PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIVASI PENGGUNA...

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIVASI

PENGGUNA JASA GRAB

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

DIAH AYU WULANDARI

NIM : 11140480000006

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1440 H/2019 M

v

ABSTRAK

Diah Ayu Wulandari. NIM 11140480000006. Perlindungan Hukum Data Privasi Pengguna Jasa Grab. Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum

Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta, 1440H /2019H. Isi: viii + 50 halaman.

Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah perlindungan hukum data privasi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontrak Grab dan

konsumen dalam perlindungan data pribadi.

Jenis penelitian ini bersifat hukum normatif yang mengacu pada

pendekatan perundang-undangan yang ada dalam kontrak Grab dengan

konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi

dan Transaksi Eletronik, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Peraturan

Menteri Komunikasi dan Informasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Grab menjamin perlindungan data pribadi konsumen dengan cara orang lain tidak boleh menggunakan akun milik

konsumen untuk mendapatkan layanan yang diberikan Grab. Pihak Grab melarang

driver untuk menggunakan software dengan tujuan untuk melanggar hukum

berupa melakukan penipuan. Pihak Grab hanya menyimpan data pribadi

konsumen untuk melakukan rangkaian operasi pada aplikasi yang sesuai dengan

Peraturan Undang-Undang dan penggunaan data pribadi konsumen oleh Grab

dalam pelayanan jasa transportasi sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang

berlaku. Jika terjadi wanprestasi, maka Grab dapat diancam dengan pidana

penjara dan sanksi administrasi sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik, Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang

Perlindungan Konsumen. Sengketa antara Grab dan konsumen dapat diselesaikan

dengan cara musyawarah, arbitrase, dan pengadilan.

Kata Kunci : Perlindungan data pribadi, Grab, konsumen.

Pembimbing : Khamami Zada, S.H., M.A.

DaftarPustaka : Tahun 1986-Tahun 2018

vi

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam, yang telah

memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada umat manusia di muka

bumi ini, khususnya kepada penulis. Shalawat beriringan salam disampaikan

kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, serta para sahabatnya, yang merupakan

suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan

dukungan, sehingga dapat terselesaikan atas izin-Nya. Oleh karena itu, dalam

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak

yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, khususnya kepada:

1. Dr. Ahmad Tholabi,. M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat., S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syraif Hidayatullah

Jakarta

3. Drs. Abu Thamrin S.H., M.Hum. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah berperan aktif

mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Dr. Khamami Zada, S.H., M.A. Pembimbing skripsi yang telah membagi ilmu,

meluangkan waktu, dan terus memberikan arahannya untuk membimbing

penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Segenap Dosen Fakultas Syariah

dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya Dosen Program Studi

Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat

bermanfaat untuk peneliti.

5. Pihak-pihak lain yang atas segala keterbatasan tidak bisa saya sebutkan satu

persatu, namun tidak mengurangi rasa sayang dan terimakasih saya kepada ibu

saya, ayah saya, dan teman-teman saya yang menjadi sumber semangat saya

untuk menyelesaikan perkuliahan ini.

vii

Demikian ucapan terimakasih peneliti, semoga Allah SWT senantiasa

menganugerahkan balasan yang setimpal atas semua jasa-jasa yang mereka

berikan kepada peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari

sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun diharapkan

demi penyempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya

khususnya. Aamiin.

Jakarta, Mei 2019

Diah Ayu Wulandari

viii

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING......................................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................. ii

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................. iii

ABSTRAK ............................................................................................................ iv

KATA PENGANTAR ............................................................................................ v

DAFTAR ISI ........................................................................................................ vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah .......................... 5

C. Tujuan Penelitian ........................................................................... 6

D. Manfaat Penelitian ......................................................................... 6

E. Metode Penelitian........................................................................... 7

F. Sistematika Pembahasan ................................................................ 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA .............................................................................

A. Kerangka Konseptual .................................................................. 11

B. Teori ............................................................................................ 16

1. Perlindungan Hukum ............................................................ 16

2. Perlindungan Konsumen ....................................................... 17

3. Teori Perlindungan Hak Atas Privasi .................................... 18

C. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu .......................................... 25

BAB III PROFIL GRAB

A. Sejarah Grab ................................................................................. 28

B. Struktur Organisasi Grab ............................................................. 30

C. Aturan dan Kebijakan Pengguna Data Pribadi............................. 30

D. Tanggung Jawab Para Pihak ........................................................ 32

BAB IV PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA JASA GRAB

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi

Konsumen ................................................................................... 35

ix

B. Implikasi Hukum Jika Para Pihak Melanggaran Kewajiban

Dalam Kontrak Data Pribadi Konsumen ..................................... 43

1. Implikasi Hukum Atas Pelanggaran Kewajiban Yang

Dilakukan Oleh Pihak Driver ............................................... 43

2. Implikasi Hukum Atas Pelanggaran Kewajiban Yang

Dilakukan Oleh Grab ........................................................... 47

C. Penyelesaian Sengketa ................................................................. 52

1. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi ........................ 52

a. Musyawarah .................................................................. 52

b. Badan Arbitrase Nasional Indonesia ............................. 52

c. Online Dispute Resolution (ODR) ................................ 54

2. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi ................................ 55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................. 57

B. Rekomendasi ............................................................................... 59

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 60

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Data pribadi merupakan identitas seseorang yang bersifat pribadi, yang

harus dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan data pribadi menjadi perhatian

publik setelah terjadinya pembobolan data pribadi dan penggunaan data pribadi

tanpa izin pemilik data. Hal ini terjadi karena lemahnya sistem pengamanan

terhadap data pribadi konsumen sehingga pihak ketiga dapat mengambil dan

menggunakan data tersebut untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan

pemilik data dan orang lain.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor

20 Tahun 2016 Tentang “data pribadi merupakan data tertentu seseorang yang

disimpan, dirawat, dan dilindungi kerahasiaannya” Peraturan. Selanjutnya data

pribadi tertentu seseorang merupakan informasi pribadi seseorang yang dapat

diidentifikasi secara langsung maupun tidak lamgsung, terhadap pemanfaat

data tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Data

pribadi sangat berkaitan erat dengan hak privasi seseorang karena terdapat hak

seseorang untuk memberikan data pribadi atau informasi pribadi untuk

diberikan atau tidak diberikan kepada orang lain.

Beranjak dari uraian diatas dalam hal tertentu terdapat informasi pribadi

yang tidak dilindungi bahkan atas nama hukum, seperti informasi mengenai

jumlah saldo rekening yang dimiliki, nama ibu, dan tanda lahir yang melekat

ditubuh. Masyarakat menganggap informasi tersebut hal yang sifatnya pribadi.

Pengungkapan informasi pribadi tersebut dilakukan ketika terjadi kondisi

darurat. Dalam keadaan tersebut pemilik informasi tidak dapat menolak untuk

memberitahukan informasi pribadi tersebut dengan dalih menyangkut privasi.

Selama privasi tersebut terkait kepentingan publik dan digunakan dengan

terbatas dilindungi Undang-Undang, maka perlindungan privasi dapat

terabaikan.

2

Di era teknologi dan akses internet menjadi kebutuhan utama masyarakat

Indonesia, membuat para pelaku usaha menggunakan internet sebagai media

untuk menyalurkan barang dan jasa. Media internet bisa digunakan sebagai

jasa transportasi umum. Hadirnya transportasi online berbasis aplikasi

disambut suka cita oleh masyarakat Indonesia. Selain melayani jasa antar

jemput penumpang transportasi online juga melayani pengiriman barang,

pemesanan makanan, berbelanja dan isi ulang pulsa.

Transportasi online menjadi solusi alternatif masalah akses transportasi

umum.1 Ada beberapa kelebihan menggunakan layanan jasa transportasi

online, yaitu tarif yang murah, mudah digunakan, konsumen dapat

menggunakan layanan jasa transportasi 24 jam, identitas pengemudi yang dapat

diketahui konsumen, dan rute perjalanan yang termonitor melalui aplikasi

Grab.2 Maraknya aplikasi transportasi online yang saat ini banyak mendapat

perhatian masyarakat salah satunya adalah Grab.

Grab didirikan oleh Anthony Tan dan Tan Hooi Ling pada tahun 2012.

Grab merupakan perusahan layanan jasa transportasi yang menghubungkan

para driver mobil/motor dengan konsumen. Pada tahun 2014 Grab

meluncurkan aplikasi mobile Grab berbasih location-based search pada telepon

genggam berbasis iOs dan android. Melalui aplikasi Grab konsumen dapat

memesan layanan jasa transportasi dan memantau posisi driver yang

menanggapi order. Driver juga dapat melihat order yang masuk dan lokasi

konsumennya untuk ditanggapi. Pada tahun 2016 Grab berkembang pesat dari

tahun 2015. Maka Grab melakukan rebrand dengan menambah layanan jasa

berupa pengantara barang (GrabExpress), antar belanjaan (GrabFresh), antar

makanan (GrabFood), dan lain-lain.

. Untuk menggunakan layanan jasa tersebut. Grab memberikan syarat

kepada konsumen untuk memberikan data berupa nama, nomor telepon, alamat

1 Geistiar yogie pratama, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen

Pengguna Jasa Transportasi Online dari Tindak Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

Diponegoro Law Journal vol 5 nomor 3, (Law Journal Fakultas hukum Universitas Diponegoro

Tahun 2016),. h.3 2 Fathul Husnan dan Java Creativity, Buku Pintar Bisnis Online, TP, TT., h.4

3

email, hingga GPS terupdate. Data tersebut digunakan untuk memberikan

layanan jasa transportasi. Dalam aplikasi seluler. Data konsumen akan dikirim

kepada pengemudi motor atau pengemui mobil yang dibuka secara penuh dan

transparan. Seperti penyelenggara jasa transportasi online pada umumnya.

Grab mengatur ketentuan dan kebijakan privasi pengguna yang diharus

dibaca dan dipahami oleh konsumen. sebelum mengunduh dan menggunakan

layanan jasa transportasi yang ada dalam aplikasi Grab untuk pertama kalinya.

Ketentuan dan kebijakan privasi pengguna ini telah dipublikasikan dalam

website resmi Grab. ketentuan pengguna disini berkedudukan sebagai

perjanjian antara konsumen dengan Grab dan penyedia layanan jasa

transportasi. Kebijakan privasi pengguna disertakan sebagai ketentuan

penggunaan layanan jasa transportasi dalam aplikasi Grab. ketika konsumen

mengunduh aplikasi, maka konsumen dinyatakan setuju untuk mengikuti

segala ketentuan dan kebijakan privasi yang ditetapkan oleh pihak Grab.

Pengaturan mengenai ketentuan dan kebijakan privasi pengguna menjadi

penting karena berkaitan dengan perlindungan data pribadi milik konsumen

yang telah diberikan kepada pihak Grab.

Berbagai kemudahan atas layanan jasa transportasi ditawarkan oleh Grab.

bukan berarti tidak ada cela. Berbagai macam berita mengenai pelecehan dan

ancaman yang diterima oleh konsumen. Di salah satu situs berita online terjadi

kasus penyalahgunaan data privasi pengguna ojek online salah satunya dari

sebuah tulisan di website Tech in Asia, ada seorang perempuan yang mendapat

sms dari sang pengemudi GrabBike, kata-kata tersebut bernada menggoda.

Bayangkan kalau si pengemudi tersebut merupakan seorang psikopat yang

sampai menelepon berkali-kali atau langsung datang ke rumah perempuan

tersebut.Sangat membahayakan sekali.3 Hal ini dapat dilihat bahwa konsumen

terganggu karena telah dilanggar privasinya.

