PROPER 2012 Penjelasan

PROPER

ProgramPenilaian Peringkat Kinerja Perusahaan

Dalam Pengelolaan LingkunganPendahuluan

Penilaian Peringkat Kinerja Penaatan dalam Pengelolaan Lingkungan mulai dikembangkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, sebagai salah satu alternatif instrumen penaatan sejak tahun 1995. Program ini pada awalnya dikenal dengan nama PROPER PROKASIH. Alternatif instrumen penaatan ini dilakukan melalui penyebaran informasi tingkat kinerja penaatan masing-masing perusahaan kepada stakeholder pada skala nasional.

Diharapkan para stakeholder dapat menyikapi secara aktif informasi tingkat penaatan ini, dan mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya. Dengan demikian, dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan dapat diminimalisasi. Dengan kata lain, PROPER merupakan Public Disclosure Program for Environmental Compliance.

PROPER bukan pengganti instrumen penaatan konvensional yang ada, seperti penegakan hukum lingkungan perdata maupun pidana. Program ini merupakan komplementer dan bersinergi dengan instrumen penaatan lainnya. Dengan demikian upaya peningkatan kualitas lingkungan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif.Pemikiran perlunya pengembangan alternatif instrumen penaatan ini didasari oleh berbagai faktor, antara lain:

-masih rendahnya tingkat penaatan perusahaan karena belum efektifnya berbagai instrumen penaatan yang ada

-meningkatnya tuntutan transparansi dan keterlibatan publik dalam pengelolaan lingkungan

-adanya kebutuhan insentif terhadap upaya pengelolaan lingkungan dilakukan oleh perusahaan, demi menciptakan nilai tambah pengelolaan lingkungan

-adanya potensi peningkatan kinerja penaatan melalui penyebaran informasi

Penyebaran informasi kinerja perusahaan akan mendorong interaksi yang intensif antara perusahaan, pekerja, kelompok masyarakat, konsumen, pasar modal dan investor, serta instansi pemerintah terkait. Melalui penyebaran informasi melalui media massa ini diharapkan para stakeholder dapat berpartisipasi secara proaktif dalam menyikapi informasi kinerja penaatan masing-masing perusahaan, sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Penyebaran informasi kinerja penaatan perusahaan kepada publik dapat menciptakan insentif dan disinsentif reputasi. Para stakeholder akan memberikan tekanan terhadap perusahaan yang kinerja pengelolaan lingkungannya belum baik. Sebaliknya, perusahaan yang kinerja pengelolaan lingkungannya baik akan mendapat apresiasi dari para stakeholder.

Pengalaman selama ini menunjukkan, penyebaran informasi tingkat penaatan dalam skala nasional lebih efektif dibandingkan penyebaran informasi pada skala lokal. Untuk itu, PROPER Nasional akan lebih efektif dalam meningkatkan penaatan perusahaan pada tingkat Nasional, dibandingkan PROPER pada tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

PROPER merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya PROPER juga merupakan perwujudan transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Penerapan instrumen ini merupakan upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip good governance (transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan.

Pelaksanaan program ini dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai stakeholder. Mulai dari tahapan penyusunan kriteria penilaian PROPER, pemilihan perusahaan, penentuan peringkat, sampai pada pengumuman peringkat kinerja kepada publik.Tujuan

Pelaksanaan PROPER bertujuan untuk:

-Meningkatkan penaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan.

-Meningkatkan komitmen para stakeholder dalam upaya pelestarian lingkungan

-Meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan

-Meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk menaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

-Mendorong penerapan prinsip Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery (4R) dalam pengelolaan limbah

Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan PROPER adalah:

-Menciptakan lingkungan hidup yang baik

-Mewujudkan pembangunan berkelanjutan

-Menciptakan ketahanan sumber daya alam

-Mewujudkan iklim dunia usaha yang kondusif dan ramah lingkungan, yang mengedepankan prinsip produksi bersih atau eco-efficiency

