Print AMDAL

8/16/2019 Print AMDAL

1/60

AMDAL

• Setiap usaha dan/atau kegiatan yangberdampak penting terhadap lingkungan

hidup wajib memiliki AMDAL

Dasar hukum kewajiban menyusun AMDAL untukDasar hukum kewajiban menyusun AMDAL untuk

suatu rencana dan atau kegiatansuatu rencana dan atau kegiatan adalahadalah

Undang-undang No.Undang-undang No. 33 tahuntahun !!"!!" tentangtentang#erlindungan dan#erlindungan dan #engelolaan Lingkungan#engelolaan Lingkungan

$idu% %asal$idu% %asal ayat &'( ayat &'( yang menyatakan)yang menyatakan)


2/60

#eraturan-%eraturan yang mendukung dalam

%enyusunan AMDAL)• Undang-undang No. 3 tahun !!" tentang

#erlindungan dan #engelolaan Lingkungan $idu%• #eraturan #emerintah N%. * tahun !' tentang

+,in Lingkungan

• e%utusan e%ala a%edal No. !/ tahun !!!tentang eterlibatan Masyarakat dan eterbukaan+n0ormasi dalam #roses AMDAL

• #eraturan Menteri Lingkungan $idu% No. !/ tahun

!!1 tentang #edoman #enyusunan AnalisisMengenai Dam%ak Lingkungan $idu%


3/60

• #eraturan Menteri Negara Lingkungan $idu% No. 2tahun !' tentang enis 4encana Usaha dan5atauegiatan yang 6ajib Dilengka%i dengan AnalisisMengenai Dam%ak Lingkungan $idu%

• #eraturan Menteri Negara Lingkungan $idu% No. '3tahun !'! tentang U%aya #engelolaan Lingkungan$idu% &UL( dan U%aya #emantauan Lingkungan

$idu% &U#L( dan 7urat #ernyataan esanggu%an%engelolaan dan #emantauan Lingkungan $idu%&7##L(

• Dan %ereturan-%eraturan lain yang mendukung.


4/60

'. AMDAL 8unggal57ektor $anya satu jenis usaha dan5kegiatan yangkewenangan %embinaannya di bawah satu instansiyang membidangi usaha dan5kegiatan tersebut

. AMDAL 8er%adu5Multi 7ektor 9 Melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi

kegiatan tersebut: 9 erbagai usaha dan5kegiatan tersebut mem%unyai

keterkaitan dalam hal %erencanaan; %engelolaan;

dan %roses %roduksinya: 9 Usaha dan5kegiatan tersebut berada dalam

kesatuan ham%aran ekosistem

#


5/60

3. AMDAL awasan 9 erbagai usaha dan5kegiatan yang saling terkait

%erencanaannya antar satu dengan yang lainnya: 9 erbagai usaha dan5kegiatan tersebut terletak dalam5meru%akan

satu kesatuan ,ona rencana %engembangan wilayah5kawasansesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan5atau rencana tataruang kawasan:

9 Usaha dan5kegiatan tersebut terletak %ada kesatuan ham%aranekosistem.

#rosedur %enyusunan AMDAL terdiri dari)#rosedur %enyusunan AMDAL terdiri dari)

#roses %ena%isan &screening( wajib AMDAL: untuk#roses %ena%isan &screening( wajib AMDAL: untukmengetahui suatu kegiatan wajib AMDAL atau tidak.mengetahui suatu kegiatan wajib AMDAL atau tidak.

