PROYEKPERUBAHANpustakamaya.lan.go.id/uploaded_files/temporary/Digital...PROYEKPERUBAHAN ManDatDoKTer...
Transcript of PROYEKPERUBAHANpustakamaya.lan.go.id/uploaded_files/temporary/Digital...PROYEKPERUBAHAN ManDatDoKTer...
PROYEK PERUBAHAN
ManDat DoKTer(PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
TERINTEGRASI SECARA ONLINE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHPROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NAMA : IWAN SETIAWAN, S.Sos, M.AP
NO DAFTARHADIR
: 28
INSTANSI : DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XIILEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2019
KATA PENGANTAR
Dalam menghadapi tantangan era digital dan dalam rangka
menuju Revolusi Industri 4.0 melalui layanan Dukcapil Go
Digital, maka dalam rangka mendukung peningkatan kualitas
pelayanan publik perlu dilakukan pemanfaatan data
kependudukan yang terintegrasi secara online guna
mewujudkan single identity number melalui perangkat daerah
provinsi yang bergerak di sektor pelayanan publik.
Demikian halnya dengan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur perlu memberikan layanan
data-data informasi administrasi kependudukan danmelakukan kerjasama dalam
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dengan Satuan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur yang menangani pelayanan publik.
Sejalan dengan hal tersebut, Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan
XII Tahun 2019 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia di Pusat
Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah
(Puslatbang KDOD) Samarinda sesuai dengan kurikulum pelatihan mewajibkan
setiap peserta untuk dapat menetapkan satu area perubahan dengan persetujuan
dari atasan langsungnya dan ditindaklanjuti menjadi sebuah proyek perubahan
yang akan diterapkan diinstansinya.
iii
Berkenaan dengan hal tersebut, penulis mencoba menyusun Rancangan
Proyek Perubahan pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dengan judul / topik “ ManDat
DoKTer “ ( Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Terintegrasi
Secara Online ) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan
data center Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia dengan akses data melalui Dinas
Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Kalimantan Timur.
Dalam menyusun rancangan proyek perubahan ini, penulis telah
berkonsultasi dengan Bapak Ir. H. Muhammad Sa’bani, M.Sc (Plt. Sekretaris
Daerah Provinsi Kalimantan Timur) dan telah menugaskan kepada Ibu Ir. Hj.
Halda Arsyad, MM (Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur) selaku Mentor sekaligus atasan
langsung penulis dan juga kepada Bapak DR. Rahmat, MA selaku Coach, guna
mendapatkan bimbingan, saran dan masukan.
Penyusunan rancangan proyek perubahan ini tentunya masih jauh dari
kesempurnaan, untuk itu segala saran dan masukan dari semua pihak sangat
diharapkan demi kesempurnaan penyusunan proyek perubahan ini.
iv
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen Kependuudkan
dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI melalui Bapak Joko Moersito, SH, MH
(Direktur Bina Aparatur) yang telah berkenan hadir dalam acara launching, Bapak
Ir. H. Muhammad Sa’bani (Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim), Bapak
Dr. Mariman Darto, M.Si (Kepala Puslatbang KDOD), Ibu Ir. Hj. Halda Arsyad,
MM (Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Kalimantan Timur) selaku Mentor sekaligus atas langsung penulis,
Bapak Dr. Rahmat, MA (Coach), dan Bapak Ir. H. Reza Indra Riadi, M.Si
(Narasumber / Penguji), semua tim, stakeholder dan semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan rancangan proyek perubahan in.
Demikian yang dapat penulis sampaikani dan semoga penyusunan proyek
perubahan ini dapat bermanfaat bagi instansi penulis dan Satuan Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Samarinda, Agustus 2019
PENULIS,
IWAN SETIAWAN, S.Sos,
M.AP
v
BAB I
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
I. TOPIK RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
ManDat DoKTer ( Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Terintegrasi Secara Online ) di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur
II. DESKRIPSI RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
Rancangan Proyek Perubahan yang dinamakan “ManDat DoKTer”
(Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan TerintegrasiI Secara
Online) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan
sejalan dengan perintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak
Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan
dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, di mana data kependudukan yang
digunakan adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh
Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi
kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) yang tersambung antara tempat pelayanan dengan
data center Kementerian Dalam Negeri.
Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan terintegrasi secara
online dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Dinas Kependudukan,
Mandat DoKTer – 1
Mandat DoKTer - 2
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan
Timur dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur,
selanjutnya dibuat petunjuk teknis dan dan dapat dilakukan akses Nomor
Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda
Pendudukan Elektronik (KTP el), dan wajib menggunakan jaringan
komunikasi data melalui aplikasi data warehouse dan menggunakan jaringan
VPN (Virtual Privat Network).
III. LATAR BELAKANG
A. URGENSI
I) Kondisi Normatif Yang Diharapkan Organisasi
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada hakekatnya
berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status
hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang
dialami penduduk. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006
sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan
penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib
administrasi kependudukan dengan terbangunnya database
Mandat DoKTer - 3
kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas
dokumen kependudukan yang diterbitkan.
Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi
penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak
administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan
perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen
Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran
aktif pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan KTP el saat ini
dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat
serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di
Kabupaten / Kota, Provinsi maupun database kependudukan secara
nasional.
Dengan penerapan KTP el maka penduduk tidak
memungkinkan lagi dapat memiliki KTP el lebih dari satu dan / atau
dipalsukan KTP el nya, mengingat dalam KTP el tersebut telah
memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang
antara lain menggunakan iris mata maupun sidik jari penduduk.
Dengan penerapan KTP el maka masa pemberlakuan KTP el
yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) yakni berlaku 5 (lima) tahun
menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen
data penduduk dan berubahnya domisili penduduk.
Mandat DoKTer - 4
Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan
kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh
pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan
negara setiap 5 (lima) tahunnya.
Sejalan dengan terbangunnya database kependudukan maka
dapat dilakukan akses pemanfaatan data kependudukan baik bagi
petugas pada penyelenggara, instansi pelaksana dan pengguna
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan,
Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta
Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan
Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
Lingkup pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga
pengguna meliputi NIK, Data Kependudukan (data perseorangan dan
data agregat penduduk) dan KTP el. NIK dan Data Kependudukan
adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh
Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari hasil pelayanan
administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) yang tersambung antara tempat
pelayanan dengan data center Kementerian Dalam Negeri.
Mandat DoKTer - 5
Gambar 1
Ruang Lingkup Administrasi Kependudukan
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
P
P Pelayanan Pemanfaatan data kependudukan dilakukan oleh :
1. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktonrat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan lembaga pengguna
ditingkat pusat yaitu Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga
Pemerintah Non Pemerintahan dan Badan Hukum Indonesia yang
memberikan pelayanan publik.
2. Pemerintah Provinsi melalui Unit Kerja yang menangani
kependudukan dan pencatatan sipil dengan lembaga pengguna,
yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi.
3. Pemerintah Kabupaten / Kota melalui Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dengan lembaga pengguna Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten / Kota dan Badan Hukum Indonesia
Mandat DoKTer - 6
yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki
hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.
Pemberian izin hak akses pemanfaatan data kependudukan dapat
dilakukan :
1. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan
kepada petugas lingkup Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dan lembaga pengguna di tingkat pusat.
2. Gubernur memberikan izin hak akses pemanfaatan data
kependudukan kepada petugas penyelenggara Provinsi dan
lembaga pengguna di tingkat provinsi.
3. Bupati/Walikota memberikan izin hak akses pemanfaatan data
kependudukan kepada petugas pelaksana Kabupaten/Kota dan
lembaga pengguna di tingkat Kabupaten/Kota.
Pemberian izin hak akses pemanfaataan data kependudukan
sebagaimana dimaksud ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama
antara lembaga / unit kerja yang menangani kependudukan dan
pencatatan sipil dengan lembaga pengguna di daerahnya masing-
masing.
NIK, Data Kependudukan dan KTP el oleh lembaga pengguna
tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, wajib menggunakan aplikasi
data warehouse yang dibangun oleh Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Mandat DoKTer - 7
Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan
lembaga / unit kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan
sipil di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, wajib melakukan
kerjasama pemanfaatan data kependudukan terintegrasi secara online
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi guna
mendukung pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur, agar dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan / keperluan
bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah Provinsi yang berbasiskan NIK, data
kependudukan dan KTP el.
II) Kondisi Organisasi Saat Ini
Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 59
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas
Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dengan fungsi :
Mandat DoKTer - 8
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai
dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah.
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana.
3. Penyenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana.
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis di bidang kependudukan dan dan pencatatan sipil.
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak.
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis di bidang sistem data gender dan anak.
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis di bidang kesetaraan gender dan anak.
8. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Mandat DoKTer - 9
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
10. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional.
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Salah satu tugas dari fungsi Dinas Kependudukan,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Kalimantan Timur yang saat ini belum berjalan sesuai Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2015 yaitu belum dilakukannya pemanfaatan data
dan dokumen kependudukan terintegrasi secara online antara Dinas
Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Timur dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur guna mendukung pelayanan publik pada
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Untuk Kalimantan Timur pada tingkat Provinsi dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Kalimantan
Timur juga masih berproses pada tataran sosialisasi dan sebagian
sudah pada tahap proses administrasi perjanjian kerjasama dan juga
belum pada tahapan implementasinya. Hal ini disebabkan beberapa
faktor, yaitu :
Mandat DoKTer - 10
1. Keterbatasan APBD pada Kabupaten/Kota sehingga tidak dapat
menganggarkan biaya jaringan VPN (Virtual Privat Network)
baik pada Dinas Komunikasi dan Infomatika, Satuan Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota maupun pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
2. Pada tingkat Provinsi untuk biaya jaringan VPN yang
penganggarannya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kaltim masih dalam proses kerjasama penyedia dengan
pihak ketiga.
3. Beberapa Kabupaten/Kota jaringan internetnya sering tidak
stabil atau sering bermasalah.
