RANCANGAN TENTANG BALAI HARTA PENINGGALAN …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2113_Draft RUU...

1

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN…

TENTANG

BALAI HARTA PENINGGALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga yang diperlukan untuk mengurus harta peninggalan dari seseorang berhubungan dengan perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran waris, surat keterangan waris;

b. bahwa produk hukum kolonial yang bersifat diskriminatif harus diganti dengan produk hukum nasional yang dijiwai dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur Balai Harta Peninggalan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memerlukan perlindungan dan pelayanan hukum di bidang keperdataan disamping Undang-Undang Kepailitan yang telah ada sehingga perlu diganti dalam upaya pembentukan hukum nasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Balai Harta Peninggalan;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BALAI HARTA PENINGGALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Balai Harta Peninggalan adalah unit Pelaksana Teknis dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya membidangi perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran surat wasiat, surat keterangan waris, kepailitan, aset bank dalam likuidasi, dan Harta Tidak Terurus.

2. Ketidakhadiran adalah suatu keadaan dimana seorang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya tidak diketahui dimana yang bersangkutan berada dan tidak dapat dibuktikan telah meninggal dunia, tanpa menunjuk kuasa atau kuasanya berakhir untuk mengurus kepentingan dan harta kekayaannya berdasarkan penetapan hakim.

3. Harta Peninggalan tidak terurus adalah suatu warisan yang tidak seorangpun menggugat atau semua ahli waris yang dikenal menolaknya.

3. a. Simpanan kadaluwarsa adalah simpanan yang telah diputus hubungan penyimpanannya oleh Bank Indonesia dan tidak diambil oleh Penyimpan serta termasuk sebagai harta tidak terurus

3. b. Dana transfer tunai yang tidak diklaim adalah dana dari proses transfer dana yang dikirimkan dan dimaksudkan untuk diterima secara tunai, yang tidak diambil atau diklaim oleh penerima dan pengirim asal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Transfer Dana

4. Kepailitan adalah sita umum atas segenap harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan hakim.



3

4. a. Bank adalah Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang perbankan yang berlaku;

4. b. Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

5. Wali adalah orang yang diserahi kewajiban mengurus diri pribadi serta harta kekayaan anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya.

6. Perwalian adalah pengurusan diri pribadi serta harta kekayaan anak di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya.

7. Wali Pengawas adalah Balai Harta Peninggalan yang melakukan pengawasan terhadap wali.

8. Wali sementara adalah perwalian yang dilaksanakan oleh Balai Harta Peninggalan sebelum ada wali yang ditetapkan oleh pengadilan.

9. Pengampuan adalah perlindungan hukum terhadap anak dalam kandungan ibunya apabila kepentingan anak menghendaki dan bapaknya meninggal dunia dan/atau orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gangguan kejiwaan, boros dan pailit berdasarkan penetapan hakim.

10. Pengampu atau kurator adalah orang atau badan hukum yang ditunjuk oleh pengadilan untuk menyelenggarakan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan terampu.

11. Pengampu Pengawas adalah pengawasan terhadap pengampu yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan berdasarkan penetapan hakim.

12. Surat Wasiat adalah pernyataan tertulis kehendak terakhir dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang baiklam maupun di luar negeri untuk wasiat umum atau di bawah tangan untuk wasiat tertutup dan berlaku setelah ia meninggal dunia.

13. Surat Keterangan Hak Waris adalah surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang tentang susunan ahli waris dan pembagian warisan.

14. Anak belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.

15. Pengadilan adalah pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi domisili subjek hukum yang berkepentingan kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.



4

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang salah satu lingkup dan tanggung jawabnya meliputi bidang Balai Harta Peninggalan.

17. Subyek Hukum adalah orang atau badan hukum.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, KEDUDUKAN, DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan subyek hukum yang demi hukum atau putusan atau penetapan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, dan harta peninggalan tidak terurus;

b. melaksanakan penyelesaian pembukaan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. membuat surat keterangan waris; dan

d. melaksanakan penyelesaian dana transfer tunai yang tidak diklaim (unclaimed funds)

e. melaksanakan penyelesaian Simpanan Kadaluwarsa sebagai harta tidak terurus.

f. melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan, asset eks bank dalam likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Balai Harta Peninggalan berkedudukan di setiap ibukota propinsi.

(2) Balai Harta Peninggalan berlaku bagi warga negara Republik Indonesia.

