PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PELANGGAN JASA ...
Transcript of PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PELANGGAN JASA ...
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PELANGGAN JASA
TELEKOMUNIKASI (PRABAYAR) TERHADAP PERBUATAN
MELAWAN HUKUM PASCA PELAKSANAAN REGISTRASI
PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Diajukan dan Disusun untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh
Padma Widyantari
NIM. E0015312
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2019
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PELANGGAN JASA
TELEKOMUNIKASI (PRABAYAR) TERHADAP PERBUATAN
MELAWAN HUKUM PASCA PELAKSANAAN REGISTRASI
PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI
Oleh:
PADMA WIDYANTARI
NIM. E0015312
Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, 11 Maret 2019
Dosen Pembimbing
Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
NIP. 196302091988031003
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
iii
wwwwwwwwwwwwwwwPENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PELANGGAN JASA
TELEKOMUNIKASI (PRABAYAR) TERHADAP PERBUATAN
MELAWAN HUKUM PASCA PELAKSANAAN REGISTRASI
PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI
Disusun Oleh
Padma Widyantari
NIM. E0015312
Telah diterima dan disahkan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada:
Hari : Rabu
Tanggal : 27 Maret 2019
DEWAN PENGUJI
1. Dr. M. Hudi Asrori S., S.H., M.Hum. : ……………………………
NIP. 196011071989111001
Ketua
2. Munawar Kholil, S.H., M.Hum. : ……………………………
NIP. 196810171994031003
Sekretaris
3. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. : ……………………………
NIP. 196302091988031003
Anggota
Mengetahui,
Dekan
Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
NIP. 19601107 198601 1 001
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
iv
SURAT PERNYATAAN
Nama : Padma Widyantari
NIM : E001312
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) berjudul:
PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PELANGGAN JASA
TELEKOMUNIKASI (PRABAYAR) TERHADAP PERBUATAN
MELAWAN HUKUM PASCA PELAKSANAAN REGISTRASI
PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI adalah betul-betul karya sendiri.
Hal-hal yang bukan karya saya dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini diberi tanda
citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti
pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa
pencabutan Penulisan Hukum (Skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari Penulisan
Hukum (Skripsi) ini.
Surakarta, 11 Maret 2019
Yang membuat pernyataan,
Padma Widyantari
E0015312
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
v
ABSTRAK
Padma Widyantari. 2019. E0015312. PERLINDUNGAN HUKUM DATA
PRIBADI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI (PRABAYAR)
TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM wPASCA
PELAKSANAAN REGISTRASI PELANGGAN JASA
TELEKOMUNIKASI. Penelitian Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum
terhadap data pribadi pelanggan jasa telekomunikasi pasca pelaksanaan registrasi
jasa telekomunikasi yang dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum. Penelitian
ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan
penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi pustaka. Teknik
analisis bahan hukum adalah menganalisis hasl penelitian dan pembahasan dengan
menggunakan teori-teori yang ada dalam tinjauan pustaka.
Pemerintah melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa
Telekomunikasi, mewajibkan pelanggan jasa telekomunikasi untuk melakukan
registrasi ulang dan registrasi baru dengan mengirimkan Nomor Induk
Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarganya kepada Penyelenggara Jasa
Komunikasi yang akan di validasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam
Sistem Elektronik, Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga
merupakan data pribadi yang wajib dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi
kerahasiaannya. Perlindungan hukum terhadap data pribadi tersebut belum
optimal karena tidak ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur
mengenai perlindungan data pribadi, oleh karenanya terjadi kebocoran data
pribadi berupa NIK yang didaftarkan oleh 50 nomor prabayar yang tidak dikenal,
yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum.
Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Perlindungan Data Pribadi,
Registrasi Jasa Telekomunikasi.
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
vi
ABSTRACT
Padma Widyantari. 2019. E0015312. LEGAL PROTECTION IN THE
PERSONAL DATA OF TELECOMMUNICATION CUSTOMERS
(PREPAID NUMBERS) ON UNLAWFUL ACTIONS RELATING TO
REGISTRATION OF TELECOMMUNICATION SERVICES. Legal
Research (Thesis). Faculty of Law, Sebelas Maret University.
