Peraturan Perundang-undangan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Hidup

Andreas Pramudianto, SH,M.SiJurusan Teknik Lingkungan

Fakultas Arsitektur dan Teknik Lingkungan

Biodata

Nama: Andreas Pramudianto, SH,MSi

Alamat Rumah Jl. Kemuning II RT 004/04 No. 41 Utan Kayu Utara Jakarta Timur 13120

Instansi: Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Indonesia

Posisi saat ini: Peneliti/Dosen tidak tetap

Pendidikan: S1 – Hukum Internasional FH Unika Parahiyangan, BandungS2 –Ilmu Lingkungan PSIL Universitas Indonesia, Jakarta

Alamat kantor: Gedung C lantai V, Kampus UI Salemba, JakartaSpesialisasi: Hukum Lingkungan

Email: andreas.pramudianto@gmail.comHp: 0815 911 7163

PENGERTIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

PERSELISIHAN ANTARA DUA PIHAK ATAU LEBIH YANG DITIMBULKAN OLEH

ADANYA ATAU DIDUGA ADANYA PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN

LINGKUNGAN HIDUP(Pasal 1 butir 19 UU No. 23 Tahun 1997)

Dasar Hukum Pasal 30 UU No. 23 Th 1997

(1) Penyelesaian sengketa ligkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan

2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU No. 23/1997

3. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat di tempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Subjek dan objek sengketa lingkungan

Subjek• Pelaku pencemar-

perusak lingkungan• Korban pencemaran-

perusakan lingkungan

Objek• Aktual pencemaran-

perusakan lingkungan• Potensial

pencemaran-perusakan lingkungan

Sumber : Wijoyo, S (1999)

Perbedaan Pencemaran dan perusakan lingkungan

• Pencemaran (Pasal 1 angka 12 UUPLH)

• Masuknya atau dimasukannya mahluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan

• Oleh kegiatan manusia• Kualitas lingkungan turun

ke tingkat tertentu• Lingkungan tidak dapat

berfungsi sesuai dengan peruntukannya

• Perusakan (Pasal 1 angka 14 UUPLH)

• Tindakan yang menimbulkan perubahan terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan

• Secara langsung atau tidak langsung

• Lingkungan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan

Pendekatan Penaatan Lingkungan yang Pendekatan Penaatan Lingkungan yang Terintegrasi dan KomprehensifTerintegrasi dan Komprehensif

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Pendekatan Daya Paksa/ Enforcement (CAC)

Pendekatan Ekonomi

Pendekatan Perilaku

Pendekatan Tekanan Publik

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

PeringatanAudit lingkunganPaksaan PemerintahanPencabutan izin

•Tindak pidana biasa•Tindak pidana KorporasiRumusan Delik nya :Delik FormilDilik Materiil

Gugatan biasaClass ActionsHak Gugat LSMHak Gugat instansiPengelola lingkunganStrict Liability

ADMINISTRASI PIDANA PERDATA

Asas SubsidiaritasHukum Pidana didayagunakan apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata

Serta alternatif penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup tidak efektif

Pengecualian asas subsidiaritasTingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/ atau

Akibat perbuatannya realtif besar dan/ atauPerbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

• Hak perseorangan merupakan dasar gugatan bagi individu

• Gugatan lingkungan yang legitimate :– Adanya unsur perbuatan melanggar hukum– Adanya unsur pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan– Adanya unsur kerugian pada orang lain atau

lingkungan– Adanya unsur penanggung jawab usaha/kegiatan

• Pengajuan gugatan dimaksudkan untuk mendapatkan putusan pengadilan atas suatu sengketa yang terjadi.

Gugatan ganti rugi

• Peryaratan :

• Perbuatan harus bersifat melawan hukum

• Pelaku harus bersalah

• Ada kerugian

• Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian

Strict Liability (Tanggungjawab ketat/mutlak)

Kualifikasi :

• Pencemaran limbah B3

• Pencemaran minyak

• Pencemaran nuklir

Melalui pembuktian terbalik.

Kelemahan penyelesaian sengketa di pengadilan

• Buang waktu

• Biaya mahal

• Mempermasalahkan masa lalu

• Menimbulkan permusuhan

• Melumpuhkan para pihak

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN : ASPEK PERDATA

NO NAMA KASUS

JENIS KASUS LOKASI PUTUSAN STATUS

1 MOBIL OIL Pencemaran akibat proses produksi minyak terhadap sawah dan tambak penduduk

Lhokseumawe, NAD

Gugatan penggugat ditolak

Kasasi di MA

2 PT BANYUMAS WASHING CENTER

Pencemara Air dan udara Bandung Gugatan di tolak Kasasi di MA

3 Yayasan Walhi vs. PT Inti Indorayon Utama

Perizinan keabsahan Amdal, pencemaran dan kerusakan lingkungan

Medan

(PN Jakarta Pusat)

Gugatan penggugat ditolak, akan tetapi “ius standi” Yayasan Walhi diterima

BHT

4 PT Pupuk Iskandar Muda

Pencemaran amoniak Lhokseumawe, NAD

Gugatan penggugat ditolak

Banding dikuatkan kini dalam kasasi MA

5 Singosari Radiasi medan elektromagnetik

Gresik, Jawa Timur

Belum ada Dalam proses pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Sering disebut sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR)

• NegosiasiPenyelesaian sengketa melalui perundingan langsung antar pihak yang bersengketa.

