WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIHNOMOR TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJADINAS DAERAH KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang:a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 123 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih dan untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih maka perlu disusun Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih;

b.bahwa penyusunan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Prabumulih.

Mengingat:1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844;

4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

7.Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA PRABUMULIH.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud :1. Daerah adalah Kota Prabumulih;2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih;3. Walikota adalah Walikota Prabumulih;4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih;5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota selanjutnya disingkat DPRD Kota adalah Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Kota Prabumulih;6. Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Kota Prabumulih merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintahan;7. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih;8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih merupakan unsur pelayanan DPRD Kota Prabumulih;9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang berbentuk Badan dan Kantor merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah;10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;11. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD unsure pelaksana tugas Teknis Dinas;12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah.

BAB IIURAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian PertamaDinas Sosial

Paragraf 1Kepala DinasPasal 2(1) Dinas Sosial dipimpin oleh Seseorang Kepala Dinas(2) Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tugas Dekonsentrasi dibidang Kesejahteraan Sosial(3) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud ayat (2) pasal ini kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan tekhnis dibidang Kesejahteraan Sosial b. Pelaksanaan urusan pemerintah dibidang Kesejahteraan Sosialc. Pengelolaan uang dan barang milik negara dan daerahd. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan pemerintah e. Pelaporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan

Paragraf 2SekretariatPasal 3(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris(2) Sekretaris mempunyai tugas pokok pemimpin mengkoordinasikan pengelolaan urusan Keuangan, Kepegawaian Rumah Tangga, Perlengkapan Surat Menyurat dan Perencanaan Kegiatan Dibidang Kesejahteraan Sosial(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Sekretaris mempunyai fungsi :a. Melaksanakan urusan umum, arsip, organisasi dan tata naskahb. Melaksanakan pengelolaan urusan keuanganc. Melaksanakan urusan kepegawaiand. Melaksanakan urusan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga e. Melaksanakan urusan perencanaan, seluruh kegiatan kesejahteraan sosial(4) Sekretariat membawahi :a. Subbag Umum dan Kepegawaianb. Subbag Keuanganc. Subbag Perencanaan

Pasal 4(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian, Perlengkapan, Tata Usaha dan Kerasipan, Organisasi dan Tata Naskah(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepalaa. Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan Kepegawaianb. Melaksanakan urusan Perlengkapanc. Melaksanakan urusan Tata Usaha dan Kearsipand. Melaksnakan urusan Organisasi dan Tata Naskah

Pasal 5(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian(2) Kepala Sub Bagian Keuangan Memepunyai tugas pokok melakasanakaan pengelolaan urusan Keuangan(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :a. Melaksanakan, menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja Dinas Sosialb. Melaksanakan, menyiapan pembukuanc. Melakasanakan, menyiapakan perhitungan anggarand. Melaksanakan, menyiapkan verivikasi serta perbendaharaane. Melaksanakan, menyiapkan laporan dan pertanggung jawaban keuangan Dinas Sosial

Pasal 6(1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.(2) Kepala Sub Bagian Perencaanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan kegiatan Dinas Sosial (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :a. Melaksanakan perencanaan, penyusunan dan pengendalian program pembangunanb. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan datac. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan secara berkala

Paragraf 3Bidang Pemberdayaan SosialPasal 7(1) Bidang Peningkatan Kesos dipimpin oleh seseorang Kepala Bidang(2) Kepala Bidang Peningkatan Kesos mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan Kesejahteraan, Rawan Sosial, Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini kepala Bidang Peningkatan Kesos mempunyai fungsi :a. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian usaha-usaha Kesejahteraan Sosialb. Melakukan bimbingan tekhnis peningkatan individu dan kelompok serta sosial kemasyarakatan Ekonomi Produktifc. Mengadakan pengembangan potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial(4) Bidang Peningkatan Kesos Membawahia. Seksi Wanita Rawan Sosial, Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lajut Usiab. Seksi Kepahlawanan, Kejuangan, dan Karang Tarunac. Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Pasal 8(1) Seksi Wanita Rawan Sosial, Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lajut Usia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi(2) Kepala Seksi Wanita Rawan Sosial, Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lajut Usia Mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan Sosial Ekonomi bagi Wanita Rawan Sosial, Kesejahteraan Anak Keluarga dan Lanjut Usia(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Rawan Sosial, Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia mempunyai fungsi :a. Melakukan bimbingan usaha swadaya wanitab. Melakukan bimbingan pencegahan urbanisasi wanita mudac. Melakukan bimbngan pengembangan usaha kelompok serta bantuan paket sarana produktifd. Mempersiapkan bahan bimbingan dan monitore. Memberikan bimbingan tekhnis pengendalian pelayanan usaha kesejahteraan anak, keluarga dan lanjut usia

Pasal 9(1) Seksi Pahlawan, Kejuangan dan Karang Taruna dipimpin oleh seorang Kepala Seksi(2) Kepalan seksi kepehlawanan, kejuangan dan Karang Taruna mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan serta monitor usaha pelestariaan Kepahlawanan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan Pengembangan Karang Taruna(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Kepahlawanan, Kejuangan dan Karang Taruna mempunyai fungsi :a. Mempersiapkan bahan dan pembinaan serta monitor pelestarian nilai Kepahlawananb. Mempersiapkan bahan dan pembinaan serta monitor nilai Kejuangan c. Mempersiapkan bahan dan pembinaan serta monitor nilai-nilai Kesetiakawanand. Mempersiapkan bahan pembinaan serta monitor pengembangan Karang Taruna

Pasal 10(1) Seksi pengembangan potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi(2) Kepala Seksi pengembangan potensi sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok meningkatkan kemampuan para pekerja Sosial masyarakat dan pendayagunaan potensi sumber Kesejahteraan Sosial(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi pengembangan potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :a. Meningkatkan kemampuan para Pekerja Sosial Masyarakat ( PSM )b. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Paragraf 4Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi SosialPasal 11(1) Bidang pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang :(2) Kepala Bidang pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat, Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial serta tindakan kekerasan(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai Fungsi :a. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian usaha-usaha pelayanan Rehabilitasi Penyandang Cacat, Anak Nakal, Korban Narkoba, HAM, Tuna Susila dan Kekerasanb. Pembinaan bimbingan tekhnis dan motivasi,rasa percaya diri penyandang masalah sosialc. Penciptaan kondisi lingkungan masyarakat yang menunjang rehabilitasi (4) Bidang pelayanan dan Rehabilitasi sosial membawahi :a. Seksi pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacatb. Seksi pelayanan dan Rehabilitasi Perlindungan Masyarakat dan HAMc. Seksi pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Susila

Pasal 12(1) Seksi pelayanan dan Rehabilitasi penyandang cacat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.(2) Kepala seksi pelayanan dan Rehabilitasi penyandang cacat mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan bimbingan serta pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat mempunyai fungsi :a. Melaksanakan pembinaan dan bimbngan bagi Penyandang Cacatb. Memberikan motivasi dan rehabilitasi bagi Penyandang Cacatc. Memberikan keterampilan kepada Penyandang Cacat

Pasal 13(1) Seksi pelayanan dan Rehabilitasi perlindungan Masyarakat dan HAMdipimpin oleh seorang kepala seksi(2) Kepala seksi pelayanan dan rehabilitasi, perlindungan masyarakat dan HAM mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan bimbingan serta rehabilitasi serta perlindungan masyarakat dan HAM(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini kepala seksi pelayanan dan Rehabilitasi perlindungan masyarakat dan HAM mempunyai fungsi :a. Melakukan pembinaan, bimbingan terhadap anak nakalb. Melakukan pembinaan, bimbingan terhadap anak terlantarc. Melakukan pembinaan, bimbngan dan rehabilitasi terhadap korban narkobad. Melakukan perlindungan dan pembinaan terhadap korban tindak kekerasan e. Melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap anak jalananf. Memberikan rekomendasi terhadap pengangkatan anak

