Permasalahan Ekonomi Mikro di Indonesia

Posted on December 2, 2012 by Angga.N.Rahman

1. Harga Dasar dan Harga Tertinggi

Krisis ekonomi yang pernah melanda dunia terjadi cukup lama dan diyakini bahwa

mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Artinya,

keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar tidak tercapai. Pengaruh dari krisis

tersebut adalah melambungnya harga berbagai jenis barang yang dibutuhkan oleh produsen

dan konsumen. Salah satu campur tangan pemerintah dalam permasalahan ini ialah kebijakan

pemerintah mengenai harga dasar (floor price) dan harga tertinggi (ceiling price). Tujuan

penentuan harga dasar adalah untuk membantu produsen, sedangkan harga tertinggi untuk

membantu konsumen. Misalnya, musim panen padi menyebabkan jumlah beras melimpah.

Akibatnya, harga beras turun sehingga para petani mengalami kerugian. Untuk mengatasi

masalah tersebut, pemerintah menentukan harga dasar (floor price) beras untuk membantu

para petani.

2. Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Sehubung dengan naiknya harga BBM, para pengusaha angkutan umum bus kota, angkot,

dan taksi mengalami penurunan pendapatan dan mengurangi laba bagi pengusaha dan para

sopir. Untuk menyesuaikan kenaikan harga BBM tersebut, beberapa pengusaha angkutan

umum menaikkan tarifnya secara sepihak. Tindakan ini tentu saja akan memberatkan para

konsumen pengguna jasa angkutan. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah bersama

para asosiasi pengusaha angkutan melakukan penyesuaian tarif angkutan umum dengan

menetapkan tarif resmi bagi para pengusaha bus kota, angkot, dan taksi. Besarnya tarif resmi

ini tentu tidak akan memberatkan konsumen atau juga tidak merugikan pengusaha angkutan

umum.

3. Masalah Monopoli

Praktik monopoli akan mengakibatkan penguasaan pasar terhadap barang atau jasa tertentu

yang dihasilkan oleh satu perusahaan. Praktik monopoli seringkali merugikan masyarakat dan

konsumen. Di samping itu, monopoli akan mempersempit peluang usaha bagi masyarakat

lain sehingga kurang menumbuhkan semangat berwirausaha masyarakat. Perusahaan yang

melakukan praktik monopoli seringkali mempermainkan dan menetapkan harga tanpa

mempertimbangkan kelompok masyarakat yang memiliki usaha sejenis. Hal ini akan

menghancurkan para pesaing.

Untuk menghindari kegiatan praktik monopoli, pemerintah membuat peraturan yang

mengatur tentang kegiatan usaha agar menumbuhkan iklim usaha yang sehat bagi

masyarakat, yaitu UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

Usaha tidak Sehat.

4. Masalah Distribusi

Jalur distribusi barang dan jasa yang panjang akan mengakibatkan tingkat harga barang

menjadi tinggi dan mahal ketika sampai ke tangan konsumen. Untuk itu, beberapa upaya

telah dilakukan oleh pemerintah atau swasta untuk memperpendek jalur distribusi sehingga

harga barang ketika sampai ditangan konsumen tidak mahal. Misalnya, PT. Coca Cola

Indonesia melakukan distribusi barang melalui lebih dari 120 pusat penjualan di seluruh

Indonesia dan didistribusikan langsung melalui ke pedagang eceran (80% pengecer) dan

grosir dan 90% masuk kategori usaha kecil.

5 Masalah Birokrasi

Panjangnya jalur birokrasi di negara kita dalam rangka penyaluran bantuan dan penuntasan

masalah perekonomian di Indonesia sering kali menimbulkan keengganan para pengusaha

kecil untuk mengambil kesempatan tersebut. Pengajuan permohonan dana bantuan dengan

membawa proposal dari satu meja birokrasi ke meja yang lain. Tidak jarang pula diantara

meraka menjadi putus asa karena lamanya proses permohonan dan malasnya menghadapi

permainan birokrasi. Proses birokrasi perijinan yang berbelit-belit dikatakan sebagai salah

satu hambatan dalam menggalakan roda ekonomi di Indonesia.

