KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Press Briefing

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

(PMK Nomor 50/PMK.07/2017)

Jakarta, 13 April 2017

1

MENGAPA PERLUDITETAPKAN PMK 50/PMK.07/2017 ?Adanya Transformasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

513,3 573,7 602,3 664,2704,9

00

20,846,7

60

582,9 577,2 732,1 677,6 763,6

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2013LKPP

2014LKPP

2015LKPP

2016Realisasi

2017APBN

Dana Desa

513,3 573,7 623,1 710,9 764,9Total TKDD

Belanja K/L

Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang makin meningkat setiap tahun, sebagai bukti penguatandesentralisasi fiskal dan implementasi Nawacita ketiga, perlu dikelola secara akuntabel.

1

Efektivitas penganggaran dan pengalokasian TKDD perludiperkuat dalam mengatasi kesenjangan antardaerahdengan tetap menjaga kredibilitas APBN.

2

Mekanisme penyaluran Dana Transfer dan Dana Desa perludiperbaiki dengan mendasarkan pada kinerja penyerapandana dan ketercapaian output untuk efisiensi, efektivitas,dan akuntabilitas.

3

Kualitas belanja infrastruktur di daerah perlu lebihditingkatkan melalui optimalisasi penggunaan DanaTransfer dan Dana Desa.

4

Komitmen untuk mewujudkan pelayanan dasarpublik yang berkualitas perlu dilaksanakan secarakonsisten.

5

2

Kebijakan Strategis

Pengalokasian DAUDAU bersifat dinamis, sehingga besaran alokasi dan penyalurannya setelah APBNP akan disesuaikan PDN Netto.

Penguatan Peran Gubernur dalam:

Memberikan rekomendasi atasusulan DAK Fisik oleh kabupaten/kotaberdasarkan sinkronisasi kegiatanDAK antarbidang, antardaerah, danantara DAK dengan pendanaanlainnya termasuk belanja K/L.

Kriteria DIDKategori pada bidang tata

kelola keuangan daerah,pelayanan dasar publik &kesejahteraan masyarakat.

Belanja InfrastrukturOptimalisasi penggunaan

DTU (DBH + DAU) untuk belanja infrastruktur

Memperhatikan kinerjapenyerapan anggaran & capaianoutput atas penyaluran TKDDtahun/tahap/triwulan sebelumnya.

Penyaluran TKDD

Penyaluran DAK Fisik & Dana Desa

Mendekatkan pelayanan kepadaPemda, mekanisme penyaluran DAK

Fisik dan Dana Desa melalui KPPN

setempat.

3

Besaran (pagu) dan realisasi penyaluran DAU per daerah akan mengikuti

dinamisasi perkembangan PDN Neto.

• Implikasi: Penyesuaian alokasi DAU pd APBN-P dan APBD-P

Transformasi Kebijakan (1): Pagu DAU Bersifat Dinamis

Penyaluran DAU

Tujuan: penggunaan basis perhitungan yang lebih real untuk menjaga kredibilitas APBN

4

Solusi

Jika PDN Neto naik,

Pagu DAU Nasional

naik, daerah perlu:

Identifikasi

program/kegiatan

urgent dan prioritas

yang dapat

diselesaikan sd akhir

TA.

Jika tidak ada

program/kegiatan

urgent dan prioritas,

maka tambahan

DAU digunakan

untuk membentuk

Dana Cadangan

atau Dana Darurat.

Jika PDN Neto turun, Pagu

DAU nasional turun, daerah

perlu:

Membuka ruang fleksibilitas

penyesuaian belanja APBD-

P dg identifikasi & efisiensi

pos-pos belanja kurang

prioritas dan tdk produktif

(misal: biaya perjalanan

dinas, rapat dinas,

konsinyering, honorarium).

Membuka ruang fleksibilitas

kontrak proyek dengan

klausul yang relatif fleksibel.

Memperkuat perencanaan

kas (cash flow

management)

Untuk jangka

panjang, daerah

perlu:

Menata kembali

jumlah PNSD

Mengoptimalkan

pajak daerah dan

retribusi daerah

Memperkuat

penggunaan

sumber

pembiayaan

lainnya dan

kerjasama dengan

badan usaha.

