[PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
-
Upload
irham-fathoni -
Category
Documents
-
view
232 -
download
0
Transcript of [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 1/32
Rekonsiliasi Fiskal
Pajak Penghasilan Badan
oleh
Arie Widodo
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 2/32
SUKSES ?
FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PENGISIAN SPT PPH BADAN
1
PERATURANPPH BADAN(UU No.
36/2008 danperaturan
pelaksanaan)
2
SPT PPHBADAN danPROGRAM
eSPT
2
3
EKUALISASI
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 3/32
Perhitungan PPh Badan
WAJIB PAJAK
BADAN
Laporan Laba / Rugi
Penghasilan xxx
Biaya (xxx)
Laba xxx
Koreksi Fiskal xxx
Laba Fiskal xxx
Kompensasi kerugian (xxx)Penghasilan Kena Pajak xxx
Pajak Terutang xxx
Pajak dibayar dimuka (xxx)
Pajak yang harus/(lebih)dibayar xxx
Pasal 6
Pasal 22, 23,
24, 25
Pasal 4
Pasal 9, 4(2),
4(3)
Pasal 17
Pasal 29, 28A
Pasal 6
3
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 4/32
PPH TERUTANG
o Mekanisme Perhitungan PPh Terutang
o Cara Menghitung PPh Terutang
o Contoh
4
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 5/32
Tarif PPh
Pasal 17 Ayat (1) Huruf b UU PPh 2008
Besaran tarif : 28% (tahun 2009), 25% (tahun 2010 dst)
bagi WP badan dalam negeri dan BUT
PPh terutang : tarif x penghasilan kena pajak
5
Contoh:
Jumlah peredaran bruto dalam tahun pajak 2010 Rp 54.000.000.000,00. Jumlah
Penghasilan Kena Pajak dalam tahun pajak 2010 Rp 4.000.000.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang
= 25% x Rp 4.000.000.000,00 = Rp 1.000.000.000,00
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 6/32
Tarif PPhWPDN Perseroan Terbuka
Pasal 17 Ayat (2b) UU PPh 2008 & PP 81/2007
Besaran tarif: 5% lebih rendah daripada tarif umumnya
Tarif ini diterapkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan
terbuka yang jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen)atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling
sedikit oleh 300 (tiga ratus) Pihak.
Masing-masing Pihak tersebut hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima
persen) dari keseluruhan saham yang disetor. Ketentuan kepemilikan saham tersebut
harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
Ilustrasi
Jumlah PKP dalam tahun pajak 2010 Rp 1, 25 Miliar
PPh yang terutang = (25% - 5%) x Rp1,25 Miliar = Rp 250 Juta
6
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 7/32
7
Contoh
PT. XYZ Tbk. yang disetor, saham yang dimiliki publik sebesar
45%. Saham yang dimiliki publik tersebut dimiliki oleh 325
pihak. Diantara 325 pihak, terdapat 1 pihak yang persentase
kepemilikannya sebesar 7%, sisanya 324 pihak hanya memiliki
persentase kepemilikan kurang dari 5%. Kondisi tersebut terjadi
selama 200 (dua ratus) hari kalender dalam 1 (satu) tahun
pajak. PT. XYZ Tbk, tidak memenuhi ketentuan jumlahkepemilikan saham publik 40% (hanya 38%) sehingga tidak
dapat memperoleh fasilitas penurunan tarif.
Tarif PPhWPDN Perseroan Terbuka
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 8/32
8
Tarif PPhWPDN Perseroan Terbuka
Contoh 2 :
PT. Y Tbk. yang disetor, saham yang dimiliki publik sebesar 60%.
Saham yang dimiliki publik tersebut dimiliki oleh 400 pihak.
Diantara 400 pihak, terdapat 1 pihak yang persentase
kepemilikannya sebesar 7%, sisanya 399 pihak hanya memiliki
persentase kepemilikan kurang dari 5%. Kondisi tersebut terjadi
selama 234 (dua ratus tiga puluh empat) hari dalam 1 (satu)
tahun pajak.
