KATA PENGANTAR Proses pengendalian pembangunan mutlak ...

KATA PENGANTAR

Proses pengendalian pembangunan mutlak diperlukan untuk menjamin setiap

kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Sementara itu

pengendalian pembangunan juga sangat bergantung pada pemantauan dan evaluasi

yang dilakukan secara periodik. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana

diamanatkan oleh PP No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, disusunlah laporan Triwulan I

pelaksanaan program pembinaan kesatuan bangsa dan politik. Selain itu laporan ini

akan menjadi masukan bagi penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja

Pembangunan (RKP) pada tahun yang akan datang atau dua tahun sesudah

pelaksanaan RKP 2013.

Secara umum evaluasi yang dilakukan dengan melihat pencapaian sasaran

dalam bentuk realisasi keuangan dan realisasi fisik serta permasalahan yang

dihadapi sesuai pedoman/aplikasi dalam PP 39/2006. Hasil analisis pada setiap sub

kegiatan dan kegiatan yang sudah dilaksanakan menunjukkan hasil yang cukup baik.

Di sadari bahwa masih banyak kendala dan permasalahan yang perlu diperbaiki

pada tahun berikutnya sehingga pencapaian ini lebih baik.

Demikian laporan ini disusun dengan menyadari penuh bahwa secara

sistematika dan substansi belum sempurna, semoga laporan ini dapat menjadi

umpan balik bagi proses perencanaan dan pelaksanaan program-kegiatan ke arah

yang lebih baik dan maksimal, khususnya di lingkup Direktorat Jenderal Kesatuan

Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

Jakarta, April 2013

a.n DIREKTUR JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SEKTRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

INDRA BASKORO Pembina Utama Muda

NIP. 19600925 198503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ---------------------------------------------------------------------------------------- i

DAFTAR ISI -------------------------------------------------------------------------------------------- ii

BAB I PENDAHULUAN-------------------------------------------------------------------------- 1

1.1 Latar Belakang -------------------------------------------------------------------- 1

1.2 Arah Kebijakan Pembangunan --------------------------------------------------- 2

1.3 Program dan Target Capaian Tahun 2013 ------------------------------------ 5

BAB II ANALISIS CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN

ANGGARAN 2013 ---------------------------------------------------------------------- 11

2.1 PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN --------------------------------------- 11

2.2 REALISASI KEUANGAN ----------------------------------------------------------- 13

2.3 CAPAIAN KINERJA ---------------------------------------------------------------- 17

Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ---------------------------------- 17

Fasilitasi Kewaspadaan Nasional -------------------------------------------- 20

Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan ------ 23

Fasilitasi Politik Dalam Negeri ------------------------------------------------ 25

Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi ------------------- 30

2.4 REALISASI FISIK ------------------------------------------------------------------- 35

Tabel Capaian Realisasi Fisik ------------------------------------------------- 35

BAB III PENUTUP -------------------------------------------------------------------------------- 38

3.1 PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT --------------------------------------- 38

3.2 KESIMPULAN ---------------------------------------------------------------------- 40

LAPORAN TRIWULAN I Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2013

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan

Perencanaan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun

2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi P

Pembangunan, mengamanatkan perlunya dilakukan pengendalian,

pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran

yang hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan

kebijakan serta pro

pasal 8 UU SPPN dijelaskan bahwa evaluasi

dalam perencanaan pembangunan yaitu meliputi: p

penetapan rencana, pengendalian rencana dan evaluasi pelak

Maka dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi

sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian dan

pelaksanaan pembangunan.

penyusunan kegiatan pelaporan secara berkala dan berjenjang

Triwulanan maupun Tahunan

juga unit organisa

Kementerian/Lembaga.

Laporan Triwulan I

disusun berdasarkan realisasi

pelaksanaan program/kegiatan,

pelaksanaan program

anggaran sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi terhadap penggunaan

keuangan negara serta hasil pelaksanaan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik

LATAR BELAKANG

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan

ional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan



g hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan

kebijakan serta program/kegiatan tahun berikutnya. Sebagaimana amanat

pasal 8 UU SPPN dijelaskan bahwa evaluasi merupakan salah satu tahapan

dalam perencanaan pembangunan yaitu meliputi: penyusunan rencana,

penetapan rencana, pengendalian rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana.



pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap

pelaksanaan pembangunan. Termasuk didalamnya tuntutan adanya

penyusunan kegiatan pelaporan secara berkala dan berjenjang

Triwulanan maupun Tahunan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga,

organisasi dan unit kerja pada masing

Kementerian/Lembaga.

Laporan Triwulan I Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik

disusun berdasarkan realisasi keuangan, kinerja dan capaian fisik pada setiap

pelaksanaan program/kegiatan, juga merupakan analisis dari

pelaksanaan program-kegiatan yang telah berjalan selama satu tahun

sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi terhadap penggunaan

keuangan negara serta hasil pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal

Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

BAB I PENDAHULUAN

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan

ional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun

elaksanaan Rencana



g hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan

Sebagaimana amanat

merupakan salah satu tahapan

enyusunan rencana,

sanaan rencana.



evaluasi terhadap

tutan adanya

penyusunan kegiatan pelaporan secara berkala dan berjenjang baik

Kementerian/Lembaga,

unit kerja pada masing-masing

rat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik

fisik pada setiap

merupakan analisis dari seluruh

selama satu tahun

sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi terhadap penggunaan

Direktorat Jenderal

2

I.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013

Perencanaan pembangunan pada program Pembinaan Kesatuan

Bangsa dan Politik Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik

Kementerian Dalam Negeri merupakan bagian dari arah kebijakan dalam

Konteks Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang dirumuskan dalam tiga

pilar pokok yaitu :

1. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan

politik;

2. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan

pada prinsip-prinsip toleransi dan menjaga stabilitas sistem politik dalam

negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri; serta

3. Meningkatkan kapasitas pembangunan daerah dan keberdayaan

masyarakat.

Melalui tiga pilar tersebut, di rumuskan kebijakan yang diarahkan untuk

mendukung upaya pencapaian misi Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014,

yaitu mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai, Adil dan Demokratis,

serta Sejahtera. Berdasarkan arah kebijakan di bidang pemerintahan dalam

negeri, diharapkan fungsi-fungsi pemerintahan dalam semua strata dapat

dilaksanakan dengan baik. Mantapnya penyelenggaraan pemerintahan dalam

negeri yang didukung oleh stabilitas politik dalam negeri tersebut menjadi

landasan utama bagi upaya peningkatan peran pemerintahan yang lebih

responsif terhadap perbaikan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada

masyarakat.

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu

komponen di Kementerian Dalam Negeri merespon arah kebijakan tersebut

khususnya dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri

melalui visi :

”Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui sistem politik yang

demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

3

Demi mewujudkan visi tersebut, dituangkan dalam misi Direktorat

Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :

1. Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

3. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional,

pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara serta

wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya,

hukum segenap warga negara, dengan didukung berperannya institusi-

institusi sosial dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial.

Sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan

Politik tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dirumuskan sebagai

berikut :

1. Memantapkan kesatuan dan persatuan nasional.

2. Mewujudkan tatanan masyarakat yang tenteram, tertib, dan damai dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Memantapkan stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat

dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan struktur

dan fungsi, serta prosedur dan budaya politik yang demokratis dan

berkedaulatan rakyat.

4. Mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek

kehidupan.

5. Mengembangkan sistem politik nasional yang berlandaskan pada struktur

politik dan kualitas proses politik yang demokratis.

6. Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pemilu dan uji

kelayakan publik, serta pelembagaan perumusan kebijakan publik.

7. Memantapkan integrasi bangsa dengan mengedepankan upaya- upaya

peningkatan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik melalui berbagai

pendekatan sosial, politik maupun kultural.

4

8. Mewujudkan kedewasaan sikap dan perilaku politik masyarakat dalam

mendukung sistem politik nasional.

9. Mempercepat pemulihan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan

kemasyarakatan di wilayah konflik dan pasca konflik.

10. Mewujudkan aparatur yang memadai dan siap dalam menunjang tugas

dan fungsi organisasi termasuk menyediakan sarana dan prasarana

pendukung.

Berdasarkan penjabaran dari pernyataan tujuan tersebut di atas,

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan sasaran yang

ingin dicapai dalam periode waktu 2010-2014, sebagai berikut :

1. Terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk akuntabilitas

peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai

politik, penyelenggara pemilu dan lembaga penyelenggara negara lainnya

serta terlaksananya pemilu 2014 yang adil dan demokratis dan

terwujudnya akuntabilitas organisasi masyarakat sipil.

2. Terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya

kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang

dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum.

3. Terwujudnya dukungan Ketahanan Ekonomi dalam era globalisasi dan

perdagangan bebas.

Menindaklanjuti sasaran strategis yang ingin dicapai Direktorat Jenderal

Kesatuan Bangsa dan Politik peride waktu 2010-2014, maka ditetapkanlah

sasaran strategis dalam melaksanakan kegiatan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokrasi (Pemilu/Pilpres);

2. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga

persatuan dan kesatuan bangsa;

3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota

masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan;

4. Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik.

Berdasarkan sasaran strategis yang telah diuraikan diatas maka ditetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

5

1. Jumlah revisi undang-undang bidang politik (KK-14), khususnya revisi

terbatas terhadap UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;

2. Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi;

3. Indeks Organisasi Kemasyarakatan;

4. Indeks Kebebasan Sipil;

5. Indeks Hak-Hak Politik;

6. Persentase kebijakan/peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan

oleh Pemda dan para pemangku kepentingan;

7. Persentase forum dialog publik yang efektif;

8. Persentase peningkatan masyarakat dalam kegiatan terkait dengan 4

(empat) pilar Negara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan

NKRI).

dengan 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;

2. Fasilitasi Politik Dalam Negeri ;

3. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi;

4. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional;

5. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Kesbangpol.

1.3 PROGRAM KERJA DAN TARGET CAPAIAN TAHUN 2013

Sesuai dengan Rencana Tindak Lanjut Pembangunan Kementerian/

Lembaga Tahun 2013, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik pada

Tahun 2013 mempunyai 1 (satu) program yaitu Pembinaan Kesatuan Bangsa

dan Politik dan 6 (enam) kegiatan. Adapun outcome/hasil yang ingin dicapai

dari program tersebut adalah “Meningkatnya Komitmen dan Dukungan

Pemangku Kepentingan Terhadap Berjalanannya Proses Demokratisasi dan

Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa”.

