PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN...

PETUNJUK TEKNIS

PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2018

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

DIREKTORAT KESENIAN

Milik Negara Tidak Diperjualbelikan

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH i FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewadahi dan meningkatkan prestasi siswa siswi, sekolah

sebagai lembaga pendidikan bagi generasi penerus bangsa diharapkan dapat

membentuk karakter siswa/i yang memiliki dan menghayati nilai-nilai budaya,

kearifan lokal dan pembangunan karakter bangsa selayaknya harus ditopang

dengan sarana pendukung yang memadai untuk mencapai sasaran yang maksimal.

Banyak sekolah yang memberikan pelajaran ekstra kurikuler di bidang seni

budaya, namun tidak semua sekolah atau satuan pendidikan memiliki laboratorium

seni budaya (jikapun ada sangat minim) untuk dapat mengapresiasi kegiatan ekstra

kurikuler tersebut. Laboratorium yang menjadi skala prioritas bagi banyak sekolah

adalah laboratorium dibidang eksakta seperti laboratorium Kimia, Fisika, dan Biologi,

sementara Laboratorium Seni Budaya hampir terabaikan, meskipun sekolah tersebut

unggulan.

Untuk mewadahi bakat para generasi muda tersebut Direktorat Kesenian,

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada

Tahun 2018 memfasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tingkat

Menengah Atas. Adapun sekolah yang menjadi sasaran kegiatan Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018 adalah sekolah yang

memiliki potensi lebih dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas

dalam hal ilmu pegetahuan maupun keterampilan, namun memiliki keterbatasan

untuk mengakses laboratorium seni budaya.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni

Budaya Di Satuan Pendidikan Tahun 2018, dirasakan perlu untuk membuat petunjuk

teknis dan spesifikasi teknis yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan

kegiatan. Petunjuk teknis disusun sebagai acuan pelaksanaan untuk kegiatan

Laboratorium Seni Budaya yang mengatur antara lain tentang ketentuan kriteria

penerima fasiitasi, serta proses penetapan dan penyaluran Fasilitasi Laboratorium

Seni Budaya Di Satuan Pendidikan Tahun 2018, sehingga dengan demikian

diharapkan dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan.


PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH ii FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2018

Demikian Petunjuk Teknis Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya Di Satuan

Pendidikan Tahun 2018 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama berbagai pihak, disampaikan ucapan terima kasih.

Jakarta, Desember 2017 Direktur Jenderal Kebudayaan,

Hilmar Farid


PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH iii FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………….......... i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………. iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……………………………………………………….. 1

B. Maksud Dan Tujuan …………………………………………………. 2

C. Dasar Hukum …………………………………………………………. 3

BAB II FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN

A. Pengertian ……………………………………………………………. 5

B. Sasaran ………………………………………………………………. 5

C. Kriteria Sekolah Calon Penerima Fasilitasi………….…………….. 5

D. Persyaratan Administrasi ……………….………………….……..… 6

E. Sumber dan Jumlah Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya .. 7

F. Biaya Operasional Panitia Pembangunan Laboratorium Seni

Budaya di Satuan Pendidikan (P2LSB) …………..……………… 7

G. Peruntukan Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya ...……… 8

H. Hal-hal yang dilarang …………………………….…………………. 8

I. Persyaratan Penggunaan Dana Fasilitasi ..………………………. 9

J. Penerima Manfaat Hasil Fasilitasi ..………………………..………. 9

K. Para Pihak ..…………………………………………….……………. 10

1. Direktorat Kesenian ..…………………….………………………. 10

2. Dinas Pendidikan Provinsi ..…………………………………….. 11

3. Satuan Pendidikan SMA dan atau SMK ..…………………..…. 11

BAB III PROSES PENETAPAN DAN PENYALURAN FASILITASI

A. Penyampaian Informasi Fasilitasi ……………………………….... 13 B. Pengusulan SMA dan atau SMK di Satuan Pendidikan Calon

Penerima Fasilitasi ……………………………………………..…… 13 C. Verifikasi dan Seleksi Proposal ..……………………..……………. 13

D. Penetapan Penerima ……………………………………………….. 14 E. Penyampaian Informasi Penetapan Penerima Fasilitasi dan

Workshop ……………………………………………………………. 14


PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH iv FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2018

F. Penyaluran dan Pencairan Dana …………………………….……. 14 G. Pelaksanaan Pekerjaan …………………………………………….. 16 H. Pelaksanaan Pembangunan …………………………………..…… 20 I. Monitoring ..……………………………………………………..……. 22

J. Sanksi ..…………………………………………………….…………. 22

BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Evaluasi …………………………………..……….………………….. 23 B. Laporan Pertanggungjawaban …………………….……………….. 23

BAB V PENUTUP ……………………………………………………………....... 25

LAMPIRAN ..………………………………………………………………………. 26


PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH 1 FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah sebagai wadah bagi siswa siswi untuk menimba berbagai disiplin ilmu,

selayaknya harus ditopang dengan sarana pendukung yang memadai demi untuk

mencapai sasaran yang maksimal. Salah satu contoh disiplin ilmu Seni Budaya,

banyak sekolah yang memberikan pelajaran ekstra kurikuler di bidang seni

budaya namun, tidak semua sekolah atau satuan pendidikan memiliki

laboratorium seni budaya (jika pun ada sangat minim) untuk dapat mengapresiasi

kegiatan ekstra kurikuler tersebut. Laboratorium yang menjadi skala prioritas bagi

banyak sekolah adalah laboratorium di bidang eksakta seperti laboratorium Kimia,

Fisika, dan Biologi, sementara laboratorium Seni Budaya hampir terabaikan,

meskipun sekolah tersebut dikategorikan sekolah unggulan. Untuk mewadahi

bakat para generasi muda tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di

Tahun 2018 memfasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan

Tingkat Menengah. Adapun sekolah yang menjadi sasaran kegiatan Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018 adalah sekolah

yang memiliki potensi lebih dalam menghasilkan sumber daya manusia yang

berkualitas dalam hal ilmu pengetahuan maupun keterampilan, namun memiliki

keterbatasan untuk mengakses laboratorium seni budaya.

Salah satu contoh penggunaan laboratorium seni budaya untuk generasi muda

adalah menyampaikan pesan pendidikan melalui pertunjukan seni budaya dan

pemutaran film yang berbasis nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan

karakter bangsa di satuan pendidikan. Sejalan dengan amanat Undang-Undang

Dasar Pasal 28C ayat (1) serta Pasal 31 ayat (1) dan (2) pada prinsipnya semua

lapisan masyarakat Indonesia baik yang tinggal di wilayah perkotaan maupun di

pedesaan berhak mendapatkan sarana hiburan serta pendidikan melalui

pertunjukan seni budaya namun karena terbatasnya sarana pertunjukan tersebut

maka perlu ada program untuk mewadahi sarana tersebut dalam rangka

meningkatkan apresiasi serta penanaman nilai-nilai budi pekerti dan moral di

masyarakat, terutama pelajar melalui pertunjukan seni budaya dan pemutaran film



nasional. Film nasional yang bisa ditayangkan dalam laboratorium seni budaya

adalah film-film yang mengandung nilai budaya, kearifan lokal dan pembangunan

karakter bangsa. Dipilihnya sekolah sebagai target sasaran di bidang peningkatan

apresiasi seni budaya dikarenakan sekolah memiliki fungsi dan peran sebagai

lembaga pendidikan bagi generasi penerus bangsa, diharapkan dapat menjadi

ekosistem yang tepat untuk tumbuh kembangnya rasa menghargai, memiliki, dan

menghayati nilai-nilai budaya dan peradaban bangsa Indonesia.

