RUANG BALAI RIA GUMARANG

HOTEL BUMIMINANG

PADANG, SUMATERA BARAT

TANGGAL 16 MEI 2005

RENCANA AKSI NASIONAL RENCANA AKSI NASIONAL

PEMBERANTASAN KORUPSIPEMBERANTASAN KORUPSI2004-20092004-2009

DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Disampaikan Oleh:Djangkung Sudjarwadi, SH, LLM

RENCANA AKSI NASIONAL RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSIPEMBERANTASAN KORUPSI

2004-20092004-2009DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I.I. REFORMASI PERPAJAKANREFORMASI PERPAJAKAN1. Moral, Etika dan Integritas Aparat Pajak1. Moral, Etika dan Integritas Aparat Pajak2. Kebijakan Perpajakan2. Kebijakan Perpajakan3. Pelayanan Kepada Masyarakat Wajib Pajak3. Pelayanan Kepada Masyarakat Wajib Pajak4. Pengawasan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.4. Pengawasan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

II.II. PENGAWASAN BAGI APARAT PAJAKPENGAWASAN BAGI APARAT PAJAK

III.III. INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK Tentang Peningkatan Pelayanan kepada Wajib Pajak dan Tentang Peningkatan Pelayanan kepada Wajib Pajak dan Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan NepotismePercepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Menjadi model pelayanan Menjadi model pelayanan masyarakat yang masyarakat yang

menyelenggarakan sistem menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya kelas dunia yang dipercaya

dan dibanggakan masyarakat.dan dibanggakan masyarakat.

Menghimpun penerimaan dalam Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang negeri dari sektor pajak yang

mampu menunjang kemandirian mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah pembiayaan pemerintah

berdasarkan undang-undang berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat perpajakan dengan tingkat

efektivitas dan efisiensi yang tinggi.efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

Reformasi perpajakan Reformasi perpajakan adalahadalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan, melalui , melalui reformasi:reformasi:1. Moral, etika dan integritas aparat pajak;

2. Kebijakan Perpajakan;

3. Pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak;

4. Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

5. Pemberian reward dan penerapan punishment yang tegas terhadap aparat pajak

Reformasi perpajakan Reformasi perpajakan adalahadalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan, melalui:, melalui:

1. Moral, etika dan integritas aparat pajak:- melaksanakan kewajiban hidup beragama dengan sebaik-baiknya- peduli sesama, lingkungan sosial dan dinas- Pembentukan kode etik dan Komisi Kode Etik- Tiada hari tanpa sosialisasi Kode Etik

2. Kebijakan Perpajakan:- Transparansi melalui Komunikasi dan Partisipasi;- Amandement UU Perpajakan.

3. Pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak:- Kemudahan informasi (kotak pos, hotline service, IVR dan website)- Kemudahan pelayanan dengan membentuk e-system & kantor WP besar

4. Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan:- Pembentukan bank data pajak:

* SPT WP* Lawan transaksi dari SPT WP* Data pihak ketiga

- Pembentukan bank data nasional:* Bank Data Pajak;* KISS dgn membentuk Nomor Identitas Tunggal

(Single Identification Number/SIN);* Meluruskan ketentuan yg bertentangan dengan UU.

- Penegakan hukum/Law Enforcement: * Wajib Pajak: - pemeriksaan,

- pembukaan rekening, - pemblokiran rekening, - pencegahan,- penyidikan, dan - penyanderaan

5. Pemberian reward dan penerapan punishment yang tegas terhadap aparat pajak

- Pemberian reward:

* Piagam penghargaan* Karier

* Studi ke luar negeri

- Penegakan hukum/Law Enforcement:

* Petugas Pajak: - ringan,

- sedang, - berat, dan - pidana

AroganArogan Tidak transparanTidak transparan Tidak konsistenTidak konsisten Tidak setaraTidak setara Berburu binatang Berburu binatang

didiKebon BinatangKebon Binatang

Ujung-ujungnyaUjung-ujungnyaduitduit

Restitusi lama & Restitusi lama & tidak utuhtidak utuh

Orang pajak kaya²Orang pajak kaya²

BenciBenci

TakutTakut Tidak mengerti hakTidak mengerti hak

dan kewajibannyadan kewajibannya Enggan membayarEnggan membayar

pajakpajak Bangga tidakBangga tidak

membayar pajakmembayar pajak

a. Konsolidasi intern – dengan reward & punishment

b. Kotak Pos 111 Jktm – untuk aduan/ keluhan masyarakat

c. Kerjasama dengan Komisi Ombudsman Nasional

d. Pembentukan Kode Etik

e. Pembentukan Komisi Kode Etik

f. Dialog perpajakan & MOU dengan Gubernur, Akademisi, dll.,

g. Sosialisasi di Media Elektronik dan Cetak dengan motto TIADA HARI TANPA SOSIALISASI (a.l.: Café Pajak, Tac Tic Tax, TOL, PSA dll.)