4. Belum tersedianya aplikasi akses input data kependudukan pada
Satuan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Tidak adanya perhatian penuh dari pejabat tertinggi di
Kabupaten/Kota akan pentingnya pemanfaatan data
kependudukan untuk mendukung pelayanan publik.
Saat ini Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur dalam memberikan pelayanan masih belum berdasarkan NIK,
data kependudukan dan KTP el sesuai Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) melalui data warehouse yang
sudah dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, sumber data belum dapat dijadikan reperensi yang
Mandat DoKTer - 11
kuat sebagai rujukan untuk dapat disajikan sehingga data yang ada
bisa saja bias dan belum dapat dipercaya kebenarannya. Kemudian
dalam mendukung implementasi menuju Single Identity Number
(SIN) yang diharapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan
dan Pencatatan Sipil juga mustahil akan terwujud karena untuk
menuju hal tersebut harus didukung data balikan dari lembaga
pengguna baik di tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Gambar 2
Elemen Data Kependudukan
DATA KEPENDUDUKANPASAL 58UU 24/2013
DATA PERSEORANGAN : Pasal 58 ayat(2)a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan darah; h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam
keluarga; k. cacat fisik dan/atau mental; l. pendidikan terakhir; m. jenis pekerjaan; n. NIK ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. Nama ayah;
r. alamat sebelumnya; s. alamat sekarang (RT/RW/Dsn/Kmp); t. kepemilikan akta kelahiran/surat
kenal lahir; u. nomor akta kelahiran/nomor surat
kenal lahir; v. kepemilikan akta perkawinan/buku
nikah; w. nomor akta perkawinan/buku nikah; x. tanggal perkawinan; y. kepemilikan akta perceraian; z. nomor akta perceraian/surat cerai; aa. tanggal perceraian; bb. sidik jari; cc. irismata; dd. tanda tangan; danee. elemen data lainnya yangmerupakan
aib seseorang.
DATA AGREGAT : Pasal 58 ayat (3)
meliputi himpunan dataperseorangan yang berupadata kuantitatif dan datakualitatif
a. Data Perseorangan
b. Data Agregat
http://www.dkp3a.kaltimprov.go.id/e-infoduk/
Mandat DoKTer - 12
III) Analisis
Penyusunan Rencana Perubahan ini menggunakan analisis
SCORE yang terdiri dari 5 (lima) dimensi, yaitu :
1. Strength (kekuatan) berkaitan dengan kemampuan dan sumber
daya yang ada di dalam suatu organisasi.
2. Challenge (tantangan) menunjukkan tantangan eksternal yang
dihadapi organisasi.
3. Opportunity (peluang) berkenaan peluang yang terbuka
dilingkungan.
4. Response (respon) berkenaan dengan konsekuensi yang
mungkin atau muncul akibat dari tindakan atau tidak adanya
tindakan.
5. Efectiveness (efektifitas) yaitu strategi yang efisien, andal,
elegan, tepat sasaran dan terintegrasi.
Uraian analisis SCORE yang dikaitkan dengan Pemanfaatan
data dan dokumen kependudukan terintegrasi secara online, dapat
diuraikan sebagai berikut :
A) Strength (kekuatan)
1. Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2015 yang mengatur tentang Persyaratan, Ruang
Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta
Mandat DoKTer - 13
Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data
Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
2. Memiliki Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK) yang tersambung antara data pelayanan dengan data
center pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia.
3. Adanya aplikasi data warehouse (DWH) yang dibangun
oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Tersedianya jaringan tertutup VPN (Virtual Private
Network) yang terhubung dari data warehouse pusat ke
server Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur yang
disediakan dan dibiayai oleh Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia.
5. NIK, data kependudukan dan KTP el yang digunakan
adalah Data Kependudukan Bersih (DKB) per semester
yang merupakan data tunggal yang telah dibersihkan oleh
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah
Mandat DoKTer - 14
dijamin oleh Undang-undang sebagai data yang falit dan
dapat digunakan untuk semua kepentingan.
6. Adanya tenaga Administrator Database (ABD) yang telah
dilatih dalam menangani database kependudukan dan
pencatatan sipil.
7. Tersedianya server kependudukan di Dinas Kependudukan,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Kalimantan Timur.
8. Tersedianya jaringan VPN (Virtual Private Network) yang
disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur di beberapa Satuan Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang
terkoneksi ke Dinas Kependudukan, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan
Timur.
9. Adanya aplikasi input data dari beberapa Satuan Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
B) Challenge (tantangan)
1. Tidak semua Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur tersedia jaringan VPN (Virtual Private
Network) yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Kalimantan Timur maupun oleh
Mandat DoKTer - 15
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bersangkutan.
2. Jaringan VPN (Virtual Private Network) tersedia tetapi
tidak didukung/dibuat/dibangun aplikasinya yang dapat
mengakses untuk input data kependudukan pada Dinas
Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dibeberapa
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur tidak mempunyai tenaga teknis yang
dapat membuat aplikasi untuk input data kependudukan.
