polpp.kulonprogokab.go.id POLPP... · Web viewRencana Strategis Satuan Kerja Perangkat daerah (...
Transcript of polpp.kulonprogokab.go.id POLPP... · Web viewRencana Strategis Satuan Kerja Perangkat daerah (...
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan berlakunya Undang-Undang No. 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan daerah, terjadi perubhan yang mendasar Perencanaan Pembanguan baik di tingkat
Nasional, Regional dan Darah. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat daerah ( Renstra- SKPD )
yang berfungsi sebagai dokumen perencana teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan strategi,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan
dan disusun oleh setiap SKPD dibawah koordinasi Bappeda.
Perkembangan lingkungan strategis baik nasional, regional dan daerah m,engharuskan birokrasi
(Pemerintah Pusat / daerah) untuk senatiasa responsifterhadap perubahan dan tuntutan dengan mengkaji
ulang pendekatan dan system perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguan
yang terarah demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.
Dalam rangka mengelola dan mengembangkan potensi dan sumber daya daerah untuk
menghadapi berbagai tantangan permasalahan setiap SKPD harus mampu menjabarkan RPJM sebagi
perwujudan dari misi dan visi kepala daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk
mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang sejahtera. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi setiap
SKPD serta Peraturan daaerah No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kulon progo, badan, Dinas, bagian, Kecamatan, Kantor menyusun rencana Strategis dengan
memaksimalkan potensi dan keunggulan kompetitif dengan mengacu dan memperhatikan peraturan per
Undang Undangan yang berlaku.
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Renstra SKPD ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan yaitu :
1. Landasan Idiil Pancasila
2. Landasan Konstitusional Undang-Undang dasar 1945;
3. Landasan Operasional
a. Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
b. Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara ;
c. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
d. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Pemerintah Daerah ;
e. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(2005-2025) ;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
g. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional tahun 2010 – 2014 ;
j. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2009-2013 ;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah ;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah tahun 2005 – 2025 .
m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005 – 2025 .
1.3. Maksud dan Tujuan
Renstra SKPD disusun dengan maksud menyediakan acuan bagi Dinas, badan, bagian, kecamatan
dan masyarakat sebagai penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahun.
Adapun tujuan penyusunan Renstra SKPD adalah :
2 memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan
3 menyediakan dokuman dan acuan resmi bagi seluruh aparat pemerinyah daerah dan DPRD serta
masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan setiap SKPD pada setiap
tahun yang akan di biayai oleh APBD II dan APBD I dan sumber pembiayaan APBN maupun
masyarakat.
4 menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada lima tahun
kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi
Kepala Daerah
5 memudahkan seluruhn jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memhami dan menilai arah
kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.
1.4. Sistematikan Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2. Sumber Daya SKPD
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah SKPD
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
Fungsi :
Sesuai Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, maka dibentuknya
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan
ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah.
Tugas :
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai
tugas :
a. Menyelenggarakan pengendalian operasional;
b. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas personil;
c. Menyelenggarakan penyidikan dan penindakan; dan
d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
Uraian Tugas :
1. Sub Bagian Tata Usaha :
a) Menyusun program kerja Sub Bagian
b) Menyusun dan mengendalikan program kerja
c) Menyiapkan bahan penyusunan rencana stratejik Satuan
d) Menyelenggarakan urusan rumah tangga Satuan yang meliputi : mempersiapkan rapat,
menerima tamu, pelayanan telepon, kebersihan, ketertiban dan keamanan serta kegiatan lain
yang berkaitan dengan urusan rumah tangga;
e) Melaksanakan koordinasi pengelolaan perlengkaapan dan peralatan yang meliputi :
1) inventarisasi, mengatur pengguanaan, pemeliharaan dan pengurusan barang inventaris;
2) melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usul penghapusan sarana dan
prasarana Satuan; dan
3) penyusunan laporan pengelolaan barang.
f) Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi :
1) kegiatan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, penyajian data dan informasiserta
dokumentasi; dan
2) melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas
g) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi :
1) melaksanakan pengelolaan presensi pegawai
2) melaksanakan pembinaan / pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pembuatan
Daftar Normatif Pegawai, Kartu Istri (Karis), Kartu Suami (Karsu), Kartu Pegawai
(Karpeg), file kepegawaian, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), Daftar Urut
Kepangkatan (DUK), buku-buku penjagaan seperti : Kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji
berkala, Pensiun, Kartu Hukuman Disiplin dan lain-lain;
3) menyiapkan usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai
Negeri Sipil (PNS), kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, mutasi, cuti, bebas
tugas/pension, perubahan gaji, hukuman disiplin tingkat ringan;
4) memproses cuti tahunan bagi PNS di Satuan;
5) menyiapkan bahan pembinaan disiplin Pegawa Negeri Sipil di Satuan;
6) mengusulkan kenaikan Gaji berkala Kepela;
7) memproses penerbitan keputusan kenaikan gaji berkala PNS di Satuan;
8) menyiapkan bahan penjatuhan hukuman disiplin PNS di Satuan;
9) menyiapkan bahan pengusulan kesejahteraan pegawai yang meliputi pemberian tanda
jasa, tabungan asuransi pensiun (TASPEN), asuransi kesehatan (ASKES), tabungan
asuransi perumahan (TAPERUM), permintaan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu
Istri/Kartu Suami serta hal-hal lain yang berhubungan denga kesejahteraan pegawai.
10) mengusulkan kursus-kursus, tugas belajar, pendidikan dan pelatihan dan lain-lain yang
berhubungan dengan peningkatan profesionalisme pegawai;
11) mengusulkan rencana kebutuhan pegawai;
12) menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
13) menyiapkan Surat Perintah Dinas;
14) menyiapkan bahan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu;
15) menyelenggarakan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu;
16) memproses penetapan angka kredit; dan
17) mengusulkan penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu.
h) Mengkoordinasikan Satuan Pemegang Kas dalam mengelola administrasi keuangan yang
meliputi :
1) penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) serta
2) memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat perintah Membayar Uang
(SPMU);
3) menyelenggarakan pengelolaan kas;
4) melaksanakan pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai;
5) melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran gaji pegawai;
6) membuat laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
7) pelaksanaan perhitungan realisasi anggaran;
i) menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
j) menyusun laporan keuangan Satuan;
k) menyusun laporan tugas Sub Bagian; dan
l) menyusun laporan pelaksanaan tugas Satuan.
