PutusanNomor - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Putusan Nomor : Put-089866.13/2005/PP/M.XVIB Tahun 2018

Jenis Pajak : PPh 26

Tahun Pajak : 2005

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi PPhTerutang PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari – Desember 2005 sebesarRp66.010.200,00, disebabkan karena menurut Terbanding tidak ada SuratKeterangan Domisili dari perusahaan penerima royalti yang berkedudukan diSingapore sehingga atas nilai bruto royalti tersebut dikenakan tarif sebesar20%;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding menyatakan tarif yang dikenakan berdasarkan objek PPhPasal 26 dan dalam DPP tidak ada sengketa tax treaty;

bahwa pada saat pemeriksaan, diketahui bahwa Pemohon Bandingmelakukan transaksi dengan pihak Luar Negeri dimana Pemohon Bandingmemberikan penghasilan ke Luar Negeri, sehingga terutang PajakPenghasilan Pasal 26;

bahwa atas transaksi tersebut terdapat Tax Treaty, oleh karena itu berlakuketentuan sebagaimana dalam P3B, namun sebelumnya dilakukan pengujianapakah pihak luar negeri tersebut merupakan residence negara tersebut danuntuk membuktikan hal tersebut, sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 dalam hal menentukan tarifWajib Pajak Dalam Negeri harus menyerahkan SKD;

bahwa kewajiban menunjukkan SKD adalah pada saat melakukanpemotongan, sehingga dapat diketahui bahwa yang bersangkutan adalahresidence negara tersebut, kemudian baru dapat ditentukan besaran tarifnya,selanjutnya pada saat pelaporan SPT, SKD tersebut harus dilampirkan;

bahwa faktanya pada saat pemeriksaan, SKD tersebut tidak diserahkan olehPemohon Banding, kemudian pada saat pemotongan tidak ada dokumenSKD, sehingga tidak memenuhi Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan,atas dasar hal tersebut, maka atas Pemohon Banding dikenakan PajakPenghasilan Pasal 26 dengan tarif 20%;

bahwa Terbanding menyatakan, dokumen SKD baru diserahkan pada saatkeberatan dan menurut Terbanding, dokumen tersebut bukan SKD akan tetapihanya berupa bussiness file hasil download bukan diterbitkan oleg otoritaspajak negara Singapore, sehingga SKD yang diserahkan Pemohon Bandingtidak diakui karena tidak ada tanda tangan pejabat otoritas setempat danlegalisasinya;SE

KRETARIATPENGADILANPAJAK

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyampaikan penjelasan tertulisdengan surat Nomor : UB-554/WPJ.06/2015 tanggal 22 Oktober 2015 yangditerima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Oktober 2015, yangpada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. KETENTUAN FORMAL1. Berdasarkan penelitian surat banding pemohon banding Nomor 001/AC-

PJK/11/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang diterima di PengadilanPajak tanggal 03 Maret 2015, diketahui hal-hal sebagai berikut :a. Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia

kepada Pengadilan Pajak;b. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal

diterima surat keputusan yang dibanding;c. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;d. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan

mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan Direktur JenderalPajak nomor KEP-2362/WPJ.06/2014 tanggal 11 Desember 2014yang diterima pada tanggal 15 Desember 2014;

e. Surat banding dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding,yaitu Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2362/WPJ.06/2014tanggal 11 Desember 2014;

f. Surat banding tidak dilampiri bukti pembayaran 50% atas pajakyang terutang;

g. Surat Banding ditandatangani oleh Wirawan Tanzil selaku Direktur;

2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan banding PemohonBanding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalamPasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahbeberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun2009, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat(3) dan serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002tentana Pengadilan Paiak. tetapi tidak memenuhi ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga tidak dapatdipertimbangkan lebih lanjut;

II. URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN DANKEPUTUSAN ATAS KEBERATAN

1. bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00001/204/05/026/13 tanggal 12 November 2013 Masa PajakDesember 2005 diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan PajakKPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu Nomor LAP-156/WPJ.06/KP.0405/2013 tanggal 14 November 2013, denganperhitungan sebagai berikut :

No Uraian Jumlah Rupiah menurut Koreksi

PemohonBanding

TerbandingSEKRETARIATPENGADILANPAJAK

1 Penghasilan Kena Pajak/DPP 660.102.000 660.102.000 0

2 PPh Pasal 26 yang terutang 66.010.200 99.015.300 33.005.100

3 Kredit Pajak

a. PPh ditanggung Pemerintah 0 0 0

b. Setoran Masa 66.010.200 66.010.200 0

c. STP (pokok kurang bayar) 0 0 0

d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak 0 0 0

e. Lain-lain 0 0 0

f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak 0 0 0

g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan(a+b+c+d+e-f)

66.010.200 66.010.200 0

4 Pajak yang tidak/kurang bayar (2-3.g) 0 33.005.100 33.005.100

5 Sanksi Administrasi :

a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 15.842.448 15.842.448

b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 0

c. Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP 0

d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0

e. Jumlah sanksi administrasi 15.842.448 15.842.448

6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e) 48.847.548 48.847.548

2. bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukanKeberatan dengan surat Nomor 002/AC-PJK/X11/2013 tanggal 14Desember 2013, yang diterima KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satuberdasarkan LPAD Nomor PEM : 01009556\026\dec\2013 tanggal 16Desember 2013;

3. bahwa atas Surat Keberatan Pemohon Banding, telah diterbitkan SuratKeputusan Terbanding Nomor : KEP-2362/WPJ.06/2014 tanggal 11Desember 2014, dengan perincian sebagai berikut:

SEKRETARIATPENGADILANPAJAK

No Uraian Semula (Rp) Ditambah/dikurangi

(Rp)

Menjadi

(Rp)