C) Opportunity (peluang)
1. Kebutuhan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur untuk menggunakan data kependudukan.
2. Jaringan internet di Ibukota Provinsi yang singnalnya
kencang dan tidak lemot.
3. Jaringan Data Warehaouse
D) Response (respon)
1. Melalui proyek perubahan ini, maka pelayanan yang
diberikan berkenaan dengan data kependudukan
perseorangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur dapat diyakini kebenarannya.
Mandat DoKTer - 16
2. Memudahkan memberikan pelayanan karena hanya dengan
memasukan data NIK, maka data perseorangan
kependudukan akan keluar sesuai data yang dituangkan
dalam perjanjian kerjasama.
3. Memudahkan mendeteksi data kependudukan dan keaslian
KTP el seseorang cukup dengan menempel KTP el melalui
alat card reder maka data kependudukan seseorang akan
terbaca dan diketahui asli atau tidak.
E) Effectiveness (efektivitas)
1. Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan terintegrasi
secara online adalah merupakan strategi yang sangat efisien
yang dapat dimanfaatkan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah Provini Kalimantan Timur dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
2. Data dan dokumen kependudukan sangat diyakini
keandalannya karena bersumber dari data kependudukan
bersih dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kemendagri RI yang sudah terjamin
kebenaran datanya.
Mandat DoKTer - 17
3. Akses data dan dokumen kependudukan merupakan data
yang terintegrasi antara Direktorat Jenderal Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Dinas Kependudukan,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Kalimantan Timur dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur.
1. Adanya Permendagri 61 Tahun 2015.2. SIAK3. Aplikasi data warehouse (DWH)4. Tersedianya jaringan tertutup VPN (Virtual
Private Network) pusat & beberapa LPD5. Adanya DKB6. Adanya ADB7. Tersedianya server kependudukan8. Adanya aplikasi input data
1. Kebutuhan SKPD untuk menggunakan data kependudukan.
2. Jaringan internet di Ibukota Provinsi yang singnalnya kencang dan tidak lemot.
3. Jaringan Data Warehouse
1. Tidak semua SKPD tersedia jaringan VPN Jaringan VPN (Virtual Private Network)
2. Tidak semua SKPD tersedia aplikasi.3. Tenaga teknis hanya tersedia pada
beberapa SKPD yang mampu membuat aplikasi
1. Data kependudukan yang disajikan dapatdiyakini kebenarannya.
2. Memudahkan dalam memberikan pelayanan3. Mudah mendeteksi data kependudukan dan
keaslian KTP
1. Strategi yang sangat efisien yang dapatdimanfaatkan oleh SKPD dalammemberikan pelayanan kepadamasyarakat.
2. Data dan dokumen kependudukansangat diyakini keandalannya karenabersumber DKB.
3. Akses data dan dokumenkependudukan merupakan data yang terintegrasi.
Gambar 3
Instrumen Analisis SCORE
B. Referensi Sebelumnya
Dari beberapa referensi yang penulis baca dan ketahui baik
melalui jurnal, penelitian dan media online belum ada yang menulis
tentang hal yang berkaitan pemanfaatan data dokumen
kependudukan yang terintegrasi secara online. Kalau berkaitan
dengan kegiatan sosialisasi, instruksi dan arahan dari Direktorat
Mandat DoKTer - 18
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia maupun dari beberapa Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota se Indonesia
hal ini banyak dilakukan.
Saat ini pada tataran di tingkat pusat pada Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia sudah melakukan perjanjian kerjasama dan akses
pemanfaatan data kependudukan pada 1.219 lembaga pemerintah
dan swasta dan inovasinya dinamakan SI JUWITA (Pemanfaatan
Data Kependudukan Terintegrasi Secara Online untuk Mewujudkan
Single Identity Number) dan masuk Top 99 Inovasi Pelayanan
Publik Tahun 2019.
Sesuai data Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,
untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang pertama kali sudah
melaksanakan pemanfaatan data didaerahnya adalah pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan,
sedangkan yang lain baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
masih pada tataran sosialisasi dan proses administrasi Perjanjian
Kerjasama belum sampai pada implementasinya.
Mandat DoKTer - 19
IV. TUJUAN DAN MANFAAT UNTUK ORGANISASI ADAPTIF
A. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN
Gagasan proyek perubahan ManDat DoKTer ini dibagi dalam
beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu tujuan jangka pendek, tujuan
jangka menengah dan tujuan jangka panjang, dengan penjelasan sebagai
berikut :
I) Jangka Pendek
Tujuan jangka pendek adalah melakukan perjanjian kerjasama,
pembuatan petunjuk teknis, implementasi akses data kependudukan
dan monitoring dengan target 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur.
II) Jangka Menengah
Adapun tujuan jangka menengah adalah melakukan perjanjian
kerjasama, pembuatan petunjuk teknis, implementasi akses data
kependudukan dan monitoring dengan target 15 (lima belas) Satuan
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
III) Jangka Panjang
Sedangkan tujuan jangka panjang adalah melakukan perjanjian
kerjasama, pembuatan petunjuk teknis, implementasi akses data
kependudukan dan monitoring dengan target semua Satuan Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan diharapkan
Mandat DoKTer - 20
didapatkan data balikan dari lembaga pengguna sehingga berdampak
positif bagi Kementerian Dalam Negeri dalam melengkapi basis data
kependudukan yang lebih beragam dalam mewujudkan
Single Identity Number (SIN) dalam Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK).
