PETUNJUK TEKNIS Pengembangan Kelompok … _UP_Lurah/Tema... · Web viewKegiatan KSM didanai dari...

BAB IPENDAHULUAN

PETUNJUK TEKNIS Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 1

A. Latar Belakang

Dalam Strategi intervensi PNPM Mandiri Perkotaan untuk mendorong terjadinya proses transformasi sosial di masyarakat, dari kondisi masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya, mandiri dan pada akhirnya menuju madani, dilakukan melalui pendampingan dan pembelajaran kepada masyarakat melalui pendekatan kelompok. Yang dimaksud dengan Kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih, yang memiliki hubungan, kerjasama dan ikatan batin satu sama lain. Mereka mempunyai visi,misi dan tujuan yang ingin dicapai secara bersama – sama.

Pendekatan kelompok digunakan dengan tujuan terjadinya proses saling belajar, membangun kebersamaan, saling peduli dan saling memahami di antara anggota. Proses saling belajar bukan hanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan akan tetapi juga agar bisa berbagi nilai-nilai positif. Pengalaman membuktikan kelompok yang kuat adalah kelompok yang bisa menumbuhkan rasa saling percaya di antara anggota dengan didasari oleh keterbukaan, rasa saling menghargai, kesetaraan, keadilan, kejujuran dan nilai-nilai positif lainnya. Dengan demikian kelompok ini mempunyai fungsi sebagai media belajar untuk terjadinya perubahan sosial dalam membangun paradigma – paradigma baru dalam penanggulangan kemiskinan, mengembangkan dan mempraktekan nilai – nilai positif yang menjadi dasar penumbuhan modal sosial.

Berangkat dari kondisi tersebut, ada dua alternatif yang bisa dilakukan program penanggulangan kemiskinan ini, yaitu: pertama, bekerja dengan kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat atau; kedua, membangun dan mendampingi kelompok-kelompok baru. Setiap alternatif memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Bekerja dengan kelompok yang sudah ada di masyarakat membuat program lebih efisien, penerimaan masyarakat terhadap program berlangsung relatif lebih cepat dan dukungan sumber daya lokal lebih mungkin digalang. Akan tetapi, kelompok yang sudah ada telah memiliki nilai-nilai dan aturan main yang belum tentu sejalan dengan nilai-nilai yang diusung oleh program ini. Apapun pilihan pendekatan yang diambil, apakah bekerja dengan kelompok yang ada atau membentuk baru, arah pendampingan tetap ditujukan kepada penguatan kapasitas kelompok sehingga mereka bisa membangun kultur kelompok yang lebih terbuka, adil, bertanggungjawab dan mandiri

Dengan demikian, pendekatan PNPM Mandiri Perkotaan untuk mendorong terbangunntya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan.

B. Pengertian Kelompok Swadaya MasyarakatSesuai dengan namanya dan prinsip pemberdayaan , kelompok masyarakat yang paling baik adalah kelompok yang memang lahir dari kebutuhan dan kesadaran masyarakat sendiri, dikelola dan dikembangkan dengan menggunakan terutama sumber daya yang ada di masyarakat tersebut. Sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, maka proses pembangunan KSM hendaknya benar-benar memperhatikan kaidah-kaidah pendekatan dari bawah dan pertumbuhan secara alamiah atau organik dengan mengindahkan sumberdaya budaya, tanpa pengaruh iming-iming atau motivasi yang berorientasi hanya untuk memperoleh “dana bantuan P2KP”.

2 PETUNJUK TEKNIS Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya Visi , kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama

C. Tujuan Pembangunan KSMTerwujudnya kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berdaya dan mampu memecahkan persoalan mereka secara mandiri.

Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dicapai dengan tujuan antara sebagai berikut :

a. Tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memperkuat kembali ikatan-ikatan pemersatu sebagai media membangun solidaritas sosial melalui pembelajaran bertumpu pada kelompok.

b. Masyarakat memahami tujuan KSM, nilai dan prinsip dasar yang diusung KSM, peran dan fungsi KSM, kriteria anggota KSM, dan aturan main KSM.

c. Kelompok masyarakat yang bersepakat terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan menyusun tujuan, struktur, aturan main serta kegiatan KSM-nya.

d. Membangun dan menerapkan nilai – nilai kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam kegiatan KSM sebagai dasar dalam pengembangan modal sosial

e. Berfungsinya aturan main tanggung renteng, keswadayaan modal, dll

D. Keluaran dan Indikator

Keluaran yang diharapkan dan indikator keberhasilan pembangunan KSM didasarkan kepada tujuan – tujuan antara yang ingin dicapai seperti dijelaskan dalam tabel 1.

Tujuan antara 1 :Tumbuhnya kesadaran dan kepeduliaan masyarakat untuk memperkuat kembali ikatan-ikatan pemersatu sebagai media membangun solidaritas sosial melalui pembelajaran bertumpu pada kelompok.Keluaran Indikator

Masyarakat memahami pentingnya membangun kelompok

Daftar kelompok-kelompok yang ada di masyarakat

Pertemuan rutin kelompok Persoalan-persoalan yang di selesaikan oleh

kelompok Adanya kegiatan kelompok

Tujuan antara 2 : Masyarakat memahami tujuan KSM, nilai dan prinsip dasar yang diusung KSM, peran dan fungsi KSM, kriteria anggota KSM.

Keluaran IndikatorMasyarakat memahami konsep, tujuan, peran dan fungsi serta kriteria anggota KSM

paham konsep, tujuan, peran dan fungsi KSM Masyarakat secara sadar untuk bergabung dalam

KSMTujuan antara 3 : Kelompok masyarakat yang bersepakat terlibat dalam program penanggulangan

PETUNJUK TEKNIS Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 3

kemiskinan menyusun tujuan, struktur, aturan main serta kegiatan KSM-nya.