1 Dasar Pengenaan Pajak 66.102.000 0 660.102.000

2 Pajak Penghasilan (PPh) terutang 99.015.300 33.005.100 132.020.400

3 Kredit Pajak 66.010.200 0 66.010.200

4 Kompensasi Masa Pajak 0 0 0

5 PPh kurang/(lebih) bayar 33.005.100 33.005.100 66.010.200

6 Sanksi Administrasi 15.842.448 15.842.448 31.684.896

7 Jumlah PPh yang masih harusdibayar

48.847.548 97.695.096

III. Analisa Pokok Sengketa

bahwa berdasarkan penelitian pemenuhan ketentuan formal, diketahui SuratBanding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimanadiatur dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga permohonan banding Pemohon Banding tidakdapat dipertimbangkan lebih lanjut. Namun apabila Majelis Hakim berpendapatlain, berikut disampaikan pokok sengketa dan tanggapan Terbanding ataspokok sengketa material :

Pokok Sengketa :

Koreksi atas Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang sebesar Rp66.010.200,00

Menurut Pemohon Banding Rp 66.010.200

Menurut Terbanding Rp132.020.400

Selisih Rp 66.010.200

A. Menurut Pemohon Banding

bahwa atas Surat Keputusan KEP-2362/WPJ.06/2014, Pemohon BandingSEKRETARIATPENGADILANPAJAK

mengajukan keberatan banding dengan alasan :

1. Pajak atas penghasilan royalti di negara Singapura adalah 10%, danwithholding tax atas penghasilan royalti di negara Singapura adalah 10%;

2. Atas perjanjian Pemohon Banding dengan Video Van, juga telah ditulisoleh pihak Video Van meminta Pemohon Banding untuk pemotongan pajakpenghasilan ini sebesar 10%, berdasarkan Peraturan Pajak Singapura dankonsultan pajak dari Video Van, copy perjanjian juga Pemohon Bandinglampirkan;

B. Menurut Terbanding

1. Alasan Pemeriksa

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat objek PajakPenghasilan Pasal 26 atas pembayaran royalti ke luar negeri (Singapura)sebesar Rp660.120.000,00. Atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 tersebuttelah disetor Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif 10% dan telahdilaporkan dalam SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Masa PajakDesember 2005;

bahwa menurut Pemeriksa, berdasarkan Perjanjian Penghindaran PajakBerganda (P3B) antara Indonesia-Singapura ditentukan bahwa besaran tarifpajak untuk royalti tidak melebihi 15%. Oleh karena Pemohon Banding telahmemotong dan menyetor Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 10%, makaterdapat kekurangan pajak yang seharusnya terutang dengan perhitungansebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Rp 660.102.000

PPh Pasal 26 terutang : 15% x Rp660.102.000 Rp 99.015.300

PPh Pasal 26 yang telah dibayar oleh Pemohon Banding :

10% x Rp660.102.000 Rp 66.010.200

PPh Pasal 26 kurang bayar Rp 33.005.100

Sanksi Administrasi : Bunga pasal 13 ayat (2)

24 bulan x 2% x Rp 33.005.100 Rp 15.842.448SEKRETARIATPENGADILANPAJAK

Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 48.847.548

2. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,mengatur dalam :

Pasal 36

1. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding,2. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan

dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding3. Pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding4. Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dlam ayat (1), ayat (2) dan

ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besarnyajumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlahyang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17Tahun 2000, antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1)Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahankemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak, baik yangberasa! dad Indonesia maupun dad luar Indonesia, yang dapat dipakaiuntuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yangbersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:h. royalti;

Pasal 26 ayat (1)Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentukapapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah,Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap,atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luarnegeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20%(dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaanharta;

c. Berdasarkan Agreement Between The Republic of Indonesia and TheRepublic of Singapore for The Avoidance of Double Taxation and ThePrevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, antara laindiatur sebagai berikut:SE


Article 12 ROYALTIES1.Royalties arising in a Contracting State and paid to a residers of the

other Contracting State may be taxed in that other State.2.However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which,

they arise, and according to the law of the State, but .if the recipient isthe benefial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed15% of the gross amount of the royalties.

d. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B), antara lain diatur sebagai berikut:

2. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan kemudahan bagisemua pihak, penerapan PPh Pasal 26 sesuai dengan P3Bdilaksanakan sebagai berikut:a. Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan

Domisili kepada pihak yang bekedudukan di Indonesia yangmembayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi SuratKeterangan Domisili tersebut kepada Kepala Kantor PelayananPajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan tersebut.

b. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihakyang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antaraIndonesia dengan negara tempat kedudukan (residence) dan WajibPajak luar negeri tersebut.

3. Surat Keterangan Domisili

a. Surat Keterangan Domisili diterbitkan oleh Competent Authority atauwakllnya yang sah di negara treaty partner. Namun demikian, SuratKeterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajaktempat Wajib Pajak luar neged yang bersangkutan terdaftar dapatditerima dan dipersamakan dengan Surat Keterangan Domisili yangdibuat Competent Authority.

b. Bentuk Surat Keterangan Domisili adalah sesuai dengan kelazimandi negara tempat Wajib Pajak luar negeri berkedudukan, namunsekurang-kurangnya harus menyatakan bahwa Wajib Pajak luarnegeri yang bersangkutan benar berkedudukan di negara tersebutsesuai dengan ketentuan P3B yang berlaku, disertai dengan tanggaldan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Surat KeteranganDomisili tersebut;

c. Surat Keterangan Domisili berlaku selama 1 (satu) tahun sejaktanggal diterbitkan, kecuall untuk Wajib Pajak bank. Bagi WajibPajak bank, Surat Keterangan Damisili tersebut berlaku selamabank tersebut tetap mempunyal alamat yang sama dengan alamatyang tercantum dalam Surat Keterangan Domisili.

