POGRAM KERJA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA...
Transcript of POGRAM KERJA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA...
Program Kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta TA 2017 1
POGRAM KERJA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2017
========================================================
BAB I
PENDAHULUAN
Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai tugas sebagai kawal depan voorpost
peradilan di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan pengambil
atau penentu kebijakan dan keputusan dalam pertimbangan karier (promosi dan
mutasi) pegawai se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Pengadilan Tinggi
Yogyakarta bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap
pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan satuan kerja
dibawahnya.
Fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan tugas di
lingkungan Mahkamah Agung dan di semua lingkungan peradilan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, setiap instansi harus menerapkan anggaran berbasis kinerja.
Anggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas
perencanaan kinerja, terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Program kerja ini disusun agar tercapainya rencana strategis pengadilan tinggi
yogyakarta.
Peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah bagian dari upaya
untuk mewujudkan good governance yang harus dilakukan secara terus menerus
dalam rangka menunjang tugas Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi
yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap
penyelenggaraan peradilan di wilayah Yogyakarta. Selain itu dengan adanya Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah
Agung, pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung juga meliputi organisasi,
administrasi dan finansial Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung.
Dalam program kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta tercantum pembinaaan dan
pengawasan ke seluruh Pengadilan Tingkat Pertama dibawah Pengadilan Tinggi
Yogyakarta, kegiatan tersebut dimaksud untuk meningkatkan pelayanan publik
sehingga visi pengadilan tinggi yogyakarta tercapai.
Program Kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta TA 2017 2
BAB II
VISI, MISI, SASARAN, DAN TANTANGAN
A. Visi
“ Terwujudnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang Agung”
B. Misi
Untuk mencapai visi tersebut perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
C. Motto/Nilai
Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki motto “HEBAT” (Harmonis, Excelent,
Berintegritas, Akuntable, Transparansi).
Dari motto tersebut mempunyai makna atau filosofi sebagai berikut:
1. Di lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta seluruh pegawai dari semua
tingkatan akan terbentuk hubungan yang harmoni.
2. Excelent : untuk meningkatkan kinerja sehingga tercapai organisasi yang
berkinerja tinggi untuk menuju organisasi yang berkinerja tinggi/unggul.Semua
hasil pekerjaan dari seluruh pegawai diharapkan mampu memberikan hasil yang
sempurna.
3. Berintegritas : suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-
tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-
ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki
pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat.
4. Akuntabilitas ; Dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya,
maupun peruntukan/pemanfaatan outputnya.
5. Transparansi : kondisi dimana aturan dan alasan dibalik langkah-langkah
pengaturannya bersifat jelas, bebas dan terbuka.
Program Kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta TA 2017 3
D. Sasaran
a. Meningkatnya penyelesaian perkara .
b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
c. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to
justice).
d. Meningkatnya kualitas pengawasan.
e. Peningkatan kualitas perencanaan.
f. Peningkatan layanan umum dan rumah tangga
g. Peningkatan layanan kepegawaian dan teknologi informasi.
h. Peningkatan pengelolaan keuangan
i. Peningkatan sarana dan prasarana
j. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi.
E. Tantangan
a) Terbatasnya anggaran untuk pembinaan, pengawasan dan pengadaan
sarana prasarana maupun pemeliharaan.
b) Pandangan (opini) masyarakat yang masih kurang baik terhadap kinerja
peradilan.
c) Perkembangan informasi dan teknologi yang begitu pesat baik yang secara
langsung terkait dengan pekerjaan maupun yang umum.
d) Bertambahnya lingkup pekerjaan Pengadilan Tinggi Yogyakarta atas
kebijakan internal maupun eksternal.
Program Kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta TA 2017 4
BAB III
KONDISI DAN PERMASALAHAN
A. KONDISI
Sebagai dasar perumusan dan pelaksanaan program pengembangan
perbaikan sesuai dengan tuntutan masa depan, maka perlu mengenali dan
menganalisa secara mendalam kondisi Pengadilan Tinggi Yogyakarta yaitu :
1. Kelembagaan.
Pengadilan Tinggi Yogyakarta berupaya memberikan pelayanan hukum yang
berkeadilan kepada para pencari keadilan dengan meningkatkan kredibilitas dan
transparansi Badan Peradilan guna menuju terwujudnya Peradilan yang Agung
dengan berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik jo. Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-
144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Keterbukaan Informasi Di
Pengadilan serta Surat dari Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
No. 362/DJU/HM02.3/4/2015 tanggal 16 April 2015 perihal Standarisasi Website
Pengadilan.
