PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA: TINJAUAN EKONOMI DAN HUKUM

Oleh Dewi Triwahyuni

BAB IV

TINJAUAN UMUM

• Dari perspektif ekonomi dan hukum, secara ringkas dapat dinyatakanbahwa tujuan kebijakan persaingan (competition policy) adalah untukmeminimalisir inefesiensi perekonomian yang diakibatkan olehperilaku pelaku usaha yang bersifat anti persaingan.

• Ada dua penyebab distorsi perekonomian yang dapat mengakibatkanpasar menjadi tidak sempurna :

1. Eksternalitas pasar yang memungkinkan perusahaan2 yang mempunyai kekuatan pasar menggunakan kekuatan tersebut untukmenghancurkan pesaingnya (competitor elimination) dengan caratidak sehat.

2. Kebijakan intervensi pemerintah sendiri yang menimbulkan distorsipasar dan inefesiensi perekonomian. Penyebab pertama besumberpada perilaku perusahaan, sedangkan penyebab kedua bersumberpada intervensi pemerintah terhadap pasar

Beberapa cara tidak sehat (unfair) dapatdilakukan perusahaan untuk memenangkanpersaingan secara tidak sehat :

• Tindakan kolutif

Adalah perilaku beberapa perusahaan untukmengatur harga secara bersama-sama ataumembagi-bagi pasar sedemikian rupa sehinggamemaksimumkan keuntungan masing-masingperusahaan. Adan yang terbuka (explicit collusion) atau tersembunyi (tacit collusion)

• tindakan yang menghancurkan pesaing

Adalah vertical restraint dan predatory pricing.

• VERTICAL RESTRAINT, adalah pengaturanhubungan antara supplier dengan produsenatau antara produsen dengan distributor

• PREDATORY PRICING, adalah bilamanaperusahaan secara temporer menetapkanharga di bawah harga yang rendah sebagaiupaya menghalangi masuknya pesaing, mengusir pesaing, atau mendikte pesaing

TINJAUAN EKONOMI

• Pasar dapat didefinisikan berdasarkan spatial model, yakni mendefinisikan pasarberdasarkan lokasi.

• Pasar juga didefinsikan sebagai pasar geografisdi mana konsumen di dalam suatu wilayahtidak memiliki akses terhadap supply dari luardaerah kecuali dari produsen yang ada diwilayahnya. Sehingga penjual sangat dominandalam menentukan harga.

Kondisi Struktur Persaingan Usaha

• Salah satu cara melihat tingkat persaingan disuatu pasar adalah dengan melihat strukturpasarnya, indikator yang dapat digunakanadalah konsentrasi rasio (concentration ratio) yang mengukur tingkat penguasaan pangsapasar perusahaan terbesar (biasanya 4 perusahaan besar) terhadap total pangsapasar.

• Pada pasar yang tingkat konsentarasinyatinggi, artinya perusahaan-perusahaanterbesar memilki market power yang besar. Hal ini memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut melakukan tindakan anti persaingan seperti:– Pengaturan harga

– Kartel

– Pembagian pasar

Alasan yang menjelaskan kenapa tingkat konsentrasirasio di suatu industri tinggi :

• Pertama, yang terkait dengan teknologi, yaitupemanfaatan skala ekonomis

• Kedua, karena efesiensi yang tinggi dariperusahaan yang dominan atau karena inovasiyang menyebabkan pesaing tersingkir ataupendatang baru sulit masuk ke pasar

• Ketiga, adalah karena tindakan antipersaingan perusahaan-perusahaan dengancara mempersiapkan kelebihan kapasitasproduksi, kolusi dan predatory pricing.

Penyebab Munculnya PerilakuAntipersaingan:

• Di Indonesia, sejumlah intervensi pasar dilakukandengan alasan untuk mencapai tujuanpembangunan, seperti:– Penghematan devisa

– Transfer teknologi

– Penciptaan lapangan kerja

• Kegagalan pasar sering dijadikan alasan untukmembenarkan campur tangan pemerintah yang berlebihan, mulai dari pemilihan industristrategis, penentuan pelakunya, hinggapenetapan instrumen kebijakan.

• Dalam pandangan seperti diatas, secara implisitterkandung keyakinan bahwa campur tanganpemerintah sering lebih superior daripada mekanismepasar

• Intervensi yang berlebihan menimbulkan distorsi baru, sehingga terjadi goverrnment failure karena mengatasimarket failure.

• Di indonesia, ada korelasi tinggi antara proteksi dengantingkat konsentrasi. Semakin tinggi tingkat proteksiterhadap industri, semakin tinggi pula kecenderunganindustri memilki tingkat konsentrasi yang tinggi denganorientasi pasar domestik.

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

• Indonesia memiliki hukum persaingan tahun 1999 tentang “Larangan Praktik Monopoli danPersaingan Tidak Sehat” (yang selanjutnyadisebut UU No 5/1999) yang berlaku efektif sejak5 maret 2000

• Dalam kerangka sistem hukum nasional, hukumpersaingan usaha sebagai bagian dari hukumekonomi tidak hanya berdimensi hukum perdatasaja, tetapi lebih luas lagi yaitu melingkupi hukumpublik (hukum negara dan pidana)

ASAS-ASAS HUKUM

ASAS-ASAS HUKUM

ASAS-ASAS HUKUM PERDATA

ASAS-ASAS HUKUM PUBLIK

ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI

SKEMA LINGKARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

HUKUM PUBLIK

HUKUM PERSAINGAN

USAHA

PIDANA EKONOMI

HUKUM ADM. NEGARA

HUKUM PERDATA

HUKUM DAGANG

HUKUM PIDANA

HUKUM TATA NEGARA