8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

1/43

PEDOMAN POKOK ORGANISASI (PPO)

HIMPUNAN MAHASISWA MESIN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2015

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Ketet!a U"!"

1. Himpunan Mahasiswa Mesin ( HMM ) UNDIP adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan.

2. Demi teriptan!a tujuan organisasi dan "erlangsungn!a kehidupan organisasi !ang kondusi#$ maka

disusunlah Pedoman Pokok %rganisasi ( PP% ) HMM.

&. 'ekuasaan tertinggi dalam penetapan PP% "erada di tangan anggota HMM$ melalui mekanisme idang

ahunan

BAB II

LANDASAN

Pasal 2

1. *andasan Idiil + Panasila

2. *andasan 'onstitusional +

a. Undang , Undang Dasar 1-/

 ". ' Mendik"ud No. 01//U1--

. ' 3ektor Uni4ersitas Diponegoro No. 01'P.0-1--1

&. *andasan %perasional +

a. 5P No. III6Pm#tP.0-1--

 ". Peraturan 3ektor Uni4ersitas Diponegoro No. tahun 201. 5!at + 1$ 2$ dan & terlampir.

 

BAB III

KEDUDUKAN WEWENANG DAN TUGAS

HIMPUNAN MAHASISWA MESIN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pasal #

Ke$!$!%a

Mempun!ai wila!ah administrasi sampai tingkat 7urusan eknik Mesin Uni4ersitas Diponegoro.

Pasal &

We'ea

1. Mewakili anggota HMM "aik ke dalam maupun ke luar 7urusan eknik Mesin.

2. HMM dapat meman#aatkan "er"agai potensi dan #asilitas !ang terdapat di dalam lingkungan 7urusan

eknik Mesin.

&. Mengadakan program kerja "agi mahasiswa dan lingkungan 7urusan eknik Mesin$ serta mas!arakat

umum.

. Menjalin dan mem"ina hu"ungan kerja sama !ang saling menguntungkan dengan pihak lain.

/. Mem"eri sanksi kepada anggota HMM !ang melanggar PP%.

8. Mem"eri penghargaan kepada anggota HMM !ang "erprestasi mem"awa nama "aik HMM.9. Memus!awarahkan$ mengawal$ dan mensosialisasikan ke"ijakan,ke"ijakan !ang dikeluarkan oleh

7urusan eknik Mesin kepada warga HMM.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

2/43

Pasal 5

T!as

Menetapkan$ melaksanakan$ dan "ertanggung jawa" atas program kerja HMM !ang telah ditetapkan di rapat

kerja sesuai dengan :6H'.

BAB IV

SIDANG

Pasal

S*$a Ta+!a

1. idang ahunan dilaksanakan satu kali dalam satu tahun masa kepengurusan HMM.

2. 5pa"ila dianggap perlu dapat dilaksanakan idang Istimewa.

Pasal ,

S*$a Ist*"e'a

etiap anggota HMM dapat mengusulkan diadakann!a idang Istimewa dan sidang terse"ut dapat

dilaksanakan apa"ila disetujui oleh 2& jumlah anggota HMM melalui re#erendum !ang di#asilitasi olehHMM.

BAB V

PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN KEANGGOTAAN HIMPUNAN MAHASISWA MESIN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pasal -

T!.!a Pee/*"aa Ata HMM

1. Mem"entuk generasi !ang memiliki lo!alitas terhadap HMM.

2. Mem"im"ing mahasiswa "aru agar menjadi mahasiswa !ang "erwawasan luas$ "erintelektual$ "erani "erpendapat$ "erjiwa kreati#$ dan menum"uhkan kemauan untuk "erpartisipasi akti# di dalam wadah;

wadah HMM.

&. Mem"erikan gam"aran serta 4isi !ang memadai mengenai dunia kampus seara intelektual.

. Menum"uh kem"angkan kemampuan "erorganisasi dalam rangka meningkatkan kontri"usi

mahasiswa "aru dalam segala kegiatan HMM.

/. Menggali dan mengem"angkan potensi mahasiswa "aru melalui wadah !ang dimiliki HMM.

8. Menum"uhkan sopan santun kepada warga HMM pada khususn!a dan mas!arakat pada umumn!a.

Pasal

S*at Pee/*"aa Ata HMM

'egiatan ini "ersi#at mengikat "agi panitia pelaksana pada khususn!a dan HMM pada umumn!a !ang diikutioleh mahasiswa "aru untuk menjadi anggota HMM.

Pasal 10

Bet!% Ke*ata Pee/*"aa ata HMM

1. Penerimaan anggota HMM dilaksanakan dalam "entuk kegiatan;kegiatan !ang rele4an sehingga dapat

memenuhi terapain!a tujuan penerimaan anggota HMM dan diketahui oleh anggota HMM.

2. Proses kegiatan penerimaan anggota HMM menakup kegiatan !ang "ersi#at edukati#$ religius$

 pro#esional$ intelektual$ dan menum"uhkan kreati4itas "agi mahasiswa "aru serta menum"uhkan rasa

kesetiakawanan dan kekeluargaan antar warga HMM.

&. HMM men!ediakan wadah;wadah untuk alon anggota HMM agar "erpartisipasi akti# dalam

men!ukseskan segala kegiatan HMM.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

3/43

Pasal 11

At!/a Te%*s Pee/*"aa Ata HMM

1. Panitia pelaksana adalah HMM dan angkatan !ang didelegasikan dan ditunjuk dengan persetujuan

 perwakilan seluruh angkatan !ang masih menjadi anggota HMM.

2. Panitia "erhak dan "ertanggung jawa" melaksanakan kegiatan sesuai dengan konsep pelaksanaan

!ang disusun setelah mendapatkan masukan$ pertim"angan$ dan persetujuan dari seluruh anggota HMM

melalui HMM.

&. egala "entuk kegiatan panitia pelaksana pada khususn!a dan HMM pada umumn!a harus menjamin

keselamatan dan kesehatan "agi alon anggota dan anggota HMM.

. egala "entuk pelanggaran pada a!at & menjadi tanggung jawa" HMM "aik seara indi4idu dan

kolekti# dengan asas kekeluargaan.

/. Panitia pelaksana waji" melaporkan perkem"angan dari mahasiswa "aru kepada anggota HMM

minimal 1 kali setiap "ulan.

8.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

4/43

Pasal 1

At/*!t HMM

1. 5tri"ut HMM terdiri dari kartu tanda anggota dan jaket HMM.

2. 'artu tanda anggota HMM di"erikan mulai angkatan 200.

&. 'artu tanda anggota dan jaket HMM merupakan identitas resmi keanggotaan HMM.

. 'artu tanda anggota HMM waji" diperlihatkan pada setiap transaksi pela!anan HMM "agi angkatan

200 dan seterusn!a.

/. 'artu tanda anggota HMM tidak dapat dipindahtangankan dengan ara apapun.

8. 'etentuan mengenai penggunaan kartu tanda anggota dan jaket HMM diatur dalam "a" selanjutn!a.

BAB VIIHAK DAN KEWA6IBAN ANGGOTA

Pasal 1,

Ha% $a Ke'a.*a Ata HMM

1. etiap anggota HMM waji" menjunjung tinggi prinsip SOLIDARITY FOREVER.

2. etiap anggota HMM "erhak dan waji" "erpartisipasi akti# dalam "er"agai kegiatan HMM.

&. etiap anggota HMM waji" memelihara #asilitas serta atri"ut HMM dan "erhak meman#aatkann!a

dengan penuh tanggung jawa".

. >ang "erhak memakai atri"ut HMM adalah anggota HMM$ anggota HMM !ang meminjamkan atri"ut

HMM kepada selain anggota HMM akan dikenakan sanksi !ang akan diatur dalam pasal selanjutn!a.

/. etiap anggota HMM tidak "erhak menarik jaket HMM tanpa persetujuan HMM dan perwakilan tiap

angkatan.

8. etiap anggota HMM "erhak mengusulkan re#erendum atau jajak pendapat atas persetujuan HMM

dan perwakilan tiap angkatan.

9. etiap anggota HMM keuali mantan ketua HMM dan Dewan !uro "erhak menjadi alon ketua HMM

atas persetujuan setiap perwakilan angkatan.

. etiap anggota HMM "erhak dan waji" menggunakan standardisasi lam"ang HMM ( terlampir ) !angdimensin!a telah ditentukan apa"ila ingin dipasang di atri"ut selain !ang telah dise"utkan pada pasal 18

dengan persetujuan HMM.

Pasal 1-

Sa%s*

1. 'eanggotaan HMM dapat ditinjau kem"ali "ila anggota ter"ukti +

a. Merugikan atau menemarkan nama "aik dan kehormatan HMM.

 ". 6erhalangan seara terus;menerus tanpa ada keterangan dengan "ukti tertulis sesuai keputusan

HMM.