Gambar 4
Alur Proses Pemanfaatan Data Kependudukan
Gambar 5
M
andat DoKTer - 21
B. MANFAAT PROYEK PERUBAHAN
Proyek perubahan ManDat DoKTer ini tentu banyak manfaat dan
kemudahan yang di dapat oleh lembaga pengguna diantaranya
mempermudah dalam proses verifikasi identitas karena sudah berbasiskan
data NIK, data Kependudukan (data perseorangan dan data agregat) dan
KTP el. Dengan pemanfatan KTP el melalui alat pembaca (card reader)
Data Balikan NIK Kependudukan
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
LPD mengajukanizin Pemanfaatan
DataPertemuan dg LPD
membahas materi PKS & kesiapan lainnya
termasuk jaringan VPN PenandatangananPKS
Juknis &Pemanfaatan Data
Ijin HakAkses
verifikasi identitas sudah langsung dengan mudah dan cepat terindetifikasi
sesuai elemen data perseorangan yang telah disepakati dalam Perjanjian
Kerjasama.
Sedangkan manfaat dari data balikan dari lembaga pengguna
berdampak positif bagi Kementerian Dalam Negeri dalam melengkapi
basis data kependudukan yang lebih beragam dalam mewujudkan Single
Identity Number (SIN) dalam Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK).
Gambar 6
andat DoKTer - 22
Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan
SERVER KTP-el
Sidik Jari diambil
menggunakan Live scan
Matching Sidik Jari
Pada Server KTP-el
IDENTIFIKASI KORBAN AIR ASIA QZ 8501NAMA KORBAN :1.WISMOYO ARI PRAMBUDI2.JUANITA LIMANTARA LIM3.HAYATI LUTFIAH4.KHAIRUNISA5.INDRA YULIANTO6.KEVIN ALEXANDER SOETJIPTO
PENGUNGKAPAN IDENTITAS KORBAN WNI DLM MUSIBAH AIR ASIA QZ 8501
Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan
PENGUNGKAPAN IDENTITAS OLAH TKP BOM STARBUCKS COFEEJL. MH. THAMRIN-JAKARTA PUSAT ; TGL. 14 JANUARI 2016
Dari hasil identifikasi Tim AFIS terhadap para korban meninggal dunia, tercatat sebanyak 8 (delapan) korban meninggal dunia dan 5 korban meninggal dunia terindentifikasi melalui perangkat MAMBIS, 1 korban melalaui CAAFIS, dan 1 korban dengan ideintifikasi AK-23, dan 1 korban Warga Negara Asing dengan menggunakan Paspor.
V. OUTPUT DAN OUTCOME
A. OUTPUT
Output produk proyek perubahan ini adalah telah dilakukannya
perjanjian kerjasama, pembuatan petunjuk teknis, implementasi akses
data kependudukan dan monitoring dengan target 3 (tiga) Satuan Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
A. OUTCOME
Outcome produk akhir proyek perubahan ini adalah terlaksananya
perjanjian kerjasama, pembuatan petunjuk teknis, implementasi akses
data kependudukan dan monitoring dengan target semua Satuan Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan diharapkan didapatkan
data balikan dari lembaga pengguna sehingga berdampak positif bagi
Kementerian Dalam Negeri dalam melengkapi basis data kependudukan
Mandat DoKTer - 23
yang lebih beragam dalam mewujudkan Single Identity Number (SIN)
dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Gambar 7
Konfirgurasi Data Warehouse
VI. TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
Tahapan dalam proyek perubahan ini dibagi dalam beberapa sasaran
yaitu dimulai dari sasaran :
1) Jangka pendek yaitu melakukan perjanjian kerjasama, pembuatan
petunjuk teknis, implementasi akses data kependudukan dan monitoring
dengan target 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur, yaitu :
1. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie.
3. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Mandat DoKTer - 24
Alasan ditetapkannya 3 (tiga) Satuan Perangkat Daerah Provinsi
dimaksud adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan
Timur adalah merupakan stakelholder yang berperan dalam menyediakan
jaringan VPN dari SKPD ke Dinas Kependudukan, Pemberdayaan dan
LPD
DINAS DUKCAPIL
DATA WAREHOUSE
PUSAT
DITJEN DUKCAPILKEMENDAGRI
LPD LPD LPD LPD LPD
Lembaga Pengguna Daerah (LPD) Kab/Kota
Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, RSUD Abdul Wahab
Sjahranie merupakan SKPD pelayanan umum yang langsung ke
masyarakat, dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
terkait dengan pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara dan rekrutment
Calon Aparatur Sipil Negara dan selain itu SKPD dimaksud secara
kontinyu melakukan koordinasi dan sangat berminat untuk melakukan
kerjasama pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan dan merupakan Satuan Perangkat Daerah
Provinsi yang menangani pelayanan.
