RABU, 20 OKTOBER 2010 | MEDIA INDONESIA Ledakan … · seminar sosialisasi awal hasil Sensus...

1
I NDONESIA harus menyiapkan strategi jitu guna mengantisipasi ledakan penduduknya. Strategi tersebut mulai dari pe- nyediaan pangan, energi, lahan permukiman, dan ancaman kerusakan lingkungan. Untuk itu, Indonesia perlu becermin dari China yang su- dah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi ledakan pen- duduknya. Pakar statistik dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Khairil Anwar Notodiputro mengatakan itu dalam semi- nar Dimensi Penduduk dan Pembangunan Berkelanjutan di Jakarta, kemarin. Dia mengatakan itu setelah hasil sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS) disosialisasikan kemarin. Hasil sensus itu mencatat jumlah penduduk Indonesia pada 2010 mencapai 237,56 juta orang. Terdiri dari 119,51 juta laki-laki dan 118,05 juta perem- puan. Laju pertumbuh- an penduduk 2000-2010 mencapai 1,49%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk periode 1990-2000 yang hanya 1,45%. “Angka 237,6 juta jadi peringatan dini bahwa 15-30 tahun ke depan Indonesia akan menghadapi krisis multidi- mensi bila langkah antisipasi tidak dimulai dari seka- rang,” ujar Ketua Ikatan Per- statistikan Indonesia tersebut. Krisis multidimensi itu antara lain berkaitan dengan soal ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan perubahan iklim. Wajah Indonesia, lanjut Khairil, mulai hari ini diten- tukan apakah angka 237,6 juta itu akan semakin masif ber- tambahnya. Atau- kah, Indonesia akan mampu mengendalikan laju pertumbuhannya. Dia menyatakan, untuk da- pat memformulasikan lang- kah antisipasi dan kebijakan jangka panjang, informasi valid diperlukan. Informasi antara lain meliputi produk- tivitas lahan produktif pangan, kapasitas produksi terpasang energi dan sumber energi na- sional, daya dukung sumber daya lahan, serta implikasinya terhadap penurunan kualitas lingkungan. Ancaman kedaulatan Pada bagian lain pemaparan- nya, Khairil mengatakan, secara politis jumlah penduduk yang tinggi tanpa adanya langkah penanganan dan antisipasi yang serius di berbagai bidang akan berimplikasi pada ancam- an kedaulatan bangsa dan ketahanan nasional. Pasalnya, bila tak mampu menyediakan pangan misal- nya, akan muncul bencana kelaparan. Selanjutnya, jika tak mampu menyediakan energi terbarukan, akan memuncul- kan kekurangan listrik, pupuk, dan mahalnya transportasi. “Krisis politik yang dibarengi krisis ekonomi, ancaman kela- paran akibat kekurangan pa- ngan, dan pasokan energi serta lingkungan hidup berpotensi menghancurkan eksistensi sebuah negara,” ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Utama BPS Suryamin, dalam seminar sosialisasi awal hasil Sensus Penduduk 2010, ke- marin, memaparkan, distribusi penduduk di Indonesia belum merata karena masih terkon- sentrasi di Jawa dan Madura yang mencapai 57%. Hasil Sensus Penduduk 2010 menempatkan posisi Indonesia di urutan keempat dalam jum- lah penduduk setelah China, India, dan AS. (Ant/E-1) [email protected] MASYARAKAT korban ke- celakaan lalu lintas saat ini akan lebih cepat mendapatkan santunan dari PT Jasa Raharja (persero) untuk penggantian biaya perawatan ataupun san- tunan kematian. Perseroan berjanji, korban bisa menda- patkan santunan paling lama 4 jam setelah seluruh persyaratan dipenuhi. “Masyarakat yang jauh dari kota akan sangat terbantu. Da- lam sehari jalan, tidak mondar- mandir, mereka dapat menyele- saikan semuanya. Kami menja- min tidak sampai 4 jam, korban bisa membawa uang santunan. Tapi setelah semua persyaratan lengkap” jelas Kepala Cabang Jasa Raharja Nusa Tenggara Barat (NTB) Ketut Sudiasa di Mataram, kemarin. Menurut Ketut, komitmen ini tidak hanya di kota-kota besar. Jasa Raharja