Keluaran IndikatorDaftar kelompok masyarakat yang bersepakat terlibat dalam programpenanggulangan kemiskinan.

Daftar KSM, berikut tujuan, kepengurusan, aturan main.

KSM mempunyai perencanaan kelompok dan kegiatan rutin

KSM mempunyai rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan

Daftar warga miskin yang menjadi penerima manfaat

Tujuan antara 4 : Membangun dan menerapkan nilai – nilai kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam kegiatan KSM sebagai dasar dalam pengembangan modal sosial

Keluaran IndikatorPengelolaan keuangan KSM dilakukan secara transparan dan akuntabel

Pencatatan keuangan KSM Apabila ada pinjaman bergulir, dibayar tepat

waktu Seluruh anggota mengetahui penggunaan dana

yang dilakukan KSMTujuan antara 5 : Berfungsinya aturan main tanggung renteng, keswadayaan modal, dll.

Keluaran Indikator

Adanya modal kegiatan KSM dari anggota dan lembaga luar

Tanggung renteng berjalan untuk menyelesaikan persoalan anggota

Kegiatan KSM didanai dari dana anggota/swadaya dan lembaga luar

Penilaian perkembangan kelompok dan tingkat kesejahteraan warga miskin

Akses pasar yang lebih luas dalam rangka membangun jaringan kemitraan


E. Substansi Pesan Dalam Pembentukan KSM

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat akan menghadapi berbagai persoalan, dimana tidak setiap persoalan dapat diselesaikan secara individu, acapkali justru cukup banyak persoalan yang perlu diselesaikan secara bersama-sama. Ketika persoalan diselesaikan dengan banyak orang, dimungkinkan muncul banyak gagasan, sehingga akan banyak alternatif pemecahan. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa pada dasarnya warga masyarakat mempunyai niat baik untuk membantu sesamanya, sehingga masalah yang dihadapi oleh orang-per-orang akan dirasakan sebagai persoalan bersama. Di samping itu, pada dasarnya setiap orang juga mempunyai motivasi, pengalaman, serta potensi-potensi yang beragam, yang pada umumnya belum digali dan dimanfaatkan secara maksimal. Jika hal tersebut dihimpun dalam suatu ikatan kelompok, maka akan menjadi kekuatan besar yang bisa digunakan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Diibaratkan seikat sapu lidi, maka jika satu lidi saja, potensi dan manfaatnya sangat kecil serta gampang dipatahkan, akan tertapi ketika sejumlah lidi diikat menjadi sapu lidi, maka menjadi lebih kuat serta lebih bermanfaat.

Dengan demikian, pada hakekatnya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dapat didefinisikan sebagai kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama. Sedangkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam rangka PNPM Mandiri Perkotaan, keberadaan sekumpulan warga tersebut bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan kemiskinan yang menyangkut sarana dan prasarana dasar, pengembangan sumberdaya manusia serta pengembangan ekonomi.

Posisi KSM di PNPM Mandiri Perkotaan adalah independen dalam arti bukan sebagai bawahan BKM/LKM atau Unit Pengelola (UP). Hubungan KSM dengan Unit Pengelola dan BKM/LKM adalah hubungan kemitraan. Posisi KSM dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebagai pelaku langsung dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Anggota masyarakat yang tergabung dalam KSM tidak hanya untuk meningkatkan wawasan tentang prinsip dan nilai PNPM Mandiri Perkotaan, akan tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui interaksi antara sesama anggota KSM, sangat memungkinkan terjadi pergesekan yang mencerdaskan, sehingga tumbuh nilai-nilai baru, cara pandang, cara menyelesaikan masalah maupun cara memahami realitas yang dapat mempengaruhi kehidupan.

Dengan demikian KSM dalam PNPM Mandiri Perkotaan bukanlah semata-mata sebagai kelompok peminjam atau yang berorientasi pada kegiatan ekonomi, atau kegiatan infrastruktur melainkan kelompok pemberdayaan. Dalam hal ini, bisa dikatakan KSM merupakan wadah bagi tumbuhnya rasa percaya diri, semangat kemandirian, saling kepercayaan sosial, rasa kebersamaan dan lain-lain.

Dari sisi lain, KSM dapat juga menjadi salah satu wadah pertukaran informasi, tukar pengalaman, peningkatan wawasan, pembahasan masalah kemasyarakatan baik yang berhubungan dengan kesejahteraan maupun berkaitan dengan pengambilan keputusan/ kebijakan publik.


Seperti diketahui, di level BKM terdapat status BKM awal, berdaya, mandiri dan menuju madani. BKM pada status awal adalah adalah BKM yang belum didampingi. Pada BKM yang berstatus berdaya terdapat empat aspek pembelajaran, yaitu 1)belajar merubah cara pandang, 2)membangun lembaga, 3)menyusun rencana (program), 4)melaksanakan kegiatan Tridaya dengan dana BLM. Sedangkan pada status BKM Mandiri, BKM dan masyarakat telah mampu bermitra dengan Pemda atau dunia usaha dan telah mampu mengakses sumberdaya di sekitarnya. Sementara untuk BKM yang berstatus menuju madani masyarakat telah mampu membangun lingkungan dan permukiman berprinsip tata kelola yang baik (good governance).

Jika BKM sebagai Lembaga di tingkat kelurahan (Civil Society Organization) maka KSM adalah lembaga kecil di level masyarakat akar rumput (grass root – Community Base Organization). Kedua lembaga tersebut memperjuangkan peningkatan kesejahteraan warga miskin melalui penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu semestinya Status pendampingan KSM mengikuti status pendampingan BKM. Sehingga di dalam Status BKM yang berdaya terdapat KSM yang digunakan oleh masyarakat untuk belajar berelompok dan berwirausaha.


Gambar 1Status Perubahan Sosial BKM

Sementara di dalam BKM yang berstatus Mandiri KSM digunakan masyarakat sebagai sarana untuk belajar mengembangkan usaha kelompok.