2. Seksi Pengendalian Operasional
a) Menyusun program kerja seksi;
b) Menyusun pedoman dan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
c) Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum;
d) Melaksanakan pengendalian pelanggaran Peraturan Daerah;
e) Melaksanakan kerja sama ketentraman dan ketertiban umum dengan daerah lain;
f) Memfasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat yanh dapat mengganggu
ketentraman dan ketertiban umum;
g) Melaksanakan tugas operasional meliputi :
1) melaksanakan pembinaan teknis operasional petugas pengaaman;
2) melaksanakan operasi terpadu, wilayah dan perbatasan;
3) melaksanakan operasi penertiban pelajar pada jam sekolah di tempat umum;
4) melaksanakan operasi penertiban spanduk dan baliho;
5) melaksanakan operasi penertiban lingkungan luar pasar dan pedagang kaki lima;
6) melaksanakan operasi penertiban pelanggar perijinan;
7) melaksanakan pengamanan fasilitas umum;
8) melaksanakan operasi judi dan miras;
9) melaksanakan operasi wanita tuna susila (WTS), mucikari dan rumah bordil;
10) melaksanakan operasi penertiban gelandangan , pengemis dan orang terlantar;
11) melaksanakan operasi penertiban orang gila;
12) melaksanakan operasi penertiban kenakalan remaja;
13) melaksanakan tugas pengawalan dan pengaman kegiatan Pemerintah daerah;
14) melaksanakan penertiban penggunaan fasilitas umum;
15) melaksanakan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum; dan
16) melaksanakan operasi penanggulangan bencana;
h) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.
3. Seksi Pengembangan Kapasitas
a. Menyusun program kerja seksi
b. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana Kepolisi Pamong Prajaan;
c. Melaksanakan pelatihan ketrampilan, kesigapan, ketangkasan dan kesamaptaan Polisi Pamong
Praja;
d. Menyusun kebutuhan pendidikan dan pelatihan Kepolisi Pamong Prajaan;
e. Melaksanakan penegakan kode etik Polisi Pamong Praja.
f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepolisi pamong prajaan;
g. Menyelenggarakan pendidikan dan Pelatihan PPNS;
h. Melaksanakan coacing clinic PPNS;
i. Menyelenggarakan pelatihan penggunaan senjata api dan menembak bagi anggota Polisi
Pamong Praja;
j. Melaksanakan pelatihan operasional penanggulangan bencana bagi personil Polisi Pamong
Praja;
k. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ketertiban umum; dan
l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.
4. Seksi Penyidikan dan Penindakan
a. Menyusun program kerja seksi;
b. Menyusun pedoman dan kebijakan teknis penyidikan dan penindaakan;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah
d. Menyelenggarakan pembinaan administrasi anggota PPNS;
e. Menyelenggarakan penyelidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
f. Melaksanakan koordinasi hasil penyidikan tindak pidana pelanggran Peraturan Daerah;
g. Melaksanakan koordinasi dengan penyidik Polisi Republik Indonesia dalam hal upaya paksa
yang meliputi : pemanggilan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan;
h. Menyelenggarakan operasi Yustisi terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
i. Melaksanakan koordinasi eksekusi terhadap putusan pengadilan; dan
j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.
Struktur Organisasi
Secara organisatoris keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah. Dalam bagian kesembilan pasal 38 Peraturan
Daerah ini disebutkan bahwa susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
a. Kepala
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi Pengendalian Operasional
d. Seksi Penyidikan Penindakan
e. Seksi Pengembangan Kapasitas
f. Kelompok Jabatan Fungsional
Adapun Bagian Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo adalah
sebagai berikut :
2.2. Sumber Daya SKPD
Sumber Daya Manusia
Kondisi saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo memiliki sumber daya
manusia sebanyak 55 (lima puluh lima) orang PNS dan 10 (sepuluh) orang tenaga kontrak dengan
kualitas dan kuantitas sebagai berikut :
Tabel 1
Keadaan Personil menurut Pangkat / Golongan Ruang
No. Pangkat/Golongan Ruang Jumlah
1.
2.
3.
4.
Golongan IV
Golongan III
Golongan II
Golongan I
1
24
29
2
JUMLAH 56
KEPALA
SEKSI PENGENDALIAN OPERASIOANAL
SEKSI PENGEMBANGAN
KAPASITAS
SEKSI PENYIDIKAN
DAN PENINDAKAN
SUB BAG TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
Tabel 2
Keadaan Personil menurut Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
SLTP
SLTA
D III / Sarjana Muda
S1
S2
2
41
1
11
1
JUMLAH 56
Tabel 3
Keadaan Personil menurut Jenis Kelamin
No. Jenis Kelamin Jumlah
1.
2.
Laki-laki
Perempuan
54
2
JUMLAH 56
Tabel 4
Keadaan Personil yang telah mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional
No. Jenis Diklat Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
DIKLATPIM II
DIKLATPIM III
DIKLATPIM IV
ARSIPARIS
BENDAHARAWAN
-
1
5
0
0
Tabel 5
Keadaan Personil yang telah mengikuti Diklat Dasar
Khusus Bidang POL. PP, PPNS dan lainnya.
No. Jenis Diklat Jumlah
1.
2.
3.
4.
Diksar POL.PP
Pengadaan barang dan jasa
Diklat PPNS
Perpajakan
16
5
4
1
Sarana dan Prasarana
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kulon Progo perlu adanya sarana dan prasarana kantor , adapun keadaan barang yang dimiliki pada
saat ini sebagai berikut :
Tabel 6
Daftar Inventaris/Barang yang dimiliki Satuan Pol. PP
No Barang JumlahKeadaan
Baik Rusak
1 2 3 4 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Meja Kerja
Kursi kayu
Mesin Ketik
Meja mesin ketik
Almari kayu
Sofa
Almari besi
Kipas angin
Jam dinding
Filling kabinet
Pigura
Papan pengumuman
Shoot gun
Peluru
Sten gun
Senjata laras panjang
Pesawat RIX
Kijang open cap
Sepeda motor
Minibus Hi Line
Meja rapat
Kursi Lipat
Computer
Brankas
TV colour 14”
Kamera handycam
Pentungan karet
HT
26 buah
18 buah
3 buah
2 buah
8 buah
1 set
1 buah
5buah
3 buah
3 buah
2 buah
2 buah
27 buah
379 buah
1 buah
1 buah
3 buah
1 buah
4 buah
1 buah
11 buah
24 buah
4 buah
3 buah
1 buah
1 buah
20 buah
3 buah
V
V
-
V
-
V
V
-
-
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
-
-
V
-
V
-
-
V
V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29 Tanda Operasi PPNS 2 buah V -
1 2 3 4 5
30
31
32
33
34
35
36
37
Lemari Sorok
Kursi Besi
Kursi rapat
Mega Phone
Borgol
Mobil Avansa
Laptop
Alat korsik
1 buah
7 buah
8 buah
2 buah
10 buah
1 buah
1 buah
1 unit
V
V
V
V
V
V
V
V
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas sesuai
dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pasal 148 ayat (1) yaitu
“Untuk membantu tugas kepala daerah dalm penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat serta penegakan peraturan daerah maka dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
Satuan Polisi Pamong Praja dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah dengan
jumlah anggotanya dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Berapa jumlah ideal anggota satuan polisi pamong praja dalam satu daerah? Sesuai dengan rasio
per 10.000 penduduk, maka anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo adalah 1,101
untuk tahun 2009 dan 1,167 untuk tahun 2010, dengan tabel sebagai berikut :
Tabel Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2009 – 2010
No Uraian 2009 2010
1 Jumlah Polisi Pamong Praja 51 55
2 Jumlah Penduduk 463.268 471.242
3 Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk 1,101 1,167
Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas Pemerintah Kabupaten dalam
memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah
dan keputusan bupati. Semakin besar rasio jumlah satuan polisi pamong praja maka akan semakin besar
ketersediaan sumber daya manusia yang membantu tugas kepala daerah dalam penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan keputusan bupati.