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 6 (enam)

kegiatan Prioritas yaitu :

6

a. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan

output kegiatan yaitu :

1) 1 (satu) Dokumen Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil;

2) 3 (tiga) Peraturan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan

Kemasyarakatan;

3) 27 (dua puluh tujuh) Laporan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;

4) 350 (tiga ratus lima puluh) kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL Bidang

Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;

5) 1 (satu) Database Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan

Kemasyarakatan.

Indikator kinerja kegiatan Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya,

Agama dan Kemasyarakatan adalah :

1) Jumlah Dokumen Indeks Organisasi Kemasyarakatan;

2) Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan Peningkatan

Kapasitas;

3) Prosentase Kemajuan Penyusunan, Desiminasi, Monitoring dan

Evaluasi Rumusan Kebijakan, Perbaikan Mekanisme dan Prosedur

Penyelenggaraan Kebijakan Publik Bidang Ketahanan Seni, Budaya,

Agama dan Kemasayarakatan;

4) Jumlah Fasilitasi Forum dan Monev Bidang Ketahanan Seni, Budaya,

Agama dan Kemasyarakatan;

5) Prosentase Tingkat Pelayanan Publik Termasuk Data Basenya;

6) Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah dan

Pemerintah Daerah;

b. Fasilitasi Politik Dalam Negeri dengan output kegiatan yaitu :

1) 2 (dua) Peraturan Bidang Politik Dalam Negeri;

2) 250 (dua ratus lima puluh) Kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL Bidang

Politik Dalam Negeri;

3) 27 (dua puluh tujuh) Laporan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan

Bidang Politik Dalam Negeri;

7

4) 1 (satu) Modul Bidang Politik Dalam Negeri;

5) 85.000.637 Bantuan Keuangan Parpol;

6) 62 (enam puluh dua) Unit Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.

Indikator kinerja Kegiatan Fasilitasi Politik Dalam Negeri adalah :

1) Prosentase penyusunan dan desiminasi rumusan kebijakan bidang

politik dalam negeri yang akuntabel dan tepat waktu;

2) Prosentase pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja antar pemerintah

dengan lembaga perwakilan;

3) Jumlah forum komunikasi politik;

4) Prosentase laporan pemantauan dan pelaporan perkembangan politik

yang tepat waktu;

5) Prosentase kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No.

27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

6) Prosentase kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No.

42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

7) Jumlah kerjasama dengan ormas dalam peningkatan partisipasi politik

perempuan;

8) Jumlah parpol yang mendapatkan bantuan keuangan;

9) Jumlah kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam

pengembangan politik dalam negeri;

10) Jumlah materi/modul bidang politik dalam negeri;

11) Jumlah publikasi best practices dan inovasi praktek demokrasi.

c. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dengan output

kegiatan adalah :

1) 1 (satu) Peraturan di Bidang Ketahanan Ekonomi;

2) 100 (seratus) kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL Bidang Ketahanan

Ekonomi;

3) 4 (empat) Pengembangan Management Information System (MIS)

Pembinaan Ketahanan Ekonomi;

4) 4 (empat) Modul Bidang Ketahanan Ekonomi;

8

5) 14 (empat belas) laporan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan Bidang

Ketahanan Ekonomi;

Indikator kinerja kegiatan Ketahanan Ekonomi adalah

1) Prosentase penyusunan dan desiminasi rumusan kebijakan Pembinaan

dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi;

2) Jumlah kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan

kapasitas masyarakat bidang ketahanan ekonomi;

3) Jumlah fasilitasi forum bidang pembinaan Ketahanan Ekonomi;

4) Jumlah materi/modul ketahanan ekonomi;

5) Jumlah pembangunan Manajemen Information System (MIS)

Pembinaan Ketahanan Ekonomi;

6) Jumlah laporan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat;

7) Prosentase kemajuan pengembangan Democracy Trust Fund;

8) Jumlah laporan fasilitasi pertemuan, forum dan uji publik untuk

masukan penyusunan naskah akademis dan draft RPP insentif

perpajakan.

d. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional dengan output kegiatan adalah :

1) 1 (satu) Peraturan di Bidang Kewaspadaan Nasional;

2) 100 (seratus) Kerjasama dengan Ormas/LSM/Nirlaba lainnya bidang

Kewaspadaan Nasional;

3) 26 (dua puluh enam) Laporan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan

bidang Kewaspadaan Nasional;

4) 4 (empat) Modul Bidang Kewaspadaan Nasional.

Indikator kinerja kegiatan Fasilitasi Politik Dalam Negeri adalah :

1) Prosentase kemajuan penetapan UU Penanganan Konflik Sosial;

2) Prosentase kumulatif provinsi/kabupaten/kota yang mendapatkan

fasilitasi pembentukan dan fasilitasi pelembagaan penguatan forum

dialog penyelesaian konflik;

3) Jumlah angkatan aparatur pemda yang mendapatkan pendidikan dan

pelatihan Bidang Kewaspadaan Nasional;

9

4) Jumlah wilayah yang mendapatkan fasilitasi penanganan konflik

berkaitan dengan aspek pemerintahan dan keamanan;

5) Jumlah kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam

penanganan konflik;

6) Prosentase penyusunan rumusan kebijakan dan desiminasi Bidang

Kewaspadaan Nasional;

7) Prosentase layanan administrasi, Lembaga Asing dan Orang Asing;

dan

8) Jumlah laporan pemantauan situasi daerah.

e. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan output kegiatan adalah :

1) 3 (tiga) modul Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaaan;

2) 34 (tiga puluh empat) laporan/fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaaan;

3) 100 (seratus) kerjasama dengan OMS/LSM/LNL Bidang Bina Ideologi

dan Wawasan Kebangsaaan.

Indikator kinerja kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

yaitu:

1) Prosentase penyelesaian rumusan kebijakan dan desiminasi Bina

Ideologi dan Wawasan Kebangsaaan Indonesia yang tepat waktu;

2) Jumlah modul pengembangan nilai kebangsaan;

3) Jumlah forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan

untuk pemuda, perempuan, dan aparatur pemerintah;

4) Jumlah peserta TOT/peningkatan kapasitas kader pembauran;

5) Prosentase peningkatan layanan ijin penelitian bagi masyarakat;

6) Jumlah kerjasama dengan Organisasi Masyarakt Sipil (OMS) dalam

rangka peningkatan kapasitas masyarakat bidang Ideologi dan

Wawasan Kebangsaan;

7) Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelompok

kerja demokrasi dan pendampingan pusat pendidikan kebangsaan.

f. Dukungan Manajemen dan Dukungan teknis lainnya Ditjen Kesbangpol

dengan output kegiatan adalah :

10

1) 12 (dua belas) Bulan layanan perkantoran;

2) 6 (enam) Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran;

3) 42 (empat puluh dua) Laporan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan

bidang dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya;

4) 1 (satu) unit kendaraan bermotor;

5) 75 (tujuh puluh lima) unit perangkat pengolah data dan komunikasi;

6) 10 (sepuluh) unit peralatan dan fasilitasi perkantoran.

Indikator kinerja kegiatan dukungan manajemen dan dukungan

teknis lainnya adalah :

1) Prosentase penyelesaian dukungan operasional kerja (pembayaran

gaji operasional dan pemeliharaan perkantoran langganan daya jasa

yang tepat waktu);

2) Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran

(Renstra, RKP, Renja,RKA-KL, Juklak/Juknis);

3) Prosentase pengukuran kesesuaian capaian kinerja;

4) Jumlah koordinasi Aparat Kesbangpol di seluruh Indonesia;

5) Prosentase kemajuan penyusunan pedoman/juknis dan fasilitasi

rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Kemendagri dan

Pemda yang diselesaikan sesuai kebutuhan;

6) Prosentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi,

laporan keuangan, aset serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut

LHP;

7) Jumlah dokumen keuangan tahunan dan laporan pengelola

keuangan/kinerja keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

lingkup Ditjen kesbangpol;

8) Prosentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan kepegawaian;

9) Jumlah pengadaan sarana non mengikat.

2.1 PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik tahun anggaran 2013

mempunyai alokasi pagu

enam puluh satu miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima

puluh sembilan ribu

rangka mendukung kebijakan nasional e

(dua puluh miliar), sehingga sampai dengan triwulan I total pagu anggaran

Ditjen Kesbangpol menjadi Rp. 241.256.959.000,

satu miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan

ribu rupiah). Namun demikian, pada pertengahan triwulan I terdapat

pemotongan anggaran sebesar

delapan puluh juta rupiah) dalam rangka

pelaksanaan reformasi birokrasi.

Gambar 1.

19.080.000.000

114,298,463,000

Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2013

Total Pagu Rp 241.256.959.000,

ANALISIS CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN

11

ALOKASI ANGGARAN


mempunyai alokasi pagu indikatif sebesar Rp. 261.256.959.000


puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian terdapat pemotongan anggaran dalam

rangka mendukung kebijakan nasional e-ktp sebesar Rp. 20.000.000.000,


Ditjen Kesbangpol menjadi Rp. 241.256.959.000,- (dua ratus empat puluh


Namun demikian, pada pertengahan triwulan I terdapat

anggaran sebesar Rp. 19.080.000.000,- (sembilan belas miliar

delapan puluh juta rupiah) dalam rangka pemberian tunjangan kinerja

pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

42,700,000,000

9,928,900,000

37,200,000,000

18,049,596,00019.080.000.000

Gambar 1Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2013

DEKONSENTRASI

BANTUAN KEUANGAN PARPOL

KERJASAMA ORMAS/LSM/LNL

BELANJA PEGAWAI

POTONGAN UNTUK REMUNERASI

SISA ANGGARAN YG DIKELOLA LANGSUNG

Pagu Rp 241.256.959.000,-

BAB II ANALISIS CAPAIAN PELAKSANAAN

PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013


261.256.959.000,- (dua ratus


dian terdapat pemotongan anggaran dalam

ktp sebesar Rp. 20.000.000.000,-


dua ratus empat puluh


Namun demikian, pada pertengahan triwulan I terdapat

(sembilan belas miliar

pemberian tunjangan kinerja

dapat dilihat pada

DEKONSENTRASI

BANTUAN KEUANGAN PARPOL

KERJASAMA ORMAS/LSM/LNL

BELANJA PEGAWAI

POTONGAN UNTUK REMUNERASI

SISA ANGGARAN YG DIKELOLA LANGSUNG

ANALISIS CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN

12

Lebih jauh jika dilihat dari distribusi alokasi anggaran, pada tahun 2013

dari total pagu Ditjen Kesbangpol Rp. Rp. 241.256.959.000,- terdapat Rp.