Sedangkan pada BKM yang berstatus Menuju Madani KSM yang terdapat dibawahnya telah mampu dimanfaatkan untuk berjejaring dan memperluas jaringan usaha. Namun demikian dalam proses pemberdayaan masyarakat, status BKM dan KSM tidak selalu berjalan seiring.

Tidak menutup kemungkinan KSM yang telah mampu memperluas jaringan usaha muncul di level BKM yang berstatus Mandiri, atau bahkan berdaya. Begitu juga sebaiknya, di dalam BKM Menuju Madani, tidak mustahil masih terdapat KSM masih belajar berkelompok dan berwirausaha.

KSM PPMK

KSM dana Bergulir

KSM Sosial

Level kenaikan kelas KSM berdasarkan pendampingan dan dana yang dikelola terdiri dari 3 tingkatan, yaitu 1)KSM Sosial, 2)KSM dana Bergulir dan 3)KSM PPMK. KSM Sosial dapat mengakses dana Sosial, sedangkan KSM dana Bergulir adalah KSM yang


Gambar 3Kenaikan Level Pendampingan KSM

Gambar 2Tingkat keberdayaan KSM

mengakses dana bergulir dari UPK. Sementara KSM Program Peningkatan Mata Pencaharian Keluarga (PPMK) adalah KSM yang dapat mengakses dana dari PPMK atau KUR.

Pendampingan ketiga jenis KSM tersebut berbeda-beda. Untuk KSM dana bergulir sudah berjalan sejak PNPM Perkotaan berdiri tahun 1999. Sedangkan KSM PPMK berjalan di wilayah I (Sumatera, Banten, Kalbar dan Jabar). Skala pinjaman kedua jenis KSM tersebut berbeda besarannya. KSM PPMK lebih mampu mengelola dana dan kegiatan yang lebih besar daripada KSM dana bergulir yang bersumber dari pinjaman UPK.

F. Prinsip-prinsip KSM

Agar KSM dalam PNPM Mandiri Perkotaan benar-benar menjadi wadah bagi pemberdayaan anggota-anggotanya, maka ada beberapa prinsip yang perlu sepakati, yang bisa dijadikan pedoman di internal KSM, antara lain :

a. Inklusif, mengajak masuk dan mengikutsertakan masyarakat miskin secara terbuka dalam kegiatan sosial berkelanjutan. Kepemimpinan di setiap tingkat akan terdiri dari perwakilan berbagai kelompok masyarakat miskin.

b. Karakter saling mempercayai dan saling mendukung. Melalui pengembangan karakter tersebut, bisa mendorong para anggota untuk mengekspresikan gagasan, perasaan dan kekhawatirannya dengan nyaman. Dengan demikian, setiap anggota KSM memiliki keleluasaan mengungkapkan pemikiran dan pendapat, serta mampu mengajukan usul dan saran yang perlu dijadikan pembahasan dalam rapat kelompok tanpa adanya rasa segan atau adanya hambatan psikologis lainnya.

c. Mandiri dalam membuat keputusan. Melalui kebersamaan kelompok, maka secara mandiri dimungkinkan adanya proses pengambilan keputusan melalui kesepakatan yang diambil oleh kelompok itu sendiri. Keputusan kelompok lazimnya merupakan hasil dari permusyawaratan bersama dan tidak diperkenankan adanya dominasi dari perorangan atau beberapa orang yang bersifat pemaksaan kehendak atau intervensi dari pihak manapun. Kelompok juga berwenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan keputusan bersama.

d. Bertumpu pada kelompok. Kegiatan peningkatan akses usaha dan kerja dilakukan secara terorganisir melalui kelompok yang dibangun dan dikembangkan untuk memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan bersama.Melalui basis kelompok, dimungkinkan terjadinya proses belajar bersama yang lebih efisien dan efektif, sehingga peningkatan dan penguatan kapasitas KSM terkait dengan pengembangan kemampuan/kapasitas para anggotanya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya dapat berjalan, misalnya dalam hal : peningkatan kesejahteraan, peningkatan wawasan dan pengetahuan, serta ketrampilan, baik secara individual maupun kelompok.

e. Transparansi dan Akuntabilitas, semua kegiatan pengambilan keputusan harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat miskin ,melalui


cara yang terbuka, jelas, dan bisa diakses semua orang serta setiap pelaku bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan disemua tingkatan.

f. Partisipasi yang nyata. Melalui basis kelompok, peluang setiap anggota untuk memberikan kontribusi kepada kelompok atau anggota kelompok yang lainnya, sebagai wujud komitmen kebersamaan dapat berjalan. Dengan demikian, potensi untuk menumbuhkan keswadayaannya dalam wujud partisipasi nyata terbuka luas.

g. Fasilitasi, dalam setiap langkah kegiatan, fasilitator hanya akan berperan katalis serta memindahkan peran dan tanggung jawab kepada masyarakat sebagai pelaku utama. Harus ada kepercayaan pada kemampuan masyarakat miskin untuk melaksanakan, memutuskan, dan mengawasi kegiatan.

