Paparan Pembentukan Tkpsda Ws Stranas
-
Upload
gleen-mora -
Category
Documents
-
view
86 -
download
7
description
Transcript of Paparan Pembentukan Tkpsda Ws Stranas
TIM PENYELENGGARA CALON ANGGOTA TIM TIM PENYELENGGARA CALON ANGGOTA TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR WILAYAH SUNGAI : TOBA-ASAHAN AIR WILAYAH SUNGAI : TOBA-ASAHAN DAN DAN
WILAYAH SUNGAI : BELAWAN-ULAR-PADANGWILAYAH SUNGAI : BELAWAN-ULAR-PADANGPROVINSI SUMATERA UTARAPROVINSI SUMATERA UTARA
DISAMPAIKAN OLEH
Ir. LAUREN GULTOM, M.ENG
Diangkat Berdasarkan : SK DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR, DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM NO. 187/KPTS/D/2008 TGL. 26 September 2008
Dengan Susunan Sebagai berikut :
Ketua : Ir. Lauren Gultom, M.Eng
Merangkap anggota
Sekretaris : Ir. Robert Nababan, MT
Merangkap Anggota
Anggota : 1. Ir. Surung Siregar, Dipl.HE
2. Ir. H. Adam Brayun Nasution, M.Si
3. Ir. Redikton Hutauruk
4. Ir. Salmonsius Girsang, M.Si
5. Ir. Junjungan Saragi, ME
Dibantu oleh :1.Amat Purba, ST Balai Wilayah Sungai Sumatera II2.Ir. Aron Lumbanbatu s.d.a3.M.Zain s.d.a4.Titin Pangaribuan s.d.a5.Diharwan Simatupang, SE s.d.a6.Erni Lubis s.d.a7.Ir. Tetty Magdalena Nasution, M.Si Bappeda Provinsi Sumatera Utara8.Ir. Taufik s.d.a9.Igbal, STP s.d.aDiangkat Berdasarkan : SK Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II No. 18 /KPTS/BWS.SII/2010.
Dasar Hukum :1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2008 tenang Dewan Sumber Daya Air.3.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2008
tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai.
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (TKPSDA) DAN SEKRETARIAT WS. TOBA-SAHAN DAYA AIR (TKPSDA) DAN SEKRETARIAT WS. TOBA-SAHAN
DAN WS BELAWAN-ULAR-PADANGDAN WS BELAWAN-ULAR-PADANG
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (TKPSDA) DAN SEKRETARIAT WS. TOBA-SAHAN DAYA AIR (TKPSDA) DAN SEKRETARIAT WS. TOBA-SAHAN
DAN WS BELAWAN-ULAR-PADANGDAN WS BELAWAN-ULAR-PADANG
•Pendahuluan.
Untuk membentuk wadah koordinasi pengelolaan SDA di daerah wilayah sungai strategis nasional. Dengan Dasar Hukum adalah Undamg-Undang Nomor 7 tahun 2004 tanggal 18 Maret 2004 Tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Repubil Indonesia Nomor : 12 tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 Tentang Dewan Sumber Daya Air, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2008 tanggal 06 Mei 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Propinsi, Kabupaten / Kota dan Wilayah Sungai serta Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Propinsi, Kabupaten / Kota dan Wilayah Sungai.
•Maksud dan Tujuan Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Strategis Nasional Toba-Asahan dan WS Belawan-Ular-Padang. Kerangka Acuan Kerja ini (KAK) ini dibuat sebagai untuk lebih memperjelas secara lebih terperinci atau lebih opersaional agar pelaksanaan pembentukan wadah koordinasi pengelolaan SDA di daerah dan wilayah sungai Toba-Asahan dan WS Belawan-Ular-Padang dapat berlangsung secara tertib.
•Lingkup Pelaksanaan
•Pembentukan Tim Persiapan/ pemilihan calon anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang dan WS Btoba-Asahan. •Penetapan jumlah anggota dari unsur Pemerintah, pemerintah kab/kota pada TKPSDA Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang dan WS Toba-Asahan. •Proses seleksi Calon anggota dari unsur non pemerintah dan urutan kegiatan yang harus dilakukan.•Pengaturan jumlah angota TKPSDA Wilayah Sungai Strategis Nasional Belawan-Ular-Padang dan WS Toba-Asahan.•Penyelenggaraan fasilitasi pemilihan anggota TKPSDA dari unsur non pemerintah •Pembentukan Komisi-komisi •Laporan tertulis TKPSDA Wilayah Sungai Strategis Nasional Belawan-Ular-Padang dan WS Toba-Asahan.•Pembentukan Sekretariat Wadah Koordinasi TKPSDA Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang dan WS Toba-Asahan .