6. Masalah Pembangunan Infrastruktur

Masalah pembangunan seperti jalan tol dan pelabuhan yang menjadi gerbang masuknya

devisa asing tidak berjalan sesegera mungkin. Pembangunan juga dapat mempermudah dalam

penyaluran distribusi sehingga mendapatkan keuntungan tersendiri bagi para pelaku usaha

kecil atau mikro. Dengan begitu arus pendapatan akibat penjualan ini dapat membangkitkan

kinerja produksi berkelanjutan.

7. Belum Meratanya Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik

Listrik pasalnya merupakan motor penggerak roda perekonomian. Ketika suatu kegiatan

usaha tidak mendapatkan pasokan listrik, hal ini menyebabkan proses produksi berhenti.

Walaupun hanya sebatas usaha kecil dalam proses produksinya tetap harus menggunakan

listrik.

8. Masalah Pembebasan Lahan

Masalah pembebasan lahan yang selama ini sering menjadi permasalahan besar antara

pengembang dan warga. Investasi akan terhambat jika pembebasan lahan ini sulit

diselesaikan. Di Indonesia masih banyak sosok makelar tanah yang hanya mementingkan

kepentingan pribadi, bukan kepentingan rakyat. Namun untuk mengatasinya, kini telah

terciptanya Undang-undang No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum. Demikian juga dengan sudah finalnya Peraturan Presiden

(Perpres) mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

9. Belum Terciptanya Transparasi Penggunaan Retribusi Pajak

Masalah ini juga menjadi salah satu masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia, permasalahan

ini hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah. Karena biaya yang mengalir untuk

pembangunan tanpa diketahui malah hanya dinikmati oleh segelintir elit. Sehingga yang

sampai pada rakyat diberbagai daerah adalah sisa dari dana yang sudah dipangkas oleh para

elite tersebut. Transparasi ini menjadi penting agar dana yang keluar dan masuk bisa

diketahui dengan jelas. Perlu penguatan fungsi kontrol publik agar masalah ini dapat

terselesaikan.

10. Pungutan Liar

Berdasarkan penelitian LPEM UI Tahun 2003 bahwa pengeluaran perusahaan untuk biaya

“tambahan atau pungutan liar” telah mencapai 11% dari biaya produksi. Hal ini tentunya

akan bisa menjadi penghambat yang sangat besar dan bisa mengacaukan iklum investasi yang

tengah dibangun di Indonesia. Thomas Dharmawan Ketua Umum Gabungan Pengusaha

Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) mengatakan bahwa potensi biaya produksi

yang dapat dihemat mencapai 30% jika praktik pungli bisa dihilangkan. Hal ini berarti

hampir sepertiga biaya produksi merupakan pungli dan harga jual ke konsumen bisa

diturunkan mencapai 30% jika praktik pungli ini dihilangkan. Praktik pungli ini sarat akan

nuansa korupsi (Susan Rose Ackerman). Dikatakan pula bahwa korupsi sering melekat dalam

struktur hierarkis dari birokrasi, dimana para pegawai pemerintah mempunyai kewenangan

penuh dalam mengambil keputusan sedangkan para pengusaha tidak mempunyai pilihan lain

akan menjadi sarana yang mempersubur praktik korupsi ini.

11. Pengenaan Perpajakan Berganda dan Berlapis-lapis

Banyak pemerintah daerah yang sekarang menerapkan pajak berlapis terhadap para investor

yang ingin menanamkan modal didaerahnya, polanya bermacam-macam, mulai dari pajak

yang melekat pada jenis usaha tersebut sampai kepada retribusi ‘khusus’ untuk sang kepala

daerah. Hal ini jelas makin menciptakan ketakutan tersendiri bagi para pengusaha atau

pemilik modal.

