KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO

*

*

ILMU EKONOMI

adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-daya terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, sekarang dan di masa datang, kepada berbagai individu dan golongan masyarakat (Prof. Paul. A. Samuelson)

Kegiatan dan Persoalan Ekonomi

Kegiatan ekonomi menghendaki seseorang atau perusahaan ataupun pemerintah untuk membuat keputusan tentang cara yang terbaik dalam mencapai tujuan atau kepuasannya.

*

Persoalan ekonomi menyangkut kegiatan individu atau perusahaan atau pemerintah dalam produksi, distribusi, konsumsi, investasi dan inovasi yang berkait dengan barang dan jasa yang dibutuhkan

*

TUJUAN PEREKONOMIAN

Mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat dan mantap

2. Menciptakan kestabilan harga-harga dan

mengatasi inflasi

3. Mengatasi masalah pengangguran dan

kemiskinan serta ketimpangan

4. Mewujudkan distribusi pendapatan yang

merata dan memberdayakan

TEORI MIKROEKONOMI

Teori mikroekonomi adalah bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan ekonomi dua sektor dan perilaku konsumsen dalam keseimbangan pasar dari keseluruhan kegiatan perekonomian.

Dalam teori mikroekonomi ada 3 (tiga) persoalan mencakup:

Apa jenis barang dan jasa yang diperlukan?

Bagaimana barang dan jasa itu diproduksi?

Untuk siapa barang dan jasa itu dihasilkan?

Kegiatan mikro ekonomi berkaitan dengan permintaan dan penawaran dengan keseimbangan untuk mencapai tingkat kepuasan (utility) sesuai mekanisme pasar

*

Komponen Faktor Produksi

Tanah dan sumber daya alam

Tenaga kerja (competency)

Modal termasuk teknologi

Kemampuan keusahawanan (enterpreneurship)

Diagram Alir Melingkar Kegiatan Ekonomi (circular flow diagram)

Rumah Tangga

Uang

Barang dan Jasa

Uang

Sumberdaya

Pengeluaran

Penerimaan

Biaya

Pendapatan

Perusahaan

Pasar Produk Pasar Faktor Produksi

*

TEORI MAKROEKONOMI

Teori makroekonomi menganalisis keseluruhan kegiatan perekonomian termasuk peran pemerintah dalam membuat kebijakan fiskal dan moneter serta perdagangan luar negeri yang berkaitan dengan pendapatan negara.

Dalam makroekonomi ada 4 (empat) komponen kegiatan :

Pendapatan dan pengeluaran rumah tangga

Pendapatan dan pengeluaran pemerintah

Pendapatan dan pengeluaran perusahaan

Pendapatan dan pengelyaran untuk ekspor dan impor

*

Analisis Makroekonomi meliputi :

Pengangguran, kemiskinan, ketimpangan, distribusi pendapatan

Peranan uang dalam penentuan kegiatan ekonomi dan inflasi

Kebijakan pemerintah dalam bentuk fiskal dan moneter

Kesempatan kerja lebih kecil dari angkatan kerja menyebabkan pengangguran. Pendapatan lebih rendah dari pengeluaran agregat secara kumulatif menyebabkan kemiskinan. Distribusi pendapatan tidak merata menyebabkan ketimpangan dapat menimbulkan konflik bahkan krisis bisa dilihat dalam indeks Gini.

Uang beredar dan kecepatan perputaran menunjukkan kegiatan ekonomi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga secara terus menerus tidak terkendali menyebabkan inflasi yang merugikan kelompok berpendapatan rendah dan tetap. Subsidi untuk memproteksi kelompok ekonomi yang rentan terhadap krisis ekonomi.

Kebijakan pemerintah dalam bentuk fiskal antara mengelola pajak sebagai sumber pendafapatan untuk pembangunan selain berbagai sumber lainnya untuk pembangunan. Kebijakan moneter mengatur peredaran uang termasuk nilai tukar dan intervensi pemerintah

*

KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER

Kebijakan ekonomi oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian menuju kondisi yang lebih baik melalui perencanan dengan cara mengelola peneriamaan dan pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan.

Kebijakan Fiskal berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan dan perbelanjaan negara melalui pajak dan sumber-sumber penerimaan negara lainnya termasuk APBN.

Kebijakan Moneter berkaitan dengan pengendalian jumlah uang yang beredar melalui tingkat suku bunga dan nilai tukar termasuk kegiatan perdagangan internasional

*

PAJAK

Secara hukum, pajak didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal (berdasarkan undang-undang), sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum (misalnya denda atau kurungan penjara) untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban.

Secara ekonomi, pajak didefinisikan sebagai pemindahan sumberdaya di sektor rumah tangga dan perusahaan (dunia usaha) ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa memberi balas jasa langsung.

Besarnya pajak yang diterima pemerintah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sebaliknya pajak dapat mempengaruhi perilaku produksi atau konsumsi.

*

KLASIFIKASI PAJAK

A. Pajak Objektif

Adalah pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak.

Misalnya pajak pertambahan nilai (PPN)

B. Pajak Subjektif

Adalah pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak. Makin besar kemampuan wajib pajak makin besa beban pajaknya.

Misalnya pajak progresif kendaraan (PKB)

*

D. Pajak Langsung

Adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeser kepada wajib pajak yang lain.

Misalnya pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB)

D. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang beban pajaknya dapat digeser kepada wajib pajak yang lain

Misalnya pajak penjualan (PPn atau PPnBM)

*

TARIF PAJAK

Tarif pajak terbagi menjadi 2 yaitu :

a. Pajak Nominal

Adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan sejumlah nilai nominal tertentu.

Misalnya pengenaan pajak pendapatan yang tidak kena pajak

b. Pajak Persentas

Adalah pajak yang ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari dasar pengenaan pajak.

Pajak persentase dapat dibedakan yaitu:

Pajak Proporsional, tarif presentasenya tetap.

Pajak Progresif, tarifnya makin tinggi bila dasar pengenaan pajaknya makin tinggi.

Pajak Regresif, tarif pajak makin rendah pada saat penghasilan meningkat.

*

POLITIK ANGGARAN

Politik anggaran dibagi menjadi :

a. Anggaran Defisit ( Deicit Budget )

Adalah anggaran yang direncanakan untuk defisit, sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah ( TT ).

Politik anggaran surplus dilakukan bila perekonomian sedang dalam tahap memanas. Melalui anggaran ini pemerintah mengerem pengeluarannya untuk menurunkan tekanan pemerintah atau mengurangi daya beli dengan menaikkan pajak.

c. Anggaran Berimbang ( Balance Budget )

Adalah anggaran yang apabila pengeluaran sama dengan penerimaan (G=T atau T=G )

*

Kebijakan moneter

Kebijakan Moneter adalah upaya pemerintah mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi bertumbuh, sekaligus mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter berkaitan dengan kebijakan uang ketat)

*

INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER

Ada 3 instrumen kebijakan untuk mengatur jumlah uang beredar:

Operasi pasar terbuka (open market operation)

Yaitu pengendalian jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah.

Di Indonesia operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).

Tingkat Diskonto (Discount Rate)

Tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umun yang meminjam ke bank sentral.

Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar maka pemerintah menurunkan tingkat bunga penjaman (tingkat diskonto ). Dengan tingkat bunga pinjaman maka keinginan bank-bank akan mempengaruhi keinginan atau sebaliiknya yang berkaitan dengan jumlah uang yang beredar yaitu bertambah dan sebaliknya

*

3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Penetapan ratio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jka rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya.

4. Imbaunan Moral (Moral Persuasion)

Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang yang beredar.

*