 01 001 018Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Frekuensi KoordinasiPegawaiLaporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahFrekuensi Bintek DPRDFrekuensi Adeksi DPRD
04 03 01 001 019Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Materai 6000 yang tersedia
Materai 3000 yang tersedia
Perangko
Frekkuensi jasa pengiriman/paket
STNK Roda 4 yang terbayar
STNK Roda 2 yang terbayar
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Kode
1
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia
Jasa Kebersihan Kantor
Alat Tulis Kantor yang tersedia
Jasa Percetakan
Jasa Penggandaan
Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang
Jasa pembayaran listrik dan telepon
Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jasa pemeliharaan dan perengkapan kantorPeralatan Rumah Tangga yang tersedia
Jasa pemeliharaan taman
Jasa Tenaga Keamanan Kantor
04 03 01 001 020Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusunDokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelolaJasa Pengelola Arsip
Jasa Tenaga Bantuan
04 03 01 002PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase Sarana danPrasarana Aparatur yangmemadai
04 03 01 002 022Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
Jasa Pemeliharaan bangunan gedung / Kantor / tempat
04 03 01 002 024Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jasa Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda Jasa Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda
04 03 01 005PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Persentase PeningkatanKapasitas Sumber Daya Aparatur
004 03 01 005 006Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur
Frekuensi diklat formalndan Asdeksi yang diikuti
04 03 01 006
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
004 03 01 006 005Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik,IKM, SPIP,Profil, LHKPN DPRD)
04 03 01 113Persentase Produk Hukum yang terselesaikan
04 03 01 113 001Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD
Raperda yang mendapatkan persetujuan bersama antara Walikota dan DPRDKeputusan DPRD/Peraturan DPRD
Penyusunan Rencana Kerja DPRD
Kajian Ilmiah Bidang Pemerintahan, perekonomian dan pembangunan kesejahteraan rakyat
Propemperda yang Disusun
Buku Risalah Rapat Paripurna
Data hasil Rapat Alat Kelengkapan DPRD
Pembahasan Raperda/ Kpts DPRD/ Peraturan DPRD
04 03 01 113 002Penyusunan Kajian Perundang Undangan
04 03 01 113 003Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD
Frekuensi Publikasi Draft Raperda dan Perda Inisiatif diFrekuensi Publikasi kegiatan Dewan di media cetakFrekuensi Talkshow DPRD di Radio
Frekuensi Talkshow DPRD di Televisi
Frekuensi Kolom Khusus DPRD di Media CetakPlaquet Cideramata
Frekuensi Ucapan Selamat di Media CetakFrekuensi Greetings di TV
Kalender DPRD
Majalah DPRD
Frekuensi Penerimaan tamu DPRD dan Set DPRDWebsite DPRD, SIM Agenda Dewan dan Pengelola Media Sosial lainnya
04 03 01 114PROGRAM FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan
04 03 01 114 001Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran
Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Raperda APBD dan Perubahan APBD
Nota Kesepakatan KUA-PPAS dan KUAPPAS Perubahan
04 03 01 114 002Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD
Frekuensi Pengawasan Mitra Kerja KomisiRekomendasi DPRD terhadap LKPJ WalikotaRekomendasi DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan
04 03 01 114 003Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat
Aspirasi Masyarakat dari Wilayah Kecamatan se Kota Yogyakarta.
Frekuensi Audiensi
Frekuensi Kaukus Perempuan
Frekuensi Reses DPRD
Draft Pokok Pokok Pikiran DPRD
Fisik Keuangan Fisik Keuangan
4 5 6 7 8
100% 10,025,700,938 100.00% 4,808,192,421
100% 5,184,753,394 100.00% 2,795,958,847
375 kali 177 kali47 orang 50 orang
47 Laporan 51 laporan
4 kali 3 kali3 kali 2 kali
100% 4,693,022,626 99.99% 1,824,036,550
720 buah 720 buah
1200 buah 960 buah
0 buah 0 buah
100 kali 100 kali
22 unit 19 unit
16 unit 13 unit
Kota YogyakartaPencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017
Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra SKPD s/d tahun
