34 PPh PPh OP fsdaDan Badan.ppt

download 34 PPh PPh OP fsdaDan Badan.ppt

of 28

  • date post

    13-Aug-2015
  • Category

    Documents

  • view

    43
  • download

    0

Embed Size (px)

description

dsfadsf

Transcript of 34 PPh PPh OP fsdaDan Badan.ppt

Pertemuan Ke 3-4Pengenaan Pajak Penghasilan 1. PPh Orang Pribadi, 2. PPh Badan

1

PENGENAAN PAJAK PENGHASILANWAJIB PAJAKORG. PRIBADI

BADAN Usahawan

KARYAWANOmzet=4,8M

Gaji Bersih

Perkiraan/Norma

Pembukuan

Pembukuan

Dikurangi PTKP

Tidak Dikurangi PTKP

Tarif PPh Orang Pribadi

Tarif PPh Badan2

PENGHITUNGAN PENGHASILAN BERSIH 1. Orang Pribadi sbg. Karyawan Gaji Bersih 2. Orang Pribadi Yang menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas - Omzet < 4,8 M setahun Perkiraan /Norma - Omzet >= 4,8 M setahun Pembukuan 3. Wajib Pajak badan Pembukuan Bagi Orang Pribadi terdapat batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak (PTKP)3

BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

STATUS KELUARGA WAJIB PAJAK SENDIRI (TK) WAJIB PAJAK KAWIN (K/-) ISTERI PUNYA PENGHSILAN DIGABUNG (K/I/-) TANGGUNGAN MAKS TANGGUNGAN

LAMA (2006-2008) 13.200.000,00 + 1.200.000,00 + 13.200.000,00 + 1.200.000,00 3 (Tiga) Orang

BARU (2009- ) 15.840.000,00 + 1.320.000,00 + 15.840.000,00 + 1.320.000,00 3 (Tiga) Orang

4

CONTOH PENGHITUNGAN PTKPSTATUS KELUARGA SENDIRI (TK) KAWIN BELUM PUNYA ANAK (K/-) KAWIN ANAK 2 (K/2) LAMA (2006-2008) 13,200,000 14,400,000 16,800,000 BARU (2009-) 15,840,000 17,160,000 19,800,000

Contoh : Kawin Anak 2 (K/2) Penghitungan PTKP : + PTKP Dia Sendiri = 15,840,000 + Kawin = 1,320,000 + Tanggungan = 2 x 1.320.000 = 2,640,000 Jumlah PTKP = 19,800,000

5

TARIF WP ORANG PRIBADI (Pasal 17 ayat (1) huruf a)UU PPh Lama:

T A R I F

UU PPh Baru (Mulai 2009):

6

Wajib Pajak OP Karyawan

Yang digunakan dasar penghitungan sebesar Gaji yang diterima dari pemberi kerja dikurangi PTKP Contoh :1. Gaji, tunjangan dll. Penghasilan Kena pjak 20.000.000 4.160.000

2. PKP = (-) PTKP (misal TK) 15.840.000PKP merupakan dasar untuk menghitung pajak 3. PPh = 5% X 4.160.000 = Rp. 208.000,7

Wajib Pajak OP Usahawan WP orang Pribadi (WP OP) usahawan/ pekerjaan bebas penghitungan penghasilan bersih adalah : Omzet/th < Rp. 4,8 M Perkiraan/norma Omzet/th >=Rp. 4,8 M Pembukuan

8

Norma Penghitungan Penghasilan Neto Menghitung penghasilan neto bukan dari penghasilan dikurangi biaya tetapi menggunakan tarif tertentu dari bruto Penghasilan neto = Bruto X tarif Norma Syarat Diperbolehkan Memakai Norma : 1. WP Orang Pribadi, 2. Omzet < 4.800.000.000 per tahun 3. Mengajukan permohonan tertulis 4. Tetap wajib catatan atas peredaran usaha Apabila semua syarat tidak dipenuhi maka WP Wajib Pembukuan Tarif Perkiraan neto/Norma telah ditentukan oleh Dirjen Pajak menurut bidang usahanya9

Contoh Penghitungan perkiraan/Norma Pak Narto adalah dokter hewan dan seorang montir. Dalam tahun 2009 mendapat penghasilan sbb : 1. Praktek dokter : Rp. 200.000.000,2. Usaha reparasi / service kendaraan dengan omzet =Rp. 300.000.000,Karena total omzet tidak sampai Rp. 4,8 M maka boleh menghitung penghasilan bersih dengan norma Norma/perkiraan penghasilan neto untuk dokter hewan sebesar 25% dan service sebesar 20% Berapa penghasilan neto dan penghasilan kena pajak Pak Narto?

10

Contoh Penghitungan perkiraan/Norma

1. Menghitung Perkiraan Penghasilan Neto :Jenis Usaha Dokter hewan Service kendaraan Jumlah2. Menentukan PKP 3. Pajak Penghasilan

Omzet 200,000,000 300,000,000 500,000,000

Tarif Norma 25% 20%

Penghasilan Neto 50,000,000 60,000,000 110,000,000

Jumlah Penghasilan Neto/bersih = Rp. 110.000.000= Rp. 110.000.000-PTKP = 110.000.000 15.840.000 = 94.160.000 = 9.124.000,-

11

Penghitungan Penghasilan Dengan menggunakan Pembukuan Yang Wajib Menghitung Penghasilan dengan Pembukuan : 1.O. Pribadi Usahawan omzet >= Rp. 4,8 M 2.Seluruh Wajib Pjk Badan (tidak memandang omzet) tidak wajib Pembukuan : 1.O.P. Karyawan 2.O.P. Usahawan omzet s.d. Rp. 4,8 M

