RENCANA KERJA · 2020. 9. 9. · Rumah sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru / Rumah Sakit Mata; 11) ......
Transcript of RENCANA KERJA · 2020. 9. 9. · Rumah sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru / Rumah Sakit Mata; 11) ......
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2019
RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020
Renja Dinas Kesehatan 2020 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas perkenannyaNya penyusunan Rencana
Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai
yang diharapkan.
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( Renja OPD ) Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Selatan di dalamnya berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Serta
Pagu Indikatif yang di butuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan Tahun anggaran 2020,
yang diuraikan berdasarkan kelompok program (kegiatan) utama, penunjang dan regular.
Sesuai dengan kedudukannya, dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2020 sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Selatan tahun 2019 – 2023.
Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak, baik Pemerintah,dunia
usaha maupun masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2020 di
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik
materil maupun moril dalam penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2020, dan akhir kata semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Palembang, Juli 2019
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Dra. Lesty Nurainy, Apt, M. Kes Pembina Utama Muda/ IV.c NIP. 196207031989032002
Renja 2020 Kesehatan Ii
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar i
Daftar Isi
ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Pendahuluan 1
BAB II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN 5
2.1 Kondisi Umum SKPD 5
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 5
2.1.2 Susunan Kepegawaian dan Aset yang Dikelola 8
2.2
Evaluasi Pencapaian Program tahun lalu dan Perkiraan Tahun
Berjalan
10
2.2.1.
2.2.2.
Mortalitas
Morbiditas
11
21
2.2.3. Status Gizi 32
2.2.4. Keadaan Lingkungan 40
2.2.5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 50
2.2.6. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 55
2.2.7. Pelayanan Kesehatan 59
2.2.8. Sumber Daya Kesehatan 72
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.3 IDENTIFIKASI MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 74
2.3.1. Identifikasi Masalah 74
2.3.2. Pemecahan Masalah 75
BAB III SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM
DALAM RENSTRA-SKPD
77
3.1. Sasaran Strategis 77
3.2. Program 77
3.2. Indikator Sasaran 78
BAB IV KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 84
4.1. Rencana Program 84
BAB V PENUTUP 93
5 Penutup 93
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Pendahuluan
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya,
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, Pasal 27 yaitu :
(1) SKPD menyusun Renja-SKPD.
(2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal
RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta
kegiatan yang berasal dari masyarakat.
(3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
(4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program
dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator
kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta
menunjukkan prakiraan maju.
Paradigma penganggaran berbasis kinerja mengharuskan proses perencanaan dan
proses penganggaran menjadi proses yang saling terkait dan harus seimbang.
Penganggaran tidak bisa disusun tanpa proses perencanaan terlebih dahulu dan sebaliknya
perencanaan perlu mempertimbangkan ketersediaan dana dan kelayakan ekonomi agar
realistis.
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 2
Perencanaan pada dasarnya adalah proses yang berjalan secara terus menerus dan
merupakan daur pemecahan masalah yang berulang [problem solving cycle] dalam
mewujudkan perubahan fenomena-fenomena tertentu yang semakin lama semakin baik
sesuai dengan tujuan pembangunan termasuk pembangunan kesehatan di tingkat
provinsi. Secara umum perencanaan terdiri dari 4 (empat) proses atau tahapan standar,
yaitu:
1. Mengkaji di mana atau pada posisi apa keberadaan kita pada saat sekarang
ini
2. Menentukan ke mana kita menuju atau ingin menjadi seperti apa kita pada
suatu saat nanti,
3. Menentukan bagaimana atau kegiatan apa yang perlu dilakukan agar kita
dapat sampai pada kondisi seperti yang kita inginkan tersebut, dan
4. Menentukan Sumberdaya/Biaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan
tersebut.
Empat tahapan standar perencanaan tersebut harus diikuti/dilaksanakan oleh para
perencana kesehatan di daerah sebagai upaya untuk meningkatkan mutu perencanaan dan
penganggaran kesehatan, antara lain agar perencanaan tersebut berbasis pada kenyataan
(evidence based planning) serta penganggaran tersebut berorientasi pada pencapaian suatu
kinerja tertentu (anggaran berbasis kinerja).
Dalam kerangka perencanaan pembangunan kesehatan nasional, Dinas Kesehatan
Provinsi dalam penyusunan perencanaan kesehatan harus memperhatikan hirarki
kebijakan yang lebih tinggi dalam administrasi Negara seperti RPJM Nasional, Renstra
Kementrian Kesehatan, MDGs, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kebijakan
Desentralisasi, termasuk beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya No 25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) , PP 8 tahun
2008 dan PP No. 58 tahun 2005, Permendagri No. 13 tahun 2006 serta Inpres No. 7 tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Selain itu, perencanaan
yang disusun juga harus sejalan dengan RPJMD Provinsi yang telah disusun.
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan
berkewajiban untuk membuat Rencana Kerja (Renja) dalam rangka untuk mencapai visi
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 3
dan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis 5 (lima) tahunan dalam bentuk
penjabaran program dan kegiatan tahunan. Renstra dan Renja Dinas Kesehatan harus
mengacu kepada Prioritas dan Fokus Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan.
Fokus Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020
terkait dengan bidang kesehatan adalah Menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan berkualitas melalui Revitalisasi Sarana & Tenaga Kesehatan (Puskesmas,
Poskesdes, Pondok Bersalin Desa, Posyandu, Pos KB, Toga, Kadarzi, Prilaku Hidup
Sehat), Memfasilitasi Dokter Keluarga Mandiri. Membangun Prilaku masyarakat Hidup
Sehat secara partisipatif dan Pembentukan Program Kesehatan Kewilayahan (Desa /
Kelurahan Sehat)
Program prioritas yang akan dilaksanakan dalam tahun 2020 adalah :
1) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;
2) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak
Menular;
5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
7) Program Pelayanan Kesehatan pada Msyarakat terdampak Bencana dan/atau
KLB;
8) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
9) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
10) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /
Rumah sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru / Rumah Sakit Mata;
11) Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin.
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 4
Berdasarkan uraian di atas, maka Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Selatan tahun 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN
2.1. Kondisi Umum SKPD
2.2. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu dan Perkiraan
Tahun Berjalan
2.3. Identifikasi Masalah (masalah dan tantangan utama SKPD)
BAB III SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM DALAM
RENSTRA-SKPD
3.1. Sasaran dan Indikator Sasaran
3.2. Program
BAB IV KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 5
BAB II
PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN
2.1. Kondisi Umum SKPD
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.1.1.1. Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pasal 4,
maka tugas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah melaksanakan
kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
daerah Provinsi.
2.1.1.2. Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Sesuai dengan pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 76 tahun 2016, Fungsi Dinas
Kesehatan adalah :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian,
alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan
serta sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian,
alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas
Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawab Dinas
Kesehatan Provinsi;
6. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan
bidang kesehatan.
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 6
2.1.1.3. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2017,
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan seperti bagan
dibawah ini :
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 7
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN,
Dra. LESTY NURAINY, Apt.,M.Kes PEMBINA UTAMA MUDA IV/C
NIP. 196207031989032002
KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
YUSNITA SATYAFITRI, SKM., M.M. NIP. 197506061999032002 (III/d)
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
Drs. MUHAMMAD RIZAL, Apt.
NIP. 196212291989031008 (IV/b)
KEPALA SEKSI KEFARMASIAN
Ir. DAVID SIMANJUNTAK, M.Si.
NIP. 196109181985011002 (IV/a)
SEKRETARIS
dr.H. TRISNAWARMAN, M.Kes. NIP. 196609092006041008 (IV/a)
KEPALA SEKSI ALAT KESEHATAN
TERRY SUCIATI NINGRUM, ST., M.Si. NIP. 197406061998032003 (IV/a)
KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
dr. UKE VERONIKA
NIP. 197802232006042012 (III/d)
KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
M. IFAN FAHRIANSYAH, SKM. NIP. 198102272005011005 (III/d)
KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
Shella Oktarina, S.KM, MM NIP. 19731008 199703 2 001 (III/d)
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN
DEDY IRAWAN, SKM., M.KM. NIP. 198202152005011003 (III/d)
KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
dr. WIDYA ANGGRAINI, MARS.
NIP. 197604062009022004 (III/d)
KEPALA DINAS
Dra.LESTY NURAINY, Apt., M.Kes. PEMBINA UTAMA MUDA IV/c
NIP. 196207031989032002
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
FERRY YANUAR, SKM., M.Kes.
NIP. 197607132009021002 (III/d) ............................................
KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
MASYARAKAT
dr. LISA MARNIYATI, M.KM. NIP. 198203102006042008 (III/d)
KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
H. YUSRI, SKM.
NIP. 197605221996031002 (III/c)
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
MENULAR
H. MUYONO, S.Sos, M.Kes NIP.196607151988031008 (IV/a)
KEPALA SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
H.IMAM SUBROTO, SKM., M.Kes. NIP. 197610071996031001 (III/d)
KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN
KERJA DAN OLAHRAGA
MARTINDRA MIRLANSYAH, S.KM NIP. 196603201988021001 (III/d)
KEPALA SEKSI
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA
dr.H. ICON HARIZON
NIP. 198407032009021004 (III/d)
LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR : 45 TAHUN 2017 TANGGAL : 24 Oktober 2017
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
Suciati, SE, M.Si NIP. 19690203 199203 2 005 (III/c
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
H. SIRWAN SANUSI, SE., M.Si. NIP. 196311151983121001 (IV/a)
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
H. FERY FAHRIZAL, SKM., M.KM. NIP. 196802101990031001 (IV/a)
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 8
2.1.2. Susunan Kepegawaian dan Aset yang Dikelola
2.1.2.1. Susunan Kepegawaian
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai pegawai sebanyak 222 orang.
Rincian dan jumlah pegawai berdasarkan pendidikan, pangkat / golongan dan jenis
pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 1
Distribusi Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2018
No. Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin
Laki - Laki Perempuan
1. S-3/ DOKTOR 0 0
2. S-2/PASCA SARJANA 21 23
3. S-1/SARJANA 31 75
4. DIPLOMA IV 0 4
5. DIPLOMA III/SARMUD 3 21
6. DIPLOMA II 0 0
7. DIPLOMA I 0 1
8. SLTA 27 13
9. SLTP 1 0
10. SD 2 0
Total 85 137
Tabel 2
Distribusi Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Pangkat/Golongan
Dan Jenis Kelamin Tahun 2018
No. Pangkat / Golongan Jumlah Pegawai
Jumlah Laki-Laki Wanita
1. Golongan IV 12 13 25
2. Golongan III 57 122 179
3. Golongan II 15 3 18
4. Golongan I 0 0 0
Jumlah 84 138 222
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 9
Tabel 3
Distribusi Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Jenis Tenaga
Dan Jenis Kelamin Tahun 2018
No. Jenis Tenaga Jumlah Pegawai
Jumlah Laki-Laki Wanita
1. Dokter Umum 0 2 2
2. Dokter Gigi 0 0 0
3. Apoteker 0 3 3
4. Asisten Apoteker 0 6 6
5. Penyuluh Kesehatan 2 5 7
6. Perawat 0 5 5
7. Perawat Gigi 0 1 1
8. Bidan (D3/D4) 0 2 2
9. Pranata Lab 1 0 1
10. Epidemiologi 1 0 1
11. Nutrisionis 2 3 5
12. Jafung Umum 71 97 168
Jumlah 77 124 201
2.1.2.2. Aset yang Dikelola
Dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan telah ditunjang/memiliki sarana prasarana yang cukup memadai.
Sarana dan prasarana serta aset ini dikelola langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Sampai
dengan tahun 2018, kondisi sarana dan aset yang dimiliki adalah sebagai berikut
Tabel 4
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018
No. Nama / Jenis Aset Jumlah Keterangan
1. Mobil Jabatan 24 Ka.Dinkes
2. Mobil OPS 5 Bidang/Seksi
3. Mobil OPS Embarkasi Haji 1
4. Mobil Ambulance 14
5. Mobil RSK Mata Masyarakat 0
6. Mobil RSK Paru-Paru 5
7. Mobil Bapelkes Prov.Sumsel 2
8. Mobil AKL Prov. Sumsel 3
9. Mobil BKOKM 7
10. Mobil Apoteker 1
11. Mobil PMI 1
12. Mobil Gigi dan Mulut 4
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 10
Selain dari aset berupa mobil/kendaraan Dinas tersebut diatas, Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan juga mengelola aset dalam bentuk gedung dan tanah yang tersebar
dan digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi , dimana gedung dan bangunan tersebut
berlokasi ; perkantoran Dinkes Prov. Sumsel dan UPT, rumah dinas, BTKL, Akper Depkes,
PPK, Gudang Vaksin, Sumur, Rumah Sakit, Poskesdes, Pustu dan Puskesmas. Total aset
tanah yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan adalah sebanyak 12 bidang.
Pada tahun 2018 ini, untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan,
seperti telah disampaikan diatas telah dilaksanakan pembangunan Rumah Sakit Umum
Provinsi Sumatera Selatan, untuk membantu kelancaran operasional, Dinas Kesehatan
Provinsi juga memiliki sebanyak 116 unit kendaraan roda dua/sepeda motor. Aset lain yang
dimiliki oleh Dinas Kesehatan adalah berupa alat-alat medis yang terutama digunakan di
RSK Mata Masyarakat dan RSK Paru untuk menunjang pelayanan kesehatan serta berbagai
alat non medis lainnya.
2.2. Evaluasi Pencapaian Program tahun lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan
Pengukuran keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat dari
beberapa indikator, seperti derajat kesehatan, Indikator Hasil Antara dan Indikator Proses dan
Masukan.
Situasi Derajat Kesehatan tergambar dari Angka mortalitas, Angka morbiditas Angka
Usia Harapan Hidup (UHH), dan Status Gizi Balita. Angka mortalitas meliputi Angka
Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita. Sementara
data angka kesakitan (morbiditas) penduduk diperoleh terutama berasal data yang
dikumpulkan dari sarana pelayanan kesehatan melalui sistem pencatatan dan pelaporan,
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, hasil survey atau studi dan dari masyarakat.
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 11
2.2.1 Mortalitas
2.2.1.1. Angka Kematian Bayi (AKB)
Grafik 2.1 Jumlah Kematian Bayi di Sumatera Selatan Tahun 2018
dibandingkan dengan Target RPJMD Tahun 2018
0
20
40
60
80
100
Target RPJMD2018
Realisasi RPJMD2018
Jumlah Kematian Bayi 100 51
Jumlah Kematian Bayi
Berdasarkan data laporan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) jumlah kematian
bayi di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 sebanyak 51 orang, jumlah ini lebih rendah
dibandingkan target tahun 2018 sebanyak 100 orang. Dengan demikian indikator kinerja
jumlah kematian bayi pada tahun 2018 telah mencapai target akhir RPJMD tahun 2018
dengan persentase capaiannya sebesar 149%. Jumlah kematian bayi pada tahun 2018
sebanyak 51 orang dari total 161.210 kelahiran hidup. Jumlah ini mengalami penurunan
dibanding tahun 2017 sebanyak 98 orang. Pencapaian penurunan jumlah kematian bayi di
Sumatera Selatan merupakan lokal spesifik dihitung jumlah per orang bukan per 1.000
kelahiran hidup sehingga tidak bisa secara langsung dibandingkan dengan capaian Nasional.
Perhitungan AKB melalui sensus penduduk juga hanya menggambarkan angka nasional yaitu
32 per 100.000 KH dan belum bisa menggambarkan AKB per Provinsi. Dilihat dalam 5 tahun
terakhir jumlah kematian bayi mengalami fluktuatif seperti terlihat pada tabel berikut :
Grafik 2.2 Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 - 2018
92
197
8798
51
tahun 2014 tahun 2015 2016 2017 2018
Jumlah Kematian Bayi
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 12
Grafik 2.3 Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Selatan
Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2018
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 4 5 6 6 7
16
51
0
10
20
30
40
50
60
Target : 100
Jumlah kematian bayi tertinggi terjadi di kabupaten OKU sebanyak 16 orang,
kemudian diikuti oleh kabupaten Muara Enim 7 orang dan kabupaten Musi Rawas dan Kota
Palembang masing-masing sebanyak 6 orang. Jumlah kematian bayi terendah terjadi di
kabupaten Lahat, OKU Selatan, Empat Lawang, Kota Pagar Alam dan Lubuk masing-masing
sebanyak 1 orang, sedangkan untuk kabupaten OKI, Musi Banyuasin, OKU Timur, PALI dan
kota Prabumulih tidak ada laporan kematian Bayi. Penyebab utama kematian bayi di provinsi
sumatera selatan adalah Pneumonia dan Diare.
Tercapainya indikator ini
dikarenakan semakin mudahnya akses
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
dengan adanya program Jamsoskes Sumsel
Semesta dan JKN (BPJS Kesehatan),
sudah terbentuknya Puskesmas PONED,
semakin meningkatnya cakupan
pemeriksaan bayi baru lahir, cakupan
imunisasi yang semaikn baik, semakin
baiknya cakupan gizi anak bayi dan balita serta semakin meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan secara keseluruhan diharapkan dapat menurunkan angka kematian bayi. Beberapa
faktor penghambat dalam menurunkan angka kematian bayi antara lain kurangnya sarana dan
prasarana kegawatdaruratan di Puskesmas, akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan
dibeberapa daerah masih sulit dijangkau, sistem rujukan maternal dan neonatal yang belum
berjalan optimal dan belum meratanya SDM kesehatan yang berkompeten.
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 13
Berbagai upaya terus dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi ini karena
kematian bayi telah menjadi program prioritas nasional dan merupakan komitmen global
yang dicantumkan dalam SDG’s (Sustainable Development Goals). Peranan dan keterlibatan
sektor lain untuk ikut serta berperan dalam penurunan angka kematian bayi juga terus
ditingkatkan. Beberapa program dan kegiatan yang masih menjadi prioritas untuk masa yang
akan datang adalah :
a) perencanaan percepatan Meningkatkan pelaksanaan pemantauan PWS KIA dan
surveilans kematian bayi dan balita di tingkat kabupaten/kota;
b) Berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor mulai dari tingkat provinsi,
kabupaten/kota sampai ke tingkat desa dan kelurahan untuk menyusun strategi
penurunan kasus kematian ibu dan bayi;
c) Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan sampai dengan tingkat desa dan
kelurahan melalui penempatan bidan di setiap desa dan pembangunan Poskesdes;
d) Meningkatkan kompetensi/kapasitas teknis tenaga kesehatan dalam hal pelayanan
pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan dan penanganan bayi baru lahir melalui
pelatihan dan pertemuan teknis program;
e) Penerapan Program Desa Siaga juga diharapkan akan dapat menekan angka kematian
bayi;
f) Integrasi BKB (Bina Keluarga Balita), Pendidikan Anak Usia Dina (PAUD) dan
Posyandu;
g) Konsorsium kerja sama dengan perguruan tinggi dan swasta untuk meningkatkan
kualitas hidup anak dan penurunan kematian;
2.2.1.2. Angka Kematian Balita (AKABA)
Grafik 2.4 Jumlah Kematian Balita di Sumatera Selatan Tahun 2018 dibandingkan dengan
Target RPJMD Tahun 2018
0
10
20
30
40
50
Target RPJMD 2018 Realisasi RPJMD 2018
44
29
Jumlah Kematian Balita di Sumatera Selatan Tahun 2018
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 14
Berdasarkan data laporan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) jumlah kematian
Balita di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 sebanyak 29 orang, jumlah ini sudah lebih
rendah dibandingkan target tahun 2018 sebanyak 44 orang. Dengan demikian indikator
kinerja jumlah kematian Balita pada tahun 2018 telah mencapai target akhir RPJMD tahun
2018 dengan persentase capaiannya sebesar 134%. Jumlah kematian Balita pada tahun 2018
sebanyak 29 orang, jumlah ini mengalami penurunan jika dibanding tahun 2017 sebanyak 48
orang kematian Balita. Trend jumlah kematian Balita selama 5 tahun terakhir terlihat
berfluktuatif seperti pada grafik berikut :
Grafik 2.5 Jumlah Kematian Balita di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 - 2018
40
55
39
48
29
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Jumlah Kematian Balita di Sumatera Selatan Tahun 2014 - 2018
Jumlah Kematian Balita di Sumatera Selatan Tahun 2017
Grafik 2.6 Jumlah Kematian Balita di Provinsi Sumatera Selatan
per Kabupaten / Kota Tahun 2018
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 24 4
10
29
0
5
10
15
20
25
30
35
Target : 44
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 15
Jumlah kematian Balita tahun 2018 tertinggi kabupaten OKU sebanyak 10 orang,
dikikuti kota Palembang dan kabupaten Musi Rawas masing-masing sebanyak 4 orang.
Jumlah kematian Balita terendah di kota Prabumulih, kota Pagar ALam dan kota Lubuk
Linggau masing-masing sebanyak 1 orang, sedangkan kabupaten OKI, Lahat, Musi
Banyuasin, OKU Selatan, OKU Timur dan PALI tidak ada laporan kematian Balita.
Penyebab terbesar kematian Bayi di Sumatera Selatan adalah Diare dan Pneumonia.
Beberapa program dan kegiatan yang masih menjadi prioritas untuk menurunkan
angka kematian Balita antara lain :
a. Pelaksanaan pemantauan PWS KIA dan surveilans kematian balita di tingkat
kabupaten/kota;
b. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program balita terintegrasi,
pelaksanaan supervisi dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan
tenaga kesehatan di kabupaten/kota;
c. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan sampai dengan tingkat desa dan
kelurahan melalui penempatan bidan di setiap desa dan pembangunan Poskesdes;
d. Penerapan Program Desa Siaga juga diharapkan akan dapat menekan angka
kematian bayi dan Balita;
e. Integrasi BKB (Bina Keluarga Balita), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Posyandu;
f. Program Manajemen Tumbuh kembang Balita sakit dan Manajemen Tumbuh
kembang Balita;
g. konsorsium kerja sama dengan perguruan tinggi dan swasta untuk meningkatkan
kualitas hidup anak dan penurunan kematian.
Sedangkan faktor yang masih penghambat terhadap penurunan jumlah kematian
Balita di Sumatera Selatan adalah masih rendahnya kepatuhan petugas dalam memberikan
pelayanan kesehatan anak Balita yang sesuai standar, akses menuju fasyankes masih sulit
dijangkau, sarana dan prasarana kegawatdaruratan di Puskesmas yang masih kurang, petugas
yang sudah dilatih berpindah bagian/ tempat kerja, pengaruh faktor budaya yang masih
bertentangan dengan kesehatan.
2.2.1.3. Umur Harapan Hidup (UHH)
Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh
seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 16
mortalitas yang berlaku di lingkngan masyarakatnya. Angka harapan hidup merupakan alat
untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada
umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang
rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program
sosial lainnya termasuk kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan
kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.
Grafik 2.7 Angka Harapan Hidup di Sumatera Selatan Tahun 2018
dibandingkan dengan Target Tahun 2018
60
65
70
75
80
85
Target RPJMD2018
Realisasi 2018
Angka Harapan Hidup 80,1 69,16
Angka Harapan Hidup
Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sumatera Selatan capaian indikator kinerja
Angka Harapan Hidup belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Angka Harapan
Hidup (AHH) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 di targetkan 80,30 tahun dan
terealisasi sebesar 69,18 tahun dengan realisasi capaian sebesar 86,15% dengan demikian
angka harapan hidup belum dapat mencapai target akhir RPJMD tahun 2018. Jika
dibandingkan dengan angka harapan hidup nasional sebesar 71,06 tahun maka capaian angka
harapan hidup di Sumatera juga masih dibawah capaian nasional.
Rendahnya capaian indikator ini karena terlalu tinggi dalam menetapkan target di
tahun 2018. Dimana pada tahun 2016 target RPJMD angka harapan hidup di Sumatera
Selatan hanya sebesar 70,9 tahun namun di tahun 2017 dan tahun 2018 target RPJMD angka
harapan hidup naik menjadi 80,1 tahun dan 80,4 tahun, terjadi penambahan usia harapan
hidup sebesar 9,4 tahun dalam waktu 2 tahun.
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 17
Grafik 2.8 Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018
68,93
69,1469,16
69,18 69,18
68,80
68,85
68,90
68,95
69,00
69,05
69,10
69,15
69,20
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Angka Harapan Hidup
Angka harapan hidup dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya.
Pada tahun 2014 angka harapan hidup di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 68,93 tahun naik
menjadi 69,18 tahun pada tahun 2018, namun kenaikan tersebut tidak signifikan dimana
hanya ada peningkatan 0,02 tahun.
Grafik 2.9 Angka Harapan Hidup di Provinsi Sumatera Selatan
per Kabupaten / Kota Tahun 2018
64,32 64,72 64,99 65,2565,87 66,24
67,34 67,66 67,7 68,04 68,14 68,14 68,36 68,44 68,6469,18
69,67 70,1
6162636465666768697071
Target 2018 : 80,3
Angka harapan hidup per kabupaten/kota tertinggi di Sumatera Selatan yaitu kota
Palembang sebesar 70,1 tahun dan Prabumulih sebesar 69,67 tahun lebih besar dari angka
harapan hidup provinsi Sumatera Selatan sebesar 69,18 tahun, sedangkan 15 kab/kota lainnya
masih dibawah angka harapan hidup provinsi. Angka harapan hidup terendah yaitu kab.