2. Sumber Daya Manusia.
a. Jumlah Hakim Tinggi Yogyakarta sampai dengan Januari 2017 berjumlah 29
orang sedangkan idealnya 15 orang.
b. Jumlah Hakim Yustisial sampai dengan Januari 2017 berjumlah 7 orang
sedangkan idealnya 2 orang.
c. Jumlah Hakim ADHOC sampai dengan Januari 2017 berjumlah 2 orang
sedangkan idealnya 2 orang.
d. Jumlah tenaga staf yang ada sebanyak 37 orang sedangkan idealnya
sebanyak 45 orang, sementara kekurangan tenaga diisi oleh tenaga honorer
11 orang diantaranya 5 orang untuk pengemudi , 4 orang satpam dan 1
orang pramubakti.
3. Sumber Dana
Anggaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang tertampung tahun 2017 sebesar
Rp. 23.766.489.000,-
4. Sarana dan Prasarana.
Mulai tahun 2010 menempati gedung baru, mulai melakukan pengadaan sarana
prasarana yaitu IT SIPAT,SIDAP,SIPP dan akan terus dikembangkan di tahun
2017 untuk mendukung kelancaran Tupoksi Pengadilan Tinggi.
Program Kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta TA 2017 5
5. Wilayah Kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta meliputi 4 (empat)
Kabupaten dan 1(satu) Kota Madya, yaitu : Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab.
Gunung Kidul, Kab. Bantul, Kab.Kulon Progo, dengan luas wilayah 3.185,77
km2 terdiri dari daratan, pegunungan, hutan, sungai dan pantai.
Pengadilan Tinggi D.I.. Yogyakarta membawahi 5 (lima) peradilan
umum tingkat pertama, antara lain:
1. Pengadilan Negeri Yogyakarta;
2. Pengadilan Negeri Sleman;
3. Pengadilan Negeri Wonosari;
4. Pengadilan Negeri Wates;
5. Pengadilan Negeri Bantul.
B. PERMASALAHAN.
Memperhatikan kesenjangan antara kondisi yang ada dengan yang
seharusnya (ideal), maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara
untuk mendekatkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya. Untuk itu
diperlukan kebijakan dan program kerja yang menyeluruh agar memperkuat sistem,
mekanisme dan kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang efisien, efektif dan
fleksibel.
Program Kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta TA 2017 6
BAB IV
KEBIJAKAN DAN PROGRAM
A. KEBIJAKAN
Pencapaian tujuan dan sasaran dalam program Pengadilan Tinggi Yogyakarta
dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyusun kebijakan Pengadilan Tinggi
Yogyakarta sebagai berikut :
Pengadilan Tinggi Yogyakarta menetapkan arah dan kebijakan dan strategi
sebagai berikut :
1. Peningkatan kinerja.
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem
manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat
pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat
mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses
peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan
kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur
peradilan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi
peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :
a. Percepatan penyelesaian perkara.
b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk
menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan
memenuhi rasa keadilan masyarakat.
c. Memahami dan melaksanakan Standar Operasional Pekerjaan (SOP)
sesuai bidangnya.
d. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta
teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan
kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan
jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun
penerima layanan.
b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk
pelayanan publik.
Program Kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta TA 2017 7
B. PROGRAM
Pengadilan Tinggi D.I. Yogyakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang
telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan
dilaksanakan sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program
untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib
administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi D.I. Yogyakarta dalam
pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :
a. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tindak Pidana Korupsi
b. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tindak Pidana Korupsi
c. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan
tepat waktu
d. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
e. Publikasi dan transparan proses penyelesaian dan putusan perkara
f. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
g. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
h. Pelaksanaan diklat teknis yudisial.