(3) Susunan organisasi, kedudukan, dan wilayah hukum Balai Harta Peninggalanditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Harta Peninggalan sebagai unit pelaksana teknis berwenang di bidang :



5

a. wali pengawas;

b. pengampuan;

c. ketidakhadiran;

d. harta peninggalan tidak terurus;

e. pendaftaran dan pembukaan surat wasiat;

f. pembuatan surat keterangan waris;

g. kepailitan; atau h. pemberian surat keterangan tidak pailit atas dasar permohonan

dari yang berkepentingan.

(2) Surat keterangan tidak pailit sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf h dibuat berdasarkan laporan dan data yang disampaikan kurator kepada menteri.

BAB III

PERWALIAN

Pasal 6

(1) Kantor Catatan Sipil dan kantor yang berfungsi mencatat kematian wajib melaporkan peristiwa kematian setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

(2) Balai Harta Peninggalan setelah menerima laporan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemanggilan secara tertulis kepada ahli waris paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk meminta keterangan mengenai ahli waris dan harta peninggalan.

Pasal 7

Dalam hal keterangan yang disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan terdapat ahli waris yang belum dewasa, maka Balai Harta Peninggaln menjadi Wali Pengawas.

Pasal 8

Balai Harta Peninggalan wajib menjalankan pengurusan atau pengawasan untuk kepentingan anak yang belum dewasa, atau terhadap harta kekayaan



6

yang mempunyai kepentingan yang saling bertentangan antara wali dengan anak, tanpa memihak.

Pasal 9

(1) Dalam hal terjadi kekosongan Wali, Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai Wali Sementara.

(2) Wali Sementara ditugaskan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

(3) Apabila telah ditetapkan Wali, maka Balai Harta Peninggalan menjadi Wali Pengawas.

Pasal 10

(1) Balai Harta Peninggalan selaku wali sementara melaksanakan pencatatan harta kekayaan anak di bawah umur dan mengusulkan pengangkatan wali anak di bawah umur tersebut kepada pengadilan.

(2) Balai Harta Peninggalan wajib memberikan pertanggung jawaban tentang kepengurusan wali sementara kepada menteri.

Pasal 11

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi wali: a. warga negara Indonesia;

b. berkelakuan baik;

c. tidak pernah dipidana;

d. tidak dinyatakan pailit; dan

e. cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 12

(1) Wali yang ditetapkan oleh Pengadilan diambil sumpahnya di depan Ketua Balai Harta Peninggalan.

(2) Salinan berita acara sumpah diberikan kepada wali yang bersangkutan.

(3) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan menjalankan perwalian yang diberikan dan dipercayakan kepada saya oleh Pengadilan Negeri, dengan sebaik-baiknya dan seksama”.



7

Pasal 13

(1) Wali wajib membuat catatan dan pengelolaan harta kekayaan anak yang belum dewasa.

(2) Pembuatan perincian harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di hadapan notaris dengan terlebih dahulu harta kekayaan tersebut dinilai harganya oleh lembaga penilai yang terdaftar.

Pasal 14

Dalam hal wali akan melakukan penjualan atas harta kekayaan untuk keperluan anak yang belum dewasa, maka wali melalui Balai Harta Peninggalan wajib meminta izin pengadilan dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian kembali terhadap nilai harta kekayaan yang akan dijual tersebut.

Pasal 15

(1) Wali wajib memberikan pertanggungjawaban pengurusan kekayaan anak yang belum dewasa kepada Wali Pengawas setiap 6 (enam) bulan.

(2) Balai Harta Peninggalan wajib memberikan pertanggung jawaban tentang kepengurusan wali pengawas kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan.

(3) Tata cara pemberian pertanggungjawaban tentang pengurusan wali, wali pengawas, dan wali sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

(1) Wali Pengawas dapat menolak pertanggung jawaban wali, apabila wali lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

(2) Dalam hal pertanggungjawaban wali ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wali dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pertanggungjawaban ditolak berhak mengajukan pembelaan diri.

(3) Dalam hal pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, wali dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan.

(4) Dalam hal pertanggungjawaban wali ditolak oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pertanggungjawaban tersebut harus diperbaiki.



8

Pasal 17

Dalam hal anak telah dewasa, wali wajib membuat perhitungan penutup kepada Wali Pengawas dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah anak tersebut mencapai usia dewasa, dan Wali Pengawas wajib memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Wali.