G. Peran dan fungsi KSM

Secara konseptual, dalam berkelompok masyarakat bisa mengambil banyak manfaat darinya. Oleh karena itu, keberadaan KSM diharapkan bisa memenuhi kebutuhan materiil maupun psikologis warga masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, maka KSM diharapkan dapat berperan dan berfungsi seperti berikut ini :

a. Sebagai sarana pendorong dalam proses perubahan sosial. Proses pembelajaran yang terjadi dalam KSM adalah menjadi pendorong terjadinya perubahan paradigma, pembiasaan praktek nilai-nilai baru, cara pandang dan cara kerja baru serta melembagakannya dalam praktek kehidupan sehari-hari.

b. Sebagai wadah pembahasan dan penyelesaian masalah. Setiap kegiatan yang dilaksanakan KSM lazimnya berkaitan dengan upaya memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok, dan penyelesaiannya merupakan rumusan bersama yang disepakati secara bersama-sama pula.

c. Sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi. Jika ada permasalahan, kepentingan, ataupun harapan yang berkembang di masyarakat, maka KSM dapat menampungnya, membahas dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang relevan, dengan tetap berpijak pada hak-hak warga masyarakat yang lainnya.

d. Sebagai wadah untuk menggalang tumbuhnya saling kepercayaan (menggalang social trust). Melalui KSM, para anggota bisa saling terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan membagi tanggung jawab semata-mata atas dasar saling percaya. Saling percaya secara sosial ini dapat dibangun melalui cara penjaminan di antara para anggota kelompok yang telah bersepakat, serta melalui rekomendasi kelompok. Ketika kelompok membangun hubungan dengan pihak lainpun, kepercayaan tersebut sebagai modalnya yang utama.

e. Sebagai wahana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jika masyarakat membutuhkan dana atau modal, maka KSM bisa berfungsi sebagai sumber keuangan. Keuangan di KSM bisa saja bersumber dari pihak luar ataupun dari internal anggota sendiri, misalnya dengan cara iuran bersama. Iuran anggota tersebut bisa menjadi modal usaha dan sekaligus menjadi salah satu bentuk ikatan pemersatu dan membangun kekuatan secara mandiri.


BAB IILANGKAH-LANGKAH

PENDAMPINGAN KSM


1. Pembekalan kepada Fasilitator mengenai KSM

Agar proses pengembangan KSM dapat difasilitasi dengan baik, maka KMW dan Koordinator Kota berkewajiban untuk melakukan pembekalan melalui coaching, KBIK maupun pelatihan kepada seluruh Fasilitator mengenai Konsep pengembangan KSM.

2. Sosialisasi konsep dan substansi KSM kepada masyarakat oleh fasilitatorSetelah fasilitator mendapatkan pembekalan, fasilitator melakukan sosialisasi mengenai konsep KSM tingkat kelurahan melalui lembaga-lembaga yang ada atau pertemuan-pertemuan warga yang ada dimasyarakat, sehingga masyarakat desa/kelurahan memahami dan termotivasi untuk mengembangkan KSM. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan.

3. Pertemuan Warga untuk FGD dinamika KSM (berbasis RPK dan PS)

Melalui basis forum-forum pertemuan warga atau mengumpulkan sejumlah warga dengan melibatkan warga miskin, BKM/LKM dibantu oleh Relawan, melakukan penjajagan mengenai perkembangan kelompok dengan cara Diskusi Kelompok Terarah (FGD). Pada kegiatan ini didiskusikan beberapa hal mengenai: 1) Perkembangan kondisis kelompok yang sudah ada dilihat dari komitmen, manajemen


Gambar 4Alur Pendampingan KSM

organisasi, aturan bersama, peran dan fungsi KSM, 2) Pembangunan KSM baru alasan pentingnya berkelompok, manfaat berkelompok, bagaimana membangun kelompok yang baik.

3. Teridentifikasi dan penggalangan relawan pendamping kelompokPada waktu sosialisasi yang dilaksanakan oleh fasilitator di tingkat kelurahan selain menjelaskan tentang KSM, juga menggalang relawan (diantaranya relawan pendamping kelompok). Sehingga dari relawan yang terdaftar akan teridentifikasi relawan yang khusus mendampingi KSM

4. Coaching Kepada BKM/ UP/Relawan

Sebelum pelaksanaan pengembangan KSM, sebaiknya Tim Fasilitator melakukan pelatihan / coaching kepada BKM/LKM/UP/Relawan khususnya relawan pendamping KSM mengenai pengembangan KSM serta langkah langkah teknisnya, sehingga mereka mampu mendampingi KSM di wilayahnya.

5. Sosialisasi Konsep KSM oleh relawan pendamping dan Pertemuan Warga untuk FGD mengenai Dinamika Kelompok

5.1. Sosialisasi Konsep KSM.

Dalam melakukan pengembangan KSM secara menerus selalu dilakukan sosialisasi mengenai konsep KSM oleh BKM/LKM, sehingga masyarakat desa/kelurahan mengetahuinya. Hal-hal yang perlu disosialisasikan adalah strategi PNPM Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan maupun tujuan-tujuan yang ingin dicapai, sehingga diperlukannya KSM bagi masyarakat beserta kaidah pembentukannya. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk mendorong warga masyarakat agar termotivasi mengembangkan KSM. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga yang ada atau pertemuan-pertemuan warga yang ada dimasyarakat.

5.2. Pertemuan Warga untuk FGD mengenai Dinamika Kelompok

Melalui basis forum-forum pertemuan warga atau mengumpulkan sejumlah warga dengan melibatkan warga miskin, BKM/LKM dibantu oleh Relawan, melakukan penjajagan mengenai dinamika kelompok dengan cara Diskusi Kelompok Terarah (FGD). Pada kegiatan ini didiskusikan beberapa hal mengenai : alasan pentingnya berkelompok, manfaat berkelompok, bagaimana membangun kelompok yang baik.

Pada kesempatan ini juga dikenalkan dan dimotivasi untuk berhimpun dalam KSM atau mengembangkan kelompok yang sudah ada di masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat paham maksud dan tujuan pembelajaran pengembangan KSM dan mampu menyusun rencana kegiatan yang menjadi kebutuhan KSM, serta dapat memahami peran strategis KSM sebagai institusi yang bisa memperjuangkan kepentingan warga miskin.