3http://aitinesia.com/ngerinya-pelanggaran-privasi-yang-dilakukan-go-jek-dan-

grabbike-terhadap-penumpang-mereka/., diakses pada 28 Januari 2018, jam 13:00 WIB.

http://aitinesia.com/ngerinya-pelanggaran-privasi-yang-dilakukan-go-jek-dan-grabbike-terhadap-penumpang-mereka/

http://aitinesia.com/ngerinya-pelanggaran-privasi-yang-dilakukan-go-jek-dan-grabbike-terhadap-penumpang-mereka/

4

Saat konsumen melakukan pemesanan layanan jasa transportasi melalui

aplikasi Grab, maka nama dan rute pengantaran yang dituju konsumen akan

tercantum pada aplikasi pengendara Grab. setelah itu, pengendara Grab dapat

menghubungi konsumen untuk mengkonfirmasi lokasi penjemputan. Jika

konsumen meminta pengendara Grab untuk diantar kerumah atau kantor,

maka secara tidak lamgsung pengendara Grab akan mengetahui alamat-alamat

tersebut. Hal ini jelas bahwa seorang pengendara Grab dapat mengetahui data

konsumen berupa nama, nomor telepon, alamat rumah atau alamat kantor.

Dalam sekali perjalanan. Tujuan pemberian data tersebut untuk memudahkan

hubungan komunikasi antara konsumen dengan pengendara motor atau mobil.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini rentan disalahgunakan.

Secara tidak langsung konsumen telah menyetujui penyelenggara jasa

transportasi dan driver dengan mudah mengakses data pribadi milik. Meskipun

begitu, konsumen juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas

kerahasiaan data dan hak privasi sebagai pengguna layanan jasa transportasi.

namun tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini rentan disalahgunakan. Karena

secara tidak langsung, data pribadi yang diberikan kepada penyedia layanan

dapat disalahgunakan oleh pihak driver.

Di Indonesia, masalah privasi merupakan masalah yang tidak berarti bagi

sebagian besar masyarakat, namun masalah tersebut tidak dapat diabaikan.

Meskipun di Indonesia belum memiliki regulasi mengenai perlindungan data

pribadi dalam transaksi elektronik secara khusus. Peraturan yang mengatur

mengenai perlindungan data pribadi masih termuat di beberapa peraturan

Perundang-Undangan mengenai perlindungan data pribadi secara umum.

Adapun Peraturan Perundang-Undangan tersebut yaitu: Undang-Undang

Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri

Komukasi dan Informasi Nomor Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan

data pribadi dalam sistem elektronik, dan Undang-Undang Nomor 36 tahun

1999 Tentang Telekomunikasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk

mengkaji permasalahan tersebut kedalam sebuah skripsi dengan judul

5

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIVASI

PENGGUNA JASA GRAB.”

B. Indetifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran yang tersebut di atas, identifikasi masalah

pada studi ini diantaranya:

a. Bagaimana perlindungan hukum data pribadi konsumen Grab dalam

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri

Komunikasi Informasi, Undang-Undang Administrasi Kependudukan,

Undang-Undang Telekomunikasi, dan Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik?

b. Bagaimana hubungan peraturan perundang-undangan yang mengatur

perlindungan konsumen dengan kontrak Grab?

c. Bagaimana jaminan keamanan terhadap data konsumen pengguna

aplikasi Grab?

d. Apa sanksi yang diterima oleh driver dan Grab apabila terjadi

penyalahgunaan data pribadi dan penyebarluasan data pribadi konsumen?

e. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila terjadi

wanprestasi?

2. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan pembahasan mengenai Hukum Bisnis dan

Hukum Perlindungan konsumen, penelitian ini berkonsentrasi mengkaji

tentang hukum perlindungan konsumen terhadap pengguna aplikasi Grab

berdasarkan hukum perlindungan konsumen terhadap pengguna aplikasi

Grab berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, Peraturan Menteri

Komunikasi Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang data pribadi

konsumen, Undang-Undang Nomor 24 Tahun, Undang-Undang Nomor 19

6

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan

perjanjian/ketentuan dari aplikasi Grab.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diperoleh pokok

permasalahan, yakni perlindungan hukum atas data pribadi konsumen Grab.

Pokok masalah tersebut penulis rinci dalam bentuk pertanyaan penelitian

sebagai berikut:

a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen

pengguna jasa Grab?

b. Apa implikasi hukum jika para pihak melanggar kewajiban dalam

kontrak data pribadi konsumen?

c. Bagaimana penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari sebuah penelitian ialah mengungkapkan secara jelas sesuatu

yang hendak dicapai pada penelitian yang akan dilakukan. Dari pemahaman

tersebut , maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen

pengguna jasa Grab.

2. Untuk mengetahui implikasi hukum apabila terjadi wanprestasi dalam

perjanjian Grab.

3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi

konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat penelitan

ini:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan, yakni diharapkan hasil dari penelitian ini dapat

berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan pada umumnya dan ilmu

hukum pada khususnya, terlebih terhadap bidang Hukum Perlindungan

Konsumen.

7

2. Bagi Masyarakat, diharapkan melalui penulisan skripsi ini memberikan

informasi kepada masyarakat umum khususnya masyarakat yang menjadi

konsumen pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi.

3. Bagi Pemerintah, yakni diharapkan melalui penulisan skripsi ini

memberikan bahan masukan dalam pelaksaaan pembuatan peraturan

perundang-undangan yang khusus mengatur perlindungan privasi

konsumen pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian

normatif yuridis. Objek penelitian yang dikaji peneliti terfokus pada norma-

norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan serta

berbagai hasil penelitian terdahulu yang membahas persoalan terkait

perlindungan data privasi.4

Sedangkan untuk pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan

Perundang-Undangan, mengingat peneliti berusaha menganalisis beberapa

Peraturan Perundang-Undangan sebagai fokus penelitian. Undang-Undang Nomor

08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Dasar 1945,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, dan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, KUH

Perdata, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016

tentang data pribadi konsumen, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Administrasi Kependudukan,Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi

dan Transaksi Elektonik, dan kontrak eletronik antara pengguna jasa dan penyedia

aplikasi Grab. 5

2. Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa informasi

mengenai kontrak atas perlindungan hukum data pribadi konsumen, yang

mengakibatkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak driver

4 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cetekan.2 (Jakarta: Sinar Grafika,

2010)., hl.105 5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakata: Kencana Prenada Media

Group Edisi Revisi, 2005)., h.137

8

yang mengakibatkan konsumen terganggung hak pribadinya, kewajiban

perusahaan untuk menjaga data pribadi konsumen sesuai dengan kontrak

dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan sumber penelitian yang berkaitan dengan

perlindungan hukum data privasi konsumen berdasarkan hukum positif yang

berlaku. informasi tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 2 (dua)

sumber sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer dari penelitian ini yakni sejumlah Undang-Undang yang

berlaku. Sumber primer yang digunakan peneliti adalah Pasal-Pasal yang

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 1999 Tentang telekomunikasi, dan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik. kemudian

untuk meneliti kontrak peneliti menggunakan sumber primer berupa

pasal-pasal yang tercantum dalam KUHPerdata dan kontrak atas

pengguna jasa Grab dan penyedia jasa Grab.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yang digunakan peneliti ini yakni sejumlah Peraturan

Perundang-Undangan berupa dokumen yang mengatur mengenai

perlindungan data pribadi konsumen yang dikeluarkan oleh lembaga

resmi negara.. Adapun sumber sekunder yang dimaksud dalam penelitian

ini sebagai berikut:

1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016

Tentang data pribadi konsumen.

2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi

Kependudukan.

3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi

Elektonik.

Selanjutnya peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa

studi pustaka. Melalui studi pustaka peneliti mengumpulkan berbagai

9

referensi terkait, baik dalam bentuk buku-buku, dokumen, media cetak

maupun elektronik yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang

sedang diteliti.

3. Metode Analisa Data

Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian

dianalisis untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pengolahan data

primer dan data sekunder bersifat deduktif yakni menarik kesimpulan yang

menggambarkan suatu permasalahan secara umum ke permasalahan yang

khusus. Setelah bahan hukum diuraikan kemudian dianalisis untuk

menjawab permasalahan yang ada.

4. Teknik Penulisan

Teknik penyusunan dan penulisan skripsi ini berpedoman pada buku

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan pada tahun 2017.

F. Sistematik Pembahasan

Untuk menjelaskan isi skripsi secara menyeluruh kedalam penelitian yang

sistemastis dan terstruktur maka skripsi ini disusun dengan sistematika

penulisan terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I : Membahas latar belakang penelitian, identifikasi masalah,

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian, dan

sistematik pembahasan.

BAB II : Membahas kerangka konseptual dan beragam teori perlindungan

perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum represif,

perlindungan konsumen, perlindungan hak atas privasi, hak

konsumen, kewajiban konsumen, hak pelaku usaha, dan

kewajiban pelaku usaha.

BAB III : Membahas mengenai gambaran umum Grab, terkait sejarah,

struktur organisasi, aturan dan kebijakan serta aturan hukum

yang digunakan.

10

BAB IV : Membahas dan menjawab permasalahan pada penelitian ini

menganalisis serta menjawab rumusan masalah yang membahas

bentuk perlindungan hukum konsumen, implikasi hukum

wanprestasi, dan penyelesaian sengketa.

BAB V : Berisikan tentang kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab

terakhir skripsi yang pada akhirnya penelitian ini menarik

beberapa kesimpulan dari penelitian untuk menjawab rumusan

masalah serta saran.

11

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

TEORI PERLINDUNGAN HUKUM

Bab II menguraikan tentang kerangka konseptual dan beragam teori

yang meliputi perlindungan hukum, pengertian, maupun asas serta uraian teori

tentang hak atas privasi. Bab II mendeskripsikan perihal perlindungan hukum

konsumen. Bab II menjelaskan pula tentang perlindungan data pribadi dan

privasi serta hak dan kewajiban para pihak. Terakhir, Bab II mendeskripsikan

sedikit terkait tinjauan (review) terhadap kajian terhadulu.

A. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, “... perlindungan hukum adalah tindakan atau

upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang

oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia ...”.1

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua: 2

Pertama, Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan yang

diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum

terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam Peraturan Perundang-

Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta

memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu

kewajiban. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk

mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan

pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan

berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk

1 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan IX,

(Jakarta: Balai Pustaka, 1986)., h.600 2 Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT. Raja

Grafindo,2011)., h.1-22

12

menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga

peradilan.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak

pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan

adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk

bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada

diskresi. Menurut Philipus M.Hadjon “ ... perlindungan hukum preventif

merupakan kesempatan untuk mengajukan saran sebelum putusan

pemerintah dibentuk secara definitif, adanya hukum preventif untuk

mencegah terjadinya sengketa ... ”.3 Perlindungan hukum preventif ini

berdasarkan pada kebebasan bertindak yang mendorong pemerintah

untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan

diskresi.

Kedua, Perlindungan hukum represif merupakan sanksi denda,

penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan atas sengketa yang telah

dilanggar. Tujuan hukum represif ini untuk menyelesaikan sengketa.

Hukum ini ditangani oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan

Administrasi di Indonesia.

