Rdtr Wp 4 Kab. Bks
-
Upload
hery-pabiyanto -
Category
Documents
-
view
151 -
download
5
description
Transcript of Rdtr Wp 4 Kab. Bks
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAN SOSIALISASI RDTR WILAYAH PENGEMBANGAN IV (ZONA
UTARA), KABUPATEN BEKASI
27 September 2010
Presentasi Draft Laporan Akhir
Pokok-Pokok Pembahasan
Pendahuluan (Latar belakang, Maksud dan tujuan, Ruang lingkup)
RDTR WP IV, mencakup : Tujuan Pengembangan WP IV Rencana Struktur Ruang Rencana Blok Pemanfaatan Ruang Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan Indikasi Program
Sistematika Draft Ranperda RDTR WP IV
Latar Belakang
Ketentuan dalam UU & PP terkait Penataan Ruang
Kebutuhan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang teknis operasional pemanfaatan & pengendalian ruang
Seluruh RDTR IKK di Kabupaten Bekasi belum di-Perda-kan
WP IV peran & fungsinya cukup penting utk pengembangan wilayah Kab. Bekasi di bagian utara; terletak di perbatasan Kota Bekasi & Jakarta; perkemb. penduduk & pemanfaatan ruang semakin besar
Maksud & Tujuan
Mereview & mempublikasikan RDTR WP IV serta menyusun Rancangan Peraturan Perda / Perbup
Menginformasikan kpd masyarakat ttg Rencana Pemanfaatan Ruang dalam RDTR
Meningkatkan kesadaran masyarakat utk berperan serta dlm penataan ruang perencanaan, pemanfaatan, & pengendalian
Ruang Lingkup
Wilayah: Kecamatan Muaragembong, Babelan, Tarumajaya. Tambun Utara
Substansi: Materi Sosialisasi RDTR WP IV & Draft Raperda RDTR WP IV
WILAYAH PERENCANAAN
Sebelah Utara: Teluk Jakarta, Laut Jawa
Sebelah Selatan: Kota Bekasi, Kecamatan Tambun Selatan,
Sebelah Barat: Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Teluk Jakarta
Sebelah Timur: Kabupaten Karawang, Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Tambelang, dan Kecamatan Cabangbungin
Output
RDTR WP IV
Draft Rancangan Peraturan dan Sosialisasi RDTR WP IV Zona Utara Kabupaten Bekasi
Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
LAPORAN PENDAHULUAN RDTR WP IV
SOSIALISASI RDTR WP IV
LAPORAN ANTARA
MATERI RDTR WP IV
DRAFT RAPERDA RDTR
WP IV
RDTR WP IV Kab. Bekasi
Tujuan Pengembangan WP IV Rencana Struktur Ruang Rencana Pola Ruang Intensitas Pemanfaatan Lahan
Tujuan Pengembangan WP IV
Meningkatkan peran & fungsi WP IV sbg kawasan industri, pariwisata, perumahan, perdagangan & jasa.
Mendorong tumbuhnya “Kota Industri dan Jasa” meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kab. Bekasi.
Menciptakan pola pemanfaatan ruang WP IV yg serasi, optimal, & berkelanjutan.
Menjaga konsistensi perwujudan ruang WP IV melalui pengendalian program-program pembangunan wilayah.
Rencana Blok Perencanaan
Fungsi BWK A : Kawasan lindung dan penyangga Perumahan kepadatan rendah Permukiman Nelayan CBD skala lokal (sentra
sekunder) Pendidikan skala lokal Kawasan budidaya pertanian Pendidikan skala lokal Kawasan budidaya perikanan Kawasan Pariwisata
Fungsi BWK B : Kawasan lindung dan
penyangga Perumahan kepadatan rendah
sampai tinggi CBD skala lokal dan antar BWK Pendidikan, pemerintahan,
kesehatan skala lokal Industri dan Pergudangan Pelabuhan Bongkar Muat
Barang
Fungsi BWK C : Pemerintahan,
kesehatan, pendidikan skala lokal
Perumahan kepadatan rendah sampai tinggi
CBD Skala Regional (sentra primer)
Kawasan Pelabuhan Bongkar Muat
Industri dan Pergudangan
Kawasan lindung/ yang berfungsi lindung Fungsi BWK D :
Permukiman Skala Sedang – Tinggi
Industri Skala Sedang Pendidikan & Kesehatan
Skala Lokal CBD Skala Lokal (Sentra
Sekunder)
Rencana Blok Perencanaan
Rencana Struktur RuangDistribusi Penduduk WP IV