#roses %engumuman dan konsultasi masyarakat:#roses %engumuman dan konsultasi masyarakat: #enyusunan dan %enilaian A-ANDAL:#enyusunan dan %enilaian A-ANDAL: #enyusunan dan %enilaian ANDAL; 4L dan 4#L:#enyusunan dan %enilaian ANDAL; 4L dan 4#L:


6/60

Undang-Undang Nomor 3 !ahun ""#tentang$erlindungan dan $engelolaan Lingkungan

%idup mengatur bahwa&• setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalamkriteria wajib amdal' wajib memiliki U(L-U$L) $asal 3* ayat +,

• usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi U(LU$L'wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan

dan pemantauan lingkungan hidup +S$$L) $asal 3. ayat +,

$NA$0SAN$NA$0SAN


7/60

RENCANA

KEGIATAN

PENAPISAN

TIDAK ADA

DAMPAK PENTING

ADA DAMPAK

PENTING

UKL dan UPL AMDAL

- KA ANDAL

- ANDAL

- RKL

- RPL

Permen LH no. 05 th. 2012


8/60

#ena%isan terhada% jenis usaha dan5atau

kegiatan yang wajib dilengka%i dengan

UL-U#L ermen L$ No. '3 tahun !'!()

SPPL

USAHA DANATAU

KEGIATAN!A"I# UKL$UPL

USAHA DANATAU

KEGIATAN !A"I# AMDAL #ata% AMDAL

#ata% UKL$UPL


9/60

Analisis mengenai dam%ak lingkungan hidu%&AMDAL( adalah kajian mengenai dam%ak %enting

suatu usaha dan5atau kegiatan yang direncanakan

%ada lingkungan hidu% yang di%erlukan bagi %roses

%engambilan ke%utusan tentang %enyelenggaraan

usaha dan5atau kegiatan

erangka acuan adalah ruang lingku% kajian analisis

mengenai dam%ak lingkungan hidu% yang meru%akanhasil %elingku%anyang dise%akati oleh #emrakarsa5#enyusun AMDAL dan omisi AMDAL.

DE&INISI$DE&INISI


10/60

Analisis dam%ak lingkungan hidu% &ANDAL( adalah

telaahan secara cermat dan mendalam tentang

dam%ak besar dan %enting suatu rencana usahadan5atau kegiatan

4encana %engelolaan lingkungan hidu% &4L(

adalah u%aya %enanganan dam%ak besar dan

%enting terhada% lingkungan hidu% yang ditimbulkan

akibat dari rencana usaha dan5atau kegiatan

4encana %emantauan lingkungan hidu% &4#L(

adalah u%aya %emantauan kom%onen lingkunganhidu% yang terkena dam%ak besar dan %enting akibat

dari rencana usaha dan5atau kegiatan


11/60

U%aya %engelolaan lingkungan hidu% dan

u%aya %emantauan lingkungan hidu% &UL-

U#L( adalah %engelolaan dan %emantauan

terhada% usaha dan5atau kegiatan yang tidak

berdam%ak %enting terhada% lingkungan

hidu% yang di%erlukan bagi %roses%engambilanke%utusan tentang

%enyelenggaraan usaha dan5atau kegiatan.


12/60

7urat #ernyataan esanggu%an #engelolaan dan

#emantauan Lingkungan $idu% &7##L( adalah

%ernyataan kesanggu%an dari %enanggung jawab

usaha dan5atau kegiatan untuk melakukan

%engelolaan dan %emantauan lingkungan hidu%atas dam%ak lingkungan hidu% dari usaha

dan5atau kegiatannya di luar usaha dan5atau

kegiatan yang wajib amdal atau UL-U#L.


13/60


14/60

>ungsi dokumen A-ANDAL adalah)

7ebagai rujukan %enting bagi %emrakarsa; instansi

yang membidangi rencana usaha atau kegiatan; dan

%enyusun studi AMDAL tentang lingku% dan

kedalaman studi ANDAL yang akan dilakukan: 7ebagai salah satu bahan rujukan bagi %enilai

dokumen ANDAL untuk menge?aluasi hasil studi

ANDAL.