• Keanggaotaan TKPSDA WS Strategis nasional Toba-Asahan.
a. Wakil instansi Pemerintah : Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II.b. Wakil instansi Pemerintah Provinsi terdiri dari 5 (lima) Instansi Yaitu :
1)Bappeda Provinsi Sumatera Utara2)Dinas PSDA Provinsi Sumatera Utara3)Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara4)Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara5)Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara
c. Waki instansi Kabupaten/Kota terdiri dari 9 (Sembilan) Instansi yaitu :1)Pemerintah Kabupaten Simalungun2)Pemerintah Kabupaten Samosir3)Pemerintah Kabupaten Toba Samosir4)Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara5)Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan6)Pemerintah Kabupaten Dairi7)Pemerintah Kabupaten Karo8)Pemerintah Kabupaten Asahan9)Pemerintah Kota Tanjung Balai
• Keanggotaan TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang.• Dari Unsur Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
a)Wakil instansi Pemerintah : Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II.b)Wakil instansi Pemerintah Provinsi terdiri dari 5 (lima) Instansi Yaitu :
1)Bappeda Provinsi Sumatera Utara2)Dinas PSDA Provinsi Sumatera Utara3)Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara4)Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara5)Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara
•Waki instansi Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) Instansi yaitu :1)Pemerintah Kabupaten Simalungun2)Pemerintah Kabupaten Karo3)Pemerintah Kabupaten Deli Serdang4)Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai5)Pemerintah Kota Medan6)Pemerintah Kota Tebing Tinggi
Ketetapan
Menteri PU
5). Kriteria Pemilihan Anggota1. Pengajuan anggota TKPSDA WS strategis nasional dari unsur
pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) didasarkan kriteria sebagai berikut:
(1)pejabat wakil instansi Pemerintah sebagai pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan adalah pejabat setingkat eselon II atau setingkat eselon III pada unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.
(2)pejabat wakil instansi pemerintah provinsi setingkat eselon II yang menjabat sebagai anggota dewan sumber daya air provinsi yang bersangkutan.
(3)dalam hal dewan sumber daya air provinsi belum terbentuk, keanggotaan TKPSDA WS strategis nasional yang berasal dari wakil instansi pemerintah provinsi terdiri atas pejabat setingkat eselon II yang menjabat sebagai anggota PTPA.
(4)dalam hal dewan sumber daya air provinsi dan PTPA belum terbentuk, keanggotaan TKPSDA WS strategis nasional terdiri atas pejabat setingkat eselon II dari instansi pemerintah provinsi yang bersangkutan yang membidangi perencanaan daerah, membidangi sumber daya air, membidangi pertanian dan membidangi kehutanan.
(5)pejabat wakil instansi pemerintah kabupaten/kota setingkat eselon II pada wilayah sungai yang bersangkutan yang membidangi sumber daya air dan/atau yang terkait langsung dengan sumber daya air.
2. Anggota dari unsur nonpemerintah didasarkan kriteria sebagai berikut:
• wakil yang diusulkan oleh kelompok organisasi/asosiasi pengguna atau pengusaha sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1);
• organisasi/asosiasi yang sudah berbadan hukum dan terdaftar pada pemerintah provinsi serta telah berperan aktif dibidang sumber daya air sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
• organisasi/asosiasi berkedudukan di provinsi pada wilayah sungai yang bersangkutan.
Atau :1) Berbadan hukum Indonesia (bukan perwakilan organisasi asing) sebagai
organisasi atau asosiasi dengan melampirkan akta pendirian organisasi dan AD/ART.
2) Organisasi/asosiasi/badan tingkat nasional (untuk DSDA-N) atau regionl (untuk TKPSDA Wilayah Sungai) yang bergerak dibidang sebagaimana kelompok organisasi yang diumumkan dan bukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
3) Organisasi/asosiasi/badan yang telah didirikan sebelum tanggal 18 Maret 2005 (1 tahun setelah diundangkannya UU no.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)
4) Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan, ditandatangani Ketua dan Sekretaris organisasi/asosiasi/badan yang bersangkutan dan melampirkan daftar kegiatan organisasi selama 2 (dua) tahun terakhir.
Sekretariat TKPSDA WS Toba-Asahan danWS Belawan – Ular – Padang.