2. 'eanggotaan dapat dia"ut setelah melalui "e"erapa tahap$ !aitu +

a. eguran seara lisan pada rapat rutin HMM atau pada kesempatan tertentu. ". Peringatan seara tertulis oleh HMM.

. Pengam"ilan keputusan diam"il dalam sidang istimewa.

&. 5nggota HMM !ang telah dia"ut keanggotaann!a$ seara langsung kehilangan hak dan kewaji"an

se"agai anggota.

. 5nggota HMM !ang telah dia"ut keanggotaann!a$ disosialisasikan kepada seluruh anggota HMM

seara lisan dan tertulis.

/. 6ila melanggar pasal 19 a!at $ maka+

a. 5tri"ut HMM akan diam"il dari pemilikn!a atas persetujuan HMM dan perwakilan tiap angkatan.

 ". Pemilik waji" meminta maa# kepada seluruh anggota HMM dengan mem"erikan pern!ataan di

lingkungan kampus 7urusan eknik Mesin.

. 6ila melakukan kesalahan !ang sama maka atri"ut akan disita oleh HMM sesuai dengan waktu !angditentukan oleh HMM.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

5/43

Pasal 1

Pe+a/aa

1. Penghargaan di"erikan kepada anggota HMM !ang "erprestasi dengan mem"awa nama HMM.

2. Penghargaan di"erikan atas kriteria !ang telah ditetapkan melalui rapat pengurus HMM.

BAB VIII

KEPENGURUSAN HIMPUNAN MAHASISWA MESIN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pasal 20

S*ste"at*%a Pe"*l*+a $a Masa 6aata Pe!/!s HMM

1. 'etua HMM dipilih+

a. Melalui pemilu dengan suara ter"an!ak dan se"agai ketentuann!a jumlah pemilih adalah

minimal dua pertiga dari anggota HMM dan alon anggota HMM.

 ". 7ika tidak terpenuhi maka penghitungan suara ditunda 1 ? 2 jam dan apa"ila tetap tidak 

terpenuhi maka dilakukan pemilihan ulang.

2. 'epengurusan HMM di"entuk oleh ketua HMM terpilih dengan pertim"angan wakil angkatan.&. 'etua HMM dilantik oleh Dekan

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

6/43

BAB I7

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 22

Ke8e!/!sa HMM

1. 'epengurusan inti HMM Uni4ersitas Diponegoro adalah se"agai "erikut +

a. 'etua.

 ". @akil 'etua.

. *it"ang.

d. ekretaris.

e. 6endahara.

#. 'etua 6idang.

g. 'etua 6iro.

h. 'etua Di4isi.

i. Penanggung7awa" Alu".

'epengurusan inti HMM diatas dapat ditam"ah$ dikurangi$ atau diganti melalui sidang tahunan.

BAB 7

4UNGSI PERSONALIA PENGURUS

HIMPUNAN MAHASISWA MESIN

 UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pasal 2#

Ket!a

1. 'etua adalah penanggungjawa" dan koordinator umum dalam pelaksanaan kegiatan ekstern dan intern

seara keseluruhan.

2. 'etua adalah pemegang ke"ijakan umum "aik ke dalam maupun ke luar HMM.

&. 5pa"ila 'etua "erhalangan$ dapat mendelegasikan tugasn!a kepada @akil 'etua atau pengurus !angdi"eri mandat.

. 'etua memimpin rapat sesuai dengan program kerja HMM dan men!impulkan hasil pem"iaraan dalam

rapat.

/. 'etua waji" men!ampaikan kepada anggota HMM hasil keputusan dan ketetapan !ang "erhu"ungan

dengan tugas HMM.

8. 'etua "erhak dan "erkewaji"an mengetahui surat;surat !ang "erhu"ungan dengan HMM.

9. 'etua men!elenggarakan rapat;rapat koordinasi untuk merealisasikan kegiatan dan renana HMM.

. 'etua melaksanakan komunikasi seara internal dan e4aluasi lisan maupun tertulis "ersama dewan

lit"ang.

-. 'etua dapat mengam"il tindakan darurat !ang dianggap perlu dalam ke"utuhan !ang mendesak 

men!angkut HMM$ selama tidak "ertentangan dengan PP% untuk kemudian dirapatkan kem"ali.10. 'etua menerima *aporan Pertanggung 7awa"an (*P7) dari pengurus HMM.

11. 'etua "erhak dan waji" "erkoordinasi dengan dewan s!uro.

12. 'etua "ertanggung jawa" kepada warga HMM melalui Mus!awarah ahunan.

1&. 'etua "erhak dan waji" "erkomunikasi dengan seluruh anggota HMM melalui konsolidasi HMM.

Pasal 2&

Wa%*l Ket!a

1. @akil 'etua mem"antu 'etua dalam menjalankan tugas.

2. @akil 'etua mewakili 'etua "ila 'etua "erhalangan hadir.

&.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

7/43

Pasal 25

L*ta

1. *it"ang mempun!ai #ungsi monitoring dan e4aluasi kinerja harian dari pengurus$ "idang$

di4isi dan penanggungjawa" lu".

2. *it"ang mengajukan rekomendasi per"aikan organisasi kepada 'etua.

&. *it"ang menjalankan #ungsi peningkatan kapa"ilitas$ dan so#t skill dari pengurus HMM.

. *it"ang mem"erikan penghargaan kepada pengurus HMM dengan persetujuan 'etua HMM.

/. *it"ang dapat mem"erikan sanksi kepada pengurus HMM dengan kesepakatan "ersama 'etua.

8. *it"ang waji" mem"erikan serti#ikasi kepada pengurus HMM setelah kepengurusan "erakhir

sesuai dengan ' pengangkatan kepengurusan HMM.

9. *it"ang waji" melaporkan kinerja pengurus HMM kepada anggota HMM. 

Pasal 2

Se%/eta/*s I

1. ekretaris I mem"antu 'etua dalam menjalankan tugas dalam "idang administrasi dan kesekretariatan

ekstern.

2. Dalam menjalankan tugasn!a$ ekretaris I "ertanggung jawa" kepada 'etua melalui @akil 'etua.

Pasal 2,

Se%/eta/*s II

1. ekretaris II mem"antu 'etua dalam menjalankan tugas dalam "idang administrasi dan kesekretariatan

intern.

2. Dalam menjalankan tugasn!a ekretaris II "ertanggung jawa" kepada 'etua melalui @akil 'etua.

Pasal 2-

Be$a+a/a I

1. 6endahara I mem"antu 'etua dalam "idang keuangan.

2. 6endahara I "ertanggung jawa" atas administrasi keuangan HMM.

&. Dalam menjalankan tugasn!a 6endahara I "ertanggung jawa" kepada 'etua melalui @akil 'etua.

Pasal 2

Be$a+a/a II

1. 6endahara II "ertugas mem"antu 6endahara I.

2. Dalam menjalankan tugasn!a 6endahara II "ertanggung jawa" kepada 'etua melalui 6endahara I dan

@akil 'etua.

Pasal #0

B*$a

1. 'etua 6idang mem"entuk sta# "idang sesuai ke"utuhan.

2. iap;tiap "idang diketuai oleh 'etua 6idang !ang "ertugas +a. 6ertindak se"agai koordinator kerja dalam "idang masing;masing.

 ". Men!usun dan mengajukan program kerja kepada 'etua.

. Mem"uat laporan seara tertulis.

d. Dalam menjalankan tugasn!a "ertanggung jawa" kepada 'etua melalui @akil 'etua.

&. Dalam menjalankan tugasn!a 'etua 6idang di"antu oleh ekretaris 6idang dan ta# 6idang.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

8/43

Pasal #1

B*/

1. 6iro adalah lem"aga otonom !ang kedudukann!a langsung di"awah 'etua HMM.

2. 6iro memiliki 5D 53 sendiri asalkan tidak "ertentangan dengan PP% dan :6H'.

&. 'etua 6iro dapat mem"entuk struktur organisasi sesuai dengan ke"utuhan dengan persetujuan 'etua

HMM.

. 6iro dapat ditam"ah$ dikurangi$ dan atau diganti melalui idang ahunan.

/. iap;tiap 6iro diketuai oleh 'etua 6iro !ang "ertugas +

a. 6ertindak se"agai koordinator kerja 6iro masing;masing.

 ". Men!usun dan menjalankan program kerja 6iro !ang diketahui oleh 'etua HMM.

8. 'etua 6iro waji" melaporkan kegiatan seara tertulis dan "ertanggung jawa" kepada 'etua.

9. 'etua 6iro waji" "erkoordinasi dengan 'etua dalam mengam"il suatu ke"ijakan dan tidak 

diperkenankan mengam"il ke"ijakan !ang "ertentangan dengan ke"ijakan 'etua.