Secara lugas bahwa semakin banyak anggota Satuan Polisi Pamong Praja maka akan semakin optimal
pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
Kondisi saat ini di Kabupaten Kulon Progo, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang hanya
terdiri 55 (lima puluh lima) personil masih jauh dari maksimal dalam melaksanakan Pengendalian
keamanan lingkungan dengan patroli wilayah sampai keseluruh wilayah Kulon Progo.
Secara harian pembagian tugas sesuai kekuatan yang tersedia adalah sebagai berikut :
1. 10 (sepuluh) personil jaga di 5 (lima) pos secara rutin
Rumah dinas Bupati, rumah dinas Wakil Bupati, Kantor Pemkab, Gedung DPRD dan
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
2. 10 (sepuluh) personil turun jaga setelah piket sebelumnya
3. 6 (enam) atau 14 (empat belas) personil akan melaksanakan kegiatan Seksi Penyidikan dan
Penindakan untuk pengawasan, operasi non justisia atau operasi pro justisia
4. 10 (sepuluh) personil melaksanakan tugas Seksi Pengendali Operasional dalam penertiban,
patroli keamanan lingkungan atau pembinaan kemasyarakat.
5. 7 (tujuh) personil melaksanakan tugas administrasi di Subbag Tata Usaha
6. 4 (empat) personil melaksanakan tugas pengamanan dan pengawalan pejabat daerah dalam
melaksanakan kegiatan.
7. Apabila poin 3 dilaksanakan kegiatan non Justisia maka 8 (delapan) personil akan standby di
kantor.
Dengan rasio saat ini maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo masih sangat
jauh dari kondisi ideal dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan
penegakan peraturan daerah dan keputusan bupati. Kondisi ideal yang optimal dalam melaksanakan
tugas dimaksud apabila Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan tugas pengendalian keamanan
lingkungan secara rutin, kontinu dan berkesinambungan dalam 24 jam sehari tanpa melanggar waktu
maksimal bekerja sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan.
Selain Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka peranan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang melekat dalam SKPD Satuan Polisi Pamong Praja harus
menjadi perhatian. PPNS adalah PNS yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan
tindakan sampai pada tahap pro justisia, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja sampai saat ini belum
ada dasar hukum yang memberikan kewenangan yang mengarah pada tindakan pro justisia.
Penegakan peraturan daerah dan keputusan bupati dalam rangka menciptakan kesadaran
masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan serta memberikan perlindungan terhadap
masyarakat. Kegiatan penegakan perda dan perbup ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan
tugas fungsi dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tahapan tersebut
meliputi upaya Pre Emtif, Preventif, Non Jusitisia, Represif Non Justisia dan Pro Justisia.
Optimalisasi penegakan perda dan perbup seharusnya mendapat dukungan dari berbagai unsur
mulai dari pemerintah kabupaten sampai dengan masyarakat, dikarenakan tujuan dari kegiatan ini
adalah untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib dan sadar hukum di masyarakat sehingga hal ini
akan mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Upaya penegakan peraturan daerah secara pro justisia telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan
yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas, sehingga keputusan hakim yang bersifat tetap (incraght)
adalah putusan terakhir terhadap tersangka. Upaya ini diharapkan dapat menekan tindakan pelanggaran
diwaktu berikutnya.
Penegakan Perda yang sudah dilaksanakan PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai
berikut :
Tabel
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tahun 2009 -2012
No Kegiatan dan TemuanJumlah (kali)
2009 2010 2011 2012
1 Pelaksanaan Operasi Non Justisia 94 30
2. Pelaksanaan Operasi Pro Justisia 20 30 45 30
2. Pelanggar
3. Ditindak Non Justisia
4. Ditindak Pro Justisia
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak hanya dari
capaian real yang ada di SKPD nya, akan tetapi juga dilihat secara lebih luas dengan peningkatan
kesadaran hukum masyarakat dan ketertiban umum dengan berkurangnya tingkat pelanggaran yang
ada. Capaian kinerja SKPD lain akan dipengaruhi oleh capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
dikarenakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat dan penegak peraturan daerah dan peraturan bupati yang secara langsung akan berkaitan
dengan tugas dan fungsi SKPD lain.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Kondisi perubahan wilayah yang selalu berkembang kearah peningkatan perekonomian dan
kesejahteraan masyarakat, berbanding lurus dengan peningkatan beban dan tantangan ketugasan Satuan
Polisi Pamong Praja. Semakin tinggi tingkat perkembangan suatu wilayah maka semakin tinggi juga
kemungkinan tidak tertibnya pelaksanaan peraturan di masyarakat.
Tantangan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi perubahan dan
perkembangan wilayah akan semakin berat, ketika SKPD ini tidak dipersiapkan secara cermat dan tepat
dalam mengantisipasi kemungkinan dari imbas perkembangan. Apalagi Kabupaten Kulon Progo saat
ini sedang dalam proses perubahan yang signifikan dengan adanya program-program mega proyek
disisi sebelah selatan. Perencanaan wilayah dengan pembagian daerah untuk kawasan industri, kawasan
ekonomi khusus, kawasan pemukiman dan kawasan pertambangan akan menjadi tantangan dalam
penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan
keputusan bupati.
Perubahan wilayah tersebut sudah selayaknya juga diimbangi dengan penyiapan Satuan Polisi
Pamong Praja yang memiliki kompetensi dari sisi integritas dan profesionalisme. Tanpa kedua hal
tersebut maka akan semakin berat tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsinya.