DAFTAR PUSTAKA

http://rositaajjah.wordpress.com/2012/05/27/indonesia-hadapi-masalah-ekonomi-mikro/

http://www.anneahira.com/masalah-perekonomian-di- indonesia.htm

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/10/15/06585344/Indonesia.Hadapi.Masalah.Ek

onomi.Mikro

http://www.tribunnews.com/2012/08/02/sby-kesal-dengan-makelar-tanah-hambat-

pembebasan-lahan

http://fantaziulo88.blogspot.com/2011/01/5-contoh-permasalahan-ekonomi-di.html

http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/03/29/ekonomi-biaya-tinggi-mengurai-

permasalahan-perijinan-sebagai-upaya-untuk-mengakselerasi-pembangunan- indonesia/

http://birokrasi.kompasiana.com/2011/05/02/nestapa-daerah-tertinggal/

Permasalahan Ekonomi Makro

a. Masalah Kemiskinan dan Pemerataan

Pada akhir tahun 1996 jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 22,5 juta jiwa atau sekitar

11,4% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Namun, sebagai akibat dari krisis ekonomi

yang berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997, jumlah penduduk miskin pada akhir

tahun itu melonjak menjadi sebesar 47 juta jiwa atau sekitar 23,5% dari jumlah keseluruhan

penduduk Indonesia. Pada akhir tahun 2000, jumlah penduduk miskin turun sedikit menjadi

sebesar 37,3 juta jiwa atau sekitar 19% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia.

Dari segi distribusi pendapatan nasional, penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan.

Sebagian besar kekayaan banyak dimiliki kelompok berpenghasilan besar atau kelompok

kaya Indonesia.

b. Krisis Nilai Tukar

Krisis mata uang yang telah mengguncang Negara-negara Asia pada awal tahun 1997,

akhirnya menerpa perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah yang semula dikaitkan dengan

dolar AS secara tetap mulai diguncang spekulan yang menyebabkan keguncangan pada

perekonomian yang juga sangat tergantung pada pinjaman luar negeri sector swasta.

Pemerintah menghadapi krisis nilai tukar ini dengan melakukan intervensi di pasar untuk

menyelamatkan cadangan devisayang semakin menyusut. Pemerintah menerapkan kebijakan

nilai tukar yang mengambang bebas sebagai pengganti kebijakan nilai tukar yang

mengambang terkendali.

c. Masalah Utang Luar Negeri

Kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali pada saat sebelum krisis ternyata

menyimpan kekhawatiran. Depresiasi penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

terutama dolar ASyang relative tetap dari tahun ke tahun menyebabkan sebagian besar utang

luar negeri tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai (hedging) sehingga pada saat krisis

nilai tukar terjadi dalam sekejap nilai utang tersebut membengkak. Pada tahun1997, besarnya

utang luar negeri tercatat 63% dari PDB dan pada tahun 1998 melambung menjadi 152% dari

PDB.

Untuk mengatasi ini, pemerintah melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri dengan

pihak peminjam. Pemerintah juga menggandeng lembaga-lembaga keuangan internasional

untuk membantu menyelesaikan masalah ini.

d. Masalah Perbankan dan Kredit Macet

Besarnya utang luar negeri mengakibatkan permasalahan selanjutnya pada system perbankan.

Banyak usaha yang macet karena meningkatnya beban utang mengakibatkan semakin

banyaknya kredit yang macet sehingga beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas.

Kesulitan likuiditas makin parah ketika sebagian masyarakat kehilangan kepercayaannya

terhadap sejumlah bank sehingga terjadi penarikan dana oleh masyarakat secarabesar-besaran

(rush).