12

1. Penghitungan PPh OP 2010 dgn menggunakan pembukuan Diketahui jumlah laba bersih (akuntansi ) usaha Pak Eko (menikah tahun 2008) dalam tahun 2010 sebesar Rp 484.160.000,00. maka penghitungan Pajak Penghasilan Pak Eko, Usaha pak Eko memiliki omzet tahun 2010 sebesar Rp. 39.093.000.000. karena omzet/penjualan lebih dari Rp. 4,8 m maka Pak Eko harus menggunakan pembukuan.. Setelah dilakukaan koreksi fiskal diketahui bahwa laba fiskal sebesar Rp. 367.160.000,-

13

Hasil Penghitungan PPh OP 20101. Penghasilan/laba Bersih (fiskal) 2. Penghasilan kena pajak (WP OP) = 367.160.000 = Laba bersih PTKP = 367.160.000 17.160.000 = 350.000.000,-

3. Penghitungan PPh Terutang sbb :

Lapisan 0-50 juta 50 - 250 Juta 250 - 350 Juta Jumlah

PKP 50,000,000 200,000,000 100,000,000 350,000,000

Tarif 5% 15% 25%

PPh 2,500,000 30,000,000 25,000,000 57,500,00014

Penghasilan neto dengan PembukuanPenghitungan Penghasilan neto dengan Pembukuan diperuntukkan bagi : 1. Orang Pribadi dgn Omzet >=4,8 M/thn 2. Seluruh Wajib Pajak Badan Untuk menghitung penghasilan neto bagi WP yang wajib Pembukuan maka : Pengh Bruto = penghasilan yang termasuk obyek Pajak Biaya = biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan15

Wajib Pajak Badan Badan adalahSekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi : PT, CV, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

16

BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN PENGHASILAN TERMASUK : MEMELIHARA

- Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha (biaya pembelian bahan, Biaya Gaji, bunga, sewa, dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan , biaya administrasi , dan pajak kecuali Pajak Penghasilan) - Biaya penyusutan fiskal dan/atau amortisasi - Iuran kepada dana pensiun yg pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (OP) - Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta - Kerugian dari selisih kurs - Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia - Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan17

BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO (lanjutan)Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang memenuhi syarat tertentu dgn Kep Dirjen Pajak Zakat dan sumbangan wajib keagamaan Pembentukan dan pemupukan cadangan piutang tak tertagih khusus untuk usaha bank, leasing, cadangan untuk usaha asuransi, Penjamin LPS, cad. Penanaman kembali hutan, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, dan cad. Biaya penutupan limbah. Kempensasi kerugian tahun sebelumnya (maksimal 5 tahun sebelumnya) Penggantian atau imbalan dlm bentuk natura dan kenikmatan yang terbatas berupa: Biaya makan dan minum untuk seluruh pegawai, atau Natura dan kenikmatan didaerah terpencil, atau Natura berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan (baju seragam satpam)18

-

BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO (lanjutan)

- Sumbangan Khusus untuk :- Bencana Nasional, - Penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, - Pembangunan infrastruktur sosial, - Fasilitas pendidikan , dan - Pembinaan olahraga

- Untuk biaya kendaraan sedan, sejenis boleh dibebankan 50% - Untuk biaya telepon seluler dapat dibebankan 50%

19

BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTOPasal 9 ayat (1)

PEMBAGIAN LABA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN

BIAYA YG DIBEBANKAN UTK KEPENTINGAN PRIBADI PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KECUALI USAHA TERTENTU CADANGAN UNTUK JENIS

PREMI ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWI GUNA, DAN ASURANSI BEA SISWA YG DIBAYAR OLEH WP ORANG PRIBADI PENGGANTIAN/ IMBALAN PEKERJAAN/JASA YG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN KECUALI - PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI - DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DITETAPKAN KEPMENKEU (KMK No. 466/KMK.04/2000)20

PPh 38

BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTOPasal 9 ayat (1)

JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM ATAU PIHAK YG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

HARTA YG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN, DAN WARISAN kecuali sumbangan tertentu

PAJAK PENGHASILAN BIAYA YANG DIBEBANKAN/ DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WP ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGAN GAJI ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA, ATAU PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN21

PPh 39

BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Pasal 9 ayat (1) (Lanjutan)

- Biaya biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang : 1. Dikenakan PPh bersifat final, atau 2. Bukan obyek pajak, atau 3. Penghasilan netonya dihitung dengan norma penghitungan

22

Tarif PPh Badan1. Omzet diatas 50 M 2. Omzet s.d. 50 M 3. Perseroan terbuka (tbk)

23

TARIF WP BADAN Omzet diatas 50 M (Pasal 17 ayat (1) huruf b)Ketentuan Lama :

T A R I F

Ketentuan Baru (Mulai tahun 2009) khusus WP Badan dgn omzet diatas 50 M :

2424

CONTOH PENERAPAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN dgn Omzet diatas 50 MJUMLAH PKP Rp 190.000.000,00 PPh TERUTANG : 1. Jika tahun pajak 2008 10% X Rp 50.000.000 = Rp 5.000.000 15% X Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000 30% X Rp 90.000.000 = Rp 27.000.000 Jumlah

Rp 39.500.000,00

2. Jika tahun pajak 2009 : 28 % X 190.000.000 3. Jika tahun pajak 2010 : 25% X 190.000.000

= Rp. 53.200.000,-

= Rp. 47.5