3. Tanggapan Terbanding :

bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas danberdasarkan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding pada saatproses keberatan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :SE


a. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat koreksibesarnya PPh Pasal 26 terutang sebesar Rp33.005.100,00. Jumlahtersebut merupakan,selisih besaran tarif PPh Pasal 26 yang menurutPemohon Banding, adalah 10%, sedangkan menurut Pemeriksa adalahsebesar 15%, dengan perhitungan sebagai berikut :




10% x Rp660.102.000 Rp 66.010.200


Sanksi Administrasi : Bunga pasal 13 ayat (2)

24 bulan x 2% x Rp 33.005.100 Rp 15.842.448


b. Dalam surat keberatannya, Pemohon Banding beralasan bahwa pajakatas penghasilan royalti di negara Singapura adalah sebesar 10% danwithholding tax atas penghasilan royalti di negara Singapura adalah10%. Atas perjanjian Pemohon Banding dengan Video Van, juga telahditulis oleh pihak Video Van minta Pemohon Banding untukpemotongan pajak penghasilan ini sebesar 10%, berdasarkanPeraturan Pajak Singapura dan konsutan pajak dad Video Van;

c. Berdasarkan hal tersebut, Terbanding telah meiakukan penelitianterhadap ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, data dandokumen yang diberikan oleh Pemohon Banding, dengan penjelasansebagai berikut:

1) Berdasarkan dokumen "Short-Form Agreement" tanggal 12 Oktober2005 antara Videovan Entertainment Industries Pte Ltd (perusahaanterbatas di Singapura) dengan PT Avicop Solution (perusahaanterbatas di Indonesia) diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. PT Avicop bertindak sebagai agent untuk pengadaan videocompact disc (vcd) bundling promotion untuk produk susu bubukPT Nestle Indonesia (PT Avicop sebagai pembeli lisensi untukpengadaan vcd)

b. Program vcd yang akan menjadi bundling promotion bagi produksusu bubuk PT Nestle meliputi :

- 7 volume of Math Monster- Episode 1,2,3,4 and 5 of Season I of Rolie Polie Olie

2) Berdasarkan dokumen perjanjian tanggal 12 Oktober 2005 antaraVideovan Entertainment Industries Pte Ltd dengan PemohonBanding lebih lanjut diketahui hal-hal sebagai berikut:SE


a. Minimum vcd 7 volume of Math Monster yang diproduksi adalahsebanyak 1,6 juta keping,

b. Besarnya biaya yang dibayar kepada Videovan (royalti) adalahsebesar Rp 300 per keping vcd Math Monster,

c. Videovan menjamin sebagai pemilik hak yang sah (beneficialowner) dari video right atas Math Monster untuk Indonesia,

3) Berdasarkan dokumen perjanjian tanggal 28 November 2005 antaraVideovan Entertainment Industries Pte Ltd dengan Pemohon Banding lebihlanjut diketahui hal-hal sebagai berikut:a. Minimum vcd 5 episodes of Rolie Polie Olie (RPO) yang diproduksi

adalah sebanyak 1 juta keping,b. Besarnya biaya yang dibayar kepada Videovan (royalti) adalah sebesar

Rp 200 per keping vcd RPO,c. Videovan menjamin sebagai pemilik hak yang sah (beneficial owner)

dari video right atas RPO untuk Indonesia,

4) Berdasarkan dokumen perjanjian tanggal 29 Desember 2005 antaraPemohon Banding dan PT Avidex Centra Enterprise dengan PT NestleIndonesia diketahui hal-hal sebagai berikut:a. Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang antara lain bergerak

dalam jasa produksi film, impor film, perekaman video, serta pemeganglisensi musik dan film, dalam hal ini telah mendapat ijin dan lisensi dariVideovan Entertainment Industries Pte Ltd untuk menjual film-film MathMonster sebanyak 7 seri dan Rolle Polie Oils sebanyak 5 seri dalambentuk vcd dengan jangka waktu 2 tahun terhitung sejak 1 November2005;

b. Bahwa PT Avidex Centra Enterprise adalah perusahaan yang antaralain bergerak dalam jasa, perdagangan, pemasaran film-film video sertapihak yang ditunjuk oleh Pemohon Banding untuk mempromosikan,mendistribusikan, memasarkan, menjual musik, dan film video produksidan/atau lisensi dari Pemohon Banding, termasuk namun tidak terbatasfilm-film math Monster dan Rolie Polie Olie dalam bentuk vcd kepadaPT Nestle Indonesia;

c. PT Nestle Indonesia bermaksud membeli vcd film-film Math Monsterdan Rolle Polie Olie (vcd animasi pendidikan) untuk kepentinganpromosi produknya dengan memberikan vcd animasi pendidikantersebut secara cuma-cuma kepada konsumennya;

d. Jumlah pembelian vcd animasi pendidikan tersebut adalah sebagaiberikut :

Judul Jum l ah vcdI Math Monster

Seri 1Seri2 Seri 3Seri 4Seri 5Seri 6

222.517 keping222.517 keping222.517 keping222.517 keping222.517 kepingSE


Seri 7 222.517 keping222.518keping

Jumlah vcd Math Monster 1.557.620 kepingII

Rolie Polio OneSeri1Seri2 Seri 3Seri4Seri5

192.816 keping192.816 keping192.816 keping192.816 keping192.816 keping

Jumlah vcd RPO 964.080 kepingTotal 2.521.700 keping

5) Pemohon Banding menjual VCD Math Monster dan RPO ke PT Nestlemelalui PT Avidex Centra Enterprise. Data penyerahan VCD tersebutadalah sebagai berikut :

Penyerahan di Tahun 2005

Faktur Pajak Qty Harga @

(Rp)

Jumlah harga

(Rp)

Keterangan

Nomor Tanggal

FDJMJ-026-0000001 01-12-05 360.003 2.126 765.366.378 VCD Math Monster




Total penyerahan Tahun2005

1.440.012 3.061.465.378

Penyerahan di tahun 2006

Faktur Pajak Qty Harga @

(Rp)

Jumlah harga

(Rp)