Tabel 1
Tahapan Sasaran Jangka Pendek
Mandat DoKTer - 25
2) Jangka Menengah yaitu melakukan melakukan perjanjian kerjasama,
pembuatan petunjuk teknis, implementasi akses data kependudukan dan
monitoring dengan target 15 (lima belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur.
MI LESTONE JA NGK A MENENGA H
TAHAPAN UTAMABULAN / TAHUN 2019 BULAN / TAHUN 2020
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
1. Pertemuan dengan Diskominfo terkait jaringan VPN
2. Konektifitas jaringan VPN SKPD ke Disduk, PP & PA
3. Pertemuan dgn SKPD terkait proses pemanfaatan data
4. Pertemuan dgn SKPD terkait pembhsan pengajuan izin ke Gubernur
5. Proses pengajuan izin ke Gubernur
6. Pertemuan dgn SKPD terkait pembahasan Perjanjian Kerjasama (PKS)
7. Penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS)
8. Pembahasan Juknis Jaringan Komunikasi Data Warehouse (DWH)
9. Pengajuan User ID Development oleh pimpinan SKPD
10. Pengajuan Pejabat Penanggung Jawab dan Petugas Teknis SKPD
11. Pemberian User ID Development, usernama dan password
12. Uji aplikasi
13. Transaksi akses (log)
Tabel 2
Tahapan Rencana Jangka Menengah
3) Sedangkan Jangka Panjang yaitu melakukan perjanjian kerjasama,
pembuatan petunjuk teknis, implementasi akses data kependudukan dan
monitoring dengan target semua Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur dan diharapkan didapatkan data balikan dari lembaga
pengguna sehingga berdampak positif bagi Kementerian Dalam Negeri
dalam melengkapi basis data kependudukan yang lebih beragam dalam
mewujudkan Single Identity Number (SIN) dalam Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK).
Mandat DoKTer - 26
Tabel 3
Tahapan Rencana Jangka Panjang
Apathetics
Defenders
Latens
Promoters
ManDatDoKTer
1. Kepala DKP3A2. Kepala SKPD yang melakukan
pelayanan publik
1. Kepala SKPD yang bukan melakukanpelayanan publik
2. Lembaga swasta3. Instansi vertikal
1. Kepala Bidang / Kasie di DKP3A2. Media cetak, media online
1. ASN pengguna layanan2. Masyarakat pengguna layanan
VII. IDENTIFIKASI STAKEHOLDER DAN RENCANA MARKETING
Gambar 8
Identifikasi Stakeholder
Mandat DoKTer - 27
KETERANGAN :
MILESTONE JA NGK A PA NJA NG
TAHAPAN UTAMABULAN / TH 2020 BULAN / TAHUN 2021
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121. Pertemuan dengan Diskominfo terkait jaringan VPN
2. Konektifitas jaringan VPN SKPD ke Disduk, PP & PA
3. Pertemuan dgn SKPD terkait proses pemanfaatan data
4. Pertemuan dgn SKPD terkait pembhsan pengajuan izin keGubernur
5. Proses pengajuan izin ke Gubernur
6. Pertemuan dgn SKPD terkait pembahasan PerjanjianKerjasama (PKS)
7. Penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS)
8. Pembahasan Juknis Jaringan Komunikasi Data Warehouse (DWH)
9. Pengajuan User ID Development oleh pimpinan SKPD
10. Pengajuan Pejabat Penanggung Jawab dan PetugasTeknis SKPD
11. Pemberian User ID Development, usernama dan password
12. Uji aplikasi
13. Transaksi akses (log)
PROMOTERSMemiliki kepentingan besar terhadap upaya dan juga kekuatan untukmembantu membuatnya berhasil (atau menggelincirkannya)
Stakeholder dalam rancangan proyek perubahan ini terbagi dalam 2
(dua) hal yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal, yaitu :
A. Stakeholder Internal
1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4. Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan
Timur.
Mandat DoKTer - 28
B. Stakeholder Eksternal
1. Direktur Pemanfaatan Data Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia.
LATENSTidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam upaya, tetapimemiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi upaya jika mereka menjaditertarik
DEFENDERSMemiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalamkomunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi upaya.
APATHETICSKurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidakmengetahui adanya upaya.
2. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur pengguna layanan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.
3. Masyarakat pengguna layanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur yang menangani bantuan sosial,
pendidikan, kesehatan, dan perijinan.
Sedangkan rencana marketing yang digunakan dalam proyek perubahan
ini adalah lebih banyak bersifat sosialisasi dan konsolidasi yang langsung
dilakukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
dengan mendatangi setiap SKPD yang bersangkutan, bentuk lain dengan
membuat banner, publikasi melalui website
http://www.dkp3a.kaltimprov.go.id/e-infoduk untuk data agregat,
pembentukan group whatsApp dan facebook dengan mengikutkan seluruh
pejabat teknis pada seluruh Satuan Perangkat Daerah Provinsi, media cetak
dan media elektronik.