Agar TKPSDA WS Toba-Asahan dan WS Belawan-Ular-Padang yang telah dibentuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya perlu didukung sekretariat yang bersifat penuh waktu dan bukan ex officio sebagaimana terjadi selama ini.
Tugas dan fungsi utama sekretariat adalah memberikan dukungan teknis, admnsitratif dan keuangan, serta keahlian bagi TKPSDA.
1. Sekretariat secara organisasi berada di kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera II. 2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.3. Sekretaris dapat ditetapkan tersendiri sebagai pejabat eselon III, atau untuk
permulaan dapat ditunjuk pejabat eselon III yaitu Kepala Bidang/Kepala Seksi di Balai Wilayah Sungai Sumatera II.
4. Staf sekretariat adalah PNS dengan jumlah sesuai yang dibutuhkan, bersifat penuh waktu (full time).
5. Sekretariat dapat dibantu tenaga ahli yang bersifat paruh waktu bila diperlukan khususnya untuk membantu menyiapkan substansi persidangan TKPSDA.
No Uraian Kegiatan Jadwal
1 Penjaringan Unsur-unsur Ornop April - Mei2 Pengumuman melalui mas Media Hari ke 1
Tgl. 01-06-20103 Daftar Ornop Hari ke 2- Hari ke 30
Tgl. 02-06-2010 – 30-06-20104 Pengelompokan Organisasi Non Pemerintah (ORNOP)
Menurut Unsurtak Hari ke 31 - hari ke 45
Tgl. 01-07-2010 s/d 15-07-20105 Pengumuman Daftar ORNOP melalui Media Cetak Hari ke 46 - hari ke 50
Tgl. 16-07-2010 s/d 20-07-2010
6 Masa Sanggah unsur Hari ke 51 - hari ke 55Tgl. 21-07-2010 s/d 25-07-2010
7 Daftar Definitif ORNOP per Unsur
Hari ke 56 – hari 70Tgl. 26-07-2010 – Tgl. 30-07-2010
8 Rapat penjelasan oleh Tim Hari ke 71 Tgl. 31-07-2010
9 Proses Pemilihan calon anggota dari setiap Unsur s/d hari ke 80 s/d 9-08-2010
10 Usulan nama-nama wakil unsur Hari ke 81 s/dTgl. 10-08-2010
11 Penyampaian nama wakil unsur kepada tim hari ke 90s/d 19-08-2010
12 Pengusulan nama wakil unsure kepada Menteri Hari ke 90 – hari ke 100
Tgl. 20-08-2010 s/d 30-08-201013 Ketetapan Menteri PU 31-08-2010
Jadwal Pelaksanaan
KUOTA CALON ANGGOTA TKPSDAKUOTA CALON ANGGOTA TKPSDAWS TOBA – ASAHAN.WS TOBA – ASAHAN.
Unsur Pemerintah :
1. Balai Wilayah Sungai Sumatera II : 2 OrANG Unsur Pemerintah Provinsi :
1. Bappeda Provinsi Sumatera Utara : 1 Orang
2. Dinas PSDA Provinsi Sumatera Utara : 1 Orang
3. Dinas Pertanian Provinsi Sum.Utara : 1 Orang
4. Dinas Kehutanan Provinsi Sum. Utara : 1 Orang
5. Badan Lingkungan Hidup Provsu : 1 Orang Usnsur Pemerintah Kabupaten/Kota :
1. Kab. Simalungun : 1 Orang
2. Kab. Samosir : 1 Orang
3. Kab. Toba Samosir : 1 Orang
4. Kab. Tapanuli Utara : 1 Orang
5. Kab. Humbang Hasundutan : 1 Orang
6. Kab. Dairi : 1 Orang
7. Kab. Karo : 1 Orang
8. Kab. Asahan : 1 Orang
9. Kota Tanjung Balai : 1 Orang
Jumlah ……………….. : 16 Orang
Dari unsur Organisasi/Asosiasi Dari unsur Organisasi/Asosiasi : 16 Orang: 16 Orang
Jumlah Anggota TKPSDA WS TOBA-ASAHAN Jumlah Anggota TKPSDA WS TOBA-ASAHAN
Terdidi dariTerdidi dari ::
- Dari Unsur Pemerintah- Dari Unsur Pemerintah :: 16 Orang16 Orang- Dari Unsur Ornop - Dari Unsur Ornop :: 16 Orang16 Orang
------------------------------------------------
TOTAL …………..TOTAL ………….. :: 32 Orang32 Orang
KUOTA CALON ANGGOTA TKPSDAWS BELAWAN - ULAR - PADANG.