di luar Jawa pun sudah merealisasikan janji ini. Selain itu, perusahaan juga menerapkan sistem jemput bola. Petugas akan mendatangi korban jika mendapatkan infor- masi adanya kecelakaan dan sang korban tidak mengurus santunannya. Bagi korban yang meninggal dunia, sebelum tujuh hari kejadian, dana san- tunan dipastikan cair. Ketut menambahkan, syarat memperoleh biaya rawat juga tidak rumit. Korban hanya perlu membawa laporan polisi, bukti pembayaran rumah sakit, identitas diri, dan surat ke- terangan dari rumah sakit. Bagi korban yang meninggal dunia, selain dari laporan polisi, ahli waris cukup membawa surat keterangan ahli waris. “Hanya saja, sistem jemput bola ini masih terkendala pada jumlah petugas. Sebab dari hari ke hari, jumlah kecelakaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kendaraan dan jumlah penduduk,” tuturnya. Masalah lain yang sering muncul adalah kurangnya batas maksimum santunan untuk biaya rumah sakit. Pasal- nya, aturan menetapkan Jasa Raharja hanya memberikan biaya pengobatan maksimal Rp10 juta dan yang meninggal Rp25 juta. Ketut mengimbau agar masyarakat jangan diam saja setelah mengalami kecelakaan. Masyarakat punya hak untuk mendapatkan penggantian uang pengobatan ataupun san- tunan kematian, tanpa terke- cuali. Namun untuk kecelakaan tunggal, aturan tidak memberi- kan penggantian. (Hnd/E-6) PT PERTAMINA (Persero) mulai hari ini akan menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di wilayah Jabodetabek sebanyak minimal 10%. Penambahan tersebut ditargetkan mampu menekan konsumsi BBM bersubsidi se- banyak 5%. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Adi Subagyo menyatakan hal itu sesuai dengan instruksi BPH Migas dalam rangka menekan konsumsi BBM bersubsidi. “Kami berharap lebih banyak masyarakat membeli BBM non- subsidi, sekaligus menekan 5% penjualan BBM bersubsidi di setiap SPBU (stasiun pengisi- an bahan bakar umum),” te- gasnya. Adi memastikan kebijakan menambah BBM nonsubsidi di Jabodetabek akan diteruskan ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur pada tahun ini juga. Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun mengemu- kakan estimasi BPH Migas mengurangi konsumsi BBM bersubsidi hingga 5% sangat mungkin dicapai. Pasalnya, saat ini kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi BBM non- subsidi kian meningkat. “Sekarang ini penjualan Per- tamax memang meningkat dari 2.000 kl menjadi 2.180 kl,” jelas Harun. Ia menegaskan, Pertamina memang tengah menyediakan BBM nonsubsidi lebih banyak di setiap SPBU. Di tiap SPBU, Pertamina menambah kuota BBM nonsubsidi minimal 10% dari kuota sebelumnya. “Namun, jika ada SPBU yang meminta lebih, pasti kita beri- kan,” tandasnya. BPH Migas mencatat sepan- jang Januari-September, BBM bersubsidi yang sudah didis- tribusikan mencapai 78,1% dari kuota yang ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2010. Hingga September, konsumsi sebanyak 28,54 juta kl itu me- liputi premium 17,11 juta kl, solar 9,57 juta kl, dan minyak tanah 1,85 juta kl. (*/E-2) Klaim Kecelakaan Cair dalam 4 Jam Konsumsi BBM Bersubsidi Ditekan 5% 32 | Ekonomi Nasional RABU, 20 OKTOBER 2010 | MEDIA INDONESIA Ledakan Penduduk Awali Multikrisis Wajah Indonesia mulai hari ini ditentukan apakah pertumbuhan jumlah penduduk akan semakin masif ataukah mampu dikendalikan. Akhmad Mustain Kualitas Meningkat Transaksi Lampaui Target Dalam sehari jalan, tidak mondar- mandir, mereka dapat menyelesaikan semuanya.’’ Ketut Sudiasa Kepala Cabang Jasa Raharja NTB JURNAL TEI 2010 MI/ ADAM DWI INDONESIA belum memiliki visi yang jelas dalam penem- patan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang memiliki keahlian ataupun mengembangkan TKI berkompetensi tinggi untuk bersaing dengan tenaga kerja asing di luar negeri. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat di Yogyakarta, kemarin. “Kita hanya berlomba-lomba menempatkan TKI penata lak- sana rumah tangga (PLRT). Tentu saja bangsa ini tidak bangga dengan terus bertam- bahnya keberadaan para TKI PLRT di luar negeri, sedang- kan kiprah TKI formalnya belum kelihatan menonjol,” kata Jumhur. Menurutnya, Indonesia harus secara perlahan mengurangi penempatan TKI PLRT dengan memperbanyak program TKI formal skill serta semi-skill di luar negeri. Ini dilakukan agar para TKI terlatih dapat mengisi berbagai peluang kerja keah- lian yang disediakan banyak negara. Hal tersebut sekaligus akan membuat citra Indonesia menjadi lebih baik di dunia internasio nal. Di samping itu akan meningkatkan po- sisi tawar bangsa di hadapan bangsa lain. Jumhur mengatakan, saat ini proporsi jumlah TKI informal PLRT masih mendominasi ne- gara tujuan penempatan yaitu Timur Tengah dan kawasan Asia Pasik. “Dari keseluruhan TKI di luar negeri sekitar 6 juta, TKI PLRT berkisar 60% atau se- banyak 3,6 juta orang yang tersebar di negara-negara Timur Tengah serta beberapa negara Asia Pasifik seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Brunei,” ungkapnya. Ia menyebutkan, lebih dari 30 ribu peluang kerja terbuka untuk TKI, baik bidang kese- hatan atau keperawatan, pra- musaji restoran, konstruksi, perikanan, manufaktur, penge- lasan, perkebunan, peternak- an, perminyakan, serta jasa keuangan maupun teknologi informasi. “Peluang yang besar dan amat terbuka itu harus kita isi guna mewujudkan Indonesian incorporated yang tenaga ahli atau pekerjanya berada di ber- bagai wilayah dunia, sekaligus diakui kemampuannya di tem- pat mana pun,” pungkasnya. (*/AU/E-5) Pemerintah tidak Punya Visi untuk Pengembangan TKI Moh Jumhur Hidayat Kepala BNP2TKI PAMERAN produk unggulan Indonesia, Trade Expo Indonesia (TEI) 2010, yang bera- khir Minggu (17/10) berhasil mencatat tran- saksi dan jumlah pembeli (buyer) melampaui target. Selama pameran yang berlangsung selama lima hari, Ditjen Pengemba- ngan Ekspor Nasional Kemen- terian Perdagangan mencatat perolehan transaksi hingga US$369,3 juta, naik 29,4% dari TEI 2009. Pencapaian tersebut melampaui target Kemendag sebesar US$300 juta. Transaksi barang dalam TEI 2010 mencapai US$224,9 juta, sedangkan transaksi jasa ter- catat US$144,1 juta. Transaksi terbesar dibukukan oleh Nigeria (4,4%), di- susul Jerman (3,35%), Australia (3,5%), Korea Selatan (3,2%), dan Spanyol (3,1%). Peningkatan tidak hanya datang dari total transaksi, tapi juga terjadi pada jumlah pem- beli yang berkunjung hingga hari penutupan yang mencapai 8.092. Sedikit lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 7.914 buyer. Keseluruhan buyer berasal dari 102 negara yang didominasi pembeli pasar nontradis- ional sebesar 75%. Pembeli Australia tercatat sebagai yang terbanyak mengungguli Jepang, Singapura, Uni Emirat Arab, serta India di posisi berikutnya. Produk dengan nilai tran- saksi tertinggi diperoleh dari produk furnitur, suku cadang, kerajinan, dan makanan. “Peningkatan kualitas pe- nyelenggaraan, termasuk peserta pameran dan buyer yang datang dan bertransaksi menghasilkan peningkatan ketimbang tahun lalu. Hal tersebut membuat kami man- tap melakukan revitalisasi tahap dua yang akan dite- rapkan pada pelaksanaan TEI lima tahun ke depan,” papar Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar, di Jakarta, kemarin. TEI 2010 menjadi tahap akhir dari revitali- sasi tahap pertama yang telah berlangsung sejak 2006. Pada revitalisasi tahap dua periode 2011-2015, TEI akan fokus pada manajemen pengelolaan dan peningkatan kualitas pe- layanan pada pemangku kepentingan. (*/E-3) Mahendra Siregar Wakil Menteri Perdagangan MI/ ROMMY P