. 6iro waji" mem"eritahukan kepada semua anggota HMM tentang program kerja dan "entuk 

kegiatann!a.

-. Aalon 6iro !ang akan "erdiri diwaji"kan mengumpulkan 2& tanda tangan dari anggota HMM selama

masa 1 tahun pero"aan "erdasarkan mekanisme !ang ditentukan HMM.

10. Pengurus 6iro adalah anggota HMM.11. *aporan Pertanggungjawa"an (*P7) dilaporkan kepada 'etua HMM.

Pasal #2

D*3*s*

1. Di4isi adalah lem"aga semi otonom !ang kedudukann!a menginduk di "awah salah satu "idang HMM.

2. 'etua Di4isi dapat mem"entuk sta#;sta# sesuai dengan ke"utuhan dengan persetujun 'etua HMM.

&. Di4isi dapat ditam"ah$ dikurangi$ dan atau diganti melalui idang ahunan.

. iap;tiap Di4isi diketuai oleh 'etua Di4isi !ang "ertugas +

a. 6ertindak se"agai koordinator kerja Di4isi masing;masing.

 ". Men!usun dan menjalankan program kerja Di4isi !ang diketahui oleh HMM./. 'etua Di4isi melaporkan kegiatan seara tertulis dan "ertanggung jawa" kepada 'etua 6idang HMM

!ang mem"awahi Di4isi terse"ut.

Pasal ##

9l!

1. Alu" adalah lem"aga !ang kedudukann!a menginduk di"awah di4isi HMM !ang dikelola oleh

 penanggungjawa" lu".

2. Penanggungjawa" lu" waji" "ertanggungjawa" atas lanarn!a kegiatan lu" sesuai dengan sila"us !ang

telah ditetapkan.

&. Penanggungjawa" lu" waji" mem"erikan laporan rutin mengenai perkem"angan lu" kepada 'etua

melalui 'etua Di4isi.. Penanggungjawa" lu" waji" mem"erikan laporan rutin disetiap rapat konsolidasi HMM.

/. Penanggungjawa" lu" waji" mem"erikan laporan mengenai perkem"angan alon anggota HMM kepada

 panitia PM6.

8. Penanggungjawa" lu" waji" mem"uat *aporan Pertanggung 7awa"an pada akhir masa kepengurusann!a.

9. Penanggungjawa" lu" "erhak menonakti#kan anggota lu" atas persetujuan HMM. 

. Dalam penam"ahan ataupun pengurangan lu" ditetapkan pada idang ahunan.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

9/43

BAB 7I

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal #&

De'a S:!/

1. Dewan !uro merupakan dewan penasehat HMM.

2. Dewan !uro terdiri dari angkatan !ang telah memegang HMM.

&. Dewan !uro "erhak mem"erikan masukan dan saran untuk kegiatan;kegiatan HMM pada periode

terse"ut kepada 'etua HMM.

. Dewan !uro tidak mempun!ai wewenang dalam "entuk apapun tanpa terkeuali mengenai keputusan

HMM.

Pasal #5

Sa%s* Pe!/!s HMM

Pengurus HMM !ang kurang akti# dan "ermasalah dapat dinon;akti#kan dari kepengurusan HMM$ melalui

 "e"erapa tahap !aitu+

a. eguran seara lisan oleh *it"ang dan 'etua.

 ". Peringatan seara tertulis oleh 'etua.. Pengam"ilan keputusan diam"il dalam rapat koordinasi pengurus inti HMM.

Pasal #

Peraturan;peraturan !ang melandasi PP% disesuaikan dengan peraturan ter"aru se"agai pengganti dari

 peraturan terse"ut.

BAB 7II

PENUTUP

Pasal #,egala sesuatu !ang diatur dalam PP% ini diputuskan oleh idang ahunan Himpunan Mahasiswa Mesin.

Pasal #-

egala sesuatu !ang "elum diatur dalam PP% ditetapkan dengan peraturan lain !ang tidak "ertentangan

dengan PP% HMM.

Pasal #

PP% ini ditetapkan dan disahkan pada idang ahunan pada tanggal 1& Desem"er 201/ di kampus eknik 

Mesin Uni4ersitas Diponegoro emarang.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

10/43

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 194

mengamanatkan !emerintah Negara Indonesia "ang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruhtumpah darah Indonesia dan untuk mema#ukan kese#ahteraan umum$ men%erdaskan kehidupan bangsa$dan ikut melaksanakan ketertiban dunia "ang berdasarkan kemerdekaan$ perdamaian abadi dan keadilan sosial&

b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 'ahun 194 mengamanatkan !emerintahmengusahakan dan men"elenggarakan satu sistem pendidikan nasional "ang meningkatkan keimanan dan

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

11/43

ketakwaan kepada 'uhan (ang Maha )sa serta akhlak mulia dalam bangsa "ang diatur dengan undang-undang&

%. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu men#amin pemerataan kesempatan pendidikan$ peningkatan mutuserta rele*ansi dan e+isiensi mana#emen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahankehidupan lokal$ nasional$ dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan se%ara teren%ana$ terarah$dan berkesinambungan&

d. bahwa Undang-undang Nomor , 'ahun 199 tentang istem !endidikan Nasional tidak memadai lagidan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 'ahun 194&

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru+ a$ b$ %$ dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang istem !endidikan Nasional.

Mengingat: !asal ,/$ !asal ,1$ !asal , 0 a"at 12$ !asal 31$ dan !asal 3, Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia 'ahun 194&

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

12/43

D)N5N !)R)'U6U5N 7)R5M5

D)85N !)R85I5N R5(5' R)!U7I IND;N)I5 D5N

!R)ID)N R)!U7I IND;N)I5 M)MU'U5N:

Menetapkan: Undang-Undang tentang istem !endidikan Nasional.

BAB I KETENTUAN UMUM

!asal 1

Dalam undang-undang ini "ang dimaksud dengan:

1. !endidikan adalah usaha sadar dan teren%ana untuk mewu#udkan suasana bela#ar dan proses pembela#aranagar peserta didik se%ara akti+ mengembangkan potensi dirin"a untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan$

pengendalian diri$ kepribadian$ ke%erdasan$ akhlak mulia$ serta keterampilan "ang diperlukan dirin"a$ mas"arakat$bangsa dan negara.

,. !endidikan nasional adalah pendidikan "ang berdasarkan !an%asila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia 'ahun 194 "ang berakar pada nilai-nilai agama$ kebuda"aan nasional Indonesia dan tanggapterhadap tuntutan perubahan

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

13/43

11. !endidikan +ormal adalah #alur pendidikan "ang terstruktur dan ber#en#ang "ang terdiri atas pendidikan dasar$pendidikan menengah$ dan pendidikan tinggi.

1,. !endidikan non+ormal adalah #alur pendidikan di luar pendidikan +ormal "ang dapat dilaksanakan se%ara terstruktur dan ber#en#ang.

13. !endidikan in+ormal adalah #alur pendidikan keluarga dan lingkungan.

14. !endidikan anak usia dini adalah suatu upa"a pembinaan "ang ditu#ukan kepada anak se#ak lahir sampaidengan usia enam tahun "ang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhandan perkembangan #asmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lan#ut.

1. !endidikan #arak #auh adalah pendidikan "ang peserta didikn"a terpisah dari pendidik dan pembela#arann"amenggunakan berbagai sumber bela#ar melalui teknologi komunikasi$ in+ormasi$ dan media lain.

1=. !endidikan berbasis mas"arakat adalah pen"elenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama$ sosial$buda"a$ aspirasi$ dan potensi mas"arakat sebagai perwu#udan pendidikan dari$ oleh$ dan untuk mas"arakat.

1>. tandar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wila"ah hukum

Negara esatuan Republik Indonesia.

1. 8a#ib bela#ar adalah program pendidikan minimal "ang harus diikuti oleh 8arga Negara Indonesia atastanggung #awab !emerintah dan !emerintah Daerah.

19. urikulum adalah seperangkat ren%ana dan pengaturan mengenai tu#uan$ isi$ dan bahan pela#aran serta %ara "angdigunakan sebagai pedoman pen"elenggaraan kegiatan pembela#aran untuk men%apai tu#uan pendidikan tertentu.

,/. !embela#aran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber bela#ar pada suatu lingkunganbela#ar.

,1. )*aluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian$ pen#aminan$ dan penetapan mutu pendidikan terhadapberbagai komponen pendidikan pada setiap #alur$ #en#ang$ dan #enis pendidikan sebagai bentuk pertanggung#awabanpen"elenggaraan pendidikan.

,,. 5kreditasi adalah kegiatan penilaian kela"akan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria "angtelah ditetapkan.

,3. umber da"a pendidikan adalah segala sesuatu "ang dipergunakan dalam pen"elenggaraan pendidikan "angmeliputi tenaga kependidikan$ mas"arakat$ dana$ sarana$ dan prasarana.