Rencana Pengembangan penduduk perkotaan (kepadatan tinggi), diarahkan di BWK B (Kecamatan Babelan), BWK C (Kecamatan Tarumajaya), dan BWK D (Kecamatan Tambun Utara)
Rencana pengembangan penduduk perdesaan termasuk pengembangan penduduk sebagai nelayan (kepadatan rendah), diarahkan di BWK A (Kecamatan Muaragembong),
No BWKJumlah Penduduk (jiwa)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025
1 BWK ASub BWK A1 27.617 28.339 29.060 29.781 30.503 31.224 34.831 38.438 Sub BWK A2 37.481 38.460 39.439 40.418 41.397 42.376 47.271 52.166 Sub BWK A3 33.535 34.411 35.287 36.163 37.039 37.915 42.295 46.675
Total BWK A 98.633 101.210 103.786 106.362 108.939 111.515 124.397 137.279
2 BWK B
Sub BWK B1 27.720 28.445 29.171 29.896 30.621 31.346 34.972 38.598
Sub BWK B2 40.765 41.832 42.898 43.964 45.031 46.097 51.429 56.761 Sub BWK B3 57.071 58.564 60.057 61.550 63.043 64.536 72.001 79.466 Sub BWK B4 37.504 38.485 39.466 40.447 41.428 42.409 47.315 52.220
Total BWK B 163.061 167.326 171.592 175.857 180.123 184.389 205.717 227.045
3 BWK C Sub BWK C1 22.818 23.414 24.010 24.607 25.203 25.800 28.782 31.764
Sub BWK C2 36.508 37.462 38.417 39.371 40.325 41.280 46.051 50.823 Sub BWK C3 31.945 32.780 33.615 34.450 35.285 36.120 40.295 44.470
Total BWK C 91.270 93.656 96.042 98.428 100.813 103.199 115.128 127.057
4 BWK DSub BWK D1 9.968 10.222 10.476 10.730 10.984 11.238 12.508 13.778 Sub BWK D2 17.942 18.399 18.856 19.314 19.771 20.228 22.514 24.800 Sub BWK D3 11.961 12.266 12.571 12.876 13.181 13.485 15.009 16.533 Total BWK D 39.871 40.887 41.903 42.919 43.935 44.951 50.031 55.111
Total WP IV 392.835 403.079 413.323 423.567 433.810 444.054 495.273 546.492
Rencana Struktur RuangDistribusi Penduduk WP IV
Rencana Struktur RuangDistribusi Pusat-pusat Pelayanan Kegiatan
Hirarki Pelayanan
Pusat Kegiatan Fungsi
Sentra Primer Sub BWK C.1 • Pusat kegiatan ekonomi berskala regional
• Pusat kegiatan pemerintahan & sarana wilayah (daerah)
Sentra Sekunder Sub BWK A.2, B.3 dan D.1
• Pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan dan sarana daerah skala sub wilayah, dengan jangkauan pelayanan beberapa kecamatan.
• Corak pelayanan mengarah kepada kegiatan perdagangan eceran, kegiatan jasa pribadi dan jasa perdagangan.
Sentra Tersier/lokal
Sub BWK yang lain • Pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan dan sarana daerah berskala lingkungan, dengan jangkauan pelayanan kelurahan/desa atau beberapa RW.
• Corak pelayanan perdagangan eceran dan kegiatan pribadi.
Rencana Struktur RuangSistem Pelayanan Kegiatan
Kegiatan Sentra Primer melayani BWK lain dalam WP IV serta dpt melayani wilayah lain di luar WP IV
Kegiatan Sentra Sekunder melayani kawasan di sekitarnya (sentra tersier/ lokal)
Kegiatan Sentra Tersier/ Lokal melayani kawasan dalam skala lingkungan lokal/ kelurahan/ desa
Rencana Skala Pelayanan
Sentra Primer : C.1 (Desa Pantai Makmur)• Pusat kegiatan ekonomi
berskala regional• Pusat kegiatan pemerintahan
& sarana wilayah (daerah)
Sentra Sekunder : A2 (Pantai Sederhana), B1 (Pantai Hurip), D1 (Sriamur)• Pusat kegiatan ekonomi, pusat
pemerintahan dan sarana daerah skala sub wilayah, dengan jangkauan pelayanan beberapa kecamatan.
• Corak pelayanan mengarah kepada kegiatan perdagangan eceran, kegiatan jasa pribadi dan jasa perdagangan.
Sentra Tersier :• Pusat kegiatan
ekonomi, pusat pemerintahan dan sarana daerah berskala lingkungan, dengan jangkauan pelayanan kelurahan/desa atau beberapa RW.
• Corak pelayanan perdagangan eceran dan kegiatan pribadi.
