RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN …p3epapua.menlhk.go.id/files/Raker P3E Papua 2015 | Materi...
Transcript of RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN …p3epapua.menlhk.go.id/files/Raker P3E Papua 2015 | Materi...
Jakarta, 2 Desember 2015
RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION SE-PAPUA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TUGAS, ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TAHUN 2016
I
5
Tugas Ditjen PHPL : Memastikan hutan produksi seluas 69,24 juta Ha dapat dikelola secara berkelanjutan (sustainable) baik ekonomi, lingkungan dan sosial/kesejahteraan masyarakat.
18%
25%57% Hutan Konservasi = 21,90 jt Ha
Hutan Lindung = 29,64 jt Ha
Hutan Produksi = 69,24 jt Ha
Hutan Produksi 57% dari luas hutan Indonesia
ISU PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
• PHPL/SFM belum terwujud di lapangan, masih di atas kertas/sertifikat.
• Produktifitas hutan alam rendah (AAC berdasarkan IHMB 14 juta m3, RKT 9 juta m3, realisasi 5 juta m3).
• Pertumbuhan HTI dan RE lambat. • Pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK masih rendah. • Daya saing produk rendah, industri pengolahan tidak
berkembang (sunset ) – kecuali pulp/kertas, furniture. • Tekanan sosial dan masalah keamanan masih tinggi,
kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat masih rendah.
• Kontribusi terhadap GNP dan sumbangan devisa relatif rendah.
• Proses pelayanan dan evaluasi pelaksanaan masih menitikberatkan kebenaran administratif, belum menitik beratkan kebenaran substantif
AKAR MASALAH
• Pengelolaan di tingkat tapak belum eksis/operasional. • Praktek pengelolaan hutan belum konsisten dengan prinsip-prinsip
PHPL. • Pengawasan dan pengendalian masih bersifat kebenaran administratif
dan belum bersifat substantif dan belum memaksimalkan penggunaan teknologi geo spasial.
• Ketidak-pastian areal pengelolaan (tumpang tindih, tata batas, klaim tenurial) masih marak.
• Penyertaan masyarakat sebagai subyek dalam pengelolaan hutan masih belum efektif.
• Jasa Lingkungan dan HHBK belum bagian dari mainstream industri kehutanan
• Adopsi teknologi tepat guna tidak terjadi. • Distorsi pasar kayu domestik masih berjalan, harga tertekan. • Ekonomi biaya tinggi masih terjadi. • Godaan industri non-kehutanan (mis: pertambangan ) tetap massive • Tekanan internasional atas kelestarian hutan tropis dan tuntutan pasar
dunia atas produk hutan green dan legal makin tinggi. • Koordinasi lintas sektor dan pusat-daerah belum optimal.
REGULASI/DEREGULASI
DEBIROKRATISASI
REORGANISASI
- REVISI REGULASI
- INOVASI
- TEROBOSAN KEBIJAKAN
- MEMPERPENDEK BIROKRASI,
- SELF ASSESSMENT
- WASDAL HANDAL
- KEWENANGAN PROV. KAB. & KPH
- PENINGKATAN KOMPETENSI SDM
- PENGGUNAAN TEKNOLOGI DLM
PENGAWASAN
1 • Tata ruang pemanfaatan hutan produksi. • Percepatan pembangunan/pengembangan/operasionalisasi KPHP. • Penciptaan kondisi pemungkin bagi penerapan PHPL/SFM secara
konsisten (insentif/disinsentif). • Penciptaan kondisi pemungkin berkembangnya produk HHBK (energi,
pangan) dan jasa (wisata, karbon). • Penerapan IPTEK untuk peningkatan potensi dan produktifitas, (SILIN,
MSS, agroforestry, sylvopasture, microhydro). • Pemanfaatan IT untuk pengembangan dan pemutakhiran database,
penyederhanaan/percepatan proses perijinan, self assessment penata-usahaan, dan monitoring-evaluasi.
• Penerapan pendekatan “Kemitraan” untuk penyelesaian konflik lahan/tenurial
• Berperan langsung dalam rehabilitasi/penanaman hutan untuk meningkatkan produktifitas di areal HP tertentu.