15/60

#elingku%an meru%akan %roses ter%enting

dalam %enyusunan A-ANDAL karena melalui

%roses ini da%at dihasilkan)• Dampak penting hipotetik terhadaplingkungan hidup yang dipandang rele1anuntuk ditelaah se2ara mendalam dalam studiANDAL dengan meniadakan hal-hal atau

komponen lingkungan hidup yang dipandangkurang penting untuk ditelaah

• Lingkup wilayah studi ANDAL berdasarkanbeberapa pertimbangan& batas proyek' batas

ekologis' batas sosial' dan batas administrati4


16/60

• 5atas waktu kajian yang merupakan rentang waktuyang akan digunakan sebagai dasar dalam

melakukan prakiraan perubahan kualitas/kondisilingkungan tanpa adanya proyek dan denganadanya proyek)

• (edalaman studi ANDAL antara lain men2akup

metode yang digunakan' jumlah sampel yangdiukur' dan tenaga ahli yang dibutuhkan sesuaidengan sumber daya yang tersedia +dana danwaktu)

Semakin baik hasil pelingkupan semakin tegas dan jelas arah dari studi ANDAL yang akan dilakukan)


17/60

• atas %royek

adalah ruang dimana suatu rencana usaha ataukegiatan akan melakukan kegiatan

&%ra konstruksi; konstruksi dan o%erasional(.• atas ekologis

adalah ruang %ersebaran dam%ak dari suaturencana usaha atau kegiatan menurut media

trans%ortasi limbah &air; udara( dimana %roses alamiyang berlangsung di dalam ruang tersebutdi%erkirakan akan mengalami %erubahan mendasar.

A8A7 6+LA=A$ 78UD+A8A7 6+LA=A$ 78UD+


18/60

• atas sosial

adalah ruang di sekitar rencana usaha atau

kegiatan yang meru%akan tem%at berlangsungnyainteraksi sosial yang mengandung norma dan nilai

tertentu yang sudah ma%an &termasuk sistem dan

struktur sosial(.

• atas administrasi

adalah ruang dimana masyarakat da%at secara

leluasa melakukan kegiatan sosial ekonomi dan

sosial budaya sesuai dengan %eraturan %erundang-undangan yang berlaku di dalam ruang tersebut.


19/60

D0A67AM AL07 $N8USUNAN ANDAL

Pen'(m)(*an data dan +n,orma%+ tentan'

$ Ren-ana (%aha danata( e'+atan

$ Rona *+n'(n'an h+d() a/a*

$ Ke'+atan *a+n d+ %e+tar ren-ana (%aha danata( e'+atan$ Saran tan''a)an dan )enda)at ma%araat

Proe%+ )er(ahan rona *+n'(n'an a/a* %ea'a+

a+at adana ren-ana (%aha danata( e'+atan

Penent(an e%aran dan %+,at )ent+n' dam)a terhada) *+n'(n'an

h+d() an' d+t+m(*an o*eh ren-ana (%aha danata( e'+atan

E3a*(a%+ dam)a )ent+n' terhada) *+n'(n'an h+d()

Reomenda%+%aran t+ndaan (nt( )en'am+* e)(t(%an

)eren-ana dan )en'e*o*a *+m'(n'an h+d() er()a4

$ A*ternat+, om)onen (%aha dane'+atan

$ Ren-ana Pen'e*o*aan L+n'(n'an H+d()

$ Ren-ana Pemanta(an L+n'(n'an h+d()


20/60

(riteria mengenai dampak besar danpenting suatu usaha dan/atau kegiatan&

• besarnya jumlah penduduk yang akan terkenadampak ren2ana usaha dan/atau kegiatan

• luas wilayah penyebaran dampak

• intensitas dan lamanya dampak berlangsung• banyaknya komponen lingkungan hidup lain

yang akan terkena dampak

• si4at kumulati4 dampak• berbalik atau tidak berbaliknya dampak

dan/atau

• kriteria lain sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi)


21/60

• $eman4aatan sumber daya alam dilakukanberdasarkan 7$$L%)