PT. Y Tbk. tetap memenuhi ketentuan persentase kepemilikan
kurang dari 5%, sehingga tetap memperoleh fasilitas penurunan
tarif.
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 9/32
Tarif PPh WPDN Tertentu
Pasal 31 E UU PPh 2008, SE-66/PJ/2010
WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50
Miliar
fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum yangdikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8
Miliar
Bukan Pilihan dan tidak perlu menyampaikan permohonan
Ketentuan Perhitungan (1)
peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 Miliar
9
PPh terutang = 50% X 25% X seluruh PKP
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 10/32
Ilustrasi :
Peredaran bruto PT DOREMI dalam tahun pajak 2010 sebesar Rp 4,5 Miliardengan PKP sebesar Rp 500 Juta
PPh terutang =
50% x 25% x Rp 500 Juta = Rp 62,5Juta
10
Tarif PPh WPDN Tertentu
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 11/32
Tarif PPh WPDN Tertentu
Ketentuan Perhitungan (2)
peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 Miliar s.d. Rp 50 Miliar
PPh Terutang =
11
(50% x 25%) x
PKP dari bagian
peredaran bruto yang
memperoleh fasilitas
25% x PKP
dari bagian peredaran
bruto yang tidak
memperoleh fasilitas
PKP dari bagian bruto yang memperoleh fasilitas:
Rp 4,8 Miliar x PKP
Peredaran Bruto
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 12/32
Tarif PPh WPDN Tertentu
Ilustrasi :
Peredaran bruto PT DOREMI tahun pajak 2010 sebesar Rp 30 Miliar
dengan PKP sebesar Rp 3 Miliar
PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :
(Rp 4,8 Miliar : Rp 30 Miliar) x Rp 3 Miliar = Rp 480 Juta
PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:
Rp 3 Miliar – Rp 480Juta = Rp 2,52 Miliar
PPh terutang:
(50%x 25% x Rp 480 Juta) + (25% x Rp 2,52 Miliar)
Rp 60 Juta + Rp 630 Juta
Rp 690 Juta
12
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 13/32
REKONSILIASI FISKAL
o Latar Belakang
o Koreksi Fiskal
o Benchmarking
o Ekualisasi
13
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 14/32
Sekilas Rekonsiliasi Fiskal14
Penghasilan &Biaya
Komersial
penyesuaian
REKONSILIASIFISKAL
Penghasilan &Biaya Fiskal
SPT TAHUNANPPh BADAN
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 15/32
Rekonsiliasi Fiskal Yang Efektif15
1 • Pahami struktur penghasilan & biaya fiskal
2
• Pengelompokkan penghasilan & biaya
sesuai format SPT Tahunan PPh Badan
3 • Pahami dan lengkapi dukungan ekualisasi
4• Data hasil rekonsiliasi fiskal mendukung
respon konfirmasi data KPP (isu
benchmarking & penelitian AR)
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 16/32
KOREKSI FISKAL
Perbedaan antara laba (rugi) komersial dengan fiskal
Wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup
pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan
koreksi-koreksi fiskal.
Koreksi fiskal dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap
biaya-biaya (pengurang penghasilan bruto).
16
Latar Belakang :
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 17/32
Koreksi Fiskal dapat dibedakan menjadi koreksi fiskal positifdan koreksi fiskal negatif
Koreksi Fiskal Positif
koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal menjadi meningkat, akibat dari
berkurangnya biaya dan meningkatnya penghasilan.