h. Bank Data

i. IT dgn e-system

j. Lomba Kebersihan, Jingle Pajak & Profile untuk seluruh Kanwil DJP

a. Pegawai Pajak wajib :- Islam sholat Dzuhur & Azhar

berjamaah dengan kultum;- Nasrani persekutuan setiap

Jumat dengan siraman rohani;- Hindu Tri Sandya setiap

Jumat dengan siraman rohani.

b. Kegiatan Keagamaan lainnya:- Isra Mi’raj, Nuzulul Qur’an, Idul Fitri, Idul Adha & Qurban, Zikir Bersama (internal & eksternal);- Natal Bersama;- Dharma Canti;- Haji 215 org, Umroh 96 org; - Ke Yerusalem 68 org;- Ke India Hindu 20 org;

c. Gerakan Kepedulian:- Konser Peduli, Santunan Pendidikan, Bhakti Sosial, Pesantian, Bantuan unt. Pegawai (bea siswa, dll.)

d. MOU dengan Manajemen Qolbu

e. Diklat Kalbu

f. Mengirim SDM ke Manajemen Qolbu untuk TOT

Reformasi Kebijakan Perpajakan dilakukan untuk lebih mengefektifkan & mengefisienkan pemungutan pajak sejalan dengan perkembangan dunia usaha sehingga lebih kompetitif.

Saat ini sedang dipersiapkan perubahan (amandemen) Undang-undang Perpajakan.

1. Kesederhanaan sistem (simplicity)

2. Netral dan mengurangi/meminimumkan distorsi

3. Transparansi

4. Konsistensi dan persisten

5. Kepastian hukum

6. Keadilan (fairness)

7. Meningkatkan kepatuhan WP

8. Meningkatkan daya saing usaha

a.a. Pemberian Pelayanan Restitusi yang dipercepat; Pemberian Pelayanan Restitusi yang dipercepat; b.b. Pembentukan Kantor Pajak WP Besar;Pembentukan Kantor Pajak WP Besar;c.c. Pembentukan Kantor Pajak dengan Sistem Perpajakan Pembentukan Kantor Pajak dengan Sistem Perpajakan

Modern pada Kantor Wilayah Khusus dan Kantor Wilayah Modern pada Kantor Wilayah Khusus dan Kantor Wilayah Jakarta I;Jakarta I;

d.d. On line system yang real time: On line system yang real time: e-registration, e-payment e-registration, e-payment dan dan e-filinge-filing;;

e.e. Pendaftaran NPWP;Pendaftaran NPWP;f.f. Pendaftaran Objek Pajak PBB;Pendaftaran Objek Pajak PBB;g.g. Penerbitan surat keterangan NJOP.Penerbitan surat keterangan NJOP.

a.a. Website: Website: www.pajak.go.id;;b.b. Layanan Informasi Telepon DJP IVR 5250208 ext 431 dan Layanan Informasi Telepon DJP IVR 5250208 ext 431 dan

492 = IVR;492 = IVR;c.c. Toll Free Number 0800-1-722-722 (0800-1-PBB-PBB) = IVR Toll Free Number 0800-1-722-722 (0800-1-PBB-PBB) = IVR

dan Fax;dan Fax;d.d. SMS Number 3-722 (3-PBB) atau 722-0 (PBB-0); SMS Number 3-722 (3-PBB) atau 722-0 (PBB-0); e.e. Layanan Pengaduan Kotak Pos 111 Jktm.Layanan Pengaduan Kotak Pos 111 Jktm.

a.a. Website: Website: www.pajak.go.id;;b.b. Layanan Informasi Telepon DJP IVR 5250208 ext 431 dan Layanan Informasi Telepon DJP IVR 5250208 ext 431 dan

492 = IVR;492 = IVR;c.c. Toll Free Number 0800-1-722-722 (0800-1-PBB-PBB) = IVR Toll Free Number 0800-1-722-722 (0800-1-PBB-PBB) = IVR

dan Fax;dan Fax;d.d. SMS Number 3-722 (3-PBB) atau 722-0 (PBB-0); SMS Number 3-722 (3-PBB) atau 722-0 (PBB-0); e.e. Layanan Pengaduan Kotak Pos 111 Jktm.Layanan Pengaduan Kotak Pos 111 Jktm.