Empat Lawang sebesar 64,32 tahun, kab. Ogan Ilir sebesar 64,72 tahun dank ab. Musi Rawas
Utara sebesar 64,99 tahun.
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 18
Berbagai upaya dilakukan untuk menaikkan angka harapan hidup, mulai dari
peningkatan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sampai ke
peningkatan kualitasi pelayanan kesehatan serta melalui perubahan perilaku masyarakat untuk
hidup bersih dan sehat, peningkatan kualitas kesehatan lingkungan, peningkatan akses air
bersih, pengentasan masalah gizi buruk dan kurang gizi, pelayanan ibu melahirkan dan bayi
yang semuanya bermuara pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan
angka harapan hidup. Upaya-upaya dibidang kesehatan tersebut hendakknya pula didukung
oleh lintas sektor, dukungan infrastruktur (jalan, air bersih, listrik dll) dan segenap lapisan
masyarakat serta dengan semakin membaiknya indikator sosial ekonomi masyarakat dan
meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat akan dapat mempercepat bertambahnya angka
harapan hidup di Provinsi Sumatera Selatan.
2.2.1.4. Angka Kematian Ibu (AKI)
Grafik 2.10 Jumlah Kematian Ibu di Sumatera Selatan Tahun 2018
dibandingkan dengan Target RPJMD Tahun 2018
110
115
120
125
130
135
Target RPJMD2018
Realisasi RPJMD2018
Jumlah Kematian Ibu 134 119
Jumlah Kematian Ibu
Angka kematian Ibu untuk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 ditargetkan 134
orang dan terealisasi 119 orang atau sebesar 111,19%. Jika dilihat grafik jumlah kematian ibu
melahirkan selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan namun sedikit meningkat pada
tahun 2018. Pencapaian penurunan jumlah kematian ibu di Sumatera Selatan lokal spesifik
dihitung jumlah per orang bukan per 100.000 kelahiran hidup sehingga tidak bisa secara
langsung dibandingkan dengan capaian Nasional. Perhitungan AKI melalui sensus penduduk
juga hanya menggambarkan angka nasional yaitu 346 per 100.000 KH, belum bisa
menggambarkan AKI per Provinsi.
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 19
Jumlah kematin ibu di provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 sebanyak 155 orang,
naik menjadi 164 orang kematian pada tahun 2015, turun menjadi 142 orang pada tahun 2016
dan turun lagi menjadi 107 orang tahun 2017 dan naik menjadi 119 orang pada tahun 2018
seperti terlihat pada grafik di bawah.
Grafik 2.11 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018
155164
142
107119
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Jumlah Kematian Ibu
Grafik 2.12 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Provinsi Sumatera Selatan per Kabupaten /
Kota Tahun 2018
1 2 3 3 3 4 4 5 6 8 8 10 10 12 12 13 15
119
0
20
40
60
80
100
120
140
Target : 134
Jumlah Kematian Ibu melahirkan tahun 2018 tertinggi terjadi di kabupaten Banyuasin
sebanyak 15 orang, kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 13 orang dan kabupaten Musi
Rawas sebanyak 12 orang, Sedangkan jumlah kematian ibu maternal terendah terjadi di kota
Prabumuli sebanyak 1 orang, kota Pagar Alam sebanyak 2 orang, kabupaten Empat Lawang
sebanyak 3. Adapun penyebab terbesar kematian ibu melahirkan di Sumatera Selatan adalah
Perdarahan dan Hipertensi.
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 20
Tercapainya indikator ini disebabkan karena
semakin baiknya fasilitas kesehatan di daerah, akses
ke fasilitas kesehatan yang semakin baik dengan
adanya program Jamsoskes Sumsel Semesta, JKN,
Jampersal dan rumah tunggu kelahiran di kab/kota.
Penanganan persalinan yang semakin baik dengan
meningkatnya persentase persalinan yang ditolong
oleh tenaga kesehatan yang kompoten, deteksi dini
faktor resiko oleh tenaga kesehatan, sistem rujukan yang semakin baik, kerjasama dukun beranak
dengan bidan dimana dukun beranak tidak menolong persalinan tetapi mengantarkan ibu bersalin ke
bidan atau tenaga kesehatan yang kompoten.
Berbagai upaya terus dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi ini karena
kematian bayi telah menjadi program prioritas nasional dan merupakan komitmen global
yang dicantumkan dalam SDG’s (SustainableDevelopment Goals). Peranan dan keterlibatan
sektor lain untuk ikut serta berperan dalam penurunan angka kematian ibu terus ditingkatkan.
Beberapa program yang masih menjadi prioritas untuk masa yang akan datang adalah :
1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya untuk
ibu hamil terutama melalui pembangunan Pos Kesehatan Desa dan Pos Kesehatan
Kelurahan serta penempatan bidan yang tinggal di desa;
2. Pelaksanaan program P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan
Komplikasi);
3. Kunjungan antenatal pertama (K1) sedapat mungkin dilakukan pada trimester
pertama, guna mendorong peningkatan cakupan kunjungan antenatal empat kali
(K4);
4. Pelayanan KB harus ditingkatkan guna mengurangi faktor risiko 4 terlalu (terlalu
muda, terlalu sering, terlalu rapat dan terlalu tua);
5. Pelaksanaan Ante Natal Care (ANC) yang terintegrasi untuk ibu hamil ,termasuk
pemeriksaan HIV/AIDS, Malaria, Cacingan dan penyakit infeksi menular lainnya
secara terintegrasi dan pelaksanaan kelas ibu hamil dengan melibatkan keluarga
dan masyarakat;
6. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) di tingkat kabupaten/kota;
7. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam kesehatan reproduksi responsive
gender harus ditingkatkan untuk meningkatkan Health Care Seeking Behaviour.
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 21
2.2.2. Morbiditas
Situasi morbiditas atau kesakitan di Provinsi Sumatera Selatan tergambar dari
beberapa indikator sebagai berikut :
2.2.2.1. Kabupaten / Kota yang Eliminasi Malaria
Kab/ Kota yang Eliminasi Malaria di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018
ditargetkan 11 Kab/Kota persen dan terealisasi 9 Kab/Kota atau sebesar 81,82 persen.
Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian belum
mencapai target yang ditetapkan.
Target Sumsel Eliminasi Malaria Tahun 2020 (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
293/MENKES/SK/I Tahun 2009 Tentang Eliminasi Malaria)
Tahun 2014 Tahun 2017 Tahun 2018
Palembang
Prabumulih
Pagar Alam
Ogan Komering Ilir
Ogan Ilir
Empat Lawang
Banyuasin
PALI Lubuk Linggau
2.2.2.2. Sucsess Rate TBC
Sucess Rate TBC di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 ditargetkan 85
persen dan terealisasi 87 persen atau sebesar 102,35 persen. Jika dibandingkan dengan target
yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian sudah melebihi dari target yang
ditetapkan.
Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, Sucess Rate TBC di Provinsi Sumatera
Selatan mengalami fluaktif dari 94,09 persen tahun 2014 turun menjadi 86 persen pada
tahun 2015 kemudian naik menjadi 88 persen pada tahun 2016 dan turun menjadi 87 persen
pada tahun 2017, seperti terlihat pada grafik berikut ;
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 22
Grafik 2.13 Sucess Rate TBC di Provinsi Sumatera Selatan
Selama 4 (empat) Tahun 2014 s/d 2017
Dilihat dari grafik diatas Sucsess Rate TBC Tahun 2018 sebesar 87% menurun dari
tahun sebelumnya sebesar 88%.
Succes pada tahun 2017 mencapai 87% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar
85%. Jika dibandingkan dengan target kinerja diatas, maka hasil capaian pada tahun 2017
sudah melebihi dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian program pada
tahun 2016 sebesar 88%, maka capaian pada tahun 2017 ini mengalami fluaktif. Keberhasilan
pengobatan tahun 2018 tidak dapat dilihat karena keberhasilan Pengobatan ini dapat dilihat
setelah penderita melakukan pengobatan selama 6 - 9 bulan makanya pengobatan baru
sampai tahun 2016. Upaya yang dilakukan dalam Succes Rate TBC yaitu :
1. Penguatan kepemimpinan program TB di kabupaten/kota
a. Regulasi eliminasi TB, peningkatan pembiayaan
b. Koordinasi dan sinergi program
2. Peningkatan akses layanan TB yang bermutu “TOSS-TB”
a. Peningkatan jejaring layanan TB melalui PPM (public-private mix)
b. Penemuan aktif berbasis masyarakat
c. Inovasi diagnosis TB
3. Pengendalian Faktor risiko TB
4. Promosi lingkungan dan hidup sehat
5. Pencegahan infeksi dan profilaksis
6. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pengendalian TB
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 23
7. Penguatan manajemen program
8. Penelitian dan pengembangan inovasi program
9. Pengendalian biaya katastrofik layanan TB
10. Koordinasi dengan lintas Sektor spt : Dinsos, PUCK (perbaikan perumahan), PMD
(pemberdayaan masy. Desa)
2.2.2.3. Insidance Rate DBD
Insidance Rate DBD di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 ditargetkan 49
/100.000 dan terealisasi 29/100.000 atau sebesar 168,96 persen. Jika dibandingkan dengan
target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian sudah melebihi dari target yang
ditetapkan.
Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Insidance Rate DBD di Provinsi Sumatera
Selatan mengalami fluaktif dari 19 /100.000 tahun 2014 naik menjadi 42,5 /100.000
pada tahun 2015 kemudian naik lagi menjadi 48 /100.000 pada tahun 2016 kemudian turun
menjadi 18 /100.000 dan naik menjadi 29/100.000 pada tahun 2018, seperti terlihat pada
grafik berikut ;
Grafik 2.14 Insidance Rate DBD di Provinsi Sumatera Selatan
Selama 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Insidance Rate DBD di Provinsi Sumatera Selatan pada
tahun 2018 sebesar 29/100.000 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 18/100.000.
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 24
Grafik 2.15 CFR (Case Fatality Rate) DBD
Provinsi Sumatera Selatan 2018
Grafik 2.16 Distribusi Kasus DBD Per Kab/Kota
Provinsi Sumatera Selatan 2017-2018
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 25
Situasi Demam Berdarah di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 terjadi
peningkatan kasus dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2018 jumlah kasus mencapai 2.396
kasus (IR sebesar 29/100.000 penduduk) dengan jumlah kematian sebanyak 26 kematian
(CFR 1.09%). Sementara Pada tahun 2017 jumlah kasus mencapai 1.452 kasus (IR sebesar
18/100.000 penduduk) dengan jumlah kematian sebanyak 16 kematian (CFR 0,48%) .
Penyebab utama terjadinya penyebarluasan penyakit DBD berkaitan erat dengan beberapa
factor antara lain :
Masih banyak nya nyamuk penular DBD yang terdapat di lingkungan
pemukiman;
Belum membudayanya PSN-DBD dalam masyarakat sehingga menimbulkan
tingginya populasi nyamuk penular DBD;
Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang DBD;
Keterlambatan dalam mendiagnosa;
Terbatasnya dana.
Upaya yang harus dilakukan, antara lain :
1. Perlunya kepedulian dari pemerintah dalam pemberantasan DBD sampai di
tingkat kelurahan;
2. Kerja sama lintas sektoral dalam pengendalian DBD;
3. Perlunya kesadaran dalam tiap rumah tangga untuk melakukan psn aktif ;
4. Perlu diaktifkannya POKJA tingkat desa sampai provinsi untuk pengendalian
DBD.
2.2.2.4. Case Dectetion Rate per 100.000 penduduk
Case Detection Rate TBC di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 ditargetkan
50 persen dan terealisasi 46 persen atau sebesar 92 persen. Jika dibandingkan dengan target
yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian belum mencapai target yang ditetapkan.
Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, Case Detection Rate TBC di Provinsi
Sumatera Selatan mengalami fluaktif dari 45,05 persen tahun 2015 turun menjadi 25
persen pada tahun 2016 kemudian naik menjadi 44 persen pada tahun 2017 dan naik lagi
menjadi 46 persen pada tahun 2018, seperti terlihat pada grafik berikut ;
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 26
Grafik 2.17 Case Detection Rate TBC di Provinsi Sumatera Selatan
Selama 4 (empat) Tahun 2015 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Case Detection Rate TBC di Provinsi Sumatera Selatan
tahun 2018 sebesar 46% berarti meningkat dari tahun 2017 sebesar 44%
Grafik 2.18 Capaian Penemuan Kasus TBC Case Detection Rate
Tahun 2016 S/D 2018 Provinsi Sumatera Selatan
Capaian penemuan kasus Baru atau Case Detection Rate Program TB Tahun
2018
Di Provinsi Sumatera Selatan didapat 3 kabupaten/kota telah melampaui target 50%.
Capaian penemuan kasus Baru atau Case Detection Rate Program TB Tahun 2018 di Provinsi
Sumatera Selatan didapat 3 kabupaten/kota telah melampaui target 50%, antara lain : Kota
Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim dan Ogan Ilir. Sedangkan 14 Kabupaten/Kota lainya
belum mencapai target terutama Kabupaten Empat Lawang yg CDRnya 26%. Untuk Capaian
Provinsi Sumatera Selatan 46% , berarti pencapaiannya belum mencapai target diinginkan
50%.
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 27
Rendahnya Cakupan Case Detection Rate adalah:
1. Kepatuhan dan keterampilan petugas yang masih rendah.
2. Kurang meratanya keterampilan tenaga laboratorium di setiap UPK.
3. Mutasi petugas dan tugas rangkap.
4. Kurangnya alat penunjang kegiatan program.
5. Keterbatasan dana dan belum optimalnya pemberdayaan mitra kerja.
6. Belum seluruhnya Rumah Sakit dan DPS melaksanakan strategi DOTS
Upaya yang harus dilakukan, antara lain:
a) Perencanaan Pelatihan Pengelola Program P2TB bagi petugas di UPK dan
Rumah Sakit;
b) Perencanaan Melakukan pelatihan bagi Tenaga Laboratorium di UPK dan
Rumah Sakit;
c) Menghimbau kepada pejabat yang berwenang untuk mengurangi mutasi petugas
minimal 3 tahun mengelola program TB;
d) Melakukan pengadaan alat penunjang program P2TB;
e) Melakukan advokasi dan memberdayakan mitra kerja dan lintas sektor ;
f) Melakukan Kerjasama dengan Rumah sakit dan DPS untuk melaksanakan
strategi DOTS
2.2.2.5. Prevalensi HIV / AIDS
Prevalensi HIV / AIDS di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 ditargetkan
0.5 persen dan terealisasi 0.3 persen atau sebesar 166,66 persen. Jika dibandingkan dengan
target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian sudah melebihi dari target yang
ditetapkan.
Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, Prevalensi HIV / AIDS di Provinsi Sumatera
Selatan dari tahun 2015 s.d tahun 2018 sudah melebihi dari target yang ditetapkan < 0,5
yaitu 0,3, seperti terlihat pada grafik berikut ;
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 28
Grafik 2.19 Prevalensi HIV / AIDS di Provinsi Sumatera Selatan
Selama 4 (empat) Tahun 2015 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Prevalensi HIV / AIDS di Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2018 sebesar 0,3 berarti sudah mencapai target yang ditetapkan.
Pada bulan Januari sampai dengan Desember 2018 pengidap HIV dan penderita AIDS
banyak ditemukan pada laki-laki dbandingkan perempuan, hal ini menujukkan bahwa laki-
laki lebih berisiko tertular HIV dibandingkan dengan perempuan karena pola prilaku seks
laki-laki yang suka membeli seks tanpa menggunakan kondom.
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 29
Secara kumulatif pengidap HIV lebih banyak pada kelompok usia 20 – 29 tahun, untuk kasus
AIDS lebih banyak pada kelompok usia 30-39 tahun, pada saat usia produktif sehingga
penting sekali upaya pencegahan di fokuskan kepada kelompok usia 15- 24 tahun dengan
memberikan edukasi yang baik dengan menjelaskan HIV-AIDS sehingga dapat mencegah
infeksi baru HIV.
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 30
2.2.2.6. Cakupan Penemuan Pneumonia Balita
Cakupan Penemuan Pneumonia Balita di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun
2018 ditargetkan 80 persen dan terealisasi 39.24 persen atau sebesar 49,05 persen. Jika
dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian belum
mencapai dari target yang ditetapkan.
Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, Cakupan Penemuan Pneumonia Balita di
Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluaktif dari 22,33 persen tahun 2014 naik
menjadi 59,4 persen pada tahun 2015 kemudian turun menjadi 44,86 persen pada tahun
2016 dan turun lagi menjadi 39,24 persen pada tahun 2018, seperti terlihat pada grafik
berikut ;
Grafik 2.20 Cakupan Penemuan Pneumonia Balita di Provinsi Sumatera Selatan
Selama 4 (empat) Tahun 2014 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas cakupan penemuan balita dalam kurun waktu empat tahun
mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 39,24 % menurun dari tahun sebelumnya
sebesar 44,86%.
Pada tahun 2018 jumlah penemuan kasus Pneumonia Balita pada Program P2 ISPA
Provinsi Sumatera Selatan adalah 12.707 kasus atau sebesar 39,24 % dari target dimana
perkiraan penemuan penderita sebanyak 32.383 balita. Pada kasus pneumonia golongan umur
<1 tahun sebanyak 3.934 kasus (35,12 %) dan untuk golongan umur 1-5 tahun sebanyak
7.265 kasus (64,87 %) dari seluruh kasus pneumonia. Pada Pneumonia berat untuk golongan
umur <1 tahun sebanyak 553 kasus (36,67%) dan pada golongan umur 1-5 tahun sebanyak
955 kasus (63,32%) dari seluruh kasus Pneumonia Berat. Dilihat dari realisasi cakupan
penderita Pneumonia berdasarkan target penemuan yang ada persentase tertinggi dicapai oleh
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 31
kabupaten Muara Enimsebanyak 1.997 kasus (88,97 %) sedangkan kabupaten terendah yaitu
Kota Muratara dan Kota Lubuk Linggau sebesar 0 (0%). Belum dapat disimpulkan bahwa
rendahnya penemuan ini didasari oleh memang tidak terdapatnya penderita atau kurang
aktifnya petugas dalam melakukan penemuan kasus.
Cakupan Pneumonia balita di Sumatera Selatan pencapaiannya Desember 2018
sebesar 39,24%, berarti pencapaiannya belum mencapai target yang diinginkan 80%.
Rendahnya cakupan penemuan pneumonia dikarenakan;
a. Masih ada puskesmas yang belum tahu dengan perubahan sasaran pneumonia
Balita dan indikator program ISPA pada tahun 2018
b. Kepatuhan dan keterampilan petugas yang masih rendah dalam deteksi dini
Pneumonia Balita dan belum mendapatkan dukungan dari dokter di puskesmas
tentang tatalaksana standar ISPA/Pneumonia
c. Kurangnya kesadaran untuk mengirim laporan tepat waktu dan lengkap dari bulan
Januari sampai Desember 2018.
d. Adanya under reported yaitu kesalahan dalam pengklasifikasian diagnosa ISPA
e. Adanya tugas rangkap petugas atau pengelola program ISPA di kab/kota.
f. Kurangnya alat penunjang kegiatan program.
g. Keterbatasan dana.
h. Belum optimalnya pemberdayaan mitra kerja sehingga sumber data kasus
Pneumonia Balita masih berbasis Puskesmas.
i. Masih minimnya kerja sama dan koordinasi dengan lintas program dan lintas
sektoral
Upaya yang harus dilakukan adalah :
1. Perencanaan Pelatihan Manajemen P2 ISPA bagi petugas pengelola program ISPA
kab/ kota
2. Pengadaan dan pendistribusian logistik program ISPA.
3. Mengintensifkan sistem pelaporan.
4. Sosialisasi penyakit ISPA di masyarakat
5. Membangun dan meningkatkan jejaring dengan sarana kesehatan di wilayah kerja
Dinas Kesehatan provinsi/kab/kota/puskesmas untuk pengumpulan data kasus
pneumonia.
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 32
6. Meningkatkan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral mengenai
pengendalian ISPA khususnya disaat musim kabut asap akibat kebakaran hutan
dan lahan
2.2.3. Status Gizi
2.2.3.1 Prevalensi Balita Dengan Berat Badan Rendah (Angka Gizi Buruk)
Grafik 2.21 Prevalensi Gizi Buruk di Sumatera Selatan Tahun 2018
dibandingkan dengan Target RPJMD Tahun 2018
00,10,20,30,40,50,6
0,70,80,9
1
Target RPJMD2018
Realisasi RPJMD2018
Prevalensi Gizi Buruk 1 0,04
Prevalensi Gizi Buruk
Prevalensi gizi buruk di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun ke tahun terus
mengalami penurunan. Berdasarkan hasil penimbangan rutin di Posyandu selama tahun 2018
diketahui bahwa prevalensi gizi buruk di Sumatera Selatan sebesar 0,04%. Dari data tersebut
jika dibandingkan dengan target tahun 2018 kurang dari 1% maka persentase capaian angka
gizi buruk telah mencapai target akhir RPJMD dengan persentase capaian sebesar 100%.
Angka gizi buruk nasional berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 sebesar 3,9%,
jika dibandingkan dengan capaian nasional maka capaian provinsi Sumatera Selatan sebesar
0,04% lebih baik dari capaian nasional.
Grafik 2.22 Jumlah Kasus Gizi Buruk di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018
276
162
248
277
313
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Prevalensi Gizi Buruk
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 33
Jumlah kasus gizi buruk pada tahun 2018 mengalami kenaikan dalam empat tahun
terakhir. Pada tahun 2014 jumlah kasus gizi buruk di Sumatera Selatan sebanyak 276 orang,
turun menjadi 162 orang pada tahun 2015 lalu naik menjadi 248 orang pada tahun 2016 dan
naik kembali menjadi 277 orang pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 313 orang pada tahun
2018. Pada tahun 2018 jumlah kasus gizi buruk tertinggi terjadi di kabupaten OKU Timur
sebanyak 95 orang, kabupaten Muara Enim 30 orang dan kabupaten Musi Rawas sebanyak 28
orang, sedangkan jumlah kasus gizi buruk yang terendah terdapat di kota Palembang
sebanyak 1 orang dan Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 2 orang dan kab. OKU serta kota
Lubuk Linggau masing-masing sebanyak 3 orang, sedangkan di kabupaten Musi Rawas
Utara tidak ada laporan kasus gizi buruk.
Permasalahan gizi, khususnya gizi buruk sangat
dipengaruhi oleh banyak faktor baik faktor diluar
kesehatan maupun faktor kesehatan. Faktor diluar
kesehatan yang mempengaruhi gizi buruk seperti sosial
ekonomi penduduk, kebiasaan dan adat istiadat serta
pola asuh. Faktor kesehatan antara lain monitoring
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita
masih kurang, kunjungan rumah rawat
jalan/pengawasan pasien pulang masih kurang, balita
dengan masalah gizi disertai penyakit penyerta
sebagaian besar dari keluarga miskin
Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk terus menurukan kasus gizi buruk antara
lain :
a) Meningkatkan cakupan penimbangan rutin setiap bulan di Posyandu;
b) Meningkatkan penyuluhan kesehatan dan peningkatan kesadaran bagi orang tua
dalam penyediaan makanan yang sehat dan berimbang;
c) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang gizi;
d) Peningkatan kemandirian masyarakat untuk dalam hal penyediaan makanan
bergizi bersama kelompok PKK;
e) Pemberian makanan tambahan pendamping ASI bagi keluarga miskin dan
pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK keluarga miskin;
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 34
f) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang bermutu melalui
pembentukan Poskesdes, peningkatan kemampuan tenaga kesehatan ,penguatan
puskesmas dan pembentukan tim kesehatan keliling di daerah terpencil;
g) Memperbaiki pola asuh pemeliharaan bayi seperti promosi pemberian ASI
Ekslusif selama enam bulan.
h) Meningkatkan peran lintas sektor dan lintas program dalam upaya penurunan
kasus gizi buruk.
2.2.3.2 Persentase Balita Gizi Kurang
Grafik 2.23 Persentase Balita Gizi Kurang Tahun 2018 di Sumatera Selatan
0
2
4
6
8
10
12
Target RPJMD2018
RealisasiRPJMD 2018
Persentase Balita Gizi Kurang 7 10,2
Persentase Balita Gizi Kurang
Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2018 di 17 kabupaten/kota se
Sumatera Selatan, 510 cluster (kelurahan/desa) dengan jumlah sampel Balita usia 0-59 bulan
n = 5.584 Balita, diketahui bahwa persentase gizi kurang pada tahun 2018 di Sumatera
Selatan sebesar 10,2%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2018 sebesar
7% maka persentase capaian tahun 2018 belum mencapai target yang ditetapkan dengan
persentase capaian sebesar 54,29%. Angka gizi kurang nasional berdasarkan hasil Riset
Kesehatan Dasar tahun 2018 sebesar 13,8%, jika dibandingkan dengan capaian nasional
maka capaian provinsi Sumatera Selatan sebesar 10,2% lebih baik dari capaian nasional.
