8/16/2019 POlitik Nas

1/6

Nama : Satria Rakha Amrullah

NPM : 1506671985

POLITIK NASIONAL INDONESIA

oleh Satria Rakha Amrullah, 1506671985

Politik nasional Indonesia merupakan asas, haluan, usaha, dan kebijakan

tindakan dari neara tentan pembinaan dan penunaan seenap potensi

nasional, baik untuk men!apai tujuan nasional" Pembahasan politik nasional

Indonesia men!akup pemisahan kekuasaan # separation of power $, termasuk 

kelembaaan politik, kedaulatan neara, dan tujuan neara" Pemisahan kekuasaan

di Indonesia adalah pemisahan lembaa%lembaa neara se!ara hori&ontal

menurut 'unsin(a, sebaaimana din(atakan dalam doktrin Trias Politica.

)oktrin itu membai kekuasaan neara ke dalam tia baian, (aitu kekuasaan

leislati' #kekuasaan membuat undan%undan #rule-making function$$,

kekuasaan eksekuti' #kekuasaan melaksanakan undan%undan #rule-application

 function$$, dan kekuasaan (udikati' #kekuasaan mena*asi pelaksanaan undan%

undan atau kekuasaan menadili pelanaran undan%undan #rule-adjudication

 function$$"

Implementasi pembaian kekuasaan di Indonesia merupakan +arian dari

Trias Politica sesuai denan konstitusi Indonesia, ) -RI .ahun 19/5" unsi

dan kekuasaan neara itu tidak dibai se!ara terpisah dalam tia lembaa saja tapi

didistribusikan ke dalam enam lembaa tini neara" Setelah ) 19/5

diamandemensampai amandemen keempatada satu lembaa tini neara (an

dihapuskan (aitu )e*an Pertimbanan Aun #)PA$, (an sebelumn(a mempun(ai

kekuasaan konsultati' bai Presiden, dan ada satu lembaa tini neara baru (an

dibentuk (aitu 2ahkamah 3onstitusi #23$"

Pena'siran Trias politica tidak lai sebaai pemisahan kekuasaan tetapi

sebaai pembaian kekuasaan" Artin(a, han(a 'unsi pokok (an dibedakan

menurut si'atn(a dan diserahkan kepada badan (an berbeda, tetapi kerja sama di

8/16/2019 POlitik Nas

2/6

antara 'unsi%'unsi tersebut tetap diperlukan untuk kelan!aran oranisasi "

4erdasarkan ketentuan ) -RI .ahun 19/5, kekuasaan (an ada pada

neara didistribusikan kepada 1$ 2ajelis Permus(a*aratan Rak(at #2PR$, lembaa

tini neara (an memiliki kekuasaan konstituti' (aitu kekuasaan membentuk 

ndan%ndan )asar #Pasal dan $ $ Pemerintah neara (aitu Presiden serta

2enteri dan aparat di ba*ahn(a, (an memiliki kekuasaan eksekuti' (aitu

menjalankan pemerintahan neara #Pasal /17$ $ )e*an Per*akilan Rak(at

#)PR$, lembaa tini neara (an memiliki kekuasaan leislati' (aitu membentuk 

undan%undan #Pasal 19$ /$ 4adan Pemeriksa 3euanan #4P3$, lembaa

tini neara (an memiliki kekuasaan inspekti' (aitu melakukan pemeriksaan

keuanan neara #Pasal $ 5$ 2ahkamah Aun #2A$, lembaa tini

neara (an memiliki kekuasaan (udikati' (aitu mena*asi pelaksanaan undan%undan #Pasal /, /A/4, dan 5$ dan 6$ 2ahkamah 3onstitusi #23$, lembaa

tini neara (an memiliki kekuasaan menuji ndan%ndan )asar #Pasal /:

dan 5$"

Pendistribusian kekuasaan neara pada lembaa%lembaa tini neara di atas

merupakan bentuk pembatasan antar%lembaa se!ara hori&ontal atau sederajat"

Pembatasan tersebut jua menunjukkan pembaian ke*enanan pada beberapa

lembaa tini neara sehina ke*enanan tidak didominasi oleh satu lembaa

saja" ;al ini memunkinkan adan(a salin kontrol di antara lembaa%lembaa

tersebut dalam permasalahan (an berkaitan" 4erikut ini uraian menenai

linkup ke*enanan dari beberapa lembaa neara tersebut di atas"

Pemerintah atau badan eksekuti' adalah oranisasi (an ber*enan

merumuskan dan melaksanakan keputusan%keputusan (an menikat bai seluruh

 penduduk dalam suatu *ila(ah" Pemerintah bertindak atas nama neara dan

men(elenarakan kekuasaan neara" )i neara demokrasi biasan(a badan

eksekuti' terdiri dari kepala neara atau kepala pemerintahan, beserta menteri%

menteri, pea*ai neeri sipil, dan militer" )alam buku ini penertian badan

eksekuti' dipersempit, (akni han(a men!akup kepala neara, kepala pemerintahan,

dan para menterin(a" .uas badan eksekuti', menurut ta'siran tradisional asas trias