6. Pengembangan KSM6.1. Pengembangan KSMKSM tidak harus selalu dibentuk baru, namun dapat mengembangkan kelompok-kelompok yang sudah ada dan mengakar di masyarakat seperti kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok pembangunan, dan lain sebagainya. Dimana kelompok-kelompok tersebut tujuan dan kegiatanya berorientasi kepada penanggulangan kemiskinan. sehingga harus dipastikan warga miskin terdaftar dan terlibat dalam kegiatan kelompok dan merupakan penerima manfaat primer sebagai kelompok sasaran. Manfaat yang dirasakan dapat berupa peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta peningkatan kualitas hidup seperti kualitas pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi, permukinan dan lainnya. Dalam mengembangkan kelompok yang sudah ada dan berkembang di masyarakat, tentunya memerlukan langkah-langkah agar kelompok tersebut benar-benar bermanfaat bagi warga miskin.

6.1. Pembangunan KSM

Apabila di suatu wilayah tidak terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada dan berkembang, maka KSM dapat dibentuk baru. Warga masyarakat atau calon-calon anggota KSM mengadakan serangkaian pertemuan untuk membentuk KSM. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh BKM atau relawan. Pembentukan KSM hendaknya dilakukan dengan proses yang sesuai dengan konsep PNPM Mandiri Perkotaan. Substansi mendasar dalam pembentukan KSM adalah adanya kesamaan kepentingan dan/atau kebutuhan dari anggota KSM yang akan berkelompok. Kriteria anggota KSM, aturan-aturan dasar KSM, serta jenis kegiatan KSM secara mandiri dapat dirumuskan melalui permusyawaratan anggota-anggota KSM sehingga menjadi bagian tidak terpisah dari kesepakatan membentuk KSM. Selanjutnya, KSM yang telah terbentuk didokumentasikan pada formulir pembentukan KSM.

Setelah terbentuk KSM kemudian dilakukan verifikasi yang dilakukan oleh BKM dibantu oleh UP-UP BKM untuk melihat apakah KSM tersebut layak atau tidak. Jika benar-benar layak, maka BKM memberikan justifikasi kelayakan proses pembentukan KSM tersebut dan memasukkannya dalam buku register KSM terbentuk.

KSM sebagai pelaku langsung PNPM Mandiri Perkotaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan, dalam pembentukannya perlu berpijak pada pertimbangan kepentingan jangka panjang terkait keberdayaan anggota-angotanya, bukan semata-mata terbentuk berorientasi pada dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan. Oleh karena itu, dalam proses terbentuknya sebuah KSM beberapa prinsip yang perlu menjadi perhatian adalah :

a. Pembentukan KSM diutamakan sebagai wadah pembelajaran, untuk menghindari minat masyarakat semata-mata ke arah dana BLM


b. Inisiatif pembentukan KSM haruslah dari masyarakat sendiri dan berdasarkan pada kesediaan dan kesiapan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan

c. Pembentukan KSM diselaraskan dengan tingkat kemampuan warga pemrakarsanya

Pembentukan KSM harus mengacu pada pendapat masyarakat ketika harus memilih anggota-anggotanya, sehingga kriteria mengenai warga miskin dalam keanggotaan KSM dimaksud misalnya, merupakan keputusan masyarakat sendiri sebagaimana telah terjadi pada proses siklus FGD RK dan PS, dengan koridor berikut ini :

KSM yang dibangun berdasarkan ikatan-ikatan pemersatu di antara orang-orang yang berkelompok dalam satu satuan wilayah tertentu (RT/RW), dibentuk atas prakarsa warga secara sukarela, sebagai sarana pembelajaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip P2KP, utamanya dalam hal membangun kebersamaan, kerjasama, berdemokrasi, serta berakuntabilitas, sehingga secara definitif memenuhi kaidah umum bahwa prakarsa pembentukan pada dasarnya oleh warga miskin, namun apabila dibutuhkan dapat saja melibatkan warga yang secara ekonomi tergolong mampu sepanjang dibutuhkan keterlibatannya oleh warga miskin, dimana keterlibatan warga dimaksud lebih diperankan sebagai relawan dalam penguatan KSM bersangkutan dan tetap dapat dijamin bahwa warga miskin (data PS-2) sebagai penerima manfaatnya

Ikatan pemersatu KSM dapat bersumber dari adanya persoalan yang sama di antara warga miskin. Berikut ini beberapa contoh ikatan pemersatu. Persoalan lingkungan: selokan di depan rumah warga miskin tersumbat

sehingga air selokan tidak mengalir dan ketika musim hujan air selokan meluap ke halaman rumah. Warga-warga miskin (dan juga warga kaya) di daerah dimana selokan tersumbat dapat menjadi anggota satu KSM .

Persoalan pendidikan: beberapa warga miskin memiliki anak usia sekolah dasar yang putus sekolah karena keterbatasan biaya dan harus bekerja untuk membantu pendapatan orang tua. Warga-warga miskin tersebut dapat membentuk satu KSM.

Persoalan kesehatan: beberapa warga miskin memiliki anak balita yang kekurangan gizi. Warga-warga miskin tersebut dapat membentuk satu KSM.

Ikatan pemersatu KSM juga dapat bersumber dari adanya potensi pengembangan kehidupan warga miskin. Potensi pasar/penjualan produk bersama: beberapa warga miskin yang

memproduksi tikar pandan dapat membentuk satu KSM dengan tujuan membangun pasar/penjualan bersama.

Potensi kepedulian: beberapa kader posyandu dapat membentuk satu KSM berangkat dari kepedulian mereka terhadap kondisi gizi balita warga miskin. KSM ini menyusun kegiatan rutin pemberian makanan tambahan untuk balita warga miskin. Dalam pengembangan KSM seperti ini, harus dinyatakan secara jelas siapa saja warga miskin yang menjadi penerima manfaat program.

Potensi peningkatan pengetahuan warga miskin: sekelompok ibu-ibu pengajian (di dalamnya ada warga miskin dan warga kaya) dapat menjadi


KSM dengan kegiatan rutin mengkaji pengetahuan hidup bersih dan sehat di permukiman warga miskin (anggota kelompok pengajian).