• 9ika 7$$L% belum tersusun' peman4aatansumber daya alam dilaksanakan berdasarkan

daya dukung dan daya tampung lingkunganhidup dengan memperhatikan&

9 keberlanjutan proses dan 4ungsi lingkunganhidup

9 keberlanjutan produkti1itas lingkungan hidup 9 keselamatan' mutu hidup' dan kesejahteraan

masyarakat)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 21

$MAN:AA!AN


22/60

$emeliharaan lingkungan hidupdilakukan melalui upaya&

• (onser1asi sumber daya alam(onser1asi sumber daya alam meliputikegiatan&

9perlindungan sumber daya alam

9$engawetan sumber daya alam dan

9peman4aatan se2ara lestari sumber dayaalam)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 22

$ML0%A7AAN


23/60

• $en2adangan sumber daya alam

$en2adangan sumber daya alam merupakan sumber dayaalam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu)

• $elestarian 4ungsi atmos4er

• $elestarian 4ungsi atmos4er meliputi&

9 upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

9 upaya perlindungan lapisan o;on dan

9 upaya perlindungan terhadap hujan asam)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 27

(etentuan lebih lanjut mengenai konser1asi

dan pen2adangan sumber daya alam sertapelestarian 4ungsi atmos4er diatur dengan$eraturan $emerintah

Sanksi$N6A(AN %U(UM


24/60

SanksiAdministrati4 • Menteri' gubernur' atau bupati/walikota menerapkan sanksi

administrati4 kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap i;in

lingkungan)

• Sanksi administrati4 terdiri atas&

9 teguran tertulis

9 paksaan pemerintah

9 pembekuan i;in lingkungan atau 9 pen2abutan i;in lingkungan)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 28

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadappenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jikaPemerintah menganggap pemerintah daerah secarasengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadappelanggaran yang serius di bidang perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup.

Sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawabpemulihan dan pidana.

$N6A(AN %U(UM


25/60

Paksaan pemerintah/sanksi dapat berupa:

• penghentian sementara kegiatan produksi

• pemindahan sarana produksi

• penutupan saluran pembuangan air limbah atauemisi

• pembongkaran

• penyitaan terhadap barang atau alat yangberpotensi menimbulkan pelanggaran

• penghentian sementara seluruh kegiatan atau• tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan

pelanggaran dan tindakan memulihkan 4ungsilingkungan hidup)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 25


26/60

• $engenaan paksaan pemerintah dapat

dijatuhkan tanpa didahului teguran apabilapelanggaran yang dilakukan menimbulkan&

9 an2aman yang sangat serius bagimanusia dan lingkungan hidup

9 dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pen2emarandan/atau perusakannya dan/atau

9 kerugian yang lebih besar bagi lingkunganhidup jika tidak segera dihentikanpen2emaran dan/atau perusakannya)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 2


27/60

• Setiap penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan yang tidak melaksanakanpaksaan pemerintah dapat dikenai dendaatas setiap keterlambatan pelaksanaansanksi paksaan pemerintah)

• Menteri' gubernur' atau bupati/walikotaberwenang untuk memaksa penanggung

jawab usaha dan/atau kegiatan untuk

melakukan pemulihan lingkungan hidupakibat pen2emaran dan/atau perusakanlingkungan hidup yang dilakukannya)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 29


28/60

• Menteri' gubernur' atau bupati/walikotaberwenang atau dapat menunjuk pihakketiga untuk melakukan pemulihanlingkungan hidup akibat pen2emaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup yangdilakukannya atas beban biayapenanggung jawab usahadan/ataukegiatan)

• (etentuan lebih lanjut mengenai sanksiadministrati4 diatur dalam $eraturan$emerintah)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 2:

( t t $id


29/60

(etentuan $idana• Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh' untuk'

atau atas nama badan usaha' tuntutan pidana dan sanksipidana dijatuhkan kepada&

9 badan usaha dan/atau

9 orang yang memberi perintah untuk melakukantindak pidana tersebut atau orang yang bertindaksebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana

tersebut)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 2;