Keterangan

Nomor Tanggal

FDJMJ-026-0000005 02-01-06 360.003 2.126 144.372.408 VCD Math MonsterSEKRETARIATPENGADILANPAJAK







Total penyerahan Tahun 2006 1.081.688 2.203.260.688

bahwa berdasarkan data tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa total penjualan Pemohon Banding selama tahun 2005 adalahsebesar Rp3.061.465.512,00 atau sebanyak 1.440.012 keping VCDfilm Math Monster;

b. bahwa total penyerahan VCD film Math Monster dan Rolie Poliekepada PT Avidex Centra Enterprise dalam tahun 2005 dan 2006adalah sebanyak :

- VCD Math Monster = 1.557.620 keping- VCD Rolie Polie Olie = 964.080 keping

c. bahwa perhitungan royalti yang dibayarkan Pemohon Banding kepadaVideoVan Entertainment Industries Pte Ltd adalah sebesar :

- Royalti atas Math Monster1.557.620 keping Rp300 = Rp467.286.000

- Royalti atas Rolie Olie Polie964.080 keping Rp200 = Rp192.816.000

- Total Royalti yang harus dibayar = Rp660.102.000

6) Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam Pasal26 diatur bahwa atas penghasilan royalti yang dibayarkan atau yangterutang oleh Subjek Pajak dalam negeri kepada Wajib Pajak luar negeriselain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (duepuluh persen) dari jumlah brute oleh pihak yang wajib membayarkan;

7) Berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antaraIndonesia-Singapura diatur bahwa :- Royalti yang timbul dari suatu negara yang mengadakan perjanjian(negara sumber) dan dibayarkan kepada penduduk dari negara pihaklainnya dapat dikenakan di negara pihak lainnya tersebut, namundemikian, royalti tersebut dapat dikenakan pajak di negara dimanaroyalti tersebut berasal (negara sumber) dan sesuai denganperundang-undangan di negara sumber tersebut, tetapi apabilapenerima royalti adalah pemilik hak yang menikmati royalti (beneficialowner), pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15% dari jumlahSE


bruto royalty tersebut;

8) Berdasarkan P3B Indonesia-Singapura dan alasan Pemohon Bandingdalam suratnya diketahui bahwa Pemohon Banding salah dalammenafsirkan peraturan P3B tersebut. Dalam Berita AcaraPembahasan Sengketa Perpajakan Nomor BA271/WPJ.06/BD.06/2014 tanggal 14 Juli 2014 Pemohon Banding menyatakanbahwa Indonesia dan Singapura terikat dengan Tax Treaty, dimanadalam Tax Treaty tersebut disebutkan bahwa besarnya pajak yangdikenakan atas royalti tergantung hukum di negara kontrak tersebutterjadi dan tidak lebih dari 15%. Karena kontrak terjadi di Singapura,dan Singapura menerapkan tarif pajak atas royalti sebesar 10%, makaPemohon Banding memotong royalti sebesar 10% mengikuti hukumperpajakan di Singapura;

9) bahwa Pemohon Banding salah dalam menafsirkan ketentuanPerjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia danSingapura. Dalam P3B tersebut diatur bahwa royalti dikenakan dinegara mana royalti tersebut berasal (negara sumber) bukan dinegara mana kontrak tersebut terjadi, dan pengenaan pajaknyamengikuti perundang-undangan di negara royalti tersebut berasal.Apabila penerima royalti adalah beneficial owner dari royalti makapajak yang dikenakan tidak melebihi 15% dari jumlah bruto royaltitersebut;

bahwa dalam hal ini karena royalti berasal dari Indonesia (PemohonBanding) dan dibayarkan ke Singapura (Videovan), maka royaltitersebut dikenakan pajak di Indonesia dan mengikuti perundang-undangan perpajakan Indonesia. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan diatur bahwa atas penghasilan royalti yangdibayarkan ke luar negeri dipotong pajak sebesar 20% (dua puluhpersen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan;

bahwa lebih lanjut, karena penerima royalti (Videovan) adalah beneficialowner dari royalti maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15 %.Ketentuan tarif PPh Pasal 26 menurut Undang-Undang PPh di Indonesiaadalah 20%, yang artinya lebih tinggi dari ketentuan P3B (tidak akanmelebihi 15%) sehingga tarif yang digunakan adalah tarif maksimal yaitu15% sesuai dengan ketentuan P3B;

10) Namun demikian, penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Bergandatidak semata-mata berdasarkan P3B saja. Berdasarkan Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda(P3B) diatur bahwa Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan ashSurat Keterangan Domisili kepada pihak yang ' berkedudukan diIndonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopiSurat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala Kantor PelayananPajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar;

bahwa asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihakyang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuaidengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesiadengan negara tempat kedudukan (residence) dari Wajib Pajak luarnegeri tersebut;

bahwa ketentuan SE-03/PJ.101/1996 tersebut dapat diartikan bahwa AsliSurat Keterangan Domisili dari Wajib Pajak Luar Negeri menjadi dasaratau syarat untuk penerapan ketentuan P3B. Apabila Wajib Pajak LuarNegeri tidak memberikan asli SKD dan tidak menyampaikan fotokopi SKDSE


tersebut ke KPP tempat pihak yang membayar penghasilan, makapengenaan pajaknya tidak dapat menggunakan ketentuan P3B, yangberarti menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26Undang-Undang Pajak Penghasilan;

bahwa berdasarkan ketentuan ini, maka Videovan EntertainmentIndustries Pte. Ltd. Wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili(SKD) kepada Pemohon Banding pada tahun 2005 dan menyampaikanfotokopi SKD tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempatpebe terdaftar;