Pembangunan Jalan Kolektor primer : Babelan-Muara Gembong Tambun Utara- Tambelang Samudera Jaya-Hurip Jaya
Pembangunan jalan lokal primer Desa Hurip Jaya-Pantai Hurip Desa Jaya Sakti
Peningkatan lokal primer→kolektor primer Desa Srijaya-Srimukti Desa Sriamur
Rencana Struktur RuangSistem Jaringan Pergerakan (Transportasi
Darat)
Pembangunan Terminal tipe C di Sub BWK C1 (Desa Pantai Makmur)
Pembangunan sus-sub Terminal di pusat sekunder
Pembangunan pelabuhan dan peti kemas di sub BWK D1 (Desa Hurip Jaya)
Pembangunan pelabuhan nelayan di sub BWK A1 (Desa Pantai Bahagia)
Rencana Struktur RuangInfra Struktur
Kolektor Sekunder di Desa Pantai Mekar-Jaya Sakti)
Kolektor Primer :Babelan-Muara GembongTambun Utara- TambelangSamudera Jaya-hurip Jaya
Lokal Primer :Desa hurip jaya-pantai huripDesa jaya sakti
Rencana Infra Struktur
Rencana Struktur RuangSistem Jaringan Utilitas
NoJenis Prasarana
PenunjangArahan Rencana
1 Air Bersih 1. Berada di bawah jaringan pedestrian dengan lebar 0,6 – 1 m, sesuai dengan lebar jaringan pedestrian yang ada
2. Hirarki jaringan mengikuti hirarki jalan, jaringan primer berada disepanjang jalan arteri dan kolektor primer dan sekunder, jaringan sekunder, jalan lokal merupakan saluran sekunder dan jalan lingkungan atau ke unit rumah merupakan saluran tersier
3. Mengoptimalkan sumber air bersih Sungai CBL2 Drainase Penentuan hirarki jaringan drainase:
1) Sungai sebagai saluran primer (perlu program normalisasi sungai) yang dapat menampung limpahan iar hujan. Perbaikan saluran primer dengan pembuatan kanal-kanal/ dibangun dengan konstruksi beton dan disesuaikan dengan kondisi topografinya untuk memperlancar proses pengaliran
2) Jaringan drainase di sepanjang jalan kolektor arteri/primer/sekunder sebagai saluran sekunder yang direncanakan selebar 1 m di kiri kanan jalan, dengan sistem saluran terbuka
3) Jaringan drainase di sepanjang jalan lokal sebagai jaringan tersier yang merupakan, direncanakan 1 m di kiri kanan jalan dengan sistem terbuka
Rencana Struktur RuangSistem Jaringan Utilitas
No
Jenis Prasarana Penunjang
Arahan Rencana
3 Air Limbah dan Sanitasi
Berdasarkan karakter atau kondisi wilayah WP IV saat ini, pola yang diterapkan di wilayah Babelan dan Tarumajaya bisa diterapkan secara umum diseluruh WP IV, yakni:
1) Pengelolaan limbah padat rumah tangga dengan sistem individual (on site sanitation)
2) Pengelolaan limbah cair rumah tangga, dengan penampungan resapan atau disalurkan ke saluran drainase
3) Pengelolaan limbah padat pada kawasan permukiman padat direncanakan dengan sistem komunal dan perpipaan
4) Saluran pengumpul limbah padat dibuat terpisah dengan saluran drainase dengan sistem perpipaan
5) Pengolahan limbah industri, mengantisapasi WP IV sebagai salah satu pusat industri di Kabupaten Bekasi, pengelola kawasan industri diwajibkan membuat IPAL industri, dengan memisahkan industri yang mempunyai limbah industri
6) Industri dengan limbah khusus, diwajibkan membuat IPAL tersendiri
Rencana Struktur RuangSistem Jaringan Utilitas
NoJenis Prasarana
PenunjangArahan Rencana
4 Persampahan Pengelolaan sampah dalam RDTR Kecamatan Babelan dan Tarumajay sudah cukup komprehensif, dan bias diterapkan sebagai salah satu strategi pengolahan sampah di wilayah WP IV. Untuk itu mengadopsi kebijakan dari RDTR kecamatan Tarumajaya kedepannya WP IV bisa menerapkan strategi:1. Pengolahan sampah secara off site, terutama sampah perkotaan, 2. Menuju zero waste 3. Penyediaan fasilitas pembuangan samaph dan operasional pembuangan
sampah yang terpadu4. Pengawasan terhadap sampah rumah sakit dan rumah sakit bersalin serta
sampah di daerah industri5. Sosialisasi penanganan sampah skala kecil, on site sanitation terutama sampah
organik5 Listrik 1) Wilayah WP IV termasuk wilayah yang terlewati oleh Jaringan SUTET cukup
banyak, untuk itu sepanjang jalur SUTT dan SUTET direncanakan sebagai jalur hijau
2) Pengembangan jaringan listrik diarahkan pada kawasan permukiman baru dan juga digunakan sebagai insentif atau pengarah dalam pengembangan kawasan, atau wilayah prioritas pengembangan
3) Perencanaan jaringan listrik (hirarki jaringan) yang terintegrasi seluruh wilayah WP IV
6 Telekomunikasi Peningkatan jaringan telekomunikasi terutama pada kawasan-kawasan prioritas pengembangan dan daerah rencana pengembangan industri, pelabuhan dan perumahan, sebagai salah satu daya tarik investasi.
Rencana Blok Pemanfaatan Ruang
Kawasan Lindung
Mencakup hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, sempadan pantai, & sempadan sungai.
Hutan Lindung terdapat di 3 kecamatan: Muaragembong, Babelan, & Tarumajaya.
Sempadan pantai dibangun di Muaragembong, Babelan, & Tarumajaya
Sempadan sungai dibangun di seluruh kecamatan WP IV.
Rencana Blok Pemanfaatan Ruang
Kawasan Budidaya
1. Perumahan: perumahan nelayan, perumahan perdesaan, & perumahan perkotaan
2. Industri: wilayah sekitar pelabuhan, arteri utara, & rencana jalan tol di Tarumajaya & Babelan dgn pengembangan pergudangan & industri non polutif
3. Perdagangan & Jasa: diarahkan pd skala WP di pusat primer; skala kecamatan utk skala BWK; skala kelurahan utk pusat-pusat tersier.
Rencana Blok Pemanfaatan Ruang
Kawasan Budidaya4. Pariwisata: kawasan yg terintegrasi dgn Kec.
Muaragembong konsep Waterfront City dilengkapi dgn sarana pariwisata air.