PROPER: Pengawasan Penaatan dari Media Tunggal ke Multi Media

Pada awalnya pelaksanaan PROPER difokuskan pada penilaian peringkat kinerja penaatan perusahaan terhadap pengendalian pencemaran air dari perusahaan yang masuk dalam Program Kali Bersih (PROKASIH). Penilaian kinerja penaatan untuk media tunggal (pengendalian pencemaran air) ini relatif mudah dilakukan, waktu yang dibutuhkan lebih singkat, dan biaya yang dibutuhkan juga relatif lebih murah. Namun informasi kinerja penaatan perusahaan media tunggal yang disampaikan kepada masyarakat belum mencerminkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini terkadang membingungkan masyarakat. Perusahaan dapat dikategorikan peringkat Hijau atau Biru dalam PROPER PROKASIH, padahal perusahaan tersebut belum melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan pengendalian pencemaran udara dengan baik.

Karena kurang kondusifnya situasi di Tanah Air akibat krisis ekonomi dan politik dalam kurun waktu 1998 2001, pelaksanaan PROPER pernah terhenti. Guna memberikan gambaran kinerja penaatan perusahaan lebih menyeluruh, maka sejak tahun 2002 aspek penilaian kinerja penaatan dalam PROPER diperluas. Kinerja penaatan yang dinilai dalam PROPER mencakup: penaatan terhadap pengendalian pencemaran air, udara, pengelolaan limbah B3, dan penerapan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Sedangkan penilaian untuk aspek upaya lebih dari taat, meliputi penerapan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan limbah dan konservasi sumber daya, dan pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat (commmunity development). Penilaian ini dapat mengukur penerapan CSR (Corporate Social Responsibility).

Keuntungan dari pelaksanaan PROPER multi media adalah berkurangnya overlapping kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh masing-masing instansi dan bagian yang bertanggung jawab untuk pengendalian pencemaran masing-masing media. Di samping itu, pelaksanaan PROPER multi media memberikan gambaran kinerja pengelolaan lingkungan yang lebih lengkap. Akan tetapi pelaksanaan PROPER multi-media ini lebih rumit dibandingkan dengan PROPER media tunggal. Pengumpulan data lapangan dan analisa peringkat membutuhkan petugas yang lebih berpengalaman, waktu yang lebih lama, dan biaya yang lebih besar.

Tolok ukur keberhasilanFaktor kunci

Kunci keberhasilan pelaksanaan PROPER sangat bergantung pada peran aktif para stakeholder dalam menyikapi hasil peringkat kinerja masing-masing perusahaan. Peran aktif stakeholder ini sangat dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu kredibilitas lembaga pelaksana, efektivitas strategi komunikasi yang diterapkan, dan sinergisitas PROPER dengan program penaatan lainnya.Kredibilitas Lembaga Pelaksana (Dewan Pertimbangan PROPER)

Kredibilitas lembaga pelaksana sangat menentukan tingkat kepercayaan para stakeholder terhadap informasi peringkat kinerja perusahaan yang disampaikan kepada publik. Para stakeholder hanya akan percaya terhadap informasi yang dihasilkan oleh lembaga yang kredibel dan independen. Untuk menjamin kredibilitas, PROPER melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai elemen dalam Dewan Pertimbangan PROPER. Dewan Pertimbangan PROPER mewakili berbagai unsur, antara lain dari Perguruan Tinggi, LSM Lingkungan, LSM perlindungan konsumen, media massa, perbankan, dan lembaga internasional.Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 97 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan PROPER, tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan PROPER adalah:

-Melakukan verifikasi terhadap peringkat penilaian kinerja perusahaan yang telah dinilai oleh Tim Teknis PROPER

-Melaporkan hasil verifikasi penilaian peringkat kinerja perusahaan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kinerja perusahaan

-Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan PROPER atas petunjuk Menteri Negara Lingkungan Hidup

Upaya lain yang dilakukan untuk menjamin kredibilitas pelaksanaan PROPER, kegiatan PROPER sepenuhnya dibiayai oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup.Strategi Komunikasi yang Efektif

Dengan strategi komunikasi yang tepat, diharapkan penyebaran informasi PROPER kepada stakeholder dapat berjalan lebih efektif. Para stakeholder akan lebih mudah untuk menyikapi peringkat kinerja masing-masing perusahaan dan memahami PROPER secara keseluruhan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup agar penyampaian informasi PROPER kepada publik dan para stakeholder lainnya lebih efektif adalah melalui aliansi strategis dengan berbagai media massa.