• Pemetaan kebutuhan bahan baku industri kayu nasional. • Koordinasi lintas sektor untuk perbaikan pasar domestik kayu
bulat. • Mendorong integrasi hulu-hilir. • Mendorong pembangunan industri mendekati sumber bahan
baku. • PUHH yang efektif dan efisien (Self Assessment + Post Audit) • Peningkatan daya saing dan keberterimaan produk2 industri
kehutanan, khususnya di pasar internasional . • Mendukung perkembangan IKM. • Melindungi pasar domestik (MEA, persyaratan impor).
2
PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TAHUN 2016
II
5
Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi
SA
SA
RA
N P
RO
GR
AM
2
01
5-2
01
9
Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara
Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari
Luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun
Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun
Jumlah unit pengelolaan hutan meningkat setiap tahun Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun
IND
IKA
TO
R
PROGRAM : PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN
6
PROGRAM DAN KEGIATAN 2015-2019
Unit Organisasi : Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nama Program : Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Usaha Kehutanan Nama Kegiatan :
I. Pusat
1. Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi
2. Peningkatan Usaha Hutan Produksi
3. Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK
4. Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran
Kehutanan
5. Peningkatan Usaha Industri Kehutanan
6. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHPL
II. Daerah
1. Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil
Hutan (18 UPT)
7
KEGIATAN SASARAN RENCANA KINERJA 2016 UNIT KERJA
PELAKSANA
Peningkatan
Perencanaan
Pengelolaan
Hutan Produksi
Areal hutan produksi
tertata dalam KPHP dan
rencana unit-unit usaha
pemanfaatan hutan
produksi
- Perencanaan 80 KPHP beroperasi,
- Perencanaan 69 KPHP baru,
- 3 KPHP menerapkan prinsip pengelolaan
hutan produksi lestari,
- 27 provinsi memiliki peta arahan
pemanfaatan dan investasi,
- 6 unit memenuhi syarat untuk diberikan
IUPHHK HA/RE/HTI di hutan produksi ,
- Kapasitas pengelola 149 KPHP
meningkat.
Direktorat Kesatuan
Pengelolaan Hutan
Produksi
Peningkatan
Usaha Hutan
Produksi
1. Meningkatnya kinerja
dan produksi hutan
alam dan hutan
tanaman
2. Seluruh UPHHK HA
dan HT aktif
beroperasi pada tahun
2019
- Produksi kayu bulat hutan alam 5,7 Juta
M3,
- Produksi kayu bulat hutan tanaman 32
Juta M3,
- Hutan tanaman bioenergi 20 ribu Ha,
- Silvikultur Intensif di Kalimantan 2 ribu
Ha,
- 188 Unit IUPHHK HA aktif beroperasi
melaksanakan kegiatan pemanfaatan
hutan produksi,
- 34 Unit IUPHHK HT meningkat kinerja
usaha pemanfaatannya.