A B C

Transformasi Kebijakan (2):

Penyaluran Dana TKDD berdasarkan kinerja Pelaksanaan

Penyaluran:Dana Insentif Daerah

Dana Otonomi Khusus dan

Dana Tambahan Infrastruktur

Papua & Papua Barat

Dana Desa

Belum berdasarkan kinerja

penyerapan dan ketercapaian

output.

Penyaluran:Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Hanya berdasarkan kinerja

penyerapan anggaran;

Belum berdasarkan kinerja

ketercapaian output yg lebih

optimal.

PenyaluranDana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Dana Insentif Daerah

Dana Otonomi Khusus dan

Dana Tambahan Infrastruktur

Papua & Papua Barat

Dana Desa

Berdasarkan kinerja penyerapan dan

capaian output dengan batasan:

• Minimal penyerapan dana

• Minimal capaian output

• Maksimal waktu penyampaian

laporan

• Maksimal waktu penyaluran

Tujuan: Optimalisasi penggunaan Dana Transfer untuk pembangunan di daerah

PMK 50/2017Sebelumnya: PMK 48/2016 & PMK 187/2016

5

Besaran Penyaluran

Syarat:

• Perda APBD

• Laporan Realisasi Output TA/TW

sebelumnya

• Minimal Penyerapan

• Minimal Output

• Kontrak Kegiatan

Penyampaian Dokumen Paling Lambat

TW I TW II TW III TW IV

30% 25% 25% 20%

Penyaluran:• Paling Cepat• Paling Lambat

12 hari kerja sebelum TA berakhir

TW I TW II TW III TW IV

30% 25% 25% *

Feb Apr Jul Okt

30 Apr 31 Jul 31 Okt 31 Des

31 Mar 30 Jun 30 Sept 15 Des

Catatan:

• sebesar selisih antara

dana yang telah

diterima di RKUD dengan

nilai rencana

penyelesaian kegiatan

** Nilai rencana kegiatan

100%

Perubahan

Penyaluran

Penyaluran melalui KPPN setempatPenyaluran terpusat

√√

--

-√

75%-√

-√

75%30%

-

-√

90%65%**

-

√√

---

-√

75%--

-√

75%30%

-

-√

90%60%

-

--

--

--

Feb-

PMK 50/2017

Transformasi Kebijakan (3):

Contoh Penyaluran DAK Fisik berdasarkan kinerja Pelaksanaan

Kegiatan < 1 M =

penyaluran sekaligus

100%

6

Sebelumnya: PMK 48/2016 & PMK 187/2016

Transformasi Kebijakan (4):

Contoh Penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja Pelaksanaan

PMK Sebelumnya

Besaran Penyaluran

Waktu Penyaluran

60% 40%

RKUN ke RKUD RKUD ke RKUDES

Thp I Thp II

Maret Agust 7 hari kerja setelah

diterima di RKUD

Thp I Thp II

60% 40% 60% 40%

RKUN ke RKUD RKUD ke RKUDES

Thp I Thp IIThp I Thp II

60% 40%

7 hari kerja setelah

diterima di RKUD

√√√---

√√

√50%

--

√-√---

√-

√-

50%-

√√√---

√√√

90%75%50%

√-√---

√-√-

75%50%

Tahap-1 paling

lambat Juli

Syarat:

• Perda APBD/APBDes

• Perkada

• Laporan realisasi & konsolidasi

• Minimal Penyaluran ke RKUDes

• Minimal Penyerapan

• Capaian Output

PMK 50/2017Sebelumnya:

PMK 49/2016

7

Perubahan

Penyaluran

8

PENYALURAN DAK FISIK TW I dan DANA DESA TAHAP ITA 2017

Pagu TA 2017 : Rp60T

Dana Desa Tahap I TA 2017• Pagu (60%) : Rp36 T• Penyaluran Tahap I (36,21%) : Rp13,2 T• Sisa : Rp22,8 T

DANA DESA TAHAP IDAK FISIK TW I

Pagu tahap I (30%) : Rp17,6 TPenyaluran TW I : Rp 15,4 T

Rincian penyaluran TW I:• Sekaligus (<1M) untuk 171 daerah• Reguler (30%) untuk 493 daerah• Sisa