2016
8 jenis 8 jenis
12 bulan 12 bulan
65 jenis 58 jenis
17 jenis 11 jenis
500000 lembar 400000 lembar
34 jenis 28 jenis
12 bulan 12 bulan
9 jenis 18 jenis
18 jenis
64 jenis 44 jenis
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
100% 147,924,918 100.00% 188,197,024
4 jenis 4 jenis
47 ASN 46 ASN
1 orang 0 orang
6 orang 6 orang
100% 891,427,660 100.00% 681,854,200
100% 99,250,000 100.00% 161,116,200
100% 100.00%
100.00%792,177,660
100.00%520,738,000
4 unit 4 unit
18 unit 18 unit
16 unit 16 unit
100% 333,000,000 100.00% 233,200,000
100%333,000,000
100%233,200,000
74 kali 44 kali
100% 16,280,000 100.00% 44,910,000
100% 16,280,000 100.00% 44,910,000
5 dokumen 5 dokumen
6 dokumen 6 dokumen
100% 22,191,041,000
100% 19,792,634,500 100.00%
16 perda
4 Keputusan/ Peraturan
2 Rencana Kerja
5 dokumen
1 kali
60 risalah
180 dokumen
30 Raperda/ Kpts DPRD/ Peraturan
27,785,140,000
100% 2,398,406,500 100.00% 1,781,502,500
8 dokumen 7 dokumen
1 draft 1 draft
25 draft 30 draft
25 draft 25 draft
20 draft 25 draft
15 telaah 15 telaah
30 buku 25 buku
100% 2,947,109,130 100% 1,589,107,000
6 kali6 kali
40 kali40 kali
22 kali18 kali
21 kali18 kali
16 kali16 kali
200 buah150 buah
10 kali10 kali
6 kali6 kali
4000 eks4000 eks
4 edisi2 edisi
143 kali150 kali
12 bulan12 bulan
100% 15,238,644,000
3,401,678,000
1 Perda
2 Perda
4 Nota Kesepakatan
11,836,966,000
163 kali 126 kali
1 rekomendasi
4 Keputusan DPRD
100% 4,665,045,100 100.00% 4,391,605,000
12 dokumen 40 aspirasi
48 kali 19 kali
2 kali 1 kali
3 kali 3 kali
1 Pokir 1 dokumen
Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik
9 10 11=9/7 12=10/8 13
100.00% 3,599,995,456 100.00% 74.87 100%
78.63% 2,113,623,335 78.63% 75.60
38 kali 21.47% 375 kali50 orang 100.00% 47 orang
28 laporan 54.90% 47 Laporan
3 kali 133.00% 4 kali3 kali 100.00% 3 kali
86.15% 1,298,825,097 86.16% 71.21 100%
675 buah 93.75% 720 buah
716 buah 74.58% 1200 buah
0 buah 0.00% 0
23 kali 23.00% 100 kali
19 unit 100.00% 22 unit
13 unit 100.00% 16 unit
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017
Tingkat Realiasi (%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
8 jenis 100.00% 8 jenis
12 bulan 100.00% 12 bulan
44 jenis 75.86% 65 jenis
2 jenis 18.18% 17 jenis
324000 lembar 81.00% 500000 lembar
0 jenis 0.00% 34 jenis
12 bulan 100.00% 12 bulan
15 jenis 83.33% 9 jenis
0 jenis 0.00% 18 jenis
9 jenis 20.45% 64 jenis
12 bulan 100.00% 12 bulan
12 bulan 100.00% 12 bulan
100.00% 187,547,023 100.00% 99.65 100%
4 jenis 100.00% 100%
46 ASN 100.00% 100%
0 orang
6 orang 100.00% 100%
100.00% 335,268,953 100.00% 49.17 100%
100.00% 157,960,000 100.00% 98.04 100%
100.00% 100.00% 100%
100.00%177,308,953
100.00%34.05
100%
4 unit 100.00% 4 unit
18 unit 100.00% 18 unit
16 unit 100.00% 16 unit
100.00% 227,680,000 100.00% 97.63 100.00%
100.00%227,680,000
100.00% 97.63 100.00%
44 kali 100.00% 100.00%
100.00% 39,359,550 100.00% 87.64 100.00%
100.00% 39,359,550 100.00% 87.64 100.00%
5 dokumen 100.00% 5 dokumen
6 dokumen 100.00% 6 dokumen
100%
100%
16 perda
4 keputusan/ Peraturan
2 Rencana Kerja
5 dokumen
1 kali
60 risalah
108 dokumen
30 Raperda/ Kpts DPRD/ Peraturan
11,024,108,996 100.00% 39.68
100.00% 862,368,297 100.00% 48.41 100%
6 dokumen 85.71% 8 dokumen
2 draft 200.00% 1 draft
41 draft 136.67% 25 draft
21 draft 84.00% 25 draft
10 draft 40.00% 20 draft
16 telaah 106.67% 15 telaah
25 buku 100.00% 30 buku
100.00% 1,106,864,000 100.00% 69.65 100.00%
1 kali16.67% 6 kali
40 kali100.00%
40 kali
6 kali33.33%
22 kali
18 kali100.00%
21 kali
16 kali100.00%
16 kali
150 buah100.00%
200 buah
10 kali100.00%
10 kali
4 kali66.67%
6 kali
4000 eks100.00%
4000 eks
0 edisi0.00%
4 edisi
150 kali100.00%
143 kali
12 bulan100.00%
12 bulan
100%
1 Perda
2 Perda
2 Nota Kesepakatan
100
123 kali 97.62 163 kali
1 rekomendasi
4 Keputusan DPRD
3,818,010,756 80.00% 86.94 100%
7 laporan 17.50% 17.50%
19 kali 100.00% 100%
1 kali 100.00% 100%
3 kali 100.00% 100%
1 dokumen 100.00% 100%
Keuangan
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan Sampai Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
14 15=6+9+13 16 =15/4
9,987,787,318 100% 100.00
5,139,339,774 78.63% 100.00
38 kali 10.1350 orang 100.00
28 laporan 59.57