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 35
Grafik 2.24 Persentase Balita Gizi Kurang di Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018
18,6
12,8
11,210,2 10,2
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Persentase Balita Gizi Kurang
Trend Persentase Balita gizi kurang dalam empat tahun terakhir mengalami
penurunan. Pada tahun 2014 sebesar 18,6%, turun menjadi 12,8% pada tahun 2015, turun lagi
menjadi 12,8% pada tahun 2016 kemudian turun kembali menjadi 10,2% pada tahun 2017
dan tetap pada 10,2% pada tahun 2018. Pada tahun 2018 persentase Balita gizi kurang
tertinggi pada kabupaten Ogan Ilir, kabupaten Musi Rawas Utara dan kabupaten Lahat
dengan masing-masing capaian sebesar 14,6%, 14,1% dan 13,5%. Sedangkan persentase
Balita gizi kurang terendah pada kota Prabumulih, kabupaten OKU dan kabupaten Muara
Enim dengan masing-masing capaian sebesar 6,6%, 7,4% dan 7,5%.
Masalah gizi kurang dan gizi buruk pada balita penyebabnya tidak hanya fakor
kesehatan saja tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor diluar kesehatan seperti faktor sosial
ekonomi dan faktor budaya. Upaya-upaya yang dilakukan adalah untuk terus menekan
prevalensi gizi kurang di tengah masyarakat dan mencegah kasus gizi kurang tersebut
berlanjut menjadi kasus gizi buruk, terutama pada bayi dan balita karena akan berpengaruh
terhadap pertumbuhannya. Berbagai upaya yang dilakukan untuk terus menurukan kasus gizi
buruk antara lain :
a) Penimbangan rutin setiap bulan di Posyandu;
b) Penyuluhan kesehatan dan peningkatan kesadaran bagi orang tua dalam
penyediaan makanan yang sehat dan berimbang;
c) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang gizi;
d) Peningkatan kemandirian masyarakat untuk dalam hal penyediaan makanan
bergizi bersama kelompok PKK;
e) Meningkatkan cakupan pemberian ASI Ekslusif pada bayi dan Balita;
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 36
f) Pemberian makanan tambahan pendamping ASI bagi keluarga miskin dan
pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK keluarga miskin;
g) Meperkuat ketahanan pangan dan berkerja sama dengan lintas sektor dalam hal
meningkatkan kemandirian pemenuhan kebutuhan pangan pada keluarga miskin.
2.2.3.3 Persentase Stunting pada Anak Balita
Grafik 2.25 Persentase Stunting Pada Anak Balita
dibandingkan Target RPJMD Tahun 2018 di Sumatera Selatan
0
5
10
15
20
25
30
Target RPJMD2018
RealisasiRPJMD 2018
Peresntase Stunting pada anak
Balita28 22,8
Persentase Stunting pada anak Balita
Stunting merupakan keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek. Stunting terjadi
akibat kekurangan gizi dan penyakit berulang dalam waktu lama pada masa janin hingga 2
tahun pertama kehidupan seorang anak (Black et al., 2008). Anak dengan stunting memiliki
IQ 5-10 poin lebih rendah dibanding dengan anak yang normal (Grantham-McGregor et al.,
2007). Stunting pada balita merupakan factor risiko meningkatnya angka
kematian, menurunkan kemampuan kognitif dan perkembangan motorik rendah serta fungsi-
fungsi tubuh yang tidak seimbang. Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun
2018 di 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan, 510 cluster (kelurahan/desa) dengan jumlah
sampel Balita usia 0-59 bulan n = 5.584 Balita, diketahui bahwa persentase stunting pada
anak Balita di Sumatera Selatan tahun 2018 sebesar 22,8%. Jika dibandingkan dengan target
akhir RPJMD tahun 2018 sebesar 28% maka capaian tahun 2018 telah mencapai target yang
ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 118,57%. Angka stunting nasional berdasarkan
hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 sebesar 30,8%, jika dibandingkan dengan capaian
nasional maka capaian stunting provinsi Sumatera Selatan sebesar 22,8% lebih baik dari
capaian nasional.
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 37
Grafik 2.26 Persentase Stunting pada Balita di Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018
26,324,5
19,3
22,8 22,8
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Persentase Stunting pada anak Balita
Peresntase Stunting pada anak Balita
Persentase Stunting pada Balita dalam lima tahun terakhir mengalami trend penurunan
namun sedikit naik pada tahun 2017 dan 2018. Pada 2014 angka stunting sebesar 26,3%,
kemudian turun menjadi 24,5% pada tahun 2015, turun lagi menjadi 19,30 pada tahun 2016
kemudian naik sedikit menjadi 22,8% pada tahun 2017 dan tetap sebesar 22,8% pada tahun
2018.
Grafik 2.27 Prevalensi Stunting pada Balita per Kab/Kota
di Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018
Pada tahun 2018 persentase Stunting pada Balita tertinggi pada kabupaten Banyuasin
sebesar 32,8%, kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 32,8% dan kabupaten Ogan Ilir sebesar
29,5%. Sedangkan persentase Stunting pada Balita terendah pada kota Palembang sebesar
14,5%, kabupaten Muara Enim sebesar 14,9% dan kota Lubuk Linggau sebesar 18,9%
Stunting disebabkan oleh banyak faktor baik secara faktor langsung dan tak langsung.
Faktor langsung ditentukan oleh asupan makanan, berat badan lahir dan penyakit. Sedangkan
factor tak langsung seperti factor ekonomi, budaya, pendidikan dan pekerjaan, fasilitas
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 38
pelayanan kesehatan. Faktor social ekonomi saling berinteraksi satu dengan yang lainnya
seperti masukan zat gizi, berat badan lahir dan penyakit Infeksi pada anak. Anak-anak yang
mengalami stunting disebabkan kurangnya asupan makanan dan penyakit yang berulang
terutama penyakit infeksi yang dapat meningkatkan kebutuhan metabolic serta mengurangi
nafsu makan sehingga berdampak terjadi ketidaknormalan dalam bentuk tubuh pendek
meskipun faktor gen dalam sel menunjukkan potensi untuk tumbuh normal. Upaya yang
perlu dilakukan untuk terus menekan stunting pada Balita antara lain :
a. Penimbangan rutin setiap bulan di Posyandu;
b. Penyuluhan kesehatan dan peningkatan
kesadaran bagi orang tua dalam penyediaan
makanan yang sehat dan berimbang;
c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
dalam bidang gizi;
d. Peningkatan kemandirian masyarakat untuk
dalam hal penyediaan makanan bergizi bersama kelompok PKK;
e. Pemberian makanan tambahan pendamping ASI bagi keluarga miskin dan pemberian
makanan tambahan bagi ibu hamil KEK keluarga miskin;
f. Pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil;
g. Memonitor pertumbuhan dan perkembangan anak;
h. Suplementasi vitamin A;
i. Penanganan lebih lanjut untuk anak gizi buruk;
j. Suplementasi Fe dan folat untuk ibu hamil.
2.2.3.4 Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif
Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapat ASI Eklusif pada tahun
2018 ditargetkan 47 persen dan terealisasi 60,7 persen atau sebesar 129,15 persen. Jika
dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian sudah
melebihi dari target yang diinginkan .
Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan
yang Mendapat ASI Eklusif mengalami fluktuaktif dari 63,44 persen tahun 2014 turun
menjadi 61 persen di tahun 2015 turun lagi menjadi 59,38 persen pada tahun 2016 turun
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 39
menjadi 58,23 persen pada tahun 2017 kemudian naik menjadi 60,7 persen pada tahun
2018 seperti terlihat pada grafik berikut ;
Grafik 2.28 Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapat ASI Eklusif
di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima ) Tahun 2014 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapat
ASI Eklusif yang ada di Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 60,7%,berarti sudah
melebihi dari target Nasional sebesar 59,5% (Kesmas, Kemkes RI, 2017) yang tertinggi Kota
Palembang sebesar 74,7% dan yang terendah Kab. Muratara sebesar 40,4%.
Walaupun persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eklusif sudah
melebihi dari target tapi pemberian ASI Eklusif belum optimal, dikarenakan :
1. Ibu & Keluarga kurang mendapatkan
informasi tentang ASI Eksklusif dari
petugas kesehatan sehingga perlu adaya
Konselor ASI;
2. Tingkat pendidikan, usia, status bekerja
ibu, pengetahuan ibu tentang pentingnya
ASI Eksklusif
3. Keluarga / masyarakat & gencarnya
Promosi Susu Formula oleh Produsen Susu kepada Konsumen yang dilakukan
oleh Petugas Kesehatan;
4. Program ASI Eksklusif yang dilaksanakan Bidan di Puskesmas ternyata belum
optimal;
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 40
5. Kurangnya tempat fasilitas Khusus Laktasi di tempat kerja dan tempat Sarana
Umum;
6. Lemahnya Perencanaan Terpadu dalam Program PP – ASI
7. Kurangnya intensitas dan kontinuitas dari Kegiatan PP – ASI ditingkat Pelayanan
maupun Masyarakat;
8. Lemahnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Perundang –
Undangan yang terkait dengan PP – ASI;
9. Pelaksanaan Program Rumah Sakit Sayang Ibu & Bayi (RSSIB) belum semua
berjalan sebagaimana mestinya ( dari 17 Kab/Kota yang sudah melaksanakan
RSSB hanya 12 Kab/Kota).
Upaya yang dilakukan agar Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI
Eksklusif meningkat, antara lain :
1. Perlu ada ruang laktasi di tempat kerja untuk memberikan kesempatan pada ibu
menyusui untuk memberikan ASI atau memerah ASI;
2. Perlu upaya untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang ASI baik melalui
penyuluhan atau konseling;
3. Perlu ada koordinasi atau komitmen dengan sarana kesehatan yang melayani
persalinan untuk melaksanakan IMD, rawat gabung dan pemberian ASI;
4. Perlu ada suatu kelompok peduli ASI yang siap membantu semua kesulitan yang
dialami oleh ibu menyusui sehingga kegagalan selama proses menyusui bisa
dihindari;
5. Agar 17 Kab / Kota telah melaksanakan Program Rumah Sakit Sayang Ibu &
Bayi.
2.2.4. Keadaan Lingkungan
Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih tergolong rendah. Hal ini
dapat dilihat dari indeks penyakit yang ada dimasyarakat, diantaranya adalah kasus diare
yang masih cukup tinggi. Salah satu penyebab dari kondisi tersebut adalah kondisi kesehatan
lingkungan yang kurang memenuhi syarat, terutama bagi sebagian penduduk yang tinggal di
pedesaan dan daerah perkotaan (bantaran sungai). Mereka belum bisa memenuhi standar
hidup bersih dan sehat yang terlihat dari rendahnya cakupan penduduk yang menggunakan
dan memanfaatkan sarana kesehatan lingkungan.
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 41
2.2.4.1 Persentase Kab/ Kota yang Melakukan Pengawasan Kualitas Air Minum
Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan Kualitas Air Minum pada tahun
2018 ditargetkan 45 persen dan terealisasi 87,24 persen atau sebesar 193,87 persen. Jika
dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasil capaian sudah
melebihi dari target yang diinginkan.
Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase Kab/Kota yang Melakukan
Pengawasan Kualitas Air Minum mengalami fluaktif dari 61,01 persen tahun 2014 naik
menjadi 67,92 persen pada tahun 2015, kemudian naik lagi pada tahun 2016 sebesar 74,02
dan turun pada tahun 2017 sebesar 70,08 dan naik pada tahun 2018 sebesar 87,24 persen
seperti terlihat pada grafik berikut ;
Grafik 2.29 Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan Kualitas Air Minum
di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan Kualitas
Air Minum yang ada di Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 87,24%,berarti melebihi
dari target Nasional sebesar 72,04% (Kesmas, Kemkes RI, 2017) Pencapaiannya yang sudah
mencapai 100% adalah Kabupaten Muara Enim, Musi Rawas, Banyuasin, OKUS dan
OKUT.
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum, antara
lain:
a. Peningkatan layanan air minum untuk penduduk perdesaan/perkotaan melalui
PDAM & air minum yang dikelola masyarakat pada ketersediaan air baku dengan
memperhatikan azas keadilan dan daya beli;
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 42
b. Perlu pengembangan sumber –sumber air terlindung yang dikelola masyarakat
seperti sumur gali & penampungan air hujan terutama di perdesaan agar
mempercepat peningkatan sumber air Improved;
c. Upaya peningkatan Sanitasi melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
terus dilakukan karena dapat mengurangi pencemaran mikrobiologi air;
d. Peningkatan kejarsama dan kemitraan antar pemangku kepentingan dalam bidang
air minum & sanitasi yang dimotori oleh Kelompok Kerja Air Minum &
Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL);
e. Sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media bahwa air minum kemasan
da nisi ulang adalah sumber air yang tidak Improved ;
f. Peraturan Perundang – Undangan di bidang pengamanan Kualitas Air Minum perlu
segera disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan adanya dampak perubahan iklim
yang cenderung meningkatkan wilayah rawan air.
2.2.4.2 Persentase Kab / Kota yang Melakukan Pengawasan Tempat – Tempat Umum
Sehat
Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan TTU pada tahun 2018
ditargetkan 76 persen dan terealisasi 81,70 persen atau sebesar 107,50 persen. Jika
dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasil capaian sudah
melebihi dari target yang diinginkan.
Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase Kab/Kota yang Melakukan
Pengawasan TTU mengalami fluaktif dari 84,6 persen tahun 2014 tetap menjadi 84,6
persen pada tahun 2015, kemudian naik pada tahun 2016 sebesar 85,2 dan turun pada
tahun 2017 sebesar 82 dan turun lagi pada tahun 2018 sebesar 81,70 persen seperti
terlihat pada grafik berikut ;
Grafik 2.30 Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan TTU
di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 43
Dilihat dari grafik diatas Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan TTU
yang ada di Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 81,7%,berarti melebihi dari target
Nasional sebesar 54,01% (Kesmas, Kemkes RI, 2017). dan pencapaiannya melebihi dari
target yang diinginkan 76% tapi pencapaiannya menurun dari tahun 2017 sebesar 84%,
hal ini dikarenakan capaian Kab ogan ilir mengalami penurunan yang sangat jauh dari
93% menjadi 19,83% dikarenakan ketidak sesuaian Form IKL yang lama. Persentase
Kab/Kota yang melaksanakan TTU yang tertinggi pencapaiannya pada Kab Lahat sebesar
99.34% sedangkan capaian terendah ialah Kab Musirawas Utara dengan capaian 14.78%,
tapi pencapaiannya menurun dari tahun 2017 sebesar 84%, hal ini dikarenakan capaian
Kab ogan ilir mengalami penurunan yang sangat jauh dari 93% menjadi 19,83%
dikarenakan ketidak sesuaian Form IKL yang lama. Persentase Kab/Kota yang
melaksanakan TTU yang tertinggi pencapaiannya pada Kab Lahat sebesar 99.34%
sedangkan capaian terendah ialah Kab Musirawas Utara dengan capaian 14.78%.
Upaya yang dilakukan agar peningkatan tetap mencapai indikator ini antara lain :
1. Peningkatan presentase tempat umum sehat menunjukkan kinerja dan citra
pemerintah suatu daerah dan dapat
dijadikan pusat pembelajaran bagi
daerah lain dalam pembinaan PHBS di
tempat-tempat umum,
2. Peningkatan pemahaman dan
kepatuhan para pengelola tempat-
tempat umum untuk memenuhi
persyaratan kesehatan melalui
pembinaan, sosialisasi, pelatihan serta pemberian reward dan punishment kepada
pengelola tempat-tempat umum,
3. Peningkatan kemampuan para pengelola program penyehatan lingkungan
ditingkat dinas kesehatan kabupaten/kota sampai dengan Puskesmas sehingga
dapat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tempat-tempat umum
tersebut,
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 44
4. Lingkungan menjadi lebih bersih, indah dan sehat sehingga meningkatkan citra
tempat umum dan meningkatkan pendapatan bagi tempat-tempat umum sebagai
akibat dari meningkatnya kunjungan pengguna tempat-tempat umum.
2.2.4.3 Persentase Kab / Kota yang Melakukan Pengawasan TPM
Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan TPM pada tahun 2018
ditargetkan 26 persen dan terealisasi 9,97 persen atau sebesar 38,35 persen. Jika
dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasil capaian belum
mencapai dari target yang diinginkan.
Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase Kab/Kota yang Melakukan
Pengawasan TPM mengalami fluaktif dari 67,40 persen tahun 2014 turun menjadi 63,88
persen pada tahun 2015, kemudian naik pada tahun 2016 sebesar 64,43 persen dan naik
lagi pada tahun 2017 sebesar 71persen dan turun pada tahun 2018 sebesar 9,97 persen
seperti terlihat pada grafik berikut ;
Grafik 2.31 Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan TPM
di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan TPM
yang ada di Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 9,97%,berarti belum mencapai dari
target Nasional sebesar 18,04% (Kesmas, Kemkes RI, 2017). Pencapaiannya yang tertinggi
pada Kab. OKU sebesar 40,90%. Rendahnya pencapaiannya dikarenakan beberapa factor
antara lain;
a. Pelaksanaan tidak mencakup kepada pedagang berskala kecil;
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 45
b. Tidak tersosialisasinya/ kurangnya penyuluhan tentang pengolahan makanan yang
higienis ke TPM;
c. Kurangnya pengetahuan untuk melakukan tindakan produksi secara higienis dan
sehat ;
d. Sulitnya akses internet dan sedikitnya penjamah yang memiliki sertifikat penjamah
makanan.
Upaya yang dilakukan Kab/Kota dalam pengawasan Tempat Pengolahan Makanan
(TPM), antara lain :
1. Meningkatnya koneksi jaringan internet untuk E-monev HSP dan Data yg sudah
di IKL oleh sanitarian puskesmas dalam e-monev dengan kategori MS maka kab/
kota melakukan pelatihan penjamah, pelatihan baik untuk pengelola program HSP
Kabupaten maupun puskesmas;
2. Undang-Undang tentang Makanan mutlak diperlukan agar lebih efektif dalam
pelaksanaan pengawasan makanan;
3. Sanksi terhadap pelanggaran lebih kuat termasuk tuntutan pidana akan tidak sulit
dilaksanakan ;
4. Melakukan Pembinaan terhadap Produsen Makanan Minuman;
5. Sosialisasi pada Konsumen & Distribusi Makanan minuman;
6. Monev terhadap Produsen Makanan minuman Industri Rumah Tangga.
2.2.4.4 Jumlah Desa / Kelurahan yang Melaksanakan STBM
Jumlah Desa / Kelurahan yang Melaksanakan STBM pada tahun 2018 ditargetkan
1611 desa dan terealisasi 2004 desa atau sebesar 124,39 persen. Jika dibandingkan
dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasil capaian sudah melebihi dari
target yang diinginkan.
Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Jumlah Desa / Kelurahan yang Melaksanakan
STBM mengalami fluaktif dari 750 desa tahun 2014 naik menjadi 1075 desa pada
tahun 2015, kemudian turun pada tahun 2016 sebesar 868 desa dan naik pada tahun 2017
sebesar 1685 desa dan naik lagi pada tahun 2018 sebesar 2004 desa seperti terlihat pada
grafik berikut ;
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 46
Grafik 2.31 Jumlah Desa / Kelurahan yang Melaksanakan STBM
di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Jumlah Desa / Kelurahan yang Melaksanakan STBM yang
ada di Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 2004 desa,berarti belum mencapai dari target
Nasional sebesar 39616 desa (Kesmas, Kemkes RI, 2017).
Pemerintah menyempurnakan pendekatan CLTS dengan aspek sanitasi lain yang saling
berkaitan yang ditetapkan sebagai 5 pilar STBM, yaitu :
(1) Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS),
(2) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS),
(3) Pengelolaan Air Minum dan
Makanan Rumah Tangga (PAMM-RT),
(4) Pengamanan Sampah Rumah
Tangga (PS-RT), dan
(5) Pengamanan Limbah Cair Rumah
Tangga (PLC-RT).
Pendekatan STBM terdiri dari tiga strategi yang harus dilaksanakan secara seimbang
dan komprehensif, yaitu:
1) peningkatan kebutuhan sanitasi,
2) peningkatan penyediaan akses sanitasi, dan
3) penciptaan lingkungan yang kondusif.
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 47
2.2.4.5 Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Kesehatan Kerja
Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Kerja pada tahun 2018
ditargetkan 84 persen dan terealisasi 79,47 persen atau sebesar 94,61 persen. Jika
dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasil capaian belum
mencapai dari target yang diinginkan.
Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan
Kesehatan Kerja mengalami fluaktif dari 70 persen tahun 2014 turun menjadi 53 persen
pada tahun 2015, kemudian naik pada tahun 2016 sebesar 80 persen dan turun pada tahun
2017 sebesar 70,58 persen dan naik pada tahun 2018 sebesar 79,47 persen seperti terlihat
pada grafik berikut ;
Grafik 2.32 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Kerja
di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan
Kerja yang ada di Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 79,47%, berarti meningkat dari
tahun sebelumnya sebesar 70,58%. Kabupaten/ Kota Dengan capaian tertinggi ialah
Kabupaten PALI, Muratara, dan Kota Prabumulih mencapai 100%, sedangkan dengan
capaian terendah ialah kabupaten OKUS dengan capaian 31,58%. Rendahnya pencapaian
puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dikarenakan:
1. Adanya reorganisasi yang mengakibatkan berubahnya pemegang program di
puskesmas;
2. Terbatasnya SDM pengolah data di lingkup Kesehatan Kerja;
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 48
3. Program Kesehatan Kerja belum dianggap sebagai program yang penting di
Puskesmas maupun di Kabupaten / Kota;
4. Sebagian puskesmas belum
menjalankan/ menerapkan SOP
Kesehatan Kerja;
5. SDM Puskesmas belum memahani
kewenangannya sebagai penanggung
jawab kesehatan berdasarkan konsep
kewilayahan termasuk bertanggung
jawab pada kesehatan pekerja di dalam
perusahaan yang ada di wilayah kerja Puskesmas;
6. Minimnya alokasi anggaran bahkan tidak adanya dukungan terhadap Kesehatan
Kerja di puskesmas yang bersumber dari APBD;
7. Banyaknya Puskesmas yang belum memahami peruntukan dana-dana yang tersedia
di Puskesmas dapat digunakan untuk mendukung kegiatan kesehatan kerja seperti
dana BOK;
8. Belum adanya penghargaan bagi petugas kesehatan kerja di Puskesmas.
9. Koordinasi yang belum terbentuk dengan baik dengan LS terkait.
Upaya yang dilaksanakan dalam Kesehatan Kerja adalah :
Perlunya konsolidasi dan koordinasi dalam perencanaan yang baik dan perhitungan
yang akurat, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kesehatan kerja;
Perlunya mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kesehatan kerja ke dalam kegiatan
pokok Puskesmas;
Perlunya melakukan pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan berkaitan dengan
kegiatan kesehatan kerja, karena faktor utama yang mempengaruhi perkembangan
suatu program yaitu SDM yang tersedia;
Perlunya melakukan advokasi terhadap pimpinan Puskesmas melalui Dinas
Kesehatan yang belum paham mengenai masalah kesehatan kerja secara detail;
Perlunya mengoptimalkan fungsi bimbingan teknis bidang Kesehatan Kerja kepada
Puskesmas berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan UPTD;
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 49
Perlunya mengupayakan integrasi pencacatan dan pelaporan kesehatan kerja di
dalam sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas;
Perlunya mensinergikan kegiatan kesehatan kerja pada kegiatan utama seperti gizi,
kesehatan ibu dan kesehatan anak seperti gizi pada pekerja, kesehatan pada ibu
pekerja.
2.2.4.6 Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Kesehatan Olahraga
Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Olahraga pada tahun 2018
ditargetkan 76 persen dan terealisasi 60,70 persen atau sebesar 79,87 persen. Jika
dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasil capaian belum
mencapai dari target yang diinginkan.
Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan
Kesehatan Olahraga mengalami fluaktif dari 82 persen tahun 2014 naik menjadi 100
persen pada tahun 2015, kemudian turun pada tahun 2016 sebesar 90,90 persen dan turun
lagi pada tahun 2017 sebesar 47,50 persen dan naik pada tahun 2018 sebesar 60,70
persen seperti terlihat pada grafik berikut ;
Grafik 2.33 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Olahraga
di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima)
Tahun 2014 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan
Olahraga yang ada di Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 60,70% berarti meningkat
dari tahun sebelumnya sebesar 47,5%. Untuk persentase tertinggi ialah kabupaten Pali,
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 50
Muratara, Kota Prabumulih dan Palembang, dengan capaian 100% dan cakupan terendah
ialah kabupaten Musi rawas dengan persentase 21,05%. Rendahnya pencapaian puskesmas
yang menyelenggarakan kesehatan olahraga dikarenakan :
1. Kurangnya pemahaman tenaga kesehatan tentang pentingnya program Kesehatan
Olahraga;
2. Pengelola Kesehatan Olahraga pada umumnya tenaga baru yang belum memiliki
pengetahuan terkait Kesehatan Olahraga;
3. Minimnya alokasi anggaran bahkan tidak adanya dukungan terhadap Kesehatan
Olahraga di puskesmas yang bersumber dari APBD;
4. Banyaknya Puskesmas yang belum memahami peruntukan dana-dana yang
tersedia di Puskesmas dapat digunakan untuk mendukung kegiatan kesehatan
olahraga seperti dana BOK
5. Bimbingan teknis dan sistem pelaporan yang belum berjalan secara terpadu dan
tersistem;
6. Belum adanya penghargaan bagi petugas kesehatan olahraga di Puskesmas;
7. Olahraga belum merupakan gaya hidup di masyarakat.
2.2.5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2.2.5.1 Persentase Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri
Persentase Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri pada tahun 2018 ditargetkan 35
persen dan terealisasi 36,38 persen atau sebesar 103,94 persen. Jika dibandingkan dengan
target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian sudah melebihi dari target yang
diinginkan.
Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase Desa Siaga Aktif Purnama dan
Mandiri sesuai kebutuhan mengalami flutuaktif dari 28,64 persen tahun 2014 turun
menjadi 25,06 persen di tahun 2015 naik menjadi 30,10 persen pada tahun 2016 naik lagi
33,61 persen pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 36,38 persen pada tahun 2018 seperti
terlihat pada grafik berikut ;
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 51
Grafik 2.34 Persentase Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri
di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima )
Tahun 2014 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Persentase Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri yang ada di
Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 36,38%,berarti meningkat dari tahun sebelumnya
sebesar 33,61%.
Meningkatnya capaian Persentase Desa Siaga Aktif Purnama & mandiri adalah ;
Adanya komitmen yang besar dari Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun
Kabupaten /Kota dalam pelayanan masyarakat;
Forum masyarakat desa/ kelurahan sudah berjalan secara teratur;
Mobilisasi kader kesehatan sangat tinggi;
Keberadaan UKBM yang dapat
dilaksanakan ;
Surveilans berbasis masyarakat
Penanggulangan bencana dan kedaruratan
kesehatan
Penyehatan Lingkungan
Tercapainya (terakomodasikannya)
pendanaan untuk pengembangan Desa dan
Kelurahan Siaga Aktif dalam Anggaran Pembangunan Desa atau Kelurahan serta
dari masyarakat dan dunia usaha;
Adanya Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengembangan
Desa dan Kelurahan Siaga;
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 52
Adanya kewenangan yang luas dari Pemerintah Desa/ Kelurahan untuk mengatur
dan mengembangkan pelayanan dasar yang ada di wilayah masing - masing ;
Keberadaan Kader Pemberdayaan Masyarakat/kader teknis Desa dan Kelurahan
Siaga Aktif;
Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang buka atau
memberikan pelayanan setiap hari;
Peran serta aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan
kesehatan di Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
2.2.5.2 Persentase Rumah Tangga Ber – PHBS
Persentase Rumah Tangga Ber - PHBS pada tahun 2018 ditargetkan 60 persen dan
terealisasi 64 persen atau sebesar 106,67 persen. Jika dibandingkan dengan target yang
ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasil capaian sudah melebihi dari target yang diinginkan.
Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase Rumah Tangga Ber - PHBS
mengalami fluaktif dari 64,3 persen tahun 2014 naik menjadi 67,6 persen pada tahun
2015 tapi turun pada tahun 2016 sebesar 67,5 persen kemudian turun lagi pada tahun 2017
sebesar 64,92 dan turun lagi pada tahun 2018 sebesar 64 persen seperti terlihat pada grafik
berikut ;
Grafik 2.35 Persentase Rumah Tangga Ber - PHBS
di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima)
Tahun 2014 s/d 2018
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 53
Dilihat dari grafik diatas Persentase Rumah
Tangga Ber - PHBS yang ada di Sumatera Selatan
Tahun 2018 sebesar 64%,berarti menurun dari
tahun sebelumnya sebesar 64,9%. Persentase
Rumah Tangga Ber-PHBS pencapaiannya tertinggi
pada Kabupaten Banyuasin sebesar 74,6% dan
yang terendah pada Kabupaten Mura sebesar
31,3%.
Penyebab peningkatan persentase rumah tangga ber- PHBS antara lain:
a. Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan khususnya PHBS;
b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan sehat dan perilaku
sehat sehingga meningkatkan derajat kesehatan;
c. Peningkatan penyuluhan dan pemantauan pola PHBS;
d. Masyarakat memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan & mampu
mengembangkan kesehatan yang bersumber dari masyarakat;
e. Peningkatan penghasilan / pendapatan yang layak.
2.2.5.3 Persentase Posyandu Aktif
Persentase Posyandu Aktif pada tahun 2018 ditargetkan 60 persen dan terealisasi
61,01 persen atau sebesar 101,68 persen. Jika dibandingkan dengan target yang
ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasil capaian sudah melebihi dari target yang
diinginkan.
Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase Posyandu Aktif mengalami fluaktif
dari 59,69 persen tahun 2014 naik menjadi 62,35 persen pada tahun 2015, kemudian naik
lagi pada tahun 2016 sebesar 66,91 dan naik lagi pada tahun 2017 sebesar 67,07 dan turun
pada tahun 2018 sebesar 61,01 persen seperti terlihat pada grafik berikut ;
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 54
Grafik 2.36 Persentase Posyandu Aktif
di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Persentase Posyandu Aktif yang ada di Sumatera Selatan
Tahun 2018 sebesar 60,01%,berarti melebihi dari target Nasional sebesar 56,57% (Kesmas,
Kemkes RI, 2017) yang tertinggi Kota Pagar Alam sebesar 98,46% dan yang terendah
pencapaiannya pada Kabupaten Pali sebesar 19,67%.
Walaupun posyandu sudah melebihi dari target yang diinginkan tapi pengembangan
posyandu belum optimal, hal ini dikarenakan :
a. Posyandu adalah UKBM yang melibatkan banyak Lintas Sektor, dan saat ini
masih banyak anggapan bahwa posyandu merupakan milik Dinas Kesehatan,
sehingga keterlibatan Lintas Sektor masih minim begitu pula pemerintah
Desa/Kelurahan maupun kecamatan.
b. Forum Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu banyak yang belum
terbentuk baik ditingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan,
sehingga koordinasi tidak berjalan, begitu pula dengan pembinaan ketingkat
kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan menjadi terkendala.
c. Kegiatan Posyandu terfokus pada penimbangan bayi dan balita yaitu pada
pengisian KMS, sedangkan kegiatan-kegiatan lain tidak terlalu diperhatikan;
d. Sebagian Posyandu di suatu wilayah kerja Puskesmas tidak menerapkan sistem 5
meja dengan baik meski jumlah kader ada 5 orang hal ini dikarenakan tidak ada
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 55
pembagian tugas antar kader dan terkadang kader yang datang dalam kegiatan
posyandu sedikit;
e. Kurangnya motivasi ibu balita (masyarakat) untuk dapat ke posyandu karena
keterbatasan waktu/ pekerjaan;
f. Sarana dan prasarana sebagian Posyandu yang minim hanya ada timbangan bayi
dan dewasa;
g. Kurangnya peningkatan revitalisasi posyandu disetiap wilayah dalam hal ini
Puskesmas
2.2.6. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
2.2.6.1. Persentase Rumah Sakit Terakreditasi
Persentase Rumah Sakit Terakreditasi pada tahun 2018 sebesar 64 persen. Jika
dibandingkan dengan target casecading/ pohon kinerja tahun 2018 sebesar 65 persen maka
persentase capaian tahun 2018 adalah sebesar 98,46 persen, dengan kata lain indikator
kinerja persentase Rumah Sakit Terakreditasi belum mencapai dari target yang diinginkan.
Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, persentase Rumah Sakit Terakreditasi
mengalami peningkatan dari 4 persen tahun 2015 naik menjadi 20 persen di tahun 2016
naik lagi menjadi 48 persen pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 64 persen pada tahun
2018 seperti terlihat pada grafik berikut ;
Grafik 2.37 Persentase Rumah Sakit Terakreditasi
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 s/d 2018
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 56
Dilihat dari grafik diatas Persentase Rumah Sakit Terakreditasi yang ada di Sumatera
Selatan Tahun 2018 sebesar 64% berarti melebihi dari target Nasional sebesar 53,47%
(Ditjen Pelkes, 2017). Walaupun sudah melebihi dari target nasional tapi belum mencapai
target yang ditetapkan. RSUD yang terakreditasi 16 RS (64%) sedangkan yang belum
terakreditasi 36% (9 RS). Kendala yang terjadi di karenakan
Belum cukup SDM, Sarana, prasarana dan Alat Kesehatan yang masih kurang,
serta belum adanya Dana.
Upaya yang harus dilakukan :
o Rumah Sakit yang belum Akreditasi dapat membuat komitmen untuk di
akreditasi, sehingga di harapkan semua Rumah Sakit dapat terakreditasi dan
memberikan pelayanan BPJS. Melakukan Pembinaan Akreditasi RS versi SNARS
Edisi I.
2.2.6.2 Persentase Puskesmas yang Terakreditasi
Persentase Puskesmas Terakreditasi pada tahun 2018 sebesar 90,13 persen. Jika
dibandingkan dengan target casecading / pohon kinerja tahun 2018 sebesar 70 persen maka
persentase capaian tahun 2018 adalah sebesar 141,61 persen, dengan kata lain indikator
kinerja persentase Puskesmas Terakreditasi sudah melebihi dari target yang ditetapkan.
Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase Puskesmas Terakreditasi
mengalami peningkatan dari 7,6 persen tahun 2014 naik menjadi 20,54 persen di tahun
2015 naik lagi menjadi 28,7 persen pada tahun 2016 dan naik lagi menjadi 64,65 persen
pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 99,13 persen pada tahun 2018 seperti terlihat pada
grafik berikut ;
Grafik 2.38 Persentase Puskesmas Terakreditasi
di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 57
Dilihat dari grafik diatas Persentase Puskesmas Terakreditasi yang ada di Sumatera
Selatan Tahun 2018 sebesar 99,13% berarti melebihi dari target Nasional sebesar 42,98%
(Ditjen Pelkes, 2017).
Hal ini berarti pada tahun 2018 indikator ini sudah melebihi dari target yang
ditetapkan sebesar 70%. Keberhasilan indikator ini adalah :
1. Tersedianya dana DAK Non Fisik dan Fisik untuk Akreditasi Puskesmas di
Kabupaten / Kota;
2. Dukungan Kadinkes Kabupaten / Kota;
3. Dukungan sumber daya puskesmas yang
akan diakreditasi;
4. Melakukan pelatihan akreditasi
puskesmas di Kabupaten / Kota;
5. Pembinaan akreditasi pada Dinas
Kesehatan di Kabupaten /Kota.
Upaya yang dilakukan :
Memotivasi secara moral dan nyata terhadap puskesmas yang disiapkan untuk
akreditasi agar mau dilakukan survey.Motivator tersebut antara lain adalah tim
pendamping Kabupaten/ Kota, dinas kesehatan Kab/Kota maupun dinas kesehatan
provinsi
Perlu dilakukan advokasi ke Bupati, Ketua DPRD Kab/Kota, Kepala Badan
Perencanaan Daerah Kab/Kota, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kab/Kota mengenai pentingnya Akreditasi Puskesmas
Mempercepat proses penyusunan dokumen dan implementasinya dengan
melibatkan penanggung jawab program terkait di Dinas Kesehatan Kab/Kota dan
Dinas Kesehatan Provinsi.
2.2.6.3 Persentase Produk dan Sarana Produksi Distribusi Alkes dan PKRT yang
memenuhi Syarat
Persentase Produk dan Sarana Produksi Distribusi Alkes dan PKRT yang memenuhi
Syarat pada tahun 2018 ditargetkan 47 persen dan terealisasi 16,95 persen atau sebesar
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 58
36,06 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasil
capaian ini belum mencapai dari target yang ditetapkan.
Jika dilihat dalam dua tahun terakhir, Persentase Produk dan Sarana Produksi
Distribusi Alkes dan PKRT yang memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan mengalami
peningkatan dari 6,25 persen tahun 2017 dan naik menjadi 16,95 persen pada tahun
2018, seperti terlihat pada grafik berikut ;
Grafik 2.39 Persentase Produk dan Sarana Produksi Distribusi Alkes dan PKRT yang
Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan Selama 2 (dua)
Tahun 2017 s/d 2018
Persentase Produk dan Sarana Produksi Distribusi Alkes dan PKRT yang Memenuhi
syarat di Sumatera Selatan Tahun 2018 pencapaiannya sebesar 16,95%, berarti
pencapaiannya belum mencapai target yang diinginkan. Rendahnya pencapaian tersebut
dikarenakan :
Terdapat sarana penyalur alat kesehatan yang tidak memiliki ketersediaan barang
alat kesehatan sesuai jenis alkes yang disalurkan dalam gudang yang telah
disediakan;
Masih banyak perusahaan penyalur alkes yang belum melakukan pelaporan yang
berbasis on-line karena belum pernah mengikuti pelatihan dan pembekalan
langsung ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
Terdapat banyak Sarana penyalur Alat Kesehatan dan PKRT belum memiliki
SOP dalam melakukan pekerjaannya;
Terdapat beberapa sarana penyalur Alat Kesehatan melakukan penyimpanan alat
kesehatan dengan cara penumpukan dus melebihi standar yang telah ditentukan
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 59
sehingga dapat mempengaruhi kualitas alat kesehatan khususnya pada posisi
paling bawah.
Upaya yang harus dilakukan antara lain :
Menyarankan kepada pemilik sarana dalam peningkatan pengetahuan dan
pemahanan bagi Penanggung Jawab Teknis tentang peraturan perundang-
undangan terkait dengan Produksi, Izin Edar dan Penyaluran alat kesehatan &
PKRT dalam rangka peningkatan mutu, keamanan dan manfaat alat kesehatan
yang di produksi maupun yang didistribusikan;
Melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian pada sarana Produksi dan
Distribusi Alat Kesehatan dan PKRT secara berkala sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang terkait.
2.2.7. Pelayanan Kesehatan
2.2.7.1. Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan yang
Kompeten
Persentase pertolongan persalinan di Fasilitas Kesehatan oleh tenaga kesehatan yang
kompeten pada tahun 2018 ditargetkan 87 persen dan terealisasi 88,4 persen atau sebesar
101,61 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil
capaian ini sudah melebihi dari target yang diinginkan.
Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, persentase pertolongan persalinan di
Fasilitas Kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten mengalami peningkatan dari 80
persen tahun 2015 naik menjadi 83 persen pada tahun 2016 naik lagi menjadi 88 persen
pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 88,4 persen pada tahun 2018 seperti terlihat pada
grafik berikut :
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 60
Grafik 2.40 Persentase Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan oleh
Tenaga Kesehatan yang Kompeten di Provinsi Sumatera Selatan
Selama 4 (empat ) Tahun 2015 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan oleh Tenaga
Kesehatan yang ada di Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 88,4%,berarti sudah
melebihi dari target Nasional sebesar 79,3% (Riskesdas 2018) yang tertinggi di kota
prabumulih (100%) dan kota palembang (98,8%) dan yang terendah Kab. Muratara (56,2%)
Upaya yang dilakukan untuk peningkatan persentase pertolongan persalinan di
Fasilitas Kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten adalah :
1. Menyediakan akses & pelayanan kegawatdaruratan kebidanan & bayi baru lahir
dasar di tingkat Puskesmas (PONED), serta pelayanan kegawatdaruratan obstetric
& neonatal komprehensif di Rumah Sakit (PONEK);
2. Penyediaan anggaran terkait dengan Jampersal & Jamkesmas yang telah
bertransformasi ke dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
3. Meningkatnya cakupan ANC (ante natal care) sehingga ibu hamil bersalin ke
tenaga kesehatan;
4. Menetapkan kebijakan tentang seluruh persalinan harus ditolong oleh tenaga
kesehatan & diupayakan di fasilitas kesehatan;
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinan dengan bantuan
tenaga kesehatan atau di fasilitas kesehatan, penggunaan stiker P4K (Program
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 61
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) yang sudah berjalan dengan
baik;
6. Promosi oleh tenaga kesehatan dan kader PKK tentang persalinan di Fasilitas
Kesehatan;
7. Peningkatan penempatan tenaga kesehatan, sampai dengan tingkat desa, yaitu
dengan penempatan bidan di desa yang benar-benar tinggal didesa, pembangunan
Poskesdes dan pelaksanaan program Desa Siaga yang meningkatkan akses
masyarakat termasuk ibu hamil terhadap pelayanan kesehatan dan berbagai
program lainnya.
2.2.7.2. Persentase Desa yang Mencapai UCI
Persentase Desa Universal Child Imunisation pada tahun 2018 ditargetkan 90 persen
dan terealisasi 94,1 persen atau sebesar 104,44 persen. Jika dibandingkan dengan target
yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian indikator ini sudah melebihi dari target
yang ditetapkan.
Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Persentase Desa Universal Child Imunisation
mengalami fluaktif dari 93,5 persen persen tahun 2014 naik menjadi 95 persen pada
tahun 2015 kemudian turun menjadi 91 persen pada tahun 2016 kemudian naik menjadi 92,6
persen dan naik lagi menjadi 94,1 persen pada tahun 2018, seperti terlihat pada grafik
berikut ;
Grafik 2.41 Persentase Desa Universal Child Imunisation
di Provinsi Sumatera Selatan 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 62
Dilihat dari grafik diatas persentase Desa Universal Child Imunisation di Provinsi
Sumatera Selatan tahun 2018 sebesar 94,1% meningkat dari tahun 2017 sebesar 92,6%.
Dalam 3 tahun terakhir cakupan UCI Desa di Provinsi Sumatera Selatan mengalami
peningkatan dan masih diatas target nasional. Jika dilihat dari kabupaten/kota masih ada
kabupaten yang 3 tahun berturut-turut cakupan UCI desa dibawah target yaitu kabupaten
Empat Lawang pada tahun 2016 (53,2%), tahun 2017 (78,8%), dan tahun 2018 (78,8%) serta
di tahun 2018 kabupaten Muara Enim hanya mencapai 67,2 %. Hal ini perlu mendapat
perhatian lebih lanjut, apalagi sebagian petugas imunisasi kabupaten/kota dan puskesmas
baru dimutasi dan belum dilatih mengenai program imunisasi, baik teknis program maupun
cold chain. Selain itu juga sarana dan prasarana sebagian sudah disediakan dari provinsi.
Upaya yang dilakukan untuk Meningkatkan Persentase Desa yang mencapai UCI
adalah :
1. Strategi : pemerataan UCI memanfaatkan PWS, Area Spesific Implementation,
pendekatan resiko, meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi dg vaksin kombinasi,
dan meningkatkan kemitraan;
2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola program imunisasi;
3. Manajemen yg baik pengelolaan program imunisasi terutama di tingkat
Puskesmas;
4. Tercapainya Imunisasi dasar secara lengkap;
5. Adanya koordinasi lintas sector dan program;
6. Tersedianya fasilitas & infrastruktur yang adekuat;
7. Kesadaran & pengetahuan masyarakat dalam memberikan Imunisasi Lengkap di
tempat fasilitas kesehatan;
8. Pemberdayaan masyarakat melalui TOGA, TOMA, aparat desa & kader;
9. Petugas Puskesmas melakukan sweeping dan penyuluhan.
2.2.7.3. Imunisasi Dasar Lengkap
Imunisasi Dasar Lengkap pada tahun 2018 ditargetkan 95 persen dan terealisasi
99.3 persen atau sebesar 104,53 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan
pada tahun 2018, maka hasil capaian indikator ini sudah melebihi dari target yang ditetapkan.
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 63
Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, Imunisasi Dasar Lengkap mengalami
peningkatan dari 95 persen persen tahun 2015 naik menjadi 98,8 persen pada
tahun 2016 kemudian naik lagi menjadi 99 persen pada tahun 2017 dan naik lagi
menjadi 99,3 persen pada tahun 2018, seperti terlihat pada grafik berikut ;
Grafik 2.42 Imunisasi Dasar Lengkap di Provinsi Sumatera Selatan
4 (empat) Tahun 2015 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Imunisasi Dasar Lengkap di Sumatera Selatan Tahun
2018 sebesar 99,3%,berarti melebihi dari target Nasional sebesar 90,8% (P2P, Kemkes RI,
2017).
Grafik 2.43 Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 - 2018
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 64
Jika dilihat dari cakupan imunisasi dasar lengkap provinsi Sumatera Selatan
mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 : 98,8%, tahun 2017 : 99% dan pada tahun
2018 cakupan IDL mencapai 99,3%, tetapi cakupan tersebut tidak merata jika dilihat per
Kabupaten/Kota, masih ada Kabupaten/Kota cakupan IDL dibawah target seperti kabupaten
Empat Lawang dimana 3 tahun terakhir tidak mencapai target yaitu pada tahun 2016 (82%),
tahun 2017 (81,3%), tahun 2018 (79,5%) dan kabupaten Muara Enim dalam 2 tahun
terakhir cakupan IDL tidak pernah mencapai target yaitu pada tahun 2017 (89,9%), tahun
2018 (88,7%), sedangkan kabupaten/kota yang lain cakupan masih berfluktuasi. Hal ini
disebabkan rotasi petugas imunisasi di puskesmas yang tinggi sehingga petugas yang baru
belum banyak memahi program imunisasi.
2.2.7.4. Persentase Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM) Aktif
Persentase Posbindu PTM Aktif di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018
ditargetkan 40 persen dan terealisasi 63,7 persen atau sebesar 159,25 persen. Jika
dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian sudah
melebihi dari target yang ditetapkan.
Jika dilihat dalam tiga tahun terakhir, Persentase Posbindu PTM Aktif di Provinsi
Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari 22,23 persen tahun 2016 naik menjadi
42,47 persen pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 63,7 persen pada tahun 2018, seperti
terlihat pada grafik berikut ;
Grafik 2.44 Persentase Posbindu PTM Aktif di Provinsi Sumatera Selatan
Selama 3 (tiga) Tahun 2016 s/d 2018
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 65
Dilihat dari grafik diatas persentase Posbindu Aktif dalam kurun waktu 3 tahun
semakin meningkat berarti sudah sebagaian Kab/Kota mempunyai Posbindu PTM Aktif.
Pencapaiannya yang tertinggi Kota Pagar Alam sebesar 182,86%, Kota Prabumulih
sebesar 135,14%, Kota Lubuk Linggau sebesar 106,94% dan yang terendah Kabupaten
Empat Lawang sebesar 10,26% dan Kabupaten OKU Selatan sebesar 26,98%. Walaupun
posbindu aktif sudah melebihi dari target yang diinginkan tapi masih ada masalah dalam
posbindu aktif, antara lain ;
Ketersediaan alat Posbindu KIT masih terbatas
Kader Posbindu PTM desa masih banyak yang belum terlatih
Sosialisasi Posbindu PTM pada pemerintahan desa /kelurahan masih belum
optimal
Upaya yang dilakukan untuk peningkatan persentase desa yang melaksanakan
Posbindu Penyakit Tidak Menular yaitu ;
Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM
Memberikan penyuluhan dan upaya agar tidak sampai menjadi masyarakat yang
beresiko terkena penyakit PTM
Mengontrol dan menjaga kesehatan secara optimal baik dengan upaya preventif
seperti penyuluhan dan kuratif melalui sistem rujukan Posbindu PTM ke
Puskesmas
Mengembangkan dan memperkuat kegiatan deteksi dini (skrining) faktor risiko
penyakit tidak menular
Melakukan advokasi dan sosialisasi program pencegahan dan penanggulangan
penyakit tidak menular
Meningkatkan monitoring pelaksanaan kegiatan program pencegahan dan
penanggulangan penyakit tidak menular
Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan program pencegahan dan
penanggulangan penyakit tidak menular.
2.2.7.5. Persentase Puskesmas Pandu Penyakit Tidak Menular (PTM)
Persentase Puskesmas Pandu PTM di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018
ditargetkan 40 persen dan terealisasi 92,7 persen atau sebesar 231,75 persen. Jika
dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian sudah
melebihi dari target yang ditetapkan.
Jika dilihat dalam tiga tahun terakhir, Persentase Puskesmas Pandu PTM di Provinsi
Sumatera Selatan mengalami fluaktif dari 26,77 persen tahun 2016 naik menjadi 93
persen pada tahun 2017 dan turun menjadi 92,7 persen pada tahun 2018, seperti terlihat
pada grafik berikut ;
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 66
Grafik 2.45 Persentase Puskesmas Pandu PTM di Provinsi Sumatera Selatan
Selama 3 (tiga) Tahun 2016 s/d 2018
Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian Terpadu PTM di Sumatera
Selatan Tahun 2018 pencapaiannya sebesar 92,7%, berarti pencapaiannya sudah melebihi
dari target yang diinginkan 40%. Hampir semua Kabupaten yang melaksanakan Pengendalian
Terpadu PTM dan hanya 4 Kabupaten yang belum melaksanakan Pengendalian Terpadu
PTM yaitu ;
1. Muara Enim
2. OKUS
3. Ogan Ilir
4. Palembang
Walaupun pencapaiannya sudah melebihi dari target tapi masalah masih ada pada
Pandu PTM antara lain;
Pada indikator pandu PTM belum semua Puskesmas memiliki Poli PTM
Kerjasama lintas program dalam tatalaksan PTM belum berjalan dengan baik
2.2.7.6 Pemeriksaan HIV pada Populasi usia diatas 15 tahun
Pemeriksaan HIV pada Populasi Usia Diatas 15 Tahun di Provinsi Sumatera Selatan
pada tahun 2018 ditargetkan 40.000 orang dan terealisasi 47.103 orang atau sebesar 117,76
persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil
capaian sudah melebihi dari target yang ditetapkan.