This study aims to analyze the legal protection of the personal data of
telecommunications service customers after the registration of
telecommunications services that are associated with illegal acts. This study is
normative legal research that is prescriptive. The research approach uses a
legislative approach and a conceptual approach using primary legal materials
and secondary legal materials. The legal material collection technique uses
library research techniques. The legal material analysis technique is to analyze
the results of the research and discussion using the theories in the literature
review.
The Government through the Minister of Communication and Information
Technology Regulation Number 21 of 2017 concerning Second Amendment to
Regulation of the Minister of Communication and Information Regulation
Number 12 of 2016 Concerning Telecommunications Service Customer
Registration requires telecommunication service customers to re-register and
register by sending the Population Registration Number and Personal Card
Number to Their Families to the Communication Services Provider that will be
validated by the Department of Population and Civil Registration, Ministry of
Home Affairs. Based on the Minister of Communication and Information
Technology Regulation Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal
Data in the Electronic System, the Personal Card Number, and Population
Registration Card Number is personal data that must be treated, and maintained
by the truth and protected by confidentiality. Legal protection against personal
data is not optimal because there are no specific laws and regulations governing
the protection of personal data, therefore there is a leak of personal data in the
form of NIK which is registered by 50 unknown prepaid numbers, which is a form
of illegal activity.
Keywords: Unlawful Actions, Personal Data Protection, Telecommunications
Services Registration.
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
vii
MOTTO
“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak pernah
menjadi takdirku dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah
melewatkanku” (Umar Bin Khatab)
“Jika engkau telah memulai sesuatu dengan baik, maka lakukanlah sesuatu itu
semaksimal mungkin, dan akhirilah pula dengan baik” (Penulis)
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
viii
PERSEMBAHAN
Puji Syukur penulis panjatkan atas berkat rahmat dan kehadirat Allah SWT,
penulisan hukum ini dipersembahkan kepada:
1. Orang tua, Bapak Sulamto dan Ibu Sri Suprapti yang selalu memberikan doa,
dukungan, kasih sayang dan segala kebutuhan yang selalu diberikan.
2. Kakakku, Subandriyo Adi Prasetyo yang selalu memberikan perhatian,
dukungan, keceriaan, dan kasih sayang.
3. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
ix
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan
anugerahNya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul
“PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PELANGGAN JASA
TELEKOMUNIKASI (PRABAYAR) TERHADAP PERBUATAN
MELAWAN HUKUM PASCA PELAKSANAAN REGISTRASI
PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI”. Penulisan hukum ini disusun
dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini
tidak akan selesai tanpa doa, bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai
pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Orang tua dan keluarga tercinta, Bapak, Ibu, dan Mas Ban yang telah
memberikan kasih sayang dan segala yang telah diberikan yang tidak ternilai,
sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta;
3. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing
yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran, dan motivasi bagi
penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini;
4. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik, yang
telah memberikan bimbingan, nasehat, dan arahan sejak awal perkuliahan;
5. Bapak Kukuh Tejomurti, S.H., L.LM., yang telah memberikan ilmu
pengetahuan, arahan, dan nasehat kepada penulis sehingga dapat menjadikan
bekal dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini
6. Seluruh dosen Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah
memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis belajar di kampus
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
x
7. Bapak dan/atau Ibu Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) ini yang telah dengan
sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan
pada Penulisan Hukum (Skripsi) in;
8. Pihak Kementerian Hukum dan HAM, Pak Eddy, Mas Yanuar, Mba Lila, Bang
Lim dan segenap staff dalam Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-
undangan II yang telah memberikan ilmu, arahan, nasihat dan bimbingan KMM
dan Penulisan Hukum (Skripsi);
9. Pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi, Mas Hendri Sasmita Yudha,
S.H., M.H., Mba Ajeng Risda Rahmadani, S.H., Mas Arif Wahyudi, S.Kom.
dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, dan Mas Indra Maulana, S.H.,
L.LM. dari Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika yang telah
memberikan waktu, bantuan, dan bimbingan kepada penulis untuk melakukan
penelitian dan wawancara.
10. Anandita Reza Ekaputra yang telah memberikan doa, dukungan, waktu, dan
banyak hal yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu.