2. Perlindungan Konsumen

Tumbuhnya sistem perlindungan konsumen seiring dengan

tumbuh dan berkembangnya pola perekonomian yang makin lama

makin pesat.4 Perhatian terhadap perlindungan konsumen, terutama di

Amerika Serikat (1960-1970-an) mengalami perkembangan yang

sangat signifikan dan menjadi objek kajian bidang ekonomi, sosial,

politik dan hukum. Banyak sekali artikel dan buku ditulis berkenaan

dengan gerakan ini. Di Amerika Serikat bahkan pada era tahun-tahun

tersebut berhasil diundangkan banyak peraturan dan dijatuhkan putusan-

putusan hakim yang memperkuat kedudukan konsumen.

3 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya:

PT. Bina Ilmu, 1987)., h.30 4 N.H.T Siahaan, Hukum Perlindungan Konsumen, (Panta Rei, Jakarta, 2005)

hal. 289

13

Az Nasution menyebutkan “... hukum perlindungan konsumen

adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur untuk melindungi

hubungan konsumen dan produsen, dalam kehidupan bermasyarakat

...”.5 Inosentius Samuel menyebutkan “... konsumen adalah pengguna

jasa transportasi umum ,baik sebagai pembeli maupun sebagai pengguna

jasa ...”.6

Selain teori atau definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas,

definisi perlindungan konsumen terangkum dalam Undang-Undang

perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

kepastian hukum untuk melindungi konsumen”. Undang-Undang

Perlindungan Kosumen pada dasarnya banyak mengatur mengenai

pelaku usaha dan lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak-

hak konsumen sebagai hak-hak dasarnya untuk mencapai keadilan,

yang diharapkan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen

yang pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran, pengetahuan,

kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi

dirinya, dan pihak akan menumbuhkan pelaku usaha yang bertanggung

jawab.

3. Perlindungan Privasi dan Data Pribadi

Privasi adalah suatu konsep yang bersifat universal yang dikenal di

berbagai negara dalam bentuk Undang-Undang dan dalam bentuk aturan

etika.7 Contonya di Belanda privasi dikenal dengan istilah dignitas yang

memiliki arti hak pribadi, sedangkan di Jerman privasi dikenal dengan

istilah personlichkeitsrecht yang memiliki arti hak pribadi merupakan

5 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan IX,

(Jakarta: Balai Pustaka, 1986)., h.600 6 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen,(Jakarta: Kencana Prenada Media

Group,2013)., h.15 7 Shinta Dewi, Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-

Commerce Menurut Hukum Internasional, (Bandung : Widya Padjajaran, 2009)., h.7

14

sebagai perwujudan kepribadian seseorang dan di Swiss privasi dikenal

dengan istilah Geheimssphare yang berarti privasi individu.8

Konsep privasi pertama kali dikembangkan oleh Warren dan

Brandeis dalam bukunya yang berjudul “The Right to Privacy” Warren

dan Brandeis menyatakan bahwa privasi merupakan hak kehidupan

seseorang untuk dihargai atas perasaan dan pikirannya.9 Perlindungan

privasi berkaitan dengan pemenuhan hak atas data pribadi. Hubungan

mengenai perlindungan data privasi dan data pribadi dikemukakan oleh

Allan Westin berpendapat bahwa privasi merupakan hak seseorang.

Mengenai informasi tentang dirinya yang dapat dipublikasikan atau tidak

dapat dipublikasikan. Allan Westin menyebut dengan information

privacy karena menyangkut data privacy. Dari definisi yang diberikan

oleh Allan Westin dapat dipahami bahwa privasi merupakan hak

seseorang terhadap informasi dirinya untuk diktehaui atau tidak diketahui

oleh orang lain.

Suprime Court Amerika berpendapat bahwa privasi merupakan:

“ right to control the dissemination of personal information,

especially one‟s identity, and toa lesser extent, as a right to

limit access to one‟s self”.10

Suprime Court Amerika berpendapat bahwa privasi merupakan hak

seseorang untuk mengatur data pribadi mengenai dirinya untuk disebar

atau tidak kepada orang lain. Privasi juga dapat didefinisikan sebagai

pembatasan akses terhadap diri seseorang. Dari definisi ini dapat

dikatakan bahwa privasi sangat berhubungan erat dengan kerahasiaan

atas data pribadi seseorang. Jika data pribadi mengenai seseorang

tersebut disebarluaskan tanpa izin pemilik. Maka akan merugikan

8 Shinta Dewi, Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce

Menurut Hukum Internasional., h.7 9 Samuel Warren, Louis D. Brandeis, “The Right To Privacy” penerjemah Sinta

Dewi, dalam T.O. Aspek Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional,

Regional dan Nasional, (Bandung: Refika, 2015)., h.12 10

Martin Khun, Federal DataveillanceImplications for Constitutional

PrivacyProtections,( New York: LFB Scholarly Publishing LLC 2007)., h.51

15

seseorang yang menyebabkan rusaknya martabat dan nama baik

seseorang.

Dalam konsep hukum telematika, data merupakan representasi

formal suatu konsep, fakta, dan instruksi. Penggunaan istlah data dalam

sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa

adanya. Data merupakan bentuk jama dari kata datum, yang berasal dari

bahasa latin yang berarti “sesuatu yang diberikan”.11

Data merupakan sekumpulan informasi yang diolah melalui

teknologi. Sedangkan informasi merupakan data yang diinterpretasikan

melalui prosedur yang berbasiskan pada pengetahuan. Dari uraian diatas

dapat simpulkan bahwa bahwa data dan informasi adalah sumber data

yang sangat penting untuk suatu organisasi atau suatu lembaga tertentu

untuk mengembangkan bisnisnya. Diera modern saat ini organisasi atau

lembaga tertentu dituntut untuk dapat menggunakan data dan informasi

secara tepat, benar, cepat, dan lengkap agar mampu bersaing dengan

organisasi atau lembaga lain.

Istilah perlindungan data pertama kali digunakan di Jerman dan

Swedia pada tahun 1970 yang mengatur perlindungan data pribadi

melalui Undang-Undang.12

Alasan dibuatnya perlindungan karena waktu

itu menggunakan komputer untuk menyimpan data penduduk untuk

keperluan sensus penduduk. Dalam praktiknya banyak terjadi

pelanggaran yang dilakukan pemerintah atau pihak swasta. Maka untuk

mencegah terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan data pribadi yang

sering disalahgunakan oleh pihak lain perlu adanya regulasi yang

mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

Tiap negara menggunakan istilah yang berbeda mengenai informasi

pribadi dan data pribadi. Tetapi secara substantif kedua istilah tersebut

mempunyai arti yang hampir sama sehingga kedua istilah tersebut

11

Purwanto, Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital, (Jakarta:

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007)., h.13 12

Shinta Dewi, Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce

Menurut Hukum Internasional., h.37

16

digunakan secara bergantian.13

Di Amerika Serikat, Kanada, dan

Australia menggunakan istilah informasi pribadi. Sedangkan di negara-

negara Uni Eropa dan Indonesia menggunakan istilah data pribadi.

Data pribadi terdiri atas fakta-fakta, komunikasi, dan informasi

mengenai seseorang bersifat sensitive atau pribadi. Sehingga pihak lain

ingin menyimpan, menggunakan, dan menyebarluaskan kepada pihak

lain. Pada dasarnya perlindungan data dapat digolongkan menjadi dua

kategori, yakni bentuk perlindungan data yang dilindungi dalam bentuk

fisik data. Bentuk perlindungan data lainnya yaitu, dilindungi dari sisi

regulasi yang mengatur mengenai penggunaan data yang dilakukan oleh

pihak lain untuk kepentingan tertentu, dan penyalahgunaan data yang

dilakukan oleh lembaga tertentu untuk kepentingan lain.

B. Teori

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Ada beberapa konsep perlindungan hukum diantaranya yaitu:

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek

hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal

dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan

perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang

mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.14

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan,

dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang

diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban,

dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam

interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai

13

Jerry Kang, “Information Privacy in Cyberspace Transaction”, Stanford Law

Review. Vol. 1998, 50. (1998)., h.5 14

www.hukum.com/tag/perlindungan-hukum-represif., diakses pada 29 Januari

2018, jam 13:00 WIB.

http://www.hukum.com/tag/perlindungan-hukum-represif

17

subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan

suatu tindakan hukum.

2. Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan hukum konsumen merupakan kaidah-kaidah yang

mengatur dan melindungi konsumen. karena konsumen dirugian akibat

mengkonsumsi produk atau jasa dari produsen.15

perlindungan hukum

konsumen dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah hukum yang mengatur

hubungan para pihak mengenai suatu produk atau jasa.16

Terdapat asas-asas perlindungan hukum konsumen, sebagaimana

dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen :

a. Asas manfaat

Merupakan upaya hukum yang dilakukan penyelenggara

perlindungan konsumen. Bertujuan untuk memberikan manfaat untuk

konsumen dan pelaku usaha.

b. Asas keadilan

Merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam transaksi jual beli

antara produsen dan konsumen untuk memperoleh haknya dan

melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Merupakan keseimbangan kepentingan konsumen, pelaku usaha,

dan pemerintah, dalam kepentingan materil dan spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Adalah jaminan atas keamanan dan keselamatan oleh produsen

kepada konsumen. Mengenai penggunaan dan pemanfaat produk atau

jasa yang akan dikonsumsi konsumen.

e. Asas kepastian hukum

15

Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan

Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK),(Disertasi S3

Universitas Brawijaya Press 2011)., h.42 16

Barkatullah Abdul Haim, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi

ECommerce Lintas Negara di Indonesia, (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Press, 2009., h.27

18

Merupakan perilaku produsen maupun konsumen yang menaati

hukum untuk memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan

perlindungan konsumen, yang dijamin oleh negara.

Tujuan hukum perlindungan konsumen, terdapat dalam Pasal 3

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen

untuk melindungi diri. Mengangkat harkat dan martabat konsumen

dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian

barang atau jasa. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam

memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai

konsumen. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang

mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi

serta akses untuk mendapatkan informasi. Menumbuhkan

kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung

jawab dalam berusaha. Meningkatkan kualitas barang atau jasa

yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa,

kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Teori Perlindungan Hak Atas Privasi

Data pribadi merupakan identitas, kode simbol, huruf dan angka

sebagai penanda personal seseorang yang bersifat pribadi.17

Perlindungan

privasi adalah perlindungan atas informasi dan komunikasi melalui surat,

email, akun sosial media, dan jasa transportasi online berbasi aplikasi

pun menggunakan data pribadi seperti alamat email, nama, jenis kelamin,

kewarganegaraan, dan nomor ponsel. Pengaturan hak perlindungan

pribadi ini terlebih dahulu terkenal di Eropa dan Amerika. Di Amerika

Serikat perlindungan hak atas privasi dimulai saat disahkannya bill of

rights oleh konstitusi Amerika Serikat.18

Privasi terbagi dalam tiga aspek

yaitu:19

17

www.scdc.binus.ac.id/himslaw/2017/03/perlindungan-data-pribadi-

berdasarkan-hukum-positif-indonesia/., diakses 14 Desember 2018, jam 02:49 BBWI. 18

Anggra dkk, menyeimbangkan hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan

Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia, (Jakarta selatan:

Institute for Criminal Justice Reform, TT)., h.3 19

Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2005)., h.160-161

http://www.scdc.binus.ac.id/himslaw/2017/03/perlindungan-data-pribadi-berdasarkan-hukum-positif-indonesia/


19

Pertama, Privacy of a Person’s Persona merupakan privasi

mengenai pribadi seseorang hak privasi ini berdasarkan pada prinsip

umum bahwa setiap orang mempunyak hak atas dirinya sendiri the right

to be let alone. Terdapat empat pelanggaran terhadap hak pribadi ini

yaitu: publikasi yang menempatkan seseorang pada tempat yang salah.