5. Pertambangan: dikelilingi oleh kawasan penyangga (buffer zone)
6. Pusat Pemerintahan: Tarumajaya melayani seluruh WP IV; Babelan, Muaragembong, Tambun Utara melayani kecamatan masing-masing
7. Pusat Pendidikan: pengembangan pusat-pusat pendidikan dasar & menengah
Rencana Pola Ruang
Rencana Pola Ruang
Rencana Pola Ruang
Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan
Arahan Kepadatan Bangunan & Ketinggian Bangunan
NoSub BWK
Nama Desa Peruntukan
Ketinggian Bangunan Maksimal (lantai)
KDB (%)
KLB
1. A.1 1. Pantai Bahagia
2. Pantai Bakti
Permukiman 2 30 0,6
Fasilitas Sosial dan
Umum2 30 0,6
Pemerintahan 2 40 1,2
Jasa Pariwisata 2 40 1,2
RTH 0 0 02. A.2 1. Pantai Sederhana
2. Pantai Mekar
3. Sebagian Desa
Harapan Jaya
Permukiman 2 30 0,6
Jasa Pariwisata 2 40 1,2
Pemerintahan 2 40 1,2
RTH 0 0 03. A.3 1. Jaya Sakti
2. Sebagian Desa
Harapan Jaya
Permukiman 2 30 0,6
Fasilitas Sosial dan
Umum2 30 0,6
Pemerintahan 2 40 1,2
RTH 0 0 0
Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan
Arahan Kepadatan Bangunan & Ketinggian Bangunan
NoSub BWK
Nama Desa Peruntukan
Ketinggian Bangunan Maksimal (lantai)
KDB (%)
KLB
4. B.1 1. Hurip Jaya
2. Pantai Hurip
Permukiman 2 60 1,5
Perdagangan dan Jasa 4 70 3,2
Fasilitas Sosial dan
Umum2 50 0,8
Pemerintahan 2 40 0,8
Industri & Pertambangan 1 40 0,8
RTH 0 0 05. B.2 1. Muarabakti
2. Bunibakti
Permukiman 2 60 1,5
Fasilitas Sosial dan
Umum2 40 0,8
Industri & Pertambangan 2 40 0,8
Pemerintahan 2 40 0,8
RTH 0 10 06. B.3 1. Kedungjaya
2. Kedungpengawas
3. Babelan Kota
Permukiman 2 60 1,5
Perdagangan dan Jasa 4 70 3,2
Fasilitas Sosial dan
Umum2 40 0,8
Pemerintahan 2 40 0,8
Pertambangan 2 40 0,8
RTH 0 0 0
Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan
Arahan Kepadatan Bangunan & Ketinggian Bangunan
NoSub BWK
Nama Desa Peruntukan
Ketinggian Bangunan Maksimal (lantai)
KDB (%)
KLB
7. B.4 1. Bahagia2. Kebalen
Permukiman 2 60 1,5 Perdagangan dan Jasa 2 60 0,9 Fasilitas Sosial dan
Umum2 50 1,0
Pemerintahan 2 40 0,8 RTH 0 10 0
8. C.1 1. Segara Makmur2. Pantai Makmur3. Segara Jaya4. Samudera Jaya
Permukiman 2 60 1,5 Perdagangan dan Jasa 4 70 3,2
Fasilitas Sosial dan Umum
2 50 0,8
Pemerintahan 2 40 0,8 Industri 1 40 0,8 RTH 0 0 0
9. C.2 1. Setia Mulya2. Pusaka Rakyat
Permukiman 2 60 1,5 Perdagangan dan Jasa 4 70 3,2
Fasilitas Sosial dan Umum
2 40 0,8
Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan
Arahan Kepadatan Bangunan & Ketinggian Bangunan
NoSub BWK
Nama Desa Peruntukan
Ketinggian Bangunan Maksimal (lantai)
KDB (%)
KLB
10. C.3 1. Pahlawan Setia2. Setia Asih
Permukiman 2 60 1,5 Perdagangan dan Jasa 4 70 3,2 Fasilitas Sosial dan
Umum2 40 0,8
Pemerintahan 2 40 0,8 RTH 0 10 0
11. D.1 1. Sriamur2. Srimukti
Permukiman 2 50 0,7 Pemerintahan 2 60 0,9
Fasilitas Sosial dan Umum
2 60 0,9
RTH 0 10 012. D.2 1. Satriamekar
2. Satriajaya3. Karangsatria
Permukiman 2 50 0,7 Perdagangan dan Jasa 2 60 0,9
Fasilitas Sosial dan Umum
2 60 0,9
Pemerintahan 2 60 0,9 RTH 0 10 0
Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan
Arahan Kepadatan Bangunan & Ketinggian Bangunan
NoSub BWK
Nama Desa Peruntukan
Ketinggian Bangunan Maksimal (lantai)
KDB (%)
KLB
13. D.3 1. Srijaya
2. Srimahi
3. Jejalenjaya
Permukiman 2 50 0,7
Pemerintahan 2 60 0,9
Fasilitas Sosial dan
Umum2 60 0,9
RTH 0 0 0
Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan
Arahan Garis Sempadan Bangunan (Perda No.9/ 2002) Kolektor Primer Lebar: > 7 m, Bahu jalan: 2 x
1,75 m, kecepatan minimal: 40 km/jam
Kolektor Sekunder Lebar: > 7 m, bahu jalan: 2 x 1,5 m, kecepatan minimal: 20 km/jam
Lokal Primer Lebar: > 5 m, bahu jalan: 2 x 1,5 m, kecepatan minimal: 20 km/jam
Lokal Sekunder Lebar: > 3,5 m, bahu jalan: 2 x 1,0 m, kecepatan minimal: 20 km/jam
Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan
Arahan Garis Sempadan Bangunan (Kawasan Perkotaan)
Garis Sempadan Muka Bangunan & Sempadan Samping yg menghadap jalan ½ dari DAMIJA ditambah 1,0 meter.