Pasal 14(1) Seksi pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Susila dipimpin oleh seorang Kepala Seksi :(2) Kepala seksi pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Susila mempunyai tugas pokok melekukan pembinanan dan Rehabilitasi terhadap Waria, WTS, Eks Narapidana, Eks Narkoba, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Tuna Sosial laiinya.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi pelayanan dan Rehabilitasi Tunas Susila mempunyai fungsi :a. Melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap Wariab. Melakukan pembinaan, bimbingan dan keterampilan terhadap WTSc. Melakukan pembinaan, bimbingan dan rehabilitasi terhadap Eks Nara Pidana dan Eks Narkobad. Melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Tuna Susila

Paragraf 5Bidang Bantuan Sosial dan Jaminan SosialPasal 15(1) Bidang Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang(2) Kepala Bidang Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok :Melaksanakan pembinaan, pengaturan bantuan dan pemantauan terhadap pelaksanaan bimbingan dan pemberdayaan organisasi sosial, pembinaan dana kemasyarakatan sumbangan dan Jamsos penanggulangan korban bencana, bantuan kesejahteraan sosial keluarga miskin.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Bidang Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :a. Pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan bimbingan Pemberdayaan Orsosb. Pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan dana kemasyarakatan, sumbangan (Undian) Sosial dan Jaminan Sosial lainnyac. Pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan Korban bencana kemasyarakatan, sumbangan Bencana serta penanggulangan terhadap bencanad. Pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksana pemberian izinan Kegiatan Bantuan Kesejahteraan keluarga miskin(4) Bidang Batuan Sosial dan Jaminan Sosial membawahia. Seksi pemberdayaan organisasi b. Seksi pembinaan dana kemasyarakatan, sumbangan dan Jaminan Sosialc. Seksi Penanggulangan Korban Bencana dan Bantuan Sosial

Pasal 16(1) Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi :(2) Kepala Seksi pemberdayaan Organisasi Sosial mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan organisasi(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini kepalaa. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Organisasi Sosialb. Melakukan pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Organisasi Sosialc. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemberdayaan Organisasi Sosial

Pasal 17(1) Seksi pembinaan Dana Kemasyarakatan, sumbangan dan Jamianan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi(2) Kepala Seksi pembinaan Dana Kemasyarakatan, sumbangan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, pemberian izin, pengaturan, mengkoordinir, memantau dan pengendalian terhadap kegiatan dan kemasyarakatan dan pemberian sumbangan dana Jaminan Sosial(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Pembinaan dana Kemasyarakatan, Sumbangan dan Jaminan Sosial memfunyai fungsi :a. Melakukan pembinaan terhadap kegiatan dana kemasyarakatan dan pemberian sumbangan Jamsosb. Pemberian Izin terhadap kegiatan dana kemasyarakatan dan pemberian sumbangan dana Jamsosc. Mengatur terhadap kegiatan dana kemasyarakatan dan pemberian sumbangan dana Jamsosd. Mengkordinir terhadap kegiatan dana kemasyarakatan dan pemberian sumbangan dana Jamsos e. Pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan dana kemasyarakatan dan pemberian sumbangan dana Jamsos

Pasal 18(1) Seksi penanggulangan Korban Bencana dan Bantuan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (2) Kepala Seksi Penanggulangan Korban Bencana dan Bantuan sosial mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan korban bencana dan kesejahteraan dan keluarga miskin(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala seksi penanggulangan korban bencana dan bantuan sosial mempunyai fungsi :a. Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan korban bencanab. Pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan korban bencanac. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan korban bencanad. Melaksanakan kegiatan pemberi bantuan kesejahteraan keluarga miskin

Paragraf 6Bidang Penyuluhan dan Hubungan Antar Lembaga

Pasal 19

(1) Bidang Penyuluhan dan hubungan antar lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.(2) Kepala Bidang Penyuluhan dan hubungan antar lembaga mempunyai tugas pokok melaksanakan, penyuluhan Pelatihan Usaha Kesos (UKS) dan Pembinaan Kedudukan Sosial serta Pelembagaan Kegotong Royongan.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Bidang Pelatihan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :a. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)b. Melaksanakan Penyuluhan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)c. Melaksanakan Pembinaan Kerukunan Sosial dan Pelembagaan Kegotongroyongan.(4) Bidang Penyuluhan dan hubungan antar lembaga membawahi :a. Seksi Pendidikan dan pelatihan usaha Kesejahteraan Sosialb. Seksi Penyuluhan UKSc. Seksi Pembinaan Kerukunan Sosial dan Kelembagaan Kegotongroyongan.

Pasal 20(1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Usaha Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi(2) Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan UKS (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Usaha Kesejahteraan Sosial Mempunyai fungsi :a. Melaksanakan pendidikan bidang usaha Kesejahteraan Sosialb. Melaksanakan pelatihan bidang usaha Kesejahteraan Sosial

Pasal 21(1) Seksi Penyuluhan UKS dipimpin oleh seorang Kepala Seksi(2) Kepala Seksi Penyuluhan UKS mempunyai tugas pokok melaksanakan penyuluhan pembinaan dan bimbingan UKS(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Penyuluhan UKS mempunyai fungsi :a. Melaksanakan penyuluhan usaha Kesejahteraan Sosialb. Melaksanakan pembinaan usaha Kesejahteraan Sosialc. Melaksanakan Bimbingan usaha Kesejahteraan Sosial

Pasal 22

(1) Seksi Pembinaan Kerukunan Sosial dan Kelembagaan Kegotongroyongan dipimpin oleh seorang Kepala seksi(2) Kepala Seksi Pembinaan Kerukunan Sosial dan kelembagaan Kegotongroyongan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan kerukunan sosial dan pelembagaan Kegotongroyongan(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala seksi pembinaan Kerukunan Sosial dan Kelembagaan Kegotongroyongan memfunyai fungsi :a. Melakukan pembinaan Kerukunan Sosialb. Melakukan Pelembagaan Kegotongroyongan

Bagian KeduaDinas Kesehatan

Paragraf 1Kepala DinasPasal 23

(1) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.(2) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam pelaksanaan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan menentukan kebijaksanaan dalam Bidang Kesehatan yang menjadi tanggung jawab meliputi pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pembinaan kesehatan masyarakat serta penilaian atas pelaksanaannya. (3) Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Kesehatan ;b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan ;c. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang kesehatan ;d. Membina dan melaksanakan tugas di bidang kesehatan ;e. Mengelola kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan keuangan ;f. Melaksanakan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang kesehatan ;g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2SekretariatPasal 24

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.(2) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan. (3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sekretariat ; b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur di bidang sekretariat ;c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis serta kerja sama / kemitraan di bidang sekretariat ;d. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang sekretariat ;e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.(4) Sekretariat membawahi :a. Subbag Umum dan Kepegawaian b. Subbag Keuanganc. Subbag Perlengkapan

Pasal 25

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan umum dan kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, perpustakaan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan.(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :a. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan arsip ;b. Pelaksanaan hubungan masyarakat ;c. Pelaksanaan pengurusan keamanan dan ketertiban kantor ;d. Penyusunan bahan kelembagaan dan ketatalaksanaan ;e. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas dan pendokumentasian Peraturan Perundang-Undangan ;f. Pelaksanaan koordinasi di bidang umum dengan unit kerja terkait di lingkungan Dinas / Puskesmas ;g. Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi kepegawaian ;h. Penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai ;i. Pelaksanaan usaha-usaha peningkatan pendidikan / pelatihan struktural, teknis dan fungsional, ujian dinas serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan karier pegawai ;j. Pembinaan Umum kepegawaian dan disiplin pegawai ;k. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan pegawai ;l. Penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan pelaksanaan tugas ;m. Pelaksanaan koordinasi di bidang kepegawaian dengan unit kerja terkait di lingkungan Dinas dan Puskesmas ;n. Pengelolaan dan penyiapan bahan-bahan pembinaan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan Dinas / Puskesmas ;o. Penyiapan pengendalian administrasi perjalanan dinas ;p. Pelaksanaan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas.