4 kali 100.003 kali 100.00
4,700,522,626 86.15% 85.15
93.75% 93.75
74.58% 74.58
0.00% 0.00
23.00% 23.00
100.00% 100.00
100.00% 100.00
Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018
Perkiraan Capaian Target Renstra S/d Tahun Berjalan
100.00% 100.00
100.00% 100.00
75.86% 75.86
18.18% 18.18
81.00% 81.00
0.00% 0.00
100.00% 100.00
83.33% 83.33
0.00% 0.00
20.45% 20.45
100.00% 100.00
100.00% 100.00
147,924,918 100.00% 100.00
100.00% 100.00
100.00% 100.00
100.00% 100.00
915,177,660 100% 100.00
123,000,000 100.00% 100.00
100.00% 100.00
792,177,660100.00% 100.00
100.00% 100.00
100.00% 100.00
100.00% 100.00
97.63% 100% 97.63
97.63% 100.00% 97.63
100.00%
0.00%
0.00% 100.00% 100.00
5 dokumen 100.00
6 dokumen 100.00
14,719,585,000 100%
14,080,035,000 100.00% 100.00
16 perda100.00
4 keputusan/ Peraturan
100.00
2 Rencana Kerja100.00
5 dokumen100.00
1 kali100.00
60 risalah100.00
108 dokumen100.00
639,550,000 100.00% 100.00
8 dokumen 100
1 draft 100
25 draft 100
25 draft 100
20 draft 100
15 telaah 100
30 buku 100
2,852,471,000 100.00% 100.00
6 kali100
40 kali 100
22 kali 100
21 kali 100
16 kali 100
200 buah 100
10 kali 100
6 kali 100
4000 eks 100
4 edisi 100
143 kali 100
12 bulan 100
13,061,110,000
2,823,000,000 100.00% 100.00
1 Perda 100.00
2 Perda 100.00
2 Nota Kesepakatan
100.00
10,238,110,000 100.00% 100.00
100.00% 100.00
100.00% 100.00
100.00% 100.00
4,502,470,000 80.00% 100.00
17.50% 17.50
100.00% 100.00
100.00% 100.00
100.00% 100.00
100.00% 100.00
20151 2 3 4 5
Indikator Sasaran :Fasilitasi Kegiatan DPRD 100%Persentase Penyelesaian Agenda DPRD tepat waktu
Indikator ProgramProgram Peningkatan Layanan pada DPRDPengelolaan pelayanan kesekretariatan DPRD 100%Program Penguatan Kapasitas DPRDPersentase terlaksananya sidang Paripurna DPRDProgram Pengelolaan Informasi, Humas dan Keprotokoleran DPRDJumlah media publikasi informasi ke masyarakat
Target Renstra OPD
Tabel 2.2.Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta
Kota Yogyakarta
NO Indikator SPM IKK
Catatan Analisis2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
6 7 8 9 10 11 12 13
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 84% 85%
100% 100% 100% 100%
3 3 3 3
Target Renstra OPD Realisasi Capaian Proyeksi
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta
Nama OPD : SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 1 2 3 4
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai
100
3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Sekretariat DPRD
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100
4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Sekretariat DPRD
Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100
5. PROGRAM FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGANSekretariat DPRD
Persentase Produk Hukum yang terselesaikan
100
6 PROGRAM FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
Sekretariat DPRD
Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan
100
NoTarget Capaian
5
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi6 7 8
% PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
% PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
% PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
% PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Sekretariat DPRD
% PROGRAM FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN
Sekretariat DPRD
% PROGRAM FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
Sekretariat DPRD
41,087,490,999
Tabel 2.3.REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2019
Kota Yogyakarta
Target Capaian
Sekretariat DPRD
5
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
Indikator Kinerja Kebutuhan Dana ( Rp) Catatan Penting9 11 12
Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100 % 8,995,166,732
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai
100 % 1,151,177,660
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100 % 412,625,000
Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100 % 21,452,000
Persentase Produk Hukum yang terselesaikan
100 % 20,045,221,000
Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan
100 % 18,853,754,000
49,479,396,392
Hasil Analis KebutuhanTarget Capaian
10