Suatu pemahaman bahwa laboratorium seni budaya merupakan suatu bentuk

sarana bagi peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni budaya yang

memiliki kelebihan dimana dapat dipertunjukkan seni dan budaya sekaligus dapat

berfungsi sebagai bioskop mini (mini teater) serta dapat digunakan untuk kegiatan

berkesenian di bidang seni rupa. Selain itu laboratorium seni budaya ini memiliki

berbagai kelebihan antara lain kemudahan, kepraktisan dan efektivitas serta

efisiensi dalam pengoperasiannya.

B. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai fasilitasi bagi pelajar di sekolah yang

mempunyai potensi lebih, namun memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana

apresiasi kegiatan kesenian, kebudayaan, dan perfilman yang mengandung nilai

budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatkan apresiasi dan literasi pelajar terhadap nilai budaya, kearifan

lokal, dan pembangunan karakter bangsa melalui kegiatan-kegiatan ekstra

kurikuler di bidang seni budaya yang dilaksanakan di sekolah;

2. Meningkatkan fungsi dan peran satuan pendidikan sebagai lembaga

pendidikan bagi generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menghargai,

memiliki dan menghayati nilai-nilai peradaban bangsa Indonesia;

3. Memberi kesempatan secara maksimal bagi sekolah yang memiliki potensi

lebih dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dalam

hal ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun nilai-nilai budi pekerti dan moral;

4. Memberi kesempatan bagi masyarakat yang berada di sekitar sekolah

penerima fasilitasi untuk mengakses laboratorium seni budaya; dan



5. Meningkatkan distribusi dan pemerataan pembangunan di bidang kebudayaan

melalui fasilitasi laboratorium seni budaya di satuan pendidikan yang berada di

daerah.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013

tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;


tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;


tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal

Kebudayaan;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian

Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian

Negara/Lembaga; dan



12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun

2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran

Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.



BAB II

FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA

DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2018

A. Pengertian

Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018 adalah

berupa kegiatan pemberian bantuan secara langsung dari Direktorat Kesenian,

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke

Sekolah Menengah Atas (SMA) dan/atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

B. Sasaran

Sasaran Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018

adalah SMA dan/atau SMK yang berada di tingkat Provinsi maupun di

Kabupaten/Kota yang di bawah naungan Dinas yang menangani pendidikan di

tingkat provinsi.

Adapun sasaran Sekolah Menengah Atas (SMA) dan/atau Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) yang akan difasilitasi pada tahun anggaran 2018 ini diprioritaskan

kepada sekolah di provinsi yang belum mendapatkan Fasilitasi Laboratorium Seni

Budaya atau sekolah yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi.

C. Kriteria Sekolah Calon Penerima Fasilitasi

1. Sekolah negeri maupun swasta tingkat SMA dan atau SMK yang memiliki

lahan dan atau ruangan untuk difasilitasi sebagai peruntukan Laboratorium

Seni Budaya di Satuan Pendidikan;

2. Sekolah non pemerintah (Yayasan) berstatus Berbadan Hukum yang tercatat

dalam notaris sesuai dengan nama kepemilikan Yayasan dan mempunyai

penyandang dana tetap;

3. Belum memiliki ruang laboratorium seni budaya atau sudah memiliki ruang

laboratorium seni budaya namun tidak memadai atau darurat dan tidak sesuai



dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang dikeluarkan oleh

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Sekolah yang melakukan renovasi/restorasi untuk alih fungsi, dari fungsi lain

menjadi fungsi laboratorium seni budaya;

5. Memiliki lahan kosong yang mencukupi di lokasi sekolah untuk pembangunan

ruang laboratorium seni budaya dengan mempertimbangkan jarak antar

bangunan atau terdapat di lantai tingkat yang di atasnya siap dibangun untuk

ruang laboratorium seni budaya dengan ukuran 10 m x 15 m, (ukuran ruang

laboratorium seni budaya 8 m x 15 m dan selasar 2 m x 15 m), yang

dilengkapi dengan plot rencana pembangunan ruang laboratorium seni

budaya pada site plan sekolah dengan mempertimbangkan tidak

mengganggu proses kegiatan belajar mengajar;

6. Sekolah yang mempunyai prestasi dalam bidang seni budaya, di wilayah yang

memiliki potensi besar di bidang seni budaya, atau di daerah yang termasuk

dalam destinasi pariwisata;

7. Sekolah yang dapat menerima masyarakat di sekitar lingkungan sekolah

untuk dapat mengakses pertunjukan seni budaya;

8. Sekolah sanggup menyediakan daya listrik berkapasitas minimal 7700 VA

dengan minimal 3 pass khusus untuk keperluan Laboratorium Seni Budaya;

9. Sekolah yang berada di daerah yang memiliki tegangan listrik tidak stabill

sanggup menyediakan genset dengan dana di luar bantuan Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya.

10. Sekolah bersedia melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan sesuai

dengan usulan yang diajukan dan tidak boleh dikontrakkan atau dikerjakan

oleh pihak ketiga (rekanan/kontraktor);

11. Sekolah yang memiliki kesanggupan: melaksanakan Program Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya Tahun 2018, dan bersedia merawat dan menjaga

seluruh fasilitas laboratorium seni budaya; dan

12. Sekolah belum pernah menerima bantuan yang sejenis.

D. Persyaratan Administrasi

1. Sekolah calon penerima Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya Tahun 2018 di

dalam pengajuan proposal harus mencantumkan:



a. Nama dan alamat sekolah secara lengkap;

b. Nomor rekening yang masih aktif;

c. Melampirkan foto kopi NPWP atas nama sekolah;

d. Rincian Anggaran Biaya dan Spesifikasi Teknis; dan

e. Melampirkan Gambar Kerja.

2. Sekolah calon penerima fasilitasi saat mengajukan proposal harus diketahui

dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas yang menangani pendidikan di

tingkat provinsi;

3. Sekolah calon penerima fasilitasi wajib menandatangani kelengkapan

dokumen persyaratan pengajuan dan pencairan dana; (lihat lampiran)

4. Melampirkan pernyataan pakta integritas yang telah ditandatangani oleh

Kepala Sekolah;

5. Sekolah penerima fasilitasi wajib membuat laporan penerimaan dana dan

laporan pelaksanaan kegiatan.

E. Sumber dan Jumlah Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya

1. Sumber pendanaan untuk Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan

Pendidikan Tahun 2018 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) yang tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Direktorat Kesenian Tahun Anggaran 2018;

2. Jumlah dana yang diberikan ke sekolah penerima fasilitasi sebesar Rp.

750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

3. Apabila sumber dana yang diberikan untuk pembangunan Laboratorium Seni

Budaya terdapat kekurangan anggaran, sekolah dapat menyediakan dana

tambahan atau sharing yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan

sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku; dan

4. Jumlah dana fasilitasi yang diterima oleh sekolah adalah sesuai dengan

nominal yang tertuang dalam Surat Keputusan Penetapan Sekolah yang

bersangkutan dan tidak di pungut biaya apapun.