Garis Sempadan Samping Bangunan berjarak minimum 1,0 meter dari dinding bangunan
Garis Sempadan Belakang Bangunan berjarakan minimum 1,5 meter dari dinding bangunan
Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan
Arahan Garis Sempadan Sungai (PP 26/2008)
GSS bertanggul di kawasan perkotaan: minimal 3 m utk sungai kecil & 5 m utk sungai besar
GSS bertanggul di luar kawasan perkotaan: minimal 3 m utk sungai kecil & 10 m utk sungai besar
Minimal 100 m di kanan-kiri sungai besar & 50 m di kanan-kiri sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan
Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan
Arahan Garis Sempadan Sungai (PP 26/2008)
GSS tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan:
Sungai dgn kedalaman < 3 m GSS: 10 meter
Sungai dgn kedalaman: 3 m – 20 m GSS: 15 meter
Sungai dgn kedalaman: < 20 m GSS: 30 meter
Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan
Arahan Garis Sempadan Pantai
Terdapat di sepanjang pantai di WP IV meliputi Sub
BWK A1, Sub BWK A2, Sub BWK B1, Sub BWK C1
berkisar antara 30 meter sampai 75 meter
Program Prioritas Pembangunan Pembangunan jalan tol Cikarang – JORR 2 yang
melewati kecamatan Babelan dan Tarumajaya (sesuai dengan RTRW Kabupaten Bekasi)
Pembangunan Jalan Tol JORR 2 – Tarumajaya –Setu (sesuai dengan RTRW Kabupaten Bekasi)
Pembangunan interchange tol di desa Makmur Jaya dan Srijaya
Pembangunan jalan kolektor primer Babelan – Muaragembong, sebagai pembuka akses ke Muaragembong
Pembangunan pelabuhan nelayan dan rehabilitasi kampong nelayan di Muara Bendera
Pembangunan pariwisata di Pantai Sederhana dan Pantai Bahagia sebagai ecotourisme (Waterfront City)
DRAFT RANCANGAN PERDATENTANG
RENCANA DETIL TATA RUANG WP IV KAB. BEKASI
RDTR WP IV Kab. Bekasi secara menyeluruh perlu disusun untuk pengembangan wilayah secara terpadu;
Penataan ruang di WP IV Kabupaten Bekasi perlu disinergikan dengan kerangka dasar dan pertimbangan perencanaan Kabupaten Bekasi dan wilayah yang ada di sekitarnya (Kota Bekasi-DKI Jakarta);
Pemanfaatan ruang WP IV Kabupaten Bekasi dimaksudkan sebagai perwujudan rencana tata ruang mencakup berbagi kegiatan pembangunan fisik, sosial, ekonomi dan budaya yang secara visual, historis atau fisik sebagai bagian ruang yang dipengaruhi oleh darat, sungai, dan laut;
Pengelolaan WP IV Kabupaten Bekasi membutuhkan suatu program pengelolaan pembangunan yang terintegrasi;
Perlu membentuk RDTR WP IV tahun 2025 dengan peraturan daerah.
Mengingat :
• Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan ruang WP IV Kabupaten Bekasi;
• RTRW Kabupaten Bekasi (2009-2029)
Menimbang :
DRAFT RANCANGAN PERDATENTANG
RENCANA DETIL TATA RUANG WP IV KAB. BEKASI
SISTEMATIKA DRAFT RANCANGAN PERDA TENTANG
RDTR WP IV Terdiri dari 11 bab 79 pasal Bab I: Ketentuan Umum, berisikan tentang definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam RDTR
WP IV. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi pengertian dari istilah yang digunakan dalam RDTR WP IV
Bab II : Maksud, Tujuan, dan Kedudukan, berisikan maksud, tujuan dan sasaran dari RDTR WP IV Kabupaten Bekasi
Bab III : Rencana Struktur dan Pola Ruang WP IV Kabupaten Bekasi, memuat tentang : Rencana struktur ruang mencakup hirarki pelayanan kegiatan, rencana infrastruktur Rencana pola ruang, mencakup rencana pemanfaatan ruang WP IV tahun 2025 yang terdiri dari
pemanfaatan untuk kawasan lindung/yang berfungsi lindung dan pemanfaatan untuk kawasan budidaya
Bab IV : Arahan pemanfaatan ruang WP IV Kabupaten Bekasi, yang berisikan prioritas pemanfaatan ruang yang akan dilaksanakan di WP IV Kabupaten Bekasi
Bab V : Arahan pengendalian pemanfaatan ruang, berisikan tentang aturan intensitas pemanfaatan ruang WP IV (KDB, KLB, KDH), arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi pemanfaatan ruang
Bab VI : Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat, mencakup arahan hak dan kewajiban masyarakat terhadap pemanfaatan ruang di WP IV Kabupaten Bekasi, serta mengatur tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang WP IV Kabupaten Bekasi mencakup tahap perencanaaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang)
Bab VII : Penyidikan Bab VIII : Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali, mengatur tentang jangka waktu berlakunya dan
peninjauan kembali dari RDTR WP IV Bab IX : Ketentuan lain, membahas tentang arahan produk rencana tata ruang yang mendukung
untuk implementasi dari RDTR WP IV Kabupaten Bekasi Bab X : Ketentuan peralihan, mengatur tentang pemberlakukan dari RDTR WP IV kabupaten Bekasi Bab XI : Ketentuan penutup.