Misalnya, menggunakan foto seorang perempuan untuk ilustrasi suatu

artikel tentang seorang ibu yang menelantarkan anaknya, penggunaan

yang tidak tepat nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersial,

pembukaan fakta-fakta pribadi yang memalukan dihadapan publik, dan

mengganggu kesunyian serta kesendirian seseorang.

Kedua, Privacy of Data About a Person merupakan hak privasi

data atas informasi seseorang. Mengenai data seseorang yang

dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain, seperti kebiasaan seseorang,

catatan medis, dan sebagainya. Termasuk penyalahgunaan informasi

konsumen yang dikumpulkan oleh suatu perusahaan termasuk dalam

pelanggaran hak privasi seseorang.

Ketiga, Privacy of a Person’s Communations merupakan hak

privasi komunikasi seseorang. Komunikasi melalui online termasuk

dalam hak privasi ini. Pengawasan atas pengungkapan isi dari

komunikasi elektronik yang dilakukan oleh orang lain selain dari

pengirim dan penerima pesan merupakan pelanggaran privasi seseorang.

Selain teori diatas ada beberapa teori perlindungan data dan privasi

terdiri dari:

Teori Actual Reasonable Expectation Privacy merupakan privasi

seseorang berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah kecuali

adanya kepentingan penegak hukum untuk melakukan penyelidikan atas

penyadapan sarana telekomunikasi yang digunakan oleh seseorang.

Untuk setiap pengungkapan informasi dihadapan umum, atas hal yang

dapat diakses secara langsung oleh publik seperti informasi atas aktivitas

yang dilakukan seseorang merupakan bukan menjadi privasi lagi. Teori

Actual Reasonable Expectation Privacy ini memberikan konsep

20

perlindungan seperti data konsumen yang disimpan oleh penyelenggara

jasa telekomunikasi merupakan bukan ruang publik sehingga

penyelenggara jasa telekomunikasi harus menjaga kerahasiaan data

privasi konsumen, penyelenggara jasa telekomunikasi tidak memberikan

data pribadi konsumen kepada pihak ketiga untuk dipergunakan tanpa

persetujuan konsumen selaku pemilik data.

Teori Interactive justice merupakan seseorang yang melakukan

perbuatan melawan hukum, untuk melindungi seseorang dari perbuatan

yang dapat merugikan orang lain, yang diatur dalam hukum perdata dan

pidana. Konsep yang diterapkan dalam teori ini merupakan civil law yang

meliputi perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang,

kesusilaan dalam masyarakat, dan perbuatan yang melanggar hak orang

lain. Pertanggungjawaban hukum pada teori interactive justice ini terjadi

ketika konsumen mengirim data dan informasi kepada pihak ketiga

melalui penyelenggara jasa transportasi online. Dengan adanya ikatan

kontraktual yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk pihak

konsumen maupun produsen disertai timbal balik.

Menurut Albert J. Marcella Jr. dan Carol Stucki online

marketplace system sebagai “The collection and use of personal

information for marketing purposes”. Yang memiliki arti cara-cara

mengkoleksi informasi pribadi konsumen secara online melalui komputer

maupun seluler untuk tujuan bisnis. Selain melanggar hak privasi

konsumen. Hal tersbut merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip-

prinsip kepercayaan konsumen.20

Penyelenggara jasa transportasi harus memberi informasi terhadap

konsumen terkait dengan pengelolaan dan penggunaan data pribadi

konsumen sebagaimana dijelaskan dalam teori Privacy by design

merupakan pengolaan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara

jasa transportasi melalui kebijakan privasi. Dalam kebijakan privasi

20

Albert J. Marcella Jr. dan Carol Stucki, Privacy Handbook: guidelines,

exposures, policy implementation, and international issue, (New Jersey: John Wiley &

Sons,Inc, tahun 2003)., h.198

21

penyelenggara harus memberikan semua informasi yang dibutukan oleh

konsumen mengenai bagaimana pihak penyelenggara jasa transportasi

akan mengelola data pribadi kosnumen. Sehingga konsumen mengetahui

sejauh mana keamanan dan penggunaan data pribadi konsumen untuk

kepentingan secondary uses. biasanya data pribadi konsumen akan

dibagikan kepada penyedia jasa transportasi.21

Privacy policy merupakan tanggungjawab dan pelaksanaan

ketentuan oleh para pihak. Bertujuan untuk melindungi hak privasi

terhadap konsumen yang telah memberikan data pribadinya. Untuk

menggunakan suatu layanan jasa. Privacy policy dapat diakses dengan

mudah, saat konsumen menggunakan layanan jasa transportasi pada

aplikasi. Karena itu ketentuan tersebut sangat penting dalam transkasi

online.

a. Hak dan Kewajiban

1) Hak dan Kewajiban Penyelenggara Jasa Transportasi

Prinsip-prinsip kewajiban penyelenggara jasa transportasi online

untuk melindungi kepentingan konsumen yaitu:

Penyelenggara jasa transportasi online harus melakukan upaya

untuk menjamin atas kejelasan dan tujuan perjanjian dengan konsumen

untuk menghindari kesalahan penafsiran. Penyelenggara jasa transportasi

harus mengembangkan program yang berisi prinsip-prinsip privacy

konsumen. Penyelenggara memastikan bahwa transaksi yang dilakukan

antara penyedia jasa dengan konsumen berjalan dengan aman.

Penyelenggara jasa transportasi online bertanggung jawab untuk

memberikan ganti rugi atas kerusakan dan pencemaran nama baik

21

Sinta Dewi, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi

Dikaitan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia,(Jurnal Yustisi vol.5

no.1, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, tahun 2016)., h.27

22

konsumen akibat mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan.22

Penyelenggara jasa transportasi merupakan fasilitator konsumen

dan penyedia jasa transportasi. Dimana penyelenggara jasa transportasi

harus mengirim data pribadi konsumen kepada penyedia jasa

transportasi. Data pribadi tersebut sebagai sarana komunikasi antara

konsumen dengan penyedia jasa transportasi. Bertujuan untuk

memberikan layanan jasa transportasi yang terdapat dalam aplikasi

kepada konsumen. Permasalahan hukum ini timbul karena konsumen

dirugikan oleh penyedia jasa yang bekerja sama dengan penyelenggara

jasa transportasi online.

Ada beberapa kewajiban penyelenggara jasa transportasi online

terdapat dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016:

Pertama, penyelenggara jasa transportasi online wajib menjaga

keakuratan data dan merahasiakan data pribadi milik konsumen yang

disimpannya untuk mengelola dan penghapusan data pribadi yang sudah

tidak relevan. Kedua, penyelenggara jasa wajib menyampaikan kepada

konsumen bahwa terjadinya kebocoran data dalam sistem elektronik

yang dikelolanya, dengan ketentuan. Pihak penyelenggara harus

menyampaikan penyebab terjadiya kebocoran data. Penyelenggara dapat

menyampaikan hal tersebut melalui online sebagaimana dalam kentuan

yang sudah disetujui oleh konsumen. Konsumen mengalami kerugian

akibat kebocoran data tersebut. Pemberitahuan secara tertulis dapat

disampaikan kepada konsumen paling lama empat belas hari saat

diketaui terjadinya kebocoran data.

Ketiga, penyelenggara jasa harus memiliki aturan internal terkait

perlindungan data pribadi konsumen sesuai dengan kentuan peraturan

perundang-undangan. Keempat, ppenyelenggara wajib menyediakan

rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyedia layanan jasa

22 Rizka Nurdinisari, Perlindungan Hukum Terhadap Privasi dan Data Pribadi

Pengguna Telekomunikasi Khususnya dalam Menerima Informasi Promosi yang

Merugikan., h.51

23

transportasi onlie yang dikelolanya. Kelima, pihak penyelenggara wajib

memberi opsi terhadap konsumen mengenai data yang dapat ditampilkan

dan tidak dapat ditampilkan pada pihak penyedian jasa transportasi.

Kelima, penyelenggara jasa transportasi harus memberikan akses pada

konsumen untuk mengubah dan memperbaharui data pribadi miliknya.

Keenam penyelenggara jasa transportasi dapat menghapus atau

memusnahkan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan. Ketujuh, pihak penyelenggara harus menyediakan contact

person yang dapat dihubungin konsumen mengenai pengelolaan dan

penggunaan data pribadi miliknya.

2) Hak dan Kewajiban Konsumen

Ada lima hak konsumen sebagai pemilik data pribadi tercantum

dalam Pasal 26 Peraturan menteri Nomor 20 Tahun 2016:

Pertama, konsumen mempunyai hak untuk memperoleh keamanan

atas privasi data pribadinya. Pada hak ini adanya intervensi, tanggung

jawab dan peran pemerintah sangat penting dalam menjamin keamanan

data dan privasi konsumen. Maka pengaturan dan regulasi perlindungan

konsumen sangat dibutuhkan untuk menjaga data dan privasi konsumen

dari perilaku produsen yang dapat merugikan dan membahayakan

keselamatan konsumen.

Kedua, konsumen mempunyai hak untuk mengajukan aduan

kepada menteri komunikasi dan informatika untuk menyelesaikan

sengeketa atas terjadinya kebocoran data pribadi oleh penyelenggara

jasa transportasi. Ketiga, konsumen mempunyai hak untuk mengubah

dan memperbaharui data pribadi. Keempat konsumen berhak untuk

mendapatkan histori atas penyerahan data yang dilakukan konsumen.

Kelima, konsumen dapat meminta pihak penyelenggara untuk

melakukan penghapusan data tertentu miliknya dalam sistem elektronik

yang dikelola oleh penyelenggara.

24

Ada empat pendapat Presiden Jhon F. Kennedy mengenai hak

konsumen yang harus dilindungi, yaitu:23

Pertama, konsumen berhak untuk memperoleh keamanan dari

suatu produk atau jasa yang dapat membahaya keselamatan konsumen.

Pada hak ini adanya intervensi, tanggung jawab dan peran pemerintah

sangat penting dalam menjamin keselamatan dan keamanan konsumen.

Maka pengaturan dan regulasi perlindungan konsumen sangat

dibutuhkan untuk menjaga konsumen dari perilaku produsen yang dapat

merugikan dan membahayakan keselamatan konsumen.

Kedua, hak untuk memilih merupakan hak prerogatif konsumen

untuk membeli atau tidak suatu produk atau jasa. Hak ini lebih

ditentukan oleh konsumen. Ketiga, hak atas informasi dalam hak ini

produsen harus memberikan informasi secara lengkap dan jujur

mengenai produk/jasa yang akan dibeli konsumen baik secara langsung

maupun melalui media komunikasi yang sudah disepakati bersama

supaya tidak merugikan konsumen. Keempat hak untuk didengar dalam

hak ini produsen harus mendengar dan memperhatikan keluhan

konsumen dalam mengkonsumsi produk atau jasa yang dijual produsen.

Didalam Organisasi Konsumen Sedunia(International

Organization of Consumers Union- IOCU) terdapat tiga hak dasar

konsumen yang harus dilindungi yaitu: pertama, hak untuk memperoleh

ganti rugi merupakan kompensasi yang diberikan produsen kepada

konsumen yang mengalami kerugian. Karena mengkonsumsi produk

atau jasa yang dipasarkan produsen. Akibatnya konsumen mengalami

kerugian materil maupun immateril. Kedua, hak untuk mendapatkan

produk atau jasa sesuai dengan nilai tukar. Ketiga, hak untuk

mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut adalah hak

konsumen untuk mendapatkan kepastian hukum. Bertujuan untuk

menuntut kerugian yang dialami konsumen akibat memakai atau

23 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen., h.49

25

menggunakan produk/jasa yang dari produsen. Permasalahan ini

diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.24

Kewajiban yang harus dipatuhi oleh konsumen terhadap produsen,

yaitu konsumen harus membaca atau mengikuti petunjuk dan prosedur

sebelum menggunakan atau memakaian suatu produk atau jasa, demi

keamanan dan keselamatan. Jika konsumen tidak membaca prosedur

yang telah disampaikan oleh produsen. Maka produsen tidak

bertanggung jawab. Karena konsumen tidak mengikuti instruksi dan

prosedur penggunaan produk atau jasa yang tertera dilabel.

