HUKUM DANPERSAINGAN USAHA

Oleh Sulistiowati

OLIGOPOLI

PENETAPAN HARGA

PEMBAGIAN WILAYAH

PEMBOIKOTAN

KARTEL

TRUST

OLIGOPSONI

INTEGRASI VERTIKAL

PERJANJIAN TERTUTUP

PERJANJIAN DENGAN PIHAK LN

MONOPOLI

MONOPSONI

PENGUASAAN PASAR

PERSEKONGKOLAN

UMUM

JABATAN RANGKAP

PEMILIKAN SAHAM

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

PERJANJIAN YANG DILARANG

KEGIATAN YANG DILARANG

LARANGAN DALAM UU No. 5/1999

POSISI DOMINAN

TUJUAN HUKUM PERSAINGAN

• AGAR PERSAINGAN ANTAR PELAKU USAHA TIDAK MATI

• AGAR PERSAINGAN ANTAR PELAKU USAHA DILAKUKAN SECARA SEHAT

• AGAR KONSUMEN TIDAK DIEKSPLOITASI OLEH PELAKU USAHA ATAU KELOMPOK PELAKU USAHA

PENENTUAN PELANGGARAN

• PER SE ILLEGAL

• RULE OF REASON

PENENTUAN PELANGGARAN TANPA PEMERIKSAAN YANG RUMIT (TANPA HRS DIBUKTIKAN DULU APAKAH TINDAKAN TSB MENGURANGI PERSAINGAN ATAU TIDAK

PENENTUAN PELANGGARAN BERDASARKAN PEMERIKSAAN YANG RUMIT (DILARANG JIKA SECARA SUBSTANSIAL MENGURANGI PERSAINGAN)

DEFINISI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

• PRAKTEK MONOPOLI ADALAH PEMUSATAN KEKUATAN EKONOMI OLEH SATU ATAU LEBIH PELAKU USAHA YANG MENGAKIBATKAN DIKUASAINYA PRODUKSI DAN/ATAU PEMASARAN ATAS BARANG DAN/ATAU JASA TERTENTU, SEHINGGA MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN DAPAT MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM.

• PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ADALAH PERSAINGAN ANTAR PELAKU USAHA DALAM MENJALANKAN KEGIATAN PRODUKSI DAN ATAU PEMASARAN BARANG DAN/ATAU JASA YANG DILAKUKAN DENGAN CARA TIDAK JUJUR ATAU MELAWAN HUKUM ATAU MENGHAMBAT PERSAINGAN USAHA.

PERSAINGAN TIDAK JUJUR

1. PERBUATAN MENJUAL SESUATU KEPADA ORANG LAIN DENGAN MENIPU TIDAK HANYA MELALUI PEMAKAIAN MEREK BARANG DARI PERUSAHAAN LAIN TETAPI JUGA DENGAN CARA MENIPU MELALUI MENSUBSTITUSI, MENGUBAH, MENGGANTI BARANG YANG DIPESAN LANGGANAN DENGAN BARANG LAIN.

2. PERBUATAN BERSAING MENYANGKUT PENGGELAPAN ATAU MISAPPROPRIATION DARI NILAI-NILAI YANG TIDAK DAPAT DIRABA YANG KEMAMPUAN MEMILIKINYA BELUM JELAS.

3. TERMASUK PERBUATAN CURANG ADALAH PERBUATAN YANG SIFATNYA JAHAT ATAU MALICIOUS PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DALAM MELAKUKAN MERGER, AKUISISI, JOINT VENTURA DAN MENDIRIKAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ANAK.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Pasal 1365 KUH Perdata1. PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM;

2. KERUGIAN;

3. HUBUNGAN KAUSAL;

4. KESALAHAN (VOLMAR, 1984:183)

MENGHAMBAT PERSAINGAN USAHA

ADALAH TINDAKAN PELAKU USAHA YANG MENGAKIBATKAN TIDAK DAPAT BERFUNGSINYA PERSAINGAN SECARA WAJAR PADA PASAR BERSANGKUTAN

PERJANJIAN YANG DILARANG

OLIGOPOLI (Pasal 4)• Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dg pelaku usaha

lain • untuk secara bersama-sama • melakukan penguasaan produksi dan/atau• pemasaran barang dan/atau jasa • yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/

atau persaingan usaha tidak sehat.• 2 atau 3 pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % pangsa

pasar satu jenis barang atau jasa tertentu patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan oligopoli.

• Perjanjian oligopoli bersifat rule of reason.

Perjanjian yg dilarangdiskriminasi harga, Pasal 6

• Perusahaan pengangkutan X membuat perjanjian dg perusahaan pengangkutan Y untuk mentapkan harga tiket untuk penumpang asing 25% lebih tinggi dari harga tiket penumpang domestik untuk tujuan yang sama.

• Perjanjian diskriminasi harga, Pasal 6 memakai pendekatan perse illegal.