Syarat-syarat Memperoleh NPWP

Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan: Fotokopi KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor.

Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan: Fotokopi KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor; Fotokopi Surat Izin Usaha atau Surat

Keterangan Tempat Usaha dari Instansi yang berwenang.

UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN

Syarat-syarat Memperoleh NPWP

Wajib Pajak Badan: Fotokopi akte pendiriian;; Fotokopi KTP salah seorang pengurus; Fotokopi Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat

Usaha dari Instansi yang berwenang

Bendaharawan Sebagai Pemungut/Pemotong: Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan; Fotokopi tanda bukti diri KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor.

Wajib Pajak Pemohon Berstatus Cabang Fotokopi kartu NPWP Bukti pendaftaran kantor pusatnya

Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak

Mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta di tandatangani

Foto copy salah satu bukti surat tanah, antara lain :• Sertifikat;• Surat Kapling;• SIPPT;• Akta Jual Beli;• Surat tanah garapan;• Surat perjanjian sewa menyewa;• Surat keterangan Lurah/Kepala Desa; dokumen lainnya. Foto copy salah satu bukti surat bangunan, antara lain 1) IMB; 2) IPB; 3) Surat keterangan Lurah/Kepala Desa; 4) dokumen lainnya.

Syarat-Syarat Pendaftaran Objek Pajak PBB

Surat permohonan yang menyebutkan secara lengkap lokasi tanah dan atau bangunan (NOP jika sudah terdaftar sebagai Objek PBB)

Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak Foto copy NPWP atau surat pernyataan tidak mempunyai

NPWP

Syarat-Syarat Penerbitan Surat Keterangan NJOP:

1. Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai

3. Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 222/KMK.03/2002 jo KEP. Menkeu Nomor: 382/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai Pajak

5. Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan / Badan Pemeriksa Keuangan

7. Ombudsman…….

7. Ombudsman Nasional8. Kotak Pos 111 Jakarta9. Kotak Pos 5000 Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara/Wakil Presiden10. Pasal 36A Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP):

“Apabila petugas pajak dalam menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga merugikan negara, maka petugas pajak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

11. Pasal 43 UU KUP

(a). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

(b). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

1. Kotak Pos 5000; 2. Kotak Pos 111 JKTM 12700; 3. Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan RI dengan alamat

Gedung A Departemen Keuangan RI Lt. 9-12 Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta 10710 Tromol Pos 3132, Telepon (021) 3865430 Fax. (021) 3847448;

4. Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan; 5. Badan Pemeriksa Keuangan; 6. Komisi Ombudsman dengan alamat Jl. Adityawarman No. 43

Kebayoran Baru - Jakarta 12160, Telpon (021) 7258574-78 Fax. (021) 7258579, Email: ombudsman@ombudsman.or.id;

7. Komisi Pemberantas Korupsi; 8. Polri; 9. Kejaksaan.

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : INS- 181/PJ./2004Tanggal 27 Desember 2004

PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK DAN PERCEPATAN

PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

P E R T A M AP E R T A M A

Memasang pengumuman di tempat Memasang pengumuman di tempat Pelayanan Terpadu, Pelayanan Satu Pelayanan Terpadu, Pelayanan Satu

Tempat, dan di lingkungan kantor yang Tempat, dan di lingkungan kantor yang mudah dibaca bahwa semua pelayanan mudah dibaca bahwa semua pelayanan

perpajakan tidak dipungut biaya, semua perpajakan tidak dipungut biaya, semua formulir perpajakan disediakan secara formulir perpajakan disediakan secara gratis, dan menyediakan kotak saran. gratis, dan menyediakan kotak saran.