• MediasiPenyelesaian sengketa melalui pihak ketiga netral (bersifat aktif)

• KonsiliasiPenyelesaian sengketa melalui pihak ketiga netral (namun bersifat pasif)

• Pencarian FaktaPenyelesaian sengketa dengan cara menunjuk pihak-pihak netral yang bertugas mengumpulkan bahan atau keterangan guna dianalisis dan dievaluasi dengan tujuan memperjelas masalah melalui rekomendasi.

• ArbitrasiPenyelesaian sengketa melalui pihak ketiga netral yang mempunyai wewenang untuk memutuskan

Syarat Pihak Ketiga Netral

1. Disetujui oleh para pihak 2. Tidak mempunyai hubungan keluarga

dengan para pihak 3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan para

pihak 4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau

kepentingan lain dengan para pihak 5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses

dan hasil perundingan

TUJUAN PENYELESAIAN SENGKETA LH DI LUAR PENGADILAN

(Ps 34-39 UU 23/97)

Mencapai kesepakatan mengenai:1. bentuk dan besarnya ganti rugi akibat pencemaran

dan atau perusakan lingkungan hidup2. tindakan tertentu guna menjamin tidak akan

terjadi/ terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup

Tahapan Penyelesaian Sengketa LHdi luar Pengadilan

1.1. Inventarisasi/ verifikasi data dan fakta Inventarisasi/ verifikasi data dan fakta 2.2. Analisis data dan faktaAnalisis data dan fakta3.3. Kesepakatan para pihak Kesepakatan para pihak 4.4. Pemilihan instrumen penyelesaiasengketa Pemilihan instrumen penyelesaiasengketa 5.5. Pelaksanaan penyelesaian sengketa Pelaksanaan penyelesaian sengketa 6.6. Pengawasan dan evaluasiPengawasan dan evaluasi

Prinsip Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidupdi luar Pengadilan

1. Tidak berlaku bagi tindak pidana sebagaimana diatur UU 32 TAHUN 20092. Kesepakatan para pihak utk selesaikan sengketa secara musyawarah3. Sudah ada pengakuan pihak Pencemar/perusak lingkungan sebelum memasuki proses musyawarah

PENYELESAIANSENGKETA LH DI LUAR

PENGADILAN(Ps. 32-33)

MEMAKAI JASA PIHAK KETIGA Memiliki Kew. Mengambil KEP Tidak memiliki Kew. Mengambil Keputusan

Diatur DalamPP No. 54 Tahun 2000dan Peraturan PELdi PUSAT, di DAERAH

PIHAK YANG TIDAK MEMPUNYAIKEW. MENGAMBIL KEP.

1. NEGOSIASI Penyelesaian Sengketa LH Dilakukan langsung antara para pihak atau wakil mereka.

2. MEDIASI Penyelesaian Sengketa LH Diselenggarakan lewat Jasa Mediator.

3. KONSILIASI Penyelesaian sengketa LH diselenggarakan melalui Jasa Konsiliator

4. PENCARI FAKTA Penyelesaian Sengketa LH Memakai Jasa Pencari Fakta

Pihak yang mempunyai KEW. Mengambil KEP.

ARBITRASI - Penyelesaian Sengketa LH Melalui Jasa Arbiter

Tidak Melalui LPJP2SLH

Mediasi, Negosiasi, Arbitrasi, Konsiliasi dan

Pencari Fakta

Melalui LPJP2SLH

LPJP2SLH

Lembaga yang bersifat bebas dan tidak berpihak yang tugasnya memberikan pelayanan terhadap para pihak yang bersengketa untuk mendayagunakan instrumen penyelesaian sengketa di

luar pengadilan dengan menyediakan pihak ketiga netral

MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN KASUS PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN DI KLH

Max 14 hari

+ 30 hari

Pengaduan(langsung, media masa,

email, hasil pengawasan)