12



F. Biaya Operasional Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya di

Satuan Pendidikan (P2LSB)

Biaya operasional P2LSB untuk melaksanakan pembangunan Laboratorium Seni

termasuk biaya pengawasan, mobilisasi, biaya rapat, ATK, dan laporan adalah

sebesar maksimal 3.5% dari nilai bantuan yang diterima. Sedangkan untuk

honorarium para pekerja termasuk di dalam biaya fisik.

G. Peruntukan Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya

Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya digunakan untuk:

1. Membangun gedung baru laboratorium seni budaya dengan ukuran sesuai

spesifikasi teknis;

2. Untuk merenovasi bangunan atau ruangan yang sudah ada;

3. Pembelanjaan dan pemasangan peralatan laboratorium seni budaya sesuai

spesifikasi teknis; atau

4. Biaya manajemen P2LSBF selama proses pembangunan laboratorium seni

budaya maksimal 3.5% dari seluruh dana fasilitasi yang diterima.

H. Hal-hal yang dilarang

1. Menggunakan dana di luar kepentingan teknis dan manajemen (memberikan

sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi atau

yang sejenis kepada pihak manapun, baik ditingkat Pusat, Provinsi,

Kabupaten/Kota, Kecamatan, konsultan/fasilitator maupun masyarakat);

2. Memindahbukukan dana fasilitasi yang diterima ke bank lain;

3. Meminjamkan dana fasilitasi yang diterima kepada pihak/orang lain;

4. Menggunakan dana fasilitasi yang diterima untuk membayar bonus dan

kegiatan rutin lainnya; dan

5. Menginvestasikan dana fasilitasi yang diterima, misalnya usaha, jual beli dan

sebagainya.



I. Persyaratan Penggunaan Dana Fasilitasi

1. Sekolah penerima fasilitasi wajib melaksanakan penggunaan dana sesuai

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya

Tahun 2018 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pengadaan barang harus mencerminkan kewajaran harga sesuai alokasi

dana yang dikelola baik dari segi volume dan kualitas, dan dapat

dipertanggungjawabkan serta mengacu pada Surat Perjanjian Pemberian

Fasilitasi (SP2F);

3. Apabila masih terdapat sisa penggunaan dana fasilitasi yang telah diterima,

sekolah wajib menyetorkan ke kas negara sebagai pengembalian belanja

atau penerimaan negara bukan pajak, atau dapat mengusulkan penambahan

peralatan (dengan catatan harus jenis alat dan volume yang belum diusulkan

sebelumnya) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kesenian;

4. Setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan dengan

didukung alat pembayaran yang sah; dan

5. Menyampaikan bukti setor SSPB/SSBP atas sisa dana kepada Direktorat

Kesenian paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyetoran.

J. Penerima Manfaat Hasil Fasilitasi

Penerima manfaat dari kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan

Pendidikan Tahun 2018 adalah:

1. SMA dan atau SMK;

2. Pemerintah;

3. Pemerintah Daerah; dan

4. Masyarakat sekitar sekolah, terutama generasi muda.



K. Para Pihak

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni

Budaya Tahun 2018 meliputi Direktorat Kesenian, Dinas yang menangani

pendidikan di tingkat provinsi, dan Satuan Pendidikan, dengan tugas masing-

masing sebagi berikut:

1. Direktorat Kesenian

a. Menyusun Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Laboratorium

Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018;

b. Membuat dan menyampaikan surat edaran serta mensosialisasikan

Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018 ke

Dinas yang menangani pendidikan di tingkat provinsi;

c. Menetapkan Tim Verifikasi untuk menganalisa dan menseleksi proposal

yang diterima dari satuan pendidikan penerima calon fasilitasi;

d. Verifikasi data ke sekolah calon penerima fasilitasi;

e. Menetapkan calon penerima Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan

Pendidikan Tahun 2018 setelah dilakukan verifikasi;

f. Mengundang perwakilan sekolah penerima fasilitasi berdasarkan Surat

Keputusan ke Jakarta untuk mendapatkan pengarahan pengadaan

pemberian fasilitasi;

g. Membawa perwakilan sekolah penerima fasilitasi untuk studi banding ke

sekolah percontohan yang telah difasilitasi di Jakarta (sekolah penerima

fasilitasi);

h. Menyalurkan dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan

Pendidikan Tahun 2018 ke satuan pendidikan; dan

i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium

Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018.



2. Dinas yang menangani pendidikan di tingkat provinsi

a. Menginformasikan Surat Edaran Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya ke

SMA dan SMK.

b. Mengetahui/menyetujui surat permohonan fasilitasi yang diajukan oleh

satuan pendidikan di tingkat provinsi dan bertanggungjawab penuh

terhadap proposal yang diajukan oleh Satuan Pendidikan.

c. Melakukan pemantauan langsung di tingkat provinsi kegiatan Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018.

d. Melakukan pencatatan aset hasil Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di

Satuan Pendidikan Tahun 2018 SMA dan/atau SMK Negeri di tingkat

provinsi.

3. Satuan Pendidikan SMA dan atau SMK

a. Membuat dan menyampaikan surat permohonan (proposal Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018 yang

diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan

pendidikan yang ditujukan ke Direktorat Kesenian, (contoh lampiran 2);

b. Menyediakan lahan atau ruangan untuk pembangunan Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018;

c. Menandatangani dan menyerahkan Dokumen Persyaratan Pengajuan dan

Pencairan Dana (Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan

Pekerjaan, Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F), Berita Acara

Pembayaran dan Kuitansi yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah,

foto kopi rekening Bank atas nama sekolah dan foto kopi NPWP sekolah

ke Direktorat Kesenian;

d. Segera menyampaikan informasi ke Direktorat Kesenian apabila dana

sudah/belum masuk ke rekening sekolah;

e. Membuat laporan lampiran dana yang disampaikan ke Direktorat

Kesenian;



f. Membentuk Tim Pengelola Keuangan (terdiri dari orang yang mempunyai

tanggung jawab dan wewenang untuk menguji tagihan, memerintahkan

pembayaran dan melaksanakan pembayaran) untuk melaksanakan

kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun

2018;

g. Membuat laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018 ke

Direktorat Kesenian, tembusan ke Dinas Provinsi yang membidangi

urusan pendidikan;

h. Menyerahkan Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan kepada

PPK;

i. Dalam hal SMA dan/atau SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah

daerah (SMA dan/atau SMK Negeri), maka tembusan berita acara serah

terima disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang terkait untuk

dicatatkan sebagai Barang Milik Pemerintah Daerah;

j. Dalam hal SMA dan/atau SMK yang diselenggarakan oleh yayasan (SMA

dan/atau SMK Swasta), maka berita acara serah terima disampaikan

kepada Yayasan untuk dicatatkan sebagai Barang Milik Yayasan; dan

k. Melakukan pencatatan ke buku inventaris dan memberikan label/identitas

yang tidak mudah terhapus pada barang yang dibeli sebagai inventaris

sekolah.

Contoh Label:

BANTUAN PEMERINTAH

FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2018 DARI DIREKTORAT KESENIAN, DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.



BAB III

PROSES PENETAPAN DAN PENYALURAN FASILITASI

A. Penyampaian Informasi Fasilitasi

Direktur Kesenian menyampaikan informasi kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni

Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018 ke Dinas Provinsi yang membidangi

urusan pendidikan.