Apabila tindak pidana lingkungan hidupdilakukan oleh orang, yang berdasarkan

hubungan kerja atau berdasarkan hubunganlain yang bertindak dalam lingkup kerjabadan usaha, sanksi pidana dijatuhkanterhadap pemberi perintah atau pemimpindalam tindak pidana tersebut tanpamemperhatikan tindak pidana tersebut

$N6A


30/60

• Menteri' gubernur' atau bupati/walikotasesuai dengan kewenangannya wajibmelakukan pengawasan terhadapketaatan penanggung jawab usahadan/atau kegiatan atas ketentuan yangditetapkan dalam peraturanperundang-undangan di bidang

perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 70

$N6A


31/60

• Menteri' gubernur' atau bupati/walikota

dapat mendelegasikan kewenangannyadalam melakukan pengawasan kepadapejabat/instansi teknis yang bertanggung

jawab di bidang perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup)

• Dalam melaksanakan pengawasan'

Menteri' gubernur' atau bupati/walikotamenetapkan pejabat pengawaslingkungan hidup yang merupakanpejabat 4ungsional)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 71


32/60

• Menteri' gubernur' atau bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya wajibmelakukan pengawasan ketaatanpenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

terhadap i;in lingkungan)• Menteri dapat melakukan pengawasan

terhadap ketaatan penanggung jawab usahadan/atau kegiatan yang i;in lingkungannya

diterbitkan oleh pemerintah daerah jika$emerintah menganggap terjadi pelanggaranyang serius di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup)22051 !ah(n+6% Do-(ment% 72


33/60

• pen2egahan

• penanggulangan dan

• $emulihan

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 77

$engendalian pen2emaran dan/ataukerusakan lingkungan hidupdilaksanakan dalam rangka pelestarian4ungsi lingkungan hidup' yang meliputi&

$ lih


34/60

• Setiap orang yang melakukan

pen2emaran dan/atau perusakanlingkungan hidup wajib melakukanpemulihan 4ungsi lingkungan hidup)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 78

$emulihan

!etentuan lebih lanjut mengenaitata cara pemulihan fungsilingkungan hidup diatur dalamPeraturan Pemerintah.


35/60

• $emulihan 4ungsi lingkungan hidup

dilakukan dengan tahapan&

9penghentian sumber pen2emarandan pembersihan unsur pen2emar

9 remediasi

9 rehabilitasi

9restorasi dan/atau 92ara lain yang sesuai denganperkembangan ilmu pengetahuandan teknologi)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 75


36/60

• Setiap orang yang melakukan

pen2emaran dan/atau perusakanlingkunganhidup wajib melakukanpenanggulangan pen2emaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 7

$enanggulangan

!etentuan lebih lanjut mengenaitata cara penanggulangan

pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup dalam PeraturanPemerintah.


37/60

• $enanggulangan pen2emaran dan/ataukerusakan lingkungan hidupmdilakukan dengan&

9 pemberian in4ormasi peringatan pen2emarandan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada

masyarakat 9 pengisolasian pen2emaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup

9 penghentian sumber pen2emaran dan/atau

kerusakan lingkunganhidup dan/atau 9 2ara lain yang sesuai dengan perkembangan


22051 !ah(n+6% Do-(ment% 79


38/60

0nstrumen pen2egahan pen2emaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidupterdiri atas&

• (ajian Lingkungan %idup Strategis +(L%S

• tata ruang

• baku mutu lingkungan hidup

• (riteria baku kerusakan lingkungan hidup• AMDAL

• U(L-U$L

• $eri;inan

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 7:

instrumen ekonomi lingkungan hidup"

peraturan perundangundangan berbasis lingkunganhidup"

anggaran berbasis lingkungan hidup"

analisis risiko lingkungan hidup"

audit lingkungan hidup" dan

instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atauerkemban an ilmu en etahuan.