,4. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri "ang beranggotakan berbagai unsur mas"arakat "ang pedulipendidikan.

,. omite sekolah?madrasah adalah lembaga mandiri "ang beranggotakan orang tua?wali peserta didik$ komunitas

sekolah$ serta tokoh mas"arakat "ang peduli pendidikan.

,=. 8arga Negara adalah 8arga Negara Indonesia baik "ang tinggal di wila"ah Negara esatuan RepublikIndonesia maupun di luar wila"ah Negara esatuan Republik Indonesia.

,>. Mas"arakat adalah kelompok 8arga Negara Indonesia nonpemerintah "ang mempun"ai perhatian dan peranandalam bidang pendidikan.

,. !emerintah adalah !emerintah !usat.

,9. !emerintah Daerah adalah !emerintah !ropinsi$ !emerintah abupaten$ atau !emerintah ota.

3/. Menteri adalah menteri "ang bertanggung #awab dalam bidang pendidikan nasional.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

14/43

BAB II

DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

!asal ,

!endidikan nasional berdasarkan !an%asila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 'ahun 194.

!asal 3

!endidikan nasional ber+ungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa "angbermartabat dalam rangka men%erdaskan kehidupan bangsa$ bertu#uan untuk berkembangn"a potensi peserta didikagar men#adi manusia "ang beriman dan bertakwa kepada 'uhan (ang Maha )sa$ berakhlak mulia$ sehat$ berilmu$%akap$ kreati+$ mandiri$ dan men#adi warga negara "ang demokratis serta bertanggung #awab.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

!asal 4

12 !endidikan diselenggarakan se%ara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminati+ dengan men#un#ungtinggi hak asasi manusia$ nilai keagamaan$ nilai kultural$ dan kema#emukan bangsa.

,2 !endidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan "ang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

32 !endidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembuda"aan dan pemberda"aan peserta didik "angberlangsung sepan#ang ha"at.

42 !endidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan$ membangun kemauan$ dan mengembangkankreati*itas peserta didik dalam proses pembela#aran.

2 !endidikan diselenggarakan dengan mengembangkan buda"a memba%a$ menulis$ dan berhitung bagi segenapwarga mas"arakat.

=2 !endidikan diselenggarakan dengan memberda"akan semua komponen mas"arakat melalui peran serta dalampen"elenggaraan dan pengendalian mutu la"anan pendidikan.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

15/43

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagia K!"a#$

Ha% &a K!'a(i)a Wa*ga N!ga*a

!asal

12 etiap warga negara mempun"ai hak "ang sama untuk memperoleh pendidikan "ang bermutu.

,2 8arga negara "ang memiliki kelainan +isik$ emosional$ mental$ intelektual$ dan?atau sosial berhak memperolehpendidikan khusus.

32 8arga negara di daerah terpen%il atau terbelakang serta mas"arakat adat "ang terpen%il berhak memperolehpendidikan la"anan khusus.

42 8arga negara "ang memiliki potensi ke%erdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. 2

etiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepan#ang ha"at.

!asal =

12 etiap warga negara "ang berusia tu#uh sampai dengan lima belas tahun wa#ib mengikuti pendidikan dasar. ,2

etiap warga negara bertanggung #awab terhadap keberlangsungan pen"elenggaraan pendidikan.

Bagia K!&$a

Ha% &a K!'a(i)a O*ag T$a

!asal >

12 ;rang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh in+ormasi tentangperkembangan pendidikan anakn"a.

,2 ;rang tua dari anak usia wa#ib bela#ar$ berkewa#iban memberikan pendidikan dasar kepada anakn"a.

Bagia K!#iga

Ha% &a K!'a(i)a Ma"+a*a%a#

!asal

Mas"arakat berhak berperan serta dalam peren%anaan$ pelaksanaan$ pengawasan$ dan e*aluasi programpendidikan.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

16/43

!asal 9

Mas"arakat berkewa#iban memberikan dukungan sumber da"a dalam pen"elenggaraan pendidikan.

Bagia K!!a#

Ha% &a K!'a(i)a P!!*i#a. &a P!!*i#a. Da!*a.

!asal 1/

!emerintah dan !emerintah Daerah berhak mengarahkan$ membimbing$ membantu$ dan mengawasipen"elenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan "ang berlaku.

!asal 11

12 !emerintah dan !emerintah Daerah wa#ib memberikan la"anan dan kemudahan$ serta men#amin

terselenggaran"a pendidikan "ang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

,2 !emerintah dan !emerintah Daerah wa#ib men#amin tersedian"a dana guna terselenggaran"a pendidikan bagisetiap warga negara "ang berusia tu#uh sampai dengan lima belas tahun.

BAB V PESERTA DIDIK

!asal 1, 12 etiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama "ang dianutn"a dan dia#arkan oleh pendidik "ang

seagama&

b. mendapatkan pela"anan pendidikan sesuai dengan bakat$ minat$ dan kemampuann"a&

%. mendapatkan beasiswa bagi "ang berprestasi "ang orang tuan"a tidak mampu membia"ai pendidikann"a&

d. mendapatkan bia"a pendidikan bagi mereka "ang orang tuan"a tidak mampu membia"ai pendidikann"a&

e. pindah ke program pendidikan pada #alur dan satuan pendidikan lain "ang setara&

+. men"elesaikan program pendidikan sesuai dengan ke%epatan bela#ar masing-masing dan tidakmen"impang dari ketentuan batas waktu "ang ditetapkan.

,2 etiap peserta didik berkewa#iban:

a. men#aga norma-norma pendidikan untuk men#amin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan&

b. ikut menanggung bia"a pen"elenggaraan pendidikan$ ke%uali bagi peserta didik "ang dibebaskan darikewa#iban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan "ang berlaku.

32 8arga negara asing dapat men#adi peserta didik pada satuan pendidikan "ang diselenggarakan dalam wila"ahNegara esatuan Republik Indonesia.

42 etentuan mengenai hak dan kewa#iban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam a"at 12$ a"at ,2$ dan a"at32 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

17/43

BAB VI

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagia K!"a#$

U$

!asal 13

12 6alur pendidikan terdiri atas pendidikan +ormal$ non+ormal$ dan in+ormal "ang dapat saling melengkapi danmemperka"a.

,2 !endidikan sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap mukadan?atau melalui #arak #auh.

!asal 14

6en#ang pendidikan +ormal terdiri atas pendidikan dasar$ pendidikan menengah$ dan pendidikan tinggi.

!asal 1

6enis pendidikan men%akup pendidikan umum$ ke#uruan$ akademik$ pro+esi$ *okasi$ keagamaan$ dan khusus.

!asal 1=

6alur$ #en#ang$ dan #enis pendidikan dapat diwu#udkan dalam bentuk satuan pendidikan "ang diselenggarakan oleh!emerintah$ !emerintah Daerah$ dan?atau mas"arakat.

Bagia K!&$a

P!&i&i%a Da"a* 

!asal 1>

12 !endidikan dasar merupakan #en#ang pendidikan "ang melandasi #en#ang pendidikan menengah.

,2 !endidikan dasar berbentuk ekolah Dasar D2 dan Madrasah Ibtidai"ah MI2 atau bentuk lain "ang sedera#atserta ekolah Menengah !ertama M!2 dan Madrasah 'sanawi"ah M's2$ atau bentuk lain "ang sedera#at.

32 etentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 dan a"at ,2 diatur lebih lan#utdengan !eraturan !emerintah.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

18/43

Bagia K!#iga

P!&i&i%a M!!ga.

!asal 1

12 !endidikan menengah merupakan lan#utan pendidikan dasar.

,2 !endidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah ke#uruan.

32 !endidikan menengah berbentuk ekolah Menengah 5tas M52$ Madrasah 5li"ah M52$ ekolah Menengahe#uruan M2$ dan Madrasah 5li"ah e#uruan M52$ atau bentuk lain "ang sedera#at.

42 etentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam a"at 12$ a"at ,2$ dan a"at 32 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

Bagia K!!a#

P!&i&i%a Tiggi

!asal 19

12 !endidikan tinggi merupakan #en#ang pendidikan setelah pendidikan menengah "ang men%akup programpendidikan diploma$ sar#ana$ magister$ spesialis$ dan doktor "ang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

,2 !endidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

!asal ,/

12 !erguruan tinggi dapat berbentuk akademi$ politeknik$ sekolah tinggi$ institut$ atau uni*ersitas.

,2 !erguruan tinggi berkewa#iban men"elenggarakan pendidikan$ penelitian$ dan pengabdian kepada mas"arakat. 32

!erguruan tinggi dapat men"elenggarakan program akademik$ pro+esi$ dan?atau *okasi.