Transcript of RABU, 20 OKTOBER 2010 | MEDIA INDONESIA Ledakan … · seminar sosialisasi awal hasil Sensus...

IN D O N E S I A h a r u s menyia pkan strategi jitu guna mengantisipasi ledakan penduduknya.

Strategi tersebut mulai dari pe-nyediaan pangan, energi, lahan permukiman, dan ancaman kerusakan lingkungan.

Untuk itu, Indonesia perlu becermin dari China yang su-dah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi ledakan pen-duduknya. Pakar statistik dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Khairil Anwar Notodiputro mengatakan itu dalam semi-nar Dimensi Penduduk dan Pembangunan Berkelanjutan di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan itu setelah hasil sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS) disosialisasikan kemarin. Hasil sensus itu mencatat jumlah penduduk Indonesia pada 2010 mencapai 237,56 juta orang. Terdiri dari 119,51 juta laki-laki

d a n 1 1 8 , 0 5 juta perem-puan.

Laju pertumbuh-an penduduk 2000-2010 mencapai 1,49%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk periode 1990-2000 yang hanya 1,45%.

“Angka 237,6 juta jadi peringat an dini bahwa 15-30 tahun ke depan Indonesia akan menghadapi krisis multidi-mensi bila langkah antisipasi

t i d a k dimulai dari seka-rang,” ujar Ketua Ikatan Per-statistikan Indonesia tersebut.

Krisis multidimensi itu antara lain berkaitan dengan soal ekonomi, sosial, politik,

keamanan, dan perubahan iklim. Wajah Indonesia, lanjut Khairil, mulai hari ini diten-tukan apakah angka 237,6 juta itu akan semakin masif ber-

tambahnya. Atau-kah, Indonesia akan

mampu mengendalikan laju pertumbuhannya.Dia menyatakan, untuk da-

pat memformulasikan lang-kah antisipasi dan kebijakan jangka panjang, informasi

valid diperlukan. Informasi antara lain meliputi produk-tivitas lahan produktif pangan, kapasitas produksi terpasang energi dan sumber energi na-sional, daya dukung sumber daya lahan, serta implikasinya terhadap penurunan kualitas

lingkungan.

Ancaman kedaulatanPada bagian lain pemaparan-

nya, Khairil mengatakan, secara politis jumlah penduduk yang tinggi tanpa adanya langkah penanganan dan antisipasi yang serius di berbagai bidang akan berimplikasi pada ancam-an kedaulatan bangsa dan ketahanan nasional.

Pasalnya, bila tak mampu menyediakan pangan misal-nya, akan muncul bencana kelaparan. Selanjutnya, jika tak mampu menyediakan energi terbarukan, akan memuncul-kan kekurangan listrik, pupuk, dan mahalnya transportasi.

“Krisis politik yang dibarengi krisis ekonomi, ancaman kela-paran akibat kekurangan pa-ngan, dan pasokan energi serta lingkungan hidup berpotensi menghancurkan eksistensi sebuah negara,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama BPS Suryamin, dalam seminar sosialisasi awal hasil Sensus Penduduk 2010, ke-marin, memaparkan, distribusi penduduk di Indonesia belum merata karena masih terkon-sentrasi di Jawa dan Madura yang mencapai 57%.

Hasil Sensus Penduduk 2010 menempatkan posisi Indonesia di urutan keempat dalam jum-lah penduduk setelah China, India, dan AS. (Ant/E-1)

[email protected]

MASYARAKAT korban ke-celakaan lalu lintas saat ini akan lebih cepat mendapatkan santunan dari PT Jasa Raharja (persero) untuk penggantian biaya perawatan ataupun san-tunan kematian. Perseroan berjanji, korban bisa menda-patkan santunan paling lama 4 jam setelah seluruh persyaratan dipenuhi.

“Masyarakat yang jauh dari kota akan sangat terbantu. Da-lam sehari jalan, tidak mondar-mandir, mereka dapat menyele-saikan semuanya. Kami menja-min tidak sampai 4 jam, korban bisa membawa uang santunan. Tapi setelah semua persyaratan lengkap” jelas Kepala Cabang Jasa Raharja Nusa Tenggara Barat (NTB) Ketut Sudiasa di Mataram, kemarin.