11) Pada proses keberatan, Pemohon Banding tidak memperlihatkan asliSurat Keterangan Domisili (SKD) yang wajib diserahkan VideovanEntertainment Industries Pte. Ltd. kepadanya pada tahun 2005 danVideovan Entertainment Industries Pte Ltd tidak menyampaikan fotokopiSKD tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah BesarSatu tempat Pemohon Banding terdaftar;

bahwa berdasarkan penelitian pada SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal23/26 Masa Desember 2005 diketahui bahwa Pemohon Bandingmelaporkan pemotongan PPh Pasal 26 yang dilakukannya kepadaVideovan Entertainment Industries Pte Ltd dengan jumlah DPP sebesarRp660.102.000,00 dan PPh Pasal 26 yang dipotong sebesarRp66.010.200,00 atau 10% dari DPP. SPT Masa PPh Pasal 23/26tersebut dilaporkan tanpa dilampiri dengan legalisasi fotokopi SKD yangmasih berlaku (di tahun 2005) dalam hal Pajak Penghasilan Pasal 26dihitung berdasarkan tarif P3B;

12) Pada tanggal 14 November 2014, Pemohon Banding menyampaikandokumen bisnis file dan GST Registered Business atas nama VideovanEntertainment Industries Pte Ltd. Dokumen-dokumen tersebut merupakandokumen yang baru diperoleh Pemohon Banding pada November 2014.Dalam dokumen-dokumen tersebut, tidak ada pernyataan bahwaVideovan benar berkedudukan di negara Singapura, tidak ada tanggaldan tanda tangan pejabat yang berwenang menerbitkan SuratKeterangan Domisili, baik yang diterbitkan oleh Competent Authoritymaupun yang diterbitkan oleh Kantor Pajak tempat Videovan terdaftar;

bahwa ketentuan SE-03/PJ.101/1996 mengatur bahwa Surat KeteranganDomisili diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah,atau dapat dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempat Wajib Pajakluar negeri yang bersangkutan, sekurang-kurangnya harus menyatakanbahwa Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan benar berkedudukandi negara tersebut sesuai dengan ketentuan P3B yang berlaku, disertaidengan tanggal dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan SuratKeterangan Domisili tersebut, serta berlaku selama 1 (satu) tahun sejaktanggal diterbitkan;

bahwa dengan demikian, dokumen yang diberikan Pemohon Bandingtersebut tidak dapat dianggap sebagai Surat Keterangan DomisiliVideovan karena tidak - memuat informasi sebagaimana diatur dalam SE-03/PJ.101/1996, tidak ada nama dan tanda tangan pejabat yangberwenang serta bukan dokumen yang berlaku di tahun 2005 dimanatransaksi pemotongan PPh Pasal 26 atas royalti tersebut terjadi;

bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka pembayaran royalti dariPemohon Banding ' kepada Videovan Entertainment Industries Pte Ltdtidak memenuhi persyaratan untuk dapat diterapkannya tarif pajak sesuaiP3B Indonesia - Singapura. Dengan demikian, pembayaran royaltitersebut seharusnya dikenakan pajak sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-SE


Undang PPh atau sebesar 20% dari jumlah bruto royalti;

bahwa oleh karena itu, perhitungan PPh Pasal 26 yang harus dipotongatas pembayaran royalti dari Pemohon Banding kepada VideovanEntertainment Industries Pte Ltd adalah sebesar Rp660.102.000 X 20% =Rp132.020.400,00;

13) Dengan demikian, perhitungan PPh Pasal 26 terutang dan PajakPenghasilan Pasal 26 yang masih harus dibayar oleh Pemohon Bandingmenurut Terbanding adalah sebagai berikut:




10% x Rp660.102.000 Rp 66.010.200


Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (2)

24 bulan x 2% x Rp66.010.200,00 Rp 31.684.896


KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

a. Surat banding nomor 001/AC-PJK/I1/2015 tanggal 23 Februari 2015memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 danPasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 37ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-23621WPJ.06/2014tanggal 11 Desember 2014 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengandata dan ketentuan yang berlaku.

c. Koreksi pemeriksa/penelaah keberatan telah sesuai dengan ketentuanperundangundangan perpajakan yang berlaku.

2. Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepadaSEKRETARIATPENGADILANPAJAK

Pengadilan Pajak untuk :

a. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon Banding TIDAKDAPAT DIPERTIMBANGKAN LEBIH LANJUT karena tidak memenuhiketentuan formal Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;

b. menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetapmempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-23621WPJ.06/2014 tanggal 11 Desember 2014 tentang Keberatanpemohon banding alas Surat Ketetapan Pajak Kutang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor : 00001/204/05/026/13 tanggal 12 November2013 Masa Pajak Desember 2005 atas nama Pemohon Banding;

Menurut PemohonBanding

: bahwa dasar tuntutan Pemohon Banding adalah hukum tax treaty antaraIndonesia dengan Singapura yang menentukan tarif maksimal PajakPenghasilan Pasal 26 sebesar 15%, dan di Singapura ditetapkan 10%,sementara Terbanding menetapkan 20%;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa SKD dikeluarkan oleh pihakPemerintah Singapura dan telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal14 November 2014;

bahwa Pemohon Banding melakukan transaksi pada tahun 2005 sampaidengan 2006 dan tidak pernah diminta dokumen SKD, kemudian pada tahun2008, dilakukan pemeriksaan dan diminta dokumen SKD oleh Terbanding;

bahwa selanjutnya Pemohon Banding telah melakukan konfirmasi danmeminta dokumen terkait kepada pihak lawan transaksi di Singapore, tetapidiketahui bahwa pihak lawan transaksi telah mengalami pailit dan pemiliknyameninggal dunia;

bahwa untuk mendukung pernyataannya, Kuasa Pemohon Banding dalampersidangan menyampaikan kelengkapan dokumen berupa :P-7 Fotokopi SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan / atau Pasal 26

Masa Pajak November 2015;P-8 Fotokopi Perjanjian antara Pemohon Banding dengan Video Van