Mandat DoKTer - 29
VIII. TIM EFEKTIF / AGILE
Gambar 9
Tim Efektif / Agile
DR. Rahmat, MA(COACH)
Memberikan bimbingandan arahan pada
penulisan proyect leader demi kesempurnaan dan
keberhasilan proyekperubahan
Ir. H. Harda Arsyad, MM(MENTOR)
. Memberi dukungan, semangat dan
mengarahkan project leader untuk kelanjutan
kegiatan proyekperubahan
Muhammad Sa’bani(Plt. Sekretaris Daerah)
. Memberi dukungan, dan mengarahkan prover project leader untukpelaksanaan kegiatan
proyek perubahan
Tim efektif akan dibentuk sesuai Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Kalimantan Timur.
IX. ORGANISASI PEMBELAJAR
Dalam rancangan proyek perubahan ini organisasi pembelajar yang
digunakan adalah dalam bentuk pelatihan langsung kepada penanggung
jawab dan tim teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur terkait dengan infut data kependudukan.
BAB I
IMPLEMENTASI RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
I. LAPORAN TAHAPAN STRATEGIS
Tahapan strategis jangka pendek dan milestone jangka pendek sesuai
tahapan perubahan rencana strategis dapat dilaporkan kegiatan sebagai
berikut :
1. Pembentukan Tim Efektif dibentuk sesuai Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 470/55/II/DKP3A/2019 tanggal
9 Agustus 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pemanfaatan
Data dan Dokumen Kependudukan Terintegrasi Secara Online
(ManDat DoKTer) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur, dengan susunan tim pelaksana, yaitu :
Penanggung
jawab
: Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Kalimantan Timur
Ketua : Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi
Kependudukan DKP3A Prov. Kaltim
Sekretaris : Kepala Seksi Bina Aparatur Pendaftaran
Penduduk DKP3A Prov
Mandat DoKTer – 30
Mandat DoKTer - 31
Sekretariat : 1. Dra. Rusna Paputungan (Plt. Kasi. Bina
Aparatur Pencatatan Sipil) DKP3A Prov.
Kaltim
2. Surya Dinata (Pelaksana Seksi Bina
Aparatur Pencatatan Sipil). DKP3A Prov.
Kaltim
3. Kartikasari, SKM (Tenaga Kontrak Seksi
Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk)
DKP3A Prov. Kaltim.
Pengumpul
Data
: 1. Juliati Mutiara John, SE, MM (Kasi.
Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi)
DKP3A Prov. Kaltim
2. Poniman (Pelaksana Seksi Monitoring,
Evaluasi dan Dokumentasi) DKP3A Prov.
Kaltim.
Dokumentasi : 1. Budiansyah, S.Sos, M.Si (Pelaksana Seksi
Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk
DKP3A Prov. Kaltim.
Mandat DoKTer - 32
2. Andina Fahriana, S.Kom (Tenaga Kontrak
Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil)
DKP3A Prov. Kaltim.
Tenaga : 1. Junaidi Arbie, S.Kom (Pelaksana Seksi
ADB Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk)
DKP3A Prov. Kaltim.
2. Edy Syafrani, S.Kom (Tenaga Kontrak
Seksi Monitoring, Evaluasi dan
Dokumentasi) DKP3A Prov. Kaltim.
Tim
Jaringan
: 1. Fachmy Asa, S.IP, M.Eng (Diskominfo
Provinsi Kaltim).
2. Bambang Kukilo. A.S, S.Kom (Diskominfo
Provinsi Kaltim).
2. Membuat surat Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor :
470/3687/DKP3A-2/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 Hal Pemanfaatan NIK,
Data Kependudukan dan KTP el Untuk Pelayanan Publik yang ditujukan
kepada :
a. Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie
b. Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo.
c. Direktur RSJD Atma Husada.
Mandat DoKTer - 33
d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim
e. Kepala Dinas Sosial Prov. Kaltim.
f. Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim.
g. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim.
3. Pertemuan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan
Timur terkait jaringan Virtual Privat Network (VPN) untuk jaringan di
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan ketersedian
anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan
Timur Tahun Anggaran 2019, ada 7 (tujuh) Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur yang sudah terpasang jaringan, yaitu :
a. Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim.
b. RSUD Abdul Wahab Sjahranie.
c. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
d. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kaltim.
e. Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim.
f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim.
g. Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim.
Mandat DoKTer - 34
Gambar 10
Pertemuan Dengan Tim Teknis Jaringan Diskominfo
Gambar 11
Pemantauan Ruang Server Jaringan
Mandat DoKTer - 35
4. Membuat surat Ijin Gubernur Kalimantan Timur tentang Ijin Hak Akses dan
Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik, dengan nomor dan kepada :
1) Nomor : 470/1211/DKP3A.2/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019.
a. Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim.
b. Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo.
2) Nomor : 470/1212/DKP3A.2/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019.
a. Kepala Dinas Komunikasi da Informatika Prov. Kaltim.
b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim.
c. Kepala Dinas Sosial Prov. Kaltim.
3) Nomor : 470/6144/DKP3A.2/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019.