42.700.000.000,- dialokasikan pada kegiatan fasilitasi kewaspadaan nasional

terkait pembentukan dan pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

(FKDM) melalui dana dekonsentrasi. Kemudian dalam rangka pelaksanaan

pendidikan politik kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR RI

setiap tahunnya diberikan bantuan keuangan sebesar Rp. 9.928.900.000,-.

Disamping itu terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 37.200.000.000,-

diperuntukkan dalam rangka pelaksanaan kerjasama program pembinaan

bangsa dan politik dengan Ormas/LSM/LNL guna peningkatan partisipasi

politik perempuan, wawasan kebangsan dan cinta tanah air, penanganan

konflik, serta peningkatan kapasitas dalam pembinaan dan pengembangan

ketahanan ekonomi. Sementara alokasi belanja pegawai Ditjen Kesbangpol

sebesar Rp. 18.049.596.000,- dan terdapat pemotongan anggaran sebesar

Rp. 19.080.000.000,- dalam rangka memberikan tunjangan kinerja

pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga total sisa anggaran yang dikelola

langsung dalam menunjang tugas fungsi pelaksanaan program pembinaan

kesatuan bangsa dan politik mencapai Rp. 114.298.463.000,-.

Pada tahun 2013 alokasi anggaran masing-masing kegiatan pada unit

kerja lingkup Ditjen Kesbangpol dapat dilihat pada pola sebaran dibawah ini.

Tabel 1 Unit Kerja berdasarkan Besaran Pagu Anggaran

No. Unit Kerja Pagu

Rencana Penarikan (TW I)

1. Sekretariat Ditjen Kesbangpol Rp. 35.453.009.000,- Rp 7.361.000.000,-

2. Direktorat Bina Ideologi dan

Wawasan Kebangsaan

Rp. 37.087.056.000,- Rp. 6.582.000.000,-

3. Direktorat Kewaspadaan

Nasional

Rp. 23.787.556.000,- Rp. 4.806.000.000,-

Dana Dekonsentrasi Rp. 42.700.000.000,- Rp. 6.160.000.000,-

13

4. Direktorat Ketahanan Seni,

Budaya, Agama dan

Kemasyarakatan

Rp. 36.732.610.000,- Rp. 10.250.000.000,-

5. Direktorat Politik Dalam

Negeri

Rp. 46.921.018.000,- Rp. 13.840.000.000,-

6. Direktorat Ketahanan

Ekonomi

Rp. 17.505.710.000,- Rp. 4.100.000.000,-

T O T A L Rp. 241.256.959.000,- Rp. 53.099.000.000,-

2.2 REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN PERIODE TRIWULAN I

Berdasarkan data perkembangan laporan realisasi keuangan Direktorat

Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2013, sampai dengan

akhir Triwulan I realisasi mencapai Rp. 20.990.562.446,- atau 8.70%. Dengan

rincian realisasi pusat sebesar Rp. 20.056.630.946,- atau 10.10% dan realisasi

daerah hanya mencapai Rp. 933.931.500,- atau 2.19% dari pagu Rp.

42.700.000.000,-. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya

pada triwulan yang sama yaitu Rp. 15.017.606.332,- atau 7.95%.

Tabel 2

Data Perbandingan Realisasi Keuangan TW I periode 2012-2013

No. Tahun

Pagu

Rencana Penarikan TW I Realisasi (Rp) Realisasi

(%)

1. 2012 Rp. 188.782.200.000,- Rp. 42.595.641.000,- Rp. 15.017.606.332,- 7.95

2. 2013 Pusat Rp. 198.556.959.000,- Rp. 46.939.000.000,- Rp. 20.056.630.946,- 10.10

Daerah Rp. 42.700.000.000,- Rp. 6.160.000.000,- Rp. 933.931.500 2.19

TOTAL Rp. 241.256.959.000,- Rp. 53.099.000.000,- Rp. 20.990.562.446,- 8.70

Lebih jauh jika dilihat

triwulan I dari target yang telah ditetapkan yaitu

22.01% antara lain kontribusi realisasi pelaksana

pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) melalui dana

dekonsentrasi baru mencapai Rp.

6.160.000.000,- atau 14.43%.

pelaksanaan dana

pengelolaan keuangan di daerah sebagai akibat dari adanya mutasi pejabat di

daerah dan lamanya proses harmonisasi di Biro Hukum daerah dan adanya

dualisme prioritas dalam melaksanakan kegiatan antara pelaksanaan

APBD dan dana dekonsentrasi dikarenakan adanya desakan target serapan

daerah. Sedangkan pada dana pusat rendahnya capaian pada triwulan I

disebabkan antara

Persediaan (UP) dan

unit pengelola serta

banyaknya jumlah komponen input dengan skala yang kecil yang harus

dilaksanakan sehingga mengalami

menyebabkan lambatnya

-

50,000,000,000

100,000,000,000

150,000,000,000

200,000,000,000

250,000,000,000

2012 188,782,200,000

2013 241,256,959,000

188,782,200,000

Data Perbandingan Realisasi Keuangan TW I

14

Lebih jauh jika dilihat pada tabel 1 dan 2, masih rendahnya capaian

triwulan I dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp. 53.099.000.000,

22.01% antara lain kontribusi realisasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi


dekonsentrasi baru mencapai Rp. 933.931.500,- atau 2.19% dari target Rp.

atau 14.43%. Penyebab paling dominan rendahnya capaian

pelaksanaan dana dekonsentrasi adalah lambatnya penetapan pejabat



dualisme prioritas dalam melaksanakan kegiatan antara pelaksanaan


Sedangkan pada dana pusat rendahnya capaian pada triwulan I

disebabkan antara lain belum optimalnya mekanisme pengelolaan

ersediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada masing

unit pengelola serta masih tingginya frekuensi kegiatan sebagai akibat


dilaksanakan sehingga mengalami kesulitan dalam sinkron

ebabkan lambatnya pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

Pagu Recana Penarikan TW. I

Realisasi

188,782,200,000 42,595,641,000 15,017,606,332

241,256,959,000 53,099,000,000 20,990,562,446

188,782,200,000

42,595,641,000

15,017,606,332

241,256,959,000

53,099,000,000 20,990,562,446

Data Perbandingan Realisasi Keuangan TW I Periode 2012-2013

pada tabel 1 dan 2, masih rendahnya capaian

Rp. 53.099.000.000,- atau

an kegiatan fasilitasi


% dari target Rp.

endahnya capaian

penetapan pejabat



dualisme prioritas dalam melaksanakan kegiatan antara pelaksanaan dana


Sedangkan pada dana pusat rendahnya capaian pada triwulan I

lain belum optimalnya mekanisme pengelolaan Uang

da masing-masing

masih tingginya frekuensi kegiatan sebagai akibat


dalam sinkronisasi dan

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

15,017,606,332

20,990,562,446

20,990,562,446

Realisasi Keuangan

Unit Kerja

2012

Pagu RPD TW I

Sekretariat Ditjen

31.882.200.000 8.549.386.000

Direktorat Bina Ideologi dan wawasan Kebangsaan

31.000.000.000 4.600.005.000

Direktorat Kewaspada Nasional

22.850.000.000 4.108.492.000

Pusat

Daerah

Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

41.900.000.000 13.069.025.000

Direktorat Politik Dalam Negeri

44.250.000.000 9.460.868.000

Direktorat Ketahanan Ekonomi

16.900.000.000 2.807.867.000

Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan

Fasilitasi Politik Dalam Negeri

Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi

Fasilitasi Kewaspadaan Nasional

Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

Ko

mp

on

en

Realisasi Keuangan Per Unit Kerja Tahun 2013

15

Tabel 3 Realisasi Keuangan per Unit Kerja kurun waktu 2012-

2012 2013

Realisasi

Pagu RPD TW I

(Rp) (%) 000 3.963.065.132 12.43 36.523.009.000 7.361.000.000

4.600.005.000 2.376.230.000 7.67 37.087.056.000 6.582.000.000

4.108.492.000 1.105.220.000 4.84 66.487.556.000 10.966.000.000

23.787.556.000 4.806.000.000

42.700.000.000 6.160.000.000

13.069.025.000 4.752.610.000 11.34 36.732.610.000 10.250.000.000

9.460.868.000 2.088.571.200 4.72 46.921.018.000 13.840.000.000

2.807.867.000 731.910.000 4.33 17.505.710.000 4.100.000.000

Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan …

Fasilitasi Politik Dalam Negeri

Pembinaan dan Pengembangan

Fasilitasi Kewaspadaan Nasional

Bina Ideologi dan Wawasan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen …

36,732,610,000

46,621,018,000

17,505,710,000

66,487,556,000

37,087,056,000

36,523,009,000

10,250,000,000

13,840,000,000

4,100,000,000

10,966,000,000

6,582,000,000

7,361,000,000

1,667,168,000

2,791,847,100

1,328,448,000

4,767,578,700

4,188,225,900

7,024,386,634

Realisasi Keuangan Per Unit Kerja Tahun 2013

Realisasi

Recana Penarikan TW. I

-2013

2013

TW I

Realisasi

(Rp) (%) 7.361.000.000 7.024.386.634 19.23

6.582.000.000 4.188.225.900 11.29

10.966.000.000 4.767.578.700 7.17

4.806.000.000 3.833.647.200 16.11

6.160.000.000 933.931.500 2.19

10.250.000.000 1.667.168.000 4.54

13.840.000.000 2.791.847.100 5.95

4.100.000.000 1.328.448.000 7.59

Realisasi

Recana Penarikan TW.

16

Gambaran realisasi keuangan berdasarkan tabel.3 merupakan data

sandingan pada kurun waktu 2012-2014 yang dirinci pada setiap unit kerja

dengan capaian paling rendah pada Direktorat Ketahanan Seni, Budaya,

Agama dan Kemasyarakatan sebesar Rp. 1.667.168.000,- atau 4.54% dari

pagu Rp. 36.732.610.000,-. Kondisi tersebut berbeda dengan realisasi tahun

sebelumnya yang mencapai Rp. 4.752.610.000,- atau 11.34% dari pagu Rp.

41.900.000.000,-. Hal tersebut sebagai akibat dari belum rampungnya

pembahasan revisi RUU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas sehingga

menyebabkan beberapa kegiatan seperti pembahasan penyusunan 3 (tiga)

Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari revisi UU tentang

Ormas dan kegiatan lain seperti pelaksanaan kegiatan sosialisasi revisi RUU

tentang belum dapat dilaksanakan diawal triwulan I. Sedangkan realisasi

tertinggi dicapai melalui pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan

dukungan teknis lainnya Ditjen Kesbangpol yang dilaksanakan oleh Setditjen

Kesbangpol selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dengan capaian

realisasi sebesar Rp. 7.024.386.634,- atau 19.23% dari pagu Rp.