Contoh : Koreksi biaya penelitian di luar negeri
Koreksi Fiskal negatif
koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal menjadi menurun, akibat dari
bertambahnya biaya dan menurunnya penghasilan Contoh : Koreksi penghasilan yang bersifat final
17
KOREKSI FISKAL
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 18/32
Format 1
Laba Komersial XXXXX
Beda Tetap : XXXXX
- Sumbangan XXXXX
- Natura XXXXX
- Penghasilan Bunga Deposito (XXXXX)
Beda Waktu : XXXXX
- Penyusutan XXXXX
- Penyisihan piutang tak tertagih XXXXX
Laba Fiskal XXXXX
Kompensasi Kerugian (XXXXX)
Penghasilan Kena Pajak XXXXX
PPh Terutang XXXXX
Kredit Pajak (XXXXX)
PPh Kurang/(Lebih) Bayar XXXXX
18
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 19/32
Format 2
eskripsi Komersial Koreksi Fiskal Fiskal
Penghasilan XXXXXXX XXXXXXX
HPP (XXXXXXX) (XXXXXXX)
Laba Bruto XXXXXXX XXXXXXX
Biaya Operasional
- Biaya Adm (XXXXXXX) (XXXXXXX)
- Biaya Penjualan (XXXXXXX) (XXXXXXX)
Laba Operasional XXXXXXX XXXXXXX
Penghasilan Lain XXXXXXX XXXXXXX
Biaya Lain-lain (XXXXXXX) (XXXXXXX)
Laba Bersih XXXXXXX XXXXXXX
Kompensasi Kerugian (XXXXXXX)
Penghasilan Kena Pajak XXXXXXX
19
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 20/32
Keterkaitan Terkini Rekonsiliasi Fiskal
20
SPTTahunan
PPh Badan
SPT Masa PPh &PPN
Benchmarking
Data Pihak Ke-3 PenelitianKEWAJARAN
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 21/32
BenchmarkingSE-96/PJ/2009, SE-11/PJ/2010 & SE-68/PJ/2010
21
• disusun menurut kelompokusaha
• rasio-rasio yang berkaitan
dengan tingkat laba dan input-input perusahaan
• ada keterkaitan antar rasiobenchmark
• fokus pada penilaiankewajaran kinerja keuangan &pemenuhan kewajiban
perpajakan
Karakteristik
• alat bantu dalam membina wajib pajak
• alat bantu menilai kepatuhan perpajakan• tidak dapat digunakan secara langsung
sebagai dasar penerbitan surat ketetapanpajak
• kinerja keuangan yang lebih rendahdaripada benchmark, tidak selalu berarti
tidak melaksanakan kewajibanperpajakannya dengan benar.
Penggunaan
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 22/32
Pengaturan Benchmarking22
Penetapan rasio benchmark menggunakan data perpajakan tahun 2005 s.d. 2007
Rasio-rasio yang diatur :
Gross Profit Margin (GPM) rasio antara laba kotor terhadap penjualan
Operating Profit Margin (OPM) rasio antara laba bersih dari operasi terhadap
penjualan
Pretax Profit Margin (PPM) rasio antara laba bersih sebelum dikenakan pajak
penghasilan terhadap penjualan
Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) rasio antara pajak penghasilan
terutang terhadap penjualan
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 23/32
Pengaturan Benchmarking23
Rasio-rasio yang diatur :
Net Profit Margin (NPM) rasio antara laba bersih setelah pajak penghasilan
terhadap penjualan
Dividend Payout Ratio (DPR) rasio antara jumlah dividen tunai yangdibayarkan terhadap laba bersih setelah pajak
Rasio PPN Masukan rasio antara jumlah PPN Masukan yang dikreditkan
dalam satu tahun pajak terhadap Penjualan, tidak termasuk pajak masukan
yang dikreditkan dari transaksi antar cabang
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 24/32
Pengaturan Benchmarking24
Rasio-rasio yang diatur :
Rasio biaya gaji terhadap penjualan
Rasio biaya bunga terhadap penjualan
Rasio biaya sewa terhadap penjualan
Rasio biaya penyusutan terhadap penjualan
Rasio "input antara" lainnya terhadap penjualan