Ikatan pemersatu pada dasarnya merupakan alasan (keberadaan) warga miskin untuk membentuk kelompok (KSM). Satu saja ikatan pemersatu dapat menjadi titik masuk pembelajaran kelompok untuk dapat memecahkan persoalan lainnya. Karena sebagaimana terlihat dalam hasil Pemetaan Swadaya, warga miskin memiliki banyak persoalan. Jadi di awal pembentukan KSM, temukan saja dulu satu persoalan atau potensi bersama beberapa warga miskin yang dapat menjadi ikatan pemersatu awal. Meskipun kalau ada dua atau tiga ikatan yang sama juga baik.

Keberadaan KSM yang diusulkan sebagai penerima manfaat memenuhi ketentuan seperti berikut :

Terdiri dari minimal 5 orang ,serta tidak ada indikasi “eksploitasi” terhadap warga miskin atau memanfaatkan “warga miskin” untuk kepentingannya, bilamana di antara anggota KSM tersebut terdapat warga yang tergolong mampu.

Pada umumnya terdapat susunan kepengurusan KSM yang disepakati bersama para anggota KSM.

Memiliki kesepakatan aturan main bersama yang menjadi acuan KSM Memiliki kegiatan utama atau komitmen yang definitif untuk melestarikan ikatan

kebersamaan di antara para anggota-anggotanya, misalnya : arisan, iuran anggota, kegiatan diskusi atau kajian yang rutin, silaturahmi yang rutin, usaha bersama, dan sebagainya

7. Review Kelompok Dalam kegiatan review kelompok tersebut dilakukan beberapa hal mengenai :a. Review kondisi kelompok dan organisasi

secara keseluruhan dilakukan review mengenai asal usul pembentukan kelompok, tujuan kelompok dibangun, bagaimana kondisi kelompok saat ini, anggota kelompok, apakah ada warga miskin selalu terlibat dalam kegiatan kelompok dan menjadi anggota KSM, apakah kegiatan kelompok berorientasi kepada warga miskin. (lampiran 1)

b. Review aturan main kelompokaturan main kelompok menjadi hal yang terpenting untuk dilakukan review, apakah terdapat akses warga miskin dan perempuan terhadap kelompok tersebut, serta bagaimana manfaatnya keberadaan kelompok tersebut bagi warga miskin dan perempuan.(lampiran 2)

Kelompok yang sudah ada dapat mengakses kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kegiatan yang diajukan oleh KSM terdapat dalam PJM Pronangkis dan Renta Desa/Kelurahan yang bersangkutan,

mempunyai orientasi untuk penanggulangan kemiskinan serta penerima manfaat dari kegiatan tersebut adalah warga miskin yang tercatat dalam data warga miskin hasil pemetaan swadaya (Data PS-2),


Terdiri dari minimal 5 orang ,serta tidak ada indikasi “eksploitasi” terhadap warga miskin atau memanfaatkan “warga miskin” untuk kepentingannya, bilamana di antara anggota kelompok tersebut terdapat warga yang tergolong mampu.

Pada umumnya terdapat susunan kepengurusan kelompok yang disepakati bersama para anggota kelompok.

Memiliki kesepakatan aturan main bersama yang menjadi acuan kelompok. Memiliki kegiatan utama atau komitmen yang definitif untuk melestarikan

ikatan kebersamaan di antara para anggota-anggotanya, misalnya : arisan, iuran anggota, kegiatan diskusi atau kajian yang rutin, silaturahmi yang rutin, usaha bersama, dan sebagainya

Merumuskan Aturan Main KSM

Agar KSM dapat berjalan dengan baik, maka setelah pembentukan KSM, kegiatan dilanjutan dengan merumuskan aturan main KSM. Aturan main ini harus dirumuskan dan disepekati bersama oleh seluruh anggota KSM karena akan menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun beberapa hal yang dapat menjadi bahan rumusan adalah :a. Memiliki rencana kegiatanb. Memiliki kepengurusanc. Melaksanakan agenda pertemuan rutind. Membangun kesadaran anggota untuk berswadaya berupa dana, waktu,

tenaga maupun pemikiran.e. Memiliki mekanisme pengambilan keputusan bersamaf. Melaksanakan tabungan rutin g. Memiliki pencatatan pembukuan h. Ketentuan mengenai keanggotaan baru

8. Menyusun rencana kegiatan KSM dan Usulan Kegiatan KSM

Kegiatan KSM merupakan salah satu komponen yang dapat mencerminkan apakah KSM tersebut berorientasi terhadap penanggulangan kemiskinan atau tidak?, sehingga setiap KSM baik KSM yang dibentuk baru, maupun KSM dengan mengembangkan kelompok yang sudah ada, harus menyusun rencana kegiatan. Kegiatan KSM semestinya tidak dibatasi oleh satu aspek saja, namun dapat menyusun rencana beberapa aspek baik dari sisi kegiatan sosial, ekonomi maupun lingkungan, dimana seluruh aspek tersebut tujuan utamanya untuk menanggulangi kemiskinan.

Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, syarat KSM dapat mengakses dana untuk kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan yang diusulkan terdapat dalam Renta dan PJM Pronangkis Desa/Kelurahan lokasi KSM berada.

b. Penerima manfaat adalah KK miskin (PS-2): Penerima manfaat kegiatan lingkungan, dipastikan minimal 80 % KK miskin Penerima manfaat kegiatan sosial dipastikan 100% KK miskin. Penerima manfaat kegiatan pinjaman dana bergulir dipastikan 100% KK

miskin.


Menyusun Usulan Kegiatan KSM.

Bila KSM tersebut dinilai layak, dilanjutkan dengan proses penyusunan usulan kegiatan KSM sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh BKM. BKM melalui UP-UP dapat memfasilitasi tata cara penyusunan usulan kegiatan KSM, selanjutnya melakukan verifikasi atas kelayakan usulan kegiatan KSM.