Menurut Ketut, komitmen ini tidak hanya di kota-kota besar. Jasa Raharja di luar Jawa pun sudah merealisasikan janji ini. Selain itu, perusahaan juga menerapkan sistem jemput bola. Petugas akan mendatangi

korban jika mendapatkan infor-masi adanya kecelakaan dan sang korban tidak mengurus santunannya. Bagi korban yang meninggal dunia, sebelum tujuh hari kejadian, dana san-tunan dipastikan cair.

Ketut menambahkan, syarat memperoleh biaya rawat juga tidak rumit. Korban hanya perlu membawa laporan polisi, bukti pembayaran rumah sakit, identitas diri, dan surat ke-terangan dari rumah sakit. Bagi

korban yang meninggal dunia, selain dari laporan polisi, ahli waris cukup membawa surat keterangan ahli waris.

“Hanya saja, sistem jemput bola ini masih terkendala pada jumlah petugas. Sebab dari hari ke hari, jumlah kecelakaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kendaraan dan jumlah penduduk,” tuturnya.

Masalah lain yang sering muncul adalah kurangnya batas maksimum santunan untuk biaya rumah sakit. Pasal-nya, aturan menetapkan Jasa Raharja hanya memberikan biaya pengobatan maksimal Rp10 juta dan yang meninggal Rp25 juta.

Ketut mengimbau agar masyarakat jangan diam saja setelah mengalami kecelakaan. Masyarakat punya hak untuk mendapatkan penggantian uang pengobatan ataupun san-tunan kematian, tanpa terke-cuali. Namun untuk kecelakaan tunggal, aturan tidak memberi-kan penggantian. (Hnd/E-6)

PT PERTAMINA (Persero) mulai hari ini akan menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di wilayah Jabodetabek sebanyak minimal 10%. Penambahan tersebut ditargetkan mampu menekan konsumsi BBM bersubsidi se-banyak 5%.

Anggota Komite Badan Penga tur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Adi Subagyo menyatakan hal itu sesuai dengan instruksi BPH Migas dalam rangka menekan konsumsi BBM bersubsidi.

“Kami berharap lebih ba nyak masyarakat membeli BBM non-subsidi, sekaligus menekan 5% penjualan BBM bersubsidi di setiap SPBU (stasiun pengisi-an bahan bakar umum),” te-gasnya.

Adi memastikan kebijakan menambah BBM nonsubsidi di Jabodetabek akan diteruskan ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur pada tahun ini juga.

Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun mengemu-kakan estimasi BPH Migas mengurangi konsumsi BBM bersubsidi hingga 5% sangat mungkin dicapai. Pasalnya, saat ini kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi BBM non-subsidi kian meningkat.

“Sekarang ini penjualan Per-tamax memang meningkat dari 2.000 kl menjadi 2.180 kl,” jelas Harun.

Ia menegaskan, Pertamina memang tengah menyediakan BBM nonsubsidi lebih banyak di setiap SPBU. Di tiap SPBU, Pertamina menambah kuota BBM nonsubsidi minimal 10% dari kuota sebelumnya.

“Namun, jika ada SPBU yang meminta lebih, pasti kita beri-kan,” tandasnya.

BPH Migas mencatat sepan-jang Januari-September, BBM bersubsidi yang sudah didis-tribusikan mencapai 78,1% dari kuota yang ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2010.

Hingga September, konsumsi sebanyak 28,54 juta kl itu me-liputi premium 17,11 juta kl, solar 9,57 juta kl, dan minyak tanah 1,85 juta kl. (*/E-2)

Klaim Kecelakaan Cair dalam 4 Jam

Konsumsi BBM BersubsidiDitekan 5%

32 | Ekonomi Nasional RABU, 20 OKTOBER 2010 | MEDIA INDONESIA

Ledakan Penduduk Awali MultikrisisWajah Indonesia mulai hari ini ditentukan apakah pertumbuhan jumlah penduduk akan semakin masif ataukah mampu dikendalikan.

Akhmad Mustain

Kualitas Meningkat Transaksi Lampaui Target

Dalam sehari jalan, tidak mondar-mandir, mereka dapat menyelesaikan semuanya.’’Ketut SudiasaKepala Cabang Jasa Raharja NTB

JURNAL TEI 2010

MI/ ADAM DWI

INDONESIA belum memiliki visi yang jelas dalam penem-patan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang memiliki keahlian ataupun mengembangkan TKI berkompetensi tinggi untuk bersaing dengan tenaga kerja asing di luar negeri.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat di Yogyakarta, kemarin.