Jumlah daerah belum tersalur: 48 daerah

: Rp151,9 M: Rp15,3 T: Rp2,2 T

493

48

0

200

400

600

Disalurkan belum disalurkan

9

Mendekatkan pelayanan Kementerian

Keuangan kepada Pemerintah Daerah

melalui 171 KPPN yang tersebar diseluruh Indonesia

Meningkatkan efisiensi koordinasi dan

konsultasi antara Pemerintah Daerah

dengan Kementerian Keuangan

Meningkatkan efektivitas monitoring

dan evaluasi serta analisis kinerja

pelaksanaan anggaran pusat dan

daerah

Tujuan penyaluranDAK Fisik dan Dana

Desa melalui KPPN

diseluruh Indonesia

Transformasi Kebijakan (5):

Penyaluran DAK Fisik & Dana Desa melalui KPPN

Kantor Pusat

Pemda

KPPN Setempat

Pemda

PMK 50/2017

Sebelumnya: PMK 48/2016,

PMK 49/2016 &PMK 187/2016

Transformasi Kebijakan (6): Penguatan peran Gubernur dalam sinkronisasi kegiatan DAK Fisik

• Pembahasan eveluasi

pelaksanaan DAK tahun

sebelumnya (reviu

baseline DAK)

• Penyusunan rancanan

prioritas

• Penentuan Bidang/

Subbidang/menu kegiatan & target

output/outcome

• Sinkronisasi dengan rencana

belanja K/L

Penyampaian usulan

DAK Fisik

• Pembahasan evaluasi

pelaksanaan DAK tahun

sebelumnya

• Inventarisasi kebutuhan

daerah

• Koordinasi penyusunan rencana

kerja & prioritas pembangunan

daerah

• Koordinasi penyusunan DAK Fisik

• Sinkronisasi kegiatan SKPD

• Penentuan target output dan lokus

• Penyampaian usulan DAK

Fisik

• Perbaikan usulan DAK

Fisik

Verifikasi dan Penilaian usulan

DAK dilakukan dengan

pendekatan spasial (antarbidang

& antardaerah)

Jan - Feb Feb - Maret April - Mei Juni

DA

ER

AH

PU

SA

T

• Penetapan Alokasi DAK per

daerah (perpres rincian

APBN)

• Penetapan Juknis DAK

(Perpres)

Pembahasan kebijakan alokasi DAK

dalam rangka RUU APBN bersama

DPR

Pertimbangan DPD atas arah

kebijakan DAK

Penghitungan alokasi sementara

DAK

Okt - Nov Sep - Okt Agustus Agustus

Sinkronisasi dan harmonisasi rencana

kegiatan DAK antarbidang,

antardaerah, antara DAK dengan Non

DAK

• Penetapan pagu per jenis / bidang

/ subbidang

• Pagu per bidang / subbidang,

kebijakan alokasi, sasaran / target

output dan prioritasnya dituangkan

dalam NK dan RAPBN

Juli - Agustus

PENILAIAN DAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK DI PUSAT

Penilaian mengacu pada:a. data teknis usulan DAK;b. perbandingan data teknis usulan

daerah dengan data teknis K/L; c. tingkat pencapaian SPM;d. target output dan outcome:

• jangka menengah;• per tahun secara nasional;

• dari dana TP dan KP.

K/L Teknis

Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada:a. Data teknis Usulan DAK;

b. lokasi prioritas;

c. Sinkronisasi kegiatan sesuai RKPD dan RPJMD dengan prioritasnasional dalam RKP dan RPJMN.

Bappenas

Menilai satuan biaya:a. Standar Biaya Masukan;b. Standar Biaya Keluaran usulan K/L;c. Indeks kemahalan konstruksi.d. kinerja penyerapan DAK dan

tingkat capaian output fisik tahunsebelumnya.

Kemenkeua. Rekomendasi atas kegiatan

dari usulan DAK Fisik

Kabupaten/Kota

b. Sinkronisasi kegiatan antara

Kab./Kota dengan Provinsi dan

antar Kab./Kota dalam lingkup

Provinsi

Provinsi

Transformasi Kebijakan (7): Penyempurnaan kriteria DID

Penyaluran:

Syarat

Semesteran masing-masing 50%, paling

cepat:

• Semester I Feb.