MENEG LH

Deputi V Meneg LH

V e r i f i k a s i

Asdep Peny Pengaduan& S LH/Pos Pengaduan

Bidang Pengaduan

Klasifikasi pengaduan

Bukan P/Kasus LH P/Kasus LH

Instansi Teknis Berwenang

Rekomendas Penanganani

30 hari

Unit Kerja Terkait di KLH

Selesai

Tidak Selesai

Asdep Peny Pengaduan/Deputi V/MENEG LH

7 hari

Menolak MenerimaPenanganan14 hari Arahan Tindak

Lanjut

Max 7 hari

P/Kasus LH Tdk perlu verifikasi

Instansi LH Daerah

KEUNTUNGAN PSLHDI LUAR PENGADILAN

1.Win-win solution2.Efisiensi biaya dan waktu3.Menumbuhkan rasa memiliki terhadap

proses perundingan4.Tercipta hubungan baik atara para pihak 5.Selaras dengan budaya

CONTOH PERAN PEMERINTAH DALAM PSLH DI LUAR PENGADILAN

No. Nama & Lokasi Kasus

Para PihakYang

bersengketa

Peran KLH/

Bapedal

Peran IPLHProp

Peran IPLH

Kab/Kota

Hasil Implementasi

1. Tapak (Semarang)

Penduduk ds Tugurejo Vs PT.SDC

Aktif mendorong Pejabat IPLH

Aktif ikut serta

Sangat aktif (all out)

Tercapai kesepakatan:• Kontribusi finasial• Program PLH• Pengend

pencemaran

• Tidak ada realisasi

pengend Pencemaran• Program PLH tdk sesuai jadual

2. S-Siak (Riau) 157 KK Ds Perawang Vs PT.IKPP

Aktif sbg Mediator

Tidak terlibat

Tidak terlibat Tercapai kesepakatan: Upaya pelestarian

LH Minimisasi limbah Penyusunan FKP

pelaksanaan CD

tersendat Forum

Komnunikasi Perawang tdk terwujud

3. Sibalek 1 (Sleman, DIY)

113 KK Ds Denggung Vs PT. Sibalek

- Aktif (TKP2LH)

Aktif (Muspida Sleman)

Tercapai kesepakatan: PT. Sibalec bayar Rp35.332.200,- Pemantauan air

sumur 3 bl sekali PT.Sibalec bangun IPAL

Gt rugi telah dibayar penuh

Pemantauan air sumur tdk memuaskan masy

4. Kali Sambong (Batang, Jateng)

3200 KK warga Ds Klidang Wetan & Karang Asem Vs PT.MIG

Aktif - Aktif Tercapai kesepakatan: Kontribusi 53 jt Kesediaan olah

limbah hingga sesuai BML Pemanatauan

kualitas limbah

• Kontribusi 53 jt telah dibayar

• Pemantauan K.limbah tdk sesuai jadual

• Masy lapor terjadi pencemaran

RUANG LINGKUP

• Penanganan pencemaran lingkungan hidup secara biasa– - Koordinasi antar instansi

• Penanganan pencemaran lingkungan hidup secara dini (tindakan darurat)– - Melakukan tindakan langsun bila terjadi

bahaya besar dan menelan korban jiwa

• Laporan masyarakat : lokal dan lintas kotamadya/kabupaten adminsitrasi.

Tugas Tim Penanganan Pencemaran

• Melakukan tindakan bila ada kasus yang haus segera ditangani atau penangnan kasus darurat.

• Memeriksa kebenaran pengaduan tentang adanya potensi atau telah terjadinya pencemaran dan/atau potensi atau telah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

• Meneliti sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang terjadi.

• Meneliti tingkat pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang terjadi

• Meneliti prakiraan jenis dan besaran kerugian yang timbul terhadap masyarakat korban dan lingkungan.

• Melakukan tindakan adminsitratif terhadap kegiatan yang telah mencemarai lingkungan hidup

– ----Melaporkan ke propinsi

Tugas Tim Penanganan Pencemaran LH

Provinsi• Melakukan tindakan bila ada kasus

yang harus segera ditangani atau penanganan kasus darurat

• Memeriksa kebenaran pengaduan tetantang adanya potensi atau telah terjadi pencemaran dan/atau potensi atau telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

• Meneliti sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang terjadi

• Meneliti tingkat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang terjadi

• Meneliti perkiraan jenis dan besarnya kerugian yang timbul terhadap masyarakat korban dan lingkungan

• Melakukan tindakan administratif terhadap kegiatan yang telah mencemari lingkungan hidup

• Melakukan tindakan administratif terhadap kegiatan yang mencemari lingkungan hidup dan ke instansi pembina

Kotamadya/Kabupaten• Melakukan tindakan bila ada kasus

yang harus segera ditangani atau penanganan kasus darurat

• Memeriksa kebenaran pengaduan tetantang adanya potensi atau telah terjadi pencemaran dan/atau potensi atau telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