Singapore;P-9 Fotokopi informasi mengenai Pajak Royalty Singapore;P-10 Fotokopi Nomor Pajak Video Van Singapore;P-10 Asli Closing Statement Pemohon Banding Nomor : 002/AC-PJK/II/2015

tanggal 23 Februari 2015;

bahwa dalam Closing Statementnya Nomor : 002/AC-PJK/II/2015 tanggal 23Februari 2015, Pemohon Banding pada pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut:

I. Duduk Perkara.

bahwa Pemohon Banding menjelaskan kronologis atas terjadinya sengketa PajakPenghasilan Pasal 26 tahun 2005: Dengan adanya Surat Perintah PemeriksaanNomor PRIN-00118/WPJ.06/0405/RIK.SIS/2013 tanggal 12 April 2013, setelahpemeriksaan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPajak Penghasilan Pasal 26, dengan hasil :

No Uraian

Jumlah Rupiah Menurut

Pengusaha KenaPajak

F iskusSEKRETARIATPENGADILANPAJAK

12345

Penghasilan KenaPajak/Dasar PengenaanPajak

660.102.000 660.102.000

PPh pasal 26 yangterutang

66.010.200 99.015.300

Kredit Pajak: Setoranmasa

66.010.200 66.010.200

Pajak yang tidak/kurangdibayar

- 33.005.100

Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP

- 15.842.448

6 Jumlah PPh yang masihharus dibayar

0 48.847.548

bahwa menurut Pemohon Banding sebagai wajib pajak, Pajak Penghasilan Pasal 26tahun 2005 adalah sebagai berikut:

1 Penghasilan Kena Pajak / Dasar PengenaanPajak

660.102.000

2 Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang 66.010.2003 Kredit Pajak : Setoran Masa 66.010.200

Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0

bahwa atas Ketetapan Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 tahun 2005,pemeriksa menganggap dasar pengenaan atas Pajak Penghasilan Pasal 26dari negara Singapura di Indonesia adalah sesuai dengan persetujuanPenghindaran Pajak Berganda Indonesia - Singapura sebesar 15%,sedangkan menurut penafsiran wajib pajak, dimana dalam panduanPenghindaran Pajak Berganda disebutkan:

Pasal 12 ayat 2, bahwa "However, such royalties may be taxed in theContracting State in which they arise, and according to the law of that State,but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so chargedshall not exceed 15% of the gross amount of the royalties" (Namun demikian,royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuandimana royalti tersebut berasal, dan sesuai dengan perundang-undanganNegara tersebut, tetapi apabila penerima royalti adalah pemilik hak yangmenikmati royalti, pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15 persen darijumlah bruto royalti tersebut);

bahwa pajak penghasilan atas royalty di negara Singapura adalah tarifsebanyak 10%, sehingga Pemohon Banding sebagai wajib pajak memungutPajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif 10% dari nilai bruto royalti yangdibayarkan (karena pemilik royalti dan penikmat royalti ini adalah perusahaanyang berdomisili di Singapura dan kontrak pun ditandatatangani di Singapura).Pada saat penandatanganan perjanjian, konsultan pajak Video Van sudahmenegaskan bahwa tarif pajak penghasilan atas royalty sebesar10%. Semuajudul film video tersebut dimuat dalam perjanjian, merupakan produk luarnegeri yang bisa diakses di website;

bahwa karena Pemohon Banding sebagai wajib pajak adalah warga umum,Pemohon Banding tidak dapat mencari peraturan perpajakan negaraSingapura atas pendapatan loyalty, tetapi di website www.iras.gov.sgPemohon Banding menemukan penjelasan peraturan perpajakan ataspendapatan dari Loyalty, yang dilampirkan bersama surat Closing StatementPemohon Banding. Harapan Pemohon Banding, pihak Terbanding selakufiskus mempunyai akses untuk mendapatkan peraturan perpajakan resmi dariSE


Undang-Undang Perpajakan negara Singapura;

bahwa permasalahan Surat Keterangan Domisili, dapat Pemohon Bandingjelaskan bahwa Pemohon Banding sebagai wajib pajak memang sejak awalperusahaan didirikan pada tahun 2005, pertama kali adanya transaksi ini(perjanjian ini merupakan transaksi pertama sebagai wajib pajak). Di tahunberikutnya, Tahun 2006 pun ada transaksi serupa;

bahwa atas pelaporan SPT Masa tahun 2006 pun tidak dilampirkan SuratKeterangan Domisili yang juga tidak diminta oleh petugas pelayanan penerimalaporan SPT Masa. Pada tahun 2008 terjadi pemeriksaan atas tahun buku2006, dan Pemohon Banding sebagai wajib pajak dimintakan bukti suratketerangan domisili atas transaksi pembayaran loyalty di tahun 2006 kepadapihak Video Van Pte. Ltd. dari Singapura, dan Pemohon Banding sebagaiwajib pajak meminta bukti ini dari pihak akuntan Video Van Pte. Ltd, untukbukti ini dikirimkan via email. Bukti ini Pemohon Banding berikan kepada pihakPemeriksa dan pihak Pemeriksa dapat menerima bukti ini;

bahwa pada pemeriksaan pajak tahun buku 2005 yang diterbitkan suratpemeriksaannya tahun 2013, pihak Pemeriksa meminta bukti SuratKeterangan Domisili (apakah berkas atas pemeriksaan yang sama untuktahun pajak 2006 di mana Pemeriksa sudah menerima keterangan domisiliatas Video Van Pte.Ltd. di Singapura tidak diperhatikan oleh petugaspemeriksa yang baru);