Pasal 26

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.(2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :a. Pengelolaan administrasi keuangan ; b.Pelaksanaan tata pembukuan penerimaan, pengeluaran dan pembayaran keuangan dinas ;c.Pelaksanaan penyusunan dan pembuatan daftar gaji pegawai serta tunjangan ;d. Pelaksanaan perbendaharaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dinas ;e.Pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi pembukuan pendapatan / penerimaan ;f. Penyiapan bahan pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah dinas ;g. Penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.

Pasal 27

(1) Sub Bagian Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.(2) Kepala Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas rumah tangga dan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan.(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :a. Perencanaan, Pengadaan dan distribusi peralatan dan Inventaris perlengkapan kantor ;b. Pelaksana pengadaan, penyimpan, pendistribusian dan inventaris perlengkapan dinas ;c. Pengelolaan inventaris kantor serta pengadaan sarana prasarana kesehatan baik yang statis (gedung) maupun yang Mobile (bergerak);d. Pemeliharaan dan perawatan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan aset lainnya ;e. Penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.

Paragraf 3Bidang Bina Pelayanan KesehatanPasal 28

(1) Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang(2) Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan, merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan serta pengawasan dan pembinaan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, perencanaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesga, pelaporan, evaluasi dan kerjasama kemitraan dengan unit kerja instansi / lembaga dan pihak ketiga dalam rangka kesehatan keluarga, meliputi peningkatan gizi keluarga dan pengamatan pangan dan gizi, kesehatan reproduksi serta kesehatan anak dan usila.(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan ; b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur di bidang pelayanan kesehatan ;c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis serta kerja sama / kemitraan di bidang pelayanan kesehatan ;d. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan ;e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.(4) Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan membawahi :a. Seksi Bina Pelayanan Dasar dan Rujukan b. Seksi Bina Kesehatan Keluarga dan Reproduksic. Seksi Bina Gizi Masyarakat.

Pasal 29

(1) Seksi Bina Pelayanan Dasar dan Rujukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.(2) Kepala Seksi Bina Pelayanan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas pokok menyiapkan, menyusun dan melaksanakan petujuk tekhnis serta bahan pembinaan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di puskesmas upaya pengembangan pelayanan di puskesmas serta melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat miskin.(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Bina Pelayanan Dasar dan Rujukan mempunyai fungsi :a. Perencanaan operasional kegiatan Bina Pelayanan Dasar dan Rujukan;b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian terhadap pelayanan kesehatan mata ;c. Perencanaan, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi pada sarana pelayanan kesehatan baik milik Pemerintah Maupun Swasta ;d. Penggerakan upaya peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan ;e. Penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan pelaksanaan tugas ;f. Pengembangan dan pembinaan kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan masyarakat serta sistem asuransi kesehatan komersial (JKN);g. Pelaksanaan koordinasi peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat ;h. Pelaksanaan P3K Haji ;i. Menyiapkan dan menyusun rencana kerja serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan ;j. Menyiapkan dan mengkoordinir pembinaan tekhnis program ke puskesmas ;k. Melaksanakan pembinaan manajemen rujukan ;l. Menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data puskesmas, rujukan serta pelayanan kesehatan masyarakat miskin sebagai penunjang perencanaan dan pelaksanaan program ;m. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan upaya pelayanan kesehatan di puskesmas ;n. Melaksanakan Bhakti Sosial kesehatan masyarakat ;o. Melaksanakan pengawasan untuk pelayanan kesehatan di puskesmas;p. Melaksanakan kooordinasi dalam pelayanan kesehatan dengan RSUD.

Pasal 30

(1) Seksi Bina Kesehatan Keluarga dan Reproduksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.(2) Kepala Seksi Bina Kesehatan Keluarga dan Reproduksi mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan Keluarga dan Reproduksi.(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Bina Kesehatan Keluarga dan Reproduksi mempunyai fungsi :a. Perencanaan operasional kegiatan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi ;b. Penyelengaraan usaha kesehatan dan pelayanan Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana ; c. Pelaksanaan pembinaan bidan desa ;d. Pelaksanaan penyediaan sarana dan fasilitas kegiatan Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana ;e. Pelaksanaan koordinasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana dengan Sub unit Kerja di lingkungan Dinas ;f. Pelaksanaan koordinasi Kesehatan Keluarga dan Reproduksi kerjasama lintas sektor dalam pembinaan kesehatan keluarga ;g. Perencanaan operasional kegiatan kesehatan anak dan lanjut usia ;h. Pelaksanaan usaha perkembangan kegiatan kesehatan anak dan lanjut usia ;i. Pengumpulan bahan penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan usaha pelaksanaan dan pembinaan kesehatan anak melalui puskesmas pembantu dan polindes ;j. Pelaksanaan pengelolaan bahan penyelengaraan usaha-usaha pembinaan kesehatan ibu, anak, dan pelayanan keluarga ;k. Pelaksanaan pengumpulan bahan pembuatan laporan pemeriksaan ibu hamil, anak serta kesejahteraan ibu hamil dan KB ;l. Pelaksanaan pemantauan dan bimbingan teknis pembinaan kesehatan keluarga ;m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 31

(1) Seksi Bina Gizi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.(2) Kepala Seksi Bina Gizi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan gizi masyarakat.(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Bina Gizi Masyarakat mempunyai fungsi :a.Perencanaan operasional kegiatan peningkatan gizi masyarakat ;b.Pelaksanaan peningkatan perbaikan gizi keluarga yang meliputi pembinaan upaya penerapan pola peningkatan gizi masyarakat dan integrasi program gizi ;c.Pengumpulan bahan pembinaan, pengaturan dan monitoring gizi masyarakat melalui Puskesmas ;d.Pelaksanaan koordinasi peningkatan gizi keluarga dengan Sub Unit kerja lain di lingkungan Dinas ;e.Perencanaan operasional kegiatan pengamatan pangan dan gizi ;f.Pelaksanaan pengamatan pangan dan gizi serta integrasi program gizi ;g.Pelaksanaan koordinasi kerjasama lintas sektor dalam pembinaan gizi masyarakat ;h.Pengumpulan, pengolahan dan analisa data program perbaikan gizi dan visualisasi data dalam bentuk laporan ;i.Pemantauan status gizi dan konsumsi gizi masyarakat ;j.Pengolahan dan analisa data hasil pemantauan status gizi dan konsumsi gizi serta visualisasi hasil pemantauan ;k.Pelaksanaan investigasi lapangan terhadap kejadian luar biasa di bidang gizi dan penyusunan rencana tindak lanjut upaya penanggulangan ;l.Pelaksanaan upaya-upaya penaggulangan terhadap kasus kejadian luar biasa di bidang gizi ;m.Pelaksanaan upaya pengembangan program gizi sesuai dengan perkembangan status gizi masyarakat ;n.Pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang gizi;o. Penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.