• Semester II Juli.

Daerah yang hanya memperoleh Alokasi

Minimum, sekaligus paling cepat Feb.

Bertahap masing-masing 50%, paling cepat:

• tahap I Februari

• tahap II Juli.

tahap I:

• APBD

• rencana penggunaan

• laporan realisasi penyerapan TA sebelumnya

tahap II: • penyerapan tahap I >70%

APBD

Penyaluran:

Syarat:

Tujuan: perbaikan kriteria, penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan, dan optimalisasi penggunaan DID

Pengalokasian:

Berdasarkan kriteria utama dan kinerja

22 komponen kriteria kinerja

Penentuan skor dilakukan secara

komposit untuk 22 komponen kriteria

kinerja

Pengalokasian:

Berdasarkan kriteria utama dan kinerja

3 indikator kinerja dan penentuan nilai berdasarkan

variabel tertentu:

• Pengelolaan keuangan daerah (e-budgeting, e-

planning, e-procurement)

• Pelayanan dasar publik (al. Stunting)

• Ekonomi kesejahteraan: (al. Penurunan kemiskinan)

PMK 50/2017Sebelumnya:PMK 48/2016 & PMK 187/2016

11

- Laporan realisasi Penyerapan

Tahap I paling lambat Juni

Tahap I sd II paling lambat Januari TA berikutnya

Laporan realisasi penyerapan:

Tujuan: peningkatan kualitas belanja infrastruktur daerah

> 25 % Transfer ke Daerahyang bersifat umumdialokasikan untuk belanjainfrastruktur daerah.

%

< 25% dapat dikenai penundaanDAU sebesar kekurangan alokasibelanja infrastruktur daerah

Transformasi Kebijakan (8): Belanja Infrastruktur Daerah

Besaran belanja infrastruktur daerahditetapkan dalam UU APBN. Utk APBN 2017, min 25% DTU digunakan untuk

belanja infrastruktur layanan dasar publik dan ekonomi untuk mendorong:

• pertumbuhan ekonomi;• pengentasan kemiskinan;• pengurangan pengangguran; dan• pengurangan kesenjangan

antardaerah.

Besaran belanja Infrastruktur adalah: (belanja

modal + belanja pemeliharaan) – (belanja modal dan pemeliharaan untuk aparatur seperti pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung pemerintahan yang mempunyai fungsi utama pelayanan administratif dan kendaraan dinas).

Belanja infrastruktur digunakan sebagai dasar evaluasi raperda APBD dan daerah wajib menyampaikan laporan Realisasi Belanja Infrastruktur Daerah yang bersumber dari Dana Transfer Umum

PMK 50/2017

12

Sebelumnya:PMK 48/2016 & PMK 187/2016

13

Transisi Pelaksanaan Perubahan Ketentuan Penyaluran

DAK FisikDAK Nonfisik: Dana BOS, Dana TPG PNSD, DTP Guru PNSD, &

Dana TKG PNSD

Dana Insentif Daerah

Dana Desa

Penyaluran TW I 2017:• Penyampaian laporan sebagai syarat

penyaluran paling lambat 19 Mei 2017• pelaksanaan penyaluran paling lambat 31 Mei

2017

Penyaluran 2017:• Triwulan I, Triwulan II, dan Semester I dilaksanakan

sesuai dengan PMK Nomor 48 dan PMK 187 Tahun 2016

Penyaluran 2017:• Penyaluran semester I sebesar 50% paling

cepat bulan Februari, dengan menggunakansyarat laporan APBD

Penyaluran 2017:• Tahap I paling cepat April 2017 dan paling lambat Juli

2017

Dana Otonomi Khusus

Penyaluran 2017:• Penyaluran Tahap I sebesar 30% paling cepat

bulan Maret.

BOS = Bantuan Operasional Sekolah TPG = Tunjangan Profesi Guru DTP = Dana Tambahan Penghasilan TKG = Tunjangan Khusus Guru

Terima Kasih

14