36.523.009.000,- pada triwulan I tahun 2013. Tidak jauh berbeda dengan

capaian tahun 2012 triwulan I pada kegiatan yang sama terealisasi sebesar

Rp. 3.963.065.132,- atau 12.43% dari pagu Rp. 31.882.200.000,-.

Peningkatan realisasi disebabkan beberapa agenda besar seperti pelaksanaan

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kesbangpol dengan tema

“Pemantapan Stablitas Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Mendukung

Penyelenggaraan Pemilu 2014” tanggal 27-30 Januari 2013 bertempat di

Jakarta dengan dihadiri peserta dari Kabinda, Kaban Kesbangpol

Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, dapat terlaksana di triwulan I

sesuai dengan target yang telah ditetapkan disamping juga kegiatan rutin

lainnya seperti pembayaran gaji, layanan operasional perkantoran dll.

Sementara peningkatan cukup signifikan juga dicapai oleh Direktorat

Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan realisasi sebesar Rp.

4.188.225.900,- atau 11.29% dari pagu Rp. 37.087.056.000,- pada triwulan I

tahun 2013. Sedangkan realisasi tahun 2012 pada triwulan yang sama hanya

17

mencapai Rp. 2.376.230.000,- atau 7.67% dari pagu Rp. 31.000.000.000,-,

hal tersebut disumbang oleh capaian beberapa even besar berskala nasional

seperti pelaksanaan kegiatan sosialisasi Permendagri No. 1 Tahun 2012

tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan

yang dilaksanakan pada tanggal 27-28 Maret 2013 dengan melibatkan + 200

orang dari Badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan

kegiatan lain yaitu fasilitasi pembentukan dan penguatan Pusat Pendidikan

Wawasan Kebangsaan di Jakarta tanggal 28 Februari 2013 dan di Bengkulu

tanggal 4-6 Maret 2013. Hal tersebut mengindikasikan bahwa telah ada

perencanaan yang matang dalam pelaksanaan kegiatan dan adanya komitmen

serta pengawalan dari pimpinan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan

jadwal yang telah direncanakan.

2.3 CAPAIAN PELAKSANAAAN PROGRAM/KEGIATAN (REALISASI

KINERJA TAHUN ANGGARAN 2013)

Sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi dan dinamika yang terjadi

serta masalah yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan

Politik, telah ditetapkan Rencana Kerja Tahun 2013. Rencana Kerja Tahun

2013 Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dirinci sesuai dengan

program/kegiatan Tahun Anggaran 2013 yaitu 1 (satu) program yaitu Program

Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik dan 6 (enam) kegiatan dengan

capaian yaitu :

a. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, dengan capaian kinerja:

1. Penyusunan Modul Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

(prioritas nasional), dengan target 3 modul. Adapun capaiannya yaitu:

Terlaksananya rapat kerja penyusunan draft awal modul tentang

wawasan kebangsaan dengan melibatkan pakar/akademisi pada

tanggal 5 Februari 2013 bertempat Hotel Millenium;

Terlaksananya rapat kerja penyusunan draft awal lanjutan modul

tentang wawasan kebangsaan dengan melibatkan pakar/akademisi

pada tanggal 22 Februari 2013 bertempat Hotel Millenium;

18

Terlaksananya rapat kerja penyusunan modul menengah pertama

dan kedua tentang wawasan kebangsaan dengan melibatkan

pakar/akademisi pada tanggal 7-8 Maret 2013 bertempat Hotel

Millenium.

2. Pelaksanaan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan Bidang Bina Ideologi

dan Wawasan Kebangsaan, dengan target 25 forum/sosialisasi. Adapun

capaiannya yaitu:

Terselenggaranya forum dialog wawasan kebangsaan bagi aparatur

pemerintah lingkup Ditjen Kesbangpol khususnya pegawai baru

tanggal 11-13 Maret 2013 bertempat di Hotel Millenium dengan

melibatkan pakar/akademisi Yudi Latif, Prof. Maswadi Rauf, Syarif

Hidayat PhD dan Prof. Dadan Wildan;

Terselenggaranya forum dialog dalam rangka upaya peningkatan

komunikasi penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan bagi

pakar/akademisi dengan melibatkan akademisi UI, UT dan 17

Agustus, Deputi Kementerian Pertahanan dan Pusjarah TNI pada

tanggal 19-20 Februari 2013 bertempat di Hotel Golden Boutique;

Terlaksananya forum dialog dalam rangka peningkatan wawasan

kebangsaan dan cinta tanah air bagi penyelenggara negara lainnya,

kaum perempuan dan generasi muda tanggal 24-26 Februari 2013

bertempat di Hotel Millenium dengan + 165 peserta yang berasal

dari pengurus/anggota PKK, Kowani, IWAPI, Unsur Polda, TNI serta

pelajar SMA/sederajat, kelompok agama dan umum wilayah DKI;

Terselenggaranya forum dialog antar generasi muda dan para pelaku

sejarah dalam rangka penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan di

kalangan pelajar (SMA) pada tanggal 1-3 Maret 2013 bertempat di

Hotel Golden Boutique dan forum dialog di kalangan perempuan di

Sumatera Barat tanggal 20-22 Maret 2013 bertempat di Hotel

Aerowisata Premier Basko yang dihadiri staf Badan Kresbangpol

Provinsi, anggota Kelompok Kerja, dan Tim penggerak PKK se-

Sumatera Barat;

19

Terfasilitasinya forum dialog dalam rangka peningkatan kesadaran

bela negara bagi peserta didik (Mahasiswa dan Pelajar) di Bogor

pada tanggal 2-4 Maret 2013 bertempat di Hotel Puri Avia Puncak

Bogor dan Banten pada tanggal 18-20 Maret 2013 bertempat di

Hotel Istana Nelayan melibatkan + 100 peserta didik;

Terselenggaranya forum dialog dalam rangka penguatan ideologi

pancasila lintas generasi di Batam pada tanggal 4-6 Maret 2013

bertempat di Hotel Novotel dan di Sulawesi Selatan tanggal 18-20

Maret 2013 bertempat di Hotel Sahid Jaya Makasar dengan

melibatkan + 100 tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan

mahasiswa dan pelajar;

Terfasilitasinya forum dialog dalam rangka pemasyarakatan pancasila

bagi + 40 mahasiswa di Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Batam

pada tanggal 7-9 Maret 2013 dan mahasiswa di Universitas

Hasanudin tanggal 20-22 Maret 2013 bertempat di Kampus

Universitas Hasanudin;

Terfasilitasinya forum dialog dalam rangka peningkatan kesadaran

bela negara bagi + 100 peserta didik (mahasiswa dan pelajar) di

Jawa Timur pada tanggal 9-11 Maret 2013 bertempat di Hotel

Satelite Surabaya;

Terselenggaranya forum dialog dalam rangka peningkatan

penghayatan ideologi pancasila dikalangan masyarakat di Provinsi

Riau dengan melibatkan + 100 peserta berasal dari tokoh agama,

tokoh daerah dan masyarakat pada tanggal 13-15 Maret 2013

bertempat di Hotel Grand Jatra;

Terlaksananya Rapat Koordinasi dalam rangka peningkatan

pembauran kebangsaan pada tanggal 17-19 Maret 2013 bertempat

di Hotel Jayakarta dengan dihadiri pejabat yang membidangi forum

pembauran kebangsaan, FPK Kab/Kota yang sudah terbentuk, Dinas

Pariwisata dan Dinas Perekonomian;

20

Terlaksananya konsolidasi monitoring dan evaluasi Forum

Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi

Sulawesi Selatan pada tanggal 20-22 Maret 2013 bertempat di Hotel

Quality Makasar yang dihadiri oleh Badan Kesbangpol Prov/Kab/Kota

Pengurus FPK, LSM/Ormas dan Tokoh Masyarakat se-Sulawesi

Selatan;

Terfasilitasinya pembentukan dan penguatan Pusat Pendidikan

Wawasan Kebangsaan tanggal 28 Februari-2 Maret 2013 bertempat

di Hotel Jayakarta yang dihadiri Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota

se-DKI Jakarta dengan melibatkan akademisi, UI, UT dan universitas

17 Agustus, Deputi Kementerian Pertahanan dan Pusjarah TNI;


Wawasan Kebangsaan di Provinsi Bengkulu tanggal 4-6 Maret 2013

bertempat di Hotel Nala Sea Side yang dihadiri oleh badan

Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota, Bappeda, Kodam, Polda, BPS,

LSM/Ormas, Universitas/Perguruan Tinggi, Tokoh Pemuda, Tokoh

Masyarakat dan Tokoh Agama;


Wawasan Kebangsaan di Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 13-15

Maret 2013 bertempat di Hotel Zahra Syariah Kendari yang dihadiri

oleh Badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota, calon anggota

PPWK, Bappeda, Kodam, Polda, BPS, LSM/Ormas,

Universitas/Perguruan Tinggi, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat dan

Tokoh Agama;


Wawasan Kebangsaan di Maluku tanggal 25-27 Maret 2013

bertempat di Hotel Elizabeth yang dihadiri oleh Badan Kesbangpol

Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia.

b. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional, dengan capaian kinerja :

1. Penyusunan Peraturan Bidang Kewaspadaan Nasional, dengan target 1

peraturan. Adapun capaiannya yaitu:

21

1. Terlaksananya rapat koordinasi melibatkan Kemensos, Kemenham,

Kemenkeu, KemenPAN & RB, Kemenkumham, Polri dan TNI dalam

rangka melakukan penyusunan SK Tim Bersama terkait Penyusunan

RPP turunan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik

Sosial (Tim Bersama melibatkan berbagai K/L dan stakeholders

terkait, termasuk akademisi).