B. Pengusulan SMA dan atau SMK di Satuan Pendidikan Calon Penerima

Fasilitasi

Pengusulan SMA dan/atau SMK di Satuan Pendidikan calon penerima Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018 dilakukan dengan

tahapan sebagai berikut:

1. SMA dan/atau SMK mengajukan proposal permohonan Fasilitasi Laboratorium

Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018 dan disampaikan kepada

Direktur Kesenian yang diketahui/disetujui Kepala Dinas Provinsi yang

membidangi urusan pendidikan (lampiran 1);

2. Kebutuhan gedung dan sarana Laboratorium Seni Budaya serta perkiraan

harga dan gambar kerja (proposal permohonan fasilitasi dilampiri dengan

estimasi rincian biaya pembelian sarana Laboratorium Seni Budaya) (lampiran

3);

3. Membuka rekening atas nama sekolah pada bank penyalur yang telah

bekerjasama dengan Direktorat Kesenian; dan

4. Melampirkan foto kopi NPWP sekolah.

C. Verifikasi dan Seleksi Proposal

Pelaksanaan verifikasi dan seleksi proposal SMA atau SMK calon penerima

Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018 dilakukan

oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Kesenian, Direktorat Jenderal

Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



D. Penetapan Penerima

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan SMA dan/atau SMK Calon

Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya Tahun 2018

berdasarkan usulan dari tim verifikasi yang kemudian disahkan oleh Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA).

E. Penyampaian Informasi Penetapan Penerima Fasilitasi dan Workshop

Direktur Kesenian menyampaikan informasi penerima Fasilitasi Laboratorium Seni

Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018 ke Dinas Provinsi yang membidangi

urusan pendidikan dan sekolah penerima fasilitasi.

Sekolah penerima fasilitasi sanggup untuk mengikuti workshop.

F. Penyaluran dan Pencairan Dana

Proses penyaluran dan pencairan dana fasilitasi dilaksanakan melalui tahapan

sebagai berikut:

1. Dokumen Persyaratan Pengajuan Dana, Pencairan Dana yang harus

ditandatangani oleh Satuan Pendidikan dikirim oleh Direktorat Kesenian ke

Satuan Pendidikan Penerima Bantuan, dokumen tersebut adalah:

a. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan;

b. Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F);

c. Berita Acara Pembayaran; dan

d. Kuitansi Penerima Fasilitasi.

2. Dokumen Persyaratan Pengajuan Dana, Pencairan Dana yang telah

ditandangani oleh Satuan pendidikan dikirim ke Direktorat Kesenian dengan

dilengkapi:

a. Fotocopy Nomor rekening Bank; dan

b. Fotocopy NPWP sekolah.



3. Penyaluran Dana

Direktur Kesenian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan

permohonan pengiriman dana fasilitasi langsung ke rekening sekolah penerima

Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN) Jakarta III.

4. Pencairan Dana

Pencairan dana dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 secara 2 termin dengan tahapan sebagai

berikut:

a. Tahap pertama sebesar 70% dari anggaran yang diterima untuk

pembangunan awal;

b. Tahap kedua diberikan sebesar 30% setelah prestasi pekerjaan telah

mencapai 50%.

Kepala Sekolah dapat mencairkan dana setelah dana masuk ke rekening

sekolah dan diketahui Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan

pendidikan serta menyampaikan laporan pengiriman dana ke Direktorat

Kesenian.

5. Pengelolaan dana bantuan sepenuhnya menjadi tanggungjawab satuan

pendidikan penerima bantuan yang dalam hal ini Kepala Sekolah. Untuk

memudahkan pelaporan dan pengawasan penggunaan dana, perlu

diperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembukaan

1) Setiap transaksi harus didukung dengan bukti sah;

2) Bukti pengeluaran uang Rp. 250.000,00 s.d. Rp. 999.000,00 dibubuhi

materai Rp. 3.000,00 sedangkan pengeluaran sama dengan atau lebih

dari Rp. 1.000.000,00 dibubuhi materai Rp. 6.000,00;

3) Bukti kuitansi pengeluaran harus dicantumkan nama barang/jasa, nilai

nominal, nama dan tanda tangan penerima, tanggal, dan nomor bukti;

4) Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatat dan dibukukan

(Buku Kas Umum);

5) Semua transaksi baik penerima maupun pengeluaran harus dibukukan

sesuai dengan urutan tanggal transaksi;



6) Setiap akhir bulan, Buku Kas Umum ditutup, dihitung saldonya, dan

dicocokkan dengan saldo kas maupun saldo bank, serta diketahui oleh

ketua tim pelaksanaan bantuan; dan

7) Buku Kas Umum harus ditulis dengan rapi dan tidak boleh dihapus. Jika

terjadi kesalahan agar dicoret dengan satu garis dan dilakukan

pembetulan serta diparaf.

b. Dokumen Pendukung Pembukaan

Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang menerima

pembayaran.

c. Saldo Pembukaan

Dana yang belum digunakan harus tetap disimpan di bank, tidak boleh

dipindahkan pada rekening lain atau disimpan ditempat lain.

Pajak yang timbul sebagai akibat penggunaan dana bantuan menjadi

tanggungjawab sekolah penerima fasilitasi dan dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perpajakan yang berlaku.

G. Pelaksanaan Pekerjaan

Setelah menerima salinan SK Penetapan sekolah penerima Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018, sekolah

bersangkutan segera membentuk Panitia Pembangunan Laboratorium Seni

Budaya (P2LSB).

P2LSB menyusun Rencana Pelaksanaan Pembangunan yang terdiri dari:

Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya (P2LSB) dengan prosedur

sebagai berikut:

1) Kelengkapan teknis, terdiri dari (a) gambar kerja, mengikuti disain proto tipe

yang telah disediakan dalam buku spesifikasi teknis, (b) spesifikasi teknis

atau jenis pekerjaan dan kualitas bahan material yang akan digunakan, (c)

rencana anggaran biaya, (d) jadwal pelaksanaan, dan (e) dokumen

penyesuaian/perubahan rencana pelaksanaan (jika terdapat

penyesuaian/perubahan rencana);

2) Kelengkapan pencairan dana bantuan, terdiri dari (a) surat perjanjian

pemberian bantuan, (b) pernyataan kesanggupan melaksanakan

pembangunan sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang telah ditetapkan,



(c) foto kopi rekening rutin sekolah yang masih aktif pada bank pemerintah

yang bisa kliring dengan Bank Indonesia (BI).

Semua berkas (butir 1 s.d. 2) tersebut di atas disampaikan ke Dinas Provinsi yang

membidangi urusan pendidikan (apabila sekolah penerima ada di provinsi)

setempat untuk diteliti kelengkapan dan kebenaran dokumen, selanjutnya

diteruskan ke Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan untuk diusulkan pencairan dananya.