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 67
Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, Pemeriksaan HIV pada Populasi Usia Diatas
15 Tahun di Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluaktif dari 18.253 orang tahun 2015
turun menjadi 12.289 orang pada tahun 2016 kemudian naik menjadi 36.500 orang pada
tahun 2017 dan naik lagi menjadi 47.103 orang pada tahun 2018, seperti terlihat pada grafik
berikut ;
Grafik 2.46 Pemeriksaan HIV pada Populasi Usia Diatas 15 Tahun
di Provinsi Sumatera Selatan
Selama 4 (empat) Tahun 2015 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Pemeriksaan HIV pada Populasi Usia Diatas 15 Tahun di
Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir semakin banyak berarti
banyak masyarakat yang memeriksa HIV diatas usia 15 tahun.
Analisa Situasi Epidemi HIV-AIDS dan Infeksi Menular Seksual di Sumatera Selatan
dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2018, sebagai berikut :
1). Data Januari sampai dengan Desember 2018
a. Infeksi HIV : 435 kasus
b. Penderita AIDS : 246 Penderita
2). Data Kumulatif dari 1995 sampai dengan Desember 2018 :
a. Pengidap HIV : 1.565 Pengidap
b. Penderita AIDS : 1.681 Penderita
Pemeriksaan HIV pada populasi usia diatas 15 tahun sampai Desember 2018
pencapaiannya 47.103 orang, berarti pencapaiannya sudah melebihi dari target 40.000 orang.
Walaupun pencapaian sudah melebihi dari target tapi masih banyak masalah, antara lain;
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 68
Persentase penduduk usia 15-24 tahun yang memilki pengetahuan komprehensif
tentang HIV-AIDS untuk mendapatkan data tersebut perlu dilakukan survei dengan
menyebarkan kuesioner kepada kelompok usia 15-24 tahun dengan sampel 250
sampel, sebaiknya kegiatan ini dapat di dukung oleh APBD Provinsi Sumatera
Selatan, dengan tempat sasaran 17 Kabupaten/Kota;
Masih terbatasnya fasyankes yang mampu melakukan layanan HIV;
Masih minimnya APBD II di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk program HIV-
AIDS dan IMS, terutama untuk sharing reagen rapid tes HIV,reagen IMS dan obat-
obatan IMS sebagai penunjang operasional layanan KTS dan IMS. Dan juga
tingginya turn over Pengelola Program HIV-AIDS Kabupaten/Kota.
Upaya yang harus dilakukan antara lain ;
On The job Training petugas puskesmas mengenai pemeriksaan HIV sehingga
diharapkan semua petugas laboratorium puskesmas bisa melakukan pemeriksaan
HIV minimal penggunaan rapid I;
Pengadaan dan pendistribusian logistik program HIV/AIDS dan IMS:
Mencegah penularan HIV ke anak-anak, Provinsi dan Kab/Kota perlu
melaksanakan tes HIV dan konseling HIV yang diprakarsai oleh penyedia
kesehatan.
2.2.7.7 Persentase Masyarakat yang Terlayani oleh PSC Kab/Kota
Persentase Masyarakat yang Terlayani oleh PSC Kab/Kota pada Tahun 2018 sebesar 15
persen. Jika dibandingkan dengan Casecading/pohon kinerja tahun 2018 sebesar 30
persen maka capaian tahun 2018 adalah sebesar 50 persen, dengan kata lain indikator
kinerja ini belum mencapai dari target yang ditetapkan.
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 69
Grafik 2.47 Persentase Masyarakat yang terlayani oleh PSC Kab/Kota
45
30
15yang harusdicapai
targetpacaian 2017
capaian 2018
Dari diagram diatas persentase masyarakat yang terlayani oleh PSC di Sumatera
Selatan Tahun 2018 pencapaiannya sebesar 15%, berarti pencapaiannya belum mencapai
target yang diinginkan 30%. Rendahnya pencapaian masyarakat yang terlayani oleh PSC
dikarenakan :
Belum banyak masyarakat yang mengetahui layanan PSC 119;
Keterbatasan sarana seperti ambulance PSC dan tenaga kesehatan yang
mempengaruhi efektifitas pelyanan yang diberikan;
Belum adanya call center baik terintegrasi dengan call center 119 pusat maupun
no telepon khusus di kab/kota masing masing.
Upaya yang dilakukan agar masyarakat terlayani oleh PSC adalah :
Memotivasi PSC Kab/Kota agar aktif mensosialisasikan keberadaan pelayanan
PSC 119;
Secara bertahap disarankan untuk melengkapi sarana dan prasarana seperti
gedung ataupun ambulance, baik ambulance roda 4, ambulance roda 2 maupun
ambulance kapal untuk wilayah perairan;
Melengkapi SDM sesuai kebutuhan;
Mengupayakan Call center 119 baik yang terintegrasi dengan pusat atau paling
tidak no telepon khusus wilayahnya;
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 70
Seperti ambulance PSC dan tenaga kesehatan yang ada juga mempengaruhi
efektifitas pelayanan yang diberikan. Serta belum adanya Call center baik
yang terintegrasi dengan call center Pusat maupun No. Telepon Khusus di
Kab/Kota masing masing.
2.2.7.8 Indeks Keluarga Sehat
Indeks Keluarga Sehat pada tahun 2018 sebesar 0,18 persen. Jika dibandingkan
dengan target casecading / pohon kinerja Tahun 2018 sebesar 0,22 persen maka persentase
capaian tahun 2018 adalah sebesar 81,82 persen, dengan kata lain indikator kinerja Indeks
Keluarga Sehat belum mencapai target yang diinginkan.
Jika dilihat dalam dua tahun terakhir, Indeks Keluarga Sehat mengalami penurunan
dari 0,18 persen tahun 2018 turun dari tahun 2017 sebesar 0,2 seperti terlihat pada grafik
berikut ;
Grafik 2.48 Indeks Keluarga Sehat
di Provinsi Sumatera Selatan Selama 2 (dua)
Tahun 2017 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Indeks Keluarga Sehat di Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2018 sebesar 0,18 berarti melebihi dari target Nasional sebesar 0,16 (Data PISPK, 2017), tapi
walaupun sudah melebihi dari target nasional, IKS Sumatera Selatan belum dikatakan Sehat
karena IKS dikatakan sehat rangenya 0,6 – 0,8.
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 71
Rendahnya pencapaian Indeks Keluarga Sehat dengan pendekatan keluarga , antara
lain :
a. Wilayah kerja PKM yang belum registrasi ulang menghambat pengisian data di
aplikasi;
b. SK PIS-PK yang ditandatangani Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota)
belum ada;
c. Mutasi Fasilitator Kab/Kota ;
d. Kurangnya komitmen Kapus
dalam Pelaksanaan PISPK;
e. Belum memprioritaskan PIS-PK
(Menjalankan proses akreditasi
PKM, dan kegiatan pelayanan
lainnya);
f. Kurangnya pemahaman nakes tentang aplikasi KS, analisa data PISPK;
g. Laporan yang disampaikan Kab/Kota tidak tepat waktu;
h. Beberapa Kab/Kota tidak ada pendanaan khusus PISPK (Pendanaan Prokesga,
Pencetakan PIN Kesga dan Operasional Lapangan), Kurangnya pemahaman
pemanfaatan dana BOK, kapitasi dll;
i. Belum dilakukan monev terpadu berjenjang dalam tahap-tahap pelaksanaan
PISPK;
j. Warga yang tidak berada di rumah pada jam kerja Puskesmas, sehingga harus
dikunjungi di luar jam kerja (sore/malam hri, hari libur);
k. Warga tidak menerima dikunjungi nakes Puskesmas;
l. Beberapa daerah tidak stabil jaringan internetnya.
Upaya yang dilakukan dalam Indeks Keluarga Sehat dalam pendekatan keluarga,
antara lain :
1. Memberikan feedback rutin (WA grup, email);
2. Melakukan bimtek berkala melalui koordinasi dan integrasi program
yankesprimertrad (registrasi PKM, PKB, dll);
3. Mengupayakan advokasi kepala daerah untuk pembuatan SK PISPK;
4. Mengupayakan monev terpadu lintas program.
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 72
2.2.8. Sumber Daya Kesehatan
2.2.8.1. Persentase Fasyankes yang Memiliki SDMK sesuai Standar
Persentase Fasyankes yang Memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
sesuai Standar pada tahun 2018 ditargetkan 60 persen dan terealisasi 21,76 persen atau
sebesar 36,27 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 ,
maka hasil capaian ini belum mencapai dari target yang ditetapkan.
Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, Persentase Fasyankes yang Memiliki Sumber
Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai Standar di Provinsi Sumatera Selatan mengalami
fluaktif dari 57 persen tahun 2015 naik menjadi 81,74 persen pada tahun 2016
kemudian turun menjadi 67,87 persen pada tahun 2017 dan turun lagi menjadi 21,76
persen pada tahun 2018, seperti terlihat pada grafik berikut ;
Grafik 2.49 Persentase Fasyankes yang Memiliki Sumber Daya Manusia
Kesehatan (SDK) sesuai Standar di Provinsi Sumatera Selatan
Selama 4 (empat) Tahun 2015 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Persentase Fasyankes yang Memiliki Sumber Daya
KesehatanManusia (SDMK) sesuai Standar pada tahun 2018 sebesar 21,76% menurun dari
tahun 2017 sebesar 67,87%. Rendahnya Fasyankes yang Memiliki SDMK sesuai Standar
tahun 2018 dikarenakan :
Secara Keseluruhan Puskesmas yang memenuhi keseluruhan Tenaga Kesehatan
(9 Nakes )pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 yang menjadi standar
Puskesmas masih sangat rendah berjumlah 48 Puskesmas (14,08%). Ketika
Puskesmas tidak memiliki Satu saja dari sembilan Tenaga Kesehatan yang ada
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 73
pada Permenkes tersebut maka Puskesmas blm memenuhi standar. Sementara
ada beberapa Puskesmas yang memiliki tenaga yang berlebih dari standar. Hal
ini menunjukkan adanya Pendistribusian Tenaga Kesehatan yang tidak merata
pada fasilitas pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
Rumah sakit yang sesuai dengan standar mengacu pada Permenkes Nomor 56
tahun 2014 tentang klasifikasi Rumah Sakit. Menurut Indikator Kinerja, Rumah
Sakit Kelas C yang memenuhi Standar Permenkes 56 tahun 2014 di Provinsi
sumatera Selatan ada 2 (25%).
2.2.8.2 Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi)
Persentase Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi)
pada tahun 2018 ditargetkan 50 persen dan terealisasi 73,21 persen atau sebesar 146,42
persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasil
capaian ini sudah melebihi dari target yang ditetapkan.
Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki
STR (Surat Tanda Registrasi) di Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluaktif dari 93,28
persen tahun 2014 turun menjadi 55,68 persen pada tahun 2015 kemudian naik menjadi
86,06 persen pada tahun 2016 kemudian turun lagi menjadi 77,23 persen dan turun lagi
menjadi 73,21 persen pada tahun 2018, seperti terlihat pada grafik berikut
Grafik 2.50 Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi)
di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima)
Tahun 2014 s/d 2018
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 74
Dilihat dari grafik diatas Persentase Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki STR
(Surat Tanda Registrasi) pada tahun 2018 sebesar 73,21% menurun dari tahun 2017 sebesar
77,23%. Peningkatan capaian tersebut adalah Jumlah tenaga kesehatan yang STR lebih
banyak dari usulan STR karena ;
Pengusulan STR banyak yang tidak melalui MTKP sehingga data usulan tidak ada
di MTKP;
Semua STR yang sudah selesai dikirim melalui MTKP;
Banyak STR yang dicetak 2x (double cetak).
2.3. IDENTIFIKASI MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH
2.3.1. IDENTIFIKASI MASALAH
Hambatan atau masalah dalam pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan dari
tahun 2020 hanya berupa hambatan yang bersifat non teknis, dan itupun relatif dapat diatasi
dengan baik, dan tidak sampai mengganggu kelancaran pelaksanaan program kesehatan.
Secara umum, pencapaian indikator program kesehatan pada tahun 2020 ini sudah dapat
mencapai target yang ditetapkan serta terlihat adanya peningkatan pencapaian indikator
program kesehatan dari tahun ke tahun tapi walaupun banyak peningkatan indicator masih
ada kendala yaitu
a. Penyediaan Anggaran untuk kegiatan Prioritas / mempunyai daya ungkit belum
optimal & belum tepat sasaran;
b. Penempatan tenaga kesehatan yang kurang merata sehingga terjadi penumpukan
tenaga kesehatan di suatu tempat & kekurangan ditempat lain, kurangnya
pemberian reward dan punishment kepada pegawai, Kompetensi / skill tenaga
kesehatan, mobilitas / perpindahan tenaga kesehatan masih cukup tinggi dengan
tidak ada pengganti di tempat asal (apalagi yang sudah dilatih) dan tenaga teknis;
c. Belum adanya Peraturan Daerah / Peraturan Gubernur yang mengatur tentang
ASI Ekslusif dan penurunan Stunting;
d. Masih Kurangnya tempat Laktasi ibu menyusui di tempat – tempat umum dan
Lintas sector;
e. Rendahnya kepatuhan petugas dalam memberikan pelayanan sesuai standar;
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 75
f. Ketersediaan data yang belum lengkap & valid membuat pemetaan surveilans
sulit dilakukan;
g. Belum banyak masyarakat yang mengetahui Layanan PSC 119, hal ini
disebabkan kurangnya sosialisasi keberadaan pelayanan PSC 119;
h. Banyak sarana penyalur alat kesehatan dan PKRT belum memiliki SOP dalam
melakukan pekerjaanya, beberapa sarana penyalur Alat Kesehatan melakukan
penyimpanan alat kesehatan dengan cara penumpukan dus melebihi standar yang
telah ditentukan sehingga dapat mempengaruhi kualitas alat kesehatan khususnya
pada posisi paling bawah;
i. Dalam pendataan Indeks Keluarga Sehat, belum menginput data karena usulan
username & Password dari Pusdatin belum ada jawaban dan tidak lengkap
anggota pada saat wawancara/ keluarga menolak di wawancara;
j. Belum adanya regulasi yang disesuaikan dengan permasalahan di tiap daerah
sehingga kebijakan yang diambil tidak sepenuhnya berefek pada tujuan yang
ingin dicapai, sebagaian besar regulasi hanya berfokus pada akibat (kuratif &
rehabilitatif) dan mengenyampingkan pentingnya mengintervensi penyebab denga
usaha promotif dan preventif.
2.3.2. PEMECAHAN MASALAH
Upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut;
a. Perlu dilakukan analisis kegiatan berdasarkan data capaian program sehingga
mendapatkan prioritas kegiatan yang mempunyai daya ungkit ;
b. Perlu adanya pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
kesehatan untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan pada suatu
tempat, memberikan reward dan punishment kepada pegawai, Pelatihan tenaga
kesehatan;
c. Tenaga kesehatan yang dilatih minimal selama tiga tahun tidak dimutasi dan usulan
penambahan tenaga teknis;
d. Perlu adanya Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur untuk penurunan Stunting dan
pengaturan ASI Eklusif;
e. Diupayakan adanya tempat laktasi untuk ibu menyusui di lintas sector dan tempat –
tempat umum;
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 76
f. Ketersediaan data yang valid dan tepat waktu, maka perlu dikembangkan sistem
informasi kesehatan yang terintegrasi dan on line pada semua level fasilitas
pelayanan kesehatan baik di Puskesmas, Kabupaten sampat ke tingkat Provinsi.
Keberhasilan tersebut perlu didukung penyiapan fasilitas dan tenaga yang
berkaitan dengan pengelolaan data;
g. Memotivasi PSC Kab/Kota agar aktif mensosialisasikan keberadaan pelayanan
PSC 119 kepada masyarakat;
h. Agar alat kesehatan dan PKRT sesuai standard dan peraturan perundang-undangan,
perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada sarana produksi
dan distribusi alat kesehatan & PKRT secara berkala sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
i. Follow up surat usulan yang dikirimkan ke Pusdatin dan Sosialisasi ke desa untuk
jadwal pendataan;
j. Perlu adanya kebijakan dalam memecahkan suatu masalah agar tujuan dapat
tercapai dengan terfokus pada promotif & preventif.
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 77
BAB III
SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM
DALAM RENSTRA-SKPD
3.1. Sasaran Strategis
Sasaran pembangunan kesehatan pada tahun 2020, sesuai dengan Rencana Strategis
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023 meliputi :
1) Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat;
2) Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan;
3) Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas
(UHC Pelayanan Kesehatan).
3.2. Program
Sesuai dengan kebutuhan, pada tahun 2020 dan mengacu kepada Permendagri Nomor
13 Tahun 2006, maka untuk tahun anggaran 2020 telah disusun sebanyak 24 program dan
195 kegiatan. Program yang disusun sesuai dengan program prioritas yang telah ditetapkan
serta untuk mencapai indikator dan target program kesehatan yang telah ditentukan. Total
Belanja Langsung Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang diusulkan pada tahun
anggaran 2020 untuk pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan tersebut adalah sebesar
Rp. 379.375.785.153.-
Program kesehatan pada tahun 2020 yang disusun dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.1.
Kode dan Nama Program Dinas Kesehatan Tahun 2020
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 78
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN
9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
13 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
14 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru – Paru/Rumah Sakit Mata
15 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru – Paru/Rumah Sakit Mata
16 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
17 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
18 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
19 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
20 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
21 Program Penanganan Keluarga Berencana
22 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
23 Program Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat terdampak Bencana
dan/atau KLB
24 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD
3.3. Indikator Sasaran
Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2019 – 2023, ada 3 sasaran yang ingin dicapai dan dan telah dilengkapi dengan indikator
beserta targetnya untuk masing-masing sasaran tersebut. Pencapaian terhadap indikator
sasaran tersebut telah dijabarkan menjadi target kinerja sasaran yang akan dicapai setiap
tahunnya. Program dan kegiatan yang disusun pada tahun anggaran 2020 telah mengacu
kepada upaya untuk mencapai seluruh sasaran tersebut.