bahwa alasan Pemohon Banding sebagai wajib pajak tidak dapat memberikanSurat Keterangan Domisili karena Video Van Pte. Ltd. sudah bangkrut tahun 2009juga Mr. Peter Lim selaku Direktur dan pemilik Video Van Pte. Ltd. pun sudahmeninggal, sehingga Pemohon Banding sebagai wajib pajak sulit untuk memintaketerangan lebih lanjut. Maka dengan itu Pemohon Banding sebagai wajib pajakberusaha mencari dan memberikan bukti email dari akuntan yang PemohonBanding dapat pada tahun 2008 sebagai permintaan bukti Surat KeteranganDomisili untuk pemeriksaan tahun pajak 2006; ditambah dengan informasiperusahaan Video Van Pte. Ltd. yang Pemohon Banding dapat dari websitependaftaran perusahaan negara Singapura yaitu bizfile, untuk mendapat informasiini, Pemohon Banding sebagai wajib pajak membayar biaya resmi untukmendapatkan data-data dan informasi yang Pemohon Banding butuhkan;

bahwa data-data inilah yang Pemohon Banding sebagai wajib pajak dapat berikankepada pihak Pemeriksa dalam usaha melengkapi bukti yang dibutuhkan;

bahwa data yang Pemohon Banding dapat adalah:1. Lembar yang Pemohon Banding dapat dari Inland Revenue Authority of

Singapore (IRAS) yang berisi data no. GST Video Van yaitu : M200625145;2. Lembar bizfile yaitu data perusahaan yang dikeluarkan oleh Accounting and

Corporate Regulatory Authority (ACRA) yang menyatakan bahwa Video Vanyang didirikan pada 27 Agustus 1983 terdaftar dengan No 198304167Cdilengkapi dengan nama-nama pengurus perusahaan dan no indentitasmereka, juga ada nama akuntan publik yang digunakan. Di dalam ini jugaterdapat penjelasan jenis aktivitas perusahaan;

II. Pokok Sengketa.

bahwa atas Ketetapan kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ini PemohonBanding mengajukan surat keberatan ke Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusatdengan surat Nomor : No.002/AC-PJK/XII/2013 tertanggal 14 Desember 2013,yang diterima oleh KPP Pratama Jakarta Sawah besar satu pada tanggal 16Desember 2013;SE


bahwa atas surat Pemohon Banding tersebut di atas, Kantor Wilayah DJP JakartaPusat menolak keberatan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-2362/WPJ.06/2014, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian Semula(Rp)

Ditambah/(Dikurangi)(Rp)

Menjadi(Rp)

a.Dasar Pengenaan Pajak 660.102.000 660.102.000

b.Pajak Penghasilan (PPh)terutang

99.015.300 33.005.100 132.020.400

c. Kredit Pajak 66.010.200 - 66.010.200

d.Kompensasi Masa Pajaksebelumnya

- - -

e.PPh Kurang/(LebihBayar)

33.005.100 33.005.100 66.010.200

f. Sanksi Administrasi 15.842.448 15.842.448 31.684.896g. Jumlah PPh yang masihharus/(Lebih) dibayar

48.847.548 48.847.548 97.695.096

bahwa tanggapan Peneliti atas keberatan keputusan kurang bayar PajakPenghasilan Pasal 26 tahun 2005, karena tidak ada kelengkapan suratketerangan domisili dari perusahaan penerima royalti yang berkedudukan diSsingapura, sehingga dikenakan tarif sebesar 20% dari nilai bruto royalti;

bahwa pada waktu undangan untuk pembahasan surat keberatan, PemohonBanding sebagai wajib pajak telah menyerahkan bukti Surat KeteranganDdomisili dari perusahaan penerima royalti, tetapi dikatakan bahwa SuratKeterangan Domisili tersebut tidak dapat disusulkan, karena harus bersamaansewaktu penyerahan SPT Masa;

bahwa seperti yang telah Pemohon Banding jelaskan sebelumnya, dari petugaspenerima SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Desember 2005 di KPP tidak ditolak danjuga tidak diminta kelengkapan surat domisili Video Van;

III. Kesimpulan

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding sebagai wajibpajak memohon keadilan agar atas Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telahPemohon Banding bayarkan sebesar 10% mohon dapat diterima. KarenaPemohon Banding sebagai wajib pajak keberatan dengan tarif yang dibebankansebesar 15% maupun 20%. Wajib pajak asing sebagai penerima dan penikmatroyalty, di negaranya menurut Undang-Undangnya hanya dibebankan tarif 10%

bahwa agar koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dinyatakan tidakbenar dan tidak dapat dipertahankan. Karena atas selisih pengenaan tarif atasroyalty (Pajak Penghasilan Pasal 26) yang mana menurut Pemeriksa awal 15%dan menurut Peneliti Kanwil 20%, sedangkan negara Singapura mengenakan tarifsebesar 10% atas royalty; bila tarif yang berlaku atas pembayaran royaltydikenakan 15% atau 20%, atas selisih tarif ini sebesar 5% atau 10% harus menjadibeban siapa;

bahwa apabila tarif yang dipakai tidak mempertimbangkan kalau penghasilanroyalti ini adalah milik perusahaan yang berkedudukan di Singapura (PemohonBanding telah berikan bukti domisili kepada peneliti). Ditambah lagi perjanjiankerjasama pun dilakukan di Singapura. bahwa Pemohon Banding mohon agarSE


Keputusan Keberatan No. KEP-2362/WPJ.06/2014 dan SKP Nomor00001/204/05/026/13 ditinjau kembali;

1 Penghasilan Kena Pajak / Dasar PengenaanPajak

660.102.000

2 Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang 66.010.2003 Kredit Pajak : Setoran Masa 66.010.200

Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0

Menurut Majelis : bahwa nilai sengketa banding ini adalah koreksi PPh Terutang PPh Pasal 26 MasaPajak Januari – Desember 2005 sebesar Rp66.010.200,00, yang terjadi karenamenurut Terbanding tidak ada Surat Keterangan Domisili dari perusahaanpenerima royalti yang berkedudukan di Singapore sehingga atas nilai brutoroyalti tersebut dikenakan tarif sebesar 20%;

bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Majelis mempertimbangkanbeberapa hal sebagai berikut:

bahwa pelaporan SPT Masa tahun 2006 yang tidak dilampiri dengan SuratKeterangan Domisili diterima oleh petugas pelayanan penerima laporan SPTMasa tanpa permintaan SKD sebagai kelengkapan pelaporan;

bahwa pada tahun 2008 terjadi pemeriksaan atas tahun buku 2006, danPemohon Banding sebagai wajib pajak dimintakan bukti surat keterangandomisili atas transaksi pembayaran royalty di tahun 2006 kepada pihak VideoVan Pte. Ltd. di Singapura, dan Pemohon Banding memperoleh bukti ini daripihak akuntan Video Van Pte. Ltd via email, yang selanjutnya PemohonBanding berikan kepada pihak Pemeriksa dan pihak Pemeriksa dapatmenerima bukti tersebut;

bahwa pada pemeriksaan pajak tahun buku 2005 pada tahun 2013berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-00118/WPJ.06/0405/RIK.SIS/2013 tanggal 12 April 2013, pihak Pemeriksameminta bukti Surat Keterangan Domisili namun Pemohon Banding sebagaiwajib pajak tidak dapat memberikan Surat Keterangan Domisili karena Video VanPte. Ltd. sudah bangkrut tahun 2009 dan bahwa Mr. Peter Lim selaku Direktur danpemilik Video Van Pte. Ltd. sudah meninggal, sehingga Pemohon Bandingmenyampaikan data berupa Lembar yang Pemohon Banding dapat dari InlandRevenue Authority of Singapore (IRAS) yang berisi data no. GST Video Van yaitu :M200625145 dan Lembar bizfile yaitu data perusahaan yang dikeluarkan olehAccounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) yang menyatakan bahwaVideo Van yang didirikan pada 27 Agustus 1983 terdaftar dengan No 198304167Cdilengkapi dengan nama-nama pengurus perusahaan dan nama akuntan publikyang digunakan;

bahwa menurut Majelis pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 sesuai tarifpajak penghasilan atas royalty di negara Singapura sebesar 10% yangdilakukan oleh Pemohon Banding telah sejalan dengan pengaturan berdasarkanAgreement Between The Republic of Indonesia and The Republic ofSingapore for The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of FiscalEvasion with Respect to Taxes on Income, yang mengatur antara lain dalamArticle 12 ROYALTIES yaitu bahwa “Royalties arising in a Contracting Stateand paid to a residers of the other Contracting State may be taxed in that otherState” dan “However, such royalties may be taxed in the Contracting State inwhich, they arise, and according to the law of the State, but .if the recipient isthe benefial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 15% ofSE


the gross amount of the royalties”, karena pemahaman “shall not exceed 15%of the gross amount of the royalties” tidak mengandung pengertian ataumengacu kepada patokan 15% melainkan dapat dibawah dan tidak melampaui15%; the gross amount of the royalties”;

bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dan pertimbangan di atas sertadengan memperhatikan azas konsistensi, Majelis berpendapat bahwa koreksiTerbanding berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h yangmengatur bahwa “Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiaptambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak,baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapatdipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yangbersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

h. royalti”

bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf d yang mengatur bahwa “Atas penghasilantersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yangdibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalamnegeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilanperusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentukusaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) darijumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :

d. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaanharta”;

bahwa Agreement Between The Republic of Indonesia and The Republic ofSingapore for The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of FiscalEvasion with Respect to Taxes on Income, serta Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentangPenerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), tidak memilikilandasan yang kuat dan oleh karena itu koreksi Terbanding tidak dapatdipertahankan;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap data/dokumen dalamberkas banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan sertakesimpulan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukupbukti yang meyakinkan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan bandingPemohon Banding atas koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang sebesarRp66.010.200,00, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2005 dihitung kembali sebagaiberikut:

1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar PengenaanPajak

Rp 660.102.000,00

2. PPh Pasal 26 yang terutang : 10% xRp660.102.000,00

Rp 66.010.200,00

3. Kredit Pajak: Setoran Masa Rp 66.010.200,00

4. PPh Kurang/(Lebih Bayar) 0,00SEKRETARIATPENGADILANPAJAK

5. Sanksi Administrasi 0,00

6. Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar 0,00

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak danketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengansengketa ini;

Memutuskan : Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP-2362/WPJ.06/2014 tanggal11 Desember 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00001/204/05/026/13tanggal 12 November 2013 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2005, atas nama Pemohon Banding sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26yang terutang Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 dihitungkembali menjadi sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar PengenaanPajak

Rp 660.102.000,00

2. PPh Pasal 26 yang terutang : 10% xRp660.102.000,00

Rp 66.010.200,00

3. Kredit Pajak: Setoran Masa Rp 66.010.200,00

4. PPh Kurang/(Lebih Bayar) 0,00

5. Sanksi Administrasi 0,00

6. Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar 0,00SEKRETARIATPENGADILANPAJAK

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaandalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 olehHakim Majelis XVIB dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Drs. I Putu Setiawan, M.M. sebagai Hakim Ketua,

Drs. Firman Siregar, M.A. sebagai Hakim Anggota,

Tri Andrini Kusumandari, S.E., Ak. M.B.T sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh :

M.R. Abdi Nugroho, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor : Put-089866.13/2005/PP/M.XVIB Tahun 2018 diucapkandalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal31 Mei 2018 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Penggantidengan susunan sebagai berikut:

Ruwaidah Afiyati, S.E., S.H., M.M., M.H., CfrA. sebagai Hakim Ketua,

Drs. Firman Siregar, M.A. sebagai Hakim Anggota,

Tri Andrini Kusumandari, S.E., Ak. M.B.T sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh :

M.R. Abdi Nugroho, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti,

tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.

SEKRETARIATPENGADILANPAJAK

PutusanNomor - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Documents

Transcript of PutusanNomor - Kementerian Keuangan Republik Indonesia