Goncangan yang terjadi pada system perbankan menimbulkan goncangan yang lebih besar

pada system perbankan secara keseluruhan, sehingga perekonomian juga akan terseret ke

jurang kehancuran. Alasan-alasan di atas menyebabkan pemerintah memutuskan untuk

menyelamatkan bank-bankyang mengalami masalah likuiditas tersebut dengan memberikan

bantuan likuiditas. Namun untuk mengendalikan laju inflasi, bank sentral harus menarik

kembali uang tersebut melalui operasi pasar terbuka. Hal ini dilakukan dengan meningkatnya

suku bunga SBI. Kebijakan ini kemudian menimbulkan dilema karena peningkatan suku

bunga menyebabkan beban bagi para peminjam (debitor). Akibatnya tingkat kredit macet di

system perbankan meningkat dengan pesat. Dilema semakin kompleks di saat system

perbankan mencoba mempertahankan likuiditasyang mereka miliki dengan meningkatkan

suku bungan simpanan melebihi suku bunga pinjaman sehingga mereka mengalami kerugian

yang berakibat pengikisan modal yang mereka miliki.

e. Masalah Inflasi

Masalah inflasi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas kaitannya dengan masalah krisis nilai

tukar rupiah dan krisis perbankan yang selama ini terjadi. Pada tahun 2004 tingkat inflasi

Indonesia pernah mencapai angka 10,5%. Ini terjadi karena harga barang-barang terus naik

sebagai akibat dari dorongan permintaan yang tinggi. Tingginya laju inflasi tersebut jelas

melebihi sasaran inflasi BI sehingga BI perlu melakukan pengetatan di bidang moneter.

Pengetatan moneter tidak dapat dilakukan secara drastic dan berlebihan karena akan

mengancam kelangsungan proses penyehatan perbankan dan program restrukturisasi

perusahaan.

f. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

Menurunnya kualitas pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2006 tercermin dari anjloknya daya

serap pertumbuhan ekonomi terhadap angkatan kerja. Bila di masa lalu setiap 1%

pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja hingga 240 ribu maka pada 2005-

2006 setiap pertumbuhan ekonomi hanya mampu menghasilkan 40-50 ribu lapangan kerja.

Berkurangnya daya serap lapangan kerja berarti meningkatnya penduduk miskin dan tingkat

pengangguran. Untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan, pemerintah perlu

menyelamatkan industry- industri padat karya dan perbaikan irigasi bagi pertan.

Permasalahan Ekonomi Mikro

a. Masalah Harga Dasar dan Harga Tertinggi

Krisis ekonomi yang pernah melanda dunia terjadi cukup lama dan diyakini bahwa

mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Artinya,

keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar tidak tercapai. Pengaruh dari krisis

tersebut adalah melambungnya harga berbagai jenis barang yang di butuhkan oleh produsen

dan konsumen.

Salah satu campur tangan pemerintah dalam permasalahan ini ialah kebijakan pemerintah

mengenai harga dasar (floor price) dan harga tertinggi (ceiling price). Tujuan penentuan

harga dasar adalah untuk membantu produsen, sedangkan harga tertinggi untuk membantu

konsumen. Misalnya, musim panen padi menyebabkan jumlah beras melimpah. Akibatnya,

harga beras turun sehingga para petani mengalami kerugian. Untuk mengatasi masalah

tersebut, pemerintah menentukan harga dasar (floor price) beras untuk membantu para petani.

b. Meningkatnya Permintaan Beras

Gagal panen akan menyebabkan berkurangnya penawaran beras sehingga harga beras akan

naik. Tingginya harga beras akan menambah beban hidup masyarakat yang berpenghasilan

rendah dan tidak tetap. Untuk mengatasi pasokan beras ini, pemerintah melakukan program

impor beras melalui tender terhadap beberapa perusahaan swasta nasional dan asing.

c. Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Sehubungan dengan naiknya harga BBM, para pengusaha angkutan umum bus kota,

angkutan kota (angkot), dan taksi mengalami penurunan pendapatan dan mengurangi laba

bagi pengusaha dan para sopir. Untuk menyesuaikan kenaikan harga BBM tersebut, beberapa

pengusaha angkutan umum menaikkan tarifnya secara sepihak. Tindakan ini tentu sajaakan

memberatkan para konsumen

pengguna jasa angkutan. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah bersama para asosiasi

pengusaha angkutan melakukan penyesuaian tarif angkutan umum dengan menetapkan tarif

resmi bagi para pengusaha bus kota, angkutan kota dan taksi. Besarnya tarif resmi ini tentu

tidak memberatkan konsumen atau juga tidak merugikan pengusaha angkutan umum.