Pasal 18 Wali pengawas wajib mengumumkan tentang berakhirnya perwalian paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perwalian berakhir dalam Berita Negara Republik Indonesia melalui Balai Harta Peninggalan.

BAB IV

PENGAMPUAN

Bagian Kesatu

Anak Dalam Kandungan

Pasal 19

Dalam hal suami meninggal dunia, istri menerangkan atau setelah dipanggil dengan sah oleh Balai Harta Peninggalan mengakui bahwa ia sedang mengandung maka Balai Harta Peninggalan dapat menjadi pengampu atas anak yang dikandungannya.

Pasal 20

Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib membuat Berita Acara kehamilan dan Berita Acara Sumpah atas kehamilan tersebut.

Pasal 21

Apabila anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup maka demi hukum berakhir tugas pengampuan Balai Harta Peninggalan dan berlaku ketentuan tentang perwalian.

Bagian Kedua

Orang Dewasa

Pasal 22



9

(1) Orang dewasa yang mengalami gangguan kejiwaan atau boros berada di bawah pengampuan berdasarkan penetapan pengadilan:

(2) Pengampu wajib melaksanakan pengurusan terhadap diri terampu dan harta kekayaannya yang meliputi:

a. membuat pencatatan harta kekayaan milik terampu;

b. membuat rencana dan/atau laporan perawatan dan penyembuhan terampu setiap 90 (sembilan puluh) hari;

c. membuat perhitungan dan pertanggungjawaban pada saat pengampuan berakhir.

(3) Apabila diperlukan untuk kepentingan terampu, dengan persetujuan Balai Harta Peninggalan, pengampu dapat melaksanakan penjualan atas harta kekayaan terampu berdasarkan izin pengadilan.

Bagian ketiga

Pertanggungjawaban

Pasal 23

(1) Balai Harta Peninggalan sebagai Pengampu Pengawas wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana tugas Pengampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(2) Pengampu Pengawas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang kepengurusannya Pengampu Pengawas kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan.

(3) Tata cara penyampaian laporan pertanggungjawaban tentang kepengurusan Pengampu Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24

(1) Pengampu pengawas dapat menolak pertanggungjawaban Pengampu, apabila Pengampu lalai dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Dalam hal pertanggungjawaban Pengampu ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pengampu dalam waktu 14 (empat belas) hari berhak mengajukan pembelaan diri.

(3) Dalam hal pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Pengampu Pengawas dapat mengajukan permohonan pemecatan dan penggantian Pengampu kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan.



10

Pasal 25

Pengampuan berakhir disebabkan oleh:

a. terampu atau pengampu meninggal dunia;

b. terampu sudah sehat yang ditetapkan pengadilan berdasarkan keterangan dokter;

c. pengampu diberhentikan berdasrkan penetapan pengadilan; dan

d. pengampu mengundurkan diri dengan persetujuan pengampu pengawas dan berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 26

Dalam hal berakhirnya Pengampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pengampu wajib membuat perhitungan penutup kepada pengampu pengawas dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan selanjutnya pengampu pengawas wajib memberikan pembebasan tanggung jawab kepada pengampu.

Pasal 27

Pengampu Pengawas wajib mengumumkan tentang berakhirnya pengampuan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengampuan berakhir dalam 1 (satu) Berita Negara.

BAB V

KETIDAKHADIRAN

Pasal 28

(1) Pengadilan menetapkan ketidak hadiran orang atas permohonan pihak yang berkepentingan atau kejaksaan demi kepentingan umum.

(2) Dalam penetapan pengadilan tentang ketidakhadiran orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengurus kepentingan dan kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir.

(3) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),



11

pengadilan wajib mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Balai Harta Peninggalan.

(4) Balai Harta Peninggalan wajib mengumumkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Negara.

Pasal 29

(1) Balai Harta Peninggalan wajib melakukan pencatatan harta kekayaan orang yang tidak hadir.

(2) Balai Harta Peninggalan wajib menyampaikan laporan perhitungan dan tanggung jawab tentang pengurusan kepada Menteri, 1 (satu) kali setahun.

(3) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 30

(1) Setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak penetapan pengadilan tidak ada ahli waris yang menggugat harta kekayaan orang yang tidak hadir maka perhitungan penutup harus diajukan Balai Harta Peninggalan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan.

(2) Dalam hal perhitungan penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Balai Harta Peninggalan melaporkan hal tersebut kepada Menteri.