Konsumen juga harus beritikad baik dalam melakukan transaksi

pembelian barang atau jasa, membayar produk atau jasa sesuai dengan

nilai tukar yang telah disepakati, dan mengikuti aturan hukum untuk

menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dan produsen.25

C. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu

Dalam menjaga keaslian tema peneliti ajukan dalam skripsi ini perlu

kiranya peneliti melakukan juga beberapa rujukan yang menjadi bahan

pertimbangan antara lain:

1. Alfridha Haulani dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum

Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Taksi di Makassar (Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar : 2016)”.

Skripsi ini menganalisa mengenai tanggung jawab perusahaan taksi

terhadap barang bawaan konsumen yang tertinggal ditaksi dan perilaku

pengemudi yang dapat merugikan konsumen. Skripsi alfridha haulani

membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dan

tanggung jawab perusahaan taksi, yang tidak terfokus pada hak privasi

konsumen.26

24

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Pt.

Raja Grafindo Persada)., h.46 25

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen., h.50 26

Alfridha Haulani, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa

Taksi di Makassar, ( Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016).,

h.65

26

2. Skripsi Apriyanti dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum

Terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce ditinjau dari hukum

perikatan (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta : 2014)”. Skripsi ini menganalisa mengenai

legalitas transaksi elekronik yang ditinjau dari hukum perikatan dan

perlindungan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi

melalui media. Skripsi apriyanti membahas bagaimana keabsahan kontrak

elektronik dalam transaksi jual beli online, yang tidak terfokus padab bentuk

perlindungan hukum data privasi konsumen pada kontrak elektronik.27

3. Ginanjar Hutomo Bangun dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan

Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi pada angkutan

umum jurusan Jatingaleh-UNNES) (Fakultas Hukum Universitas

Negeri Semarang : 2012)”. Skripsi ini menganalisa mengenai perlindungan

hukum bagi penumpang angkutan umum terhadap perilaku pengangkut

yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas maksimum kendaraan.

Skripsi ginanjar hutomo bangun membahas apa faktor-faktor angkutan

umum yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas kendaraan, yang

tidak terfokus pada bentuk perlindungan hukum yang diberikan

penyelenggara jasa transportasi pada konsumen.28

4. Randy Gunawan dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hak

Konsumen Pengguna Jasal Layanan Transportasi Bus Transjakarta-

Busway sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (Fakultas Hukum Universitas Indonesia :

2011)”. Skripsi ini menganalisa mengenai perlindungan hukum konsumen

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan

konsumen dan pemenuhan hak-hak konsumen. Skripsi randy gunawan

membahas tanggung jawab penyelenggara jasa transportasi terhadap

27

Apriyanti, Perlindungan Hukum Terhadap konsumen dalam transaksi e-

commerce ditinjau dari hukum perikatan, (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)., h.72 28

Ginanjar Hutomo Bangun, Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkkutan

Umum (Studi pada angkutan umum jurusan Jatingaleh-UNNES), (Skripsi S-1 Fakultas Hukum

Universitas Negeri Semarang, 2012)., h.93

27

pemenuhan hak-hak konsumen yang dilanggar penyedia jasa transportasi,

yang tidak terfokus pada diberikan pada tanggung jawab penyedia jasa

transportasi terhadap hak privasi konsumen. 29

5. Mochammad Khisbul Muzaqqi dalam skripsinya yang berjudul

“Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus yang Tidak Layak

Jalan Di Tinjau Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 dan Hukum Islam

(Studi di Kantor Dinas Perhubungan Sidoarjo) (Fakultas Syariah UIN

Maulana Malik Ibrahim Malang : 2015)”. Skripsi mochammad khisbul

muzaqqi membahas mengenai bahwa bentuk perlindungan hukum ketika

bus yang ditumpangi tidak layak jalan sesuai dengan undang-undang lalu

lintas serta integrasi kepada hukum Islam yang mana di dalam Islam untuk

menjaga diri sendiri dan menjaga diri orang lain, yang tidak terfokus pada

hak privasi konsumen menurut hukum positif.30

29

Randi Gunawan, Perlindungan Hak Konsumen Pengguna Jasa Layanan

Transportasi Bus Transjakarta-Busway sesuai dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, ( Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011).,

h.99 30

Mochammad Khisbul Muzaqqi, Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang

Bus yang Tidak Layak Jalan Di Tinjau Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 dan Hukum Islam

(Studi di Kantor Dinas Perhubungan Sidoarjo), (Skripsi S-1 Fakultas Syariah UIN Maulana

Malik Ibrahim Malang, 2015)., h.18

28

BAB III

PROFIL GRAB

Bab III menyajikan sejarah Grab dan struktur organisasi Grab. Bab III

menguraiakan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk konsumen. Selain itu, Bab

III mendeskripsikan tanggung jawab serta kewajiban mitra dan Grab.

A. Sejarah Grab

Grab merupakan perusahaan jasa transportasi online berbasis aplikasi

didirikan oleh warga Negara Malaysia yang bernama Anthony Tan dan Tan

Hooi Ling. Awal mulanya Grab dicetuskan pada tahun 2012 oleh sekelompok

masyarakat yang mengeluh mengenai sulitnya mendapatkan transportasi.

Sekelompok masyarakat tersebut berusaha untuk meyelesaikan permasalahan

mengenai sulitnya mendapatkan transportasi. dengan cara memanfaatkan

kecanggihan eletronik. Maka Grab hadir dengan nama MyTeksi. Dalam waktu

singkat Grab bertransformasi menjadi lebih besar dan Asia Tenggara menjadi

tempat operasionalnya. Kini Grab hadir di 8 Negara di Seluruh Asia Tenggara.

Dengan adanya Grab masyarakat terbantu dalam mendapatkan transportasi,

dapat dilihat banyaknya masyarakat yang menggunakan layanan Grab setiap

hari. Selain di Malaysia, Grab berkembang pesat di Singapura, Indonesia,

Thailand, Vietnam, Cambodia, Myanmar, dan Filipina.

Masyarakat Asia Tenggara tidak hanya membutuhkan tumpangan saja,

tapi masyarakat asia juga membutuhkan platfrom transportasi yang aman untuk

digunakan kaum wanita dan anak-anak. Maka Grab menerapkan tahap

pemilihan terhadap pengemudi dan kendaraan ketika calon pengemudi

melakukan registrasi untuk menjadi mitra. Serta Grab memberikan pelatihan

kode etik terhadap calon pengemudi ini untuk memberikan pelayanan jasa

transportasi yang berkualitas untuk masyarakat. Grab menerapkan fitur share

my ride untuk keaman masyarakat yang melakukan perjalanan menggunakan

layanan jasa Grab. selain itu Grab memberikan asuransi dan bantuan 24 jam

untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan.

29

Grab menyediakan berbagai pilihan alat transportasi berupa taksi, mobil

pribadi, dan motor, Grab memberikan biaya perjalanan yang sesuai dengan

kebutuhan konsumen. Agar transportasi ini dapat dijangkau oleh semua

kalangan masyarakat. penggunaan layanan jasa transportasi online berbasis

aplikasi ini mudah, bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Tidak hanya

membantu masyarakat untuk mendapatkan transportasi. Grab juga membantu

masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Grab mengajak

masyarakat untuk menjadi mitra. Mitra merupakan sebutan untuk pengemudi

Grab. Untuk menyelesaikan masalah transportasi Grab berinovasi untuk

memanfaatkan perkembangan teknologi. Maka Grab menggunakan teknologi

sebagai media interaksi antara pengemudi dengan penumpang.1

Di Indonesia, Grab memberikan layanan alat trasnportasi seperti ojek,

dan taksi. Yang saat ini sudah ada di jakarta dan sekitarnya. Pada pertengahan

tahun 2014 Grab Lahir dengan nama Grabtaxi, layanan jasa transportasi

tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Pada tanggal 14 Juli 2016 Grab

melakukan rebrand sebagai platform penyedia layanan pemesanan kendaraan

terlengkap. Selain itu perkembangan Grabcar dan Grabbike di Indonesia

berkembang lebih pesat 250 kali dari pertengahan tahun 2015. Grab juga

menambahkan layanan jasa seperti sewa mobil pribadi dan layanan kurir.

Teknologi machine learning dan kemampuan analitik data merupakan

faktor pendorong pertumbuhan bisnis yang signifikan dan efisiensi. Pada

tahun 2016 layanan Grabbike di Indonesia telah berkembang 300 persen year

to date, maka Grab melakukan pengurangan subsidi pada setiap perjalanan

yang diselesaikan sebesar 50 persen. Hal ini menunjukkan tingginya

keterlibatan pengguna pada platform multi-layanan Grab.

Satu dari empat pengguna aktif Grab di Indonesia menggunakan lebih

dari satu layanan jasa yang disediakan Grab. Maka Indonesia menjadi pasar

terbesar Grab, berdasarkan jumlah perjalanan yang diselesaikan seluruh

platform. Grab secara khusus menfokuskan bisnisnya di Jakarta, yang

didiami lebih dari 30 juta penduduk. Selain menyediakan layanan jasa

1 www.grab.com>about.Diakses 18 Oktober 2018 jam 16:06 WIB.

30

transportasi dan kurir antar barang. Grab juga menyediakan jasa antar makanan

yang diberi nama GrabFood. Grab akan melakukan ekspansi platform multi

layanan ke lebih dari delapan megacity di luar kota Jakarta, dengan total

populasi sebesar 38 juta penduduk. Indonesia merupakan negara ke empat

terbesar dari segi populasi dengan total penduduk lebih dari 250 juta.

“Grab merupakan perusahaan plaform yang menawarkan pilihan

layanan pemesanan jasa transportasi online terbanyak di pasar Asia

Tenggara, karena lebih dari 17 juta aplikasi yang telah diunduh pada perangkat

seluler masyarakat dan 320.000 pengemudi di 30 kota diseluruh Negara

Asia Tenggara.2 Grab hadir untuk memecahkan masalah transportasi dalam

kegiatan sehari-hari masyarakat. Maka penumpang dapat memesan transportasi

melalui smartphone dengan mudah, aman, dan nyaman”.

B. Struktur Organisasi Grab

Struktur organisasi Grab terdiri dari : “Super Administrator yang

memiliki tugas Developing, monitoring program, dan full access.

Administrator bertugas Add operation dan manage data. Tugas Operation

terdiri Add member, Add driver, dan Monitoring driver. Driver memiliki hak

untuk Accepting job. Dan sampai pada Costumer yang meng order”.3

C. Aturan dan Kebijakan Penggunaan Data Pribadi

Dalam aplikasinya, Grab meminta konsumen untuk menyetujui bahwa

data pribadi yang diserahkan kepada Grab akan digunakan untuk proses

penggunaan layanan dalam aplikasi sesuai dengan ketentuan layanan pengguna

Grab. pihak Grab akan melakukan proses identifikasi terkait informasi pribadi

yang telah dikirim oleh konsumen berupa nama, kebangsaan, email, nomor

telepon dan jenis kelamin. Penyerahan data pribadi konsumen kepada pihak

Grab bersifat sukarela. Untuk keamanan data, pihak Grab melarang konsumen

untuk memberikan kuasa pada pihak ketiga untuk menggunakan data pribadi

konsumen untuk menggunakan layanan yang disediakan oleh pihak Grab.