Sasaran dan indikator sasaran serta target yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan
pada tahun adalah sebagai berikut :
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 79
Tabel 3.2
Sasaran, Indikator Sasaran, Target & Program
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020
Sasaran Strategi Indikator Kinerja
Target Tahun
2020 Penanggung
Jawab 1 Angka Usia Harapan Hidup 69,63 Tahun
Meningkatnya
Kemandirian
Masyarakat untuk
Hidup Sehat
1 Persentase Rumah Tangga ber
– PHBS 65%
Bid. Kesehatan
Masyarakat
2 Persentase Desa Siaga Aktif
Purnama dan Mandiri 38%
3 Persentase Posyandu Aktif
Purnama dan Mandiri 75%
4 Persentase Desa ODF (Open
Defecation Free) 35,17%
5 Persentase Desa / Kelurahan
yang memiliki Posbindu PTM 65% Bid. P 2 P
6
Persentase Desa/ Kelurahan
yang memiliki Kelompok
Asuhan Mandiri Kesehatan
Tradisional
16% Bid. Pelayanan
Kesehatan
1 Persentase Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang Terakreditasi 70%
Bid. Pelayanan
Kesehatan
Meningkatnya
Mutu Pelayanan
Kesehatan
2
Jumlah Kab/Kota yang
mencapai Universal Health
Coverage (UHC)
8 Kab/Kota
3
Persentase Fasyankes yang
memiliki Sarana Prasarana dan
Alat Kesehatan sesuai Standar
70%
4
Persentase Sarana Prasarana
dan Alat Kesehatan yang
dilakukan Kalibrasi (Rumah
Sakit)
15%
5
Persentase Sarana Prasarana
dan Alat Kesehatan yang
dilakukan Kalibrasi
(Puskesmas)
5%
6
Persentase Fasyankes yang
memiliki SDM Kesehatan
sesuai Standar
26%
Bid. Sumber
Daya
Kesehatan
7 Persentase Ketersediaan Obat
dan Vaksin sesuai Kebutuhan 100%
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 80
Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target Tahun
2020
Penanggung
Jawab
8
Persentase Industri Rumah
Tangga Pangan (IRTP) yang
memiliki Izin Edar yang
Persyaratan Kesehatan
85%
9
Persentase Pelayanan
Kefarmasian di Puskesmas
sesuai Standar
50%
10
Persentase Produk Alkes dan
PKRT yang memenuhi Syarat
Kesehatan
92%
11
Persentase Sarana Penyalur
Alkes yang memenuhi Syarat
Cara Distribusi Alat Kesehatan
yang Baik (CDAKB)
25%
Meningkatnya
Akses Masyarakat
terhadap
Pelayanan
Kesehatan yang
Berkualitas (UHC
Pelayanan
Kesehatan)
1 Persentase Penduduk yang
memiliki Jaminan Kesehatan 85%
Bid. Pelayanan
Kesehatan
2
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan Pelayanan
sesuai Standar
89,44%
3
Persentase Penduduk yang
mendapatkan Jaminan
Kesehatan melalui PBI APBD
17%
4
Persentase Panggilan
Kegawatdaruratan Medis
melalui Call Center 119 PSC
di Propinsi Sumatera Selatan
yang direspon
60%
5
Persentase Rumah Sakit yang
memiliki Sarana Prasarana dan
Alat Kesehatan sesuai Standar
90%
6
Persentase Puskesmas yang
memiliki Sarana Prasarana dan
Alat Kesehatan sesuai Standar
75%
7
Jumlah Rumah Sakit yang
telah melaksanakan Pelayanan
Bank Darah Rumah Sakit
12 RS
8 Jumlah Kematian Ibu Maternal 116 Ibu Bid. Kesehatan
Masyarakat 9 Jumlah Kematian Bayi 458 Bayi
10 Persentase Pertolongan 91%
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 81
Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target Tahun
2020
Penanggung
Jawab
Persalinan di Fasilitas
Kesehatan
11 Persentase PUS yang menjadi
Peserta KB Aktif 74%
12 Persentase Stunting pada Anak
Balita 29%
13 Persentase Balita Gizi Buruk 0,033%
14 Cakupan ASI Eklusif 64%
15
Persentase Desa yang
melaksanakan STBM (Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat)
68%
16 Persentase Kabupaten / Kota
Sehat 40%
17 Persentase Rumah Tangga
dengan Akses Sanitasi Layak 84%
18 Persentase Ibu Hamil Anemia 48,4%
19 Persentase Ibu Hamil Kurang
Energi Kronis (KEK) 16,8%
20
Persentase Ibu Hamil yang
mendapatkan Pelayanan
Antenatal Care (ANC) Ke-4
(K4)
94%
21
Persentase Bayi Baru Lahir
mendapatkan Pelayanan
Standar KN 1
94%
22
Persentase Puskesmas yang
mengembangkan Program
Usila
82%
23
Persentase Ibu Hamil KEK
yang mendapatkan Makanan
Tambahan
96%
24
Persentase Remaja Putri
mengkonsumsi Tablet Tambah
Darah (TTD)
31%
25
Persentase Balita yang
mendapatkan Pemantauan
Tumbuh Kembang Anak
36%
26 Persentase Puskesmas yang
melaksanakan Penjaringan 80%
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 82
Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target Tahun
2020
Penanggung
Jawab
Kesehatan untuk Peserta Didik
Kelas 1, 7 dan 10
27
Cakupan Sarana Air Bersih
dan Air Minum yang
mendapat Pengawasan
82%
28
Cakupan Hygiene Sanitasi
Tempat Pengolahan Makanan
memenuhi syarat
38%
29 Cakupan Tempat –Tempat
Umum memenuhi syarat 86%
30 Case Detection Rate TBC 55%
Bid. P 2 P
31 Persentase Kasus TBC yang
diobati dan sembuh 86%
32
Persentase Penderita DBD
yang ditangani sesuai Standar
dari Total penderita yang
ditemukan
100%
33 Jumlah Kab /Kota yang
Eliminasi Malaria 9 Kab/Kota
34 Imunisasi Dasar Lengkap 95%
35 Persentase Desa / Kelurahan
UCI 95%
36
Persentase Penduduk
terdampak Krisis Kesehatan
akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana Provinsi
yang mendapat Pelayanan
Kesehatan sesuai Standar
100%
37
Persentase Penduduk pada
Kondisi Kejadian Luar Biasa
Provinsi yang mendapat
Pelayanan Kesehatan sesuai
Standar
100%
38
Persentase Signal/Alert
Penyakit Berpotensi KLB
yang muncul dalam Sistem
Kewaspadaan Dini dan
Respon (SKDR) yang direspon
untuk mencegah KLB
100%
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 83
Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target Tahun
2020
Penanggung
Jawab
39
Persentase Kejadian Luar
Biasa (KLB) yang
ditanggulangi dalam waktu 24
jam
100%
40 Cakupan Imunisasi Lanjutan 95%
41 Annual Parasit Incidence
(API) Malaria < 0,5%
42 Persentase Puskesmas Pandu
PTM 55%
43
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan Pelayanan
Kesehatan Jiwa
100%
44 Persentase Institusi Penerima
Wajib Lapor (IPWL) Aktif 15
45 Rasio Dokter terhadap 100.000
penduduk 15
Bid. Sumber
Daya
Kesehatan
46 Rasio Dokter Gigi terhadap
100.000 penduduk 4
47 Rasio Bidan terhadap 100.000
penduduk 122
48 Rasio Tenaga Gizi terhadap
100.000 penduduk 8
49 Rasio Tenaga Sanitarian
terhadap 100.000 penduduk 8
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 84
BAB IV
KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
4.1. Rencana Program
Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006, tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka berdasarkan kategori Fungsi, maka program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :
KODERING PROGRAM / KEGIATAN
1 2
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
10 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
11 Penyediaan Jasa Tutor SKJ
12 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan
Luar Negeri
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah
Tangga
5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
7 Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas
8 Pengelolaan Aset Daerah
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 85
KODERING PROGRAM / KEGIATAN
1 2
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu
4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
2 Pelatihan Jabatan Fungsional
3 Penyusunan Analisis Jabatan
4 Penyusunan Evaluasi Jabatan
5 Pelatihan Penilai Jabatan Fungsional
6 Penyusunan Analisis Jabatan
5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
OPD
6 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2 Pemetaan Sarana Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT) Ke Kab Kota
3 Pengawasan Mutu Dan Keamanan Alat Kesehatan Dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Yang Beredar Di Masyarakat
4 Binwasdal Sarana Produksi Dan Distribusi Alkes Dalam
Pemenuhan Persyaratan CPAKB Dan CDAKD
5 Edukasi gerakan masyarakat tentang penggunaan alat kesehatan
dan PKRT yang benar di kab. Oku Timur dan kab Ogan Ilir
7 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 Peningkatan Pengawasan Rumah sakit oleh Badan Pengawas RS
Provinsi Sumatera Selatan
2 Review Pelayanan PONEK di Rumah Sakit
3 Penguatan Kapasitas SDM dalam pelayanan Tranfusi darah di
Rumah Sakit
4 Penilaian Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB)
5 Pelatihan BTCLS Bagi Petugas Public Safety Center 119
6 Distribusi Logistik Haji
7 Pemilihan tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 86
KODERING PROGRAM / KEGIATAN
1 2
8 Pembinaan dan Pemantapan Pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
9 Lomba Sekolah Sehat Tingkat Propinsi
10 Pengembangan Aplikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Berbasis
Website dan Basis Data untuk Pelayanan Publik pada Website
Dinkes Prov. Sumsel
11 Workshop SIKDA Generik bagi petugas SIK kab/kota dan
Puskesmas
12 Pertemuan Koordinasi Penyusunan Profil Kesehatan Tingkat
Provinsi
13 Pembinaan dan pendampingan pelaksanaan SIKDA Generik di
Kab/kota
14 Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional
15 Pembinaan dan Pemantapan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat
Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
16 Pemantauan Pelayanan kesehatan di Posko kesehatan arus mudik
17 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Kerja
18 Work Shop Perlindungan Pekerja Perempuan
19 Monitoring Evaluasi Pelayanan Kesehatan Olahraga
20 Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
21 Pembinaan dan pendampingan Perencanaan dan pelaporan DAK
Fisik
22 Pertemuan Pengolahan data Pelayan RS se Sumsel (SIMRS)
23 Aplikasi online Ambulance PSC 119
24 Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu PSC 119
25 Pengadaan Ambulance Motor
26 Pembentukan Regional Maintanance Center (RMC) Provinsi
Sumatera Selatan
27 Pembinaan Quick Win Pelayanan Darah
28 Pelayanan Kesehatan Bergerak pada Daerah Terpencil
29 Pelatihan Bantuan Hidup Dasar untuk Awam
30 Evaluasi Pelayanan Kesehatan Haji
31 Pembinaan Tata Kelola Daftar Informasi Publik dan Website
32 Penanggulangan Gangguan Refraksi bagi Siswa Sekolah
8 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 87
KODERING PROGRAM / KEGIATAN
1 2
1 Pertemuan Koordinasi Pokjanal Posyandu Tingkat Provinsi
Sumatera Selatan
2 Penyebarluasan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Perilaku
Hidup Sehat melalui berbagai Media
3 Pembinaan, pendampingan dan Penilaian Posyandu Berprestasi
Tingkat Provinsi Sumatera Selatan
4 Penilaian dan Pendampingan Desa/Kelurahan PHBS Tingkat
Provinsi Sumatera Selatan
5 Orientasi Kader Dalam Rangka Mendukung Revitalisasi Posyandu
6 Pengadaan Posyandu Kit
7 Pertemuan Koordinasi Pokjanal Desa/Kelurahan Siaga Aktif
8 Pembinaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif
9 Hari Kesehatan Nasional (HKN)
10 Benchmark Petugas Promkes Provinsi dan Kabupaten/Kota ke
Provinsi Jawa Timur
11 Kursus Mahir Dasar (KMD) Bagi Pamong Saka Bakti Husada
Tingkat Puskesmas
12 Kursus Mahir Lanjutan (KML) Bagi Pamong Saka Bakti Husada
Tingkat Puskesmas
13 Advokasi Kebijakan Bidang Kesehatan
14 Latihan Gabungan Saka Bakti Husada Pemantau Jentik Nyamuk
9 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
1 Pembinaan Dalam Rangka Pencegahan Dan Penurunan Stunting
2 Workshop Peningkatan Cakupan IMD
3 Forum Komunikasi Pencegahan dan Penurunan Stunting
4 Kampanye Piring Makanku dan gizi Seimbang
5 Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) Tingkat
Provinsi
6 Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Dalam Pemantauan
Pertumbuhan di Tk. Kab/Kota
10 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
1 Pengadaan Cetakan Jamban Sehat dan Murah
2 Peningkatan Kapasitas SDM Tentang E-Monev Smart STBM bagi
Sanitarian puskesmas di Provinsi
3 MONEV Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
4 Monev Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat
5 Sosialisasi Kabupaten/Kota Sehat bagi Tim Pembina Kabupaten
Kota sehat di Provinsi Sumatera Selatan
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 88
KODERING PROGRAM / KEGIATAN
1 2
6 Pelatihan e-monev Pilar ke - 3 STBM (Keamanan Pangan) dan e-
monev KLB Keracunan Pangan
7 Monev Tempat tempat Umum Sehat
8 Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Program Limbah Medis dan
E-Monev Limbah Medis di Rumah Sakit
9 Pengadaan Sanitarian KIT RS
10 Pertemuan Klinik Sanitasi dan ADKL bagi Sanitarian Puskesmas di
Provinsi Sumatera Selatan
11 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR
1 Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan Program TBC
2 Surveilans Aktif TBC di Rumah Sakit
3 Penyiapan Layanan TB MDR di RS Sub Rujukan TB RO
4 Evaluasi Utilisasi TCM di Layanan TB RO
5 Penemuan dan Pelacakan Kasus HIV/AIDS
6 Pengadaan Reagen pemeriksaan HIV/AIDS
7 Penjangkauan populasi kunci tes HIV oleh petugas outreach
8 Workshop Perluasan Layanan HIV AIDS
9 Monitoring Klinis Layanan HIV AIDS dan PIMS
10 Pembinaan imunisasi dan pengelolaan vaksin
11 Pembentukan Laboratorium Entomologi Kesehatan
12 Pengadaan Mikroskop Malaria
13 Pengendalian Vektor Terpadu di Desa Merah (API>5) Kab/Kota
Endemis Malaria
14 OJT Mikroskopis Malaria di Kab/Kota Endemis Malaria
15 Pengadaan Rapid Test Malaria
16 Pre Assesment Eliminasi Malaria
17 Pembinaan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J) DBD
18 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
19 Review Program P2 DBD untuk petugas Kab/Kota
20 Pembinaan Penatalaksanaan Diare dan Hapetitis A
21 Sosialisasi dan Advokasi Pengendalian Hepatitis C Virus pada
Nakes dan Resti Lainnya
22 Pembinaan Kualitas Triple Eliminasi HIV AIDS, hepatitis B dan C
23 Penguatan LROA di Fasilitas pelayanan kesehatan
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 89
KODERING PROGRAM / KEGIATAN
1 2
24 Penguatan Pencatatan dan Pelaporan Hepatitis dengan Aplikasi
SIHEPI
25 Pembinaan Program dan Pemeliharaan Eliminasi Filariasis
26 Pemberian Obat Pencegahan Masal Filariasis di Daerah Endemis
27 Surveilans pasca POPM Filariasis
28 Pembinaan Penatalaksanaan ISPA
29 Survei kecacingan di kab/ kota
30 Penemuan dan Pelacakan Dini Kasus Kusta (Survey Sekolah)
31 Monitoring Dan evaluasi Posbindu PTM
32 Pemicuan Skreening IVA dan CBE
33 Pelatihan Asssment Penyalahguna Napza
34 Pelatihan Tenaga Verifikator IPWL Puskesmas
35 Pelatihan Deteksi Dini Gangguan Jiwa bagi Tenaga Kesehatan di
Puskesmas
36 Sosialisasi Dampak Narkoba dan Penatalaksanaannya
37 Sosialisasi Deteksi Dini Gangguan Indera Penglihatan dan
Kebutaan
38 Pengendalian Terpadu Penyakit Tidak Menular
39 Monitoring dan Evaluasi Program deteksi dini kanker rahim dan
CBE
40 Pemicuan upaya berhenti merokok pada anak sekolah
41 Pembinaan Tata Laksana Screening Deteksi Dini Kanker Serviks
dan Payudara pada Bidan Desa
42 Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa di Sekolah (Posbindu Belido)
43 Skrining Deteksi dini Penyakit Tidak Menular Melalui Posbindu
PTM di OPD Prov Sumsel
44 Pengendalian Penyebaran Penyakit Rabies
45 Pengadaan Vaksin anti rabies (VAR)
12 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
1 Pembinaan Teknis Akreditasi klinik dan DPM
2 Pembinaan dan Fasilitasi Persiapan dan Pasca akreditasi versi
SNARS edisi 1
3 Pendampingan Persiapan Akreditasi FKTP (Klinik dan DPM
Dokter/Dokter Gigi) Kabupaten Kota
4 Monev Pasca Akreditasi Laboratorium Daerah Kabupaten Kota
5 Penggandaan Instrumen Akreditasi FKTP
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 90
KODERING PROGRAM / KEGIATAN
1 2
6 Pendampingan Validasi Data ASPAK Puskesmas dan Rumah Sakit
di Kabupaten /Kota
7 Visitasi Lapangan Dalam Rangka Izin Operasional Rumah Sakit di
Kabupaten /Kota
8 Penilaian Dalam Rangka Hospital Go Green Tingkat Provinsi dan
Nasional
9 Study Pembelajaran Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas
Pengelola Program Mutu Fasyankes
10 Akreditasi RS bagi RS Gigi dan Mulut
13 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
MISKIN
1 Penyediaan makanan tambahn balita gizi kurang
2 Penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis
(KEK)
14 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARA RS, RS JIWA, RS PARU DAN RS MATA
1 Pembangunan rumah sakit provinsi
2 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit
3 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
4 Pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit
5 Pengadaan meubelair rumah sakit
6 Pengadaan Makan dan Minum Pasien RS
7 Pengadaan mobil ambulance/mobil jenazah
8 Pengadaan IT rumah sakit
15 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARA RS, RS
JIWA, RS PARU DAN RS MATA
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Rumah Sakit
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
16 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN
1 Advokasi dan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional
2 Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Program JKN Provinsi dan
Kab/Kota
3 Rekonsiliasi Kepesertaan Penerima bantuan Iuran (PBI) Provinsi
4 Monitoring Evaluasi Pelaksanaan JKN-KIS di Kab/Kota
17 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 91
KODERING PROGRAM / KEGIATAN
1 2
KESEHATAN MAKANAN
1 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan
Industri Rumah Tangga
2 Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Pangan menjelang Hari-
Hari Besar Agama
3 Monitoring Evaluasi Sarana Distribusi Obat Tradisional di
Kabupaten Kota
4 Bimbingan Teknis Sarana Produksi OT (UKOT UMOT) di
Kab/Kota
18 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
ANAK BALITA
1 Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Provinsi
2 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bayi, Balita dan Remaja Sesuai
Standart di Puskesmas
3 Pembinaan Pelaksanaan Penanganan Kegawatdaruratan Bumil dan
Bayi Baru Lahir di 4 kabupaten dengan Kematian Tinggi
19 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU
DAN ANAK
1 Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi oleh Kader
2 Penguatan Penggunaan Daftar Tilik untuk Petugas KIA Puskesmas
3 Peningkatan peran Masyarakat dalam meningkatkan derajat
Kesehatan Ibu dan Anak
4 Orientasi Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal
20 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
LANSIA
1 Workhshop Lansia Sehat dan Mandiri
2 Pembinaan dan Penilaian Kinerja Puskesmas Santun Lansia
21 PROGRAM PENANGANAN KELUARGA BERENCANA
1 Workhshop Peningkatan Kepesertaan KB Aktif
2 Pembinaan Pelayanan KB Pasca Salin
22 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN
1 Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus Sumatera Selatan
2 Pembinaan terpadu Program Internsip Dokter
3 Dokumen Kebijakan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM
Kesehataan
4 Pembinaan terpadu Perencanaan Program Tugas Belajar dan
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 92
KODERING PROGRAM / KEGIATAN
1 2
Program Pendidikan Dokter Spesialis
5 Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan
6 Insentif dokter spesialis / sub spesialis
7 Pendidikan Tugas Belajar dalam Negeri Dinas Kesehatan
23 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA
MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA dan/atau KLB
1 Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana
2 Penyelidikan Epidemiologi KLB
3 Pembinaan Surveilans Epidemiologi
24 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
KESEHATAN BLUD
1 Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RS Khusus Mata
Masyarakat
2 Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RS Khusus Paru
3 Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RS Khusus Gigi dan
Mulut
4 Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Siti Fatimah
5 Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD Badan Pelatihan
Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
RENJA DINAS KESEHATAN 2020 93
BAB V
P E N U T U P
Dengan ridha dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja Dinas Kesehatan
(Renja) Tahun 2020 dapat disusun. Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada RPJMD,
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023, hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan
program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja-SKPD ini memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan
kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan,
kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan
utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.
Renja Dinas Kesehatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Kesehatan dalam kurun waktu satu
tahun, yaitu pada tahun 2020. Penyusunan Renja ini dilakukan sedemikian rupa sehingga
hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan
kinerja tahunan Dinas Kesehatan.
Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini disampaikan
penghargaan yang setinggi-tingginya. Tentunya Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 ini dapat
dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja
keras dari segenap aparatur kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Selatan. Penerapan nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi oleh Dinas Kesehatan,
diharapkan dapat memacu semangat aparat Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan Renja ini.
Palembang, Juli 2019
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan
Dra. Lesty Nurainy, Apt, M.Kes
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196207031989032002
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 3 4 5 6 7 8 13 14
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase
keterpenuhan
kebutuhan pelayanan
administrasi perkantoran
100 46.003.608.985 100 47.943.002.000
1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Kantor OPD Jumlah jasa pengiriman
surat-menyurat di kantor
Dinkes dan UPT
2100 Surat
dan Metarai
15.000.000 2100 Surat dan
Metarai
16.500.000
2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Kantor OPD Jasa rekening komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
Dinkes dan UPT yang
dibayarkan
59
Rekening
11.916.000.000 59 Rekening 11.880.000.000
3 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Kantor OPD Jumlah Pengelola
Keuangan di Dinkes dan
UPT
30 Orang 46.200.000 30 Orang 50.820.000
4 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Kantor OPD Jumlah penyedia jasa
kebersihan kantor untuk
Dinkes dan UPT
6 Gedung/
Kantor
8.349.584.000 6 Gedung/
Kantor
8.051.476.000
5 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Kantor OPD Jumlah jenis alat tulis
kantor bagi Dinkes dan UPT
38 Jenis 624.865.000 38 Jenis 687.351.000
6 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Kantor OPD Jumlah jenis bahan cetakan
(formulir, blanko, buku,
kartu) dan penggandaan di
Dinkes dan UPT
60 Jenis 565.000.000 60 Jenis 621.500.000
7 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kantor OPD Jumlah jenis komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor di Dinkes
dan UPT
8 Jenis 332.000.000 8 Jenis 365.200.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan
Kantor OPD Jumlah jenis bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan di Dinkes dan
UPT
3 Jenis 40.000.000 3 Jenis 44.000.000
2
Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2020
Program NomenklaturLokasi
(Kab/Kota)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan MajuProgram/Outcome Kegiatan/Output
Target Capaian Pagu (ribu rupiah) Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 3 4 5 6 7 8 13 142
Program NomenklaturLokasi
(Kab/Kota)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan MajuProgram/Outcome Kegiatan/Output
Target Capaian Pagu (ribu rupiah) Kegiatan
9 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Kantor OPD Jumlah makanan dan
minuman rapat di Dinkes
dan UPT
50 kali
rapat
346.400.000 50 kali rapat 381.040.000
10 Penyediaan Jasa
Pendukung Administrasi
Teknis/Perkantoran
Kantor OPD Jumlah jasa tenaga
honorer dan tenaga PTT
(dokter, dokter gigi dan
bidan) di Dinkes dan UPT
565 orang 22.189.359.985 545 orang 24.107.995.000
11 Penyediaan Jasa Tutor SKJ Kantor OPD Jumlah jasa tutor SKJ
Dinkes dan UPT
6 orang 79.200.000 6 orang 87.120.000
12 Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam Daerah, Ke Luar
Daerah dan Luar Negeri
Sumsel,
Jakarta, dll
Frekuensi koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah,
ke luar daerah dan luar
negeri
576 Kali 1.500.000.000 476 Kali 1.650.000.000
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase
keterpenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
90 5.375.123.000 90 5.912.635.300
13 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Kantor OPD
dan UPT
Jumlah jenis peralatan dan
perlengkapan kantor untuk
Dinkes dan UPT
3 Jenis (AC,
printer, PC)
825.500.000 4 Jenis (AC,
Laptop, printer,
PC)
908.050.000
14 Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional
RSUD Siti
Fatimah,
Dinkes
Jumlah kendaraan dinas
dan operasional bagi RSUD
Prov. Sumsel dan Dinas
Kesehatan
1 unit
mobil
minibus, 1
unit Mobil
box , 3 unit
motor, 1
unit motor
roda 3
880.000.000 Mobil box 1
unit, motor 3
unit, motor
roda 3 1 unit
Unit
968.000.000
15 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kantor OPD
dan UPT
Jumlah kendaraan dinas
dan operasional bagi Dinkes
dan UPT yang beroperasi
secara baik dan nyaman
71 Unit
Mobil dan
125 unit
Motor Unit
1.816.348.000 71 Unit Mobil
dan 125 unit
Motor Unit
1.997.982.800
16 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
dan Penglengkapan Rumah
Tangga
Kantor OPD
dan UPT
Frekuensi pengizian ulang
tabung oksigen dan tabung
gas
632 Kali 172.275.000 632 Kali 189.502.500
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 3 4 5 6 7 8 13 142
Program NomenklaturLokasi
(Kab/Kota)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan MajuProgram/Outcome Kegiatan/Output
Target Capaian Pagu (ribu rupiah) Kegiatan
17 Pemeliharaan Rutin /
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Kantor OPD
dan UPT
Jumlah jenis peralatan dan
perlengkapan kantor Dinkes
dan UPT yang beroperasi
secara baik
10 Jenis 373.500.000 10 Jenis 410.850.000
18 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Dinkes, RS
Paru
Jumlah gedung kantor
Dinkes dan RSK Paru yang
direhabilitasi
2 Gedung/
kantor
712.000.000 2 Gedung/
kantor
783.200.000
19 Rehabilitasi Sedang / Berat
Rumah Dinas
Palembang Jumlah Rumah Dinas yang
direhabilitasi
1 rumah
dinas
300.000.000 1 rumah dinas 330.000.000
20 Pengelolaan Aset Daerah Sumsel Jumlah aset dinkes yang
dikelola
6 item 295.500.000 6 item 325.050.000
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase kedisiplinan
karyawan Dinkes dan
UPT
90 685.000.000 90 -
21 Pengadaan Pakaian Dinas
beserta perlengkapannya
Kantor OPD Jumlah stel pakaian dinas
karyawaan Dinkes dan UPT
929 Stel 650.000.000 - -
22 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari tertentu
Kantor OPD Jumlah stel pakaian dinas
khusus hari-hari tertentu
karyawaan Dinkes dan UPT
20 Stel 35.000.000 - -
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase
keterpenuhan
kebutuhan peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
90 1.721.260.000 90 1.817.386.000
23 Pendidikan dan pelatihan
formal
Sumsel dan
Luar Daerah
Jumlah karyawan Dinkes
dan UPT yang mengikuti
kursus-kursus singkat dan
pelatihan
152 orang 760.000.000 216 orang 760.000.000
24 Pelatihan jabatan
fungsional
Sumsel Jumlah tenaga kesehatan
yang mendapatkan
pelatihan jabatan
fungsional
180 orang 600.000.000 180 orang 660.000.000
25 Penyusunan Analisis
Jabatan
Sumsel Jumlah Dokumen Peta
Kebutuhan Pegawai
2 Dokumen 103.780.000 2 Dokumen 114.158.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 3 4 5 6 7 8 13 142
Program NomenklaturLokasi
(Kab/Kota)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan MajuProgram/Outcome Kegiatan/Output
Target Capaian Pagu (ribu rupiah) Kegiatan
26 Penyusunan Evaluasi
Jabatan
Sumsel Jumlah Dokumen Kelas
Jabatan
1 Dokumen 102.280.000 1 Dokumen 112.508.000
27 Pelatihan Penilai Jabatan
Fungsional
Sumsel Jumlah Penilai Jatan
Fungsional yang dilatih
30 orang 155.200.000 30 orang 170.720.000
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Persentase laporan
kinerja keuangan yang
lengkap dan tepat waktu
100 158.000.000 100 158.000.000
28 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja OPD
Kantor OPD Jumlah dokumen laporan
kinerja dan ihtishar realisasi
kinerja OPD
5 158.000.000 5 158.000.000
Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Persentase Ketersediaan
Obat dan Vaksin Sesuai
Kebutuhan
100 22.706.588.000 100 24.879.917.000
29 Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Kantor OPD,
RSUD Prov.
Sumsel, RS
Khusus Paru,
RS Khusus
Gigi dan
Mulut, balai
pengobatan
Korpri, dan
Program
Lainnya
Jumlah item obat dan
perbekalan kesehatan
untuk RSUD Prov. Sumsel,
RS Khusus Paru, RS Khusus
Gigi dan Mulut, balai
pengobatan Korpri, dan
Program Lainnya
450 Item 22.000.000.000 450 Item 22.000.000.000
30 Pemetaan Sarana Produksi
Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT) Ke
Kab Kota
Sumsel Jumlah Data Sarana
Produksi PKRT di Sumsel
17
Kab/Kota
201.200.000 17 Kab/Kota 221.320.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 3 4 5 6 7 8 13 142
Program NomenklaturLokasi
(Kab/Kota)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan MajuProgram/Outcome Kegiatan/Output
Target Capaian Pagu (ribu rupiah) Kegiatan
31 Pengawasan Mutu Dan
Keamanan Alat Kesehatan
Dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT) Yang
Beredar Di Masyarakat
Sumsel Jumlah Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga yang sesuai
dengan persyaratan standar
mutu
40 Sampel 212.391.000 40 Sampel 2.336.301.000
32 Binwasdal Sarana Produksi
Dan Distribusi Alkes Dalam
Pemenuhan Persyaratan
CPAKB Dan CDAKD
Sumsel Jumlah Sarana Produksi
dan Distribusi Penyalur Alat
Kesehatan yang dibina dan
diawasi
2 Sarana
Produksi
dan 50
Distribusi
Sarana
52.940.000 2 Sarana
Produksi dan 50
Distribusi
Sarana
58.234.000
33 Edukasi gerakan
masyarakat tentang
penggunaan alat kesehatan
dan PKRT yang benar di
kab. Oku Timur dan kab
Ogan Ilir
Sumsel Jumlah tenaga Kesehatan
dan Masyarakat di
Prov/Kab/Kota yang
terpapar tentang
Penggunaan Alkes dan
PKRT yang tepat guna
90 Orang 240.057.000 90 Orang 264.062.000
Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
Indeks Keluarga Sehat 25 9.858.965.250 9.705.619.045
34 Peningkatan Pengawasan
Rumah sakit oleh Badan
Pengawas RS Provinsi
Sumatera Selatan
17 Kab/Kota Jumlah Rumah Sakit
Peningkatan Pengawasan
Rumah sakit oleh Badan
Pengawas RS Provinsi
Sumatera Selatan
65 RS 640.400.000 65 RS 704.440.000
35 Review Pelayanan PONEK
di Rumah Sakit
Sumsel Jumlah RS yang direview
pelayanan PONEK nya
62 RS 100.000.000 62 RS 110.000.000
36 Penguatan Kapasitas SDM
dalam pelayanan Tranfusi
darah di Rumah Sakit
Sumsel Jumlah SDM yang
ditingkatkan kapasitas
dalam pelayanan Tranfusi
darah di RS
30 Orang 150.000.000 30 Orang 165.000.000
37 Penilaian Rumah Sakit
Sayang Ibu dan Bayi
(RSSIB)
Sumsel Jumlah RS yang dinilai 30 RS 236.000.000 30 RS 259.600.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 3 4 5 6 7 8 13 142
Program NomenklaturLokasi
(Kab/Kota)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan MajuProgram/Outcome Kegiatan/Output
Target Capaian Pagu (ribu rupiah) Kegiatan
38 Pelatihan BTCLS Bagi
Petugas Public Safety
Center 119
Sumsel Pelatihan BTCLS Bagi
Petugas Public Safety
Center 119
40 Orang 240.650.000 40 Orang 264.715.000
39 Distribusi Logistik Haji 17 Kab/Kota Jumlah Kab/kota
terdistribusi Logistik Haji
17
kab/Kota
85.000.000 17 kab/Kota 93.500.000
40 Pemilihan tenaga
kesehatan teladan tingkat
Provinsi
17 Kab/Kota Jumlah Tenaga kesehatan
dinilai kinerjanya dari 9
kategori profesi
153 orang 591.484.000 153 orang 650.632.000
41 Pembinaan dan
Pemantapan Pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan di
Kab/Kota
17 Kab/Kota Jumlah kabupaten/kota
yang melaksanaan SPM
bidang kesehatan
17
kab/Kota
228.960.000 17 kab/Kota 251.856.000
42 Lomba Sekolah Sehat
Tingkat Propinsi
17 Kab/Kota Jumlah pemenang lomba
sekolah sehat
12 sekolah 278.400.000 12 sekolah 306.240.000
43 Pengembangan Aplikasi
Daftar Informasi Publik
(DIP) Berbasis Website dan
Basis Data untuk Pelayanan
Publik pada Website Dinkes
Prov. Sumsel
Kantor OPD Jumlah website Dinkes
yang menyediakan data
informasi publik lebih aman
1 Website 42.750.950 1 Website 47.026.045
44 Workshop SIKDA Generik
bagi petugas SIK kab/kota
dan Puskesmas
S Jumlah pentugas SIK yang
dilatih dan mampu
mengoperasionalkan
aplikasi SIKDA Generik
50 orang 145.600.000 50 orang 160.160.000
45 Pertemuan Koordinasi
Penyusunan Profil
Kesehatan Tingkat Provinsi
Palembang Jumlah peserta pertemuan
koordinasi penyusunan
profil Kesehatan Tk.