39/60

• Analisis mengenai dampak lingkungan hidup +AMDAL adalah kajianmengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yangdiren2anakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi prosespengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau

kegiatan• Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap

lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 7;

#ampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampakrencana usaha dan/atau kegiatan"

luas wilayah penyebaran dampak"

intensitas dan lamanya dampak berlangsung"

banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akanterkena dampak"

sifat kumulatif dampak"

berbalik atau tidak berbaliknya dampak" dan/atau

kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.


40/60

• (riteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak

penting yang wajib dilengkapi dengan AMDALterdiri:

9 pengubahan bentuk lahan dan bentang alam

9 eksploitasi sumber daya alam' baik yang

terbarukan maupun yang tidak terbarukan

9 proses dan kegiatan yang se2ara potensial dapatmenimbulkan pen2emaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup serta pemborosan dankemerosotan sumber daya alam dalampeman4aatannya

9 proses dan kegiatan yang hasilnya dapat

mempengaruhi lingkungan alam' lingkunganbuatan serta lin kun an sosial dan buda a22051 !ah(n+6% Do-(ment% 80

9 proses dan kegiatan yang hasilnya akan


41/60

p g y g ymempengaruhi pelestarian kawasan konser1asisumber daya alam dan/atau perlindungan 2agarbudaya

9 introduksi jenis tumbuh-tumbuhan' hewan' dan jasad

renik 9 pembuatan dan penggunaan bahan hayati dannonhayati

9 kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/ataumempengaruhi

9 pertahanan negara dan/atau

9 penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyaipotensi besar untuk mempengaruhi lingkunganhidup)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 81

!etentuan lebih lanjut mengenai jenis usahadan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan

amdal diatur dengan peraturan Menteri$Permen. %omor && tahun '(() tentang *enis+encana saha dan/atau !egiatan yang -ajibdilengkapi dengan AM#A

#okumen AM#A merupakan dasar penetapan

keputusan kelayakan lingkungan hidup.

%id


42/60

• $emerintah dan Dewan $erwakilan 7akyat 7epublik 0ndonesiaserta pemerintah daerah dan Dewan $erwakilan 7akyat Daerah

wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai& 9 kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup dan

9 program pembangunan yang berwawasan lingkungan

hidup)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 82

%idup

Pemerintah wajib mengalokasikan anggarandana alokasi khusus lingkungan hidup yangmemadai untuk diberikan kepada daerah yang

memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup yang baik.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajibmengalokasikan anggaran untuk pemulihan

lingkungan hidup.

Audit Lingkungan %idup


43/60

• $emerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalamrangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 87

Audit Lingkungan %idup

Menteri mewajibkan audit lingkungan hidupkepada:

usaha dan/atau kegiatan tertentu yangberisiko tinggi terhadap lingkungan hidup"dan/atau

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatanyang menunjukkan ketidaktaatan terhadapperaturan perundangundangan.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap

kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukansecara berkala.

A bil j b h d / t


44/60

• Apabila penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan tidak melaksanakan kewajiban untukmelaksanakan audit lingkungan hidup' Menteridapat melaksanakan atau menugasi pihak ketigayang independen untuk melaksanakan auditlingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 88

Audit lingkungan hidup dilaksanakan olehauditor lingkungan hidup.

Auditor lingkungan hidup wajib memiliki

serti0kat kompetensi auditor lingkunganhidup.

!etentuan lebih lanjut mengenai auditlingkungan hidup sebagaimana dengan

Peraturan Menteri.