Selain itu, beberapa langkah komunikasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, baik dalam bentuk below the line, maupun above the line antara lain, sosialiasi dengan pemerintah daerah, perusahaan, perbankan, dan penyerahan penghargaan PROPER kepada perusahaan yang berperingkat Hijau melalui acara Malam Anugerah Lingkungan.Sinergi dengan Program Penaatan Lainnya

Untuk mendorong efektivitas PROPER sebagai instrumen penaatan lingkungan, pelaksanaan PROPER telah disinergikan dengan beberapa program, antara lain:

-Perusahaan yang berperingkat Hitam dua kali dan belum menunjukkan kemajuan berarti dalam pengelolaan lingkungan akan ditindaklanjuti dengan penegakan hukum lingkungan.

-Bank Indonesia telah mensyaratkan pihak perbankan untuk menggunakan PROPER sebagai salah satu acuan dalam penentuan kualitas aktiva bagi debitur. Kebijakan dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum. Tindak lanjut dari peraturan ini adalah diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DNPP tahun 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan peran aktif perbankan nasional dalam melestarikan lingkungan hidup, sekaligus meminimalisasi resiko lingkungan terhadap perbankan

-Bagi perusahaan yang memerlukan dana untuk melakukan investasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup, Kementerian Negara Lingkungan Hidup menyediakan fasilitas Pinjaman Lunak Lingkungan dan rekomendasi pembebasan bea masuk untuk peralatan pengendalian dan pencegahan pencemaran.

Kriteria Komponen Lingkungan dalam Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank UmumBerdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP Tanggal 31 Januari 2005 mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Penetapan Kualitas KreditProspek Usaha

KomponenLancarDalam Perhatian KhususKurang LancarDiragukanMacet

Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi debitur berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup).Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undanganUpaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan penyimpangan cukup material.Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan penyimpangan material.Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.

Kriteria PROPEREmas, Hijau, BiruMerah> 1 kali berturut-turut mendapatkan peringkat MerahHitam2 kali berturut-turut mendapat hitam.

Indikator keberhasilan

Keberhasilan PROPER sebagai instrumen penaatan dapat dilihat dari indikator berikut:

-Meningkatnya tingkat penaaatan perusahaan.

-Menurunnya beban pencemaran yang masuk ke lingkungan

-Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan

-Meningkatnya kepercayaan stakeholder terhadap hasil penilaian

Manfaat PROPER bagiStakeholderBeberapa manfaat PROPER, antara lain: waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mendorong penaatan perusahaan relatif lebih singkat dan murah dibandingkan instrumen penaatan lainnya, misalnya penegakan hukum lingkungan; dapat mendorong peran aktif parastakeholderdalam pengelolaan lingkungan; meningkatnya intensitas dan kualitas komunikasi antara parastakeholder; dan meningkatnya nilai tambah bagi perusahaan yang melakukan pengelolaan lingkungan lebih baik dari yang disyaratkan.Bagi pemerintah, manfaat lain pelaksanaan PROPER adalah: PROPER dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kinerja pengelolaan lingkungan makro yang telah dilakukan di tingkat pusat maupun daerah. PROPER juga dapat menjadi pendorong untuk penerapan sistem basis data modern.Sedangkan perusahaan pelaksanaan PROPER juga mendapatkan berbagai manfaat, seperti: perusahaan dapat menggunakan informasi peringkat PROPER sebagaibenchmarkuntuk mengukur kinerja perusahaan. Sedangkan untuk perusahaan yang berperingkat Hijau atau Emas, PROPER dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan perusahaan. PROPER dapat juga digunakan dalam mendorong perusahaan untuk melakukan upaya lebih dari taat, seperti melaksanakan konservasi sumber daya alam atau eco-efficiency.Para investor, konsultan, supplier, dan masyarakat, dapat menjadikan PROPER sebagai balai kliring untuk mengetahui kinerja penaatan perusahaan. PROPER dapat digunakan oleh investor untuk mengukur tingkat risiko investasi mereka. Konsultan dan supplier dapat memanfaatkan informasi kinerja penaatan perusahaan untuk melihat prospek peluang bisnis yang ada. Informasi PROPER dapat menunjukkan tingkat tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan bagi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan perusahaan.Manafaat PROPER bagi StakeholderPemerintahDunia UsahaInvestor, Konsultan, Supplier, dan Masyarakat