11. Sahabat-sahabat SMP, SMA dan Kuliah, Caesy, Febrian, dan Mas Alfi, Ivana,
Galuh, Salma, Tyas, Siwi, Yenni, Mba Zizi, Ryan, Ivan yang telah mewarnai
hidup penulis baik suka maupun duka, memberikan doa, dukungan, dan kasih
sayang.
12. Teman-teman KKN UNS Lembu 2018
13. Teman-teman KMM Kemenkumham RI
14. Teman-Teman PKKMB FH UNS “Ipso Jure” dan “Pro Justitia”
15. Keluarga besar KSP “Principium”
16. Keluarga besar Business Law Society (BLS)
17. Keluarga besar Katalismaro
18. Kakak-kakak sepupu, Viki Paramita dan Yana Pujastuti.
19. Semua pihak yang ikut dalam penyelesaian penulisan hukum (skripsi) ini yang
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Demikian pengantar ini saya sampaikan. Penulis menyadari bahwa dalam
penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang
membangun sangat diharapkan. Semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
xi
memberikan manfaat kepada semua pihak, baik untuk penulisan, akademisi,
maupun masyarakat umum.
Surakarta, 11 Maret 2019
Penulis
Padma Widyantari
E0015312
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ................................................... iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN ...................................................... iv
ABSTRAK ................................................................................................... v
ABSTRACT ......................................................................................................... vi
MOTTO ..................................................................................................... vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................... viii
KATA PENGANTAR ................................................................................. ix
DAFTAR ISI .............................................................................................. xii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................ xiii
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................ 8
C. Tujuan Penelitian ............................................................................. 8
D. Manfaat Penelitian ........................................................................... 9
E. Metode Penelitian ............................................................................. 9
F. Sistematika Penulisan Hukum ....................................................... 13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori ............................................................................... 15
1. Perlindungan Hukum ............................................................... 15
2. Perbuatan Melawan Hukum ..................................................... 17
3. Data Pribadi .............................................................................. 26
4. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi ........................................ 31
5. Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi .............................. 34
6. Penyelesaian Sengketa ............................................................. 37
B. Kerangka Pemikiran ........................................................................ 46
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
xiii
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pelanggan Jasa
Telekomunikasi (Prabayar) Pasca Pelaksaaan Registrasi Pelanggan Jasa
Telekomunikasi .............................................................................. 51
1. Perlindungan Hukum Preventif ............................................... 52
a. Pendekatan Regulasi ........................................................... 52
1) UUD NRI 1945 ............................................................ 52
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen .............................................. 54
3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi ............................................................ 56
4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia ...................................................... 57
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 ................................................. 58
6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ..................................... 59
7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 .......... 61
8) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ..... 62
9) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20
Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam
Sistem Elektronik ......................................................... 63
10) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12
Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 ....................... 68
b. Pendekatan Teknis ............................................................. 72
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
xiv
1) Pengawasan secara Berkala ......................................... 73
2) Pengawasan terhadap Kewajiban Para Pihak ............... 73
3) Menghubungi Call Center/Customer Service .............. 76
c. Pendekatan Literasi ............................................................ 76
2. Perlindungan Hukum Represif ................................................. 77
a. Pengaduan .......................................................................... 77
1) Pengaduan Tertulis ...................................................... 78
2) Pengaduan Tidak Tertulis ............................................ 78
3) Pengaduan Lainnya ....................................................... 79
b. Pengenaan Sanksi ............................................................... 79
1) Sanksi Administratif .................................................... 79
2) Sanksi Perdata .............................................................. 80
3) Sanksi Pidana ............................................................... 80
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum
terhadap Data Pribadi Pelanggan jasa telekomunikasi (Prabayar)... 83
1. Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi ........................................ 85
a. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) ............................ 86
1) Negosiasi ...................................................................... 86
2) Mediasi ......................................................................... 90
b. Arbitrase ............................................................................. 92
2. Penyelesaian Sengketa Litigasi ................................................ 95
a. Peradilan Umum ................................................................. 96
1) Pengadilan Negeri ........................................................ 96
BAB IV. PENUTUP ............................................................................... 100
A. Simpulan ...................................................................................... 100
B. Saran ............................................................................................. 101
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 102
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran .................................................................... 48
Gambar 3.1. Tingkat Formalitas dan Keterlibatan Pihak Ketiga dalam APS .. 92