45/60

• Dalam rangka melestarikan 4ungsi lingkunganhidup' $emerintah dan pemerintah daerah

wajib mengembangkan dan menerapkaninstrumen ekonomi lingkungan hidup)

• 0nstrumen ekonomi lingkungan hidupsebagaimana meliputi&

9 peren2anaan pembangunan dan kegiatanekonomi

9 pendanaan lingkungan hidup dan

9 insenti4 dan/atau disinsenti4)22051 !ah(n+6% Do-(ment% 85

0nstrumen konomi Lingkungan%idup


46/60

• Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau

U(LU$L wajib memiliki i;in lingkungan' yang diterbitkan berdasarkankeputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi U(L-U$L)

• 0;in lingkungan wajib men2antumkan persyaratan yang dimuat dalamkeputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi U(L-U$L)

• 0;in lingkungan diterbitkan oleh Menteri' gubernur' atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 8

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasukdalam kriteria wajib amdal wajib memiliki !P.

1ubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha

dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan !P.saha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi !

P wajib membuat surat pernyataan kesanggupanpengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

$eri;inan

(ajian Lingkungan %idup Strategis


47/60

• $emerintah dan pemerintah daerah wajib membuat

(L%S untuk memastikan bahwa prinsip pembangunanberkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasidalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan'ren2ana' dan/atau program)

• $emerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan(L%S ke dalam penyusunan atau e1aluasi&

9 ren2ana tata ruang wilayah +7!7


48/60

(L%S dilaksanakan dengan mekanisme&• pengkajian pengaruh kebijakan' ren2ana' dan/atau program

terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah

• perumusan alternati4 penyempurnaan kebijakan' ren2ana'

dan/atau program dan• rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan'

ren2ana' dan/atau program yang mengintegrasikan prinsippembangunan berkelanjutan)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 8:

(L%S memuat kajian antara lain&kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup untuk pembangunan"

perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkunganhidup"

kinerja layanan/jasa ekosistem"

e0siensi pemanfaatan sumber daya alam"

tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadapperubahan iklim" dan

tingkat ketahanan dan potensi keanekaragamanha ati.

Apabila hasil (L%S menyatakan bahwa daya dukung


49/60

p y y gdan daya tampung sudah terlampaui' maka&

• kebijakan' ren2ana' dan/atau programpembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai

dengan rekomendasi (L%S dan

• segala usaha dan/atau kegiatan yang telahmelampaui daya dukung dan daya tampunglingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 8;

$elaksanaan (L%S&

!2S dilaksanakan dengan melibatkanmasyarakat dan pemangku kepentingan.

!etentuan lebih lanjut mengenai tata carapenyelenggaraan !2S diatur dalamPeraturan Pemerintah.

(riteria 5aku (erusakan Lingkungan %idup


50/60

• Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup'ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup)

• (riteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteriabaku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakanakibat perubahan iklim)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 50

(riteria 5aku (erusakan Lingkungan %idup

!riteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan

pada paramater antara lain:kenaikan temperatur"

kenaikan muka air laut"

badai" dan/atau

kekeringan.!etentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan

lingkungan hidup diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Pemerintah.


51/60

• (riteria baku kerusakan ekosistem meliputi&

9 kriteria baku kerusakan tanah untuk produksibiomassa

9 kriteria baku kerusakan terumbu karang

9kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yangberkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan

9 kriteria baku kerusakan mangro1e

9 kriteria baku kerusakan padang lamun

9 kriteria baku kerusakan gambut 9 kriteria baku kerusakan karst dan/atau

9 kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuaidengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi)22051 !ah(n+6% Do-(ment% 51


52/60

• Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensimenimbulkan dampak penting terhadap lingkunganhidup' an2aman terhadap ekosistem dan kehidupan'dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia

wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 52

Analisis risiko lingkungan hidup meliputi:

pengkajian risiko"

pengelolaan risiko" dan/ataukomunikasi risiko.

