REKAP 2: PROGRAM K/Lppid.kemenkumham.go.id/attachments/PPID_Setjen/Daftar...01 Meningkatnya...
2
REKAP 2: PROGRAM K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2019 KODE PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS ALOKASI 2019 (RIBU) Total 0,0 KODE SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU) 01 Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 31.137.514,0 01.01 Menjaga Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM 65 01.02 Persentase Satuan Kerja yang Akuntabilitas Kinerjanya Kategori Baik 90 01.03 Jumlah Satuan Kerja Yang Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 18 01.04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 7.28 Total 31.137.514,0 KODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2019 (RIBU) 01 Pengawasan internal dalam rangka mewujudkan satuan kerja WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 10.243.000,0 01.01 Total Nilai Minimal Indikator PENGUNGKIT dan Indikator HASIL 01.02 Nilai Minimal Komponen Hasil Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN 01.03 Nilai Minimal Sub Komponen Survei Persepsi Anti Korupsi 01.04 Nilai Minimal Sub Komponen Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP) : 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI : 2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG 05 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI. : 3. PROGRAM Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM : 4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) Inspektorat Jenderal 5. PRIORITAS NASIONAL 6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) 7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM
Transcript of REKAP 2: PROGRAM K/Lppid.kemenkumham.go.id/attachments/PPID_Setjen/Daftar...01 Meningkatnya...
REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
KODE PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS ALOKASI 2019 (RIBU)
Total 0,0
KODE SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)TARGET
2019ALOKASI 2019
(RIBU)
01 Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 31.137.514,0
01.01 Menjaga Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM 65
01.02 Persentase Satuan Kerja yang Akuntabilitas Kinerjanya Kategori Baik 90
01.03 Jumlah Satuan Kerja Yang Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Kementerian Hukum danHAM
18
01.04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 7.28
Total 31.137.514,0
KODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Pengawasan internal dalam rangka mewujudkan satuan kerja WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 10.243.000,0
01.01 Total Nilai Minimal Indikator PENGUNGKIT dan Indikator HASIL
01.02 Nilai Minimal Komponen Hasil Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
01.03 Nilai Minimal Sub Komponen Survei Persepsi Anti Korupsi
01.04 Nilai Minimal Sub Komponen Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP)
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
:2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG 05 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI.
:3. PROGRAM Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM
:4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) Inspektorat Jenderal
5. PRIORITAS NASIONAL
6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)
7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM
KODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2019 (RIBU)
02 Output Internal Unit Eselon I 24.044.514,0
02.01 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen eselon I
02.02 Jumlah Layanan Internal Overhead
02.03 Jumlah Layanan Perkantoran
Total 34.287.514,0
KODE KEGIATAN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN 2020 2021 2022
1563 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I 1.575.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.575.000,0 1.625.000,0 1.675.000,0 1.725.000,0
1564 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II 1.575.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.575.000,0 1.625.000,0 1.675.000,0 1.725.000,0
1565 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III 1.575.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.575.000,0 1.625.000,0 1.675.000,0 1.725.000,0
1566 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV 1.575.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.575.000,0 1.625.000,0 1.675.000,0 1.725.000,0
1567 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V 1.575.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.575.000,0 1.625.000,0 1.675.000,0 1.725.000,0
1568 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI 2.368.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.368.000,0 2.437.000,0 2.506.000,0 2.646.000,0
1569 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya ItjenKementerian Hukum dan HAM
24.044.514,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24.044.514,0 25.951.514,0 26.727.249,0 25.035.519,0
Total 34.287.514,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34.287.514,0 36.513.514,0 37.608.249,0 36.306.519,0
8. KEGIATAN DAN PENDANAAN
Jakarta, 15 Juli 2019