Sambil menunggu cairnya dana bantuan, P2LSB segera melakukan persiapkan

pelaksanaan pembangunan, antara lain:

1) Mempelajari buku panduan pelaksanaan dan teknis program pembangunan

Laboratorium Seni Budaya secara lebih seksama dan menyiapkan format-

format administrasi, keuangan dan teknis pelaksanaan serta pelaporan;

2) Membentuk Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya (P2LSB)

dengan susunan panitia sebagai berikut:

Jabatan Unit Kerja / Unsur Keterangan

Penanggung Jawab Kepala Sekolah

Ketua (memerintahkan pembayaran)

Guru tetap disepakati dalam rapat

Pengawas (penguji tagihan)

Wakil wali murid disepakati dalam rapat

Bendahara (pelaksana pembayaran)

Bendahara rutin/guru tetap

disepakati dalam rapat

Administrasi keuangan/anggota

Wakil wali murid disepakati dalam rapat

Penanggungjawab teknis/anggota

Wakil wali murid atau tokoh masyarakat setempat

disepakati dalam rapat, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan,

3) Membuat papan informasi pembangunan, dengan ketentuan sebagai

berikut:

a) Papan informasi ukuran minimal 80 x 120 cm;

b) Papan Informasi dipasang/ditempatkan di sekitar lokasi pembangunan,

mudah dilihat oleh masyarakat dan tidak terkena/tertimpa air hujan; dan

c) Papan Informasi memuat hal-hal sebagai berikut:

(1) Lokasi pembangunan pada peta site plan sekolah;

(2) Informasi tentang jenis program, besar dana dan sumber dana;



(3) Informasi tentang progres pembangunan;

(4) Bagan organisasi P2LSB dilengkapi dengan nama-nama anggotanya;

dan

(5) Gambar kerja rencana pembangunan dan rencana biayanya.

4) Mengecek harga bahan, alat bantu kerja dan pemilihan tenaga kerja yang

terdiri atas tukang dan pekerja.

Dana yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan persiapan harus

disediakan oleh sekolah sebagai bagian dari dana pendamping dari pihak

sekolah. Pelaksanaan pembangunan harus segera dimulai setelah dana

bantuan pembangunan laboratorium seni budaya dari pemerintah pusat

diterima oleh sekolah.

5) Persyaratan menjadi Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya:

a. Penanggung Jawab, adalah Kepala Sekolah penerima bantuan yang

bersangkutan;

b. Ketua

Bertugas untuk memerintahkan pembayaran pembangunan dan

pembelanjaan peralatan laboratorium seni budaya. Ketua adalah guru

tetap sekolah penerima bantuan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di

Satuan Pendidikan Tahun 2018. Guru tetap tersebut bukan Kepala

Sekolah;

c. Pengawas

Bertugas sebagai penguji tagihan pembangunan dan pembelanjaan

peralatan laboratorium seni budaya. Pengawas adalah wakil wali murid

yang memenuhi Kriteria:

i. Jujur dan dapat dipercaya;

ii. Bukan anggota birokrasi (eksekutif maupun legislatif), seperti anggota

DPRD, Kepala Dinas, Kepala Desa; bukan pegawai negeri, bukan

GTT/PTT di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota; bukan

pula: pengurus dewan pendidikan, pengurus partai politik, komite

sekolah, LSM dan LKMD/BPD;

iii. Mempunyai pengalaman/keterampilan/kemampuan dalam bidang

kesektretariatan; dan



iv. Mendapat persetujuan dalam forum rapat pembentukan Panitia

Pembangunan Sekolah.

d. Bendahara

Bertugas melakukan pembayaran pembangunan dan pembelanjaan

peralatan laboratorium seni budaya. Bendahara adalah bendaharawan

rutin sekolah yang berfungsi sebagai pemegang kas dan juru bayar

P2LSB;

e. Administrasi Keuangan, sebagai pengelola administrasi keuangan

merangkap anggota P2LSB yang bertugas mencatat semua

pengeluaran/penggunaan dan P2LSB dalam Buku Kas Umum, adalah

wakil wali murid yang memenuhi kriteria:


ii. Bukan anggota birokrasi (eksekutif maupun legislatif), seperti anggota

DPRD, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa; bukan pegawai negeri,

bukan GTT/PTT dilingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota;

bukan pula: pengurus dewan pendidikan, pengurus partai politik,

komite sekolah, LSM dan LKMD/BPD;

iii. Mempunyai pengalaman keterampilan/kemampuan dalam bidang

administrasi keuangan; dan

iv. Mendapat persetujuan dalam forum rapat pembentukan Panitia

Pembangunan Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan

(P2LSB).

f. Penanggungjawab Teknis rehabilitasi merangkap anggota P2LSB

yang bertanggungjawab dalam implementasi teknis rehabilitasi, adalah

wakil wali murid atau tokoh masyarakat setempat dan memenuhi kriteria:


ii. Anggota masyarakat setempat yang mendapat persetujuan dalam

forum rapat pembentukan P2LSB;

iii. Bukan anggota birokrasi (eksekutif maupun legislatif), seperti anggota

DPRD, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa; bukan pegawai negeri,

bukan GTT/PTT di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota;

bukan pula: pengurus dewan pendidikan, pengurus partai politik,

komite sekolah, LSM dan LKMD/BPD;



iv. Diutamakan berlatarbelakang pendidikan teknik Jurusan

Bangunan/Sipil dan berpengalaman dalam bidang pembangunan

gedung; dan

v. Tidak sedang bekerja sebagai kontraktor/pemborong bangunan aktif.

H. Pelaksanaan Pembangunan

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Panitia Pembangunan Laboratorium

Seni Budaya (P2LSB) pada saat pelaksanaan pembangunan antara lain:

1. Mencairkan dana dari rekening sekolah sesuai dengan kebutuhan

pembangunan dan jadual kerja yang telah dibuat;

2. Melaksanakan pembangunan dan pembelanjaan peralatan sesuai dengan

dokumen teknis yang telah disusun dalam Rencana Pelaksanaan

Pembangunan yang mengacu pada spesifikasi teknis;

3. Mencatat pengeluaran dan pemasukan di Buku Kas Umum (BKU)

pembangunan sekolah dengan rapi, dilengkapi bukti-bukti transaksi yang

disusun runtut sesuai tanggal kejadiannya, dan mudah diakses/diperiksa oleh

pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan program;

4. Membuat laporan bulanan pelaksanaan pembangunan Laboratorium Seni

Budaya secara disiplin dan tertib sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya

(laporan dibuat rangkap dua, rangkap pertama untuk dikirimkan ke Dinas

Provinsi yang membidangi urusan pendidikan dan yang lain untuk diarsipkan);

5. Membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

pembangunan Laboratorium Seni Budaya sesuai dengan format-format yang

tersedia dalam Panduan Pelaksanaan dan Teknis kepada Dinas Provinsi yang

membidangi urusan pendidikan, dan Direktorat Kesenian antara lain:

1) Realisasi kemajuan pekerjaan;

2) Masalah/hambatan yang terjadi dan cara mengatasinya;

3) Evaluasi penyebab penyimpangan; dan

4) Catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.

6. P2LSBF wajib membuat dokumentasi progres selama masa pelaksanaan

pembangunan, berupa foto-foto kegiatan pembangunan, minimal:

1) Foto kondisi sebelum pembangunan dimulai (0%);



2) Foto pada saat pelaksanaan pembangunan mencapai progres fisik 25%,

50%, dan 75%. Foto kondisi akhir setelah pembangunan selesai

dikerjakan (100%).

Berkenaan dengan kondisi geografis maupun arsitektur/budaya lokal, maka

penyesuaian rancangan prototipe laboratorium seni budaya diperbolehkan

dengan cara :

1. Fungsi dan ukuran tetap sesuai/mengacu pada ketentuan yang ada dalam

Pembakuan Bangunan dan Perabot SMA dan atau SMK Direktorat Pembinaan

SMA / SMK, Kemdikbud Tahun 2004;

2. Membuat Berita Acara Perubahan dilengkapi dengan sketsa rancangan teknis,

perubahan tersebut dibuat jelas dan dengan rencana biayanya, yang

ditandatangani oleh Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya

(P2LSB);

3. Dokumentasi tentang perubahan/penyesuaian tersebut di atas harus

diselenggarakan dengan seksama dan dilaporkan secara lengkap dalam

laporan pertanggungjawaban P2LSB.