Rasio penghasilan luar usaha terhadap penjualan
Rasio biaya luar usaha terhadap penjualan
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 25/32
EkualisasiOmzet PPh Badan vs PPN
Penyebab selisih
Omzet PPh Badan bukan objek PPN
DPP PPN tidak termasuk omzet PPh Badan :
Penyerahan antar cabang, pusat-cabang
Pemakaian sendiri/pemberian cuma-cuma
Pengalihan/penjualan aktiva (Pasal 16D UU PPN)
Beda waktu penerbitan Faktur Pajak
Selisih kurs pencatatan pada pembukuan & penerbitan Faktur Pajak
Beda waktu pengakuan Nota Retur
25
K K j Ek li i 1
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 26/32
Kertas Kerja Ekualisasi 1
@ ORTax Team 2010
26
Omzet cfm. SPT Tahunan PPh Badan xxxxxxxx
Penyerahan (lokal & ekspor) cfm. SPT Masa PPN
Januari xxxxxxxx
…… xxxxxxxx
Desember xxxxxxxx
Total penyerahan xxxxxxxx
Selisih xxxxxxxx
Bukan objek PPN xxxxxxxx
Penyerahan antar cabang,pemakaian sendiri, pemberian cuma-
cuma, pengalihan aktiva
(xxxxxxx)
Penjualan tahun lalu; FP tahun ini (xxxxxxx)
Penjualan tahun ini; FP tahun berikutnya xxxxxxxx
Selisih kurs xxxxxxxx
Pengembalian tahun lalu; NR tahun ini xxxxxxxx
Pengembalian tahun ini; NR tahun berikutnya (xxxxxxxx)
Total xxxxxxxx
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 27/32
Ekualisasi Biaya Gaji vs PPh Pasal 21
Penyebab selisih
Bukan objek PPh Pasal 21: JHT, natura/kenikmatan
Selisih kurs pencatatan pada pembukuan & pemotongan PPh Pasal 21
27
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 28/32
Kertas Kerja Ekualisasi 228
Biaya gaji dll cfm. SPT Tahunan PPh Badan xxxxxxxx
Penghasilan bruto cfm. SPT Masa PPh Pasal 21/26
Januari xxxxxxxx
…… xxxxxxxx
Desember xxxxxxxx
Total penghasilan bruto xxxxxxxx
Selisih xxxxxxxx
Natura, kenikmatan xxxxxxxx
JHT xxxxxxxx
Selisih kurs xxxxxxxx
Total xxxxxxxx
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 29/32
Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal23/26 & 4 Ayat (2)/15
Penyebab selisih
Biaya jasa, sewa, bunga & royalti ; dividen bukan objek PPh Pasal 23/26 &
4 Ayat (2):
pembelian material, pembayaran gaji pegawai outsourcing, ketentuan Tax
Treaty
Selisih kurs pencatatan pada pembukuan & pemotongan PPh Pasal 23/26 &
4 Ayat (2)
29
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 30/32
Kertas Kerja Ekualisasi 330
Biaya imbalan jasa, sewa, bunga,& royalti ; dividen cfm. SPT TahunanPPh Badan
xxxxxxxx
Penghasilan bruto cfm. SPT Masa PPh Pasal 23/26; 4 Ayat (2); 15
Januari xxxxxxxx
…… xxxxxxxx
Desember xxxxxxxx
Total penghasilan bruto xxxxxxxx
Selisih xxxxxxxx
Pembelian material xxxxxxxx
Pembayaran gaji pegawai outsourcing xxxxxxxxBukan objek cfm. Tax Treaty xxxxxxxx
Selisih kurs xxxxxxxx
Total xxxxxxxx
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 31/32
Ekualisasi PPh Pasal 26 & PPN JLN
Penyebab selisih
Objek PPN tetapi bukan objek PPh Pasal 26 cfm. Tax Treaty:
penyerahan jasa tidak melalui BUT
Objek PPh Pasal 26 tetapi bukan objek PPN:
bunga dan dividen
Selisih kurs pemotongan PPh dan penyetoran PPN
31
7/22/2019 [PPh] _Badan_Rekonsiliasi_Fiskal.ppt
http://slidepdf.com/reader/full/pph-badanrekonsiliasifiskalppt 32/32
Kertas Kerja Ekualisasi 432
DPP PPN JLN cfm. SPT Masa PPN xxxxxxxx
Penghasilan bruto cfm. SPT Masa PPh Pasal 26
Januari xxxxxxxx
…… xxxxxxxx
Desember xxxxxxxx
Total penghasilan bruto xxxxxxxx
Selisih xxxxxxxx
Penyerahan jasa tidak melalui BUT xxxxxxxx
Bukan objek PPN JLN (bunga, dividen) xxxxxxxx
Selisih kurs xxxxxxxx
Total xxxxxxxx