Terima kasihPENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN & SOSIALISASI RDTR WP IV (ZONA UTARA), KAB. BEKASI
DRAFT RANCANGAN PERDATENTANG
RENCANA DETIL TATA RUANG WP IV KAB. BEKASI
RDTR WP IV Kab. Bekasi secara menyeluruh perlu disusun untuk pengembangan wilayah secara terpadu;
Penataan ruang di WP IV Kabupaten Bekasi perlu disinergikan dengan kerangka dasar dan pertimbangan perencanaan Kabupaten Bekasi dan wilayah yang ada di sekitarnya (Kota Bekasi-DKI Jakarta);
Pemanfaatan ruang WP IV Kabupaten Bekasi dimaksudkan sebagai perwujudan rencana tata ruang mencakup berbagi kegiatan pembangunan fisik, sosial, ekonomi dan budaya yang secara visual, historis atau fisik sebagai bagian ruang yang dipengaruhi oleh darat, sungai, dan laut;
Pengelolaan WP IV Kabupaten Bekasi membutuhkan suatu program pengelolaan pembangunan yang terintegrasi;
Perlu membentuk RDTR WP IV tahun 2025 dengan peraturan daerah.
Mengingat :
• Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan ruang WP IV Kabupaten Bekasi;
• RTRW Kabupaten Bekasi (2009-2029)
Menimbang :
DRAFT RANCANGAN PERDATENTANG
RENCANA DETIL TATA RUANG WP IV KAB. BEKASI
SISTEMATIKA DRAFT RANCANGAN PERDA TENTANG
RDTR WP IV Terdiri dari 11 bab 79 pasal Bab I: Ketentuan Umum, berisikan tentang definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam RDTR
WP IV. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi pengertian dari istilah yang digunakan dalam RDTR WP IV
Bab II : Maksud, Tujuan, dan Kedudukan, berisikan maksud, tujuan dan sasaran dari RDTR WP IV Kabupaten Bekasi
Bab III : Rencana Struktur dan Pola Ruang WP IV Kabupaten Bekasi, memuat tentang : Rencana struktur ruang mencakup hirarki pelayanan kegiatan, rencana infrastruktur Rencana pola ruang, mencakup rencana pemanfaatan ruang WP IV tahun 2025 yang terdiri dari
pemanfaatan untuk kawasan lindung/yang berfungsi lindung dan pemanfaatan untuk kawasan budidaya
Bab IV : Arahan pemanfaatan ruang WP IV Kabupaten Bekasi, yang berisikan prioritas pemanfaatan ruang yang akan dilaksanakan di WP IV Kabupaten Bekasi
Bab V : Arahan pengendalian pemanfaatan ruang, berisikan tentang aturan intensitas pemanfaatan ruang WP IV (KDB, KLB, KDH), arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi pemanfaatan ruang
Bab VI : Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat, mencakup arahan hak dan kewajiban masyarakat terhadap pemanfaatan ruang di WP IV Kabupaten Bekasi, serta mengatur tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang WP IV Kabupaten Bekasi mencakup tahap perencanaaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang)
Bab VII : Penyidikan Bab VIII : Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali, mengatur tentang jangka waktu berlakunya dan
peninjauan kembali dari RDTR WP IV Bab IX : Ketentuan lain, membahas tentang arahan produk rencana tata ruang yang mendukung
untuk implementasi dari RDTR WP IV Kabupaten Bekasi Bab X : Ketentuan peralihan, mengatur tentang pemberlakukan dari RDTR WP IV kabupaten Bekasi Bab XI : Ketentuan penutup.
MAKSUD DAN TUJUAN RDTR WP IV
Mewujudkan rencana detail tata ruang yang mendukung terciptanya kawasan strategis maupun kawasan fungsional secara aman, produktif dan berkelanjutan.
Maksud :
• Sebagai arahan bagi masyarakat dalam pengisian pembangunan fisik kawasan,
• Sebagai pedoman bagi instansi dalam menyusun zonasi, dan pemberian periIzinan kesesuaian pemanfaatan bangunan dengan peruntukan lahan.
Tujuan :
SASARAN DAN KEDUDUKAN RDTR WP IV
Menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam kawasan.
Mewujudkan keterpaduan program pembangunan antar kawasan maupun dalam kawasan.
Terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsional kabupaten, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat/ swasta.
Mendorongnya investasi masyarakat di dalam kawasan. Terkoordinasinya pembangunan kawasan antara pemerintah dan
masyarakat/ swasta.
Sasaran :
• Rencana operasional arahan pembangunan kawasan (operasional action plan);• Rencana pengembangan dan peruntukan kawasan (area development plan);• Panduan untuk rencana aksi dan panduan rancang bangun (urban design guidelines).