2. Pelaksanaan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan Bidang Kewaspadaan

Nasional, dengan target 26 (dua puluh enam) laporan. Adapun

capaiannya yaitu:

Terselenggaranya pengembangan kapasitas aparat pusat dan daerah

dalam penanganan konflik tanggal 20-22 Maret 2013 yang dihadiri

oleh BNPB, BIN, POLRI, LIPI, KPDT, Badan Kesbangpol dan Linmas

Provinsi seluruh Indonesia, dan Badan Kesbangpol Kab/Kota se-

Jabodetabek;

Terselenggaranya rapat koordinasi dalam rangka pemetaan daerah

rawan konflik sosial pada tanggal 17-19 maret 2013 bertempat di

Hotel Caisar Jakarta dengan melibatkan BNPB, BIN, POLRI, LIPI,

KPDT, Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi seluruh Indonesia, dan

Badan Kesbangpol Kab/Kota se-Jabodetabek;

Terselenggaranya pelatihan dan pendidikan dalam rangka

pengembangan kapasitas kemampuan intelijen bagi aparatur pusat

dan daerah tanggal 10-15 Maret 2013 bertempat di Pusdiklat BIN

Jakarta;

Terselenggaranya dialog kebangsaan dalam rangka penanganan

masalah sosial kemasyarakatan khususnya ketenagakerjaan di

wilayah perbatasan antar negara tanggal 26-18 Februari 2013

bertempat di Hotel MJ Samarinda Kalimantan Timur dengan

melibatkan akademisi/pakar, tokoh masyarakat, tokoh agama, Korem

091/ASN, Kodam VI Mulawarman, Bakesbangpol Kaltim dan

Ormas/LSM/LNL setempat;

22

Terselanggaranya Rapat Forum Latupati (Raja-Raja Maluku) dalam

rangka Menciptakan Kerukunan Antar Warga Masyarakat, Keamanan,

Ketertiban Dan Stabilitas Politik Di Maluku Tgl 18 S.D 20 Maret 2013

dengan melibatkan Bakesbangpol Prov. Maluku, Dewan Pengurus

Majelis Latupati Maluku, dan TNI maupun Polri;

Terlaksananya dukungan dan fasilitasi dalam rangka pemberdayaan

ketrampilan dengan pemuda di daerah rawan dan pasca konflik di

Kalteng pada tanggal 3-6 Februari 2013 dan Aceh tanggal 24-27

Februari 2013 dengan melibatkan Bakesbangpol Prov Kalteng dan

Aceh serta Dinas Perindag;

Terselenggaranya dialog kebangsaan dalam rangka rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca konflik di Kalteng tanggal 4-5 Februari 2013, Aceh

tanggal 25-26 Februari 2013 dan Ambon tanggal 18-19 Maret 2013

dengan melibatkan Bakesbangpol Kalteng, Aceh dan Maluku, Tokoh

Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda;

Terselenggaranya rapat koordinasi CH Interkam dalam rangka

melakukan pengawasan terhadap orang asing dan lembaga asing

tanggal 11-12 Maret 2013 di Hotel Arya Duta dengan melibatkan

Kemenlu, Kemenag, Kominfo, Kemkumham, Kemenparekraf,

Kejangung, BAIS, Baintelkam, Hubinter Mabes, Polri dan Wantanas;

Terselenggaranya rapat kerja dalam rangka penyusunan mekanisme

pemantauan dan pengawasan orang asing dan lembaga asing

tanggal 8-9 Maret 2013 bertempat di Hotel Arya Duta dengan

melibatkan Kemenlu, Kemenag, Kominfo, Kemkumham,

Kemenparekraf, Kejangung, BAIS, Baintelkam, Hubinter Mabes, Polri

dan Wantanas;

Terselenggaranya forum komunikasi dan koordinasi dalam rangka

penanganan faham radikal di Kota Batam Kepri tanggal 14-15 Maret

2013 dan di Kota Kendari Sulteng tanggal 14-15 Maret 2013 dengan

melibatkan Polhukam, BNPT, Mabes TNI, Mabes POLRI, Kemenag,

23

Ditjen Otda, Ditjen PUM dan Bakesbangpo Prov/Kab/Kota se-

Indonesia.

c. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, dengan

capaian kinerjanya yaitu:

1. Penyusunan dokumen indeks kesehatan masyarakat sipil, dengan target

1 (satu) dokumen. Adapun capaiannya yaitu:

Sedang dalam penelaahan terkait indikator indeks kesehatan

masyarakat sipil yang sudah ada sebelumnya oleh LP3ES sehingga

perlu dilakukan perbaikan atau penambahan indikator.

2. Penyusunan peraturan bidang ketahanan Seni, Budaya, Agama dan

Kemasyarakatan, dengan target 3 (tiga) Peraturan. Adapun capaian

kinerjanya yaitu:

Penyusunan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan

turunan dari revisi Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas

belum dapat dilakukan sebagai akibat belum ditetapkan revisi UU

Ormas.

3. Kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL bidang Ketahanan Seni, Budaya,

Agama dan Kemasyarakatan, dengan target 350 kerjasama. Adapun

capaiannya yaitu:

Terlaksananya koordinasi dengan Badan Kesbangpol

Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan verifikasi data

kerjasama dengan harapan kerjasama yang dilaksanakan akan lebih

tepat sasaran;

Terlaksananya penandatanganan MoU pelaksanaan kerjasama

dengan Ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan kapasitas

Ormas/LSM/LNL.

4. Pelaksanaan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Ketahanan

Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan. Dengan target 27 (dua

puluh tujuh) laporan. Adapun realisasinya yaitu:

24

Terfasilitasinya forum dialog dalam rangka peningkatan pelestarian

dan pengembangan kesenian daerah di Bandung tanggal 3-5 Maret

2013 bertempat di Hotel Garden Permata yang dihadiri oleh penggiat

seniman, generasi muda, Bakesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota se-

Jabar, Dinas Pariwisata dan Budaya Prov/Kab/Kota se Jabar, dan

Ormas/LSM;

Terfasilitasinya forum komunikasi dalam rangka peningkatan peran

serta masyarakat dan apresiasi masyarakat terhadap perkembangan

kesenian daerah tanggal 23-25 Januari 2013;

Terselenggaranya pemanfaatan anjungan TMII sebagai sarana

pendidikan budaya dalam rangka peningkatan nilai-nilai ketahanan

budaya tanggal 27 Februari-3 Maret 2013 bertempat di Hotel Desa

Wisata TMII yang dihadiri oleh aparatur pemda, masyarakat,

budayawan, generasi muda, Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Dinas

Budaya dan Pariwisata, Kepala Sekolah SMU Negeri Jaktim dan

Kepala Anjungan Daerah TMII;

Terfasilitasinya pertemuan tokoh adat keraton dan ormas

kebudayaan dalam rangka peningkatan pelestarian kebudayaan di

daerah tanggal 14-16 Maret 2013 bertempat di Hotel Orchardz

Jakarta yang dihadiri oleh Bakesbangpol Provinsi, Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Provinsi, aparatur pemda, Kemendikbud dan

budayawan;

Terfasilitasinya forum komunikasi sosial kemasyarakatan lintas sektor

di Solo tanggal 26 Februari 2013 dan Sragen tanggal 27 Februari

2013 yang dihadiri oleh aparat pemda kab/kota, KODIM, Tokoh

Agama, Tokoh Masyarakat dan Generasi Muda;

Terfasilitasinya ertemuan tokoh-tokoh agama dan organisasi

keagamaan dalam rangka penyelesaian berbagai permasalahan

aktual yang terjadi tanggal 5 Februari 2013 bertempat di Gedung

Sasana Bhakti dengan dihadiri oleh Organisasi Keagamaan Islam di

25

Kab/Kota Bogor, Kota Bekasi, Kuningan, Kementerian Agama,

Bakesbangpol Kab/Kota terpilih, Kakanwil Jabar dan Kakan Kemenag

Kab/Kota terpilih;

Terfasilitasinya forum organisasi penghayat kepercayaan terhadap

Tuhan YME tanggal 6-8 Maret 2013 bertempat di Hotel Majapahit

Surabaya yang dihadiri oleh pimpinan organisasi penghayat,

Bakesbangpol Prov/Kab/Kota, Disdukcapil Prov/Kab/Kota dan

perwakilan Kab/Kota Jatim;

Terlaksananya rapat koordinasi interdep dalam rangka penyusunan

kebijakan sebagai payung hukum penyelenggaraan forum pemuda

lintas agama tanggal 12 februari 2013 yang dihadiri oleh Kemenpora,

Kemenag, bakesbangpol Prov/kab/Kota terpilih yang sudah memilik

forum pemuda seperi Jateng, jatim, Jabar, DKI, Banten, DIY dan

Kalteng.

5. Database Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan kemasyarakatan,

dengan target 1 (satu) pengembangan data base. Adapun capaiannya

yaitu:

Terfasilitasinya pelayanan registrasi, informasi dan identifikasi

organisasi kemasyarakatan secara tepat waktu mulai bulan Januari-

Maret 2013.

d. Fasilitasi Politik Dalam Negeri, dengan capaian kinerja:

1. Peraturan Bidang Politik Dalam Negeri, dengan target 2 (dua) Undang-

Undang. Adapun realisasinya yaitu:

Tersusunnya antisipasi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan

mengacu dari wacana pembahasan yang berkembang di badan

Legislasi DPR-RI. Sampai dengan laporan ini disusun DPR RI belum

menyerahkan draft revisi RUU No 27 Tahun 2009 dan RUU No. 42

Tahun 2008 kepada Pemerintah.

2. Jumlah Modul Bidang Politik Dalam Negeri, dengan target 1 modul.

Adapun realisasinya yaitu:

26

Terlaksananya rapat persiapan dengan berkoordinasi melibatkan

pakar/akademisi dan pihak terkait lainnya dalam rangka penyusunan

modul tentang demokrasi dan sistem pemerintahan.

3. Jumlah Kerjasama Program Kementerian dengan Ormas/ LSM/LNL

dalam rangka peningkatan kapasitas Bidang Politik Dalam Negeri,

dengan target 250 kerjasama. Adapun realisasinya yaitu:

Terlaksananya 16 (enam belas) kerjasama program pembinaan

kesatuan bangsa dan politik dengan Ormas/LSM/LNL dalam rangka

peningkatan partisipasi politik perempuan yang dihadiri

pakar/akademisi, masyarakat umum, tokoh agama wilayah Jateng

dan Jabar.