42 etentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam a"at 12$ a"at ,2$ dan a"at 32 diatur lebihlan#ut dengan !eraturan !emerintah.

!asal ,1

12 !erguruan tinggi "ang memenuhi pers"aratan pendirian dan din"atakan berhak men"elenggarakan programpendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik$ pro+esi$ atau *okasi sesuai dengan program pendidikan "angdiselenggarakann"a.

,2 !erseorangan$ organisasi$ atau pen"elenggara pendidikan "ang bukan perguruan tinggi dilarang memberikangelar akademik$ pro+esi$ atau *okasi.

32 elar akademik$ pro+esi$ atau *okasi han"a digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi "ang din"atakanberhak memberikan gelar akademik$ pro+esi$ atau *okasi.

42 !enggunaan gelar akademik$ pro+esi$ atau *okasi lulusan perguruan tinggi han"a dibenarkan dalam bentuk dansingkatan "ang diterima dari perguruan tinggi "ang bersangkutan.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

19/43

2 !en"elenggara pendidikan "ang tidak memenuhi pers"aratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam a"at 12atau pen"elenggara pendidikan bukan perguruan tinggi "ang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalama"at ,2 dikenakan sanksi administrati+ berupa penutupan pen"elenggaraan pendidikan.

=2 elar akademik$ pro+esi$ atau *okasi "ang dikeluarkan oleh pen"elenggara pendidikan "ang tidak sesuaidengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 atau pen"elenggara pendidikan "ang bukan

perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam a"at ,2 din"atakan tidak sah.

>2 etentuan mengenai gelar akademik$ pro+esi$ atau *okasi sebagaimana dimaksud dalam a"at 12$ a"at ,2$ a"at32$ a"at 42$ a"at 2$ dan a"at =2 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

!asal ,,

Uni*ersitas$ institut$ dan sekolah tinggi "ang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatandoktor honoris %ausa2 kepada setiap indi*idu "ang la"ak memperoleh penghargaan berkenaan dengan #asa-#asa "angluar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan$ teknologi$ kemas"arakatan$ keagamaan$ kebuda"aan$ atau seni.

!asal ,3

12 !ada uni*ersitas$ institut$ dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau pro+esor sesuai dengan peraturanperundang-undangan "ang berlaku.

,2 ebutan guru besar atau pro+esor han"a dipergunakan selama "ang bersangkutan masih akti+ beker#a sebagaipendidik di perguruan tinggi.

!asal ,4

12 Dalam pen"elenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan$ pada perguruan tinggi berlakukebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.

,2 !erguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembagan"a sebagai pusat pen"elenggaraanpendidikan tinggi$ penelitian ilmiah$ dan pengabdian kepada mas"arakat.

32 !erguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari mas"arakat "ang pengelolaann"a dilakukan berdasarkanprinsip akuntabilitas publik.

42 etentuan mengenai pen"elenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam a"at 12$ a"at ,2$ dana"at 32 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

!asal ,

12 !erguruan tinggi menetapkan pers"aratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik$ pro+esi$ atau *okasi. ,2

ulusan perguruan tinggi "ang kar"a ilmiahn"a digunakan untuk memperoleh gelar akademik$ pro+esi$ atau*okasi terbukti merupakan #iplakan di%abut gelarn"a.

32 etentuan mengenai pers"aratan kelulusan dan pen%abutan gelar akademik$ pro+esi$ atau *okasi sebagaimanadimaksud dalam a"at 12 dan a"at ,2 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

20/43

Bagia K!/ia

P!&i&i%a N1*a/

!asal ,=

12 !endidikan non+ormal diselenggarakan bagi warga mas"arakat "ang memerlukan la"anan pendidikan "angber+ungsi sebagai pengganti$ penambah$ dan?atau pelengkap pendidikan +ormal dalam rangka mendukung pendidikansepan#ang ha"at.

,2 !endidikan non+ormal ber+ungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaanpengetahuan dan keterampilan +ungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian pro+esional.

32 !endidikan non+ormal meliputi pendidikan ke%akapan hidup$ pendidikan anak usia dini$ pendidikankepemudaan$ pendidikan pemberda"aan perempuan$ pendidikan keaksaraan$ pendidikan keterampilan dan pelatihanker#a$ pendidikan kesetaraan$ serta pendidikan lain "ang ditu#ukan untuk mengembangkan kemampuan peserta

didik.

42 atuan pendidikan non+ormal terdiri atas lembaga kursus$ lembaga pelatihan$ kelompok bela#ar$ pusat kegiatanbela#ar mas"arakat$ dan ma#elis taklim$ serta satuan pendidikan "ang se#enis.

2 ursus dan pelatihan diselenggarakan bagi mas"arakat "ang memerlukan bekal pengetahuan$ keterampilan$ke%akapan hidup$ dan sikap untuk mengembangkan diri$ mengembangkan pro+esi$ beker#a$ usaha mandiri$ dan?ataumelan#utkan pendidikan ke #en#ang "ang lebih tinggi.

=2 @asil pendidikan non+ormal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan +ormal setelah melaluiproses penilaian pen"etaraan oleh lembaga "ang ditun#uk oleh !emerintah atau !emerintah Daerah dengan menga%upada standar nasional pendidikan.

>2 etentuan mengenai pen"elenggaraan pendidikan non+ormal sebagaimana dimaksud dalam a"at 12$ a"at ,2$a"at 32$ a"at 42$ a"at 2$ dan a"at =2 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

Bagia K!!a

P!&i&i%a I1*a/

!asal ,>

12 egiatan pendidikan in+ormal "ang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan bela#ar se%ara

mandiri.

,2 @asil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 diakui sama dengan pendidikan +ormal dan non+ormalsetelah peserta didik lulus u#ian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

32 etentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan in+ormal sebagaimana dimaksud dalam a"at ,2 diatur lebihlan#ut dengan !eraturan !emerintah.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

21/43

Bagia K!#$($.

P!&i&i%a Aa% U"ia Dii

!asal ,

12 !endidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum #en#ang pendidikan dasar.

,2 !endidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui #alur pendidikan +ormal$ non+ormal$ dan?atau in+ormal. 32

!endidikan anak usia dini pada #alur pendidikan +ormal berbentuk 'aman anak-kanak '2$ Raudatul 5th+alR52$ atau bentuk lain "ang sedera#at.

42 !endidikan anak usia dini pada #alur pendidikan non+ormal berbentuk elompok 7ermain 72$ 'aman!enitipan 5nak '!52$ atau bentuk lain "ang sedera#at.

2 !endidikan anak usia dini pada #alur pendidikan in+ormal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan "angdiselenggarakan oleh lingkungan.

=2 etentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam a"at 12$ a"at ,2$ a"at 32$ dan a"at42 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

Bagia K!&!/aa

P!&i&i%a K!&ia"a

!asal ,9

12 !endidikan kedinasan merupakan pendidikan pro+esi "ang diselenggarakan oleh departemen atau lembagapemerintah nondepartemen.

,2 !endidikan kedinasan ber+ungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasanbagi pegawai dan %alon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.

32 !endidikan kedinasan diselenggarakan melalui #alur pendidikan +ormal dan non+ormal.

42 etentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam a"at 12$ a"at ,2$ dan a"at 32 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

Bagia K!"!)i/a

P!&i&i%a K!agaaa

!asal 3/

12 !endidikan keagamaan diselenggarakan oleh !emerintah dan?atau kelompok mas"arakat dari pemeluk agama$sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

,2 !endidikan keagamaan ber+ungsi mempersiapkan peserta didik men#adi anggota mas"arakat "ang memahamidan mengamalkan nilai-nilai a#aran agaman"a dan?atau men#adi ahli ilmu agama.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

22/43

32 !endidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada #alur pendidikan +ormal$ non+ormal$ dan in+ormal.

42 !endidikan keagamaan berbentuk pendidikan dini"ah$ pesantren$ pasraman$ pabha#a samanera$ dan bentuklain "ang se#enis.

2 etentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam a"at 12$ a"at ,2$ a"at 32$ dan

a"at 42 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

Bagia K!"!$/$.

P!&i&i%a Ja*a% Ja$.

!asal 31

12 !endidikan #arak #auh dapat diselenggarakan pada semua #alur$ #en#ang$ dan #enis pendidikan.

,2 !endidikan #arak #auh ber+ungsi memberikan la"anan pendidikan kepada kelompok mas"arakat "ang tidak

dapat mengikuti pendidikan se%ara tatap muka atau reguler.

32 !endidikan #arak #auh diselenggarakan dalam berbagai bentuk$ modus$ dan %akupan "ang didukung olehsarana dan la"anan bela#ar serta sistem penilaian "ang men#amin mutu lulusan sesuai dengan standar nasionalpendidikan.