Kedudukan :
BLOK PERENCANAAN
WP IV dibagi dalam 4 blok perencanaan (BWK) :
BWK A meliputi Kecamatan Muaragembong
BWK B meliputi Kecamatan Babelan BWK C meliputi Kecamatan Tarumajaya BWK D meliputi Kecamatan Tambun Utara
FUNGSI BWK
Fungsi BWK A Kawasan lindung dan
penyangga Perumahan kepadatan rendah Permukiman Nelayan CBD skala lokal (sentra
sekunder) Pendidikan skala lokal Kawasan budidaya pertanian Pendidikan skala lokal Kawasan budidaya perikanan Kawasan Pariwisata
Kawasan lindung dan penyangga
Perumahan kepadatan rendah sampai tinggi
CBD skala lokal dan antar BWK
Pendidikan, pemerintahan, kesehatan skala lokal
Industri dan Pergudangan Pelabuhan Bongkar Muat
Barang
Fungsi Fungsi BWK B
FUNGSI BWK
Fungsi BWK C Fungsi Fungsi BWK D Pemerintahan, kesehatan,
pendidikan skala lokal Perumahan kepadatan
rendah sampai tinggi CBD Skala Regional
(sentra primer) Kawasan Pelabuhan
Bongkar Muat Industri dan Pergudangan Kawasan lindung/ yang
berfungsi lindung
Permukiman Skala Sedang – Tinggi
Industri Skala Sedang Pendidikan & Kesehatan
Skala Lokal CBD Skala Lokal (Sentra
Sekunder)
RENCANA KEPADATAN PENDUDUK
Rencana Pengembangan penduduk perkotaan (kepadatan tinggi), diarahkan di BWK B (Kecamatan Babelan), BWK C (Kecamatan Tarumajaya), dan BWK D (Kecamatan Tambun Utara)
Rencana pengembangan penduduk perdesaan termasuk pengembangan penduduk sebagai nelayan (kepadatan rendah), diarahkan di BWK A (Kecamatan Muaragembong),
RENCANA STRUKTUR RUANG
Sentra Primer, pusat kegiatan di Sub BWK C.1→berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala regional, pusat kegiatan pemerintahan dan skala sarana wilayah (daerah).
Sentra Sekunder, pusat kegiatan di Sub BWK A.2, B.3 dan D.1→ berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan dan sarana daerah skala sub wilayah, dengan jangkauan pelayanan beberapa kecamatan. Corak pelayanan mengarah kepada kegiatan perdagangan eceran, kegiatan jasa pribadi dan jasa perdagangan.
Sentra tersier/lokal, pusat kegiatan pada masing-masing sub BWK lainnya → berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan dan sarana daerah berskala lingkungan, dengan jangkauan pelayanan kelurahan/desa atau beberapa RW. Corak pelayanan perdagangan eceran.
RENCANA POLA RUANG
Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya (permukiman, pertanian, industri, pariwisata, perikanan)
ARAHAN PEMANFAATAN LAHAN
A. Prioritas pemanfaatan ruang WP IV adalah :
Pengembangan jaringan jalan untuk membuka akses di BWK Muaragembong
Rehabilitasi permukiman nelayan di BWK Muaragembong
B. Indikasi program pembangunan WP IV dicantumkan pada Tabel 1 yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini
INTENSITAS PEMANFAATAN LAHAN KDB yang diarahkan di WP IV adalah sebagai berikut :
a. Lahan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Permukiman, KDB: 30 % - 60 %
b. Lahan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Perdagangan dan Jasa, KDB: 40 % - 70 %
c. Lahan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Pusat Pemerintahan, KDB: 40 % - 60 %
d. Lahan yang diperuntukkan bagi Fasilitas Sosial dan Umum, KDB: 30 % – 60 %
e. Lahan yang diperuntukkan Industri dan Pertambangan, KDB: 40 %f. Lahan yang diperuntukkan bagi Ruang Terbuka Hijau: KDB: 0
KLB yang diarahkan di WP IV adalah sebagai berikut :a. Lahan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Permukiman, KLB: 0,6
– 1,5b. Lahan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Perdagangan dan
Jasa, KLB: 0,9 – 3,2c. Lahan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Pusat Pemerintahan,
KLB: 0,6 – 1,2d. Lahan yang diperuntukkan bagi Fasilitas Sosial dan Umum, KLB:
0,8 – 1,0e. Lahan yang diperuntukkan Industri dan Pertambangan, KLB: 0,8f. Lahan yang diperuntukkan bagi Ruang Terbuka Hijau: KLB: 0
ARAHAN GARIS SEMPADAN
Garis Sempadan Bangungan pada Jalan Kolektor Primer dengan lebar jalan > 7 meter dengan bahu jalan 2 x 1,75 m, kecepatan paling rendah 40 km/jam dan mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
Garis Sempadan Bangungan pada Jalan Kolektor Sekunder dengan lebar jalan > 7 meter dengan bahu jalan 2 x 1,50 m, kecepatan paling rendah 20 km/jam.
Garis Sempadan Bangungan pada Jalan Lokal Primer dengan lebar jalan > 5 meter dengan bahu jalan 2 x 1,50 m, kecepatan paling rendah 20 km/jam.
Garis Sempadan Bangungan pada Jalan Lokal Sekunder dengan lebar jalan > 3,5 meter dengan bahu jalan 2 x 1,00 m, kecepatan paling rendah 20 km/jam.