Direktorat Usaha
Hutan Produksi
KEGIATAN DAN RENCANA KINERJA 2016 BERDASARKAN RENSTRA 2015-2019
(1)
1
2
8
KEGIATAN SASARAN RENCANA KINERJA 2016 UNIT KERJA
PELAKSANA
Peningkatan
Usaha Jasa
Lingkungan
Hutan Produksi
dan HHBK
Meningkatnya produksi
HHBK dan investasi
usaha jasa lingkungan
- 2 unit usaha jasa lingkungan/pemanfaatan
air/jasa wisata di hutan produksi dibentuk
- Produksi HHBK sebesar 243.000 Ton,
- Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
restorasi ekosistem 100 ribu Ha,
Direktorat Usaha
Jasa Lingkungan
dan Hasil Hutan
Bukan Kayu
Hutan Produksi
Peningkatan
Tertib
Penatausahaan
Hasil Hutan
dan Iuran
Kehutanan
Optimalnya ketertiban
penatausahaan hasil
hutan dan iuran
kehutanan sesuai
ketentuan
- PNBP dari investasi pemanfaatan hutan
produksi sebesar Rp 2,719 Trilyun
- 145 unit melaksanakan penatausahaan
hasil hutan dan iuran kehutanan secara
tertib
Direktorat Iuran
dan Peredaran
Hasil Hutan
KEGIATAN DAN RENCANA KINERJA 2016 BERDASARKAN RENSTRA 2015-2019
(2)
3
4
9
KEGIATAN SASARAN RENCANA KINERJA 2016 UNIT KERJA
PELAKSANA
Peningkatan
Usaha Industri
Kehutanan
Meningkatnya investasi
dan ekspor produk
industri kehutanan
- Nilai investasi industri kehutanan
meningkat sebesar Rp 540 Miliar,
- 2 unit forest based cluster industry
terbentuk,
- Nilai ekspor produk industri kehutanan
sebesar USD 7,47 Miliar,
- Produk kayu olahan dari IUIPHHK yang
bersertifikat legalitas kayu menjadi 28,4
Juta M3,
- 940 unit IUIPHHK menggunakan sistem
pengendalian bahan baku online
Direktorat
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Hutan
Dukungan
Manajemen
dan Tugas
Teknis Lainnya
Ditjen PHPL
Meningkatnya
akuntabilitas
pelaksanaan tugas
teknis Ditjen PHPL
- SAKIP dengan nilai minimal 72 poin
Sekretariat Ditjen
Pengelolaan
Hutan Produksi
Lestari
KEGIATAN DAN RENCANA KINERJA 2016 BERDASARKAN RENSTRA 2015-2019
(3)
6
5
10
KEGIATAN SASARAN RENCANA KINERJA 2016 UNIT KERJA
PELAKSANA
Pembinaan
Pengelolaan
Hutan
Produksi dan
Industri Hasil
Hutan
Meningkatnya
penyelenggaraan
pengelolaan hutan
produksi oleh KPHP dan
unit-unit usaha
pemanfaatan hutan
serta industri kehutanan
- 80 KPHP mulai beroperasi,
- 69 KPHP baru mulai dibangun,
- 18 wilayah memiliki data dan informasi
hutan produksi,
- 18 wilayah meningkat produksi dan kinerja
usaha pemanfaatan hasil hutannya,
- 18 wilayah memiliki data dan informasi
penatausahaan hasil hutan dan iuran
kehutanan,
- 18 wilayah memiliki data dan informasi
industri primer hasil hutan.
18 UPT Ditjen
PHPL
KEGIATAN DAN RENCANA KINERJA 2016 BERDASARKAN RENSTRA 2015-2019
(4)
7
11
RKA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TAHUN ANGGARAN 2016
III
12
PAGU ANGGARAN DITJEN PHPL TA. 2016
PAGU INDIKATIF TA. 2016 (MEI 2015)
Rp 635.400.000.000
PAGU ANGGARAN TA. 2016 (JULI 2015 Sebelum Raker)
Rp 439.100.000.000,-
13
101,94(28,63%)
22,16(6,22%)
11,91(3,28%)
211,09(60,82%)
0
50
100
150
200
250
Per Jenis Belanja
197,10(56,78%)
150,00(43,22%)
0
50
100
150
200
250
RM PNBP
Per Sumber Dana
Dlm Milyar Rp
14
42,0 %
Dlm Milyar Rp
0
20
40
60
80
100
120
140
160
PUSAT (6 Satker) BP2HP (18 Satker) KPHP
92,67(26,70%)
113,39(32,67%)
141,04(40,63%)
15
ALOKASI ANGGARAN PER PROVINSI PER SATKER