Tantangan lain yang seringkali salah persepsi adalah bahwa dengan peningkatan kinerja Satua
Polisi Pamong Praja maka akan semakin sedikit temuan pelanggaran dilapangan. Padahal seharusnya
semakin profesional dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja maka temuan pelanggaran
yang didapatkan juga akan meningkat. Hal ini bukan karena semakin banyaknya pelanggaran yang
terjadi, melainkan karena semakin cermatnya petugas dalam mengantisipasi pelanggaran terhadap
peraturan yang berlaku. Selain itu setiap tahun selalu ada penyusunan peraturan daerah yang baru
sesuai dengan situasi perkembangan yang terjadi diwilayah. Kegiatan masyarakat yang sebelumnya
bukan pelanggaran, maka setelah diundangkan suatu peraturan yang baru bisa jadi merupakan
pelanggaran peraturan daerah.
Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah
akan memiliki posisi strategis dalam peningkatan perekonomian, kesejahteraan, pembangunan wilayah
dan kesadaran hukum bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi Satuan Polisi Pamong
Praja adalah menciptakan suasana aman, tertib dan taat hukum yang memungkinkan pemerintah
bersama masyarakat untuk melaksanakan kegiatannya secara berkesinambungan dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan sesuai dengan ketugasan yang menjadi
kewenangan. Saat ini beban tugas Satuan Polisi Pamong Praja tidak sebanding dengan jumlah Sumber
Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang tersedia. Sesuai dengan beban tugas Satuan Polisi Pamong
Praja, maka pengembangan untuk peningkatan capaian kerjanya adalah dengan :
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan persyaratan
menjadi Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
2. Penambahan sarana operasional untuk pelaksanaan tugas patroli wilayah, pengendalian
keamanan lingkungan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Pemenuhan sarana penegakan peraturan daerah baik secara non justisia atau pro justisia.
4. Peningkatan anggaran peningkatan kapasitas sumber daya manusia, operasional pengawasan,
patroli wilayah, patroli pengendalian keamanan lingkungan, operasi non justisia dan operasi
pro justisia.
Pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja tersebut diarahkan agar dapat melaksanakan tugas
dan fungsinya membantu Bupati dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat
dan penegakan peraturan daerah dan keputusan bupati secara kontinu dalam 24 jam sehari, 7 hari
seminggu dikarenakan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta
pelanggaran peraturan perundang-undangan itu tidak mengenal waktu dan tempat, dimana wilayah
Kabupaten Kulon Progo yang luas.
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang diamanatkan dalam
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang tercantum dalam pasal 148
ayat (1) yaitu : untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja.
Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja ini kemudian diatur dalam petunjuk teknis Peraturan
Pemerintah Nomor 6 tahun 2010
Permasalahan internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sehingga
belum bisa optimal, yaitu :
1. Kualitas sumber daya manusia masih banyak yang belum memenuhi persyaratan
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 bahwa persyaratan menjadi
Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :
a. PNS
b. Berijasah sekurang-kurangnya SLTA dan atau serendah-rendahnya berpangkat Pengatur
Muda ( Iia);
c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan
d. Umur sekurang-kurangnya 21 tahun
e. Sehat jasmani dan rohani
f. Lulus pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja
Dari 56 (lima puluh lima) personil baru 16 (enam belas) personil yang sudah melaksanakan
Pendidikan dan Latihan Dasar Polisi Pamong Praja. Selain itu juga dari postur tubuh yang
tidak memenuhi persyaratan.
2. Kuantitas sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan
Jumlah kebutuhan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS masih sangat minim
apabila dibandingkan dengan tugas dan tanggungjawabnya. 56 (lima puluh lima) personil
Satuan Polisi Pamong Praja dengan pembagian di masing-masing seksi dan tugasnya sebagai
berikut :
a. Sub Bagian Tata Usaha
Jumlah personil 8 (delapan) orang bertugas melaksanakan ke tata usahaan dan mendukung
kegiatan seksi lain
b. Seksi Pengendalian Operasional
Jumlah personil 37 (tiga puluh tujuh) orang, dengan pembagian tugas secara rutin dan
insidentil sebagai berikut :
10 (sepuluh) orang bertugas di Rumah Dinas Bupati (2 orang), Rumah Dinas Wakil
Bupati (2 orang) Kantor Sekretariat Daerah (2 orang), Gedung DPRD (2 orang) dan
Kantor Polisi Pamong Praja (2 orang)
4 (empat) orang dipersiapkan untuk pengamanan dan pengawalan kegiatan Bupati atau
Wakil Bupati
8 (delapan) orang melaksanakan patroli wilayah dan pengendalian keamanan
lingkungan atau mendukung kegiatan Pro justisia Seksi Penyidikan dan Penindakan
5 (lima) orang orang melaksanakan patroli wilayah dan pengendalian keamanan
lingkungan atau mendukung kegiatan Non Justisia Seksi Penyidikan dan Penindakan
10 (sepuluh) orang turun jaga.
c. Seksi Penyidikan dan Penindakan
Jumlah personil 6 (enam) orang, dengan pembagian tugas secara rutin dan insidentil
sebagai berikut :
1 (satu) orang mempersiapkan administrasi kegiatan
1 (satu) orang mempersiapkan kelengkapan pelaksanaan tugas (perlengkapan dan
berkas)
4 (empat) orang PPNS mempersiapkan rencana, menentukan target, waktu dan
pelaksanaan operasi Non Justisia dan pro Justisia
Pelaksanaan Operasi oleh semua personil 6 (enam) orang dengan dukungan dari
personil Seksi Pengendalian Operasi, Seksi Pengembangan Kapasitas dan Sub Bagian
Tata Usaha dan SKPD terkait.
d. Seksi Pengembangan Kapasitas
Jumlah personil 4 (empat) orang dengan tugas menyiapkan pelaksanaan pembinaan
kesemaptaan, pelaksanaan upacara dan mendukung kegiatan seksi lain
Pelaksanaan menjadi belum optimal karena tidak bisa mengcover kegiatan ke semua wilayah
secara rutin dan kontinu. Selain itu jumlah PPNS yang hanya 4 (empat) orang yang tidak
sebanding dengan 19 (sembilan belas) Peraturan Daerah yang memiliki sanksi pidana dengan
wilayah yang luas sebagai tanggungjawabnya. Ditambah dalam setiap tahun ada penyusunan
Rancangan Perda yang baru, menjadikan beban kian bertambah tetapi pelaksana tugasnya
stabil.
3. Sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas masih terbatas
Belum tersedianya kendaraan untuk operasional khusus PPNS, Truk, kendaraan bak terbuka,
gudang penyimpanan dan perlengkapan operasional seperti HT, Tangga lipat, stick lipat, jas
hujan, parang, tang, alat las, gergaji dan piranti lain pendukung kegiatan penertiban
4. Belum tersedianya Anggaran Peningkatan kualitas SDM
5. Masih belum sebanding antara anggaran operasional dengan beban tugas
Penegakan Peraturan Daerah yang bersanksi pidana sejumlah 19 (sembilan belas) perda dan
masih ada kemungkinan bertambah dengan adanya penyusunan rancangan perda yang baru,
namun hanya tersedia anggaran operasional sebanyak 20 (dua puluh) kali tahun 2009, 30 (tiga
puluh) kali tahun 2010, 45 (empat puluh lima) kali tahun 2011 dan 30 (tiga puluh) kali tahun
2012. Kemudian untuk operasi non justisia dengan dasar Undang Undang dan Keputusan
Bupati sebanyak 90 (sembilan puluh) kali tahun 2009, 45 (empat puluh lima) kali tahun 2010,
94 (sembilan puluh empat) kali tahun 2011 dan 30 (tiga puluh) kali tahun 2012.
Padahal dalam pelaksanaan realnya dilaksanakan melebihi ketersediaan anggaran dikarenakan
pelanggaran yang terjadi selain temuan yang dilakuakn pada saat operasi juga tindak lanjut
dari laporan masyarakat dan masukan SKPD terkait.
6. Belum ada regulasi dan regenerasi SDM penegakan perda (PPNS)
Sesuai peraturan bahwa secara pro justisia PPNS yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja
hanya berwenang melakukan penegakan peraturan daerah yang bersifat mandiri sedangkan
untuk pelanggaran undang-undang dimiliki oleh PPNS yang ada di SKPD pengawal undang.
Sampai saat ini belum ada regulasi apabila ditemukan pelangara undang-undang pada saat
operasi sehingga kami limpahkan ke Penyidik Polri.
Kendala lain yang menjadi permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja adalah belum satunya
persepsi akan ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja dimana tugas dan fungsinya adalah membantu
kepala daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan
peraturan daerah. Hal ini dapat dilihat dari pembahasan perencanaan peraturan daerah yang memuat
sanksi pidana dan keputusan bupati yang dalam pelaksanaan operasionalnya melibatkan Satuan Polisi
Pamong Praja. Selain penyusunan aturan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas juga implementasi
dilapangan, dimana beberapa SKPD belum melaksanakan tugas pengawasan secara formal terhadap
pelanggaran-pelanggaran dan secara prosedur hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan
yang ada.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Satuan Polisi Pamong Praja dalam memfokuskan aktifitasnya harus mengacu pada visi
Kabupaten Kulon Progo, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri,
berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”.
Visi Satuan Polisi Pamong Praja adalah “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang aman,
tentram, tertib dan teratur berdasarkan iman dan taqwa”
Dari visi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja senantiasa harus selalu melakukan peningkatan
pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya. Peningkatan itu dapat dilakukan dengan memaksimalkan
potensi yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah. Pelaksanaan kegiatan
secara efektif dan efisien menjadi alternatif yang bisa dilaksanakan mengingat situasi dan kondisi baik
secara SDM maupun sarana prasarana yang tersedia. Koordinasi dan sharing dengan SKPD lain juga
dilaksanakan untuk mengoptimalkan pelayanan SKPD dalam mewujudkan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat.
Semua peningkatan pelayanan SKPD dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan Visi dari
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
Sedangkan misi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :
1. Meningkatkan profesionalisme dan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat secara persuasif dan
manusiawi;
3. Meningkatkan penegakan supremasi hukum secara profesional dan prosedural
4. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan aparat hukum lainya dalam penegakan
Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati
Faktor penghambat dalam pelaksanaan visi dan misi dalam mendukung program kepala daerah
dan wakil kepala daerah terpilih yaitu :
1. Kualitas SDM yang belum memenuhi persyaratan
2. Kuantias SDM yang belum seimbang dengan beban tugas
3. Belum ada kegiatan peningkatan kualias SDM
4. Terbatasnya Sarana penunjang kegiatan
5. Terbatasnya anggaran operasional
Sedangkan faktor pendorongnya adalah :
1. Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Peningkatan pemenuhan persyaratan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja
3. Peningkatan anggaran operasional dalam pelaksanaan tugas
4. Penambahan sarana dan prasarana operasional
5. Peningkatan kualitas SDM
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka
menengah adalah :
a. Kualitas SDM yang belum memenuhi persyaratan
b. Kuantias SDM yang belum seimbang dengan beban tugas
c. Belum ada kegiatan peningkatan kualias SDM
d. Terbatasnya Sarana penunjang kegiatan
e. Terbatasnya anggaran operasional
Sedangkan faktor pendorongnya adalah :
a. Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
b. Peningkatan pemenuhan persyaratan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja
c. Peningkatan anggaran operasional dalam pelaksanaan tugas
d. Penambahan sarana dan prasarana operasional
e. Peningkatan kualitas SDM
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo di tinjau
dari implikasi RT RW adalah :
a. Keberadaan mega proyek akan diikuti dengan peningkatan perekonomian yang akan menarik
pihak luar untuk ikut terlibat atau masuk dalam lingkup mega proyek. Peningkatan
perekonomian ini akan diimbangi dengan peningkatan aktifitas masyarakat. Aktifitas ini yang
akan mempengaruhi tingkat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga Satuan
Polisi Pamong Praja harus lebih optimal dalam membantu kepala daerah untuk penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
b. Peningkatan ekonomi sebagai efek mega proyek akan diikuti dengan pendirian bangunan-
bangunan baik perusahaan, pabrik, industri, perdagangan atau tempat hunian. Hal ini menjadi
beban tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja ketika aktifitas tersebut tidak sesuai dengan
peraturan-peraturan yang ada di Kabupaten Kulon Progo.
c. Aktifitas dalam memanfaatkan fasilitas umum juga akan meningkat sebagai efek dari
perkembangan ekonomi sehingga penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat juga akan semakin berat.
d. Peningkatan perekonomian akan menjadi magnet bagi pendatang untuk bisa ikut merasakan
sehingga pendatang akan banyak yang masuk ke Kabupaten Kulon Progo, dan hal ini akan
secara langsung mempengaruhi tingkat kenyamanan, kemananan dan ketertiban masyarakat.
e. Efek lain adalah ketika masyarakat yang tidak merasakan imbas secara positif sehingga akan
tersisih dan akan mengarah pada aktifitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti
gelandangan dan pengemis, anak jalanan dan pendirian bangunan-bangunan dilingkungan
kumuh
f. Penegakan Peraturan Daerah yang sudah ada dan perda-perda baru seiring dengan
perkembangan mega proyek.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis yang menjadi tantangan Satuan Polisi Pamong Praja kedepan akan semakin
berat, mengingat saat ini Kabupaten Kulon Progo sedang mempersiapkan Mega Proyek untuk Pabrik
Pengolahan Biji Besi, Pembangunan Pelabuhan dan Bandara Internasional. Efek domino yang akan
terjadi dari mega proyek tersebut sudah pasti akan mempengaruhi tugas dan fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja.