K E D U A

Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk semua urusan perpajakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan

dan tepat waktu

K E T I G A

Meningkatkan disiplin, dedikasi, dan kejujuran, tidak mendatangi/memeriksa

Wajib Pajak tanpa surat tugas serta menghindarkan diri dari perbuatan

tercela

K E E M P A T

Melakukan penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai anggaran negara, menerapkan kesederhanaan baik dalam

kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi

K E L I M A

Tidak menerima uang, hadiah atau pemberian berupa apa saja dari Wajib Pajak dengan tujuan apapun, termasuk

uang titipan untuk membayar utang pajak dan tidak melakukan KKN (Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme)

TAHUNTAHUN 20012001 20022002 20032003 20042004

HUKUMAN DISIPLIN RINGANHUKUMAN DISIPLIN RINGAN(Surat Peringatan, Tegoran)(Surat Peringatan, Tegoran)

276276 239239 435435 149149

HUKUMAN DISIPLIN SEDANGHUKUMAN DISIPLIN SEDANG(Tunda Naik Gaji, Turun Gaji, Tunda (Tunda Naik Gaji, Turun Gaji, Tunda Naik Pangkat)Naik Pangkat)

1717 1010 1717 1313

HUKUMAN DISIPLIN BERATHUKUMAN DISIPLIN BERAT(Turun Pangkat, Non Job, Berhenti (Turun Pangkat, Non Job, Berhenti dgn Hormat, Berhenti Tdk Hormat)*dgn Hormat, Berhenti Tdk Hormat)*

3434 4141 3434 4343

JUMLAHJUMLAH 327327 290290 486486 205205* Termasuk di dalamnya yang diberhentikan dengan tidak hormat (pecat):

tahun 2001 = 18 pegawaitahun 2002 = 31 pegawaitahun 2003 = 16 pegawaitahun 2004 = 36 pegawai

6 Pegawai Pajak dikenakan sanksi tahanan/penjara di Manado, Makasar, Papua, Padang Sidempuan dan Jakarta yaitu:a. Pegawai Pajak di Manado dikenakan tahanan kota, b. Pegawai Pajak di Makasar dituntut hukuman 15 tahun penjara,c. Pegawai Pajak di Papua dituntut 10 tahun penjara.d. Pegawai Pajak di Padang Sidempuan dituntut 4 tahun penjara.e. Pegawai Pajak di Jakarta dituntut hukuman penjara.f. Pegawai Pajak dimasukkan ke LP Nusa Kambangan.

PENERIMAAN PAJAK PENERIMAAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 1998 S.D. 2004TAHUN ANGGARAN 1998 S.D. 2004

URAIAN 2000 2001 2002 2003 20042005*)

sampai dgn tgl 30 April 2005

PPh Non Migas 53.525,2 69.696,2 87.200,0 104.304,8 120.835,0 43.909,2

PPN & PPn BM 42.033,6 55.840,8 67.800,0 75.862,7 86.272,7 28.036,3

PBB & BPHTB 5.099,2 6.289,4 7.530,7 10.723,6 10.698,6 2.068,2

Pajak Lainnya 1.351,5 1.669,5 1.455,2 1.752,7 1.614,0 605,1

Total DJP 102.009,5 133.495,9 163.985,9 192.643,8 219.420,3 74.618,8

PPh Migas 22.295,3 23.071,0 16.113,9 18.143,5 13.132,6 6.900,7

Bea & Cukai 24.419,9 26.961,1 34.613,6 37.682,5 39.622,2

Total Perpjkan 146.724,7 183.528,1 214.713,4 248.469,8 272.175,181.519,5*

realisasi sampai tgl

30 April 2005

APBN 273.779,3 300.599,5 304.895,2 336.155,5 349.933,8

Rasio thd APBN 53,6% 61,1% 70,4% 73,9% 78,0%

PDB 1.315.112 1.476.156 1.610.012 1.791.600 2.003.300

Rasio thd PDB/

Tax Ratio11,8% 12,8% 13,1% 13,87% 13,59%

Kenaikan DJP

per tahun 9.869,0 31.486,4 30.490,0 28.657,9 26.776,7

TENAGA PENGKAJI BIDANG PEMBINAAN DAN PENERTIBAN SDM

KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

GEDUNG A LANTAI 2 JL. GATOT SUBROTO NO. 40-42

JAKARTA Telp (021) 5275069Fax (021) 5275069Hp 081328215800