i. Pengadaan ATK Perkara
j. Pengadaan Dokumen Perkara
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan
prasarana pendukung. Kegiatan pada program ini antara lain :
a. Pengadaan Pengolah Data dan Informasi
b. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi pendukung SIPP
c. Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
d. Penataan Dan Penyelesaian Tata Ruang
3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya merupakan
program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal peningkatan kualitas
sumber daya manusia di bidang non teknis yudisial. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan Pengadilan Tinggi D.I. Yogyakarta dalam pelaksanaan Program
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya antara lain:
a. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan
Program Kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta TA 2017 8
b. PenyelenggaraanKoordinasi/Konsultasi/Pembinaan/Pengawasan/
Sosialisasi/Rapat
c. Penyelenggaraan Operasional Pengadilan Ad Hoc Tipikor
d. Penyelenggaraan Pertemuan/Jamuan/Tamu/Delegasi/Rapat
e. Penyelenggaraan Dokter dan Obat-obatan
f. Penyelenggaraan Rapat Dalam Kantor
g. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
h. Penyelenggaraan Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran
i. Penyelenggaraan Langganan Daya dan Jasa
j. Penyelenggaraan Pemeliharaan Kantor
k. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor
l. Penyelenggaraan Koordinas / Konsultasi / Pembinaan / Pengawasan /
Sosialisasi
Program Kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta TA 2017 9
BAB V
PROGRAM KERJA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2017
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan arahan pembangunan hukum yang telah
digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN )
tahun 2015 - 2019, program kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun Anggaran 2017
telah melakukan hasil retrukturisai program bahwa satu Eselion I satu Program yaitu
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI ,
terdiri dari 3 (tiga) kegitan yaitu :
rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi
perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi D.I. Yogyakarta dalam
pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :
a. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tindak Pidana Korupsi
b. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tindak Pidana Korupsi
c. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat
waktu
d. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
e. Publikasi dan transparan proses penyelesaian dan putusan perkara
f. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
g. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
h. Pelaksanaan diklat teknis yudisial.
i. Pengadaan ATK Perkara
j. Pengadaan Dokumen Perkara
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan
prasarana pendukung. Kegiatan pada program ini antara lain :
a. Pengadaan Pengolah Data dan Informasi
b. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi pendukung SIPP
c. Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
d. Penataan Dan Penyelesaian Tata Ruang
Program Kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta TA 2017 10
3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya merupakan
program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal peningkatan kualitas
sumber daya manusia di bidang non teknis yudisial. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan Pengadilan Tinggi D.I. Yogyakarta dalam pelaksanaan Program
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya antara lain:
a. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan
b. PenyelenggaraanKoordinasi/Konsultasi/Pembinaan/Pengawasan/
Sosialisasi/Rapat
c. Penyelenggaraan Operasional Pengadilan Ad Hoc Tipikor
d. Penyelenggaraan Pertemuan/Jamuan/Tamu/Delegasi/Rapat
e. Penyelenggaraan Dokter dan Obat-obatan
f. Penyelenggaraan Rapat Dalam Kantor
g. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
h. Penyelenggaraan Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran
i. Penyelenggaraan Langganan Daya dan Jasa
j. Penyelenggaraan Pemeliharaan Kantor
k. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor
l. Penyelenggaraan Koordinasi / Konsultasi / Pembinaan / Pengawasan /
Sosialisasi
Program Kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta TA 2017 11
BAB VI
PENUTUP
Program kerja tahun 2017 Pengadilan Tinggi Yogyakarta disusun dengan
mengacu kepada RPJMN Tahun 2015-2019 yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan
program. Sasaran dan program yang telah ditetapkan, kemudian dijabarkan lebih lanjut
dalam suatu rencana kerja tahunan (RKT).
Berhasilnya pelaksanaan program kerja tahun 2017 Pengadilan Tinggi
Yogyakarta sangat tergantung pada peran aktif aparat pelaksana dan dukungan
anggaran dari pemerintah serta pihak-pihak terkait. Penjelasan singkat dari program
kerja dapat dilihat dari matrik terlampir.