- Direktur RSJD Atma Husada.
4) Nomor : 470/6145/DKP3A.2/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019.
- Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie.
5. Membuat surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor :
470/5150/II/DKP3A/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pemanfaatan
Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kaltim.
6. Pembahasan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan,
Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan 7 (tujuh)
Perangkat Daerah Provinsi Kaltim :
Mandat DoKTer - 36
a. Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim.
b. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo.
c. Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim.
d. Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim.
e. Dinas Sosial Prov. Kaltim.
f. RSJD Atma Husada.
g. RSUD Abdul Wahab Sjahranie
Gambar 12
Pembahasan Perjanjian Kerjasama
7. Penandatangan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
dengan 7 (tujuh) Perangkat Daerah Provinsi Kaltim.
8. Pembahasan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan,
Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan 4 (empat)
Perangkat Daerah Provinsi Kaltim, yaitu :
Mandat DoKTer - 37
a. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo.
b. Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim.
c. Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim.
d. RSUD Abdul Wahab Sjahranie
Gambar 13
Pembahasan Isi Petunjuk Teknis
9. Penandatangan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan,
Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan 4 (empat)
Perangkat Daerah Prov. Kaltim.
10. Pengajuan dan Pemberian user ID Development, unsername dan password
kepada 4 (empat) Kepala Perangkat Daerah Prov. Kaltim.
11. Ujicoba aflikasi dan log akses jaringan warehouse oleh 4 (empat) perangkat
Daerah Prov. Kaltim.
12. Launching ManDat DoKTer (Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan Terintegrasi Secara Online) yang dilaksanakan pada tanggal
25 September 2019 bertempat di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo.
Mandat DoKTer - 38
II. MARKETING
Pelaksanaan marketing yaitu melaksanakan sosialisasi langsung ke
Perangkat Daerah Provinsi Kaltim. Ada 7 (tujuh) Perangkat Daerah Prov.
Kaltim yang didatangi langsung terkait dengan tindaklanjut surat Plt.
Sekretaris Daerah Prov. Kaltim Nomor : 470/3689/DKP3A-2/VIII/2019
tanggal 2 Agustus 2019 Hal Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan
KTP-el Untuk Pelayanan Publik yaitu :
a. Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie
b. Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo.
c. Direktur RSJD Atma Husada.
d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim
e. Kepala Dinas Sosial Prov. Kaltim.
f. Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim.
g. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim.
Gambar 14
Sosialisasi ke Perangkat Daerah Terkait Pemanfaatan Data
Mandat DoKTer – 39
Selain itu juga dilakukan sosialisasi melalui media social WhatsApp,
youtube, media berita online, media televisi, banner dan spanduk.
Gambar 15
Sosialisasi Melalui Media Sosial Online
Gambar 16
Sosialisasi Melalui Media Cetak
Mandat DoKTer – 40
Gambar 17
Sosialisasi Melalui Media Sosial Elekronik
III. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR
Dalam pemberdayaan organisasi pembelajar dilakukan bimbingan
teknis pengenalan program ManDat DoKTer bagi aparatur Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten / Kota se
Kaltim.
Gambar 18
Bimtek Terapan Teknologi
Mandat DoKTer – 41
Selain itu juga dilakukan pembekalan teknis langsung ke tenaga
operator atau petugas teknis di 4 (empat) Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.
Gambar 19
Pembekalan Teknis Tenaga Operator / Petugas Teknis
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
I. KESIMPULAN
Dari uraian tersebut diatas, maka kesimpulan yang dapat disampaikan
adalah :
1. Program ManDat DoKTer adalah merupakan suatu program yang sangat
membantu Perangkat Daerah yang menangani pelayanan publik dalam
memberikan pelayanan yang mudah, tepat, cepat dan akurat.
2. Data kependudukan yang disajikan adalah merupakan data kependudukan
bersih yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Data kependudukan yang diberikan adalah data kependudukan skala
nasional.
4. Dengan melalui program ManDat DoKTer turut menbantu program
Pemerintah menuju Singe Identity Number (SIN) melalui data balikan
yang diberikan oleh Perangkat Daerah pengguna.
II. SARAN
1. Program ManDat DoKter diharapkan tidak hanya sebatas mengakses data
kependudukan melalui NIK dan KTP el, tetapi diharapkan dapat lebih
dikembangkan pada pengenalan face / wajah melalui kamera / CCTV.
Mandat DoKTer – 42
Mandat DoKTer – 43
2. Penganggaran jaringan Virtual Private Network (VPN) yang dibiayai
melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim diharapkan
dapat menjangkau semua Perangkat Daerah Provinsi Kaltim dan
pembiayaannya secara kontinyu setiap tahun tetap dibiayai.
3. Aplikasi pelayanan yang dibuat Perangkat Daerah yang terkoneksi melalui
jaringan warehouse diharapkan terus dikembangkan sehingga
memudahkan masyarakat dalam menggunakan fasilitas pelayanan.
4. Perlu secara kontinyu memberikan sosialisasi kepada Perangkat Daerah
pengguna betapa pentingnya penggunaan program ManDat DoKTer ini.