Paragraf 4Bidang Bina Farmasi, Makanan, Minuman dan Promosi KesehatanPasal 321) Bidang Bina Farmasi, Makanan, Minuman dan Promosi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.2) Kepala Bidang Bina Farmasi, Makanan, Minuman dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas pelayanan kesehatan dalam kefarmasian pengawasan obat & makanan serta memimpin, mengkoordinasikan & mengevaluasi tugas tugas di bidang promosi kesehatan & pemberdayaan masyarakat yang meliputi persiapan bahan,, perencanaan pembinaan dan melaksanakan penyuluhan kesehatan masyarakat melalui institusi kesehatan masyarakat, institusi pendidikan serta melaksanakan promosi kesehatan masyarakat & penyebarluasan informasi.

3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Bina Farmasi, Makanan, Minuman dan Promosi Kesehatan mempunyai fungsi :a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Farmasi, Makanan, Minuman dan Promosi Kesehatan ; b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur di bidang Bina Farmasi, Makanan, Minuman dan Promosi Kesehatan ;c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis serta kerja sama / kemitraan di bidang Bina Farmasi, Makanan, Minuman dan Promosi Kesehatan ;d. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Farmasi, Makanan, Minuman dan Promosi Kesehatan ;e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.4)Kepala Bidang Bina Farmasi, Makanan, Minuman dan Promosi Kesehatan membawahi :a.Seksi Bina Farmasi, Makanan dan Minumanb.Seksi Bina Promosi Kesehatanc.Seksi Bina Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 33

1)Seksi Bina Farmasi, Makanan dan Minuman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.2)Kepala Seksi Bina Farmasi, Makanan dan Minuman mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di Bidang Farmasi, makanan minuman.3)Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Bina Farmasi, Makanan dan Minuman mempunyai fungsi :a. Melaksanakan perencanaan dan merumuskan program Farmakmin ;b. Melaksanakan pembinaan terhadap program Farmakmin ;c. Melakukan pengawasan dan pengendalian kepada fasilitas dan pengelolaan kefarmasian, makanan dan minuman ;d. Melaksanakan pendataan, registrasi dan perijinan pada rumah makan / industri, rumah tangga, PDAM / industri air minum ;e. Mengkoordinasi program Farmakmin baik lintas program maupun lintas sektor ;f. Melaksanakan penataan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di bidang Farmakmin ; g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program Farmakmin ;h. Melaksanakan pembinaan makanan jajanan Anak Sekolah ;i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan obat tradisional ;.j. Melaksanakan sertifikasi dan rekomendasi IRTP dan OTRA ;k. Melaksanakan rekomendasi fasilitas Farmasi, Toko Obat, Apotek, Klinik dengan instalasi Farmasi.

Pasal 34

1)Seksi Bina Promosi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.2)Kepala Seksi Bina Promosi Kesehatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanakan tugas promosi kesehatan.3)Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Bina Promosi Kesehatan mempunyai fungsi :a. Perencanaan operasional kegiatan promosi kesehatan ;b. Pelaksanaan promosi kesehatan ;c. Pembinaan kemitraan dan peran serta dalam promosi kesehatan ;d. Penyusunan metode, teknologi, dan sarana promosi kesehatan ;e. Evaluasi dan penyusunan Laporan pelaksanaan promosi keehatan ;f. Prencanaan strategis dalam penyebarluasan informasi, usaha kesehatan institusi, peran serta masyarakat ;g. Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan penyebarluasan abinformasi kesehatan melalui penyuluhan langsung, leaflet, brosur, media elektronik, media cetak, dan pemutaran film ;h. Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan usaha kesehatan institusi pendidikan, tempat kerja, institusi kesehatan dan rumah tangga abdalam rangka peningkatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat);i. Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis terhadap peningkatan kemampuan ab.petugas kesehatan dalam promosi kesehatan ; j. Pengumpulan, pengolahan dan Analisa data kegiatan di Seksi Promosi Kesehatan ;k. Pelaksanaan Koordinasi Peningkatan promosi kesehatan.

Pasal 35

1)Seksi Bina Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.2)Kepala Seksi Bina Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat.3)Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Bina Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :a. Perencanaan operasional kegiatan pemberdayaan masyarakat ;b. Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis terhadap pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan ;c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas ;d. Pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas kesehatan ;e. Pemberian bimbingan & petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Kesehatan Kerja ;f. Pemberian bimbingan & petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka kegiatan posyandu ;g. Pemberian bimbingan & petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan program Yankestradkom ;h. Pemberian bimbingan & petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan penjaringan pada anak usia Sekolah dan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ;i. Pemberian bimbingan & petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan program kesehatan jasmani dan olahraga ;j. Pengumpulan, pengolahan & Analisa data kegiatan di seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Paragraf 5Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 36

1)Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.2)Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kesehatan di bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.3)Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi : a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan ; b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur di Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan ;c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis serta kerja sama / kemitraan di Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan ;d. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan ;e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.4)Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahi :a.Seksi Surveilans Epidemiologi, Imunisasi, dan Kesehatan Matra;b.Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit;c.Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 37

1)Seksi Surveilans epidemiologi, imunisasi dan kesehatan matra dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.2)Kepala Seksi Surveilans epidemiologi, imunisasi dan kesehatan matra mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di Bidang Surveilans, Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra.3)Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Surveilans epidemiologi, imunisasi dan kesehatan matra mempunyai fungsi :a. Perencanaan kegiatan bidang surveilans, epidemiologi, imunisasi dan kesehatan matra ;b. Pelaksanaan pengamatan penyakit menular dan tidak menular yang meliputi pelaksaan kegiatan system kewaspadaan dini kejadian luar biasa (SKD-KLB), kesehatan haji, transmigrasi, respon KLB, karantina kesehatan;c. Pelaksanaan, pengawasan vaksinasi di puskesmas dan puskesmas pembantu, posyandu dan unit kesehatan lainnya ;d. Pelaksanaan pengawasan tenaga pelaksana vaksinasi ;e. Pelaksanaan analisa hasil penelitian penyakit ;f. Penyelenggaraan evaluasi dan monitoring pelaksanaan imunisasi ;g. Pelaksanaan koordinasi dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas ;h. Pelaksaanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Pasal 37

1)Seksi Pemberantasan Dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.2)Kepala Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang P2-PL di bidang Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit.3)Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :a.Perencanaan dan perumusan Program Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit ;b.Pelaksanaan Program kegiatan Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit;c.Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program serta kegiatan Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit ;d.Pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan secara lintas program maupun lintas sektor ;e.Pendataan, pemetaan dan pengadministrasian program ;f.Penataan dan pemantauan Sistem Informasi Kesehatan di Lingkungan Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit ;g.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program ;h.Pelaksanaan konsultasi dengan Kepala Bidang P2-PL atas pelaksanaan program Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit.

Pasal 38

1)Seksi Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.2)Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Penyakit (P2) Penyehatan Lingkungan (PL) di Bidang Program Penyehatan Lingkungan.3)Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :a.Perencanaan dan perumusan program dan kegiatan Penyehatan Lingkungan ;b.Pelaksanaan program dan kegiatan Penyehatan Lingkungan ;c.Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program / kegiatan Penyehatan Lingkungan ;d.Pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan Penyehatan Lingkungan baik lintas program maupun lintas sektor ;e.Pendataan, pemetaan dan registrasi program Penyehatan Lingkungan ;f.Penataan Sistem Informasi Kesehatan di bidang Penyehatan Lingkungan ;g.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Penyehatan Lingkungan ;h. Pelaksanaan konsultasi dengan Kepala Bidang P2-PL atas pelaksanaan Program Penyehatan Lingkungan.

Paragraf 6Bidang Bina Program

Pasal 39

1)Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. 2)Kepala Bidang Bina Program mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di Bidang Bina Program yang meliputi perencanaan program kesehatan, data dan informasi, evaluasi dan pelaporan serta akreditasi, hukum dan perizinan kesehatan.3)Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Bina Program mempunyai fungsi :a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Program; b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur di bidang Bina Program;c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis serta kerja sama / kemitraan di bidang Bina Program ;d. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Program ;e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.4)Kepala Bidang Bina Program membawahi :a.Seksi Penyusunan Program dan Penelitian / Pengembangan b.Seksi Monitoring, Evaluasi dan Informasi c.Seksi Akreditasi, Hukum dan Perizinan.