42 etentuan mengenai pen"elenggaraan pendidikan #arak #auh sebagaimana dimaksud dalam a"at 12$ a"at ,2$ dana"at 32 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

Bagia K!"!)!/a" P!&i&i%a K.$"$" &a P!&i&i%a La+aa K.$"$"

!asal 3,

12 !endidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik "ang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikutiproses pembela#aran karena kelainan +isik$ emosional$ mental$ sosial$ dan?atau memiliki potensi ke%erdasan danbakat istimewa.

,2 !endidikan la"anan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpen%il atau terbelakang$mas"arakat adat "ang terpen%il$ dan?atau mengalami ben%ana alam$ ben%ana sosial$ dan tidak mampu dari segiekonomi.

32 etentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan la"anan khusus sebagaimana dimaksuddalam a"at 12 dan a"at ,2 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

23/43

BAB VII BAHASA PENGANTAR

!asal 33

12 7ahasa Indonesia sebagai 7ahasa Negara men#adi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.

,2 7ahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukandalam pen"ampaian pengetahuan dan?atau keterampilan tertentu.

32 7ahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukungkemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII WAJIB BELAJAR

!asal 34

12 etiap warga negara "ang berusia = enam2 tahun dapat mengikuti program wa#ib bela#ar.

,2 !emerintah dan !emerintah Daerah men#amin terselenggaran"a wa#ib bela#ar minimal pada #en#ang pendidikandasar tanpa memungut bia"a.

32 8a#ib bela#ar merupakan tanggung #awab negara "ang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan !emerintah$!emerintah Daerah$ dan mas"arakat.

42 etentuan mengenai wa#ib bela#ar sebagaimana dimaksud dalam a"at 12$ a"at ,2$ dan a"at 32 diatur lebihlan#ut dengan !eraturan !emerintah.

BAB I

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

!asal 3

12 tandar nasional pendidikan terdiri atas standar isi$ proses$ kompetensi lulusan$ tenaga kependidikan$ sarana dan

prasarana$ pengelolaan$ pembia"aan$ dan penilaian pendidikan "ang harus ditingkatkan se%ara beren%ana danberkala.

,2 tandar nasional pendidikan digunakan sebagai a%uan pengembangan kurikulum$ tenaga kependidikan$ saranadan prasarana$ pengelolaan$ dan pembia"aan.

32 !engembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pen%apaiann"a se%ara nasionaldilaksanakan oleh suatu badan standardisasi$ pen#aminan$ dan pengendalian mutu pendidikan.

42 etentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam a"at 12$ a"at ,2$ dan a"at 32diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

24/43

BAB KURIKULUM

!asal 3=

12 !engembangan kurikulum dilakukan dengan menga%u pada standar nasional pendidikan untuk mewu#udkan

tu#uan pendidikan nasional.

,2 urikulum pada semua #en#ang dan #enis pendidikan dikembangkan dengan prinsip di*ersi+ikasi sesuai dengansatuan pendidikan$ potensi daerah$ dan peserta didik.

32 urikulum disusun sesuai dengan #en#ang pendidikan dalam kerangka Negara esatuan Republik Indonesiadengan memperhatikan:

a. peningkatan iman dan takwa&

b. peningkatan akhlak mulia&

%. peningkatan potensi$ ke%erdasan$ dan minat peserta didik&

d. keragaman potensi daerah dan lingkungan&

e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional&

+. tuntutan dunia ker#a&

g. perkembangan ilmu pengetahuan$ teknologi$ dan seni&

h. agama&

i. dinamika perkembangan global& dan

 #. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

42 etentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam a"at 12$ a"at ,2$ dan a"at 32diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

!asal 3> 12 urikulum pendidikan dasar dan menengah wa#ib memuat:

a. pendidikan agama&

b. pendidikan kewarganegaraan&

%. bahasa&

d. matematika&

e. ilmu pengetahuan alam&

+. ilmu pengetahuan sosial&

g. seni dan buda"a&

h. pendidikan #asmani dan olahraga&

i. keterampilan?ke#uruan& dan

 #. muatan lokal.

,2 urikulum pendidikan tinggi wa#ib memuat:

a. pendidikan agama&

b. pendidikan kewarganegaraan& dan

 %. bahasa.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

25/43

32 etentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 dan a"at ,2 diatur lebih lan#ut dengan!eraturan !emerintah.

!asal 3

12 erangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh !emerintah.

,2 urikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan rele*ansin"a oleh setiap kelompokatau satuan pendidikan dan komite sekolah?madrasah di bawah koordinasi dan super*isi dinas pendidikan atau kantor Departemen 5gama abupaten?ota untuk pendidikan dasar dan !ropinsi untuk pendidikan menengah.

32 urikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi "ang bersangkutan dengan menga%u padastandar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

42 erangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi "angbersangkutan dengan menga%u pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

BAB I

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

!asal 39

12 'enaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi$ pengelolaan$ pengembangan$ pengawasan$ danpela"anan teknis untuk menun#ang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

,2 !endidik merupakan tenaga pro+esional "ang bertugas meren%anakan dan melaksanakan prosespembela#aran$ menilai hasil pembela#aran$ melakukan pembimbingan dan pelatihan$ serta melakukan penelitian danpengabdian kepada mas"arakat$ terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

!asal 4/ 12 !endidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

a. penghasilan dan #aminan kese#ahteraan sosial "ang pantas dan memadai&

b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi ker#a&

%. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas&

d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil keka"aan intelektual& dan

e. kesempatan untuk menggunakan sarana$ prasarana$ dan +asilitas pendidikan untuk menun#ang kelan%aranpelaksanaan tugas.

,2 !endidik dan tenaga kependidikan berkewa#iban:

a. men%iptakan suasana pendidikan "ang bermakna$ men"enangkan$ kreati+$ dinamis$ dan dialogis&

b. mempun"ai komitmen se%ara pro+esional untuk meningkatkan mutu pendidikan& dan

%. memberi teladan dan men#aga nama baik lembaga$ pro+esi$ dan kedudukan sesuai dengan keper%a"aan"ang diberikan kepadan"a.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

26/43

!asal 41

12 !endidik dan tenaga kependidikan dapat beker#a se%ara lintas daerah.

,2 !engangkatan$ penempatan$ dan pen"ebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga "angmengangkatn"a berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan +ormal.

32 !emerintah dan !emerintah Daerah wa#ib mem+asilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenagakependidikan "ang diperlukan untuk men#amin terselenggaran"a pendidikan "ang bermutu.

42 etentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam a"at 12$ a"at ,2$ dana"at 32 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

!asal 4,

12 !endidik harus memiliki kuali+ikasi minimum dan serti+ikasi sesuai dengan #en#ang kewenangan menga#ar$ sehat

 #asmani dan rohani$ serta memiliki kemampuan untuk mewu#udkan tu#uan pendidikan nasional.

,2 !endidik untuk pendidikan +ormal pada #en#ang pendidikan usia dini$ pendidikan dasar$ pendidikan menengah$dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi "ang terakreditasi.

32 etentuan mengenai kuali+ikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 dan a"at ,2 diatur lebih lan#utdengan !eraturan !emerintah.

!asal 43

12 !romosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang

pendidikan$ pengalaman$ kemampuan$ dan prestasi ker#a dalam bidang pendidikan.

,2 erti+ikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi "ang memiliki program pengadaan tenagakependidikan "ang terakreditasi.

32 etentuan mengenai promosi$ penghargaan$ dan serti+ikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam a"at 12dan a"at ,2 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

!asal 44

12 !emerintah dan !emerintah Daerah wa#ib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuanpendidikan "ang diselenggarakan oleh !emerintah dan !emerintah Daerah.

,2 !en"elenggara pendidikan oleh mas"arakat berkewa#iban membina dan mengembangkan tenaga kependidikanpada satuan pendidikan "ang diselenggarakann"a.

32 !emerintah dan !emerintah Daerah wa#ib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikanpada satuan pendidikan +ormal "ang diselenggarakan oleh mas"arakat.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

27/43

BAB II

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

!asal 4

12 etiap satuan pendidikan +ormal dan non+ormal men"ediakan sarana dan prasarana "ang memenuhi keperluanpendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi +isik$ ke%erdasan intelektual$ sosial$ emosional$dan ke#iwaan peserta didik.

,2 etentuan mengenai pen"ediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikansebagaimana dimaksud dalam a"at 12 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

BAB III PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagia K!"a#$

Tagg$g Ja'a) P!&aaa

!asal 4=

12 !endanaan pendidikan men#adi tanggung #awab bersama antara !emerintah$ !emerintah Daerah$ dan mas"arakat.

,2 !emerintah dan !emerintah Daerah bertanggung #awab men"ediakan anggaran pendidikan sebagaimanadiatur dalam !asal 31 a"at 42 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 'ahun 194.