!etentuan lebih lanjut mengenai analisis risikolingkungan hidup diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Analisis 7isiko Lingkungan %idup


53/60

• Untuk menjaga kelestarian 4ungsilingkungan hidup dan keselamatanmasyarakat' setiap peren2anaan tataruang wilayah wajib didasarkan pada (L%S)

• $eren2anaan tata ruang wilayah ditetapkandengan memperhatikan daya dukung dandaya tampung lingkungan hidup)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 57

!ata 7uang

k i k


54/60

• $enentuan terjadinya pen2emaran lingkungan

hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup)• 5aku mutu lingkungan hidup meliputi&

9 baku mutu air

9 baku mutu air limbah

9 baku mutu air laut

9 baku mutu udara ambien

9 baku mutu emisi

9 baku mutu gangguan dan 9 baku mutu lain sesuai dengan perkembangan


22051 !ah(n+6% Do-(ment% 58

5aku Mutu Lingkungan


55/60

• Setiap orang diperbolehkan untuk

membuang limbah ke media lingkunganhidup dengan persyaratan&

9 memenuhi baku mutu lingkungan hidup

dan 9 mendapat i;in dari Menteri' gubernur'

atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya)

• (etentuan lebih lanjut mengenai baku mutulingkungan hidup diatur dalam $eraturan$emerintah dan $eraturan Menteri)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 55

$7L0NDUN6AN DAN $N6L=LAAN


56/60

$7L0NDUN6AN DAN $N6L=LAANL0N6(UN6AN %0DU$

+N>07=NMN!AL $7=!?!0=N AND

MANA6MN!5erdasarkan UU No) 3 tahun ""#

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 5

perencanaan"

pemanfaatan"

pengendalian"

pemeliharaan"pengawasan" dan

penegakan hukum.


57/60

,) 0n1entarisasi lingkungan hidup0n1entarisasi lingkungan hidup terdiri&

• tingkat nasional• tingkat pulau/kepulauan dan

• tingkat wilayah ekoregion)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 59

3n4entarisasi dilaksanakan untukmemperoleh

data dan informasi mengenai sumber dayaalam yang meliputi: potensi dan ketersediaan" jenis yang dimanfaatkan"

bentuk penguasaan" pengetahuan pengelolaan" bentuk kerusakan" dan kon5ik dan penyebab kon5ik yang timbul akibat

pengelolaan.

) $enetapan wilayah ekoregion


58/60

) $enetapan wilayah ekoregion

koregion adalah wilayah geogra@s yang memiliki kesamaan

2iri iklim' tanah' air' ora' dan 4auna asli' serta pola interaksi

manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem

alam dan lingkungan hidup)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 5:

karakteristik bentang alam" daerah aliran sungai" iklim" 5ora dan fauna" sosial budaya" ekonomi" kelembagaan masyarakat" dan hasil in4entarisasi lingkungan hidup.

3) $enyusunan 7en2ana $erlindungan dan


59/60

$engelolaan Lingkungan %idup +7$$L%7en2ana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup+7$$L% adalah peren2anaan tertulis yang memuat potensi'

masalah lingkungan hidup' serta upaya perlindungan danpengelolaannya dalam kurun waktu tertentu)

22051 !ah(n+6% Do-(ment% 5;

+PP2 nasional, disusun oleh menteri $berdasarkann4entarisasi nasional +PP2 pro4insi, disusun oleh gubernur

$berdasarkan: +PP2 nasional, in4entarisasi tingkatpulau/kepulauan, dan in4entarisasi tingkatekoregion

+PP2 kabupaten/kota, disusun olehbupati/walokota

$berdasakan: +PP2 pro4insi, in4entarisasi tingkatpulau/kepulauan,dan in4entarisasi tingkatekoregion


60/60

$enyusunan 7$$L%memperhatikan&

• keragaman karakter dan 4ungsi ekologis• sebaran penduduk• sebaran potensi sumber daya alam• keari4an lokal• aspirasi masyarakat dan• perubahan iklim)

(etentuan mengenai in1entarisasi lingkunganhidup' penetapan ekoregion'dan 7$$L% diaturdalam $eraturan $emerintah)

Print AMDAL

Documents

Transcript of Print AMDAL