“Kita hanya berlomba-lomba menempatkan TKI penata lak-sana rumah tangga (PLRT). Tentu saja bangsa ini tidak bangga dengan terus bertam-bahnya keberadaan para TKI PLRT di luar negeri, sedang-kan kiprah TKI formalnya belum kelihatan menonjol,” kata Jumhur.

Menurutnya, Indonesia ha rus secara perlahan mengurangi penempatan TKI PLRT dengan memperbanyak program TKI formal skill serta semi-skill di luar negeri.

Ini dilakukan agar para TKI terlatih dapat mengisi berbagai peluang kerja keah-lian yang disediakan banyak negara. Hal tersebut sekaligus akan membuat citra Indonesia menjadi lebih baik di dunia

internasio nal. Di samping itu akan me ningkatkan po-sisi tawar bangsa di hadapan bangsa lain.

Jumhur mengatakan, saat ini proporsi jumlah TKI informal PLRT masih mendominasi ne-gara tujuan penempatan yaitu Timur Tengah dan kawasan

Asia Pasifi k.“Dari keseluruhan TKI di

luar negeri sekitar 6 juta, TKI PLRT berkisar 60% atau se-banyak 3,6 juta orang yang tersebar di negara-negara Timur Tengah serta beberapa negara Asia Pasifik seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Brunei,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, lebih dari 30 ribu peluang kerja terbuka untuk TKI, baik bidang kese-hatan atau keperawatan, pra-musaji restoran, konstruksi, perikanan, manufaktur, penge-lasan, perkebunan, peternak-an, perminyakan, serta jasa keuangan maupun teknologi informasi.

“Peluang yang besar dan amat terbuka itu harus kita isi guna mewujudkan Indonesian incorporated yang tenaga ahli atau pekerjanya berada di ber-bagai wilayah dunia, sekaligus diakui kemampuannya di tem-pat mana pun,” pungkasnya. (*/AU/E-5)

Pemerintah tidak Punya Visi untuk Pengembangan TKI

Moh Jumhur HidayatKepala BNP2TKI

PAMERAN produk unggulan Indonesia, Trade Expo Indonesia (TEI) 2010, yang bera-khir Minggu (17/10) berhasil mencatat tran-saksi dan jumlah pembeli (buyer) melampaui target.

Selama pameran yang berlangsung selama lima hari, Ditjen Pengemba-ngan Ekspor Nasional Kemen-terian Perdagangan mencatat perolehan transaksi hingga US$369,3 juta, naik 29,4% dari TEI 2009. Pencapaian tersebut melampaui target Kemendag sebesar US$300 juta.

Transaksi barang dalam TEI 2010 mencapai US$224,9 juta, sedangkan transaksi jasa ter-catat US$144,1 juta. Transaksi terbesar dibukukan oleh Nigeria (4,4%), di-susul Jerman (3,35%), Australia (3,5%), Korea Selatan (3,2%), dan Spanyol (3,1%).

Peningkatan tidak hanya datang dari total transaksi, tapi juga terjadi pada jumlah pem-beli yang berkunjung hingga hari penutupan yang mencapai 8.092. Sedikit lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 7.914 buyer.

Keseluruhan buyer berasal dari 102 negara

yang didominasi pembeli pasar nontradis-ional sebesar 75%. Pembeli Australia tercatat sebagai yang terbanyak mengungguli Jepang, Singapura, Uni Emirat Arab, serta India di posisi berikutnya. Produk dengan nilai tran-saksi tertinggi diperoleh dari produk furnitur,

suku cadang, kerajinan, dan makanan.

“Peningkatan kualitas pe-nyelenggaraan, termasuk peserta pameran dan buyer yang datang dan bertransaksi menghasilkan peningkatan ketimbang tahun lalu. Hal tersebut membuat kami man-tap melakukan revitalisasi tahap dua yang akan dite-rapkan pada pelaksanaan TEI

lima tahun ke depan,” papar Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar, di Jakarta, kemarin.

TEI 2010 menjadi tahap akhir dari revitali-sasi tahap pertama yang telah berlangsung sejak 2006. Pada revitalisasi tahap dua periode 2011-2015, TEI akan fokus pada manajemen pengelolaan dan peningkatan kualitas pe-layanan pada pemangku kepentingan. (*/E-3)

Mahendra SiregarWakil Menteri Perdagangan

MI/ ROMMY P