Pasal 40

1)Seksi Penyusunan Program dan Penelitian / Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.2)Kepala Seksi Penyusunan Program dan Penelitian / Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Dinas Kesehatan serta melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.3)Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Penyusunan Program dan Penelitian / Pengembangan mempunyai fungsi :a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran dan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan ;b. Pengelolaan data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran kesehatan ;c. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja ;d. Penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Kesehatan ;e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran ;f. Pelaksanaan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran tahun berikutnya ;g. Penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan pelaksanaan tugas ;h. Perumusan kebijakan, standarisasi teknis penelitian dan pengembangan di bidang sistem dan kebijakan kesehatan ;i. Perumusan program penelitian dan pengembangan di bidang sistem dan kebijakan kesehatan ;j. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sistem dan kebijakan kesehatan ;k. Koordinasi penelitian dan pengembangan di bidang sistem dan kebijakan kesehatan ;l. Pembinaan dan fasilitasi teknis penelitian dan pengembangan di bidang sistem dan kebijakan kesehatan ;m. Pengkajian dan penapisan teknologi di bidang kesehatan ;n. Penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan pengembangan ;o. Evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

Pasal 41

1)Seksi Monitoring, Evaluasi dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.2)Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyediaan informasi kesehatan.3)Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Informasi mempunyai fungsi :a. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas (Laporan realisasi fisik dan non fisik, laporan DAK, Laporan LKPJ, Laporan Tugas Pembantuan, laporan RKPD) ; b. Pelaksanaan koordinasi pengumpulan Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas, Laporan Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) ; c. Pengumpulan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesehatan dalam bentuk LPPD ;d. Pengumpulan data di bidang kesehatan ; e. Pengumpulan data, pengolahan dan menampilkannya dalam bentuk profil Dinas Kesehatan ;f. Pengelolaan kegiatan pelaporan dan evaluasi kegiatan program dalam bentuk LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kesehatan;g. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kesehatan ;h. Pelaksanaan koordinasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKD) ; i. Pelaksanaan koordinasi tindak lanjut temuan BPK ;j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan dinas ;k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja instansi lembaga atau pihak ketiga ;l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 42

1)Seksi Akreditasi, Hukum dan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.2)Kepala Seksi Akreditasi, Hukum dan Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pertimbangan teknis / rekomendasi izin usaha Kefarmasian, Optikal, Praktek Dokter, Bidan, Perawat dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana kesehatan yang ada di Kota Prabumulih.3)Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Akreditasi, Hukum dan Perizinan mempunyai fungsi :a. Perencanaan dan Pemberian pertimbangan teknis / rekomendasi izin dan akreditasi upaya pelayanan pada seluruh kegiatan perizinan sarana kesehatan yang ada di Kota Prabumulih ;b. Perencanaan dan Pemberian Pertimbangan teknis / rekomendasi izin kerja dan izin praktek bagi seluruh tenaga kesehatan yang ada di Kota Prabumulih yang mengurus perizinan sesuai dengan profesi dan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kesehatan ;c. Penyusunan telaahan atas peraturan perUndang-Undangan kesehatan, yang terkait dengan pelayanan perizinan kesehatan khususnya perizinan tenaga kesehatan, non kesehatan dan sarana kesehatan, serta turut serta atas penyusunan dasar hukum pada setiap perencanaan kegiatan rutin tahunan Dinas Kesehatan Kota Prabumulih ;d. Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan praktek mandiri tenaga kesehatan dan kegiatan sarana pelayanan kesehatan secara berkala ;e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran kegiatan pelayanan perizinan tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan ;f. Pemberian rekomendasi untuk sanksi yang di setujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih berupa teguran secara lisan, tertulis, pencabutan izin sementara dan pencabutan izin terhadap tenaga kesehatan maupun sarana kesehatan yang tidak mentaati peraturan atas tata cara serta kewenangan perizinan yang dimiliki / melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur ;g. Penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.

Bagian KetigaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Paragraf 1Kepala Dinas

Pasal 43

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.(2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan uraian Pemerintah Daerah berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantu di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil ;b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Pelayanan Umum di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil ;c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Paragraf 2Sekretariat

Pasal 44

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.(2) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok memimpin,mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan Pelayanan ke Sekretariatan yang meliputi mengkoordinasikan Penyusunan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengelolaan Umum dan Kepegawaian.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih menyerengarakan fungsi :a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan Kesekretariatan ;b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi, penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu ;c. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Dinas ;d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum kerumah tanggaan ;e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakatf. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian.g. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan.h. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas.i. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas.j. Penetapan rumusan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan dan penyampaian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dinas.k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.l. Melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.n. Melaksanakan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lemaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan Kesekretariatan.(4) Sekretaris membawahi :a. Kasubbag Umum dan Kepegawaianb. Kasubbag Penyusunan Programc. Kasubbag Keuangan

Pasal 45

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.(2) Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan Kepala Sub, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi dan kerumah tanggaan serta administrasi kepegawaian.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumah tanggaan serta administrasi kepegawaian.b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat naskah Dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan.c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah Dinas.d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan Kepala Sub Unit Kerja dilingkungan Dinas.e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas.f. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat Dinas.g. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat.h. Pelaksanaan pengurusan kerumah tanggaan, keamanan dan ketertiban kantor.i. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor dan kendaraan dinas dan asset lainnya.j. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Dinas.k. Pelaksanaan pengadaan, penyiapan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Dinas.l. Penyusunan bahan penetapan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas.m. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-Undangan.n. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyiapan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian.o. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai.p. Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pension, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai.q. Penyusunan dan penyiapan untuk mengikuti pendidikan / pelatihan structural, teknis dan fungsional serta ujian Dinas.r. Fasilitas pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai.s. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi DP3, DUK, sumpah/janji pegawai.t. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.u. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.v. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumah tanggaan serta administrasi kepegawaian dengan Sub Unit Kerja lain dilingkungan Dinas.

Pasal 46

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.(2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas.b. Pengkoordinasian penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja dinas.c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Dinas.d. Pelaksanaan penyusunan rencana Peraturan Perundang-Undangan menunjang pelaksanaan tugas.e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang dan tugas fungsinya.g. Pelaksanaan koordinasian penyusunan rencana dan program kerja denga Sub Unit Kerja lain dilingkungan Dinas.

Pasal 47

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oeleh seorang Kepala Sub Bagian.(2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Dinas.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub Keuangan mempunyai fungsi :a. Penyusunan rencana dan program kerja operasioanl kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Dinas.b. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas.c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja.d. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.Menyelenggarakan inventaris barang-barang milik daerah di Dinas.e. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan.f. Pelaksanaan penata usahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas.g. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntasi anggaran pendapat, belanja dan pembiayaan Dinas.h. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntasi anggaran pendapat, belanja dan pembiayaan Dinas.i. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas.j. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan.k. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas.l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.n. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban keuangan Dinas dengan Sub Unit Kerja lain di lingkungan Dinas.