Garis Sempadan Muka Bangunan dan sempadan samping yang menghadap jalan ditetapkan ½ dari daerah milik jalan (Damija) ditambah 1 (satu) meter.
Garis Sempadan Samping bangunan berjarak minimum 1 meter dari dinding bangunan.
Garis Sempadan Belakang bangunan berjarak minimum 1.5 meter dari dinding bangunan.
ARAHAN GARIS SEMPADAN
Penetapan Garis Sempadan Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul untuk sungai kecil dan 5 (lima) meter untuk sungai besar seperti Sungai Citarum, Sungai CBL, dan Sungai Bekasi
Penetapan Garis Sempadan Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sisi luar kaki tanggul untuk sungai kecil dan 10 (sepuluh) meter untuk sungai besar.
Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan.
Penetapan Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul di luar kawasan perkotaan yaitu: Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter, Garis
Sempadan Sungai ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (duapuluh) meter, garis sempadan sungai ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
Garis Sempadan Pantai meliputi Sub BWK A.1, Sub BWK A.2, Sub BWK B.1, dan Sub BWK C1 berkisar antara 30 meter – 75 meter.
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan arahan intensitas pemanfaatan ruang
Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam rencana ini.
Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang WP IV dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada kecamatan dan kepada masyarakat. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya dan dikoordinasikan dengan Bupati.
BENTUK INSENTIF
Insentif pada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk : Pemberian kompensasi Urusan saham Pembangunan serta pengadaan insfrastruktur PenghargaanInsentif kepada masyarakat diberikan antara lain dalam
bentuk: Keringanan pajak Pemberian kompensasi Imbalan Sewa ruang Penyediaan infrastruktur Kemudahan prosedur Perizinan penghargaan
BENTUK DISINSENTIF
Disinsentif kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk antara lain:
Pembatasan penyediaan infrastruktur Pengenaan kompensasi Penalti
Disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat diberikan dalam bentuk antara lain:
Pengenaan pajak tinggi Pembatasan penyediaan infrastruktur Pengenaan kompensasi Penalti
ARAHAN SANKSI
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang RDTR WP IV;
Pelanggaran ketentuan arahan pemanfaatan ruang WP IV; Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang
diterbitkan berdasarkan RDTR WP IV; Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang
yang diterbitkan berdasarkan RDTR WP IV; Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR WP IV; Pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan
yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam pengendalian lingkungan hidup
SANKSI
Penerapan Sanksi
Peringatan tertulis Penghentian sementara
kegiatan Penghentian sementara
pelayanan umum Penutupan lokasi Pencabutan izin Pembatalan izin Pembongkaran
bangunan Pemulihan fungsi ruang Denda administrasi
Jenis Sanksi
Sanksi Perdata Sanksi Pidana
SANKSI
Sanksi Perdata Sanksi Perdata, dapat berupa
tindakan pengenaan denda atau pengenaan ganti rugi. Sanksi ini dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum.
Sanksi perdata dapat berupa ganti rugi, pemulihan keadaan atau perintah dan pelarangan melakukan suatu perbuatan.
Sanksi Pidana Kegiatan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang; Kegiatan yang memanfaatkan ruang tidak sesuai
dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
Kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
Kegiatan yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda setinggi-tingginya Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
Jika pelanggaran terhadap ketentuan rencana tata ruang wilayah yang mengakibatkan tindak pidana yang lainnya, maka pelaku akan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana pelanggaran terhadap rencana tata ruang wilayah seperti dimaksud di atas, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Ruang
Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang yang menyimpang dari rencana dilakukan dengan kegiatan penertiban, dilakukan dengan : Pengawasan umum terhadap pemanfaatan ruang dan
penyimpangan/ pelanggaran RDTR WP IV harus dilakukan oleh aparat pada unit terkecil, yaitu kecamatan, kelurahan, RT dan RW, serta oleh masyarakat umum; dan
Pengawasan khusus terhadap penyimpangan/pelanggaran RDTR WP IV harus dilakukan oleh instansi pemberi izin dan instansi lain yang terkait.
Penertiban oleh Bupati dengan menugaskan unit kerja yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku→ Penertiban pemanfaatan ruang dilakukan sebagai upaya untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud sesuai rencana tata ruang yang ada.
Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian
Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Untuk pelaksanaan koordinasi penataan ruang yang bersifat teknis akan dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN TATA RUANG
Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah;
Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk pula pelaksanaan tata ruang WP IV;
Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
Pengajuan usulan keberatan dan perubahan rencana terhadap rancangan RTRW Kabupaen
Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli; dan
Terjaminnya usulan masyarakat dalam rencana tata ruang.
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PEMANFAATAN RUANG
Pemantauan terhadap pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara serta ruang bawah tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan,agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah Kota administrasi;
Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR WP IV yang telah ditetapkan;
Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan dan/atau; dan
Kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG
Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang skala kecamatan dan WP, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud dan/atau sumberdaya tanah, air, udara, dan sumberdaya lainnya; dan
Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.
Ketentuan Peralihan dan Penutup
Untuk operasionalisasi RDTR WP IV, disusun rencana rinci tata ruang yang meliputi: Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; Zoning Regulation Rencana DED;
Jangka waktu RDTR WP IV adalah 15 (lima belas) tahun.
RDTR WP IV dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.