BAB VI

HARTA PENINGGALAN TAK TERURUS

Pasal 31

(1) Apabila suatu warisan terbuka, tidak ada seorangpun yang menggugat atau semua ahli waris yang dikenal menolaknya maka warisan tersebut merupakan harta peninggalan tak terurus.

(2) Balai Harta Peninggalan demi hukum ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap harta peninggalan tidak terurus dan wajib memberitahukannya kepada kejaksaan.

(3) Dalam hal ada perbedaan pendapat mengenai harta peninggalan terurus atau tidak terurus maka atas permintaan yang berkepentingan atau atas usul jaksa demi kepentingan umum, pengadilan mengeluarkan penetapan.

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah adanya penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan wajib



12

menyampaikan salinan penetapan tersebut kepada Balai Harta Peninggalan.

(5) Balai Harta Peninggalan wajib mengumumkan adanya harta tidak terurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam surat kabar dan Berita Negara.

Pasal 32 Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30,Balai Harta Peninggalan:

1. melakukan pencatatan atas harta peninggalan tidak terurus secara terperinci;

2. melakukan penyegelan terhadap harta peninggalan tidak terurus, jika dianggap perlu;

3. melakukan pemanggilan para ahli waris melalui surat kabar;

4. menghadap di muka pengadilan apabila ada tuntutan terhadap harta peninggalan tidak terurus;

5. menjalankan atau meneruskan segala hak yang dimiliki si pewaris;

6. memberikan perhitungan tentang pengurusan harta peninggalan tidak terurus kepada yang berhak.

7. wajib membuat dan menyampaikan laporan pengurusan kepada Menteri 1 (satu) kali setahun.

Pasal 33

(1) Setelah lewat waktu 33 (tiga puluh tiga) tahun terhitung sejak terbukanya warisan tidak ada ahli waris yang menggugat maka Balai Harta Peninggalan mengajukan perhitungan penutup kepada Badan Pemeriksa Keuangan.


(3) Atas perintah Menteri, Balai Harta Peninggalan mengajukan permohonan penetapan kepada pengadilan untuk menyerahkan penguasaan harta peninggalan tidak terurus kepada negara.

Pasal 34



13

Ketentuan yang berkaitan dengan harta kekayaan yang diatur dalan Undang-Undang ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak istimewa dan hak yang didahulukan menurut peraturan yang berlaku.

BAB VII

SURAT KETERANGAN WARIS

Pasal 35

Balai Harta Peninggalan berwenang membuat Surat Keterangan Hak Waris.

Pasal 36

(1) Untuk memperoleh Surat Keterangan Hak Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 pemohon waib melampirkan:

a. akta kematian;

b. akta perkawinan;

c. akta kelahiran anak;

d. surat wasiat dan surat keterangan wasiat; dan

e. akta perceraian.

(2) Dalam hal terjadi perceraian atau kematian, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi pula dengan:

a. akta perceraian;

b. akta kematian anak; dan

c. surat wasiat.

Pasal 37

Tata cara untuk memperoleh surat keterangan hak waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII

PEMBUKAAN DAN PENDAFTARAN SURAT WASIAT

Pasal 38



14

Notaris yang membuat akta wasiat umum harus menyampaikan salinan akta tersebut kepada Menteri dengan tembusan Balai Harta Peninggalan.

Pasal 39

(1) Dalam hal pewaris meninggal dunia dan meninggalkan surat wasiat tertutup maka ahli waris dan notaris mohon menghadap Balai Harta Peninggalan untuk membuka dan membacakan surat wasiat tertutup tersebut.

(2) Surat wasiat yang telah dibuka wajib dilegalisasi dan didaftarkan di Balai Harta Peninggalan.

(3) Surat wasiat yang tidak dilegalisasi dan tidak didaftarkan di Balai Harta Peninggalan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Pasal 40

Dalam hal pewaris meninggal dunia dan meninggalkan surat wasiat umum, ahli waris mendaftarkan surat wasiat tersebut kepada Balai Harta Peninggalan dalam wilayah hukumnya.

Pasal 41

Tata cara pembukaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII A

SIMPANAN KADALUWARSA

Pasal..

(1) Balai Harta Peninggalan menerima penyerahan Simpanan kadaluwarsa.

(2) Penyerahan Simpanan kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa penetapan pengadilan.

Pasal……

(1) Balai Harta Peninggalan wajib melakukan pencatatan Simpanan kadaluwarsa sebagai harta tidak terurus.