32 etentuan mengenai tanggung #awab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 dan a"at,2 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

Bagia K!&$a

S$)!* P!&aaa P!&i&i%a

!asal 4>

12 umber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan$ ke%ukupan$ dan keberlan#utan.

,2 !emerintah$ !emerintah Daerah$ dan mas"arakat mengerahkan sumber da"a "ang ada sesuai denganperaturan perundang-undangan "ang berlaku.

32 etentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 dan a"at ,2 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

28/43

Bagia K!#iga

P!g!//aa Daa P!&i&i%a

!asal 4

12 !engelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan$ e+isiensi$ transparansi$ dan akuntabilitaspublik.

,2 etentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 diatur lebih lan#utdengan !eraturan !emerintah.

Bagia K!!a#

P!ga/%a"ia Daa P!&i&i%a

!asal 49

12 Dana pendidikan selain ga#i pendidik dan bia"a pendidikan kedinasan dialokasikan minimal ,/A dari 5nggaran!endapatan dan 7elan#a Negara 5!7N2 pada sektor pendidikan dan minimal ,/A dari 5nggaran !endapatan dan7elan#a Daerah 5!7D2.

,2 a#i guru dan dosen "ang diangkat oleh !emerintah dialokasikan dalam 5nggaran !endapatan dan 7elan#aNegara 5!7N2.

32 Dana pendidikan dari !emerintah dan !emerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk

hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan "ang berlaku.

42 Dana pendidikan dari !emerintah kepada !emerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai denganperaturan perundang-undangan "ang berlaku.

2 etentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam a"at 12$ a"at ,2$ a"at 32$dan a"at 42 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

BAB IV PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagia K!"a#$

U$

!asal /

12 !engelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung #awab Menteri.

,2 !emerintah menentukan kebi#akan nasional dan standar nasional pendidikan untuk men#amin mutu pendidikannasional.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

29/43

32 !emerintah dan?atau !emerintah Daerah men"elenggarakan sekurang-kurangn"a satu satuan pendidikan padasemua #en#ang pendidikan untuk dikembangkan men#adi satuan pendidikan "ang bertara+ internasional.

42 !emerintah Daerah !ropinsi melakukan koordinasi atas pen"elenggaraan pendidikan$ pengembangan tenagakependidikan$ dan pen"ediaan +asilitas pen"elenggaraan pendidikan lintas daerah abupaten?ota untuk tingkat

pendidikan dasar dan menengah.

2 !emerintah abupaten?ota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah$ serta satuan pendidikan"ang berbasis keunggulan lokal.

=2 !erguruan tinggi menentukan kebi#akan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembagan"a.

>2 etentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam a"at 12$ a"at ,2$ a"at 32$ a"at42$ a"at 2$ dan a"at =2 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

!asal 1

12 !engelolaan satuan pendidikan anak usia dini$ pendidikan dasar$ dan pendidikan menengah dilaksanakanberdasarkan standar pela"anan minimal dengan prinsip mana#emen berbasis sekolah?madrasah.

,2 !engelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi$ akuntabilitas$ #aminan mutu$dan e*aluasi "ang transparan.

32 etentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 dan a"at ,2 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

!asal ,

12 !engelolaan satuan pendidikan non+ormal dilakukan oleh !emerintah$ !emerintah Daerah$ dan?ataumas"arakat.

,2 etentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan non+ormal sebagai-mana dimaksud dalam a"at 12 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

Bagia K!&$a

Ba&a H$%$ P!&i&i%a

!asal 3

12 !en"elenggara dan?atau satuan pendidikan +ormal "ang didirikan oleh !emerintah atau mas"arakat berbentukbadan hukum pendidikan.

,2 7adan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 ber+ungsi memberikan pela"anan pendidikankepada peserta didik.

32 7adan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 berprinsip nirlaba dan dapat mengelola danase%ara mandiri untuk mema#ukan satuan pendidikan.

42 etentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

30/43

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Bagia K!"a#$

U$

!asal 4

12 !eran serta mas"arakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan$ kelompok$ keluarga$ organisasipro+esi$ pengusaha$ dan organisasi kemas"arakatan dalam pen"elenggaraan dan pengendalian mutu pela"ananpendidikan.

,2 Mas"arakat dapat berperan serta sebagai sumber$ pelaksana$ dan pengguna hasil pendidikan.

32 etentuan mengenai peran serta mas"arakat sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 dan a"at ,2 diatur lebihlan#ut dengan !eraturan !emerintah.

Bagia K!&$a

P!&i&i%a B!*)a"i" Ma"+a*a%a#

!asal

12 Mas"arakat berhak men"elenggarakan pendidikan berbasis mas"arakat pada pendidikan +ormal dan non+ormalsesuai dengan kekhasan agama$ lingkungan sosial$ dan buda"a untuk kepentingan mas"arakat.

,2 !en"elenggara pendidikan berbasis mas"arakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan e*aluasipendidikan$ serta mana#emen dan pendanaann"a sesuai dengan standar nasional pendidikan.

32 Dana pen"elenggaraan pendidikan berbasis mas"arakat dapat bersumber dari pen"elenggara$ mas"arakat$!emerintah$ !emerintah Daerah dan?atau sumber lain "ang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan "ang berlaku.

42 embaga pendidikan berbasis mas"arakat dapat memperoleh bantuan teknis$ subsidi dana$ dan sumber da"a lainse%ara adil dan merata dari !emerintah dan?atau !emerintah Daerah.

2 etentuan mengenai peran serta mas"arakat sebagaimana dimaksud dalam a"at 12$ a"at ,2$ a"at 32$ dana"at 42 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

31/43

Bagia K!#iga

D!'a P!&i&i%a &a Ki#! S!%/a.Ma&*a"a.

!asal =

12 Mas"arakat berperan dalam peningkatan mutu pela"anan pendidikan "ang meliputi peren%anaan$ pengawasan$dan e*aluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah?madrasah.

,2 Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pela"ananpendidikan dengan memberikan pertimbangan$ arahan dan dukungan tenaga$ sarana dan prasarana$ sertapengawasan pendidikan pada tingkat Nasional$ !ropinsi$ dan abupaten? ota "ang tidak mempun"aihubungan hirarkis.

32 omite sekolah?madrasah$ sebagai lembaga mandiri$ dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutupela"anan dengan memberikan pertimbangan$ arahan dan dukungan tenaga$ sarana dan prasarana$ serta

pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

42 etentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah?madrasah sebagaimana dimaksuddalam a"at 12$ a"at ,2$ dan a"at 32 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

BAB VI

EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagia K!"a#$

E4a/$a"i

!asal >

12 )*aluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan se%ara nasional sebagai bentuk akuntabilitaspen"elenggara pendidikan kepada pihak-pihak "ang berkepentingan.

,2 )*aluasi dilakukan terhadap peserta didik$ lembaga$ dan program pendidikan pada #alur +ormal dan non+ormaluntuk semua #en#ang$ satuan$ dan #enis pendidikan.

!asal

12 )*aluasi hasil bela#ar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses$ kema#uan$ dan perbaikanhasil bela#ar peserta didik se%ara berkesinambungan.

,2 )*aluasi peserta didik$ satuan pendidikan$ dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri se%araberkala$ men"eluruh$ transparan$ dan sistemik untuk menilai pen%apaian standar nasional pendidikan.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

32/43

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

33/43

BAB VII

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

!asal =,

12 etiap satuan pendidikan +ormal dan non+ormal "ang didirikan wa#ib memperoleh i

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

34/43

2 etentuan mengenai pen"elenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam a"at 12$ a"at ,2$ a"at32$ dan a"at 42 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

BAB I PENGAWASAN

!asal ==

12 !emerintah$ !emerintah Daerah$ dewan pendidikan$ dan komite sekolah? madrasah melakukan pengawasanatas pen"elenggaraan pendidikan pada semua #en#ang dan #enis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

,2 !engawasan sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitaspublik.

32 etentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan!emerintah.

BAB KETENTUAN PIDANA

!asal =>

12 !erseorangan$ organisasi$ atau pen"elenggara pendidikan "ang memberikan i#a

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

35/43

dari perguruan tinggi "ang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam !asal ,1 a"at 42 dipidana dengan pidanapen#ara paling lama dua tahun dan?atau pidana denda paling ban"ak Rp ,//.///.///$// dua ratus #uta rupiah2.

42 etiap orang "ang memperoleh dan?atau menggunakan sebutan guru besar "ang tidak sesuai dengan !asal ,3a"at 12 dan?atau a"at ,2 dipidana dengan pidana pen#ara paling lama lima tahun dan?atau pidana denda palingban"ak Rp //.///.///$// lima ratus #uta rupiah2.

!asal =9

12 etiap orang "ang menggunakan i#a

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

36/43

BAB II KETENTUAN PENUTUP

!asal >

emua peraturan perundang-undangan "ang diperlukan untuk melaksanakan Undang-undang ini

harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung se#ak berlakun"a Undang-undang ini.