Provinsi
60 orang 150.000.000 50 orang 160.160.000
46 Pembinaan dan
pendampingan
pelaksanaan SIKDA Generik
di Kab/kota
17 Kab/Kota Jumlah kabupaten/kota
yang melaksanaan SIKDA
Generik
17
kab/Kota
162.400.000 17 kab/Kota 178.640.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 3 4 5 6 7 8 13 142
Program NomenklaturLokasi
(Kab/Kota)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan MajuProgram/Outcome Kegiatan/Output
Target Capaian Pagu (ribu rupiah) Kegiatan
47 Pengembangan Pelayanan
Kesehatan Tradisional
17 Kab/Kota Jumlah Puskesmas yang
menjalankan pelayanan
kestrad sesuai standar
342
Puskesmas
183.644.000 342 Puskesmas 422.008.000
48 Pembinaan dan
Pemantapan Pelaksanaan
Program Indonesia Sehat
Dengan Pendekatan
Keluarga (PIS-PK)
17 Kab/Kota Jumlah Puskesmas yang
diintervensi PIS-PK
342
Puskesmas
131.515.000 342 Puskesmas 144.666.000
49 Pemantauan Pelayanan
kesehatan di Posko
kesehatan arus mudik
17 Kab/Kota Jumlah Kab./kota yang
memberikan yankes
selamaa arus mudik
17
kab/Kota
114.630.000 17 kab/Kota 126.093.000
50 Pembinaan Pelayanan
Kesehatan Kerja
17 Kab/Kota Jumlah Kab/kota yang
dilaksanakan Monev
Kesehatan kerja
17
kab/Kota
132.390.000 17 kab/Kota 145.629.000
51 Work Shop Perlindungan
Pekerja Perempuan
Palembang Jumlah petugas yang
mengikuti Work Shop
Perlindungan Pekerja
Perempuan
100 Orang 141.696.300 100 Orang 155.865.000
52 Monitoring Evaluasi
Pelayanan Kesehatan
Olahraga
17 Kab/Kota Jumlah Kab/Kota yang di
Bina
17
Kab/Kota
80.800.000 17 Kab/Kota 88.880.000
53 Rapat Kerja Kesehatan
Daerah Provinsi Sumatera
Selatan
Palembang Jumlah Peserta Rapat Kerja
Kesehatan Daerah
180 Orang 334.600.000 180 Orang 368.060.000
54 Pembinaan dan
pendampingan
Perencanaan dan
pelaporan DAK Fisik
17 Kab/Kota Jumlah Kab/Kota yang
dibina pelaporan dan
perencanaan DAK Fisik
17
Kab/Kota
228.960.000 17 Kab/Kota 251.856.000
55 Pertemuan Pengolahan
data Pelayan RS se Sumsel
(SIMRS)
Palembang Jumlah peserta Pengolahan
data Pelayan RS se Sumsel
(SIMRS)
60 Orang 150.000.000 60 Orang 165.000.000
56 Aplikasi online Ambulance
PSC 119
Palembang Jumlah IT Ambulance PSC
119
12 Unit 240.000.000 12 Unit 264.000.000
57 Penanggulangan Gawat
Darurat Terpadu PSC 119
Kantor OPD Frekwensi Pedampingan
Pelayanan Kesehatan TIM
PSC 119
51 Kali 511.730.000 51 Kali 562.903.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 3 4 5 6 7 8 13 142
Program NomenklaturLokasi
(Kab/Kota)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan MajuProgram/Outcome Kegiatan/Output
Target Capaian Pagu (ribu rupiah) Kegiatan
58 Pengadaan Ambulance
Motor
Kantor OPD Jumlah Ambulance Motor
URC 119
50 Unit 2.720.000.000 50 Unit 2.720.000.000
59 Pembentukan Regional
Maintanance Center (RMC)
Provinsi Sumatera Selatan
Palembang Jumlah Regional
Maintanance Center yang
terbentuk
1 Tim 200.000.000 1 Tim 220.000.000
60 Pembinaan Quick Win
Pelayanan Darah
Sumsel Jumlah Kab/kota yang
dibina dalam pelayanan
darah
17
Kab/Kota
80.000.000 17 Kab/Kota 88.000.000
61 Pelayanan Kesehatan
Bergerak pada Daerah
Terpencil
Musi Rawas,
Musi Rawas
Utara, OKU
Timur,
Banyuasin,
OKI, Ogan Ilir
Jumlah Kabupaten/kota
yang memperoleh
Pelayanan Kesehatan
Bergerak
6 Kab/Kota 320.000.000 6 Kab/Kota 352.000.000
62 Pelatihan Bantuan Hidup
Dasar untuk Awam
Palembag Jumlah Masyarakat yang
dilatih Bantuan Hidup dasar
(BHD)
40 Orang 95.000.000 40 Orang 104.500.000
63 Evaluasi Pelayanan
Kesehatan Haji
Sumsel Jumlah Kabupaten / kOta
yang dibinda pelayana
kesehatan haji
17
Kab/Kota
65.135.000 17 Kab/Kota 71.648.000
64 Pembinaan Tata Kelola
Daftar Informasi Publik dan
Website
Sumsel Jumlah Kabupaten/Kota
yang menyediakan
informasi publik
17
Kab/Kota
93.220.000 17 Kab/Kota 102.542.000
65 Penanggulangan Gangguan
Refraksi bagi Siswa Sekolah
Sumsel Jumlah sekolah menengah
atas/SMK/MA yang
mendapatkan pelayanan
refraksi
50 Sekolah 984.000.000 17 Kab/Kota 102.542.000
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Persentase Rumah
Tangga ber-PHBS
0,7 8.544.128.000 9.398.540.800
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 3 4 5 6 7 8 13 142
Program NomenklaturLokasi
(Kab/Kota)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan MajuProgram/Outcome Kegiatan/Output
Target Capaian Pagu (ribu rupiah) Kegiatan
66 Pertemuan Koordinasi
Pokjanal Posyandu tingkat
provinsi Sumatera Selatan
Sumsel Jumlah peserta lintas
sektor pertemuan
koordinasi pokjanal
posyandu tingkat prov
Sumsel (2 kali)
70 Orang 45.394.000 70 Orang 49.933.400
67 Penyebarluasan
Komunikasi, Informasi, dan
Edukasi Perilaku Hidup
Sehat melalui berbagai
Media
Sumsel Jumlah Penyebarluasan
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi Perilaku Hidup
Sehat Melalui Media
3 Media 692.900.000 3 Media 762.190.000
68 Pembinaan,
pendampingan dan
Penilaian Posyandu
Berprestasi Tingkat Provinsi
Sumatera Selatan
Sumsel Jumlah Kab/Kota Peserta
Lomba Posyandu
Berprestasi Tingkat Provinsi
Sumatera Selatan
17
Kab/Kota
210.500.000 17 Kab/Kota 231.550.000
69 Penilaian dan
Pendampingan
Desa/Kelurahan PHBS
Tingkat Provinsi Sumatera
Selatan
Sumsel Jumlah Kab/Kota Peserta
Penilaian Desa/Kelurahan
PHBS Tingkat Provinsi
Sumatera Selatan
17
Kab/Kota
210.500.000 17 Kab/Kota 231.550.000
70 Orientasi Kader Dalam
Rangka Mendukung
Revitalisasi Posyandu
Sumsel Jumlah Kader Posyandu
yang dilatih
400 kader 558.600.000 1400 kader 614.460.000
71 Pengadaan Posyandu Kit Sumsel Jumlah Posyandu kit 251 buah 5.020.000.000 351 buah 5.522.000.000
72 Pertemuan Koordinasi
Pokjanal Desa/Kelurahan
Siaga Aktif
Sumsel Jumlah Peserta Pertemuan
Koordinasi Pokjanal
Desa/Kelurahan Siaga Aktif
(2 kali)
95 orang 348.644.000 95 orang 383.508.400
73 Pembinaan
Desa/Kelurahan Siaga Aktif
Sumsel Jumlah Kabupaten/kota yg
mendapat pembinaan
tentang Desa/Kelurahan
Siaga Aktif
17
Kab/Kota
77.000.000 17 Kab/Kota 84.700.000
74 Hari Kesehatan Nasional
(HKN)
Palembang Jumlah peserta yang
mengikuti Hari Kesehatan
Nasional
1000 orang 310.250.000 1000 orang 341.275.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 3 4 5 6 7 8 13 142
Program NomenklaturLokasi
(Kab/Kota)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan MajuProgram/Outcome Kegiatan/Output
Target Capaian Pagu (ribu rupiah) Kegiatan
75 Benchmark Petugas
Promkes Provinsi dan
Kabupaten/Kota ke Provinsi
Jawa Timur
Surabaya Jumlah Petugas Promkes
Provinsi & Kabupaten/Kota
yang mengikuti Benchmark
ke Provinsi Jawa Timur
30 orang 183.750.000 30 orang 202.125.000
76 Kursus Mahir Dasar (KMD)
Bagi Pamong Saka Bakti
Husada Tingkat Puskesmas
Palembang Jumlah Peserta Kursus
Mahir Dasar (KMD) Bagi
Pamong Saka Bakti Husada
Tingkat Puskesmas
140 orang 403.660.000 140 orang 444.026.000
77 Kursus Mahir Lanjuta
(KML) Bagi Pamong Saka
Bakti Husada Tingkat
Puskesmas
Palembang Jumlah Peserta Kursus
Mahir Lanjuta (KML) Bagi
Pamong Saka Bakti Husada
Tingkat Puskesmas
70 orang 201.830.000 70 orang 222.013.000
78 Advokasi Kebijakan Bidang
Kesehatan
Palembang Jumlah Kebijakan Bidang
Kesehatan yang dikeluarkan
oleh Bupati/Walikota
4 Kebijakan 152.350.000 4 Kebijakan 167.585.000
79 Latihan Gabungan Saka
Bakti Husada Pemantau
Jentik Nyamuk
Palembang Jumlah Kader SBH Peduli
DBD
100 orang 128.750.000 100 orang 141.625.000
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Persentase Balita
Stunting
29 1.974.323.000 2.131.122.000
Persentase Balita Gizi
Buruk
0,033 0,033
80 Pembinaan Dalam Rangka
Pencegahan Dan
Penurunan Stunting
Sumsel Jumlah Kabupaten/Kota
yang dibina pencegahan
dan penurunan stunting
17
kab/kota
168.201.000 17 kab/kota 185.021.000
81 Workshop Peningkatan
Cakupan IMD
Palembang Jumlah peserta
Peningakatan Cakupan IMD
51 Orang 210.830.000 51 Orang 231.913.000
82 Forum Komunikasi
Pencegahan dan
Penurunan Stunting
Palembang,
Lahat, OKI,
Banyuasin,
Muara Enim,
Ogan Ilir
Terselenggaranya Forum
Komunikasi Pencegahan
dan Penurunan Stunting
(Duta cegah stuntig)
6 Kab/Kota 591.484.000 120 orang 610.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 3 4 5 6 7 8 13 142
Program NomenklaturLokasi
(Kab/Kota)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan MajuProgram/Outcome Kegiatan/Output
Target Capaian Pagu (ribu rupiah) Kegiatan
83 Kampanye Piring Makanku
dan gizi Seimbang
Sumsel Jumlah Kabupaten/Kota
yang disosialisasikan piring
makanku dan gizi seimbang
4 kab/kota 219.261.000 4 kab/kota 241.187.000
84 Pelatihan Pemberian
Makan Bayi dan Anak
(PMBA) Tingkat Provinsi
Sumsel Jumlah peserta Pemberian
Makanan Bayi dan Anak
340 orang 523.712.000 340 orang 576.083.000
85 Peningkatan Kapasitas
Petugas Kesehatan Dalam
Pemantauan Pertumbuhan
di Tk. Kab/Kota
Palembang Jumlah Petugas Gizi yang
dilatih
50 orang 260.835.000 50 orang 286.918.000
Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Persentase Desa yang
Melaksanakan STBM
(Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat)
0,68 2.213.434.400 3.187.177.000
Persentase kab/Kota Yang
Melaksanakan KKS
(Kabupaten/ Kota Sehat)
0,4 0,4
86 Pengadaan Cetakan
Jamban Sehat dan Murah
Sumsel Jumlah Ceakan Jamban
Sehat
68 Unit 603.000.000 68 Unit 663.300.000
87 Peningkatan Kapasitas
SDM Tentang E-Monev
Smart STBM bagi Sanitarian
puskesmas di Provinsi
Palembang Jumlah petugas yang
mengikuti Peningkatan
Kapasitas SDM Tentang E-
Monev Smart STBM bagi
Sanitarian puskesmas di
Provinsi
70 orang 267.298.000 70 orang 294.028.000
88 MONEV Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat
Sumsel Jumlah Kab/Kota yang
dilaksanakan Monitoring
dan Evaluasi
17
kab/kota
246.700.000 17 kab/kota 271.370.000
89 Monev Penyelenggaraan
Kab/Kota Sehat
Sumsel Jumlah Kab/Kota yang
mendapatkan Bimbingan
Teknis, Evaluasi dan
Monitoring
Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat
17
kab/kota
220.550.000 17 kab/kota 242.605.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 3 4 5 6 7 8 13 142
Program NomenklaturLokasi
(Kab/Kota)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan MajuProgram/Outcome Kegiatan/Output
Target Capaian Pagu (ribu rupiah) Kegiatan
90 Sosialisasi Kabupaten/Kota
Sehat bagi Tim Pembina
Kabupaten Kota sehat di
Provinsi Sumatera Selatan
Sumsel Jumlah yang tersosialisasi
Kabupaten Kota Sehat
80 Orang 181.453.000 80 Orang 951.998.000
91 Pelatihan e-monev Pilar ke
- 3 STBM (Keamanan
Pangan) dan e-monev KLB
Keracunan Pangan
Palembang Jumlah Kab/Kota yang
mendapatkan Bimbingan
Teknis, Evaluasi dan
Monitoring
Penyelenggaraan
Kesehatan Lingkungan
70 Orang 153.797.400 70 Orang 169.177.000
92 Monev Tempat tempat
Umum Sehat
Sumsel Jumlah Kabupaten/Kota
yang Mendapatkan
Bimbingan Teknis, Evaluasi
dan
8 kab/kota 70.630.000 8 kab/kota 77.693.000
93 Peningkatan kapasitas
SDM Pengelola Program
Limbah Medis dan E-
Monev Limbah Medis di
Rumah Sakit
Palembang Jumlah petugas yang
Peningkatan kapasitas SDM
Pengelola Program Limbah
Medis dan E-Monev Limbah
Medis di Rumah Sakit
60 Orang 113.673.000 60 Orang 125.040.000
94 Pengadaan Sanitarian KIT
RS
Sumsel Jumlah Sanitarian Kit 1 Unit 203.000.000 1 Unit 223.300.000
95 Pertemuan Klinik Sanitasi
dan ADKL bagi Sanitarian
Puskesmas di Provinsi
Sumatera Selatan
Palembang Jumlah Peserta Pertemuan
Klinik Sanitasi dan ADKL
bagi Sanitarian Puskesmas
di Provinsi Sumatera
Selatan
70 Orang 153.333.000 70 Orang 168.666.000
Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular dan
Tidak Menular
Angka Kesakitan 10,4 7.417.215.000 7.823.241.000
Imunisasi Dasar Lengkap 0,95 0,95
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 3 4 5 6 7 8 13 142
Program NomenklaturLokasi
(Kab/Kota)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan MajuProgram/Outcome Kegiatan/Output
Target Capaian Pagu (ribu rupiah) Kegiatan
96 Monitoring dan Evaluasi
serta Pembinaan Program
TBC
Sumsel Kab/kota yang dilakukan
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan TB
17
kab/kota
150.000.000 17 kab/kota 165.000.000
97 Surveilans Aktif TBC di
Rumah Sakit
Sumsel Jml kab/kota yang
dilakukan Surveilans Aktif
TBC di Rumah Sakit
17
kab/kota
100.000.000 17 kab/kota 110.000.000
98 Penyiapan Layanan TB
MDR di RS Sub Rujukan TB
RO
Sumsel Jml kab/kota yang
dilakukan Set up Layanan
TB MDR di RS Sub Rujukan
TB RO
17
kab/kota
100.000.000 17 kab/kota 110.000.000
99 Evaluasi Utilisasi TCM di
Layanan TB RO
Sumsel Jml kab/kota yang
dilakukan Evaluasi Utilisasi
TCM di Layanan TB RO
17
kab/kota
79.080.000 17 kab/kota 86.988.000
100 Penemuan dan Pelacakan
Kasus HIV/AIDS
Palembang,
OI, OKI, Lubuk
Linggau, Lahat
dan Mura
Jumlah Kab/Kota dilakukan
penemuan dan pelacakan
kasus HIV/AIDS
7 kab/kota 130.720.000 7 kab/kota 143.792.000
101 Pengadaan Reagen
pemeriksaan HIV/AIDS
Sumsel Jumlah Reagen unruk rapid
tes HIV-AIDS dan IMS
170 box 335.000.000 170 box 368.500.000
102 Penjangkauan populasi
kunci tes HIV oleh petugas
outreach
Sumsel Jumlah lokasi daerah yang
dilakukan penjangkauan
populasi kunci sesuai
standar
7 lokasi 45.010.000 7 lokasi 49.511.000
103 Workshop Perluasan
Layanan HIV AIDS
palembang jumlah peserta yang
mengikuti workshop
perluasan layanan HIV
61 orang 87.025.000 61 orang 95.727.000
104 Mentoring Klinis Layanan
HIV AIDS dan PIMS
Sumsel Layanan HIV/AIDS yang
dilakukan kegiatan
mentoring klinis
4
Kab/kkota
50.000.000 4 Kab/kkota 55.000.000
105 Pembinaan imunisasi dan
pengelolaan vaksin
17 Kab/Kota Jumlah kab/kota yang
dibina tentang pengelolaan
vaksin
17
Kab/kkota
601.304.000 17 Kab/kkota 661.434.000
106 Pembentukan
Laboratorium Entomologi
Kesehatan
Sumsel Jumlah Kab/Kota
mempunyai informasi
vektor penyakit
17
Kab/kkota
218.250.000 17 Kab/kkota 240.075.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 3 4 5 6 7 8 13 142
Program NomenklaturLokasi
(Kab/Kota)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan MajuProgram/Outcome Kegiatan/Output
Target Capaian Pagu (ribu rupiah) Kegiatan
107 Pengadaan Mikroskop
Malaria
Empat
Lawang,
Muratara,
OKUS, OKUT
Jumlah Mikroskop yang
digunakan untuk
pemeriksaan mikroskopis
malaria
Empat
Lawang,
Muratara,
OKUS,
OKUT
228.250.000 Empat Lawang,
Muratara,
OKUS, OKUT
251.075.000
108 Pengendalian Vektor
Terpadu di Desa Merah
(API>5) Kab/Kota Endemis
Malaria
Sumsel Jumlah Desa Endemis
dengan kasus indigenous
yang dilakukan
Pengendalian Vektor
Terpadu
6 Desa
Endemis
37.820.000 6 Desa Endemis 41.602.000
109 OJT Mikroskopis Malaria di
Kab/Kota Endemis Malaria
Sumsel Jumlah Kab/Kota Endemis
yang melakukan penemuan
kasus malaria dengan
konfirmasi mikroskopis
12
kab/kota
56.200.000 12 kab/kota 61.820.000
110 Pengadaan Rapid Test
Malaria
Sumsel Jumlah RDT yang
digunakan untuk
pemeriksaan mikroskopis
malaria
600 box
RDT
423.250.000 600 box RDT 465.575.000
111 Pre Assesment Eliminasi
Malaria
Mura, Muara
Enim, Pali,
Lubuklinggau
Jumlah Kab/Kota yang
dinilai kesiapan eliminasi
malaria
Kab/Kota 4 106.400.000 Kab/Kota 4 117.040.000
112 Pembinaan Gerakan Satu
Rumah Satu Jumantik
(G1R1J) DBD
17 Kab/Kota Jumlah Kab / Kota yang
melaksanakan Gerakan
Satu Rumah Satu Jumantik
(G1R1J) DBD
17
Kab/Kota
78.000.000 17 Kab/Kota 85.800.000
113 Penyemprotan/Fogging
Sarang Nyamuk
17 Kab/Kota Jumlah Kabupaten/Kota
yang Menurun Angka
Kesakitan (IR) dan Kematian
(CFR)Akibat DBD
17
Kab/Kota
399.735.000 17 Kab/Kota 439.708.000
114 Review Program P2 DBD
untuk petugas Kab/Kota
palembang jumlah peserta yang
mengikuti Review Program
P2 DBD untuk petugas
Kab/Kota
61 orang 100.000.000 61 orang 110.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 3 4 5 6 7 8 13 142
Program NomenklaturLokasi
(Kab/Kota)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan MajuProgram/Outcome Kegiatan/Output
Target Capaian Pagu (ribu rupiah) Kegiatan
115 Pembinaan
Penaatalaksanaan Diare
dan Hapetitis A
Sumsel Jumlah Kab/kota yang
dilakukan monitoring SKD
KLB Dan OJT TTL Diare, Hep
A
17
Kab/Kota
79.940.000 17 Kab/Kota 87.934.000
116 Sosialisasi dan Advokasi
Pengendalian Hepatitis C
Virus pada Nakes dan Resti
Lainnya
palembang jumlah peserta yang
mengikuti Sosialisasi dan
Advokasi Pengendalian
Hepatitis C Virus pada
Nakes dan Resti Lainnya
61 orang 100.000.000 61 orang 110.000.000
117 Pembinaan Kualitas Triple
Eliminasi HIV Aids, hepatitis
B dan C
Sumsel Jumlah Kab/Kota eliminasi
HIV Aids, Hepatitis B dan C
17
Kab/Kota
127.620.000 17 Kab/Kota 140.382.000
118 Penguatan LROA di
Fasilitas pelayanan
kesehatan
Sumsel Jumlah Kab/kota yang
dilakukan penguatan LROA
di fasyankes
17
Kab/Kota
125.660.000 17 Kab/Kota 138.226.000
119 Penguatan Pencatatan dan
Pelaporan Hepatitis dengan
Aplikasi SIHEPI
Sumsel Data yang valid untuk
Program Pengendalian
Hepatitis dan ISP
14 lokasi 78.620.000 14 lokasi 86.482.000
120 Pembinaan Program dan
Pemeliharaan Eliminasi
Filariasis
Sumsel Jumlah kab/kota yang
melakukan pembinaan
program dan pemeliharaan
elimimasi filaria
8 Kab/Kota 75.200.000 8 Kab/Kota 82.720.000
121 Pemberian Obat
Pencegahan Masal
Filariasis di Daerah
Endemis
Sumsel Jumlah kab/kota dengan
MF Rate < 1%
8 Kab/Kota 239.730.000 8 Kab/Kota 263.703.000
122 Surveilans pasca POPM
Filariasis
Sumsel Jumlah kab/kota yang
melakukan surveilans pasca
POPM Filariasis
8 Kab/Kota 101.700.000 8 Kab/Kota 111.870.000
123 Pembinaan
Penatalaksanaan ISPA
17 kab/kota Jumlah kab/kota dilakukan
pembinaan
penatalaksanaan ISPA di
kab/kota
16
Kab/Kota
150.000.000 16 Kab/Kota 165.000.000
124 Survei kecacingan di kab/
kota
Muratara,
Prabumulih,
Lubuk linggau,
Jumlah kab/kota yang
dilakukan survei kecacingan
3 Kab/Kota 240.000.000 3 Kab/Kota 264.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 3 4 5 6 7 8 13 142
Program NomenklaturLokasi
(Kab/Kota)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan MajuProgram/Outcome Kegiatan/Output
Target Capaian Pagu (ribu rupiah) Kegiatan
125 Penemuan dan Pelacakan
Dini Kasus Kusta (Survey
Sekolah)
14 Kab/Kota angka cacat tk 2 < 1/ 1juta
penduduk di tahun 2020
14
Kab/Kota
143.980.000 14 Kab/Kota 158.378.000
126 Monitoring Dan evaluasi
Posbindu PTM
17 Kab/Kota Jumlah kab/kota yang
dibina tentang pengelolaan
Posbindu PTM
17
Kab/Kota
94.860.000 17 Kab/Kota 104.346.000
127 Pemicuan Skreening IVA
dan CBE
OKU,
Pagaralam,
MURA, Lubuk
Linggau
Jumlah perempuan usia 30-
50 yang melaksanakan
deteksi dini kanker Leher
Rahim dan Kanker Payudara
4 Kab/Kota 186.900.000 4 Kab/Kota 205.590.000
128 Pelatihan Asssment
Penyalahguna Napza
Sumsel Jumlah peserta yang dilatih
dalam assement