d. Masalah Monopoli

Praktik monopoli akan mengakibatkan penguasaan pasar terhadap barang atau jasa tertentu

yang dihasilkan oleh satu perusahaan. Praktik monopoli seringkali merugikan masyarakat dan

konsumen. Di samping itu, monopoli akan mempersempit peluang usaha bagi masyarakat

lain sehingga kurang menumbuhkan semangat berwirausaha masyarakat. Perusahaan yang

melakukan praktik monopoli seringkali mempermainkan dan menetapkan harga tanpa

mempertimbangkan kelompok masyarakat yang memiliki usaha sejenis. Hal ini akan

menghancurkan para pesaing.

Untuk menghindari kegiatan praktik monopoli, pemerintah membuat peraturan yang

mengatur tentang kegiatan usaha agar menumbuhkan iklim usaha yang sehat bagi

masyarakat, yaitu UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat.

e. Masalah Distribusi

Jalur distribusi barang dan jasa yang panjang akan mengakibatkan tingkat harga barang

menjadi tinggi dan mahal ketika sampai ke tangan konsumen. Untuk itu, beberapa upaya

telah dilakukan oleh pemerintah atau swasta untuk memperpendek jalur distribusi sehingga

harga barang ketika sampai ke tangan konsumen tidak mahal. Misalnya, PT. Coca Cola

Indonesia melakukan distribusi barang melalui lebihdari 120 pusat penjualan di seluruh

Indonesia dan didistribusikan langsung melalui ke pedagang eceran (80% pengecer) dan

grosir dan 90% masuk kategori usaha kecil

Standar Kompetensi : Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi

Kompetensi Dasar : – Mendeskripsikan perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro

- Mendeskripsikan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi

Indikator : – Mendeskripsikan pengertian Ekonomi Mikro dan Makro

- Mendeskripsikan perbedaan Ekonomi Mikro dan Makro

- Memberi contoh di masyarakat tentang ekonomi mikro (misal usaha industri kecil) dan

ekonomi makro (misal inflasi, pendapatan nasional dll)

- Mengidentifikasi Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi

(kemiskinan,pemerataan pendapatan).

- Memecahkan Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi.

Sumber : http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id/2010/03/22/permasalahan-ekonomi-dan-

kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi/

By ulffaa

Permasalahan Ekonomi Makro

Permasalahan ekonomi tidak hanya meliputi masalah-masalah mikro seperti kekakuan harga,

monopoli dan eksternalitas yang memerlukan intervensi pemerintah. Permasalahan ekonomi

juga terjadi dalam lingkup ekonomi makro yang memerlukan kebijakan pemerintah.

Permasalahan ekonomi makro Indonesia dalam membangun negara sebenarnya tidak hanya

sebatas itu. Inflasi yang tidak terkendali, ketergantungan terhadap impor dan utang luar

negeri merupakan beberapa masalah pemerintah dalam bidang ekonomi makro.

1. Masalah Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya Program

Inpres Data Tertinggal (IDT), pemberian kredit untuk para petani dan pengusaha kecil berupa

Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Program Kawasan

Terpadu (PKT), Program bapak Angkat, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) dan

program wajib belajar.

2. Masalah Keterbelakangan

Jika ditinjau dari segi penguasaan teknologi, indonesia masih dikategorikan negara

berkembang. Ciri lain negara adalah rendahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya,

rendahnya tingkat kemajuan dan pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas umum,

rendahnya tingkat disiplin masyarakat, rendah tingkat keterampilan penduduk, rendahnya

tingkat pendidikan formal, kurang modal, kurangnya produktivitas tenaga kerja, serta

lemahnya tingkat manajemen usaha. Untuk mengatasi keterbelakangan ini, pemerintah

berupaya meningkatkan kualitas SDM, melakukan pertukaran tenaga ahli, melakukan transfer

teknologi dari negara-negara maju.