!asal >=

!ada saat mulai berlakun"a Undang-undang ini$ Undang-undang Nomor 4?!rp.?19=/tentang !engawasan!endidikan dan !enga#aran 5sing embaran Negara 'ahun 19=/ Nomor 1$ 'ambahan embaranNegara Nomor ,1/32 dan Undang-undang Nomor , 'ahun 199 tentang istem !endidikan Nasional embaranNegara 'ahun199 Nomor =$ 'ambahan embaran Negara Nomor 339/2 din"atakan tidak berlaku.

!asal >>

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 5gar setiap orang mengetahuin"a$ memerintahkan pengundangan Undang-undang ini denganpenempatann"a dalam embaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di 6akarta pada tanggal 6uli ,//3

!residen Republik Indonesia$ ttd.

M)585'I ;)5RN;!U'RI

Diundangkan di 6akarta pada 'anggal 6uli ,//3

ekretaris Negara Republik Indonesia$

7ambang esowo

istem !endidikan Nasional. 8arga Negara. Mas"arakat. !emerintah. !emerintah Daerah.!en#elasan dalam'ambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 43/12

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

37/43

SK MENDIKNAS 155;U;1- TENTANG PEDOMAN UMUM ORGANISASIMAHASISWA DI PT

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDA

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

38/43

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam 'eputusan ini !ang dimaksud dengan

1. %rganisasi kemahasiswaan intra. perguruan tinggi adalah wahana dan sarana

 pengem"angan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan

keendekiawanan serta integritas kepri"adian untuk menapai tujuan pendidikan

tinggi.

2. ujuan pendidikan tinggi adalah +

1. Men!iapkan peserta didik menjadi anggota mas!arakat !ang memiliki kemampuan

akademik danatau pro#esional !ang dapat menerapkan$ mengem"angkan danatau

meniptakan ilmu pengetahuan$ teknologi danatau kesenian.

2. Mengem"angkan dan men!e"arluaskan ilmu pengetatman$ teknologi danatau

kesenian serta mengupa!akan penggunaann!a untuk meningkatkan tarap kehidupan

mas!arakat dan memperka!a ke"uda!aan nasional.

1. %rganisasi kemahasiswaan antar perguruan tinggi adalah wahana dan sarana

 pengem"angan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah$ pemahaman tentang

arah pro#esi dan sekaligus meningkatkan kerjasama$ serta menum"uhkan rasa

 persatuan dan kesatuan.

2. 'egiatan kurikuler adalah kegiatan akademik !ang meliputi + kuliah$ pertemuankelompok keil (seminar$ diskusi$ responsi)$ "im"ingan penelitian$ praktikum$ tugas

mandiri$ "elajar mandiri$ penelitian dan penga"dian kepada mas!arakat (kuliah kerja

n!ata$ kuliah kerja lapangan dan se"again!a).

&. 'egiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan !ang meliputi+ penalaran

dan keilmuan$ minat dan kegemaran$ upa!a per"aikan kesejahteraan mahasiswa dan

 "akti sosial "agi mas!arakat.

Pasal 2

%rganisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan "erdasarkan prinsip dari$ olehdan untuk mahasiswa dengan mem"erikan peranan dan keleluasaan le"ih "esar kepada

mahasiswa.

BAB II

BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal #

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

39/43

1. Di setiap perguruan tinggi terdapat satu organisasi kemahasiswaan intra perguruan

tinggi !ang menaungi semua akti4itas kemahasiswaan.

2. %rganisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi di"entuk pada tingkat perguruan

tinggi$ #akultas dan jurusan.

&. 6entuk dan "adan kelengkapan organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggiditetapkan "erdasarkan kesepakatan antar mahasiswa$ tidak "ertentangan dengan

 peraturan perundangundangan !ang "erlaku$ dan statuta perguruan tinggi !ang

 "ersangkutan.

. %rganisasi kemahasiswaan pada sekolah tinggi$ politeknik$ dan akademi

men!esuaikan dengan "entuk kelem"agaann!a.

/. %rganisasi kemahasiswaan antar perguruan tinggi !ang sejenis men!esuaikan dengan

 "entuk kelem"agaann!a.

BAB III

KEDUDUKAN= 4UNGSI DAN TANGGUNG6AWAB

Pasal &

'edudukan organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi merupakan kelengkapan non

struktural pada organisasi perguruan tinggi !ang "ersangkutan.

Pasal 5

%rganisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi mempun!ai #ungsi se"agai sarana dan

wadah+

1. perwakilan mahasiswa tingkat perguruan tinggi untuk menampung dan men!alurkan

aspirasi mahasiswa$ menetapkan garis;garis "esar program dan kegiatan

kemahasiswaanB

2. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaanB

&. komunikasi antar mahasiswaB

. pengem"angan potensi jatidiri mahasiswa se"agai insan akademis$ alon ilmuwan dan

intelektual !ang "erguna di masa depanB

/. pengem"angan pelatihan keterampilan organisasi$ manajemen dan kepemimpinan

mahasiswaB8. pem"inaan dan pengem"angan kader;kader "angsa !ang "erpotensi dalam

melanjutkan kesinam"ungan pem"angunan nasionalB

9. untuk memelihara dan mengem"angkan ilmu dan teknologi !ang dilandasi oleh

norma;norma agama$ akademis$ etika$ moral$ dan wawasan ke"angsaan.

Pasal

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

40/43

Derajat ke"e"asan dan mekanisme tanggungjawa" organisasi kemahasiswaan intra perguruan

tinggi terhadap perguruan tinggi ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan

 pimpinan perguruan tinggi dengan tetap "erpedoman "ahwa pimpinan perguruan tinggi

merupakan penanggungjawa" segala kegiatan di perguruan tinggi danatau !ang

mengatasnamakan perguruan tinggi.

BAB IV

KEPENGURUSAN= KEANGGOTAAN DAN MASA BAKTI

Pasal ,

1. Pengurus organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi pada masing;masing

tingkat sekurang;kurangn!a terdiri atas 'etua$ sekretaris dan anggota pengurus.

2. Pengurus ditetapkan melalui pemilihan !ang tataara dan mekanismen!a ditetapkan

oleh mahasiswa perguruan tinggi !ang "ersangkutan.

Pasal -

'eanggotaan organisasi kemahasiswaan pada masing;masing tingkat adalah seluruh

mahasiswa !ang terda#tar dan masih akti# dalam kegiatan akademik.

Pasal

Masa "akti pengurus organisasi kemahasiswaan maksimal 1 (satu) tahun dan khusus untuk

'etua tidak dapat dipilih kem"ali.

BAB VPEMBIA

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

41/43

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Dengan "erlakun!a 'eputusan ini$ 'eputusan Menteri Pendidikan dan 'e"uda!aan Nomor

0/901--0 tentang Pedoman Umum %rganisasi 'emahasiswaan di Perguruan inggi

din!atakan tidak "erlaku.

Pasal 1#

Petunjuk teknis pelaksanaan 'eputusan ini ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi !ang

 "ersangkutan.

Pasal 1&

'eputusan ini mulai "erlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 7akarta pada tanggal &0 7uni 1--

M=N=3I P=NDIDI'5N D5N '=6UD5>55N$

ttd.

Pro#. Dr. 7uwono udarsono$ M.5.

SALINAN Ke8!t!sa ** $*sa"8a*%a %e8a$a

1. ekretaris 7enderal Departemen Pendidikan dan. 'e"uda!aan$2. Inspektur 7enderal Departemen Pendidikan dan. 'e"uda!aan$

&. Direktur 7enderal Pendidikan inggi Departemen Pendidikan dan. 'e"uda!aan$

. 'epala 6adan Penelitian dan. Pengem"angan Pendidikan. dan 'e"uda!aan

Departemen Pendidikan dan 'e"uda!aan$

/. ekretaris Inspektorat 7enderal$ Direktorat 7enderal Pendidikan inggi$ dan 6adan

Penelitian. dan Pengem"angan Pendidikan dan 'e"uda!aan di lingkungan

Departemen Pendidikan dan. 'e"uda!aan$

8. emua 3ektor uni4ersitasinstitut$ 'etua sekolah tinggi$ Direktur politeknikakademi

di lingkungan Departemen Pendidikan dan. 'e"uda!aan$

9. emua 'oordinator 'oordinasi Perguruan inggi wasta$

. 'antor Per"endaharaan dan 'as Negara$

-. 6adan Pemeriksa 'euangan$

10. Direktorat 7enderal 5nggaran Departemen 'euangan$

11. 'omisi CII DP3;3I.

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

42/43

8/18/2019 PPO 2016 (FIX) 13 Desember 2015, 16.22

43/43