Program penaatan yang efektif.Alat untukbenchmarkinguntuk kinerja non keuangan perusahaanBalai kliring untuk kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan.

Faktor pendorong untuk pengembangan basis data terpaduInsentif reputasi untuk kinerja yang lebih dari taat.Informasi tentang pasar untuk kebutuhan teknologi dan pekerjaan konsultasi dalam pengelolaan lingkungan.

Alternatif instrumen kebijakan untuk mendorong perusahaan menjadi lebih dari sekadar taat beyond compliance levelAlat promosi bagi perusahaan yang ramah lingkunganRuang untuk pelibatan masyarakat.

Dasar Hukum dan Ruang LingkupPROPER merupakan langkah terpadu Kementerian Negara Lingkungan Hidup melaksanakanUndang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan LingkunganHidup. Empat kegiatan utama yang tercakup dalam pelaksanaan PROPER, meliputi pengawasanpenaatan perusahaan, penerapan keterbukaan dalam pengelolaanlingkungan ataupublic right to know, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup,dan pelaksanaan kewajiban perusahaan untuk menyampaikaninformasi terkait pengelolaan lingkungan.Pelaksanaan Pengawasan

Sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 UU No. 23/1977, PROPER merupakan perwujudan pengawasan pemerintah terhadap perusahaan: Menteri melakukan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.Transparasi atau keterbukaan dalam pengelolaan lingkungan

Penyebaran informasi hasil peringkat kinerja kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan amanat UU No. 23/1997:-Pasal 6 ayat 2:Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup

-Pasal 10 huruf h:Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah berkewajiban: menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada masyarakat

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dimandatkan dalam UU No. 23/1997 pasal 5 ayat 2: Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidupKewajiban Perusahaan

Perusahaan juga berkewajiban menyampaian informasi pengelolaan lingkungan yang dilakukannya, sesuai dengan UU No. 23/1997 pasal 6 ayat 2: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.Operasionalisasi PROPER dilakukan melalui penerbitan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 127/MENLH/2002 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER). Keputusan Menteri Negara LH, selanjutnya ini diperbaharui melalui penerbitan Keputusan Menteri Negara LH Nomor: 250 tahun 2004 tentang Perubahan atas Kepmen No. 127/2002 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dasar dan Prosedur PenilaianPenaatan dalam lima peringkat warna

Untuk memudahkan komunikasi dengan para stakeholder dalam menyikapi hasil kinerja penaatan masing-masing perusahaan, maka peringkat kinerja perusahaan dikelompokkan dalam lima peringkat warna. Sejauh ini PROPER merupakan satu-satunya kegiatan pemeringkatan yang menggunakan lima peringkat warna. Pada umumnya peringkat menggunakan huruf, angka dan bintang. Dalam aspek komunikasi, penggunaan peringkat warna akan lebih mudah dipahami dan diingat oleh masyarakat. Penggunaan peringkat warna juga memberikan efek insentif dan disinfentif reputasi bagi masing-masing perusahaanTabel:Peringkat Warna PROPER

Tingkat PenaatanAlternatif PeringkatEfek publikasi yang diharapkan

Lebih dari taatAInsentif ReputasiPenghargaan Stakeholder

B

TaatC

Belum taatDDisinsentif ReputasiTekanan Stakeholder

E

Lima peringkat warna yang digunakan mencakup peringkat Hitam, Merah, Biru, Hijau, danEmas. Peringkat Emas dan Hijau untuk perusahaan yang telahmelakukan upaya lebih dari taat dan patut menjadi contoh, peringkat Biru bagi perusahaan yangtelah taat, dan peringkat Merah dan Hitam bagi perusahaan yangbelum taat.Indikator WarnaPenjelasan Warna