15

(3) Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal ....

(1) Setelah lewat waktu 33 (tiga puluh tiga) tahun terhitung sejak diterimanya Simpanan kadaluwarsa dan tidak ada pihak yang menggugat maka Balai Harta Peninggalan mengajukan perhitungan penutup kepada Badan Pemeriksa Keuangan.


(3) Atas perintah Menteri, Balai Harta Peninggalan mengajukan permohonan penetapan kepada pengadilan untuk menyerahkan penguasaan kepada negara.

BAB VIII B

DANA TRANSFER TUNAI YANG TIDAK DIKLAIM

Pasal..

(1) Balai Harta Peninggalan menerima penyerahan dana transfer tunai yang tidak diklaim dari penyelenggara transfer dana.

(2) Penyerahan dana transfer tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa penetapan pengadilan.

(3) Tata cara penyerahan dana transfer tunai yang tidak diklaim oleh penyelenggara transfer diatur dengan peraturan Bank Indonesia.

Pasal……

(1) Balai Harta Peninggalan wajib melakukan pencatatan dana transfer tunai yang tidak diklaim.


(3) Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.



16

Pasal ....

(1) Setelah lewat waktu 33 (tiga puluh tiga) tahun terhitung sejak diterimanya dana transfer tunai yang tidak diklaim dan tidak ada pihak yang menggugat maka Balai Harta Peninggalan mengajukan perhitungan penutup kepada Badan Pemeriksa Keuangan.



BAB VIII C

ASET EKS BANK DALAM LIKUIDASI

Pasal..

(1) Balai Harta Peninggalan menerima penyerahan asset eks bank dalam likuidasi dari pengelola asset bank dalam likuidasi.

Penjelasan: pengelola asset bank dalam likuidasi adalah tim likuidasi, pemerintah sebagai kreditur, dan/atau pihak lain.

(2) Penyerahan asset eks bank dalam likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa penetapan pengadilan.

(3) Tata cara penyerahan asset eks bank dalam likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal……

(1) Balai Harta Peninggalan wajib melakukan pengurusan, pencatatan, dan pencairan atas asset eks bank dalam likuidasi.

(2) Hasil pencairan atas asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada kreditur.

(3) Hasil pencairan asset yang disetorkan kepada kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban bank dalam likuidasi kepada kreditur.




17

(5) Tata cara pengurusan, pencatatan, pencairan asset, dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal ....

(1) Setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak diterimanya asset eks bank dalam likuidasi maka Balai Harta Peninggalan mengajukan perhitungan penutup kepada Badan Pemeriksa Keuangan.



BAB IX

KEPAILITAN

Pasal 42

Balai Harta Peninggalan dapat bertindak selaku kurator dalam kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga.

BAB X

PEMBATASAN KEWENANGAN

Pasal 43

Pejabat Balai Harta Peninggalan yang bertindak untuk dan atas nama Balai Harta Peninggalan sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang ini dilarang:

a. menjadi kuasa atau pelaksana surat wasiat dari orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga; dan

b. membeli, meminjam, dan menyewa secara langsung atau dengan perantara, barang yang dijual atau disewakan oleh Balai Harta Peninggalan.



18

Pasal 44

Pejabat Balai Harta Peninggalan yang karena kesalahannya sehingga menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan dalam pengurusan, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

(1) Dalam hal wali dengan sengaja tidak melakukan kewajiban membuat perincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) maka wali tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

(2) Dalam hal pengampu menjual harta kekayaan terampu tanpa izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Balai Harta Peninggalan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 47

Pengawasan, pengurusan, dan pemberesan yang sedang berlangsung dan belum selesai maka diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



19

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...



20

RANCANGAN PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

BALAI HARTA PENINGGALAN

I. UMUM

Bangsa Indonesia telah menentukan cita hukumnya sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber pada Pancasila yang merupakan dasar filosofis.

Dalam pembangunan materi hukum khususnya yang berkaitan dengan upaya penggantian peraturan perundang-undangan produk kolonial dengan peraturan perundang-undangan nasional uang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu diindahkan ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di dalam masyarakat dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1993 juga ditegaskan bahwa produk hukum kolonial harus diganti dengan produk hukum yang dijiwai dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. berdasarkan arahan tersebut, maka penggantian produk kolonial menjadi prioritas dan diharapkan segera dapat diselesaikan.