Akhirnya program kerja tahun 2017 ini dapat dijadikan bahan kajian yang terus
disempurnakan untuk bahan perencanaan selanjutnya bagi keberhasilan tugas dan
fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
Yogyakarta, Desember 2016
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
HARYANTO, SH, MH NIP. 19530419 198103 1 001
Program Kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta TA 2017 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Pelayanan Perkara Perdata LN CTB LN
2 Pelayanan Perkara Pidana LN CTB LN
3 Pelayanan Perkara Pidana Anak LN CTB LN
4 Pelayanan Perkara Tipikor LN CTB LN
5 Pelayanan pengaduan LN CTB LN
6 Pelayanan informasi LN CTB LN
7 Penyusunan Laptah LN CTB LN
8 Penyusunan Laporan Keuangan LN CTB LN
9 Penyusunan Program Kerja TH 2017 LN CTB LN
10 Rapat Koordinasi Bulanan LN CTB LN
11 Penyusunan Usulan RKAKL DIPA 03 TH 2018 (Indikatif) LN CTB LN
1 Pelayanan Perkara Perdata
2 Pelayanan Perkara Pidana
3 Pelayanan Perkara Pidana Anak
4 Pelayanan Perkara Tipikor
5 Pelayanan pengaduan
6 Pelayanan informasi
7 Rapat Koordinasi Bulanan
8 Penyusunan LKjIP
9 Pembinaan Sistem Bidang TI
10 Pengadaaan Pakaian Dinas
11 Pengadaan Meubelair
12 Penilaian LKjIP Pengadilan Tingkat Pertama Se- DIY
1 Pelayanan Perkara Perdata LN
2 Pelayanan Perkara Pidana LN
3 Pelayanan Perkara Pidana Anak LN
4 Pelayanan Perkara Tipikor LN
5 Pelayanan pengaduan LN
6 Pelayanan informasi LN
7 Rapat Koordinasi Bulanan LN
8 Penyusunan TOR RAB pengajuan ABT 2017 f LN
9 Koordinasi dan evaluasi LKjIP Se-DIY LN
1 Pelayanan Perkara Perdata LN LN
2 Pelayanan Perkara Pidana LN LN
3 Pelayanan Perkara Pidana Anak LN LN
4 Pelayanan Perkara Tipikor LN LN
5 Pelayanan pengaduan LN LN
6 Pelayanan informasi LN LN
7 Rapat Koordinasi Bulanan LN LN
8 Pengawasan Rutin Pengadilan Tingkat Pertama LN LN
9 Sidak KPT memeriksa keuangan perkara perdata LN LN
1 Pelayanan Perkara Perdata LN LN LN
2 Pelayanan Perkara Pidana LN LN LN
3 Pelayanan Perkara Pidana Anak LN LN LN
4 Pelayanan Perkara Tipikor LN LN LN
5 Pelayanan pengaduan LN LN LN
6 Pelayanan informasi LN LN LN
7 Rapat Koordinasi Bulanan LN LN LN
8 Pengadaan Meubelair LN LN LN
1 Pelayanan Perkara Perdata LN CTB fitri fitri CTB CTB
2 Pelayanan Perkara Pidana LN CTB fitri fitri CTB CTB
3 Pelayanan Perkara Pidana Anak LN CTB fitri fitri CTB CTB
4 Pelayanan Perkara Tipikor LN CTB fitri fitri CTB CTB
5 Pelayanan pengaduan LN CTB fitri fitri CTB CTB
6 Pelayanan informasi LN CTB fitri fitri CTB CTB
7 Rapat Koordinasi Bulanan LN CTB fitri fitri CTB CTB
8 Pemeliharaan Gedung dan bangunan lainnya LN CTB fitri fitri CTB CTB
1 Pelayanan Perkara Perdata
2 Pelayanan Perkara Pidana
3 Pelayanan Perkara Pidana Anak
4 Pelayanan Perkara Tipikor
5 Pelayanan pengaduan
6 Pelayanan informasi
7 Rapat Koordinasi Bulanan
8 Pengajuan Usulan RKAKL TH 2018 pagu Indikatif
9 Penyusunan Laporan Keuangan Semester I
1 Pelayanan Perkara Perdata LN
2 Pelayanan Perkara Pidana LN
3 Pelayanan Perkara Pidana Anak LN