Adapun sumber pembiayaan kegiatan KSM, dapat bersumber dari dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan, swadaya masyarakat serta dari lembaga lain yang bermitra dengan BKM/LKM.

Mekanisme penyusunan proposal penilaian kelayakan usulan KSM secara detail, diatur dalam petunjuk teknis pinjaman dana bergulir, petunjuk teknis perencanaan infrastruktur dan pedoman operasional baku (POB) sosial.

9. Penilaian kelayakan usulan kegiatan KSM oleh UP-UP sesuai kaidah umum.

Seluruh proposal kegiatan yang masuk ke BKM, UP-UP berkewajiban melakukan verifikasi kelayakan usulan kegiatan. Kaidah Umum Penilaian kelayakan usulan kegiatan KSM, ditinjau dari sisi penerima manfaat harus warga miskin yang tercantum dalam format PS-2, administratif dan teknik. UP BKM mengadakan rapat untuk memutuskan hasil verifikasi kelayakan usulan kegiatan KSM, mengumumkan usulan kegiatan KSM yang dijustifikasi layak kepada warga masyarakat (khususnya KSM) melalui media warga yang efektif, serta menyampaikan rekap datanya ke BKM. Bagi usulan kegiatan KSM yang dinyatakan tidak layak dikembalikan ke KSM bersangkutan untuk dilakukan penyempurnaan kembali.

10. Direkomendasikan dalam penetapan prioritas

Apabila kegiatan yang diajukan oleh KSM sudah dinyatakan layak untuk didanai, maka BKM akan menetapkan dalam prioritas kegiatan.

B. Arah Pengembangan KSM

KSM dalam perjalanannya memerlukan penguatan dalam rangka memantapkan eksistensi dan keberlanjutannya, sehingga mampu melaksanakan fungsi dan peran KSM seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu ada pengembangan dalam KSM tersebut, baik berupa pendampingan dari pihak luar maupun melalui pembelajaran yang dilakukan sendiri dalam kelompok maupun antar kelompok yang ada. Pada prinsipnya arah pengembangan KSM ditujukan untuk :

1. Membangun adanya rasa saling membutuhkan, toleransi, menghargai antara satu anggota dengan yang lainnya;


2. Memelihara adanya tata-tertib dan aturan main yang telah disepakati bersama dilaksanakan secara konsisten;

3. Mendorong dilaksanakannya pertemuan rutin atau kegiatan-kegiatan bersama untuk memelihara kebersamaan dalam berkelompok dan saling belajar di antara mereka sendiri;

4. Memotivasi KSM agar bermanfaat bagi anggotanya sehingga KSM bisa berperan sebagai wadah untuk pemecahan masalah ekonomi, penyampaian informasi, menambah pengetahuan, forum silaturahmi, dan lain sebagainya;

5. Mengembangkan sifat kepemimpinan yang mendorong terciptanya modal sosial. 6. Peningkatan aset KSM guna pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar sehingga

masyarakat miskin akan mampu masuk ke pasar tenaga kerja atau memanfaatkan berbagai peluang usaha;

7. Peningkatan produktifitas KSM baik tenaga kerja maupun usaha sehingga kesejahteraan anggota KSM terus meningkat;

8. Peningkatan partisipasi anggota KSM dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif baik pada saat pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan maupun pada saat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan.

9. Penyiapan KSM sebagai modal sosial yang tanggap terhadap resiko bencana alam, bencana sosial (konflik sosial) dan bencana ekonomi (krisis ekonomi).

Langkah pengembangan KSM yang telah terbentuk dapat diberikan melalui pelatihan dan pendampingan. Pelatihan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi. Adapun pendampingannya, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu : Konsultasi: membantu KSM dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap

informasi dan wawasan baru khususnya berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, melalui dialog, diskusi, penyebaran informasi, dan sejenisnya.

Asistensi: membantu KSM dalam meningkatkan keterampilan, khususnya berkenaan dengan penyusunan usulan kegiatan.

Fasilitasi: membantu KSM untuk meningkatkan proses pembelajaran dalam kelompok, berhubungan dengan pihak lain, membuat jaringan dan lain-lain.

Upaya-upaya pendampingan yang diarahkan kepada pengembangan KSM sekurang-kurangnya terfokus kepada 2 hal penting, diantara :

1. Penguatan ke dalam Kelompok

Pertama, Penguatan organisasi kelompok. Hal ini ditandai oleh pertemuan yang teratur, rutin dan berkelanjutan. Sistem administrasi keuangan tertib dan transparan. Pemilihan pengurus dipilih dari dan oleh anggota, secara teratur melakukan program pendidikan anggota. Perencanaan program kelompok, pelaksanaan, dan evaluasinya dilakukan secara partisipatif.

Kedua, berorientasi kepada peningkatan pendapatan anggota dan kelompok. Dalam rangka ini perlu diupayakan terus-menerus pemahaman dan peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran kelompok dan anggaran rumah tangga bagi anggota. Kapasitas ini terutama dalam hal pembentukan cadangan atau tabungan yang efektif, pemupukan modal swadaya dan pengembangan usaha-usaha produksi dan pemasaran.


Ketiga, penguatan nilai-nilai dalam kelompok. Terutama menanamkan sikap keterbukaan di kalangan anggota terhadap hal-hal seperti peluang kerjasama dan teknologi-teknologi baru untuk mencapai skala usaha yang lebih besar. Selain itu juga menanamkan prinsip demokrasi dan partisipasi dalam kelompok, serta kesetaraan jender (laki-laki dan perempuan).

Secara berkala Fasilitator, BKM dan relawan dapat melakukan evaluasi terhadap perkembangan KSM sesuai lampiran 3.

2. Penguatan ke tingkat Komunitas

Pertama, penguatan kepemimpinan. Selama proses pendampingan kelompok diharapkan muncul personil-personil yang mampu menjadi pemimpin yang dapat memberdayakan ,kepemimpinan ini diharapkan bisa muncul karena kualitas dan kemampuannya, serta kepeduliannya kepada persoalan dan masa depan masyarakat.