Dalam hal produk kolonial yang berkaitan dengan bidang Balai Harta Peninggalan, peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga peraturan tersebut perlu diganti.

Peraturan perundang-undangan di bidang Balai Harta Peninggalan produk Hindia Belanda itu antara lain:



21

1. Instustie voor de Weeskamer in Indonesie (Ordanantie van 5 Oktober

1872, Stb.1872 Nomor 166). 2. Vereeniging toteene regeling van het de kassen der weeskamers en der

boedelkamers en regelling van het beheer dier Kassen (Ordonantie van 9 September 1897, Stb.1897 Nomor 231).

Sesuai dengan maksud pendirian Balai Harta Peninggalan yang dilandasi dengan peraturan warisan kolonial hanya diberlakukan untuk golongan Cina, Eropa, dan Timur Asing sehingga menimbulkan berbagai masalah.

Sementara ini sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada banyak dikeluarkan kebijaksanaan pemerintah, dalam hal ini Departemen Kehakiman melalui Surat Keputusan, Surat Edaran, atau Instruksi yang merupakan terobosan untuk mengantisipasi kebutuhan hukum yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Balai Harta Peninggalan.

Balai Harta Peninggalan sendiri mempunyai tugas yang berkaitan dengan pengawasan, pelindungan, dan pengurusan terhadap kekayaan yang mencakup harta peninggalan, harta kekayaan orang tidak hadir, harta peninggalan tak terurus, harta anak di bawah umur sepanjang tidak berada di bawah perwalian, harta mereka yang diletakkan di bawah pengampuan, dan harta pailit.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka sudah waktunya untuk membentuk Undang-Undang tentang Balai Harta Peninggalan dengan tugas dan fungsinya yang khas tersebut untuk menggantikan peraturan perundang-undangan produk kolonial yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan di masa sekarang dan akan datang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas



22

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kantor lain” dalam ayat ini adalah kantor yang melakukan pencatatan kematian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “pengawasan dan pengurusan kepentingan” dalam ketentuan ini antara lain meliputi pengawasan dan pengurusan terhadap pendidikan, perumahan, perawatan, atau kesehatan.

Pasal 9

Ayat (1)

Kekosongan wali adalah anak dibawah umur yang tidak dibawah kekuasaan orang tua.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10



23

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ketentuan bahwa seorang istri sedang mengandung harus disertai adanya keterangan dokter atas keadaan tersebut di atas segel.

Pasal 20

Ibu yang sedang mengandung diberi kebebasan untuk memilih hukum mana yang akan digunakan bagi dirinya.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22



24

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Alasan pemecatan dalam ketentuan ini antara lain pengampu tidak cakap melaksanakan tugas sebagai pengampu.

Pasal 25

Huruf a

Dalam hal pengampu meninggal dunia kewajiban membuat perhitungan penutup dibebankan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh pengadilan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas



25

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”mengurus kepentingan” dalam ayat ini adalah baik kepentingan orang yang tak hadir sebagai kreditor maupun debitor.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”warisan terbuka” adalah bila pewaris meninggal dunia baik dengan meninggalkan wasiat maupun tidak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)



26

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud “pemanggilan” dalam ketentuan angka 3 ini adalah untuk melakukan pengusutan atau meminta keterangan dari para ahli waris.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “negara” dalam ayat ini adalah Menteri Keuangan.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “hak istimewa” dalam ketentuan ini antara lain yang tercantum dalam UU kepailitan sedangkan yang dimaksud dengan ”hak yang didahulukan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Dalam ketentuan ayat ini selain BHP, instansi lain juga berwenang mengeluarkan surat keterangan waris.

Huruf a

Yang dimaksud dengan akta kematian adalah akta kematian pewaris dan ahli waris.



27

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Surat keterangan wasiat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa yang meninggal membuat atau tidak membuat wasiat.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “akte kematian” dalam ayat ini adalah akte kematian pewaris dan akte kematian ahli waris

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “surat wasiat biasa” adalah surat wasiat yang tidak tertutup. Dalam hal untuk mengetahui daftar surat wasiat maka Balai Harta Peninggalan mencari informasi dari Kementerian.

Pasal 41

Cukup jelas



28

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN ...



RANCANGAN TENTANG BALAI HARTA PENINGGALAN …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2113_Draft RUU...

Documents

Transcript of RANCANGAN TENTANG BALAI HARTA PENINGGALAN …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2113_Draft RUU...