Berkenaan dengan teknis pelaksanaan pembangunan Laboratorium Seni Budaya,

beberapa hal yang menjadi ketentuan bagi sekolah penerima fasilitasi:

1. Pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun

2018 dilaksanakan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

2. Kepala Sekolah bertindak sebagai penanggungjawab administrasi, fisik,

keuangan dan wajib menjamin kebersihan kegiatan serta tertib administrasi;

3. Pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa dikerjakan/dihasilkan sendiri

oleh satuan pendidikan secara swakelola;

4. Pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya Tahun 2018 harus dapat

diselesaikan paling lama 120 (Seratus dua puluh hari) kalender, sejak dana

fasilitasi masuk ke rekening sekolah;

Pembangunan Laboratorium Seni Budaya dilakukan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya (P2LSB) di Satuan Pendidikan, dan tidak diperbolehkan DITENDERKAN atau DIKONTRAKKAN kepada pihak ketiga atau dikerjakan oleh rekanan/pemborong.



5. Dana fasilitasi harus dikelola secara terbuka dan transparan serta dapat

dipertanggungjawabkan;

Apabila terjadi alih tugas kepala sekolah dalam pelaksanaan pekerjaan

fasilitasi, maka harus dilakukan serah terima pelaksanaan pekerjaan tersebut

dengan diketahui dan disetujui oleh kepala Dinas Provinsi yang membidangi

urusan pendidikan.

I. Monitoring

Monitoring pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya Tahun 2018

dilaksanakan oleh konsultan yang telah ditetapkan. Proses monitoring dilakukan

untuk menilai sejauh mana hasil pelaksanaan pekerjaan yang diukur melalui

usulan proposal yang telah disetujui oleh Direktur Kesenian dengan hasil

pelaksanaan pekerjaan di lapangan (efektivitas, efisiensi waktu dan dana)

J. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana bantuan oleh satuan pendidikan

penerima dana fasilitasi akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.



BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Kesenian, Dinas Provinsi yang membidangi

urusan pendidikan untuk membandingkan target/rencana yang telah ditetapkan

dengan hasil pelaksanaan kegiatan.

Komponennya antara lain:

1. Penggunaan dana;

2. Konstruksi bangunan (jika membangun dan renovasi ruang);

3. Jenis dan spesifikasi sarana laboratorium seni budaya, dan

4. Pemanfaatan sarana laboratorium seni budaya.

Evaluasi dilakukan guna mengetahui pemanfaatan sarana tersebut terhadap

peningkatan mutu siswa peserta didik dalam olah rasa/berkesenian.

B. Laporan Pertanggungjawaban

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018, Kepala Sekolah

diwajibkan segera melaporkan hasil kegiatan kepada Direktur Kesenian, dengan

tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan.

1. Jenis Laporan

a. Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan guna pencairan pembayaran

Tahap II (lampiran 8) dikirim segera ke Direktur Kesenian, u.p Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK), setelah prestasi pekerjaan telah mencapai 50%

disertai dengan foto-foto kemajuan penyelesaian pekerjaan;

b. Laporan akhir Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan

Tahun 2018 selesai dilaksanakan dibuat rangkap 3 eksemplar. 1 (satu)

eksemplar disimpan oleh Satuan Pendidikan sebagai pertanggungjawaban

kegiatan, 1 (satu) eksemplar dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi, dan 1

(satu) dikirim ke Direktorat Kesenian.



Laporan Pertanggungjawaban disampaikan ke Direktur Kesenian dan PPK

setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, meliputi:

a) Berita Acara Serah Terima, yang memuat:

(a) Jumlah dana awal, dana yang digunakan, dan sisa dana;

(b) Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama;

dan

(c) Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan

b) foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan pemerintah harus

menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara

kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerjasama sebagai dokumen

tambahan laporan pertanggungawaban bantuan.

c. Penyampaian Laporan

Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan

Pendidikan Tahun 2018 (Lampiran 13) disampaikan selambat-lambatnya 15

(lima empat belas) hari kerja setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan,

kepada:

Direktur Kesenian

u.p. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni

Budaya di Satuan Pendidikan

Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek KEMENDIKBUD Gedung E Lantai IX, Jl. Jenderal Sudirman,

Senayan Jakarta 10270

Telephon/fax (021) 5725515/ 5725534



BAB V

PENUTUP

Buku Petunjuk Teknis ini sebagai acuan kegiatan pemberian Fasilitasi Laboratorium

Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018. Dengan demikian semua pihak

diharapkan dapat berperan aktif dalam pelaksanaan dan peningkatan mutu

pendidikan di bidang seni budaya di Satuan Pendidikan.

Semoga buku Petunjuk Teknis ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Satuan

Pendidikan penerima Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan

Tahun 2018 dan masyarakat pada umumnya.



LAMPIRAN



Lampiran 1 :

Surat Permohonan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun

2018

KOP SEKOLAH

Nomor : Jakarta, 2018

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Fasilitasi Laboraturium Seni Budaya di Satuan

Pendidikan Tahun 2018

Yang terhormat

Direktur Kesenian

Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai IX

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Berdasarkan informasi yang disampaikan Dinas Pendidikan Provinsi ke Kepala

Sekolah perihal program Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan

Tahun 2018, dengan hormat kami mengajukan permohonan Fasilitasi Laboratorium

Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan proposal

permohonan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018

untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Atas perhatian dan pertimbangan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui

Dinas Pendidikan Provinsi Kepala Sekolah

Cap ttd

(............................) (Nama Lengkap)

NIP. NIP.



Lampiran 2 :

Proposal Permohonan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan

Tahun 2018

KOP SEKOLAH

PROPOSAL

1. Nama Sekolah :

…..………………………………………………………………..........

2. Alamat Sekolah :

a. Jalan :

…………………………………………………………………….

b. Kelurahan/Desa :

………………………………………………………………………

c. Kecamatan :

………………………………………………………………………

d. Kabupaten/Kota :

………………………………………………………………………

e. Provinsi :

………………………………………………………………………

f. Kode Pos :

………………………………………………………………….......

g. No. Telephon/HP : …………………………(yang dapat dihubungi)

h. Fax :

………………………………………………………………………

i. E-mail :

………………………………………………………………………

3. Jenis usulan Kegiatan : Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan

Pendidikan Tahun 2018

4. Kondisi Laboratorium Seni Budaya di sekolah yang dimiliki saat ini :

……………………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………………



5. Justifikasi/alasan dalam permintaan Laboratorium Seni Budaya:

……………………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………………

6. Manfaat yang diharapkan terhadap pengadaan Laboratorium Seni Budaya di

sekolah :

……………………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………………

7. Biaya Pelaksanaan

a. Biaya Bangunan Gedung .…..: Rp. …………......

b. Biaya Desain Interior ...... : Rp. ………………

c. Biaya Peralatan Multimedia....: Rp. ………………

d. Biaya Manajemen (maksimal 3.5%)

...…: Rp. …………….. +

Jumlah ……: Rp. 750.000.000,- …………………………

(Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

8. Rencana jadwal pelaksanaan (maksimum 120 hari kalender)

9. Data profil sekolah terlampir.

Mengetahui

Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan Kepala Sekolah

Cap ttd

(............................) (Nama Lengkap)

NIP. NIP.