penyalahgunaan NAPZA
40 orang 39.377.000 40 orang 43.314.000
129 Pelatihan Tenaga
Verifikator IPWL
Puskesmas
Sumsel Jumlah peserta verifikator
terlatih
40 orang 39.377.000 40 orang 43.314.000
130 Pelatihan Deteksi Dini
Gangguan Jiwa bagi Tenaga
Kesehatan di Puskesmas
Sumsel Jumlah tenaga kesehatan
yang melayani kesehatan
jiwa
40 orang 39.377.000 40 orang 43.314.000
131 Sosialisasi Dampak
Narkoba dan
Penatalaksanaannya
Sumsel Jumlah kab/kota yang
dilakukan sosialisasi
dampak narkoba
17
Kab/Kota
334.221.000 17 Kab/Kota 367.643.000
132 Sosialisasi Deteksi Dini
Gangguan Indera
Penglihatan dan Kebutaan
Sumsel Jumlah kab/kota yang
dilakukan sosialisasi
gangguan indera dan
kebutaan
17
Kab/Kota
141.935.500 17 Kab/Kota 156.129.000
133 Pengendalian Terpadu
Penyakit Tidak Menular
Sumsel Jumlah Kab/kota yang
dibina pengendalian
terpadu Penyakit Tidak
Menular
17
Kab/Kota
101.010.000 17 Kab/Kota 111.000.000
134 Monitoring dan Evaluasi
Program deteksi dini
kanker rahim dan CBE
Sumsel Jumlah Kab/kota yang
dibina deteksi dini kanker
rahim dan CBE
17
Kab/Kota
96.530.000 17 Kab/Kota 106.183.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 3 4 5 6 7 8 13 142
Program NomenklaturLokasi
(Kab/Kota)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan MajuProgram/Outcome Kegiatan/Output
Target Capaian Pagu (ribu rupiah) Kegiatan
135 Pemicuan upaya berhenti
merokok pada anak
sekolah
Sumsel Jjumlah kabupaten/kota
yang memperoleh
pemicuan upaya berhenti
merokok pada anak sekolah
17
Kab/Kota
213.260.000 17 Kab/Kota 234.586.000
136 Pembinaan Tata Laksana
Screening Deteksi Dini
Kanker Serviks dan
Payudara pada Bidan Desa
Sumsel Jumlah Kab/kota yang
dibina tata laksana deteksi
dini kanker serviks dan
payudara
17
Kab/Kota
177.770.000 17 Kab/Kota 195.547.000
137 Deteksi Dini Faktor Resiko
Penyakit Tidak Menular
dan Kesehatan Jiwa di
Sekolah (Posbindu Belido)
Sumsel Jumlah siswa SLTA yang
diskrining faktor resiko PTM
dan kesehatan jiwa
17
Kab/Kota
482.843.500 17 Kab/Kota 195.547.000
138 Skrining Deteksi dini
Penyakit Tidak Menular
Melalui Posbindu PTM di
OPD Prov Sumsel
palembang Jumlah OPD Provinsi
Sumatera Selatan yang
dilaksanakan Deteksi Dini
Penyakit Tidak Menular
melalui Posbindu PTM
20 SKPD 254.000.000 20 SKPD 279.400.000
139 Pengendalian Penyebaran
Penyakit Rabies
Sumsel Jumlah kabupaten/kota
yang dibina tentang
pengendalian penyakit
Rabies
17
Kab/Kota
245.760.000 17 Kab/Kota 270.336.000
140 Pengadaan Vaksin anti
rabies (VAR)
Sumsel Jumlah Vaksin Anti Rabies
(VAR)
200 Vial 181.500.000 199.650.000
Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Persentase Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
yang Terakreditasi
0,7 1.481.600.000 1.629.760.000
141 Pembinaan Teknis
Akreditasi klinik dan DPM
Sumsel Jumlah Kab/Kota yang
dibina akreditasi klinik dan
DPM
17
Kab/Kota
108.300.000 17 Kab/Kota 119.130.000
142 Pembinaan dan Fasilitasi
Persiapan dan Pasca
akreditasi versi SNARS edisi
1
Sumsel Jumlah RSUD Kab/Kota
yang dilakukan telaah
terhadap pemenuhan
standar akreditasi RS
22 RSUD 129.000.000 22 RSUD 141.900.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 3 4 5 6 7 8 13 142
Program NomenklaturLokasi
(Kab/Kota)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan MajuProgram/Outcome Kegiatan/Output
Target Capaian Pagu (ribu rupiah) Kegiatan
143 Pendampingan Persiapan
Akreditasi FKTP (Klinik dan
DPM Dokter/Dokter Gigi)
Kabupaten Kota
Sumsel Jumlah Kab/Kota yang
dibina akreditasi klinik dan
DPM
17
Kab/Kota
108.300.000 17 Kab/Kota 119.130.000
144 Monev Pasca Akreditasi
Laboratorium Daerah
Kabupaten Kota
Sumsel Jumlah Kab/Kota yang
dibina akreditasi
Laboratorium
7 Kab/Kota 64.400.000 7 Kab/Kota 70.840.000
145 Penggandaan Instrumen
Akreditasi FKTP
Sumsel Jumlah Instrumen
akreditasi FKTP yang
dicetak
17
Kab/Kota
18.000.000 17 Kab/Kota 19.800.000
146 Pendampingan Validasi
Data ASPAK Puskesmas dan
Rumah Sakit di Kabupaten
Kota
Sumsel Jumlah Kabupaten kota
yang memperoleh
pendampingan ASPAK
7 Kab/Kota 82.000.000 7 Kab/Kota 90.200.000
147 Visitasi Lapangan Dalam
Rangka Izin Operasional
Rumah Sakit di Kabupaten
Kota
Sumsel Jumlah Rumah Sakit yang
mendapat viitasi izin
operasional rumah sakit
65 Rumah
Sakit
212.500.000 65 Rumah Sakit 233.750.000
148 Penilaian Dalam Rangka
Hospital Go Green Tingkat
Provinsi dan Nasional
Sumsel Jumlah Rumah Sakit yang
ikut penilaian hospital Go
Green
65 Rumah
Sakit
125.100.000 65 Rumah Sakit 137.610.000
149 Study Pembelajaran Dalam
Rangka Peningkatan
Kapasitas Pengelola
Program Mutu Fasyankes
Surabaya Jumlah peserta
pembelajaran peningkatan
kapasitas pengelola
program mutu fasyankes
Rumah
Sakit
134.000.000 Rumah Sakit 147.400.000
150 Akreditasi RS bagi RS Gigi
dan Mulut
RS Gigi dan
Mulut
RS Gigi dan Mulut yang
diakreditasi
1 Rumah
Sakit
500.000.000 1 Rumah Sakit 550.000.000
Program Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Miskin
Persentase Penduduk
Miskin yang Mendapat
Pelayanan Kesehatan
100 3.620.748.470 3.982.822.000
151 Penyediaan makanan
tambahn balita gizi kurang
Sumsel Jumlah Balita gizi buruk
yang mendapat makanan
tambahan
3103 Balita 1.759.482.610 3103 Balita 1.935.430.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 3 4 5 6 7 8 13 142
Program NomenklaturLokasi
(Kab/Kota)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan MajuProgram/Outcome Kegiatan/Output
Target Capaian Pagu (ribu rupiah) Kegiatan
152 Penyediaan makanan
tambahan bagi ibu hamil
kurang energi kronis (KEK)
Sumsel Jumlah Ibu Hamil KEK yang
mendapat makanan
tambahan
3970 Ibu
Hamil
1.861.265.860 3970 Ibu Hamil 2.047.392.000
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana RS, RS Jiwa,
RS Paru dan RS Mata
Persentase Rumah Sakit
UPT Dinkes yang
memiliki Sarana,
Prasaana dan Alat
Kesehatan yang Sesuai
Standar
0,8 197.500.000.000 114.130.000.000
153 Pembangunan rumah sakit
provinsi
RSUD Siti
Fatimah
Lanjutan Pembangunan
Gedung Rumah Sakit
Provinsi Finishing, dan RS
Paru
1 Rumah
Sakit
102.000.000.000 -
154 Rehabilitasi Bangunan
Rumah Sakit
RSK Paru Jumlah bangunan rumah
sakit yang direhabilitasi
1 Rumah
Sakit
2.000.000.000 1 Rumah Sakit 5.000.000.000
155 Pengadaan alat-alat
kesehatan rumah sakit
RS UPTD
Dinkes &
Klinik Pratama
Korpri
Jumlah alat kesehatan
untuk RS UPTD Dinkes dan
Klinik Pratama Korpri yang
terpenuhi alat
kesehatannya
4 RS dan 1
Klinik
Pratama
Korpri
80.000.000.000 1 Rumah Sakit 100.000.000.000
156 Pengadaan peralatan
rumah tangga rumah sakit
RSUD Siti
Fatimah, RSK
Paru dan RSK
Gigi Mulut
Jumlah alat rumah tangga
untuk RSUD Siti Fatimah,
RSK Paru dan RSK Gigi
Mulut yang terpenuhi
kebutuhannya
3 Rumah
Sakit
3.000.000.000 1 Rumah Sakit 5.500.000.000
157 Pengadaan meubelair
rumah sakit
RSUD Siti
Fatimah
Jumlah meubelairnya RSUD
Prov. Sumsel yang
terpenuhi kebutuhannya
1 Rumah
Sakit
2.000.000.000 1 Rumah Sakit 1.430.000.000
158 Pengadaan Makan dan
Minum Pasien RS
RSUD Siti
Fatimah
Jumlah Makan dan
minuman bagi pasien RSUD
Prov. Sumsel yang
terpenuhi kebutuhannya
1 Rumah
Sakit
2.000.000.000 1 Rumah Sakit 2.200.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 3 4 5 6 7 8 13 142
Program NomenklaturLokasi
(Kab/Kota)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan MajuProgram/Outcome Kegiatan/Output
Target Capaian Pagu (ribu rupiah) Kegiatan
159 Pengadaan mobil
ambulance/mobil jenazah
RSUD Siti
Fatimah
Jumlah mobil ambulance
dan mobil jenazah untuk
RSUD Siti Fatimah Prov.
Sumsel
5 Unit 3.500.000.000 1 Rumah Sakit 2.200.000.000
160 Pengadaan IT rumah sakit RSUD Siti
Fatimah
Jumlah rumah sakit yang
terpenuhi IT Rumah Sakit
Umum Daerah Siti Fatimah
Prov. Sumsel
1 Rumah
Sakit
3.000.000.000 1 Rumah Sakit 2.200.000.000
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
RS, RS Jiwa, RS Paru dan
RS Mata
Persentase Rumah Sakit
UPT Dinkes yang
memiliki Sarana,
Prasaana dan Alat
Kesehatan yang
terpelihara dan berfungsi
dengan baik
0,88 Persentase Rumah Sakit
UPT Dinkes yang memiliki
Sarana, Prasaana dan Alat
Kesehatan yang
terpelihara dan berfungsi
dengan baik
0,88 1.800.000.000 0,88 1.800.000.000
160 Pemeliharaan
Rutin/Berkala peralatan
Rumah Sakit
RS Gigi, RS
Siti Fatimah
1.000.000.000 1.000.000.000
161 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Sakit
RS Gig, RS
Paru
800.000.000 800.000.000
Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Universal Coverage
Jaminan Kesehatan
96% 600.000.000 572.000.000
162 Advokasi dan Sosialisasi
Program Jaminan
Kesehatan Nasional
sumsel Jumlah peserta pertemuan
advokasi dan sosialisasi
1000 Orang 120.000.000 300 Orang 44.000.000
163 Rapat Koordinasi Teknis
Pelaksanaan Program JKN
Provinsi dan Kab/Kota
sumsel Jumlah peserta pertemuan
advokasi dan sosialisasi
162 Orang 60.000.000 162 Orang 66.000.000
164 Rekonsiliasi Kepesertaan
Penerima bantuan Iuran
(PBI) Provinsi
sumsel Jumlah peserta PBI Daerah
yang sudah dilakukan
rekonsiliasi
4 Kali 20.000.000 4 Kali 22.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 3 4 5 6 7 8 13 142
Program NomenklaturLokasi
(Kab/Kota)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan MajuProgram/Outcome Kegiatan/Output
Target Capaian Pagu (ribu rupiah) Kegiatan
165 Monitoring Evaluasi
Pelaksanaan JKN-KIS di
Kab/Kota
sumsel Jumlah kab/kota yang
dilakukan monitoring
evaluasi pelaksanaan JKN-
KIS di Kab/Kota
17
Kab/Kota
400.000.000 17 Kab/Kota 440.000.000
Program Pengawasan
dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
Persentase Industri
Rumah Tangga
Pangan(IRTP) yang telah
mempunyai izin edar
yang memenuhi
persyaratan kesehatan
0,93 444.000.000 488.400.000
166 Pengawasan dan
Pengendalian Keamanan
dan Kesehatan Makanan
Industri Rumah Tangga
sumsel Jumlah produk makanan
IRTP yang diawasi
80 Jenis 98.000.000 80 Jenis 107.800.000
167 Pengawasan Keamanan
dan Kesehatan Pangan
menjelang Hari-Hari Besar
Agama
sumsel Jumlah produk makanan
yang diawasi
30 Jenis 146.000.000 30 Jenis 160.600.000
168 Monitoring Evaluasi
Sarana Distribusi Obat
Tradisional di Kabupaten
Kota
sumsel Jumlah Kab/Kota yang
mendapat pembinaan
Sarana Distribusi Obat
Tradisional
17
Kab/Kota
100.000.000 17 Kab/Kota 110.000.000
169 Bimbingan Teknis Sarana
Produksi OT (UKOT UMOT)
di Kab/Kota
sumsel Jumlah kab/kota yang
mendapatkan pembinaan
Teknis Sarana Produksi OT
(UKOT UMOT)
17
Kab/Kota
100.000.000 17 Kab/Kota 110.000.000
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Anak Balita
Jumlah Kematian Bayi 608 445.940.000 490.534.000
170 Lomba Balita Sehat Tingkat
Provinsi
Sumsel Jumlah pemenang lomba
balita
6 Orang 170.930.000 6 Orang 188.023.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 3 4 5 6 7 8 13 142
Program NomenklaturLokasi
(Kab/Kota)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan MajuProgram/Outcome Kegiatan/Output
Target Capaian Pagu (ribu rupiah) Kegiatan
171 Pembinaan Pelayanan
Kesehatan Bayi, Balita dan
Remaja Sesuai Standart di
Puskesmas
Sumsel Jumlah Kab/kota
Pembinaan Pelayanan
Kesehatan Bayi, Balita dan
Remaja Sesuai Standart
17
Kab/Kota
147.370.000 17 Kab/Kota 162.107.000
172 Pembinaan Pelaksanaan
Penanganan
Kegawatdaruratan Bumil
dan Bayi Baru Lahir di 4
kabupaten dengan
Kematian Tinggi
OKU, Lahat,
Muara Enim,
OKI
Jumlah pengelola program
KIA yang mendapat
Pembinaan Kes. Bayi, Balita
dan Remaja
120 Orang 127.640.000 120 Orang 140.404.000
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Ibu dan Anak
Jumlah Kematian Ibu
Maternal
116 935.228.600 1.028.751.000
173 Pendampingan Ibu Hamil
Resiko Tinggi oleh Kader
Sumsel Jumlah lokasi pilot projek
pendampingan ibu hamil
risiko tinggi oleh kader di
kantong kemiskinan
4 Kab/Kota 440.000.000 4 Kab/Kota 484.000.000
174 Penguatan Penggunaan
Daftar Tilik untuk Petugas
KIA Puskesmas
OKU Timur
dan OKU
Selatan
Jumlah Tenaga/Pengelola
KIA Puskesmas yang di
informasikan ttg
penggunaan daftar Tilik
ANC sesuai Stadar (10T)
80 Orang 153.614.000 80 Orang 168.975.000
175 Peningkatan peran
Masyarakat dalam
meningkatkan derajat
Kesehatan Ibu dan Anak
Sumsel Jumlah peserta pertemuan
LP/LS, Organisasi Profesi,
PT, PKK dan Toma
mendapatkan Informasi
tentang Kualitas pelayanan
kesehatan Ibu dan Anak
60 Orang 91.614.600 60 Orang 100.776.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 3 4 5 6 7 8 13 142
Program NomenklaturLokasi
(Kab/Kota)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan MajuProgram/Outcome Kegiatan/Output
Target Capaian Pagu (ribu rupiah) Kegiatan
176 Orientasi Pelayanan
Kesehatan Maternal dan
Neonatal
OKU Timur
dan OKU
Selatan
Jumlah Tenaga/Pengelola
KIA Puskesmas yang di
informasikan ttg
penggunaan daftar Tilik
ANC sesuai Stadar (10T)
80 Orang 250.000.000 80 Orang 275.000.000
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Lansia
Persentase
Kabupaten/Kota yang
mengembangkan
Program Usila
0,82 287.662.100 316.428.000
177 Workhshop Lansia Sehat
dan Mandiri
palembang Jumlah Peserta Lansia yang
mengikuti Seminar Hari
Lanjut Usia
200 Orang 58.614.600 200 Orang 64.476.000
178 Pembinaan dan Penilaian
Kinerja Puskesmas Santun
Lansia
Sumsel Jumlah Kab./Kota yang di
bina dan dilakukan
penilaian kinerja PKM
Lansia
17
Kab/Kota
229.047.500 17 Kab/Kota 251.952.000
Program Penanganan
Keluarga Berencana
Persentase PUS yang
menjadi Perserta KB
Aktif
0,74 267.519.600 294.271.000
179 Workhshop Peningkatan
Kepesertaan KB Aktif
palembang Jumlah Peserta PUS yang
mengikuti Workshop
Peningkatan Kepesertaan
KB Aktif
200 Orang 40.214.600 200 Orang 44.236.000
180 Pembinaan Pelayanan KB
Pasca Salin
Sumsel Jumlah Kab./Kota yang di
bina dalam pelaksanaan KB
Pasca Salin (KBPP)
17
Kab/Kota
227.305.000 17 Kab/Kota 250.035.000
Program
Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Kesehatan
Rasio Dokter terhadap
100.000 penduduk
15 15.203.255.000 16.582.780.500
Rasio Dokter gigi
terhadap 100.000
penduduk
4
Rasio Bidan terhadap
100.000 penduduk
122
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 3 4 5 6 7 8 13 142
Program NomenklaturLokasi
(Kab/Kota)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan MajuProgram/Outcome Kegiatan/Output
Target Capaian Pagu (ribu rupiah) Kegiatan
Rasio Tenaga Gizi
terhadap 100.000
penduduk
8
Rasio Tenaga sanitarian
terhadap 100.000
penduduk
8
181 Tenaga Kesehatan
Penugasan Khusus
Sumatera Selatan
Sumsel Jumlah Tenaga Kesehatan
Penugasan Khusus
Sumatera Selatan
288 Orang 12.685.855.000 100 Orang 13.954.440.500
182 Pembinaan terpadu
Program Internsip Dokter
Sumsel Jumlah dokter internsip
dan dokter pendamping
yang dibina
200 Orang 110.500.000 200 Orang 121.550.000
183 Dokumen Kebijakan
Perencanaan dan
Pendayagunaan SDM
Kesehataan
Sumsel Jumlah Dokumen
ketersediaan dan Mutu
Sumber Daya Manusia
kesehatan sesuai dengan
standar pelayanan
kesehatan
1 Dokumen 104.600.000 1 Dokumen 115.060.000
184 Pembinaan terpadu
Perencanaan Program
Tugas Belajar dan Program
Pendidikan Dokter Spesialis
Sumsel Jumah Tenaga Kesehatan
yang Diusulkan program
Tugas Belajar dan
Pendidikan Dokter Spesialis
17
Kab/Kota
192.400.000 17 Kab/Kota 211.640.000
185 Uji Kompetensi Sumber
Daya Manusia Kesehatan
Palembang Jumlah Tenaga Kesehatan
yang diuji kompetensi
30 Orang 181.900.000 30 Orang 200.090.000
186 Insentif dokter spesialis /
sub spesialis
RS UPDT
Dinkes
Jumlah Dokter Spesialis /
sub spesialis yang
memperoleh insentif
10 Dokter 1.800.000.000 5 Dokter 1.980.000.000
187 Pendidikan Tugas Belajar
dalam Negeri Dinas
Kesehatan
Sumsel Jumlah tenaga kesehatan
yang mendapatkan tugas
2 orang 128.000.000 5 Dokter 140.800.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 3 4 5 6 7 8 13 142
Program NomenklaturLokasi
(Kab/Kota)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan MajuProgram/Outcome Kegiatan/Output
Target Capaian Pagu (ribu rupiah) Kegiatan
Program Pelayanan
Kesehatan pada
Masyarakat terdampak
Bencana dan/atau KLB
Persentase penduduk
terdampak krisis
kesehatan akibat
bencana dan atau
berpotensi bencana
provinsi yang mendapat
pelayanan kesehatan
sesuai standar
100 % 1.207.850.000 1.328.634.000
Persentase penduduk
pada kondisi kejadian luar
biasa provinsi yang
mendapat pelayanan
kesehatan sesuai standar
100 %
188 Penanggulangan Krisis
Kesehatan akibat bencana
17 Kab/Kota Jumlah pelayanan
kesehatan bagi pengungsi
korban bencana
17
kab/Kota
831.813.000 17 kab/Kota 914.994.000
189 Penyelidikan Epidemiologi
KLB
Sumsel Jumlah KLB yang dilakukan
Penyelidikan &
Penanggulangan
10 Lokasi 183.000.000 10 Lokasi 201.300.000
190 Pembinaan Surveilans
Epidemiologi
17 Kab /Kota Jumlah Kab/Kota yang
dilakukan asistensi
Terpadu, pelaksanaan
Ewars dan teknis surveilans
PD3I
17
Kab/Kota
193.037.000 17 Kab/Kota 212.340.000
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan BLUD
Persentase Kepuasan
Pelanggan terhadap
Pelayanan Kesehatan di
Rumah Sakit BLUD UPT
Dinas Kesehatan
1 48.924.335.748 56.262.986.110
191 Penyediaan Pelayanan
Kesehatan BLUD RS Khusus
Mata Masyarakat
RSK Mata
Masyarakat
Meningkatnya Mutu
Pelayanan Kesehatan Di
Rumah Sakit Khusus Mata
Masyarakat
1 Rumah
Sakit
30.000.000.000 1 Rumah Sakit 34.500.000.000
192 Penyediaan Pelayanan
Kesehatan BLUD RS Khusus
Paru
RS Khusus
paru
Meningkatnya Mutu
Pelayanan Kesehatan Di
Rumah Sakit Khusus Paru
1 Rumah
Sakit
3.124.335.748 1 Rumah Sakit 3.592.986.110
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 3 4 5 6 7 8 13 142
Program NomenklaturLokasi
(Kab/Kota)
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan MajuProgram/Outcome Kegiatan/Output
Target Capaian Pagu (ribu rupiah) Kegiatan
193 Penyediaan Pelayanan
Kesehatan BLUD RS Khusus
Gigi dan Mulut
RSK Gigi dan
Mulut
Meningkatnya Mutu
Pelayanan Kesehatan Di
Rumah Sakit KhusuS Gigi
dan Mulut
1 Rumah
Sakit
3.800.000.000 1 Rumah Sakit 4.370.000.000
194 Penyediaan Pelayanan
Kesehatan BLUD RSUD Siti
Fatimah
RSUD Siti
Fatimah
Meningkatnya Mutu
Pelayanan Kesehatan Di
RSUD Siti Fatimah
1 Rumah
Sakit
10.000.000.000 1 Rumah Sakit 11.500.000.000
195 Penyediaan Pelayanan
Kesehatan BLUD Badan
Pelatihan Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan
Bapelkes
Prov. Sumsel
Meningkatnya Mutu
Pelayanan Kesehatan
Bapelkes Prov. Sumsel
1 Bapelkes 2.000.000.000 1 Bapelkes 2.300.000.000
379.375.785.153 311.864.006.755
Kapala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan
Dra. Lesty Nurainy, Apt, M.Kes
NIP. 19620703 198903 2 002