Paragraf 3Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pasal 48

(1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.(2) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang meliputi Pelayanan Identitas, Pindah Dtang serta Penduduk Rentan.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai Fungsi :a. Penetapan kebijakan penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah.b. Penetapan kerja sama dengan Organisasi kemasyaraktan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.c. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan pendaftaran penduduk.d. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan.e. Penetapan koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indicator proyeksi dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.f. Penetapan penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.g. Pendayagunaan informasi atas indicator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk.h. Penetapan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk.i. Penetapan fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.j. Penetapan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk.k. Penetapan penyelanggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam system informasi administrasi kependudukan meliputi pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), pendaftaran perubahan alamat, pendaftaran pindah-datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia, pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara.l. Penetapan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.m. Penetapan penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk.n. Penetapan penata usahaan pendaftaran penduduk.o. Penetapan pemantauan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftran penduduk.p. Penetapan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk.q. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pendaftaran penduduk.r. Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan pendaftaran penduduk.s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.t. Pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan Unit Kerja / Instansi / Lembaga atau pihak ketiga bidang pelayanan pendaftaran penduduk.(4) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Membawahi :a. Seksi Identitas Pendudukb. Seksi Pindahn Datangc. Seksi Penduduk Rentang

Pasal 49(1) Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.(2) Kepala Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi,dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penertiban dokumen penduduk.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Identitas Penduduk mempunyai fungsi:a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan identitas penduduk.b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pelayanan identitas penduduk.c. Penyusunan rumusan kebijakan fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise, dan konsultasi serta pelayanan.d. Penyusunan rumusan kebijakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan identitas penduduk.e. Penyusunan rumusan kebijakan penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftran penduduk.f. Penyusunan rumusan kebijakan penatausahaan pendaftaran penduduk.g. Penyusunan rumusan kebijakan perkembangan penduduk skala Kota.h. Penyusunan rumusan kebijakan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan penyebaran penduduk serta perlindungan anak.i. Pelaksanaan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK).j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.k. Pelaksanaan koordinasi pelayanan penertiban dokumen penduduk dengan Sub Unit Kerja lain di lingkungan Dinas.

Pasal 50(1) Seksi Pindah Datang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.(2) Kepala Seksi Pindah Datang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan Administrasi Pindah Datang.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pindah Datang mempunyai fungsi:a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pindah datang penduduk.b. Penyusunan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan Pindah-Datang penduduk dalam system administrasi kependudukan.c. Pelaksanaan pendaftaran perubahan alamat.d. Melaksanakan pendaftaran Pindah-Datang penduduk dalam wilayah NKRIe. Pelaksanaan pendaftran Warga Negara Indonesia tinggal sementara.f. Pelaksanaan pendaftran Pindah-Datang antar Negara.g. Pelaksanaan pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan antar daerah.h. Pelaksanaan pendaftran penduduk rentan administrasi kependudukan.i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan funfsinya.k. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pindah-datang penduduk dengan sub Unit Kerja lain di Lingkungan Dinas.

Pasal 51(1) Seksi Penduduk Rentang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.(2) Kepala Seksi Penduduk Rentang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penduduk rentan. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Penduduk Rentang mempunyai fungsi :a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelaksanaan pelayanan penduduk rentan.b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftran penduduk rentan.c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftran penduduk rentan.d. Pelaksanaan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk rentan.e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pengarahan mobilitas/penataan penyebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.f. Pelaksanaan koordinasi pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan penyebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan indicator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan serta penyerasian kebijakan penduduk.h. Pelaksanaan koordinasi pengawasan indicator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan serta penyerasian kebijakan penduduk.i. Pelaksanaan kerja sama operasi yustisi penerbitan KTP dengan Instansi terkait.j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.l. Pelaksanaan koordinasi penerbitan administrasi kependudukan dengan Sub Unit Kerja di lingkungan Dinas.

Paragraf 4Bidang Pelayanan pencatatan Sipil

Pasal 52(1) Bidang Pelayanan pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.(2) Kepala Bidang Pelayanan pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas tugas dibidang pelayanan pencatatan sipil yang meliputi Pencatatan Kelahiran, dan kematian, pencatatan perkawinan dan Perceraian, Pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan kewarganegaraan. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pelayanan pencatatan Sipil mempunyai fungsi :a. Penetapan penyusunan rencana dan progran kerja pelayanan pencatatan sipil.b. Penetapan kebijakan pencatatan sipil.c. Penetapan fasiliatas , bimbingan teknis , advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pencatan sipil.d. Penetapan koordinasi penyelenggaran pencatatan sipil.e. Penetapan penyelenggaran pelayanan pencatatan sipil dalam sistem informasi administrasi kependudukan.f. Penetapan pencatatan kelahiran.g. Penetapan pencatatan Lahir-mati.h. Penetapan pencatatan Perkawinan.i. Penetapan pencatatan Perceraianj. Penetapan pencatatan Kematiank. Penetapan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anakl. Penetapan pencatatan Perubahan Namam. Penetapan pencatatan Perubahan stetus Kewarganegaraan.n. Penetapan pencatatan peristiwa penting lainya.o. Penetapan Pencatatan perubahan dan pembatalan aktap. Penetapan penerbitan dokumen kependudukan hasil Pencatatan Sipilq. Penetapan Penata Usahaan dokumen Pencatatan Sipilr. Penetapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pencatatan Sipils. Penetapan Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Pencatatan Sipilt. Penetapan pengawasan atas penyelenggaraan Pencatatan sipilu. Pelaporan pelaksana tugas pelayanan Pencatatan Sipilv. Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan Pencatatan Sipilw. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.(4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi yaitu ;a. Seksi Pencatatan Kelahiran dan kematian ;b. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian ;c. Seksi Pengangkatan, Pengakuan, Pengesahan Anak serta Perubahan Kewarganegaraan.

Pasal 53

(1) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.(2) Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian mempunyai fungsi :a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian.b. Penyusunan rumusan kebijakan penetepan Pencatatan Kelahiran dan Kematianc. Penyusuna rumusan kebijakan penetapan fasilitas bimbingan teknis dan konsultasi pelaksanaan Pencatatan Kelahiran dan Kematiand. Penyusunan rumusan kebijakan koordinasi dan penetapan penyelenggaraan Pencatatan Kelahiran dan Kematian.e. Pelaksanaan pencatatan kelahiran.f. Pelaksanaan pencatatan kematian.g. Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pencatatan pembetulan dan pembatalan akta.h. Penyusunan rumusan kebijakan penetapan kebijakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Pencatatan Kelahiran dan Kematiani. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.k. Pelaksanaan koordinasi pelayanan kelahiran dan kematian dengan Sub Unit Kerja di lingkungan Dinas.

Pasal 54

(1) Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.(2) Kepala Pencatatan Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian mempunyai fungsi :a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian.b. Penyusunan rumusan kebijakan penetepan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian.c. Penyusunan rumusan kebijakan penetapan fasilitas bimbingan teknis dan konsultasi pelaksanaan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian.d. Penyusunan rumusan kebijakan koordinasi dan penetapan penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian.e. Penyusunan rumusan kebijakan penetapan penyelenggaraan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian dalam system administrasi kependudukan.f. Pelaksanaan pencatatan perkawinan.g. Pelaksanaan pencatatan perceraian.h. Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pencatatan pembetulan dan pembatalan akta.i. Penyusunan rumusan kebijakan penetapan kebijakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Pencatatan Perkawinan dan perceraian.j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.l. Pelaksanaan koordinasi pelayanan Perkawinan dan perceraian pengangkatan dan pengesahan anak dengan Sub Unit Kerja di lingkungan Dinas.

Pasal 55

(1) Seksi Pengangkatan, Pengakuan, Pengesahan, Anak serta Perubahan Status Kewarganegaraan. dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. (2) Kepala Seksi Pengangkatan, Pengakuan, Pengesahan, Anak serta Perubahan Status Kewarganegaraan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan Pengangkatan, Pengakuan, Pengesahan, Anak serta Perubahan Status Kewarganegaraan. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pengangkatan, Pengakuan, Pengesahan, Anak serta Perubahan Kewarganegaraan mempunyai fungsi :a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan Pengangkatan, Pengakuan, Pengesahan, Anak serta Perubahan Status Kewarganegaraan.b. Penyusunan rumusan kebijakan penetepan Pencatatan perubahan nama.c. Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pencatatan perubahan status kewarganegaraan.d. Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pencatatan peristiwa penting lainnya.e. Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak.f. Pelaksanaan pelayanan legalisasi akta-akta catatan sipil.g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.i. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dokumen dan pelayanan legalisasi dengan Sub Unit Kerja di lingkungan Dinas.

Paragraf 4 Bidang Pengolahan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 56

(1) Bidang Pengolahan Data dan Dokumen Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.(2) Kepala Bidang Pengolahan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas tugas dibidang pelayanan pencatatan sipil yang meliputi Pencatatan Kelahiran, dan kematian, pencatatan perkawinan dan Perceraian, Pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan kewarganegaraan. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pengolahan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai Fungsi :a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan pengelolaan data dan dokumen kependudukan.b. Penetapan Kebijakan pengelolaan data dan dokumen kependudukan.c. Penetapan fasilitas sosialisasi bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pengelolaan data dan dokumentasi kependudukan.d. Penetapan koordinasi pengelolaan data dan dokumen kependudukan.e. Penetapan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data.f. Penetapan penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi, data sampai dengan tingkat Kecamatan / Kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk.g. Pendayagunaan informasi administrasi kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan h. Penetapan pelaksanaan system informasi administrasi kependudukan.i. Penetapan pembangunan replikasi data kependudukan.j. Penetapan pembangunan bank data kependudukank. Penetapan pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.l. Penetapan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemuktahiran data penduduk menggunakan system informasi administrasi kependudukan atau database.m. Penetapan penyajian dan diseminasi informasi penduduk.n. Penetapan perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan.o. Penetapan perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.p. Penetapan pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukanq. Penetapan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi.r. Penetapan pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan.s. Melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi administrasi kependudukan.t. Pelaksanaan tugas pelayanan informasi administrasi kependudukan.u. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.v. pelaksanaan Koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / Instansi / Lembur / Lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan informasi administrasi kependudukan.(4) Bidang Pengolahan Data dan Dokumen Kependudukan, membawahi ;a. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi ;b. Seksi Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi ;c. Seksi Domuentasi Kependudukan.

Pasal 57

(1) Seksi Sistem dan Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.(2) Kepala Sistem dan Teknologi Informasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pembinaan dan pengendalian Sistem dan Teknologi Informasi. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Sistem dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pembinaan dan pengendalian sistem dan teknologi informasi.b. Melaksanakan pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi.c. Koordinasi pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi.d. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data.e. Melaksanakan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK).f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi sistem dan teknologi informasi.g. Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi.h. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bank data kependudukan atau data base.i. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas.j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.k. Pelaksanaan koordinasi pengendalian Sistem dan Teknologi Informasi dengan Sub Unit Kerja di lingkungan Dinas.

Pasal 58

(1) Seksi Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.(2) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan Pengolahan Data dan Pelayanan Data dan Informasi. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi mempunyai fungsi :a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi.b. Pelaksanaan penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk.c. Pelaksanaan sosialisasi penyuluhan penduduk melalui media massa terhadap kecamatan dan desa/kelurahan.d. Pelaksanaan pembangunan replikasi dan data kependudukan.e. Pelaksanaan pembanunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.f. Pelaksanaan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.g. Pembinaan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan.h. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas.i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan pelaporan dengan Sub Unit Kerja di lingkungan Dinas.

Pasal 59

(1) Seksi Dokumentasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.(2) Kepala Seksi Dokumentasi Kependudukan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengelolaan Dokumentasi Kependudukan. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Dokumentasi Kependudukan mempunyai fungsi :a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan Dokumentasi Kependudukan.b. Pelaksanaan fasilitas sosialisasi bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pengelolaan dokumen kependudukan.c. Pelaksanaan penyajian dan desiminasi dokumentasi informasi Dokumentasi Kependudukan.d. Pelaksanaan perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan.e. Pelaksanaan perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.f. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas.g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.h. Pelaksanaan koordinasi pelayanan sosialisasi kependudukan dengan Sub Unit Kerja di lingkungan Dinas.

Bagian KeempatDinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

Paragraf 1Kepala Dinas

Pasal 60(1) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Dinas.(2) Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga dalam bidang Pertanian yang menjadi tanggung jawab meliputi : Perencanaan, Program, Pelaksanaan Teknis dan Pengendalian Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan.(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :a. Pembinaan pelaksanaan kegiatan Tata Usaha Urusan Umum, Perlengkapan dan Perencanaan Kepegawaian dan Keuangan;b. Pembinaan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan pengelolaan di Bidang Perkebunan dan Kehutanan;c. Pelaksanaan pembinaan umum dan teknis di Bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan sesuai dengan kebijakan yang tetapkan oleh Walikota;d. Memberikan bahan pertimbangan atau rekomendasi izin dan pembinaan sesuai dengan tugas pokok di bidang Pertanian, Perizinan, Perikanan dan Kehutanan serta pelaksanaan pengawasan dan pembinaan usaha;e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan usaha;f. Pelaksanaan pengawasan, bimbingan dan pembinaan terhadap unit-unit kerja.

Paragraf 2Sekretariat

Pasal 61

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris(2) Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi administrasi umum, ketatausahaan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, hukum dan hubungan masyarakat.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, sekretaris mempunyai fungsi :a. Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;b. Pembinaan Organisasi dan pelaksanaan dan pengembangan karir;c. Pengelolaan dan penyiapan data informasi, hubungan masyarakat serta pelaksanaan inventarisasi rumah tangga perkantoran;d. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan/dokumentasi kehumasan, perpustakaan dan inventarisasi rumah tangga perkantoran:e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan(4) Sekretariat membawahi :a. Sub Bagian umum b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 62

(1) Sub bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian(2) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian, hukum dan hubungan masyarakat.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini kepala sub bagian umum mempunyai fungsi :a. Penyusunan rencana pengadaan, memelihara dan menghapus barang perlengkapan kerja;b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kepustakaan;c. Penghimpun dan mengelola Peraturan Perundang-Undangan;d. Melaksanakan administrasi surat menyurat, kehumasan dan protokol;e. Menjalin hubungan kerja antar Sub Bagian dengan bidang-bidang yang lain;f. Penyusunan dan melaksanakan administrasi umum dan kerumah tanggaan kantor;g. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan administrasi kantor;h. Penyusunan pola/sistem peningkatan kedisplinan dan pola pengembangan karir;i. Penyiapan serta mengkoordinir kegiatan hukuman, penghargaan, mutasi, cuti, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun;j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 63

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian(2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi :a. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan Pembagian Gaji Pegawai;b. Pengaturan dan memantau pelaksanaan rutin urusan keuangan (Rutin, APBD, APBN, Dekonstrasi);c. Penghimpunan dan transaksi, dokumen sumber (SPM) dan informasi keuangan;d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 64

(1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.(2) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok membantu sebagian pekerjaan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimasud ayat (2) pasal ini, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :a. Menyiapkan bahan, koordinasi, menentukan dengan perumusan kebijakan teknis pengembangan produksi serta pembinaan, pemantauan dan pengendalian pada tanaman pangan dan hortikultura;b. Menyajikan penerapan teknologi produksi, pengelolaan produksi dan pengawasan benih tanaman pangan dan hortikultura;c. Pembinaan dan pengembangan agrobisnis dan agroindustri tanaman pangan dan hortikultura;d. Pembinaan dan pengembangan lahan tanaman pangan dan hortikultura;e. Pembinaan dan pengembangan usaha tani dan pengelolaan serta pemasaran hasil;f. Pembinaan peramalan, pengendalian dan pengawasan organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura;g. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap perkembangan tanaman pangan dan hortikultura dan sarana lainnya;h. Membantu Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya;i. Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan.(4) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi :a. Seksi Bina Pengolahan Lahan dan Perlintanb. Seksi Bina Usaha Tani, Produksi dan Pengolahan

Pasal 65(1) Seksi Bina Pengolahan Lahan dan Perlintan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi(2) Kepala Seksi Bina Pengolahan Lahan dan Perlintan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang Pengelolaan Lahan dan Perlindungan.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Bina Pengolahan Lahan dan Perlintan mempunyai fungsi :a. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan bahan pembinaan, bimbingan pengembangan lahan;b. Melakukan identifikasi lokasi lahan untuk pengembangan kawasan/budidaya tanaman pangan dan hortikultura;c. Pendayagunaan lahan, perluasan tanam dan penetapan komoditas unggulan;d. Melaksanakan pengembangan pemanfaatan air, rehabilitasi dan konservasi lahan pertanian;e. Melakukan penerapan teknologi produksi spesifik dalam rangka peningkatan produksi;f. Pengembangan dan pengawasan sumber daya hayati;g. Melaksanakan pengembangan, pembinaan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;h. Pengawasan terhadap peredaran serta pengendalian organisme pengganggu tanaman;i. Pengawasan terhadap peredaran pestisida, pupuk, benih dan bibit;j. Melaksanakan pengembangan alat dan mesin pertanian;k. Melaksanakan tugas lain perintah atasan.

Pasal 66

(1) Seksi Bina Usaha Tani, Produksi dan Pengolahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi(2) Kepala Seksi Bina Usaha Tani, Produksi dan Pengolahan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang Bina Usaha Tani, Produksi dan Pengolahan.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Bina Usaha Tani, Produksi dan Pengolahan mempunyai fungsi :a. Menyiapkan dan menyusun bahan petunjuk pengembangan usaha dan kemitraan;b. Menyiapkan dan melakukan pembinaan usaha tani dalam rangka pengembangan dan produksi melalui pola kemitraan;c. Melakukan pengembangan kawasan serta agrobisnis tanaman pangan dan hortikultura serta pemanfaatan sumber daya serta pembinaannya;d. Menumbuh kembangkan kelembagaan kemitraan dan kawasan industri Pertanian pada sentra-sentra produksi;e. Memberikan izin usaha pertanian dan menumbuh kembangkan wirausaha dibidang agrobisnis;f. Menyiapkan bahan dan petunjuk produksi tanaman pangan dan hortikultura;g. Menyiapakan bahan pembinaan penggunaan teknologi pengolahan dan pengawasan hasil tanaman pangan dan hortikultura;h. Menyiapkan data luas lahan produksi dan produktivitas komoditi potensial tanaman pangan dan hortikultura;i. Melakukan pembinaan / bimbingan manajemen produksi dan peningkatan produktifitas pada berbagi tipologi lahan;j. Melakukan perencanaan kebutuhan dan ketersediaan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura.Paragraf 4Bidang Perikanan dan Peternakan

Pasal 67

(1) Bidang Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang(2) Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas pokok membangun, membina dan mengawasi produksi usaha dan sumber daya hayati, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi :a. Pembinaan teknis dan perumusan kebijakan peningkatan dan pengembangan produksi Perikanan dan Peternakan;b. Pembinaan teknis dan perumusan kebijakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;c. Pembinaan dan perumusan kebijakan pengembangan usaha agrobisnis Perikanan dan Peternakan;d. Pembinaan dan perumusan kebijakan dan pemanfaatan sumber daya bidang Perikanan dan Peternakane. Pembinaan dan perumusan kebijakan penerapan teknologi bidang Perikanan dan Peternakan;f. Pembinaan dan perumusan kebijakan penyebaran dan pengembangan hasil Perikanan dan Peternakan;g. Pembinaan dan perumusan kebijakan perizinan dan pelayanan umum dalam pengembangan usaha;h. Pembinaan unit pelaksana bidang Perikanan dan Peternakan;i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan(4) Bidang Perikanan dan dan Peternakan membawahi :a. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner;b. Seksi Bina Usaha dan Produksi

Pasal 68

(1) Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Seksi(2) Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok Membangun, membina dan mengawasi Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :a. Pembinaan pelaksanaan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan ikan;b. Pembinaan dan pengawasan obat hewan dan ikan pelayanan kesehatan hewan;c. Pembinaan terhadap norma dan standar teknis serta sistem dan standar prosedur pengawasan produk pangan hewani dan hewan non pangan yang higienes, sanitasi lingkungan usaha Peternakan dan Perikanan serta pengawasan pemotongan hewan;d. Pembinaan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner;e. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner;f. Pengawasan produk hewan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner terhadap produk hewan;g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan teknis bidang Perikanan dan Peternakan;h. Pengelolaan unit-unit pelayanan kesehatan hewan;i. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan.

Pasal 69

(1) Seksi Bina Usaha dan Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi(2) Kepala Seksi bina Usaha dan Produksi mempunyai tugas pokok membangun, membina dan mengawas produksi usaha dan sumber daya hayati.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Kepala Seksi Bina Usaha dan Produksi mempunyai fungsi :a. Melaksanakan bimbingan teknis budidaya peningkatan populasi dan pengembangan teknologi Perikanan dan Peternakan; b. Pengembangan dan pengawasan peredaran pakan serta peningkatan produksi pakan;c. Pengembangan produksi, peningkatan mutu dan pengawasan distribusi bibit ternak dan ikan;d. Melaksanakan bimbingan pemasaran dan distribusi hasil peternakan dan perikanan serta pembinaan pola-pola kemitraan;e. Pengembangan sumber daya (insani, alam, buatan) teknologi, analisa potensi kawasan sentra;f. Bimbingan terhadap akses permodalan, perizinan usaha serta pengembangan usaha dan kelembagaan;g. Pelaksanaan kegiatan perizinan, permodalan dan informasi pasar;h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 5Bidang Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 67

(1) Bidang Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang(2) Kepala Bidang Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Prabumulih di bidang Perkebunan dan Kehutanan;(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Kepala Bidang Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :a. Menyiapkan bahan, koordinasi, mengembangkan kebijakan teknis dan produksi serta pembinaan, evaluasi dan pengendalian tanaman perkebunan dan kehutanan;b. Membagi tugas, memberi petunjuk, mengendalikan, mengembangkan, mengawasi, menilai seluruh kegiatan seksi-seksi di bidang perkebunan;c. Melaporkan kegiatan ke kepada Kepala Dinas;d. Bimbingan penerapan teknologi produksi dan pengolahan hasil pemasaran produksi Perkebunan dan Kehutanan;e. Pembinaan dan pengembangan lahan tanaman Perkebunan dan Kehutanan;f. Menumbuh kembangkan Kelembagaan Petani;g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala bidang Perkebunan dan Kehutanan;h. Membantu Kepala Dinas sesuai bidangnya;i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.(4) Bidang Perkebunan dan Kehutanan membawahi :a. Seksi Perkebunanb. Seksi Kehutanan

Pasal 68

(1) Seksi Perkebunan dipimpinan oleh seorang Kepala Seksi(2) Kepala Seksi Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perkebunan dan Kehutanan pada sektor Perkebunan.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Perkebunan mempunyai fungsi :a. Penyusunan petunjuk dan melakukan identifikasi kegiatan rehabilitasi, diversifikasi, perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan;b. Pembinaan teknis dan operasional dalam rangka diversifikasi, rehabilitasi, intensifikasi, perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan;c. Perencanaan, pengadaan dan penetapan sumber benih atau bahan-bahan tanaman termasuk kebun induk serta pembinaan dan pengawasan mutu, sertifikasi dan penangkaran;d. Penyusunan petunjuk kultur teknis dan inventarisasi budidaya tanaman tahunan serta tanama