PENETAPAN HARGA (Pasal 5)

•Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dg pesaing •untuk menetapkan harga •atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan •pada pasar bersangkutan yang sama. •Kecuali: usaha patungan, didasarkan UU.•Pasal 5 ayat (1) memuat larangan perse illegal perjanjian penetapan harga•7 pelaku usaha di bidang pelayaran yg membuat perjanjian secara bersama-sama u/ mengatur tarif dan kuota yg melayani jalur Surabaya-Maksar-Surabaya dan jalur Makasar-Jakarta-Makasar. KPPU membuktikan bahwa para pelaku usaha transportasi laut tsb secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 19 huruf a dan c UU No. 5 Tahun 1999.

Perjanjian yg dilarang,penetapan harga di bawah harga pasar,

Pasal 7• Pelaku usaha dilarang membuat

perjanjian dg pesaing • untuk menetapkan harga di bawah

harga pasar, • yang dapat mengakibatkan terjadinya

persaingan usaha yang tidak sehat• Pasal 7 memakai pendekatan rule of

reason.

Perjanjian yg dilarang,penetapan harga vertikal, Pasal 8

• Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan (pendekatan rule of reason).

• PT. SG tlh menerapkan pola pemasaran semen yg dsbt vertical marketing system. Dampaknya adl terjadi pengelompokan distributor (10) yg membentuk konsorsium distributor pd area pemasaran tertentu. Melalui konsorsium tsb, PT. SG memiliki kemampuan mengontrol harga dan memberlakukan larangan kpd para distributor anggota konsorsium u/ memasok yg bukan anggota jaringan pemasarannya.

PEMBAGIAN WILAYAH, Pasal 9

•Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dg pesaingnya • yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya• dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan (rule of reason).

Pembagian wilayah

• Perusahaan X dan perusahaan Y memproduksi sepatu, di mana kedua pabrik tsb terletak di Tangerang.

• Konsumen sepatu dari kedua produsen tsb ada di wilayah Jawa dan Sumatera.

• Kedua perusahaan membuat perjanjian, di mana perusahaan X akan memasarkan sepatunya di Jawa dan perusahaan Y akan memasarkan produknya di Sumatera.

PEMBOIKOTAN (Pasal 10)

• Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dg pesaingnya,

• yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama,

• baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri( rule of reason).

• X & Y adl pedagang besar dr produsen A & B untuk produk minyak goreng di pasar “C” dg pangsa pasar 78%.

• X&Y membuat perjanjian untuk tidak membeli minyak goreng dari A agar dapat mengendalikan harga pembelian dari B.

KARTEL (Pasal 11)

•Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dg pesaingnya, •yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa (rule of reason).•Misal: asosiasi perusahaan taksi dapat mengatur suatu perjanjian penetapan harga yg berlaku bagi semua para pengusaha taksi anggotanya.

TRUST (Pasal 12)

•Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain •untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, •dengan tetap mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, •yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa (rule of reason).•Misal perusahaan X,Y,&Z bergabung membentuk perusahaan tunggal untuk menentukan produksi dan pemasaran, sehingga perusahaan lain sukar untuk menjual pasar yang dikuasai perusahaan X,Y,&Z.

OLIGOPSONI (Pasal 13)

• Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain

• yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan

• agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan.

• 2 atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan (rule of reason).

INTEGRASI VERTIKAL (Pasal 14)

•Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain •yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung (rule of reason).•Misal: Perusahaan X memproduksi tas, di mana bahan kulit u/ pembuatan X dan perusahaan lain dipasok oleh Perusahaan Y. Kemudian X&Y bersepakat untuk merger & tdk akan menjual kulitnya kpd perusahaan lain.

PERJANJIAN TERTUTUP(Pasal 15)

• Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain

• yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu (perse illegal)(ayat (1)

• Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain • yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang

dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (ayat (2).

• Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian • mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan

atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok :- harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau- tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

PERJANJIAN DENGAN PIHAK LUAR NEGERI (Pasal 16)

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Larangan perjanjian bersifat rule of reason.

KEGIATAN YANG DILARANG

1. KEGIATAN MONOPOLI

Monopoli dapat dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Melakukan penguasaan produksi atas suatu produk; dan ataub. Melakukan penguasaan atas pemasaran suatu produk.c. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek

monopoli; dan ataud. Penguasaan tersebut mengakibatkan terjadinya praktek persaingan

usaha tidak sehat (Fuady, 1999:76)

KEGIATAN YANG DILARANG

Monopoli dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti:

a. Tidak adanya produk substitusi atau produk pengganti dari produk yang bersangkutan (produk yang dimonopoli disebabkan tingginya tingkat diferensiasi produk tersebut). Tingkat diferensiasi produk disini dapat berupa misalnya fanatisme konsumen terhadap merek-merek tertentu, citarasa atau selera konsumen yang berbeda-beda, bentuk atau desain produk yang bersangkutan, dan lain-lain.