4. Pelaksanaan Fasilitasi/Sosialisasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang

Politik Dalam Negeri, dengan target 27 laporan. Adapun realisasi yaitu:

Terfasilitasinya pelaksanaan Rapat Paripurna, Raker, Pansus, Panja,

Timus, dan Timsin DPR RI dalam rangka pembahasan bersama

terkait revisi Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 dan Undang-

Undang No. 42 Tahun 2008 tanggal 14-15 Januari 2013 dengan

melibatkan Kementerian Hukum dan HAM dan Sekretariat Negara;

Terlaksananya pemantauan perkembangan politik di wilayah Jawa

Tengah dalam rangka menjaga stabilitas politik dalam negeri tanggal

1-3 Maret 2013 dengan melibatkan Bakesbangpol Solo dan

Universitas Sebelas Maret;

Terselenggaranya sosialisasi Undang-Undang No. 15 Tahun 2011

tentang Penyelenggara Pemilu di 2 (dua) provinsi yaitu:

a. Provinsi Jawa Timur tanggal 26 Februari-1 Maret 2013 bertempat

di Hotel Orchid Malang yang dihadiri Kepala Badan Kesbangpol

Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur, dan Ketua

KPUD Provinsi Jawa Timur;

b. Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 17-20 Maret 2013 bertempat di

Hotel Grand Clarion Makasar yang dihadiri Kepala badan

Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi

27

Selatan, Bakesbangpol Prov/Kab/Kota terpilih seperti Kepala

Badan Kesbangpol Prov/Kab/Kota Jawa Tengah, Banten dan

Jawa Barat;

Terselenggaranya sosialisasi Permendagri No. 61 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evalauasi

Perkembangan Politik di Daerah tanggal 15-17 Maret 2013 yang

dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota se

Jawa Timur, DIY dan DKI Jakarta;

Terselenggaranya sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tanggal 17-20

Februari 2013 bertempat di Hotel Utami Sidoarjo yang dihadiri oleh

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota se Jawa Timur;

Terselenggaranya monitoring dan evaluasi Permendagri No. 57

Tahun 2011 tentang Orientasi Pendalaman Tugas bagi Anggota

DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tanggal 8-10 Februari 2013

bertempat di Hotel Kusuma Sahid yang dihadiri oleh Kepala

Kesbangpol se-Solo Raya an Sekreatis DPRD Kabupaten/Kota se-Solo

Raya;

Terfasilitasinya penguatan kelembagaan partai politik dalam rangka

pelaksanaan bantuan keuangan kepada partai politik tanggal 19-21

Februari 2013 bertempat di Hotel Puri Denpasar yang dihadiri oleh

pejabat Kesbangpol Kemendagri, Kemenkumham, setneg dan

Kementerian PAN dan RB;

Terlaksananya komunikasi politik terhadap berbagai elemen

masyarakat di 4 (empat) Provinsi yaitu:

a. Provinsi Jawa Barat tanggal 4-6 Februari 2013 bertempat di

Hotel Perdana Wisata Bandung yang dihadiri oleh Tokoh

Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, BEM Mahasiswa,

Ormas/LSM/LNL dan Organisasi Profesi se-Jawa Barat dengan

melibatkan Bakesbangpol Provinsi Jabar (Moerjono),

Pakar/Akademisi (Dr. Ahmad Buchari), Anggota DPRD Jabar

28

(Akhyan), dan Asisten Pemerintahan bandung Barat (Tjadja

Kuswara);

b. Provinsi Sumatera Utara tanggal 13-15 Februari 2013 bertempat

di Hotel Granada Kanaya yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat,

Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, BEM Mahasiswa, Ormas/LSM/LNL

dan Organisasi Profesi se-Sumatera Utara dengan melibatkan

Kepala Badan kesbangpol Provinsi Sumut (Drs. H. Edi Sofyan),

Akademisi fisip USU (Ahmad Taufan Damanik), Tokoh

Masyarakat (Afifudin Lubis), dan wakil Sekretaris MUI Sumut (Dr.

H. Arifinsyah, MA);

c. Provinsi Kepri tanggal 20-22 Februari 2013 bertempat di Hotel

Bintan Beach Resort yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh

Agama, Tokoh Pemuda, BEM Mahasiswa, Ormas/LSM/LNL dan

Organisasi Profesi se-Prov Kepri dengan melibatkan Kepala

Badan kesbangpol Provinsi Kepri (Dr. Safri Salisman), Akademisi

(Drs. Edward Mandala), Wakil Ketua Lembaga Adat Melayu (Drs,

Nazarudin);

d. Provinsi Kalimantan Barat tanggal 6-8 Maret 2013 bertempat di

Hotel Orchardz Pontianak yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat,

Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, BEM Mahasiswa, Ormas/LSM/LNL

dan Organisasi Profesi se-Prov Kalbar dengan melibatkan Kepala

Biro Binsos Prov. Kalbar (Drs. Susanto), Akademisi STAIN

Pontianak (Drs. Eka Henri), Ketua FKUB Prov. Kalbar (Drs. Wajidi

Sayadi), dan Ketua Dewan Adat Dayat Kalbar (Drs. Yakobus

Kumis).

Terpublikasinya iklan layanan masyarakat dan dialog interaktif dalam

rangka Best Practices dan Inovasi Praktek Demokrasi sebanak 15

paket tayangan melalui TV Lokal Aceh, Sumatera Utara, Sumatera

barat, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka

Belitung, Lampung, DKI, Banten, Jabar, Jateng dan DIY;

29

Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kepemiluan di Pusat dan

Daerah tanggal 17-19 Maret 2013 bertempat di Hotel Grand Clarion

Makasar yang dihadiri oleh Kepala badan Kesbangpol

Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera;

Terselenggaranya pemantauan peran Pemerintah dan Pemerintah

Daerah terhadap fasilitasi pemilihan umum tanggal 17-20 Maret 2013

bertempat di Hotel Grand Clarion Makasar yang dihadiri oleh Kepala

badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan dan

Sulawesi;

Terasilitasinya Pemda dalam rangka pelaksanaan implementasi

kebijakan Bantuan Keuangan kepada parpol tanggal 17-20 Maret

2013 bertempat di Hotel Grand Clarion Makasar yang dihadiri oleh

Kepala badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota Bali, NTT, NTB,

maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

5. Penyaluran Bantuan Keuangan Parpol, dengan target 9 (sembilan)

Parpol. Adapun capaian kinerjanya:

Sampai dengan laporan ini disusun, BPK RI sedang melakukan

audit/pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan partai politik dengan tenggat waktu paling

lambat 3 (tiga) bulan dari diserahkannya laporan pertanggungjawab

oleh partai politik setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga

bantuan keuangan belum dapat disalurkan kepada Partai Politik,

direncanakan paling lambat Triwulan II hasil audit sudah diserahkan

BPK RI dan bantuan keuangan dapat segera dilaksanakan dalam

rangka peningkatan pendidikan politik bagi partai politik.

6. Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi,

dengan target 62 (enam puluh dua) unit. Adapun capaiannya yaitu:

Sedang dalam proses pengumuman lelang oleh Panitia Pengadaan

melalui LPSE dan penyiapan dokumen pendukung lainnya.

30

c. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, dengan capaian

kinerja per output kegiatan yaitu:

1. Jumlah Peraturan Bidang Ketahanan Ekonomi, dengan target 1 (satu)

peraturan. Adapun realisasinya yaitu:

Terlaksananya rapat pembahasan lanjutan terkait finalisasi Inpres

tentang Revitalisasi Fungsi TMII dalam rangka Show Window Potensi

Unggulan Ekonomi Daerah pada tanggal 6 Februari 2013 dan 12

Februari 2013 dengan melibatkan pihak Setneg, Yayasan Harapan

Kita, Pihak TMII, Koordinator Anjungan TMII 33 Provinsi;

2. Pengembangan Managemen Information System (MIS) Bidang

Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, dengan target 4

MIS yaitu pembangunan MIS Bidang Investasi, Fiskal dan Moneter,

Lembaga Usaha Ekonomi, Stabilitas dan Ketersediaan Sembako dan

Sumber Daya Alam. Adapun realisasinya yaitu:

Terlaksananya rapat persiapan dalam rangka uji publik Managemen

Information System (MIS) Bidang Pembinaan dan Pengembangan

Ketahanan Ekonomi tanggal 27 Januari 2013 dengan melibatkan

pihak ketiga/konsultan MIS dan Pusdatinkomtel Kemendagri.

3. Jumlah materi/modul tentang Ketahanan Ekonomi, dengan target 4

modul. Adapun realisasinya adalah:


pemanfatan tanah terlantar dalam rangka penguatan investasi

tanggal 7 Maret 2013 bertempat di Hotel Universitas Puncak Bogor

dan pembahasan lanjutan pada tanggal 21 Maret 2013 bertempat di

Hotel Belezza Puncak Bogor dengan melibatkan BPN RI, Kementerian

Kehutanan, Kementerian Pertanian, Bakesbangpol Daerah,

Bappenas, Akademisi dan Ormas;


peranan pemda dalam rangka peningkatan ketahanan ekonomi

tanggal 1 dan 4 Februari 2013 bertempat di Hotel Royal Kuningan

31

dengan melibatkan BPN RI, Kementerian Kehutanan, Kementerian

Pertanian, Bakesbangpol Daerah, Bappenas, Akademisi dan Ormas;


pelaporan perkembangan stabilitas dan ketersedian sembako di

daerah tanggal 22 Februari di Jakarta dan 25 Maret 2013 di Banten

dengan melibatkan Akademisi, Ormas, dan Bakesbangpol Prov DKI

dan Banten;

Terlaksananya rapat kerja penyusunan rekomendasi terkait

penguatan investasi dalam rangka ketahanan ekonomi tanggal 31

Januari 2013 dan 5 Februari 2013 bertempat di Hotel Royal Kuningan

dengan melibatkan Kemenko Perekonomian, Kementerian

Kehutanan, Kementerian Pertania, Bappenas, Bakesbangpol Daerah,

Akademisi dan Ormas.

4. Jumlah kerjasama program Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL

dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat bidang Ketahanan

Ekonomi, dengan target 100 kerjasama. Adapun realisasinya yaitu:

Terlaksananya proses verifikasi proposal kerjasama program

pembinaan kesatuan bangsa dan politik dengan Ormas/LSM/LNL oleh

Tim Verifikasi Data.

5. Laporan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Ketahanan

Ekonomi, dengan target 14 laporan. Adapun capaiannya yaitu:

Terselenggaranya rapat kerja dalam rangka pengembangan

Demokrasi Trust Fund (DTF) tanggal 28 Januari 2013 di Jakarta, 7

Februari di Bandung dan 21 Maret 2013 di Bogor dengan melibatkan

Bappenas, Akademisi (UI) dan Bakesbangpol terkait serta Pakar

Demokrasi;

Terselenggaranya kampanye publik dalam rangka mendorong

masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri tanggal 26

Februari 2013 di Yogyakarta dengan melibatkan Ormas Bidang

Perekonomian, Kadin DIY, Dinas Pariwisata, Dinas Perindag dan Kop

UKM dan Pakar Pengamat Ekonomi;

32

Terselenggaranya forum komunikasi peran pemda dalam

mendorong stabilitas ketersediaan sembako di daerah tanggal 5

Maret 2013 di Batam dengan melibatkan Badan Ketahanan Pangan,

Kementerian pertanian, Kementerian Perdagangan, Dinas

Pemberdayaan masyarakat, Pasar, Koperasi dan UKM, dan

Bakesbangpol Prov Kepri;

Terfasilitasinya peran Lembaga Usaha Ekonomi dalam

pengembangan ekonomi mikro di daerah perbatasan tanggal 14-16

Maret 2013 bertempat di Ternate Maluku Utara dengan melibatkan

SKPD terkait, Bakesbangpol Prov/Kab/Kota, Biro Ekonomi/Asisten II,

Bappeda, Dinas Koperasi dan UKM dan Badan Perbatasan;

Terselenggaranya forum koordinasi peningkatan peren Pemda dalam

mendorong pembentukan BPR milik Pemda di Wilayah Timur tanggal

26-28 Maret2013 di Kupang NTT dengan melibatkan SKPD terkait,

Bakesbangpol Prov/Kab/Kota, Biro Ekonomi/Asisten II, Bank

Indonesia, BPD dan Bappeda.

d. Dukungan Manejemen dan Teknis Lainnya Ditjen Kesbangpol, dengan

capaian kinerja per output kegiatan yaitu :

1. Jumlah Layanan Perkantoran, dengan target 12 bulan. Adapun

realisasinya yaitu :

Terbayarkannya operasional kerja (pembayaran gaji, lembur dan

honorarium, operasional dan pemeliharaan perkantoran langganan

daya jasa) selama 3 bulan.

2. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, dengan

target 5 dokumen. Adapun realisasinya yaitu:

Tersusunnya draft awal dokumen perencanaan Ditjen Kesbangpol

yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga (Renja K/L) pada bulan Maret di Hotel Arya

Duta;

Terselenggaranya rapat kerja dalam rangka sinkronisasi penyusunan

program dan anggaran lingkup Ditjen Kesbangpol.

33

3. Jumlah Laporan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya, dengan target 42 laporan.

Adapun realisasinya yaitu :

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Stabilitas

Kemananan dan Ketertiban dalam rangka mendukung

penyelenggaran pemilu 2014 tanggal 27 s.d 30 Januari 2013 d

Jakarta yang dihadiri oleh KABINDA, Kapala Badan Kesbangpol,

Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;

Tersusunnya jurnal bidang Kesatuan Bangsa dan Politik edisi I Tahun

2013;

Terfasilitasinya rapat kerja dalam rangka penyusunan laporan

Triwulan I Tahun 2013 tanggal 17-19 Maret 2013 bertempat di Hotel

Millenium;

Terselenggaranya sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) lingkup Ditjen Kesbangpol tanggal 20-22 Februari 2013;

Terselenggaranya kegiatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan

Keuangan dan Anggaran melalui sosialisasi PMK 190 dan aplikasi SPP

dan SPM berdasarkan Permendagri No.3 Tahun 2013 di Lingkungan

Ditjen Kesbangpol tanggal 23-25 Januari 2013 bertempat di Hotel

Puri Avia Cipayung;

Terlaksananya Sinkronisasi Anggaran dengan instansi terkait

(Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Kemenkeu, KPPN Jakarta IV,

Biro Umum Setjen dan Biro Perencanaan Setjen Kemendagri);

Terselenggaranya Sistem Informasi Akuntansi Realisasi Anggaran di

lingkungan Ditjen Kesbangpol tanggal 7-9 Februari 2013 bertempat

di Hotel Grand USU Puncak Bogor;

Terselenggaranya pembinaan pengelolaan dan pelaporan dana

dekonsentrasi SKPD dalam rangka mensosialisasikan PMK 190

tentang Tata Cara Pembayaran dalam pelaksanaan APBN dan

aplikasi SPP, SPM dan SAI tanggal 15-17 Februari 2013 bertempat di

Hotel Salak Bogor;

34

Terfasilitasinya dukungan penyelesaian sengketa hukum terkait tugas

fungsi Ditjen Kesbangpol yaitu dalam hal uji materiil UU No. 8 Tahun

2012, UU No. 2 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2012 dan UU No. 42

Tahun 2008 tanggal 7 Februari dan 25 Februari Tahun 2013

bertempat di Hotel Jayakarta;

Terfasilitasinya pembinaan administrasi kepegawaian dalam rangka

penjelasan perkembangan pelaksanaan Sistem Daftar Hadir

Elektronik Finger Print dan Kartu PNS Elektronik (KPE) dan

penjelasan trkait Permendagri No. 4 tahun 2013 serta Permendagri

No 2 Tahun 2013 tanggal 27 Februari-1 Maret 2013 bertempat di

Hotel Jayakarta;

Terselenggaranya Bimbingan Teknis Penyusunan Perundang-

Undangan bertempat di Hotel Millenium;

Terselenggaranya rapat kerja dalam rangka penyusunan program

legislasi di lingkungan Ditjen Kesbangpol.

4. Database Bidang Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Ditjen Kesbangpol, degan target 3 (tiga) Database. Adapun realisasinya

yaitu:

Terbangunnya data base aplikasi Sistem Informasi Realisasi

Anggaran (SIRA) program pembinaan kesatuan Bangsa dan Politik

lingkup Ditjen Kesbangpol.

5. Jumlah Kendaraan Bermotor, dengan target 1 (satu) unit. Adapun

realisasinya yaitu :

Terlaksananya penyusunan dokumen data dukungan lainnya dalam

rangka pelaksanaan pengadaan kendaraan bermotor.

6. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, dengan target 75

Unit. Adapun realisasinya yaitu :


rangka pelaksanaan pengadaan perangkat pegolah data dan

komunikasi.

35

7. Jumlah Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran, dengan target 10 unit.

Adapun realisasinya yaitu :


rangka pelaksanaan pengadaan peralatan dan fasilitasi perkantoran.

2.4 REALISASI FISIK

Dalam rangka menganalisis capaian realisasi fisik atas kinerja Ditjen

Kesbangpol berdasarkan realisasi anggaran yang sudah terserap dapat dilihat

berdasarkan tabel dibawah.

Tabel 4

Gambaran capaian realisasi fisik

Kegiatan Target output Realisasi Capaian (%)

Fasilitasi ketahanan seni,

budaya agama dan sosial

kemasyarakatan

1 Dokumen

Indeks

3 peraturan

27 laporan

350 kerjasama

1 database

ormas

20% proses

penyusunan indikator

0% menunggu

pengesahan revisi

RUU Ormas

8 laporan

Proses

penandatangan MoU

20% pendaftaran

registrasi Ormas

20%

0%

29.6%

0%

0%

Total : 9.92%

Fasilitasi politik dalam

negeri

2 peraturan

20% revisi UU pada

proses penyusunan

antisipasi DIM

pemerintah

20%

36

27 laporan

250 kerjasama

1 modul

85.000.637

bantuan

keuangan

parpol

62 Unit

15 laporan

16 Kerjasama

5% rapat persiapan

penyusunan draft

awal

10% proses audit BPK

RI

20% proses lelang

40.7%

6.4%

5%

0%

0%

Total : 12.01%

Pembinaan dan

pengembangan

ketahanan ekonomi

1 peraturan

14 laporan

100 kerjasama

ormas

4 modul

4 MIS

25% pembahasan

dengan K/L terkait

5 laporan

20% proses

penandatangan Mou

20% penyusunan

draft awal

15% MIS

pengembangan

aplikasi

25%

34.7%

0%

0%

0%

Total :11.94%

Bina ideologi dan

wawasan kebangsaan

3 Modul

34 laporan

100 kerjasama

ormas

20% proses

pembahasan draft

awal dan lanjutan

19 laporan

20% proses Mou

6.6%

47.05%

0%

Total: 17.9%

Fasilitasi kewaspadaan

nasional

1 peraturan

20% proses

koordinasi dg K/L

terkait

20%

37

26 laporan

100 kerjasama

ormas

4 Modul

11 laporan

20% proses MoU

20%

34.6%

0%

5%

Total = 14.9 %

Dukungan manajemen

dan dukungan teknis

lainnya

12 layanan

5 dokumen

42 laporan

1 unit

kendaraan

75 unit

perangkat

pengolah data

10 unit

peralatan

3 bulan terlaksana

layanan

2 draft final Renja

13 laporan

0%

0%

0%

25%

20%

30.95

0%

0%

0%

Total: 15.9

Total realisasi fisik untuk

program pembinaan

kesatuan bangsa dan

politik

14.4%

38

3.1 PERMASALAHAN DAN TINDAKLANJUT

Adapun kendala yang dihadapi dalam rangka capaian pelaksanaan

kinerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dikategorikan kedalam

4 (empat) aspek sebagai berikut :

1. Aspek Pengelolaan Keuangan

Mekanisme pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang

Persediaan (TUP) pada masing-masing unit pengelola belum optimal.

Ketersediaan dana belum dibarengi dengan percepatan penyerapan.

2. Aspek Pengadaan Barang dan Modal

3 Paket pengadaan Belanja Modal yaitu pengadaan perangkat

pengolah data dan komunikasi dengan nilai awal Rp. 495.000.000,-

setelah direvisi menjadi Rp. 374.000.000,- dan pengadaan

perancangan dan pembangunan jaringan internet senilai Rp.

149.250.000,- serta pengadaan jaringan data base perjalanan dinas

secara online senilai Rp. 72.750.00,-. Sampai dengan tanggal 31 Maret

2013 baru 1 paket yang dilakukan pengumuman melalui LPSE yaitu

pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dengan nilai

Rp.374.000.000,- dari total anggaran pengadaan belanja modal

sebesar Rp.596.000.000,-.

3. Aspek perencanaan kegiatan

Masih tingginya frekuensi kegiatan sebagai akibat banyaknya jumlah

komponen input dengan skala yang kecil yang harus dilaksanakan

sehingga mengalami kesulitan dalam sinkronisasi dan menyebabkan

lambatnya pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

BAB III PENUTUP

39

Terdapat pemotongan anggaran terkait dukungan tunjangan kinerja

remunerasi dalam rangka pelaksanaan RB sehingga mengakibatkan

keragu-raguan dalam pelaksanaan kegiatan.

Terkait adanya revisi kegiatan, belum siapnya sistem yang ada di

Ditjen Perbendaharaan Kementerian Dalam Negeri sehingga

menyebabkan lambatnya pelaksanaan kegiatan.

4. Aspek dana dekonsentrasi

Lambatnya penetapan pejabat pengelolaan keuangan di daerah

sebagai akibat dari adanya mutasi pejabat di daerah dan lamanya

proses harmonisasi di Biro Hukum daerah;

Masih adanya revisi kegiatan/anggaran sebagai akibat adanya

perubahan standar belanja sesuai dengan SBU 2013 daerah dan

penambahan biaya operasional disesuaikan dengan geografis daerah;

Masih lemahnya pemahaman daerah terkait pengelolaan keuangan

dan mekanisme penyampaian laporan sehingga menyebabkan keragu-

raguan daerah dalam melaksanakan kegiatan;

Adanya dualisme prioritas dalam melaksanakan kegiatan antara

pelaksanaan dana APBD dan dana dekonsentrasi dikarenakan adanya

desakan target serapan daerah.

Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan dimaksud meliputi :

1. Mendorong kepada PPK dan PPTK dan bendahara pengeluaran pembantu

untuk mengoptimalkan pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang

persediaan maupun LS.

2. Mendorong unit kerja terkait untuk segera melakukan proses pelelangan

3. Mengupayakan penggabungan sejumlah komponen input kegiatan untuk

diselenggarakan secara bersamaan tanpa meninggalkan substansi prioritas

dari masing-masing komponen input dan aspek akuntabiltasnya.

40

3.2 KESIMPULAN

Berdasarkan gambaran yang sudah disampaikan di depan maka disadari

bahwa capaian pelaksanaan secara fisik sebesar 14.5% dan realisasi

keuangan sebesar 8.70% belum tercapai secara maksimal sesuai dengan

target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil temuan kendala dan

permasalahan pada Triwulan I dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi

dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada Triwulan

berikutnya. Evaluasi ini juga akan menjadi masukan dalam strategi

pencapaian sasaran rencana pembangunan jangka menengah.

Demikian kami sampaikan laporan realisasi dan capaian

program/kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan

Politik pada Triwulan I tahun anggaran 2013. Lampiran capaian dan kendala

dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada formulir A dan B.

Jakarta, April 2013



INDRA BASKORO Pembina Utama Muda

NIP. 19600925 198503 1 001

LAPORAN REALISASI KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIKTAHUN ANGGARAN 2013

11 198,556,959,000 20,056,799,946 10.10 178,500,159,054

11.1231 36,732,610,000 1,667,168,000 4.54 35,065,442,000

1231.001 3,500,000,000 27,129,200 0.78 3,472,870,800

1231.002 17,500,000,000 23,113,000 0.13 17,476,887,000

1231.003 2,985,000,000 - - 2,985,000,000

1231.005 11,332,500,000 1,246,667,000 11.00 10,085,833,000

1231.006 1,415,110,000 370,258,800 26.16 1,044,851,200

11.1232 Fasilitasi Politik Dalam Negeri 46,921,018,000 2,792,302,100 5.95 44,128,715,900

1232.001 1,575,000,000 -

- 1,575,000,000

1232.002 12,500,000,000 116,893,200

0.94 12,383,106,800

1232.004 22,077,118,000 2,338,570,400

10.59 19,738,547,600

1232.005 300,000,000 - - 300,000,000

1232.006 9,928,900,000 336,838,500 3.39 9,592,061,500

1232.996 540,000,000 - - 540,000,000

11.1233 17,505,710,000 1,328,448,000 7.59 16,177,262,000

1233.001 600,000,000 102,407,400 17.07 497,592,600

1233.002 5,000,000,000 25,968,800 0.52 4,974,031,200

1233.003 7,945,710,000 839,451,800 10.56 7,106,258,200

per 31 Maret 2013

Kerjasama dengan Organisasi Kemasyrakatan

Sipil (OMS) Bidang Ketahanan Seni, Budaya,

Agama, dan Kemasyarakatan

Laporan Fasilitasi/ Pembinaan/ Monev/

Kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri

Modul Bidang Politik Dalam Negeri

Bantuan Keuangan Parpol

Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat

Sipil (OMS) Bidang Politik Dalam Negeri

Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan

Ekonomi

Peraturan Bidang Ketahanan Ekonomi

Laporan

Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang

Ketahanaan Ekonomi

SISA ANGGARAN

Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan

Kemasyarakatan


Kegiatan Bidang Ketahanan Seni, Budaya,

Agama, dan Kemasyrakatan

ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

TRIWULAN IV %

Peraturan Bidang Ketahanan Seni,Budaya,

Agama dan Kemasyarakatan

No PROGRAM/KEGIATAN POKOK

PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

Dokumen Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Database Bidang Ketahanan Seni, Budaya,

Agama, dan Kemasyrakatan

Peraturan Bidang Politik Dalam Negeri

Kerjasama dengan Organisasi masyarakat

Sipil (OMS) Bidang Ketahanan Ekonomi

1233.004 1,300,000,000 327,493,800 25.19 972,506,200

1233.005 2,660,000,000 33,126,200 1.25 2,626,873,800

11.1234 Fasilitasi Kewaspadaan Nasional 23,787,556,000 3,833,647,200 16.12 19,953,908,800

1234.001 1,350,000,000 18,356,000 1.36 1,331,644,000

1234.002 16,286,056,000 3,752,420,000 23.04 12,533,636,000

1234.003 4,961,500,000 10,344,000 0.21 4,951,156,000

1234.004 1,190,000,000 52,527,200 4.41 1,137,472,800

11.1235 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 37,087,056,000 4,188,225,900 11.29 32,898,830,100

1235.002 900,000,000 339,560,000 37.73 560,440,000

1235.003 31,187,056,000 3,848,665,900 12.34 27,338,390,100

1235.004 5,000,000,000 - - 5,000,000,000

11.1236 36,523,009,000 6,247,008,746 17.10 30,276,000,254

1236.002 4,000,000,000 101,201,900 2.53 3,898,798,100

1236.003 12,695,413,000 2,765,545,000 21.78 9,929,868,000

1236.004 1,070,000,000 97,100,000 9.07 972,900,000

1236.994 18,049,596,000 3,183,411,846 17.64 14,866,184,154

1236.995 20,000,000 - - 20,000,000

1236.996 673,000,000 99,750,000 14.82 573,250,000

1236.997 15,000,000 - - 15,000,000


Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran

Laporan Fasilitasi/ Pembinaan Monev/

Kegiatan Bidang Dukungan Manajemen dan

dukungan Teknis Lainnya

Kendaraan Bermotor

Layanan Perkantoran

Ketahanaan Ekonomi

Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat

Sipil (OMS) Bidang kewaspadaan Nasional

Peraturan Bidang Kewaspadaan Nasional

Data Base Bidang Dukungan Manajemen dan

dukungan Teknis Lainnya

Modul Bidang kewaspadaan Nasional

Laporan Fasilitasi/Pembinaan/ Monev/

Kegiatan Bidang Bina Ideologi dan Wawasan

Kebangsaan Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat

Sipil (OMS) Bidang Bina Ideologi dan

Wawasan Kebangsaan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

Lainnya Ditjen Kesbangpol

Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan

Anggaran

Modul Bidang Bina Ideologi dan Wawasan

Kebangsaan

Sistem Informasi Manajemen Bidang

Ketahanan Ekonomi

Modul Bidang Ketahanan Ekonomi


Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional

KESATUAN BANGSA DAN POLITIKSEKTRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

INDRA BASKOROPembina Utama Muda

NIP. 19600925 198503 1 001Ditjen Kesbangpol 1 8/26/2013

11

241,256,959,000 20,990,562,446 8.70 220,266,396,554

11

198,556,959,000 20,056,630,946 10.10 178,500,328,054

11.1234 Fasilitasi Kewaspadaan Nasional 42,700,000,000 933,931,500 2.19 41,766,068,500

1234.00

2

42,700,000,000 933,931,500 2.19 41,766,068,500

0100 852,350,000 - - 852,350,000

0200 1,419,645,000 - - 1,419,645,000

0300 1,653,644,000 55,430,000 3.35 1,598,214,000

0400 527,544,000 - - 527,544,000

0500 1,704,968,000 - - 1,704,968,000

0600 1,860,355,000 95,000,000 5.11 1,765,355,000

0700 1,800,888,000 - - 1,800,888,000

0800 1,060,580,000 - - 1,060,580,000

0900 1,200,348,000 - - 1,200,348,000

1000 972,364,000 - - 972,364,000

1100 1,478,496,000 108,267,200 7.32 1,370,228,800

1200 1,426,318,000 - - 1,426,318,000

1300 1,798,556,000 - - 1,798,556,000

1400 1,956,319,000 - - 1,956,319,000

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DANA DEKONSENTRASI

DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIKTAHUN ANGGARAN 2013

per 31 Maret 2013

No PROGRAM/KEGIATAN POKOKANGGARAN

(Rp)

REALISASI TRIWULAN

IV % SISA ANGGARAN

PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

Laporan Fasilitasi/ Pembinaan/

Monev/ Kegiatan Bidang

Kewaspadaan Nasional

Prov. DKI Jakarta

Prov. Jawa Barat

Prov. Jawa Tengah

PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

Prov. DIY

Prov. DI. Aceh

Prov. Sumatera Utara

Prov. Sumatera Barat

Prov. Riau

Prov. Lampung

Prov. Jambi

Prov. Sumatera Selatan

Prov. Kalimantan Barat

Prov. Kalimantan Tengah

Prov. Jawa Timur

1400 1,956,319,000 - - 1,956,319,000

1500 1,065,014,000 44,250,000 4.15 1,020,764,000

1600 1,950,948,000 - - 1,950,948,000

1700 828,771,000 48,907,400 5.90 779,863,600

1800 1,353,412,000 - - 1,353,412,000

1900 1,703,848,000 69,768,800 4.09 1,634,079,200

2000 1,036,478,000 30,639,000 2.96 1,005,839,000

2100 1,254,432,000 - - 1,254,432,000

2200 809,649,000 - - 809,649,000

2300 1,075,975,000 143,156,900 13.30 932,818,100

2400 1,609,823,000 201,229,800 12.50 1,408,593,200

2500 3,844,610,000 - - 3,844,610,000

2600 756,406,000 - - 756,406,000

2700 960,646,000 73,728,000 7.67 886,918,000

2800 611,885,000 - - 611,885,000

2900 635,794,000 - - 635,794,000

3000 594,044,000 17,580,000 2.96 576,464,000

3100 578,099,000 45,974,400 7.95 532,124,600

3200 1,710,840,000 - - 1,710,840,000

3300 606,951,000 - - 606,951,000



Prov. Papua Barat

Prov. Sulawesi Barat

Prov. Sulawesi Tenggara

Prov. Maluku

Prov. Bali

Prov. Nusa Tenggara Barat

Prov. Irian Jaya

Prov. Bengkulu

Prov. Nusa Tenggara Timur

Prov. Kepri

Prov. Maluku Utara

Prov. Banten

Prov. Bangka Belitung

Prov. Gorontalo

Prov. Sulawesi Tengah

Prov. Sulawesi Selatan

Prov. Kalimantan Timur

Prov. Kalimantan Selatan

Prov. Sulawesi Utara

Prov. Kalimantan Tengah

INDRA BASKOROPembina Utama Muda

NIP. 19600925 198503 1 001

KATA PENGANTAR Proses pengendalian pembangunan mutlak ...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR Proses pengendalian pembangunan mutlak ...