2 www.grab.com>press>business.,diakses 18 Oktober 2018, jam 20:18 WIB.

3 www.tryhantoro.wordpress.com, diakses 30 Oktober 2018, jam 19:05 WIB.

31

Konsumen setuju untuk mematuhi hukum yang berlaku di negara dan

kota ditempat konsumen menggunakan layanan jasa transportasi. Grab

melarang konsumen untuk menggunakan software dengan tujuan yang tidak

sah. Konsumen dengan ini dinyatakan setuju bahwa layanan jasa transportasi

online ini digunakan untuk tujuan yang sah, konsumen tidak menggunakan

aplikasi untuk melanggar hukum, tidak menggunakan aplikasi diluar

penggunaan layanan jasa transportasi, tidak menghubungi driver diluar

pelayanan jasa transportasi, tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan

pihak lain, setuju untuk memberikan informasi terkini dengan lengkap untuk

menggunakan aplikasi, konsumen hanya dapat mengakses akun yang sudah

didaftarkan, dan setuju dengan kebijakan privasi yang dapat berubah sewaktu-

waktu.

Grab tidak dapat memproses permintaan konsumen untuk menggunakan

layanan pada aplikasi apabila data pribadi yang konsumen berikan tidak

lengkap. Penggunaan data pribadi konsumen yang dilakukan oleh pihak Grab

hanya untuk melaksanakan kewajiban atas kontrak yang sudah dibuat dan

disetujui oleh konsumen. Grab memberikan layanan jasa transportasi kepada

konsumen sesuai dengan syarat dan ketentuan. Seperti melakukan proses

verifikasi kode promo, survei konsumen terhadap pelayanan jasa yang telah

diberikan driver, melakukan proses permintaan layanan jasa transportasi

berdasarkan syarat dan ketentuan, melakukan validasi pembayaran sesuai

dengan ketentuan.4

Pihak Grab menggunakan data pribadi konsumen untuk melakukan

rangkaian operasi pada aplikasi sesuai dengan Undang-Undang mengenai

perlindungan data pribadi konsumen. Termasuk melakukan adaptasi atas

perubahan data pribadi konsumen, pengungkapan data pribadi konsumen

melalui transmisi, transfer, diseminasi dengan cara mencocokan, mengkoreksi,

dan menghapus data pribadi. Grab menggunakan data pribadi konsumen hanya

untuk melakukan proses pemesanan layanan jasa transportasi sesuai dengan

4 www.Grab.com>terms>driver,, diakses 30 Oktober 2018, jam 19:30 WIB.

32

ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi

konsumen.5

Data pribadi konsumen tidak hanya didapat dari formulir aplikasi saat

melakukan registrasi, survei, dan media sosial resmi Grab. melainkan dapat

diambil melalui cookies dari situs website, yang akan ditransfer pada pihak

ketiga yang disebut driver. Data pribadi yang di terima driver berupa nama,

nomor telp, foto dan alamat terkini dengan tujuan untuk memudahkan akses

komunikasi pihak driver dengan konsumen. Dengan ada nya pengecualian dari

Undang-Undang yang berlaku konsumen dapat meminta pihak Grab untuk

membatasi penggunaan data pribadi untuk tujuan yang tidak sesuai dengan

ketentuan.6

Konsumen telah menyetujui data pribadinya diakses oleh pihak Grab.

Konsumen berhak untuk mengubah dan memperbaharui data pribadi yang telah

diberikan kepada pihak Grab. Data pribadi konsumen akan dialihkan dengan

cara ditransfer, disimpan, digunakan, diproses, dan diyuridiksi lain ketika

konsumen berada diluar negeri. Dengan ini konsumen dinyatakan mengerti dan

setuju untuk melakukan peralihan data pribadi untuk menggunakan layanan

jasa transportasi ini saat diluar negeri. Konsumen dapat membatasi penggunaan

data pribadi dengan tujuan lain yang dilakukan oleh pihak Grab dengan cara

mengklik Unsubscribe pada pesan yang telah dikirim ke email konsumen.

Dengan begitu konsumen tidak dapat menerima pemberitahuan pesan seperti

promo, dan lain-lain. Terkecuali pembertahuan informasi terkait transaksi

pembayaran.

D. Tanggung Jawab Para Pihak

1. Tanggung Jawab Grab

Berdasarkan ketentuan layanan pengguna Grab terdapat tanggung jawab

pihak Grab kepada konsumen, yaitu: Grab bertanggung jawab dalam

menjaga data pribadi konsumen sesuai dengan standar industrinya. Grab

5 www.Grab.com>directbiling-terms,, diakses 30 Oktober 2018, jam 19:50 WIB.

6 Kebijakan Privasi, grab.com>kebijakanprivasi,, diakseskses 30 Oktober 2018, jam

20:00 WIB.

33

tidak bertanggung jawab atas penyimpanan dan penyalahgunaan data

pribadi konsumen oleh driver setelah menggunakan layanan dari aplikasi

Grab. Pihak Grab tidak bertanggung jawab atas klaim kerugian dan

kerusakan yang ditimbulkan oleh Pengemudi .Grab tidak menjamin

keamanan data pribadi konsumen, melainkan hanya memberitahu cara

melindungi data konsumen dengan cara menonaktifkan cookies pada

browser. Untuk data yang terkumpul melalui website pada laman Grab

menegaskan tidak bertanggung jawab. Grab akan bertanggung jawab dalam

dukungan teknis dan layanan pelanggan mengenai masalah terkait aplikasi

yang dibutuhkan konsumen. Pihak tidak dimintai pertanggung jawaban atas

kehilangan barang bawaan, dan keterlambatan konsumen dalam perjalanan.

Dan pihak Grab tidak memberikan jaminan bahwa aplikasi akan berjalan

pada telepon, komputer, dan tablet.7

2. Tanggung Jawab Mitra

Dalam ketentuan layanan pengguna Grab, ada beberapa tanggung jawab

mitra kepada konsumen, yaitu:8

a. Mitra bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan konsumen.

Saat konsumen melakukan perjalanan menggunakan jasa transportasi

yang telah disediakan. Mitra bertanggung jawab atas kondisi

kendaraannya beroperasi dengan baik. Sesuai dengan standar keamanan

industri.

b. Mitra bertanggung jawab atas layanan jasa transportasi yang diberikan

pada konsumen.

c. Mitra bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen

karena menggunakan kendaraan milik mitra. Seperti terjadinya

kecelakaan yang mengakibatkan cidera dan kerusakan barang bawaan

konsumen.

7 Syarat dan ketentuan umum Grab, grab.com/id/grabfood/merchant-terms/., diakses 13

November 2018, jam 08:00 WIB. 8 Ketentuan Layanan, grab.com/id/terms/., diakses 13 November 2018, jam 08:20 WIB.

https://www.grab.com/id/grabfood/merchant-terms/

http://www.grab.com/id/terms/

34

d. Mitra bertanggung jawab untuk menjaga dan merahasiakan data

konsumen yang dikirim pihak Grab. Pada akun mitra untuk melakukan

identifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan akses layanan yang

terdapat pada aplikasi.

3. Kewajiban Grab

Sesuai dengan ketentuan layanan pengguna jasa Grab yanng telah disetujui

oleh konsumen, maka pihak Grab memiliki kewajiban-kewajiban yang harus

dipenuhi terhadap konsumen yaitu:

pihak Grab wajib memberikan layanan aplikasi dengan baik kepada

konsumen. Pihak Grab wajib untuk mengelola dan memperbaharui data pribadi

konsumen. pihak Grab wajib melakukan Verifikasi terhadap data pribadi

konsumen untuk memastikan apakah konsumen telah melakuka perubahan

terhadap data pribadi yang telah disimpan untuk menggunakan pelayanan pada

aplikasi Grab. Grab wajib melakukan validasi pembayaran yang telah

dilakukan oleh konsumen terhadap pengemudi. Pihak Grab wajib memberikan

fasilitas asuransi. Grab memiliki kewajiban untuk melacak pergerakan arah

perjalanan konsumen dan mendeteksi adanya perjalanan yang tidak sesuai

dengan rute perjalanan yang telah ditentukan oleh pihak Grab.

Pihak Grab wajib melakukan operasi internal untuk menyediakan layanan,

terdiri dari troubleshooting software bugs dan masalah operasional. Pihak Grab

wajib untuk melakukan analisis, menguji, dan meneliti data yang masuk

kedalam sistem aplikasi Grab. Grab wajib melakukan pemantauan dan aktivitas

pada data pribadi konsumen. Grab berkewajiban untuk melindungi keamanan

terhadap fasilitas yang digunakan konsumen dalam layanan yang tersedia.9

Pihak Grab wajib untuk melindungan data Pribadi konsumen dengan cara

melakukan seleksi dalam menerima pengemudi dan mitra kurir. Melakukan

verifikasi terhadapan data pribadi driver saat memberi layanan jasa transportasi

terhadap konsumen.

9 www.Grab.com>merchant-terms,, diakses 15 November 2018, jam 13:18 WIB.

35

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PENGGUNA JASA GRAB

Bab IV peneliti membahas hal-hal yang menjawab pertanyaan yang di rumuskan

pada bab I di rumusan masalah. Permasalahan tersebut akan dijawab secara berurutan

dengan subbab sebagai berikut.

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen

Di era digital tidak dipungkiri bahwa peluang bisnis melalui internet

sangat menjanjikan karena kemampuan automatisnya yang bisa mencakup

berbagai macam hal dan cara akses yang mudah dan cepat, yang menjadikan

masyarakat harus mengikuti perkembangan zaman. Tidak heran jika banyak

perusahaan yang menggunakan internet sebagai sarana penghubung perusahaan

dan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli. Hampir 50% konsumen

menggunakan ponsel untuk melakukan kegiatan belanja, selain untuk

berbelanja konsumen juga menggunakan ponsel untuk melakukan riset dan

penjelajahan dalam situs website. Perdagangan secara elektronik yang biasa

disebut e-commerce telah merubah praktik bisnis yang lazim untuk dilakukan

pada jaman dulu sebelum adanya smartphone yang memiliki sistem

pengoperasian android dan ios.

Hal ini membuat perusahaan transportasi online melesat hingga skala

internasional hanya dengan hitungan tahun dan perusahaan transportasi online

ini memiliki kesuksesan akses dalam real time yang lebih baik dibandingkan

dengan perusahaan transportasi angkutan umum yang masih mengandalkan

contact center dan telepon untuk melakukan pemesanan jasa transportasi bagi

masyarakat. Cara tersebut kurang efektif dan praktis dibandingkan dengan

sistem point dan klik yang diterapkan perusahaan jasa transportasi online.

Kemampuan perusahaan transportasi online dalam mengelola data serta dapat

melacak keradaan driver saat melakukan perjalanan bersama konsumen dan

kecepatan driver saat mengendarai kendaraannya ini yang membuat perusahaan

transportasi online maju dengan cepat. Di era digital informasi sebagai alat

tukar untuk mengakses layanan online dengan internet, pengguna bebas

mengakses berbagai macam pengetahuan dan layanan konten secara gratis.