EMASTelah secara konsisten menunjukan keunggulan lingkungan (environmental exellency) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat

HIJAUTelah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui upaya 4R (Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev)

BIRUTelah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku

MERAHUpaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

HITAMdiberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi

Permen LH No 5 th.2011 Tentang Program Pemilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan HidupSistem penilaian dengan lima peringkat warna ini, juga telah memperhatikan perbedaan tingkatupaya masing-masing perusahaan yang belum taat, yaitu peringkatHitam dan peringkat Merah, serta perbedaan tingkat upaya perusahaan yang lebih dari taat,yaitu peringkat Hijau dan Emas.Dasar penilaian

Penilaian PROPER mengacu kepada persyaratan penaatan lingkungan yang ditetapkan dalamperaturan pemerintah terkait dengan pengendalian pencemaran air,pengendalianpencemaranudara, pengelolaan limbah B3 dan AMDAL.Penilaian PROPER mengacu kepada prinsip-prinsip akuntabiltas, berkeadilan, transparansi.Penilaian kinerja perusahaan dilakukan terhadap dua aspek yaitu:-Aspek penaatan terhadap persyaratan penaatan yang berlaku

Penilaian tingkat penaatan dilakukan berdasarkan pendekatanresult oriented ataumengacukepada hasil pencapaian tingkat penaatan perusahaan terhadap peraturan perundanganundangan yang berlaku untuk masing-masing media.

-Aspek upaya lebih dari penaatan (beyond compliance)

Penilaian dilakukan berdasarkanpada proses ataueffort oriented. Kinerja perusahaan dilihat dariupaya-upaya yang telahdilakukan terhadap aspek konservasi sumber daya alam, peran sosial perusahaan dan sistemmanajemen lingkungan.

Tingkat penaatan perusahaan dikategorikanTaatapabila memenuhi atau menaati seluruhpersyaratan dan ketentuan yang diwajibkan dalam peraturanperundang-undangan yangberlaku.Beberapa peraturan perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam penilaian kinerjapenaatan dapat dilihat pada tabel berikut:Tabel:Acuan peraturan perundangan-undangan dalam penilaian PROPERMediaPenataanPeraturan Perundang-undanganterkait

Peraturan PemerintahPeraturanperundangan lainnya

Pengendalian Pencemaran UdaraPP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran UdaraKepmen No. 13 Tahun 1995

Kepdal No. 205 Tahun 1996

Kepmen No. 129 Tahun 2003

Kepmen No. 133 Tahun 2004

Pengendalian Pencemaran Air dan LautPP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran AirKepmenLH No 51 Tahun 1995

KepmenLH No 58 Tahun 1995

KepmenLH No 42 Tahun 1996jo








Pengelolaan Limbah B3PP No. 18 Tahun 1999 jo PP No. 85 Tahun 1999Kepdal No. 68 Tahun 1994






Penerapan AMDALPP No. 27 Tahun 1999Kepmen No. 86 Tahun 2002

Dumping ke LautPP No. 19 Tahun 1999Kepmen No. 12 Tahun 2006

Penilaian aspek upaya lebih dari taat (beyond compliance) yang telah dilakukan oleh perusahaanberdasarkan kepada pendekatan prosesatauefforts orientedmenggunakan sistem pembobotan. Penilaian kinerja dilakukan dengan menilai sejauhmanaupaya-upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam penerapansistem manajemen lingkungan, pemanfaatan limbah dan konservasi sumber daya alam, danpengembangan masyarakat (Community Development/CSR).Tabel:Peringkat Warna dan Sistem PenilaianTingkatPenaatanPeringkatWarnaArea danMetoda Penilaian

LingkuppenilaianMetoda Penilaian

Lebih dari TaatEmasSistem Manajemen LingkunganOrientasi terhadap upaya yang dilakukanPengukuran kinerja dengan sistem pembobotan

HijauPemanfaatan Limbah (Reduce, Reuse, Recovery) dan Konservasi Sumber Daya

Pengembangan Masyarakat(Community Development)