No PROVINSI SATKER ANGGARAN
1. NANGROE ACEH DARUSSALAM BPPHP WIL. I B. ACEH 5.060.152.000
2. SUMATERA UTARA BPPHP WIL. II MEDAN 14.477.154.000
3. RIAU BPPHP WIL. III PEKANBARU 22.262.464.000
4. JAMBI BPPHP WIL. IV JAMBI 14.887.146.000
5. SUMATERA SELATAN BPPHP WIL. V PALEMBANG 18.142.511.000
6. LAMPUNG BPPHP WIL. VI B. LAMPUNG 12.294.753.000
7. DKI JAKARTA BPPHP WIL. VII DKI JAKARTA 5.640.522.000
DIT. USAHA HUTAN PRODUKSI 8.842.764.000
DIT. KPHP 7.292.634.000
DIT. USAHA JASA LINGKUNGAN & HHBK HP
5.907.620.000
DIT. IURAN DAN PEREDARAN HH 7.459.226.000
DIT. PENGOLAHAN & PEMASARAN HH 8.323.202.000
SEKRETARIAT DITJEN PHPL 54.846.080.000
19
No PROVINSI SATKER ANGGARAN
8. JAWA TIMUR BPPHP WIL. VII SURABAYA 7.709.611.000
9. BALI BPPHP WIL. IX DENPASAR 12.784.206.000
10. KALIMANTAN BARAT BPPHP WIL. X PONTIANAK 16.025.721.000
11. KALIMANTAN SELATAN BPPHP WIL. XI BANJARBARU 12.385.421.000
12. KALIMANTAN TENGAH BPPHP WIL. XII PALANGKARAYA 21.804.576.000
13. KALIMANTAN TIMUR BPPHP WIL. XIII SAMARINDA 21.159.290.000
14. SULAWESI TENGAH BPPHP WIL. XIV PALU 18.937.592.000
15. SULAWESI SELATAN BPPHP WIL. XV MAKASSAR 16.488.878.000
16. MALUKU BPPHP WIL. XVI AMBON 12.871.784.000
17. PAPUA BPPHP WIL. XVII JAYAPURA 11.700.623.000
18. PAPUA BARAT BPPHP WIL. XVIII MANOKWARI 9.796.070.000
TOTAL 347.100.000.000
20
KABUPATEN NAMA KPHP ANGGARAN
PAPUA
Keerom KPHP Keerom 882.400.000
Waropen KPHP Waropen 1.000.000.000
Sarmi, Mamberamo KPHP Lintas Sarmi dan Mamberamo Raya
1.000.000.000
Kepulauan Yapen KPHP Yapen 974.800.000
Jayapura KPHP Jayapura 1.964.500.000
PAPUA BARAT
Sorong KPHP Sorong 864.834.000
Sorong Selatan KPHP Sorong Selatan 732.292.000
Merauke KPHP Bakaw 2.003.520.000
SEBARAN KPHP PER KABUPATEN
29
Permen LHK Nomor P. 20/MenLHK-II/2015 tentang Fasilitasi Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan, Pasal 5 menyatakan Biaya Operasional KPH meliputi kegiatan:
a. Tata Hutan dan Perencanaan,
b. Pemanfaatan hutan,
c. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan,
d. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam,
e. Pengorganisasian, pemantauan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian operasionalisasi KPH,
f. Promosi peluang investasi di KPH.
Kegiatan yang dilaksanakan pada KPHP tahun 2016
No Kegiatan Rincian Kegiatan
1. Penyusunan RPHJP • Penataan blok dan petak
2. Pembangunan Database Sumber Daya Hutan KPH
• Pembuatan database SDH KPH
3. Pengamanan Hutan • Patroli pengamanan kawasan KPHP • Pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan
• Sosialisasi kerjasama dan pemanfaatan/kemitraan
4. Pembangunan persemaian di KPHP
•Pembangunan persemaian di KPHP
5. Dukungan operasional kantor KPHP
• Operasional kegiatan kantor • Koordinasi dan supervisi pelaksanaan
kegiatan
6. Pengembangan usaha hutan untuk pangan dan energi
• Pengembangan usaha hutan untuk pangan dan energi
Kegiatan yang dilaksanakan pada KPHP tahun 2016
No Kegiatan Rincian Kegiatan
7. Penyusunan roadmap jasa lingkungan
• Analisis ekonomi dan kelayakan usaha pengembangan studi lingkungan
8. Fasilitasi sarana dan prasarana • Kendaraan operasional, Perlengkapan kantor dan perlengkapan survey KPHP
31