3. Masalah Pengangguran dan Keterbatasan Kesempatan Kerja

masalah lain yang dihadapi Indonesia dalan pembangunan di bidang eknomi adalah masalah

lapangan kerja dan pengangguran. Masalah ini saling berhubungan satu sama lain. Masalah

pengangguran timbul karena terjadi ketimpangan antara jumlah angkatan kerja yang tersedia.

Untuk mengatasi masalah pengangguran dan terbatasnya kesempatan kerja, pemerintah

melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki keahlian sesuai

dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan investasi-investasi baru, terutama bersifat

padat karya(labour intensive), pemberian penyuluhan dan informasi yang cepat mengenai

lapangan kerja.

4. Masalah Kekurangan Modal

Kekurangan Modal adalah satu ciri penting setiap negara yang memulai proses

pembangunan. Kekurangan ini bukan saja menghambat kecepatan pembangunan ekonomi

yang dapat dilaksanakan tetapi dapat menyebabkan kesulitan negara tersebut untuk lepas dari

kemiskinan.masalah kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran dan kekurangan modal

yang terjadi disuatu negara berkembang disebabkan oleh lingkaran yang sulit diputuskan.

Lingkaran keterbelakangan dan kemiskinan tersebut adalah pendapatan rendah menyebabkan

kemampuan investasi rendah, investasi rendah menyebabkan pemupukan modal rendah,

modal rendah menyebabkan produktivitas rendah, produktivitas rendah menyebabkan

pendapatan rendah dan seterusnya berputar tanpa terputus. Untuk mengatsi masalah-masalah

tersebut, pemeritah harus melakukan suatu program besar sehingga dapat memutuskan

lingkaran setan, misalnya melalui peningkatan kualitas SDM atau peningkatan investasi

menjadi lebih produktif.

5. Masalah Pemerataan Pendapatan

Masalah lain yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi adalah

masalah pemerataan pembangunan. Pembangunan ekonomi Indonesia terkonsentrasi hanya di

kota-kota besar terutama di Pulau Jawa dan didominasi oleh kelomok tertentu. Pada

hakikatnya, pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya

sehingga keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya diukur dengan keberhasila n

dibidang ekonomi (secara materi).

6. Inflasi dan Tingkat Pengangguan yang Terus Meningkat

Inflasi atau kenaikan tngkat harga secara umum dan terus menurus bagi sebuah negara

sebenarnya merupakan hal yag wajar, selama tidak melebihi batas normal, berlangsung

singkat dan masih dapat terkendalikan oleh pemerintah. Inflasi ini dianggap berbahaya karena

dapat menyebabkan dampak negatif seperti menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat,

memburuknya distribusi pendapatan dan mengganggu stabilitas ekonomi. Seperti halnya

inflasi, pengangguran yang terus meningkat merupakan masalah bagi pebangunan ekonomi.

Pengangguran yang terus meningkat biasanya berdampak buruk terhadap kehidupan sosial

ekonomi masyarakat dan stabilitas nasional.

7. Ketergantungan Terhadap Impor dan Utang Luar Negeri

Tingkat ketergantungan yang tinggi dari pemerintahdan sektor swasta terhadap impor dan

utang luar negeri merupakan masalah pembangunan. Impor yang tinggi jelas akan

mengurangi cadangan devisa negara. Jika cadangan devisa negara berkurang, stabilitas

ekonomi nasional akan lemah. Utang luar negeri masalah yang muncul adalah menyangkut

beban utangnya, yaitu pembayaran bunga utang setiap tahun dan pelunasan pokok utang luar

negeri.

sumber :

Ahman,Eeng.2007.Membina Kompetensi Ekonomi.Bandung.Grafindo Media Pratama