TaatBiruPencemaran AirOrientasi terhadap pencapaian hasilPengukuran kinerja Penaatan secara komprehensif

Pencemaran Laut

Belum TaatMerahPencemaran Udara

Pengelolaan Limbah B3

HitamPenerapan AMDAL

Sumber Data

Sumber data penilaian PROPER terutama berasal dari data swapantau yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tim teknis menilai berdasarkan data swapantau tersebut disertai pengecekan dokumen hasil uji laboratorium yang terakreditasi. Data swapantau tersebut akan diverifikasi oleh tim teknis sebagai fungsicheck-recheckterhadap data swapantau perusahaan.Sistem penilaian

-Sistem penilaian bertingkat

Untuk menjaga akuntabilitas penilaian PROPER, proses penilaian dilakukan secara bertingkat. Dimulai dari review oleh Tim Teknis PROPER KLH. Kemudian dilanjutkan dengan review tim teknis bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memberikan informasi terkini kinerja pengelolaan lingkungan hidup perusahaan di wilayahnya. Hasil pembahasan dengan pemda selanjutnya dievaluasi oleh pejabat eselon 1 KLH. Kemudian dibahas lebih lanjut di tingkat Dewan Pertimbangan PROPER. Pada tingkat ini, dewan pertimbangan akan memberikan masukan dan jika diperlukan akan melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan peringkat perusahaan.

-Sistem Pengumuman Dua Tahap

Untuk menjamin prinsip keadilan (fairness)dan transparansi(transparency)dalam pelaksanaan PROPER, pengumuman PROPER dilakukan dua tahap. Tahap pertama adalah pengumuman peringkat secara tertutup melalui surat pemberitahuan peringkat kepada masing-masing perusahaan. Perusahaan diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi terhadap hasil peringkat dalam waktu tertentu. Setelah KLH menerima klarifikasi oleh perusahaan, selanjutnya Dewan Pertimbangan PROPER melakukan pembahasan terhadap tanggapan perusahaan

Dengan memperhatikan kemajuan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh perusahaan, Dewan Pertimbangan menetapkan usulanPeringkat Kinerja Penaatan masing-masing perusahaan. Selanjutnya usulan peringkat masing-masing perusahaan disampaikan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia dan selanjutnya dilakukan pengumuman peringkat kinerja masing-masing perusahaan secara terbuka kepada publik.Peserta PROPERKerana keterbatasan sumber daya yang ada dan tidak semua perusahaan akan efektif ditangani melalui instrumen penaatan PROPER, maka jumlah perusahaan yang diikutsertakan dalam PROPER terbatas sesuai sumber daya yang tersedia. Secara umum pemilihan perusahaan peserta PROPER mengacu kepada kriteria sebagai berikut:-Perusahaan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan.

-Perusahaan yang mempunyai dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang besar.

-Perusahaan publik yang terdaftar di pasar modal dalam dan luar negeri.

-Perusahaan yang berorientasi ekspor.

Bagi perusahaan yang belum menjadi target peserta PROPER dan tidak memenuhi kriteria tersebut di atas, pengawasan dilakukan melalui instrumen pengawasan sebagaimana biasanya.Untuk meningkatkan efektivitas PROPER sebagai instrumen penaatan, maka jumlah peserta PROPER dari tahun ke tahun akan semakin ditingkatkan, dapat dilihat pada tabel berikut:TahunJumlah Perusahaan

2002-200385

2003-2004251

2004-2005466

2006-2007

2008-2009

2009-2010

2010-2011995

2011-20121300 (TARGET)

2012-20131600 (TARGET)

2013-20142000 (TARGET)

Walaupun jumlah ini masih relatif kecil dibandingkan dengan total perusahaan yang berpotensi untuk menjadi peserta PROPER yang mencapai 8.000 perusahaan, namun jumlah perusahaan ini diharapkan sudah mencapaicritical massdalam pengendalian pencemaran lingkungan.

PROPER 2012 Penjelasan

Documents

Transcript of PROPER 2012 Penjelasan