8/16/2019 POlitik Nas

3/6

 politika, han(a melaksanakan kebijakan (an telah ditentukan oleh badan

leislati'"

.etapi pada ken(ataann(a badan eksekuti' lebih luas ruan erakn(a

dibandinkan denan badan leislati'" ntuk memperlan!ar tuasn(a

dibentuklah badan pelaksana (an bersi'at permanen dan pro'esional (akni

 birokrasi" 4irokrasi dibanun untuk melaksanakan tuas%tuas administrasi (an

 bersi'at teknis (an tentu tidak dapat ditanani oleh para politisi" ?eber setuju denan adan(a lembaa ini dan

men(atakan bah*a birokrasi mampu men!apai e'isiensi (an palin tini dan

 bentuk administrasi (an palin rasional karena birokrasi merupakan pelaksana"

Penendalian dilakukan oleh pemerintah melalui ilmu penetahuan" )alam kaitan

ini militer, (aitu ankatan darat, laut, dan udara, adalah baian dari birokrasi (an

harus lansun di ba*ah 3epala -eara bukan di ba*ah 3epala Pemerintahan"

4adan (udikati' merupakan kekuasaan (an merdeka untuk 

men(elenarakan peradilan una meneakkan hukum dan keadilan" )alam konsep

 politik, badan (udikati' sebenarn(a berperan jua sebaai penuji peraturan

 perundan%undanan # judicial review$" )alam konsep trias politika klasik, ketia

!aban kekuasaan harus benar%benar dipisahkan #4udiardjo, 008@ 00$" Pada

ken(ataann(a, pemisahanan tidak munkin dapat dilaksanakan sepenuhn(a,

sehina pada &aman modern ini (an ada adalah distribusi kekuasaan saja" Artin(a,

han(a 'unsi pokokn(a saja (an dipisahkan sedankan 'unsi lainn(a (an bersi'at

teknis dari ketia !aban tersebut terjalin satu sama lain"

Ini disebabkan semakin kompleksn(a tuas%tuas kenearaan" Indonesia kini

8/16/2019 POlitik Nas

4/6

memiliki tia badan (udikati' (akni 2ahkamah Aun #2A$, 2ahkamah 3onstitusi

#23$, dan 3omisi udisial" 2ahkamah Aun ber'unsi men(elenarakan

 peradilan termasuk menuji materi perundan%undanan di ba*ah " 2ahkamah

3onstitusi ber'unsi menuji terhadap ), memutuskan senketa

ke*enanan lembaa (an ke*enanann(a diberikan )termasuk 

membubarkan partai politikdan perselisihan hasil pemilihan umum" 2erujuk 

kepada ) 19/5 amandemen keempat tahun 00, 23 *ajib memberikan

 pendapat atas pendapat )PR tentan duaan pelanaran oleh Presiden" 3omisi

udisial mempun(ai ke*enanan untuk menusulkan ;akim Aun dan

ke*enanan lain dalam ranka menjaa dan meneakkan kehormatan, keluhuran,

martabat, serta perilaku hakim"

4adan leislati' adalah badan (an membuat undan%undan" Anotan(a

dianap me*akili rak(at" 2enurut teori (an berlaku maka rak(atlah (an

 berdaulat dan mempun(ai suatu kemauan" 4adan leislati' dianap merumuskan

kemauan rak(at denan jalan menentukan kebijakan umum # public policy$ (an

menikat seluruh mas(arakat"

4adan leislati' di Indonesia adalah Volksraad, 3omite -asional Indonesia,

)PR dan Senat RIS, )PR Sementara, )PR ;asil Pemilu, )PR Peralihan, )PR 

oton%Ro(on #)emokrasi .erpimpin$, )PR oton%Ro(on #)emokrasi

Pan!asila$ )PR hasil Pemilihan mum se!ara periodik, )PR dan )P) hasil

Pemilihan mum 00/ dan 009"

8/16/2019 POlitik Nas

5/6

8/16/2019 POlitik Nas

6/6

Sumber @

)e*i, R" Ismala, Slamet Soemiarno, Anes Sri Poerbasari, ko A" 2inarno" 015" Buku Ajar 

  ! Bangsa, "egara, dan Pancasila. ni+ersitas Indonesia

http@BB***"indonesia"o"idBinBsekilas%indonesiaBpolitik%dan%pemerintahan

http@BB***"tuassekolah"!omB016B0Bde'inisi%penertian%politik%dan%stratei%nasional"html

http@BB***"kompasiana"!omBnurdians(ahra!hmanBpenertian%politik%dan%stratei%

nasionalC55'e8/b6ea8/b6/8b/5!

http://www.indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/politik-dan-pemerintahanhttp://www.tugassekolah.com/2016/03/definisi-pengertian-politik-dan-strategi-nasional.htmlhttp://www.tugassekolah.com/2016/03/definisi-pengertian-politik-dan-strategi-nasional.htmlhttp://www.indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/politik-dan-pemerintahan