47



Lampiran 3 :

Nama dan Spesifikasi Laboratorium Seni Budaya

RENCANA ANGGARAN BIAYA

FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA

……., …… 2018

Mengetahui

Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan, Kepala Sekolah,

Cap ttd

(............................) (Nama Lengkap)

NIP. NIP.

NO NAMA

BARANG

SPESIFIKASI VOLUME SATUAN HARGA

SATUAN

JUMLAH

JUMLAH BIAYA Rp.750.000.000



Lampiran 4 :

Profil Satuan Pendidikan

KOP SEKOLAH

PROFIL SEKOLAH

1. Nama Sekolah : …..…………………………………………………………

2. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : ........................................................

3. Alamat Sekolah :

a. Jalan : …………………………………….................................

b. Kelurahan/Desa : ……………………………………………………………

c. Kecamatan : ..........................................................................................

d. Kabupaten/Kota : …………………………………………………………………

e. Provinsi : …………………………………………………………………

f. Kode Pos : …………………………………………………………………

g.Telephon : …………………………………………………………………

h. Fax : …………………………………………………………………

i. E-mail : …………………………………………………………………

3. Satuan operasional : …………………………………………………………………

4. Status Sekolah : …………………………………………………………………

5. Tegangan/Daya Listrik : …………………………………………………………………

6. Nama Bank : …………………………………………………………………

No. Rekening : …………………………………………………………………

Atas Nama : …………………………………………………………………

No. NPWP : …………………………………………………………………

7. Luas Lahan : ……….. M2



8. Jumlah siswa dalam 3 (tiga) tahun terakhir

Kelas Jumlah Siswa

Keterangan 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Jumlah

9. Tenaga Pendidik :

a. Guru tetap (PNS) : …………..orang (………… S1) (………… <S1)

b. guru tidak tetap (Honor) : …………..orang (………… S1) (………… <S1)

c. Tenaga Pengajar bidang Kesenian : ………. Orang

d. Staf Tata Usaha : ………. Orang

Jumlah keseluruhan : ………. Orang

10. Prestasi Sekolah di Bidang Seni Budaya:

11. Susunan Kepengurusan Komite Sekolah (terlampir)

……., …… 2018

Kepala Sekolah

Cap ttd

........................

(nama lengkap)

NIP. ................



Lampiran 5 :

Rekening Bank Pemerintah dan NPWP atas nama Satuan Pendidikan

KOP SEKOLAH

Rekening Bank atas nama Sekolah

(1) Nama Bank : ………………………………………..

(2) Cabang : ………………………………………..

(3) Unit : ………………………………………..

(4) Nomor Rekening : ………………………………………..

(5) Atas Nama : ………………………………………..

(dilampirkan foto kopi buku rekening dan pernyataan rekening masih aktif dari

bank)

(rekening wajib atas nama sekolah dan bukan rekening untuk transaksi dana

BOS)

NPWP atas nama Sekolah

(1) Nama Sekolah : ………………………………………..

(2) Alamat : ………………………………………..

(3) Nomor NPWP : ………………………………………..

(4) Atas Nama : ………………………………………..

(dilampirkan foto kopi NPWP)



Lampiran 6 :

Dokumentasi/Foto satuan Pendidikan

KOP SEKOLAH

Dokumentasi/Foto Sekolah terdiri dari :

1. Foto Sekolah, tampak halaman depan

2. Foto papan nama sekolah

3. Foto papan alur komando sekolah

4. Foto satuan belajar di kelas

5. Foto Laboratorium Seni Budaya yang dimiliki saat ini (apabila ada)

6. Foto Kegiatan Bidang Seni Budaya yang pernah dilaksanakan/diikuti oleh

Sekolah



Lampiran 7 :

Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Kepala Satuan

Pendidikan

KOP SEKOLAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : …………………………………

NIP : …………………………………

Jabatan : Kepala ……………………….

Alamat : …………………………………

Dalam hal ini bertindak atas nama sekolah tersebut diatas menyatakan :

1. Sanggup melaksanakan pekerjaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan

Pendidikan Tahun 2018 dan bertanggungjawab penuh sesuai dengan Petunjuk

Teknis aspek teknis yang ditetapkan Direktorat Kesenian;

2. Tidak sedang menerima bantuan sejenis dari APBN maupun APBD;

3. Sanggup mengembalikan dana yang diterima ke Kas Negara apabila tidak

melaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi Laboratorium

Seni Budaya Tahun 2018;

4. Sanggup menyusun dan mengirim laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ke

Direktorat Kesenian, dan Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan.

Apabila tidak mengirim laporan pertanggungjawaban, sekolah wajib

mengembalikan/setor ke Kas Negara semua dana yang diterima.

Demikan surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan penuh rasa

tanggungjawab .

……., …… 2018

Kepala Sekolah

Cap, ttd di atas materai

Rp. 6000,-

(nama lengkap/NIP)



Lampiran 8 :

Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F)

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018

Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F)

Laboratorium Seni Budaya

di Satuan Pendidikan Tahun 2018

Nomor : ………………………

Pada hari ini_____________ tanggal ______ bulan ________ tahun 2018,

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat : Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, Komplek KEMENDIKBUD Gedung E

Lantai IX, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Kesenian, Direktorat

Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya

disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : ___________________________

NIP : ___________________________

Jabatan : Kepala Sekolah

___________________________

Alamat : ___________________________

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sekolah

_______________________ selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



Kedua belah pihak dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan

Perjanjian Pemberian Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidkan

Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Dasar Pelaksanaan Pemberian Fasilitasi

1). Permohonan fasilitasi (proposal) yang diajukan oleh sekolah, diketahui Kepala

Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan dan diterima oleh Direktorat

Kesenian;

2). Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas usulan Tim Verifikasi

dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Kesenian,

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nomor : ________________ tanggal ____________ tentang Penetapan

Penerimaan Fasilitasi Laboratorium Seni di Satuan Pendidikan tahun 2018.

3). Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-023.15.1.189645/2018,

Tanggal 5 Desember 2017, Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal

Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Jenis Pekerjaan

PIHAK KEDUA bersedia untuk menerima dan melaksanakan pekerjaan bantuan

berupa Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018.

Pasal 3

Nilai Bantuan

Bantuan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar

Rp. ………………………………..atau terbilang

………………………………….............…………………………………………………

Pasal 4

Penyaluran Dana

Penyaluran dana fasilitasi ini dilakukan sekaligus ke Rekening Bank atas nama

Sekolah _______________ nomor : ______________ Bank _______________

Cabang _______________



Pasal 5

Pelaksanaan Pekerjaan

1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk

Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan

Pendidikan Tahun 2018, dan aspek teknis.

2) PIHAK KEDUA dapat menambah ukuran laboratorium seni budaya dengan

pembiayaan di luar Bantuan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dari Pihak

PERTAMA setelah mendapatkan persetujuan Pihak PERTAMA.

3) PIHAK KEDUA dalam penggunaan dana bantuan harus memperhatikan

kewajaran harga untuk mendapatkan Fasilitas Laboratorium Seni Budaya di

Satuan Pendidikan Tahun 2018 dengan kualitas yang baik.

4) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari

kalender terhitung sejak uang masuk ke rekening sekolah.