Unsur Pemerintah :1. Balai Wilayah Sungai Sumatera II : 1 Orang
Unsur Pemerintah Provinsi :1. Bappeda Provinsi Sumatera Utara : 1 Orang2. Dinas PSDA Provinsi Sumatera Utara : 1 Orang3. Dinas Pertanian Provinsi Sum.Utara : 1 Orang4. Dinas Kehutanan Provinsi Sum. Utara : 1 Orang5. Badan Lingkungan Hidup Provsu : 1 Orang
Usnsur Pemerintah Kabupaten/Kota :1. Kab. Simalungun : 1 Orang2. Kab. Karo : 1 Orang3. Kab. Deli Serdang : 1 Orang4. Kab. Serdang Bedagai : 1 Orang5. Kota Medan : 1 Orang6. Kota Tanjung Balai : 1 Orang
Jumlah ……………….. : 12 Orang Dari Unsur ORNOP Diambil : 12 Orang
Total…………………. : 24 Orang
Tupoksi TKPSDA WS Linprov-StranasTupoksi TKPSDA WS Linprov-Stranas
Bertugas membantu Menteri Bertugas membantu Menteri dalam melakukan koordinasi:dalam melakukan koordinasi:
Menyelenggarakan fungsi :Menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai;
b. penyusunan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai;
c. penyusunan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada wilayah sungai;
d. penyusunan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat wilayah sungai; dan
e. penyusunan kebijakan alokasi sumberdaya dalam rangka pengelolaan sumber daya air antar provinsi
a. konsultasi dengan pihak terkait guna konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan pola, rencana program dan kegiatan serta tercapainya kesepahaman antarsektor dan antarwilayah dalam pengelolaan sumber daya air wilayah sungai;
b. koordinasi dalam perumusan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai;
c. koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai;
d. koordinasi untuk mengintegrasikan dan menselaraskan kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air wilayah sungai; dan
e. pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai pengelolaan sumber daya air dan hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai;
Mekanisme Pemilihan Anggota (Mekanisme Pemilihan Anggota (lanjutanlanjutan))
yang beranggotakan :yang beranggotakan :• Instansi yg membidangi SDAInstansi yg membidangi SDA• KehutananKehutanan• Lingkungan hidupLingkungan hidup• Pertanian Pertanian • Sekretariat daerahSekretariat daerah
Tim Persiapan/PemilihanTim Persiapan/Pemilihan
Menteri/Menteri/
Mengkaji calon anggota yg Mengkaji calon anggota yg dapat dipertimbangkan dapat dipertimbangkan sebagai anggotasebagai anggota
Unsur PemerintahUnsur Pemerintah
Proses seleksi yg terdiri dari :Proses seleksi yg terdiri dari :• Pengumuman secara terbuka Pengumuman secara terbuka
melalui media cetak/elektrolitmelalui media cetak/elektrolit• PendaftaranPendaftaran• PengelompokanPengelompokan• Pengalokasian quota anggotaPengalokasian quota anggota• Fasilitasi penetapan bakal calonFasilitasi penetapan bakal calon• Pengajuan calonPengajuan calon
Unsur Non PemerintahUnsur Non Pemerintah
menetapkanmenetapkan
11
Melaporkan hasil seleksi Melaporkan hasil seleksi calon anggota utk calon anggota utk
mendapatkan penetapanmendapatkan penetapan
Menyiapkan & Menyiapkan & mengajukan draft surat mengajukan draft surat
keputusankeputusan
33
22
Hubungan Kerja Antar Wadah KoordinasiHubungan Kerja Antar Wadah Koordinasi
Dewan SDA NasionalDewan SDA Nasional
Dewan SDA ProvinsiDewan SDA Provinsi
Dewan SDA Kabupaten/KotaDewan SDA Kabupaten/Kota
TKPSDA WS Lintas Prov & TKPSDA WS Lintas Prov & TKPSDA WS StranasTKPSDA WS Stranas
TKPSDA WS Lintas Kab/KotaTKPSDA WS Lintas Kab/Kota
TKPSDA WS Dalam Kab/KotaTKPSDA WS Dalam Kab/Kota
Wil. AdministrasiWil. Administrasi Wil. SungaiWil. Sungai
Saling berkoordinatif dan konsultatif
Sekian dan Terima KasihSekian dan Terima Kasih