Kedua, pengembangan kader-kader dan agen perubahan masyarakat. Kelompok, kepemimpinan kelompok, dan kader-kadernya yang kuat diharapkan menjadi agen perubahan di komunitasnya. Mereka menjadi kelompok dan personil-personil yang aktif, kritis, dan berpengaruh di komunitasnya sehingga berkembang dinamika baru. Kelompok-kelompok ini – termasuk individu-individu yang menjadi anggotanya – menjadi simpul komunikasi di dalam dan keluar komunitasnya. Pengaruh yang diharapkan dari kelompok dan anggota-anggota kelompok adalah suatu penguatan kerjasama, jaringan komunikasi dan pembelajaran yang lebih terbuka dan partisipatif.

Ketiga, mendorong transformasi sosial dengan adanya penguatan organisasi, kepemimpinan yang memberdayakan dan berkembangnya dinamika di masyarakat, diharapkan terjadi karena kepempinan yang demokratris, terbuka, partisipatif, menjadi model baru ketimpang model kepempimpinan lainnya. Disamping itu komunikasi diantara anggota KSM lebih multi arah, dialogis, dan lain sebagainya.


LAMPIRAN


CHECKLIST PENGENDALIAN KONDISI KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)

Nama KSM : ………………………………………………………………………….

BKM / LKM : ………………………………………………………………………….

Desa/Kelurahan : ………………………………………………………………………….

Kecamatan : ………………………………………………………………………….

Kabupaten : ………………………………………………………………………….

Provinsi : ………………………………………………………………………….

Jumlah Anggota : ………………………………………………………………………….

No UraianJawaban

KeteranganYa Tidak

1 Apakah ada susunan kepengurusan2 Apakah jumlah anggota KSM lebih dari lima orang3 Apakah KSM mempunyai rencana kerja4 Apakah KSM dilibatkan dalam pertemuan BKM

Kelurahan / Desa5 Adakah pendampingan rutin diberikan oleh

konsultan/ kelompok peduli,/pemerintah daerah,/BKM/ UP-UP

6 Apakah rencana kegiatan KSM sudah menunjang kepada upaya penanggulangan kemiskinan

7 Apakah ada warga miskin yang menjadi anggota KSM

8 Apakah KSM pernah mengikuti pelatihan / coaching9 Apakah ada pertemuan rutinan KSM10 Apakah ada pencatatan (administrasi) dan

pelaporan di KSM11 Apakah anggota KSM minimal 30% perempuan


CHECKLIST PENGENDALIAN REVIEW ATURAN MAIN KELOMPOK

Nama KSM : ………………………………………………………………………….

BKM / LKM : ………………………………………………………………………….

Desa/Kelurahan : ………………………………………………………………………….

Kecamatan : ………………………………………………………………………….

Kabupaten : ………………………………………………………………………….

Provinsi : ………………………………………………………………………….

Jumlah Anggota : ………………………………………………………………………….

No. UraianJawaban

KeteranganYa Tidak

1 KSM sudah memiliki Maksud dan tujuan pendirian KSM yang jelas

2 KSM sudah memiliki syarat dan kriteria anggota 3 KSM sudah memiliki prosedur pembentukan,

pergantian dan penerimaan kembali anggota KSM4 KSM memiliki hak dan kewajiban anggota yang

jelas5 KSM memiliki tugas masing-masing pengurus dan

anggota KSM6 KSM memiliki mekanisme pengambilan

keputusan7 Membahas sumber pendanaan KSM?8 Membahas tranfaransi dan akuntabilitas?9 Apakah terdapat akses warga miskin dan

perempuan di dalam KSM


CHECKLIST PENGEMBANGAN KSM

Nama KSM : ………………………………………………………………………….

BKM / LKM : ………………………………………………………………………….

Desa/Kelurahan : ………………………………………………………………………….

Kecamatan : ………………………………………………………………………….

Kabupaten : ………………………………………………………………………….

Provinsi : ………………………………………………………………………….

Jumlah Anggota : ………………………………………………………………………….

No UraianJawaban

KeteranganYa Tidak

I KEORGANISASIAN1 KSM memiliki tujuan dan program kerja yang jelas2 Semua pengurus KSM mampu melaksanakan tugas dan

tanggungjawabnya dengan baik3 KSM memiliki AD/ART atau aturan main4 Semua anggota melaksanakan kewajiban dan haknya

dengan baik5 Solidaritas antar anggota semakin kuat6 KSM mampu mengambil keputusan secara mandiri

dan demokratisII ADMINISTRASI1 KSM memiliki perangkat administrasi dan pembukuan

yang lengkap2 Pengurus KSM memiliki kemampuan dan trampil

mengelola administrasi dan pembukuan3 KSM memiliki laporan keuangan yang lengkap dan

dilaporkan secara rutin ke anggotaIII PERMODALAN1 Tabungan/iuran KSM terus meningkat2 KSM mampu mengelola dana dari luarIV KEGIATAN1 Kegiatan produktif anggota terus berkembang dan

menguntungkan2 Sarana kerja dan pelayanan semakin lengkap3 KSM mampu membiayai operasional secara layakV KEBERADAAN DI MASYARAKAT1 Keanggotaan KSM terus meningkat baik jumlah

maupun kualitasnya2 Pengetahuan dan keterampilan anggota semakin

berkembang3 Keberadaan KSM semakin dikenal dan diterima

masyarakat


PETUNJUK TEKNIS Pengembangan Kelompok … _UP_Lurah/Tema... · Web viewKegiatan KSM didanai dari...

Documents

Transcript of PETUNJUK TEKNIS Pengembangan Kelompok … _UP_Lurah/Tema... · Web viewKegiatan KSM didanai dari...