b. Adanya lisensi atau ijin khusus dari pemerintah yang hanya diberikan kepada beberapa pelaku usaha tertentu atau bahkan hanya kepada satu pelaku usaha saja. Misalnya lisensi impor sebagai importir tunggal.

c. Adanya penutupan atau hambatan terdapat akses pasar produk sejenis bagi pelaku usaha lain atau pelaku usaha pendatang baru. Penutupan akses ini mungkin dilakukan oleh para pelaku usaha itu sendiri (pelaku usaha lama) atau dapat pula dilakukan oleh pemerintah melalui misalnya keputusan-keputusan eksekutif yang menutup ijijn usaha baru untuk sektor-sektor tertentu;

KEGIATAN YANG DILARANG

d. Demi tercapainya efisiensi industri tertentu sehingga mengakibatkan hanya satu atau beberapa pelaku usaha yang berskala besar saja yang mampu mengelola usaha tersebut. Monopoli yang terjadi oleh karena faktor seperti ini sering disebut juga sebagai monopoli alamiah (natural monopoli).

e. Kebijakan kepentingan publik atau nasional yang menyebabkan pemerintah harus mengalokasikan sektor-sektor usaha tertentu hanya bagi pelaku-pelaku usaha tertentu saja, utamanya pelaku usaha negara seperti BUMN. Misalnya, sektor-sektor usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam diserahkan kepada BUMN tertentu saja (Erawaty, 1999:42-43)

KEGIATAN YANG DILARANG

a. Produk yang bersangkutan belum ada substitusinya

b. Pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha terhadap produk yang sama

c. Pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan.

d. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dari satu jenis produk tertentu

Anggapan Monopoli dalam hal terpenuhinya salah satu dari kriteria dalam pasal 17 ayat (2) ini yaitu :

KEGIATAN YANG DILARANG

Kegiatan Monopsoni

Suatu bentuk pemusatan pembeli, dimana seorang pembeli tunggal dihadapkan dengan banyak pemasok kecil.

Monopsoni dapat meniadakan persaingan harga dan cenderung dapat mengontrol harga di pasar serta menciptakan barrier to entry bagi pelaku usaha lain yang memproduksi barang atau jasa yang sama.

Pasal 18(1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

KEGIATAN YANG DILARANG

Unsur-unsur Monopsoni

a. Pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau

b. Menjadi pembeli tunggal atas suatu produk di pasar

c. Perbuatan tersebut dapat mebngakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau

d. Perbuatan tersebut mengakibatkan praktek persaingan usaha tidak sehat.

KEGIATAN YANG DILARANG

Anggapan Monopsoni

Pelaku usaha telah menerima penguasaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal, apabila :

a. Satu pelaku usaha atau

b. Satu kelompok usaha

c. Telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis produk tertentu

KEGIATAN PENGUASAN PASAR

Penguasaan PasarPasal 19Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 20Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah denagn maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesainya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya prktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Pasal 21Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

KEGIATAN PENGUASAN PASAR

Penguasaan Pasar

Bentuk penguasaan pasar yang disalahgunakan dan dilarang adalah :

a. Menolak pelaku usaha lain untuk berpartisipasi dalam pasar yang sama atau sengaja menciptakan barrier to entry.

b. Menghalangi konsumen pelaku usaha pesaingnya untuk melakukan usaha

c. Melakukan pembatasan produk dan distribusinyad. Melakukan perbuatan monopoli terhadap pelaku usaha tertentu.

KEGIATAN PERSEKONGGOLAN

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha denagn pelaku usaha lain dengan maskud untuk mengasai pasar bersangkutan bagi kepentinagn pelaku usah yang bersekongkol.

Pasal 22Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.Pasal 23Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.Pasal 24Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

KEGIATAN PERSEKONGGOLAN

Persekongkolan yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 karena dapat dapat dianggap menyebabkan persaingan usaha tidak sehat meliputi :

a. Persekongkolan untuk mengatur [penenang tenderb. Persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaanc. Persekongkolan unt menghambat pasokan produk

POSISI DOMINAN

Keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

POSISI DOMINAN

Seorang pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha dianggap memiliki posisi dominan jika:

a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau

b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

JABATAN RANGKAP

Pasal 26Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu

perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan–perusahaan tersebut:

a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; ataub. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atauc. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa

tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

PEMILIKAN SAHAM

Pasal 27Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan

sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;

b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 28(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan

usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud ayat dalam (2) pasal ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 35Tugas Komisi meliputi:a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;

b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;

d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;

e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini; g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan

Dewan Perwakilan Rakyat.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHAPasal 36Wewenang Komisi meliputi:a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku

usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

b. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;

c. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;

mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

d. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

e. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 39(1) Berdasarkan laporan Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan

dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.

(2) Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan.

(3) Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.

(4) Apabila dipandang perlu Komisi dapat mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lain.

(5) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), anggota Komisi dilengkapi dengan surat tugas.