4 Pelayanan Perkara Tipikor LN
5 Pelayanan pengaduan LN
6 Pelayanan informasi LN
7 Rapat Koordinasi Bulanan LN
8 Sidak KPT memeriksa keuangan perkara perdata LN
1 Pelayanan Perkara Perdata adha LN
2 Pelayanan Perkara Pidana adha LN
3 Pelayanan Perkara Pidana Anak adha LN
4 Pelayanan Perkara Tipikor adha LN
5 Pelayanan pengaduan adha LN
6 Pelayanan informasi adha LN
7 Rapat Koordinasi Bulanan adha LN
8 Pengisian permohonan RKBMN TH 2019 adha LN
1 Pelayanan Perkara Perdata
2 Pelayanan Perkara Pidana
3 Pelayanan Perkara Pidana Anak
4 Pelayanan Perkara Tipikor
5 Pelayanan pengaduan
6 Pelayanan informasi
7 Rapat Koordinasi Bulanan
8 Pengawasan Rutin Pengadilan Tingkat Pertama
9 Pembahasan Definitif RKAKL TH 2018
1 Pelayanan Perkara Perdata
2 Pelayanan Perkara Pidana
3 Pelayanan Perkara Pidana Anak
4 Pelayanan Perkara Tipikor
5 Pelayanan pengaduan
6 Pelayanan informasi
7 Rapat Koordinasi Bulanan
1 Pelayanan Perkara Perdata LN NTL CTB
2 Pelayanan Perkara Pidana LN NTL CTB
3 Pelayanan Perkara Pidana Anak LN NTL CTB
4 Pelayanan Perkara Tipikor LN NTL CTB
5 Pelayanan pengaduan LN NTL CTB
6 Pelayanan informasi LN NTL CTB
7 Rapat Koordinasi Bulanan LN NTL CTB
8 Sidak KPT memeriksa keuangan perkara perdata LN NTL CTB
9 Penyusunan Laporan Keuangan LN NTL CTB
10 Penyusunan Program Kerja 2019 LN NTL CTB
Keterangan :
1 Pelayanan Perkara Perdata HIJAU PALANG
2 Pelayanan Perkara Pidana MERAH PALANG
3 Pelayanan Perkara Pidana Anak MERAH PALANG
4 Pelayanan Perkara Tipikor MERAH PALANG
5 Pelayanan pengaduan HIJAU MUDA PALANG
6 Pelayanan informasi MERAH MUDA
7 Penyusunan Laptah COKLAT
8 Penyusunan Laporan Keuangan
9 Penyusunan Program Kerja TH 2017 KUNING
10 Rapat Koordinasi Bulanan UNGU TUA
11 Penyusunan Usulan RKAKL DIPA 03 TH 2018 (Indikatif) BIRU
12 Penyusunan LKjIP KUNING TUA
13 Pembinaan Sistem Bidang TI BIRU TITIK
14 Pengadaaan Pakaian Dinas BIRU KOTAK
15 Pengadaan Meubelair BIRU PALANG
16 Penilaian LKjIP Pengadilan Tingkat Pertama Se- DIY MERAH
17 Penyusunan TOR RAB pengajuan ABT 2017 HIJAU MUDA
18 Koordinasi dan evaluasi LKjIP Se-DIY UNGU MUDA
19 Pengawasan Rutin Pengadilan Tingkat Pertama COKLAT TUA
20 Sidak KPT memeriksa keuangan perkara perdata MERAH TITIK
21 Pemeliharaan Gedung dan bangunan lainnya COKLAT MUDA
22 Pengajuan Usulan RKAKL TH 2018 pagu Indikatif BIRU MUDA
23 Penyusunan Laporan Keuangan Semester I HIJAU TITIK
24 Pengisian permohonan RKBMN TH 2019 COKLAT TITIK
25 Pembahasan Definitif RKAKL TH 2018 ORANGE
26 Penyusunan Program Kerja 2019 PEACH
27 Hari libur ABU-ABU (SABTU DAN MINGGU)
LN LIBUR NASIONAL
CTB CUTI BERSAMA
fitri HARI RAYA IDUL FITRI
adha HARI RAYA IDUL ADHA
NTL NATAL
XII
X OKTOBER
DESEMBER
IX SEPTEMBER
XI
TANGGAL
TAHUN ANGGARAN 2017
NOVEMBER
VII
V MEI
VI
HIJAU TUA
APRIL
VIII
JULI
IV
MATRIK KEGIATAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NO BULAN KEGIATAN
AGUSTUS
I JANUARI
II
III MARET
JUNI
FEBRUARI
Program Kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta TA 2017 13