5) Apabila PIHAK KEDUA tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dalam tenggang

waktu 120 (seratus dua puluh) hari, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan

permohonan perpanjangan waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kepada

PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Biaya Pajak dan Lain-lain

1) PIHAK KEDUA bersedia membayar pajak sesuai dengan aturan yang

berlaku.

2) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup dibebani biaya materai senilai Rp.

6.000,- (enam ribu rupiah) sesuai dengan keperluan.

Pasal 7

Pemeriksaan dan Pengawasan

1). PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu dapat melakukan monitoring dan evaluasi

baik langsung dan atau tidak langsung atas penggunaan dana Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018.

2). Pemeriksaan dan pengawasan pekerjaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya

di Satuan Pendidikan Tahun 2018 dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau

instansi yang terkait.



Pasal 8

Pelaporan

PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada PIHAK

PERTAMA mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan sesuai dengan

perjanjian ini paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah seluruh pekerjaan

dilaksanakan (100%).

Pasal 9

Saksi

1) PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi dikarenakan tidak melaksanakan

pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah

Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018

berdasarkan hasil Evaluasi/pengawasan yang dilakukan oleh PIHAK

PERTAMA dan atau instansi terkait.

2) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana bantuan sebesar dana yang

diterima setelah surat perintah pengembalian dana bantuan dari PIHAK

PERTAMA diterima.

Pasal 10

Lain-lain

1) Semua dokumen yang melampiri Surat Perjanjian Pemberian Keputusan ini

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan bersifat mengikat bagi kedua

belah pihak.

2) Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F) ini dibuat rangkap 3 (tiga),

rangkap pertama, dan kedua masing-masing dibubuhi materai Rp. 6.000,-

(enam ribu rupiah), lembar lainnya tanpa materai memiliki kekuatan hukum

yang sama.

3) Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F) Laboratorium Seni Budaya di

Satuan Pendidikan Tahun 2018 ini ditandatangani kedua belah pihak pada

hari dan tanggal tersebut di atas untuk pergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuatan Komitmen Kegiatan Kepala Sekolah

Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan

Tahun 2018,

(Materai Rp. 6.000,-)

................ .............................

NIP. NIP.



Lampiran 9 :

Berita Acara Pembayaran

KOP DIREKTORAT JENDERAL

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : …………………….

Tanggal : …………………….

Pada hari ini ……….. tanggal ………….. bulan………. tahun dua ribu delapan belas

yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : …………………………………………...

Jabatan : …………………………………………...

Aamat : …………………………………………...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Kesenian, Direktorat Jenderal

Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya dalam

Surat Perjanjian Kerja Sama ini sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : …………………………………………...

Jabatan : Kepala ………………………………….

NIP : …………………………………………...

Alamat : …………………………………………...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas atau

Sederajat ………………………………, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian

Kerja Sama ini disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak menerima Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan (SMA dan Sederajat) Tahun 2018 dari pihak KEDUA sebesar Rp. …………… (……………………………) sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F) Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018 Nomor : …………………. Tanggal ……………. 2018, yang bersumber pada DIPA Direktorat Kesenian Nomor: DIPA-023.15.1.189645/2018 tanggal 05 Desember 2017 MAK 5183.009.100. D.526312.

PIHAK PERTAMA setuju atas jumlah dana tersebut diatas, dan yang akan

diserahkan kepada PIHAK KEDUA melalui Bank ........................ Nomor Rekening

........................... dan Nomor NPWP .............................



Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan

ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

(Materai Rp. 6000,-)

_______________

NIP. NIP.



Lampiran 10 :

Kuitansi Tanda Terima Transfer Dana


DIREKTORAT KESENIAN

Beban MAK :......................................

Bukti Kas No :......................................

Tahun Anggaran :................................

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Direktorat Kesenian

Banyaknya Uang : Rp.......................................,-

Terbilang : ........................................................................................................

Untuk Pembayaran : Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendididkan

Tahun 2018 Sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018

Nomor: ..........

Tanggal,...........................................2018

2018

Mengetahui/menyetujui Yang menerima

Pejabat Pembuat Komitmen

(Materai,

Rp.6000,-)

...........................................

.............................

NIP. NIP.



Lampiran 11 :

Daftar Inventaris Barang

KOP SEKOLAH

DAFTAR INVENTARIS BARANG KEKAYAAN NEGARA YANG

PENGADAANNYA BERSUMBER DARI FASILITASI LABORATORIUM SENI

BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2018

DIREKTORAT KESENIAN

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN


NO.

Nama Barang

Volume

Keterangan/Ukuran Jumlah Satuan

Barang-barang tesebut selanjutnya adalah menjadi milik Sekolah atau Pemerintah

Provinsi ......................., untuk digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku untuk itu.



Demikian daftar inventaris ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

................., ...........2018

Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan Kepala Sekolah

Cap ttd

(............................) (Nama Lengkap)

NIP. NIP.



Lampiran 12 :

Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan

Tahun 2018

KOP SEKOLAH

LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

NOMOR .............................

Pada hari ini ................. tanggal ................ bulan .................. tahun ............, yang

bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ....................................................................................................

Jabatan : Kepala Sekolah ..........................................................................

Alamat : ....................................................................................................

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor ......................... dan Perjanjian Kerja Sama

nomor ............................. mendapatkan bantuan ......................... berupa Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018 dengan nilai bantuan

sebesar ................ ( ........ ).

1. Sampai dengan tanggal .................., kemajuan penyelesaian pekerjaan

........................... sebesar .................. %(16).

2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah dibuat

mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia untuk dituntut penggantian

kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

. .. . .. ... ... ... ... , ..........................

Kepala Sekolah .............. ..............

Materai Rp6.000,-

........................................................

NIP. ...................................................



Lampiran 13 :

Format Berita Acara Serah Terima (BAST)

KOP SEKOLAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA Nomor : .....................

Pada hari ini ............ tanggal ................... bulan ................... tahun ...................

yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ....................................................................................................

Jabatan :Kepala Sekolah ..........................................................................

Alamat : ..............................................................

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : ....................................................................................................

NIP : ....................................................................................................

Jabatan : PPK Satker. ................................................................................

Alamat : ....................................................................................................

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa ...................

sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ................... dan Perjanjian Kerja Sama

Nomor ......................

2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah

dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian

Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah total dana yang telah diterima : ........................ ( .......)

b. Jumlah total dana yang dipergunakan : ........................ ( .......)

c. Jumlah total sisa dana : ........................ ( .......)

3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan

Pemerintah Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun

2018 sebesar ..................... ( .......) telah disimpan sesuai dengan ketentuan

untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas

fungsional.



4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA

menerima dari PIHAK KESATU berupa dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018 dengan nilai

........................

5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar

........................ sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan

ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA [ materai ] [ materai ] Nama: ................................... Nama: ................................ NIP ................................... NIP ...................................

*) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana.



Lampiran 14 : Formulir Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk

pengembalian ke Kas Negara apabila pengembalian di tahun anggaran yang sama



Lampiran 15 : Formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk pengembalian ke

Kas Negara apabila pengembalian di tahun anggaran yang berbeda



Lampiran 16: Format Pakta Integritas

KOP SEKOLAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Fasilitasi Laboratorium Seni

Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2018 dengan ini menyatakan bahwa kami:

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;

2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui

ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;

3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih,

transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan

dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari

persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;

4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA

INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi

serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

........................................2018

Kepala Sekolah.........

[ materai ] Nama: ................................... NIP ...................................

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN...

Documents

Transcript of PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN...