1Jembatan gantung Desa Sungai Banar, Kab. HSU

PERSIAPAN RAN PPDT 2020 &STRANAS PPDT 2020-2024

Kabupaten Alor

Disampaikan oleh :Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan

Kementerian PPN/Bappenas

Bogor, 6 Desember 2018

2

PENDAHULUAN

REPUBLIK INDONESIA

DASAR REGULASI DAERAH TERTINGGAL

3

❖ Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan DaerahTertinggal yang menyatakan bahwa Daerah Tertinggal merupakan suatu daerah dengankabupaten yang masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkandaerah lain dalam skala nasional.

❖ Peraturan Presiden No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan 122 kabupaten sebagai daerah tertinggal.

Sumber DayaManusia

Infrastruktur Kemampuan Keuangan Daerah

Ekonomi Aksesibilitas KarakterisikDaerah

Kriteria Ketertinggalan Daerah

REPUBLIK INDONESIA

4

EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DALAM RPJMN 2015-2019

Rata-rata pertumbuhan

ekonomi di daerah

tertinggal

5.572016*

6.9 - 7.1Target 2019

61.192017

62.78Target 2019

Rata-rata IPM di daerahtertinggal

18.042017

Persentasipendudukmiskin di daerah

tertinggal15.0 – 15.5Target 2019

Main Goals

Program/Kegiatan

Akses listrik

Akses telekomunikasi dan informasi

Perumahan

Penguatan Konektivitas

Perbaikan akses dan kualitas layanan kesehatan

Akses Air Bersih dan Sanitasi

Perbaikan akses dan kualitas layanan pendidikan

Pengembangan Ekonomi Lokal

2004 2009 2014 2019183 kab

+34 kab DOB

122 kab199 kab

+9 kab DOB

Terentaskan-50 kab

Terentaskan-70 kab

Target Terentaskan

80 kab

183-70+9

199-50+34 183-70+9

5

PROSES PENYUSUNAN PRIORITAS INTERVENSI KEGIATAN PPDT

REPUBLIK INDONESIA

6

Perumusan Menu Intervensi

kegiatan PPDT

Top Down

Bottom Up

Berdasarkan kerangka kerja logis

Berdasarkan Nomenklatur Renja K/L

Berdasarkan usulan pemerintah daerah

STRANAS PPDT

Rancangan RAN PPDT

❖ Penentuan Menu Intervensi kegiatan PPDT di daerah harus menggabungkan pendekatan Top Downdan Bottom Up agar intervensi kegiatan tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan dan memenuhikebutuhan di daerah

PENENTUAN PRIORITAS INTERVENSI KEGIATAN

Renja K/L

Permasalahan/ Isu Strategis

REPUBLIK INDONESIA

7

Program Prioritas

Program Prioritas

Program Prioritas

Output Prioritas

Kegiatan Prioritas

Output Prioritas

Kegiatan Prioritas

Output Prioritas

Kegiatan Prioritas

Output Prioritas

Kegiatan Prioritas

Output Prioritas

Kegiatan Prioritas

Output Prioritas

Kegiatan Prioritas

Output Prioritas

Kegiatan Prioritas

Output Prioritas

Kegiatan Prioritas

Output Prioritas

Kegiatan Prioritas

RENJA K/L B RENJA K/L CRENJA K/L A

1. Proyek dan Kegiatan parsial dan tidak terpadu2. Proyek dan Kegiatan belum tentu mengatasi masalah

PENDEKATAN TOP DOWN DALAM MENENTUKAN PRIORITAS MENU KEGIATAN PPDT

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Papua dan Papua Barat

Peningkatan infrastruktur dasar, konektivitas, dan TIK di Papua dan Papua Barat

Peningkatan Tata Kelola dan Kelembagaan di Papua dan Papua Barat

Peningkatan dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi

Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK

Pengembangan Pelabuhan Hub dan Feeder Jalur Utama Dan Subsidi Tol Laut

Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda Dan Perkotaan

Pembangunan dan Pengembangan Bandara Pada Jalur Utama Transportasi

Pengembangan Sistem Logistik dan JaringanPasar Komoditas Perikanan dan Pertanian

Penguatan Industri Pendukung Sistem Logistik

Penyediaan Infrastruktur Energi, Sarana Angkut dan Transportasi Pendukung SistemLogistik

PN

PP

KP

PENGURANGAN

KESENJANGAN

ANTARWILAYAH

MELALUI

PENGUATAN

KONEKTIVITAS DAN

KEMARITIMAN

Peningkatan

Konektivitas

dan TIK

Percepatan

Pembangunan

Papua dan

Papua Barat

Percepatan

Pembangunan

Daerah

Tertinggal dan

Desa

Penanggulang

an Bencana

Peningkatan

Sistem

Logistik

2

1

34

5

1

2

34

5

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikankontekstual Papua dan Papua Barat

Pengembangan komoditas unggulan dan pariwisatahulu-hilir di Papua dan Papua Barat

Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan

Penanganan Darurat dan Pemulihan Pascabencana

Manajemen Kebencanaan

PRIORITAS NASIONAL 2 TAHUN 2019:PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH MELALUI PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN

8

Pembangunan Daerah Tertinggal danPerbatasan

Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi

Percepatan Pembangunan Desa

REPUBLIK INDONESIA

• KemenPUPR• Kemenhub• Kemendes• Kominfo• KemenESDM• Kemendikbud• Kemenkes• Kemendes PDTT

• Kemendagri• Kemenaker• Kementan• KemenKP• KemenKUKM• Kemendag• BNPP• KemenATR/BPN

• BUMN• Pemda

• Kemendesa PDTT• Kemendagri• Kemenko PMK• Kemenkeu• BPKP• KL sektor• Pemda dan

Pemdesa

• Kemendesa PDTT KemenPUPR

• Kemenko ATR/ BPN

• Kemendagri

• Kementan• KemenKKP• KemenKUKM• Kemendag

Pengelolaan Data, dan Sistem Informasi Desa

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Pendampingan dan Pembinaan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa

9

SINERGI K/L DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN DESAPERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN DESA TAHUN 2019

PN

PP

KP

PERCEPATAN PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL

DAN DESA

Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Perbatasan

KawasanPerdesaan dan Transmigrasi

Percepatan Pembangunan

Desa

1

23

Peningkatan sarana dan prasarana

Peningkatan kapasitas SDM

Pengembangan ekonomi lokal

Penataan ruang kawasan perbatasan negara

Penguatan Manajemen Kawasan

Pengembangan Produk Unggulan Kawasan

Peningkatan Prasarana dan Sarana Kawasan

Perluasan Kemitraan, Kerjasama, dan Promosi Kawasan

3

CONTOH PEMBAHASAN TAHAP 1Komitmen output k/l untuk mendukung KP Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan

ProyekPrioritas

Output Prioritas K/L K/L PelaksanaKeterangan(SBPI/ Usulan)

Lokasi

PeningkatanSarana danPrasarana

1 Jalan Strategis Yang Dibangun Kemendes PDTT SBPI2 Jalan Penghubung Perbatasan yang dibangun di daerah tertinggal Kemendes PDTT SBPI3 Kapal Barang Untuk Daerah Pulau Kecil dan Terluar Kemendes PDTT SBPI4 Kapal Penumpang Untuk Daerah Pulau Kecil dan Terluar Kemendes PDTT SBPI5 Pengembangan sarana prasarana di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi

Madura (KKJSSM)BPWS SBPI

Pembangunan PLBN Terpadu di Sota, Rupat, Serasan, Jagoi Babang, Jasa, Sei Pancang, Napan, Maritaeng, Oepuli, Waris

Kemen PUPRSBPI

Pengembangan statistik

kewilayahan

1 PENYUSUNAN IRIO BPS SBPI2 Pendataan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa Tahun 2019

BPS SBPI

Peningkatan SDM

1 tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja Kemendes PDTT SBPI2 wirausaha yang meningkat pendapatannya dalam rangka pengembangan

produk unggulan daerah tertinggalKemendes PDTT SBPI

1 Pengembangan Model dan Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker Usulan RAN PPDT2 Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Kemenaker Usulan RAN PPDT1 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Perbatasan Negara BNPP SBPI

Penataan Ruang

Kawasan Perbatasan

Negar

1 RDTR kawasan perbatasan negara Kemen ATR/BPN SBPI

2 Penyusunan RTR KSN Laut Lepas Kemen ATR/BPN SBPI

1Peta dasar skala 1:5000 untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan

BIG SBPI

Pembahasan difokuskan untuk menyepakati Output Prioritas K/L yang dbutuhkanberdasarkan Usulan dalam Rencana aksi kawasan tetapi belum masuk dalam SBPI

ProyekPrioritas

Output Prioritas K/L K/L PelaksanaKeterangan

(SBPI/ Usulan)Lokasi

Pengembangan

EkonomiLokal

1 Bumdes/UMKM yang dibina dalam pengembangan Prukades Kemendes PDTT SBPI2 produk unggulan yang dipasarkan melalui e-commerce Kemendes PDTT SBPI3 pasar kecamatan yang dibangun dan fungsional Kemendes PDTT SBPI4 agrowisata yang dikembangakan Kemendes PDTT SBPI5 kabupaten tertinggal di perbatasan yang dikembangkan potensi sumberdayanya Kemendes PDTT SBPI6 kabupaten tertinggal yang memiliki pulau kecil terluar yang dikembangkan potensi

sumberdayanyaKemendes PDTT SBPI

1 Pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan KKP SBPI2 SKPT KKP SBPI1 Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian dan Perkebunan Kementan Usulan RAN PPDT2 Bantuan Alsintan Kementan Usulan RAN PPDT1 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Terhadap Ketentuan SNI, Manual Kartu Garansi,

dan Label di Perbatasan DaratKemendag

SBPI

2 Pasar Tradisional di daerah tertinggal dan PerbatasanKemendag

Usulan RAN PPDT & Renaksi Katas

1 Revitalisasi dan pendampingan pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerahtertinggal, perbatasan, dan pasca bencana

Kemen KUKM SBPI

2 Sertifikasi Koperasi Baru Kemen KUKM Usulan RAN PPDT3 Pelatihan Kewirausahaan Kemen KUKM Usulan RAN PPDT1 Peningkatan Kualitas SDM Industri Kemenperin Usulan RAN PPDT2 Penumbuhan dan Pengembangan IKM Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan Kemenperin Usulan RAN PPDT3 Penumbuhan dan Pengembangan IKM Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur Kemenperin Usulan RAN PPDT4 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Kemenperin Usulan RAN PPDT1 Bantuan Peningkatan Kesejahteraan KAT Kemensos Usulan RAN PPDT

REPUBLIK INDONESIA

Isu Strategis dan Prioritas

Pembangunan Wilayah JAWA-

BALI

Pembangunan Wilayah

NUSA TENGGARA

Isu Strategis dan Prioritas Pembanguna

n WilayahMALUKU

Isu Strategis dan Prioritas

Pembangunan WilayahPAPUA

(-)

12

Isu Strategis dan Prioritas

Pembangunan Wilayah

KALIMANTAN

Isu Strategis

dan Prioritas Pembangunan WilayahSULAWESI

Proyek Prioritas

Kegiatan Prioritas

Proyek Prioritas

Kegiatan Prioritas

Proyek Prioritas

Kegiatan Prioritas

Proyek Prioritas

Kegiatan Prioritas

Proyek Prioritas

Kegiatan Prioritas

Proyek Prioritas

Kegiatan Prioritas

Proyek Prioritas

Kegiatan Prioritas

Proyek Prioritas

Kegiatan Prioritas

Proyek Prioritas

Kegiatan Prioritas

RENJA K/L B RENJA K/L CRENJA K/L A

Program Prioritas

Program Prioritas

Program Prioritas

PENDEKATAN BOTTOM UPDALAM MENENTUKAN PRIORITAS MENU KEGIATAN PPDT

REPUBLIK INDONESIA

13

13

CONTOH : FAKTA PEMBANGUNAN KAB. LOMBOK TIMUR

o Rendahnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH danPENDAPATAN karena terbatasnya BENIH/BIBIT,terbatasnya PENGETAHUAN dan KETERAMPILANTEKNOLOGI produksi, kurangnya TENAGAPENYULUH dan PENDAMPING, rendahnya hilirisasiPENGOLAHAN produk unggulan, terbatasnya aksesPASAR untuk sektor pertanian (48 %)

Isu Strategis1. Investasi: Belum optimalnya manfaat investasi karena belum memadainya investasi, alokasi belanja dan rendahnya

kualitas belanja. 2. Pendampingan: Belum efektifnya pendampingan karena kurang memperhatikan kondisi sosial budaya dan adat

masyarakat. 3. Prasarana: Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, air bersih, internet; dan terbatasnya akses transportasi dari

desa-desa ke pusat kegiatan ekonomi.4. Ekonomi: Terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi seperti koperasi dan BUMDesa (mis. Rumput Laut)

Belanja Pegawai (DAU) = 48,89 %

(2016)

SDM

EKONOMI

KKD

IPM sudah melebihi target Dating (62,78)

=> Potensi Entas

REPUBLIK INDONESIA

CONTOH: PERKIRAAN KEBUTUHAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SektorKebutuhan

dana (Milyar Rp)

Usulan Daerah* (Milyar Rp)

APBD Kabupaten/

Kota

APBD Provinsi

Kementerian/ Lembaga

DSPUsulanHibah

RRMasyarakat

DuniaUsaha

LainnyaSurplus/ Defisit

Permukiman6.753,31 47,97 0,00 1253,26 4959,07 137,61 0,00 0,00 356,00 0,59

Infrastruktur834,47 29,75 9,34 754,84 0,00 31,50 0,00 2,61 0,00 (6,43)

Sosial2.582,31 185,69 154,37 679,63 52,20 293,44 908,92 136,34 51,68 (120,03)

Ekonomi Produktif 680,77 30,90 34,02 102,22 20,95 68,44 420,14 34,45 0,00 30,34

Lintas Sektor589,73 40,21 66,86 136,30 0,00 337,78 5,52 3,20 0,00 0,14

Jumlah11.440,59 334,53 264,58 2926,24 5032,22 868,77 1334,57 176,60 407,68

*rincian usulan daerah perlu dilakukan verifikasi;

REPUBLIK INDONESIA

15

CONTOH: KAB. LOMBOK TIMUR – PROVINSI NTB

Penyebab ketertinggalan di Lombok Timur:1. SDM**)2. Prasarana dan Sarana Dasar*)3. Kemampuan Keuangan Daerah4. Ekonomi ***)

Sektor Dukungan KegiatanKebutuhan

Dana

Infrastruktur*) Dermaga, jalan, jembatan, pelabuhan (kayangan), sarpras air minum, MCK Komunal, Sumur/air baku

-

Sosial**) RS, Tempat Ibadah, Puskesmas, posyandu, TK/RA, SD, SMP, SMA/SMK, MAdrasah

-

EkonomiProduktif***)

Pasar, kandang, Bimtek/pelatihan/pendampingan, PPI/TPI, Gudang, Mesin pabrik es, ekowisata, modal usaha

-

Sumber: Rencana Aksi RR Kabupaten Lombok Timur Keputusan

Bupati Lombok Timur No. 188.45/553/PD/2018

16

PERSIAPAN RANCANGAN RAN PPDT 2020& STRANAS PPDT 2020-2024

REPUBLIK INDONESIA

17

Des Jun

Perpres RKP 2019 & Pagu Anggaran 2019

Nov

Alokasi Anggaran2019

Pembahasandengan DPR

Des

RancanganRAN 2020

KORELASI TIMELINE PENYUSUNAN RAN PPDT DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PASCA PP 17/2017

Apr

Musrenbangnas 2019

Mei

Permen RKP 2019

Pemantauan 2018 & Rancangan RAD 2020

Penetapan RAD 2019

Pagu Anggaran2020

PenetapanRKP 2020

JunMei

Evaluasi 2017

RancangannRKP 2020

Jan

RancangannRKP 2019

Jan

RAD PPDT

2017 2018 2019

RAKORTEK & DAK

Mar

RKP

RAN PPDT

Evaluasi 2017 & Penyusunan

RancanganRAN 2019

PenetapanRAN 2019

Penetapan RAD 2020

PenetapanRAN 2020

Kemendes PDTT menyampaikan Rancangan

RAN PPDT 2020 pada Desember 2018

REPUBLIK INDONESIA

18

1. Rancangan RAN PPDT 2020 merupakan KEBUTUHAN untuk menjawab permasalahanpembangunan di daerah tertinggal.

2. Input dari Rancangan RAN PPDT 2020 berasal dari output Dana Dekon PPDT TA 2018 yangsalah satunya menghasilkan daftar kebutuhan kegiatan tahun 2020. Usulan kebutuhan daripemerintah daerah dianalisis lebih lanjut oleh Kemendes PDTT untuk menghasilkan prioritaskegiatan di daerah tertinggal

3. Rancangan RAN PPDT 2020 disampaikan pada Desember 2018 kepada:➢ Bappenas sebagai input dalam penyusunan Rancangan Awal RKP 2020 dan Rancangan RPJMN

2020-2024➢ K/L sebagai imput dalam penyusunan Rancangan Awal Renja dan Kortek K/L dengan pemda

4. Rancangan RAN PPDT tidak harus identik dengan nomenklatur Renja atau RKA K/L karena akanmenjadi masukan bagi K/L khususnya dalam menyusun rancangan Renja K/L 2020

5. Rancangan RAN PPDT 2020 akan diperbaharui menjadi RAN PPDT 2020 (sesuai dengannomenklatur Renja K/L) seiring dengan proses perencanaan pembangunan tahunan berkoordinasidengan Bappenas dan K/L terkait, dan akan ditetapkan menjadi Perpres RAN PPDT 2020 padaBulan Juni 2019

PERSIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN RAN PPDT TA 2020

Dana Dekon Provinsi:Rancangan RAD 2020

Analisis oleh Kemendes PDTT

Rancangan RAN PPDT 2020

REPUBLIK INDONESIA

19

Pusat/ Daerah

Output 2017 2018

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Daerah

Evaluasi RAD 2017 v

Pemantauan RAD 2018 v v v

Penetapan RAD PPDT 2019 v

Penyusunan Rancangan RAD 2020 v v

Pusat

Evaluasi RAN 2017 v

Pemantauan RAN 2018 v v v

Penyampaian Rancangan RAN 2019 sebagai masukan RKP 2019

v v

Penetapan RAN PPDT 2019 v

Penyusunan Rancangan RAN 2020 v v

Penyampaian Rancangan RAN 2020 sebagai masukan RKP 2020

V

OUTPUT DANA DEKON PPDT TA 2018

REPUBLIK INDONESIA

DANA DEKON 2018

ANALISIS MASALAH KETERTINGGALAN

1. Identifikasi aspek ketertinggalan prioritas2. Identifikasi akar masalah penyebab berbasis kriteria

ketertinggalan utama di daerah

ANALISIS ISU STRATEGIS

Analisis perumusan isu strategis berbasis akar masalah utamaketertinggalan

PENGUATAN SUBSTANSI DANA DEKON PPDT TA 2018

ANALISIS TEMATIK

Konsep dan sasaran rencana pembangunan berbasis THIS yangmenjawab permasalahan dan isu strategisContoh: Aspek Ekonomi→ Pengembangan kawasan Agropolitan “X”Sasaran : > Meningkatkan produktivitas hasil pertanian menjadi 5,4

ton/ha> Meningkatkan penerimaan tetap petani sebesar 15%

Menjadi acuan penyusunan isu strategis

Menjadi acuan penyusunan perencanaan berbasis THIS

REPUBLIK INDONESIA

TEMATIK WHATKomoditas unggulan apa yang akan dikembangkan(maksimal 3 komoditas per kabupaten) dan aspek

ketertinggalan apa yang akan diatasi?

INTEGRATIF WHO

Siapa saja stakeholder yang terkait? (menunjukkan integrasi lintas sektor, lintas aktor

termasuk usulan kebutuhan yang akan didanaioleh APBN, dan lintas sumber bendanaan)

SPATIAL WHEREDimana lokasi pelaksanaan yang mencerminkan

pendekatan kawasan? (contohnya: kawasanagrowisata, minapolitan, sentra perikanan, KSK, dll)

HOLISTIK HOW

Bagaimana mekanisme pelaksanaan secarahulu – hilir? (keterkaitan antar subsector meliputi peningkatan produktivitas, nilai

tambah dan berorientasi pasar)

PENYUSUNAN RANCANGAN RAN 2020 AGARMENCERMINKAN ASPEK T-H-I-S

22

DAK

DAKReguler

DAKAfirmasi

DAKPenugasan

PSO

AngkutanTol Laut

AngkutanPerkeretaapian

BUMN

Jalan Tol Pelabuhan Bandara KeretaApi

NavigasiUdara

SarprasTIK

DANA DESA

Pembangunan Desa

PemberdayaanMasyarakat

Desa

HIBAH

• Peningkatan kemampuan aparat dalam penanggulanganbencana,

• Peningkatan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat, • Peningkatan kapasitas relawan bencana,• Pengembangan Sistem Peringatan Dini, • Penyediaan Logistik dan Peralatan Kebencanaan, • Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana, • Peningkatan Kualitas Penanganan Darurat, • Peningkatan dan pemulihan daerah pascabencana, • Pengembangan data, informasi, pengetahuan, dan

teknologi kebencanaan, • Penguatan kebijakan dan regulasi berbasis kajian

penanggulangan bencana, • Penataan ruang di kawasan rawan dan pasca bencana.

K/L

INTEGRASI PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN DESA

TramwaySurabaya

SarprasTIK

BandaraLabuan Baju

Pelabuhan MargaGiri Ketapang

BRT/LRTMedan

KA Makassar –Pare-pare

KPBU

Bandara Kulon ProgoBandara Kertajati

Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Tol Trans-Sumateradan Trans-Jawa

PINA

Menggiring potensi pendanaan yang ada ke KTI dalam rangka mengurangi kesenjangan antarwilayah

PenyelenggaraanPemerintahan

Desa

PembinaanKemasyarakatan

Desa

PENUTUP

1. Pemerintah mempunyai KOMITMEN TINGGI untuk mendorong percepatanpembangunan daerah tertinggal yang dituangkan dalam berbagai kebijakan danprioritas nasional (RPJMN dan RKP).

2. Regulasi yang sudah ada dan dokumen perencanaan tentang PercepatanPembangunan Daerah Tertinggal dipandang sudah memadai, namundiperlukan regulasi yang mengikat komitmen pelaku pembangunan.

3. Langkah-langkah percepatan pembangunan daerah tertinggal:

1) Optimalisasi DAK dan belanja Pemda dengan prioritas kabupaten yangmemiliki kesenjangan SPM tinggi dan kapasitas fiskal rendah; denganmemperhitungkan kebutuhan biaya nyata di setiap daerah tertinggal

2) Penajaman Belanja K/L di daerah tertinggal untuk meningkatkan kualitasSDM, peningkatan akses dan konektivitas, dan pengembangan ekonomi lokal.

3) Perluasan kerjasama dan kemitraan investasi yang solid antaraKementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha.

REPUBLIK INDONESIA

24

TERIMA KASIH