Efek yang akan menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu kepala
daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan
daerah adalah sebagai berikut :
1. Keberadaan mega proyek akan diikuti dengan peningkatan perekonomian yang akan menarik
pihak luar untuk ikut terlibat atau masuk dalam lingkup mega proyek. Peningkatan
perekonomian ini akan diimbangi dengan peningkatan aktifitas masyarakat. Aktifitas ini yang
akan mempengaruhi tingkat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga Satuan
Polisi Pamong Praja harus lebih optimal dalam membantu kepala daerah untuk
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Peningkatan ekonomi sebagai efek mega proyek akan diikuti dengan pendirian bangunan-
bangunan baik perusahaan, pabrik, industri, perdagangan atau tempat hunian. Hal ini menjadi
beban tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja ketika aktifitas tersebut tidak sesuai dengan
peraturan-peraturan yang ada di Kabupaten Kulon Progo.
3. Aktifitas dalam memanfaatkan fasilitas umum juga akan meningkat sebagai efek dari
perkembangan ekonomi sehingga penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat juga akan semakin berat.
4. Peningkatan perekonomian akan menjadi magnet bagi pendatang untuk bisa ikut merasakan
sehingga pendatang akan banyak yang masuk ke Kabupaten Kulon Progo, dan hal ini akan
secara langsung mempengaruhi tingkat kenyamanan, kemananan dan ketertiban masyarakat.
5. Efek lain adalah ketika masyarakat yang tidak merasakan imbas secara positif sehingga akan
tersisih dan akan mengarah pada aktifitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti
gelandangan dan pengemis, anak jalanan dan pendirian bangunan-bangunan dilingkungan
kumuh
6. Penegakan Peraturan Daerah yang sudah ada dan perda-perda baru seiring dengan
perkembangan mega proyek.
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD
Satuan Polisi Pamong Praja dalam memfokuskan aktifitasnya harus mengacu pada visi
Kabupaten Kulon Progo, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri,
berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”.
Visi Satuan Polisi Pamong Praja adalah “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang aman,
tentram, tertib dan teratur berdasarkan iman dan taqwa”
Dari visi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja senantiasa harus selalu melakukan peningkatan
pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya. Peningkatan itu dapat dilakukan dengan memaksimalkan
potensi yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah. Pelaksanaan kegiatan
secara efektif dan efisien menjadi alternatif yang bisa dilaksanakan mengingat situasi dan kondisi baik
secara SDM maupun sarana prasarana yang tersedia. Koordinasi dan sharing dengan SKPD lain juga
dilaksanakan untuk mengoptimalkan pelayanan SKPD dalam mewujudkan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat.
Semua peningkatan pelayanan SKPD dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan Visi dari
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
Sedangkan misi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :
1. Meningkatkan profesionalisme dan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat secara persuasif dan
manusiawi;
3. Meningkatkan penegakan supremasi hukum secara profesional dan prosedural
4. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan aparat hukum lainya dalam penegakan
Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Pada bagian ini dibagian ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan
Polisi Pamong Praja sebagaimana dalam tabel 4.1 berikut ini.
Tabel 4.1Tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA SASARAN PADA
TAHUN KE-
1 2 3 4 51 Menciptakan kondisi
masyarakat yang tentram dan tertib melalui kepastian perlindungan dan penegakan hukum
Terwujudnya masyarakaat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran hukum
Terdidiknya anggota satpol pp dalam:BeladiriKorsikKesamaptaanPembinaan korps
48 kali12 kali2 kali1 kali
48 kali12 kali2 kali1 kali
48 kali12 kali2 kali1 kali
48 kali12 kali2 kali1 kali
48 kali12 kali2 kali1 kali
Terlatihnya satpol pp dalam pengendalian keamanan
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Terlaksananya patroli wilayah dan sambang desa di 12 kec selama 12 bulan
240 kali
240 kali
240 kali
240 kali
240 kali
Terlaksananya operasi penanganan keamanan dan ketertiban sebanyak 12 bulan
350 kali
350 kali
350 kali
350 kali
350 kali
Terlaksananya pengamanan dan pemantauan rangkaian kegiatan pemilu 2014
2 kali
Terlaksananya pengamanan dan pemantauan rangkaian kegiatan pemilukada 2016
1kali
Terlaksananya penyuluhan bahaya penyalahgunaan miras dan narkoba
300 orang
300 orang
300 orang
300 orang
300 orang
Terlaksananya penyuluhan pencegahan/opeasi penertiban penyakit masyarakat
6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali
Terlaksananya pemberian bantuan penguburan mayat tak dikenal
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali
Terlaksananya forum komunikasi satpolpp
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Terlaksananya operasi yustisi dan non yustisi
140 kali
140 kali
140 kali
140 kali
140 kali
Terkoordinasinya PPNS dalam dalam penegakan Perda
4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali
Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan
6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali
Terpenuhinya jasa surat menyurat selama 12 bulan
175 meterai
175 meterai
175 meterai
175 meterai
175 meterai
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas
7 unit 7 unit 7 unit 7 unit 7 unit
Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan
8 orang 8 orang 8 orang 8 orang 8 orang
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 bualan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Tersedianya biaya langganan surat kabar/majalah
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Tersedianya biaya pengisian tabung pemadam kebakaran
2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit
Tersedianya biaya makan minum harian dan rapat
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Tersedianya biaya tenaga pegawai tidak tetap
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Tersedianya jasa sewa kendaraan 2 unit
Tersedianya jasa pelayanan kantor
2 orang
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit
Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas lapangan
60 stel 70 stel 70 stel 75 stel 75 stel
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal
7 orang 7 orang 7 orang 7 orang 7 orang
Tersusunnya laporan capaiaan kinerja dan ikhtisar SKPD
5 buku 5 buku 5 buku 5 buku 5 buku
Tersusunnya laporan keuangan SKPD
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Tersusunya dokumen Renja SKPD
5 buku 5 buku 5 buku 5 buku 5 buku
Monitoring evaluasi pengendalian dan pelaksanaan program kegiatan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD
Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi yang telah
ditetapkan. Strategi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan
dan penegakan hukum adalah melalui pengembangan siatem keamanan dan ketertiban berbasis
masyarakat. Sedangkan arah kebijakannya adalah :
a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan
b. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan hukum adalah melalui
pengembangan sistem keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat. Sedangkan sistem
keamanan dan ketertiban
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja
Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo
sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan adalah sebagai
berikut :
1. Program :
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
a. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
b. Penyediaan surat menyurat
c. Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap
d. Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
e. Penyediaan koordiansi dan konsultasi keluar daerah
f. Penyediaan bahan logistik kantor
g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
h. Penyediaan komponen instalasi listrik
i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
j. Penyediaan alat tulis kantor
k. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
l. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
m. Penyediaan jasa sewa kendaraan
n. Penyediaan jasa pelayanan kantor
o. Penyediaan jasa administrasi keuangan
p. Penyediaan makanan dan minuman
2. Program :
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan :
a. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan berkala gedung kantor
b. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
c. Pengadaan peralatan gedung kantor
d. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
3. Program :
Program peningkatan disiplin aparatur
Kegiatan :
Pengadaan pakaian dinas lapangan
4. Program :
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kegiatan :
Pendidikan dan pelatihan formal
5. Program :
Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan
Kegiatan :
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
b. Penyusunan pelaporan keuangan SKPD
6. Program :
Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
Kegiatan :
a. Penyusunan Renstra SKPD
a. Penyusunan rencana kerja SKPD
7. Program :
Pengawasan dan Pengendalian Program
Kegiatan :
Monitoring, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan
8. Program :
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kegiatan :
a. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
b. Pengendalian keamanan lingkungan
c. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
9. Program :
Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Kegiatan :
a. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
b. Pengamanan dan monitoring Pemilu 2014
c. Pengamanan dan monitoring Pilkada 2016
10. Program :
Pengembangan wawasan kebangsaan
Kegiatan :
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
11. Program :
Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
Kegiatan :
a. Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan Narkoba
b. Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi dan penyakit masyarakat lainnya
12. Program :
Peningkatan pemahaman, kesadaran dan penegakan terhadap Perda dan Perbup
Kegiatan :
a. Penyelenggaraan koordinasi penegakan Perda dan Perbup
a. Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan
b. Penegakan Perda dan Perbup
5.2 Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran
dan pendanaan indikatif . Adapun penyajiannya dalam tabel 5.1berikut :
Tabel 5.1Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan
Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo(dalam ribuan rupiah)
Tujuan SasaranIndikator sasaran Kode Program dan
kegiatanIndikator kinerja
Data capaian
pada tahun awal p
erencanaan
Target kinerja program dankerangka pendanaan Kondisi kinerja pada akhir periode
tahun-1 tahun-2 tahun-3 tahun-4 tahun-5
target rp target rp targe
t rp target rp targe
t rp
Tujuan
menci
ptakan
kondis
i
masyr
akat
tentra
m dan
tertib
melalu
i
kepasti
an
perlind
ungan
dan
penega
kan
hukum
Terwujud
nya
masyarak
at yang
tentram
dan tertib
berdasark
an
kasadara
n hukum
Terdidiknya anggota satpol pp dalam:BeladiriKorsikKesamaptaanPembinaan korps
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kegiatan :Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Peningkatan kegiatan pengamanan lingkungan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat
Beladiri 48Korsik12Kesamaptaan 2, pembinaan korps 3 kali
48 kali, 12 kali, 2 kali, 3 kal
25.000 48 kali, 12 kali, 2 kali, 3 kal
27.000 48 kali, 12 kali, 2 kali, 3 kal
29.000 48 kali, 12 kali, 2 kali, 3 kal
31.000 48 kali, 12 kali, 2 kali, 3 kal
33.000 240 kali, 60 kali, 10 kali, 15kali
145.000
Terlatihnya satpol pp dalam pengendalian keamanan
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
0 1kali 10.000 1kali 11.000 1kali 12.000 1kali 13.000 1kali 14.000 5 kali 54.000
Terlaksananya patroli wilayah dan sambang desa di 12 kec selama 12 bulan
Pengendalian keamanan lingkungan
Patroli 200 kali
240 kali
30.000 240 kali
32.000 240 kali
34.000 240 kali
36.000 240 kali
38.000 1200 kali 170.000
Terlaksananya
Program pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal
Kegiatan:Pencegahan dan
Terpeliharanya ketentraman masyarakat dan menurunya 250 kali 350 30.000 350 35.000 350 25.000 350 45.000 350 30.000 1750 kali 165.000
operasi penanganan keamanan dan ketertiban sebanyak 12 bulan
penanganan tindak kriminal
tindak kriminal
pengamanan dan pengawalan
kali kali kali kali kali
Terlaksananya pengamanan dan pemantauan rangkaian kegiatan pemilu 2014
Pengamanan dan monitoring pemilu 2014
2 kali
85.000 2 kali 85.000
Terlaksananya pengamanan dan pemantauan rangkaian kegiatan pemilukada 2016
Pengamanan dan monitoring pemilukada 2016
2 kali
90.000 2 kali 90.000
Terlaksananya penyuluhan bahaya penyalahgunaan miras dan narkoba
Program Peningkatan pemberantasan penyaakit masyarakat
Kegiatan :Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras/narkoba
Menurunya kasus penyakit masyarakat
20 orang 300 orang
40.000 300 orang
43.000 300 orang
46.000 300 orang
49.000 300 orang
52.000 1500 org 230.000
Terlaksananya penyuluhan pencegahan/opeasi penertiban penyakit masyarakat
Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
5 kali 6 kali 10.000 6 kali
12.000 6 kali
15.000 6 kali
17.000 6 kali
19.000 30 kali 73.000
Terlaksananya pemberian bantuan penguburan mayat tak dikenal