• Meneliti sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang terjadi

• Meneliti tingkat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang terjadi

• Meneliti perkiraan jenis dan besarnya kerugian yang timbul terhadap masyarakat korban dan lingkungan

• Melaporkan hasil penelitian dan penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup ke tingkat Provinsi

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

• Bersifat sukarela• Tidak terikat• Memiliki kebebasan • Terbuka peluang untuk ke pengadilan

Pejabat dapat merekomendasikan digunakan Jasa lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Beberapa kasus LH yang muncul di wilayah DKI

• Pembangunan Sport Mall Kelapa Gading

• Shopping Mall Grand Indonesia

• PT Munjul Raya

• Taman Menteng

• dll

Laporan

Masyarakat

Disposisi

Gubernur

Media

Masa

Tidak/Temuan

Lapangan

Tim Penanganan Pencemaran LH Propinsi/

Walikota

Verifikasi

Tidak benar

Stop Laporkan

Tindak Lanjut Adm

• Pengujian Laporan

• Analisa Laboratorium

Perumusan Tindak Lanjut

Gubernur (3 s/d

Walikota 6 bln)

Kasus Biasa

Kasus Darurat

OK/Laporan

Pengawasan Tindak Lanjut Tim

dan Instansi Sektor

Penegakan Hukum Propinsi/Walikota

Peringatan, Sanksi & Penutupan Saluran

Penncabutan Ijin oleh Gubenrur

Pengadilan

• Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

• Kepolisian dan PPNS

(1)

(7)(6)(5)

(3a)

(3)(2)

(3b)

(8)

(9)

(9.a)(10)(4.a)(11)(12)

(12a) (11a)

YA

TIDAKTIDAK

TIDAK

(4)

MEKANISME PENANGANAN KASUS DAN SENGKETA LINGKUNGAN DI PROPINSI DKI JAKARTA DAN WILAYAH KOTAMADYA (SK Gub 58/2004)

CONTOH PENANGANAN

No Proses Mediasi Arbitrasi Litigasi

1 Pengatur Para Pihak Arbitrator Hakim

2 Prosedur Informal Sedikit Formal Sangat Formal

3 Pemeriksaan (Hearing)

Segera (Minggu) Agak cepat (Bulan) Lambat (Tahunan)

4 Biaya Sangat murah Agak mahal Sangat mahal

5 Pembuktian Tidak perlu Agak informal dan tidak teknis

Sangat formal dan teknis

6 Publikasi Konfidensial Konfidensial Terbuka

7 Hubungan Kooperatif Bermusuhan Bermusuhan

8 Fokus Menuju ke depan Masa lalu Masa lalu

9 Perundingan Kompromi Sama keras Sama keras

10 Komunikasi Memperbaiki Jalan buntu Jalan buntu

11 Hasil Win-win Win-lose Win-lose

12 Pemenuhan Sukarela Ditolak & oposisi Ditolak & Dalih

Wijoyo, S 1999

Penanganan Sengketa LH

• Pahami peraturan perundang-undangan yang berlaku

• Pahami permasalahan yang timbul dalam sengketa LH tersebut

• Pahami karakteristik masyarakat yang bersengketa

• Pahami bahwa sengketa LH bukan proses yang diselesaikan dengan jangka waktu tertentu.

• Pahami bahwa penyelesaian sengketa memiliki alternatif-alternatif yang telah diatur.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENYELESAIAN SENGKETA LH

DI LUAR PENGADILAN

1. Implementasi dari prosedur atau tahapan penyelesaian sengketa

2. Peranan pemerintah (sbg fasilitator & motivator)

3. Peranan lembaga non pemerintah

4. Penerapan sanksi bagi pelanggar oleh pemerintah

5. Komitmen para pihak dalam melaksanakan kesepakatan

6. Keinginan para pihak untuk berunding

7. Kemampuan mediator

8. Posisi para pihak dan adanya kecurigaan yang berlebihan

9. Bentuk dan besarnya ganti kerugian yang dituntut

10. Istilah yang dipakai

REFRENSI DAN UCAPAN TERIMA KASIH

• Anonim. 2004. Kumpulan Makalah Amdal• Miller. 2000. Environmental Science, Buku• Pramudianto, A.1999. Peraturan Perundang-undangan dan Amdal, Transparansi• Pramudianto, A. 2005. Amdal dan Penegakan Hukum, Transparansi• Soerjani, M. Ilmu Lingkungan, Pidato Pengukuhan Guru Besar UI, PPSML-UI• Sulastri, Cecilia. 2006. Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan, Transparansi• Sulastri, Cecilia. 2005. Mekanisme Pos Pengaduan Transparansi