Program pengembangan wawasan Kebangsaan Kegiatan :Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial masyarakat
Meningkatnya rasa sosial dimasyarakat
Bantuan sosial 8 kali
HUT Pol PP
12 kali
1 kali
6.000
10.000
12 kali
1 kali
6.000
1.000
12 kali
1 kali
7.400
20.000
12 kali
1 kali
8.500
10.000
12 kali
1 kali
9.700
10.000
60 kali
5 kali
37.600
60.000
Terlaksananya forum komunikasi
Fasilitasi forum komunikasi Satpol PP
satpolppTerlaksananya operasi yustisi dan non yustisi
Program peningkatan pemahaman kesadaran dan penegakan terhadap perda dan perbup
Kegiatan :Penegakan Perda dan Perbup
Menurunya pelanggaran Perda dan Perbup
139 kali 150 kali
100.000
150 kali
103.000
150 kali
111.000
150 kali
119.000
150 kali
122.000
750 kali 555.000
Terkoordinasinya PPNS dalam dalam penegakan Perda
Penyelenggaraan koordinasi penegakan perda dan perbup
0 4 kali 8.000 4 kali
9.000 4 kali
10.000 4 kali
11.000 4 kali
12.000 4 kali 50.000
Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
6 kali 12.000 6 kali
13.000 6 kali
14.000 6 kali
15.000 6 kali
16.000 30 kali 70.000
Program Pelayanan Adm. Perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Terpenuhinya jasa surat menyurat selama 12 bulan
Penyediaan jasa surat menyurat
175 meterai
600 175 meterai
600 175 meterai
600 175 meterai
600 175 meterai
600 875 buah 3.000
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
7 unit 3.500 7 unit
3.500 7 unit
3.500 7 unit
3.500 7 unit
3.500 35 unit 17.500
Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan
Penyediaan jasa Administarsi keuangan
12 bulan
12.900 12 bulan
12.900 12 bulan
12.900 12 bulan
12.900 12 bulan
12.900 60 bulan 64.500
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
Penyediaan Alat tulis kantor
12 bulan
3.500 12 bulan
4.500 12 bulan
5.000 12 bulan
5.500 12 bulan
6.000 60 bulan 24.500
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan
4.500 12 bulan
5.000 12 bulan
5.500 12 bulan
6.000 12 bulan
6.500 60 bulan 27.500
Terlaksananya perbaikan peralatan kerja
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
12 bulan
2.250 12 bulan
2.500 12 bulan
2.750 12 bulan
3.000 12 bulan
3.250 60 bulan 13.750
Tersedianya biaya langganan surat kabar/majalah
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang2an
12 bulan
780 12 bulan
780 12 bulan
780 12 bulan
780 12 bulan
780 60 bulan 3.900
Tersedianya biaya pengisian tabung pemadam kebakaran
Penyediaan bahan logistik kantor
2 kali 300 2 kali
300 2 kali
400 2 kali
400 2 kali
500 10 kali 2.500
Tersedianya biaya makan minum harian dan rapat
Penyediaan makanan dan minuman
12 bulan
161.910
12 bulan
161.910
12 bulan
161.910
12 bulan
161.910
12 bulan
161.910
60 bulan 809.550
Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah
Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah
12 bulan
12.560 12 bulan
12.560 12 bulan
12.560 12 bulan
12.560 12 bulan
12.560
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah
Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan
5.500 12 bulan
6.000 12 bulan
7.000 12 bulan
8.000 12 bulan
9.000 60 bulan 35.500
Tersedianya biaya tenaga pegawai tidak tetap
Penyediaan Pegawai tidak tetap
12 bulan
116.045
12 bulan
120.000
12 bulan
125.000
12 bulan
130.000
12 bulan
135.000
60 bulan 626.045
tersedianya jasa sewa kendaraan
Penyediaan jasa sewa kendaraan
2 unit
10.000 2 unit 10.000
Tersedianya jasa pelayanan kantor
Penyediaan jasa pelayanan kantor
2 orang
24.000 2 orang 24.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasaran aparatur
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor
2 unit 10.000 2 unit
10.000 2 unit
12.000 2 unit
14.000 2 unit
15.000 10 unit 71.000
Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan
40.000 12 bulan
45.000 12 bulan
50.000 12 bulan
55.000 12 bulan
60.000 60 bulan 250.000
Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
2 kali 540 2 kali
600 2 kali
1000 2 kali
1000 2 kali
1.200 10 kali 4.340
Program peningkatan
Meningkatnya
disiplin aparatur disiplin aparatur
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas lapangan
Pengadaan pakaian dinas lapangan
70 stel
25.000 70 stel
30.000 70 stel
35.000 70 stel
40.000 70 stel
45.000 350 stel 175.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatnya sumber daya aparatur
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal
Pendidikan dan pelatihan non formal
7 orang
52.000 7 orang
55.000 7 orang
58.000 7 orang
60.000 7 orang
60.000 35 orang 235.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya sistem pelaporan SKPD
Tersusunnya laporan capaiaan kinerja dan ikhtisar SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
5 buku
1.500 5 buku
1.500 5 buku
1.750 5 buku
1.750 5 buku
1.800 25 buku 8.300
Tersusunnya laporan keuangan SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan
12 bulan
2.000 12 bulan
2.500 12 bulan
3.000 12 bulan
3.500 12 bulan
4.000 60 bulan 15.000
Program penyusunan dokumen perencanaan SKPD
Meningkatnya dokumen perencanaan
Tersusunnya dokumen Renja SKPD
Penyusunan rencana kerja SKPD
5 buku
1.000 5 buku
1.250 5 buku
1.500 5 buku
1.750 5 buku
2.000 25 buku 7.500
Program pengawasan dan pengendalian program
Meningkatnya pelaksanaan program kegiatan
Monitoring evaluasi pengendalian dan pelaksanaan program kegiatan
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan
12 bulan
5.500 12 bulan
6.000 12 bulan
6.500 12 bulan
7.000 12 bulan
7.500 60 bulan 32.500
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini di kemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang
akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran ditampilkan dalam tabel 6.1
Tabel 6.1
Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
No IndikatorKondisi kinerja
pada awal periode RPJMD
Target Capaian setiap Tahun
Kondisi kinerja pada akhir periode
RPJMDTahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Terlaksananya Patroli
wilayah, kesamaptaan, korsik, beladiri dan pembinaan korps
Patroli wilayah 200 kaliPembinaan korps 65 kali
240 kali
65 kali
240 kali
65 kali
240 kali
65 kali
240 kali
65 kali
240 kali
65 kali
1200 kali
325 kali
2 Terpeliharanya kantramtibmas dan menurunya tindak kriminal
Pengamanan dan pengawalan 250 kali 350 kali 350 kali 350 kali 350 kali 350 kali 1750 kali
Pengamanan dan monitorin Pemilu
2 kali 2 kali 4 kali
3 Menurunnya penyakit masyarakat
Penyuluhan Narkoba 20 orang
300 orang 300 orang 300 orang 300 orang 300 orang 1500 orang
Operasi dan penyuluhan prostitusi 5 kali
6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 30 kali
4 Menurunya pelanggaran perda dan perbup
Penegakan perda dan perbup 139 kali
150 kali 150 kali 150 kali 150 kali 150 kali 750 kali
5 Meningkatnya rasa solidaritas dimasyarakat
Bantuan penguburan mayat tak dikenal 8 kali
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 60 kali