36

Semakin banyaknya data pengguna internet, semakin sulit untuk

melindungi privasi penggunanya dari ancaman pihak lain. Selain hal tersebut

terdapat faktor lain yang membuat minimnya perlindungan privasi terhadap

konsumen yang berasal dari tingkat public interest dalam penggunaan internet

yang semakin tinggi membuat privasi tidak berharga lagi.1 Mengenai uraian

diatas permasalahan privasi yang menyebabkan munculnya informasi dari

konsumen, secara tidak langsung meninggalkan data berupa jejak digital.

Perlindungan data bagi kelangsungan akses terhadap pengguna layanan yang

berbasis aplikasi, penyelenggara semaksimal mungkin menjaga data pribadi

konsumen yang merupakan hak privasi yang harus dijaga kerahasiaannya.

Perusahaan Grab terus memperbarui kebijakan privasi untuk

terlaksanaannya penggunaan jasa Grab yang nyaman, aman dan meminimalisir

resiko terjadi bocornya data pribadi konsumen tersebut. Perusahaan Grab

berkomitmen dalam melindungi data pribadi konsumen. Data konsumen yang

disimpan perusahaan Grab yang berbasis aplikasi tidak menyimpan data secara

fisik, hal ini yang menjadikan perusahaan Grab harus memegang kendali untuk

menjaga data pribadi konsumen tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga.

Penggunaan data yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kerugian

terhadap konsumen, sehingga konsumen ditempatkan pada tingkat posisi

paling rendah dalam menghadapi perilaku perusahaan. Kegiatan perusahaan

Grab dalam menggunakan komputasi dalam melakukan kegiatan sehari-hari

memang memberikan manfaat dan kemudahan, namun perusahaan Grab harus

memberikan rangkaian pengamanan serta aturan yang komprehensif terhadap

data pribadi konsumen untuk mencegah terjadinya kebocoran data pribadi

konsumen yang disalahgunakan oleh pihak lain, berupa rute tujuan dan alamat

dapat dilacak melalui fitur API endpoint yang dimiliki Grab. Bentuk

perlindungan data pribadi konsumen terdapat pada pengamanan terhadap fisik

data baik berupa hardfile maupun softfile, penggunaan data tanpa izin, dan

1Agung Pujianton dkk,Pemanfaatan Big Data dan Perlindungan Privasi Konsumen

Diera Ekonomi Digital,(Majalah Ilmiah Bijak Vol 15 No 2, Surabaya, 2018)., h.134-135

37

penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu.2 Data pribadi merupakan aset

berharga bagi konsumen terutama di lingkungan angkutan jasa transportasi

online dimana pelayanannya menggunakan jaringan internet, yang dengan

mudah dapat mengumpulkan data pribadi konsumen, dan menggunakan akun

miliki orang lain tanpa izin pemiliknya. Menjamin akan keamanan data pribadi

konsumen lebih sulit dilindungi dalam sistem jaringan dimana para pihak

dengan mudah dapat mengaksesnya.

Fenomena hadirnya transportasi online merupakan salah satu

problematika yang saat ini diperbincangkan. Karena terdapat ketentuan layanan

pengguna yang harus disetujui konsumen sebelum konsumen menggunakan

aplikasi Grab. Ketentuan layanan pengguna ini menggunakan data digital yang

berfungsi sebagai media perjanjian antara Grab dengan konsumen. Keuntungan

dari perjanjian online yaitu, efisiensi waktu antara perusahaan dengan

konsumen tanpa pertemuan fisik dan tanpa menggunakan kertas untuk

membuat perjanjian, memudahkan perusahaan dan perorangan untuk

menjalankan bisnisnya melalui internet dengan mudah dapat membuat

perjanjian dengan mitra dan konsumennya. Kuantitas dalam perjanjian ini terus

ditingkatkan dan memberi peluang yang luas untuk menjalin kerjasama seluruh

penjuru dunia.

Perjanjian online terjadi melalui komunikasi elektronik antara para

pihak yang dikirim melalui surat eletronik. Waktu penerimaan perjanjian

elektronik saat pesan sudah diterima oleh konsumen, sehingga perjanjian Grab

lahir pada saat konsumen melakukan pemesanan jasa transportasi online. Pihak

yang menerima perjanjian tersebut dinyatakan sudah mengikat dirimya untuk

tunduk pada isi perjanjian tersebut mendorong para pihak untuk melakukan

prestasi.3 Kebebasan konsumen dalam menggunakan layanan transportasi

2 Lia Sutunnida, Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia :

Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia, ( Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 20, No

2, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2018)., h.370-371 3 Imam Sejahtera, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, (Bandung:

PT.Alumni 2010)., h.113-116

38

online tanpa menyadari akses data pribadi diberikan kepada pengemudi seperti

nama lengkap, nomor ponsel, alamat email, dan alamat rumah.

Untuk dapat melihat segi hukum yang dapat diterapkan atas interaksi

antara penyedia jasa transportasi online dengan konsumen dapat dijelaskan

bahwa pelanggan diminta melakukan instalasi aplikasi ke dalam smartphone,

konsumen diminta mengisi informasi dirinya yang terdiri atas informasi nama,

alamat email dan nomor telepon, pelanggan diminta menyetujui agar

keberadaannya diketahui oleh penyedia jasa transportasi online yang diakses

dengan teknologi GPS, dan pelanggan diminta menyetujui keseluruhan proses

di atas. Gangguan sistem online yang sering terjadi menyebabkan hacker

dengan mudah mengambil informasi mengenai data pribadi yang telah

diberikan konsumen pada perusahaan Grab.4

Dalam syarat dan ketentuan layanan konsumen dinyatakan setuju dan

mengizinkan pihak Grab untuk menggunakan dan memproses data pribadi

dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini, yaitu: konsumen

memberikan data pribadi berupa nama, nomor telepon, alamat email,

kebangsaan, jenis kelamin, dan alamat. Data pribadi konsumen digunakan dan

proses oleh pihak Grab dari waktu ke waktu. Selain data diatas Grab juga dapat

mengumpulkan data yang ada dalam perangkat yang digunakan konsumen

seperti nomor IMEI bertujuan untuk mencegah tindak penipuan. Pemberian

data pribadi konsumen bersifat sukarela. Jika konsumen tidak memberikan data

pribadi, maka Grab tidak dapat memberikan layanan jasa transportasi dalam

aplikasi.

Pihak Grab hanya menggunakan dan memproses data pribadi konsumen

untuk memberikan layanan jasa transportasi yang ada dalam aplikasi. Data

pribadi konsumen digunakan untuk partisipasi konsumen dalam memberikan

pendapat dan survei terhadap layanan jasa transportasi yang diberikan oleh

Grab. Data pribadi konsumen digunakan untuk proses verifikasi atas

4 Assafa Endershaw, hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia pasifik, (

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)., h.412

39

permohonan pendaftaran untuk menggunakan layanan jasa transportasi dalam

aplikasi. Data digunakan untuk validasi pembayaran konsumen kepada driver.

Data dugunakan untuk menanggapi pertanyaan dan komentar konsumen

terhadap layanan jasa transportasi yang telah disediakan oleh Grab. Data

digunakan mendeteksi, mencegah dan melakukan tuntutan hukum atas tindak

pidana. Konsumen akan menerima alert, newsletter, update, dan pengiklanan

sponsor lainnya dari pihak Grab melalui data pribadi yang disimpan. Dan data

pribadi konsumen digunakan untuk komunikasi antara konsumen dan driver.

Konsumen dapat meminta pihak Grab untuk tidak mengolah data

pribadinya dengan salah satu tujuan diatas. Dengan menggunakan dukungan

rincian kontak yang telah tersedia di aplikasi.5 Pemberian data pribadi

konsumen kepada driver, berupa nama, nomor telepon, dan lokasi penjemputan

konsumen, bertujuan untuk memudahkan interaksi antara konsumen dengan

driver.

Pihak Grab akan menyimpan dan menjaga data pribadi konsumen

selama akun milik konsumen belum dihapus. Ketika konsumen tidak

menggunakan layanan jasa yang ada pada aplikasi, maka Grab tidak dapat

memproses data pribadi konsumen, namun pihak Grab mengambil tindakan

untuk mencegahan akses data pribadi konsumen dengan tujuan selain

keamanan, dan mendeteksi penipuan. Pihak Grab melarang pihak ketiga

menggunakan data pribadi konsumen tanpa izin dengan tujuan perbuatan yang

dapat merugikan konsumen. Pihak lain dilarang menggunakan akun milik

konsumen untuk menggunakan layanan jasa transportasi dalam aplikasi.

Pihak Grab melarang para pihak menggunakan software untuk tujuan

yang tidak sah. Data pribadi konsumen yang disimpan oleh pihak Grab hanya

digunakan untuk melakukan rangkaian operasi dalam aplikasi sesuai dengan

Undang-Undang. Konsumen dapat meminta pihak Grab untuk membatasi

penggunaan data pribadi konsumen dengan tujuan lain yang tidak sesuai

dengan ketentuan yang tertera dalam perjanjian.

1. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi

5 Ketentuan layanan, grab.com/id/terms/., diakses 06 november 2018, jam 07.20 WIB.


40

Ada beberapa dasar hukum yang secara khusus melindungi data

pribadi konsumen. Dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun

1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

dihadapan hukum”. Bukan hanya perlindungan tapi juga berhak untuk

melakukan perjanjian dan mengeluarkan pendapat sebagaimana terdapat

pada Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “Setiap orang

berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

juga mengatur tentang perlindungan pribadi yang tercantum dalam Pasal

28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa

“Setiap orang berhak atas prlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas

rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau

tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.6

Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan “Teknologi

Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,

menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau

menyebarkan informasi”. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan

“dokumen eletronik adalah setiap informasi eletronik yang dibuat,

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,

digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,

ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,

foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi

yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu

memahaminya”. Menurut Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan

6www.business-law.binus.ac.id/2015/09/12/perlindungan-data-pribadi-pada-

pemesanan-transportasi-online-sejenis-go-jek/., diakses 07 november 2018, jam 16:50

BBWI.

http://www.business-law.binus.ac.id/2015/09/12/perlindungan-data-pribadi-pada-pemesanan-transportasi-online-sejenis-go-jek/


41

“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui

Sistem Elektronik”. Pasal yang mengatur tentang Perlindungan Data

Pribadi, terdapat pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan “Dalam

pemanfaat teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah

satu bagian dari hak pribadi (privacy right).

Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: hak untuk

menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak

untuk dapat berkomunkasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai,

dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan

data seseorang”. Pasal 26 Ayat (1) “Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan

Perundang-Undangan, pengguna setiap informasi dalam media elektronik

yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan

orang yang bersangkutan”. Pasal 29 menyatakan “Setiap orang dengan

sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti

yang ditunjukkan secara pribadi”. Pencurian data dijelaskan pada Pasal 31

Ayat (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik

tertentu milik orang lain”.

Ketentuan lain yang dapat digunakan untuk melindungi data pribadi

tercantum pada Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “yaitu memuat: keterangan

tentang kecacatan fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan,

dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang”. Pemerintah wajib

menjaga kerahasiaan data pribadi penduduk hal ini terdapat pada Pasal 79

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi

Kependudukan menjelskan “Data perseorangan dan dokumen

kependudukan wajib disimpan dan dilindungin kerahasiaannya oleh negara.

Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

42

Administrasi Kependudukan menjelaskan ”Menteri sebagai penanggung

jawab memberikan hak akses data kependudukan kepada petugas provinsi

dan petugas instansi pelaksana dan pengguna”. Ayat (3) “Petugas dan

pengguna sebagaimana dimaksud Ayat (2) dilarang menyebarluaskan data

kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya”. Selain Undang-

Undang Adminstrasi Kependudukan perlindungan dta pribadi tercantum

dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang

telekomunikasi juga mengatur tentang terjadinya pelanggaran terhadap

pencurian data pribadi menjelaskan “Setiap orang dilarang melakukan

kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan

telekomunikasi dalam bentuk apapun”.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Data Pribadi dari Grab

Ada beberapa bentuk perlindungan hukum data pribadi yang dilakukan Grab

a. Pihak ketiga dilarang menggunakan data pribadi konsumen tanpa izin

untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen dan orang

lain tidak boleh menggunakan akun milik konsumen yang sudah

didaftarkan, untuk menggunakan layanan yang diberikan Grab.

b. Grab tidak mengizinkan penggunaan software untuk tujuan yang tidak

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Grab.

c. Data pribadi konsumen yang disimpan oleh pihak Grab digunakan untuk

melakukan rangkaian operasi Grab App sesuai dengan Undang-Undang.

d. Penggunaan data pribadi konsumen oleh Grab hanya untuk proses

pemesanan layanan jasa transportasi yang dibutuhkan konsumen dan

penggunaan data pribadi harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

e. Grab memberikan kebijakan kepada konsumen untuk membatasi

penggunaan data pribadi konsumen untuk tujuan lain yang tidak sesuai

dengan ketentuan yang tertera dalam perjanjian.

Ada beberapa cara Grab melindungi data pribadi konsumen yaitu:

Grab hanya mengakses data pribadi konsumen untuk melakukan

proses indentifikasi dan memberikan layanan jasa pada konsumen. Grab

tidak akan memberikan data pribadi konsumen selain driver dan anak

43

perusahaan bertujuan untuk memberikan layanan atas jasa transportasi

online. Grab melarang konsumen untuk memberikan akses data pribadi pada

orang lain untuk menggunakan layanan jasa transportasi yang terdapat pada

aplikasi. Grab melarang para pihak untuk menggunakan aplikasi dengan

tujuan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan salah satu pihak.

Grab melarang driver untuk menyimpanan dan menggunakan data

pribadi konsumen untuk kepentingan pribadi , adanya batas penggunaan

data pribadi konsumen untuk tujuan yang tidak sesuai ketentuan. Driver

tidak diizinkan menghubungi konsumen selain untuk menerima order,

mengantar konsumen dan dilarang melakukan tindakan diluar ketentuan.

Selama konsumen masih menggunakan aplikasi Grab wajib menyimpan dan

menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen untuk mencegah terjadinya

kebocoran.

B. Implikasi Hukum Jika Grab Melanggaran Kewajiban Grab Melindungi

Data Pribadi Konsumen

1. Implikasi Hukum Atas Pelanggaran Kewajiban Yang Dilakukan Driver

Terhadap Penggunaan Data Pribadi Konsumen

Driver bertugas memberikan pelayanan jasa yang sesuai request

konsumen secara langsung. Hubungan antara driver dan konsumen tidak

lebih dari hubungan yang saling menguntungkan yang didalamnya terdapat

unsur perintah dan upah. Selama driver menjalankan perintah dari

konsumen, driver harus memberikan pelayanan yang aman dan keselamatan

saat konsumen menggunakan jasa driver. Permasalahan yang saat ini sering

terjadi dialami oleh konsumen yaitu mengenai data pribadi yang telah

diberikan kepada perusahaan Grab disalahgunakan oleh pihak ketiga.

Data pribadi yang telah disimpan oleh perusahaan Grab akan dikirim

kepada driver untuk melakukan pekerjaannya sebagai penyedia jasa yang

menghubungi konsumen secara langsung, dengan otomatis driver

mengetahui alamat dan keberadaan posisi konsumen untuk memberikan

layanan jasa transportasi yang diinginkan konsumen. Kerahasiaan data

pribadi konsumen tidak sepenuhnya aman karena driver dengan mudah

44

mengirim SMS atau whatssapp kepada konsumen yang telah memberikan

penilaian yang buruk atas pelayanan jasa yang telah diterima oleh

konsumen.

Berbagai pelanggaran privasi yang dilakukan oleh driver berupa

perilaku yang tidak sah, melecehkan dan mengancaman melalui SMS.

Disitus berita online dari sebuah tulisan di situs kompas.com ada seorang

perempuan yang di telepon berkali-kali oleh driver dengan kata-kata kasar,

serta menanyakan apakah konsumen sekelompok ethnis tertentu dan driver

mengancam keselematan kosnumen. Hal ini dikarenakan pengemudi

meminta konsumen untuk membatalkan order karena jarak driver dari titik

penjemputan masih jauh, konsumen sudah membatalkan order berkali-kali.

Namun, tidak bisa karena driver sudah meng-click en route. Lalu konsumen

menelepon driver untuk membatalkan order tersebut.7

Hal ini dapat dilihat bahwa driver telah melanggar privasi konsumen.

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa tidak adanya jaminan kerahasiaan data

pribadi konsumen yang dimanfaatkan diluar kepentingan layanan jasa yang

ditawarkan Grab.

Penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh driver karena

pemberian penilaian buruk oleh konsumen, pemberian review terhadap

kinerja driver ini, hanya untuk meningkatkan kualitas kinerja driver.

Penggunaan data pribadi konsumen yang dilakukan oleh driver diluar

kewenangan sebagai pihak penyedia jasa dapat dikatakan sebagai

pelanggaran. Dalam kebijakan privasi yang telah diatur oleh Grab, driver

hanya memiliki wewenang untuk menghubungi konsumen untuk menerima

order dan mengantar konsumen ke tempat tujuan yang dituju konsumen.8

Jika driver melakukan tindakan diluar kebijakan yang telah diatur.

Konsumen dapat melaporkan driver kepada Grab untuk ditindak lanjut

dan diberi suspensi sesuai dengan kode etik driver berupa pembekuan akun

driver. Selain itu konsumen khawatir atas tindakan lain yang dilakukan oleh

7 www.megapolitan.kompas.com., diakses 11 april 2019, jam 10:30 WIB.

8 Kebijakan Privasi Grab, grab.com/id/privacy/ ., diakses 11 april 2019, jam 10:35 WIB.

http://www.megapolitan.kompas.com/

http://www.grab.com/id/privacy/

45

driver, berupa tindak pidana pembunuhan, perampokan, penculikan, dan

pencabulan. Dalam situs berita online tribu jatim.com ada driver yang

mencabuli konsumen. Awalnya driver mengajak konsumen untuk pergi

mengelilingi kota pare-pare, namun konsumen menolak ajakan driver

tersebut. Dan driver mengajak konsumen untuk minum kopi di cafe.

Namun konsumen masih menolak ajak driver tersebut. Karena

konsumen didesak untuk tidak menolak ajakan driver tersebut, maka

konsumen terpaksa menyetujui ajakan driver untuk minum kopi di cafe.

Driver pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk laporan keperusahaan

bahwa konsumen sudah sampai ditempat tujuan, driver langsung mematikan

aplikasi. Setelah itu konsumen diajak kerumah kakak driver dengan alasan

akan mandi dahulu sebelum pergi minum kopi.

Tanpa curiga, dengan santai konsumen menerima ajakan driver untuk

masuk kedalam rumah. Kebetulan konsumen perlu untuk charger

ponselnya. Konsumen digiring oleh driver untuk masuk kedalam kamar.

Pencabulan dilakukan didalam kamar. Driver menidurkan konsumen lalu

meremas payudara dan mencium bibir konsumen.9

Seorang driver yang menyampaikan kekesalannya terhadap konsumen

yang menggunakan kode promo dengan cara mengancam konsumen, bahwa

driver dan rekannya akan memberi pelajaran terhadap konsumen tersebut

secara langsung. Driver juga meluaskan ancamannya pada pelecehan

seksual. Pihak driver dirugikan atas penggunaan kode promo yang pakai

konsumen karena driver tidak mendapatkan uang secara langsung. Uang

tersebut tersimpan diakun driver.

Pengambilan uang bisa dilakukan, sepekan setelah transaksi.

Tergantung dari penilaian performa driver tersebut. Perilaku driver tersebut

membuat konsumen tidak nyaman dan aman untuk menggunakan jasa

transportasi dari Grab. Sehingga, konsumen merasa terganggu dan dirugikan

karena hak privasinya dilanggar oleh driver.

9 www.jatim.tribunnews.com., diakses 20 april 2019, jam 01:02. WIB.

46

Meskipun konsumen setuju untuk memberikan data pribadi saat

melakukan pendaftaran, bukan berarti driver dapat memanfaatkan data

pribadi konsumen diluar layanan tanpa seizin pemiliknya. Dalam aturan

kode etik mitra Grab nomor 5 menjelaskan bagi driver yang mengancam

dan mengintimidasi konsumen akan dikenakan sanksi berupa akun driver

akan diblokir selama tiga hari.10

Driver dinyatakan sudah memahami atas semua aturan yang ada pada

kode etik mitra. Driver akan bertanggung jawab atas segala bentuk

pencemeran nama baik dan cedera yang diderita kosumen karena

menggunakan layanan jasa transportasi yang telah diberikan driver. Kode

etik mitra ini disusun oleh Grab untuk melindungi hak privasi konsumen.

Sanksi yang akan dikenakan kepada driver merupakan pemblokiran akun.

Suspensi atau blokir akun dibagi menjadi dua yaitu, pemblokiran akun

sementara/suspensi akun dan pemblokiran akun secara

permanen/dikeluarkan dari kemitraan. Jadi, driver tidak dapat menerima

order selama beberapa hari, pemberian sanksi kepada driver sesuai dengan

pelanggaran yang dilakukan oleh driver. Berikut pelanggaran dan sanksi

untuk driver :11

Sesuai dengan kode etik mitra nomor 9 menjelaskan, bagi driver yang

menyebarluaskan data dan informasi pribadi konsumen melalui online

maupun media cetak, driver akan dikenakan sanksi berupa penghentian atau

dikeluarkan dari kemitraan. Ketika driver melakukan pelanggaran yang

sama, maka Grab berhak memutuskan hubungan kemitraan secara sepihak.

Setiap pelanggaran yang dilakukan driver terhadap peraturan perjanjian dan

kode etik, Grab memberikan kesempatan banding jika memiliki bukti yang

kuat dan otentik untuk membuktikan bahwa apa yang dilaporkan konsumen

tidak benar.

10

Kode Etik, grab.com>kodeetik>pengemudi>grabbike.,diakses 12 Desember 2018,

jam 19:42 WIB. 11

Peralihan Sanksi Larangan Mengemudi Menjadi Denda Tarif grab.com/id/wp-

content/uploads/sites/9/2016/11/FINAL-REV-Kode-Etik-Jakarta-_-Rev-Maret-2017_zm-

1.pdfgrab.com>sites>2016/11., diakses 16 desember 2018, jam 00:49 WIB.

https://www.grab.com/id/wp-content/uploads/sites/9/2016/11/FINAL-REV-Kode-Etik-Jakarta-_-Rev-Maret-2017_zm-1.pdf




47

Dalam Pasal 45B “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen yang berisi ancaman

dan kekerasan atau menakut-nakuti seseorang secara pribadi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 “Dipidana dengan pidana penjara paling lama

empat tahun dan/atau denda paling banyak tujuh ratus lima puluh juta

rupiah” Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 27 “Pengguna wajib menjaga kerahasiaan data pribadi

yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisis, menggunakan data

pribadi sesuai dengan kebutuhan pengguna saja, melindungi data pribadi

beserta dokumen yang memuat data pribadi tersebut dari tindakan

penyalahgunaan, dan bertanggung jawab atas data pribadi yang terdapat

dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi

kewenangannya, maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan”

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016

tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Berikutnya sanksi untuk pelanggaran penyebarluasan data pribadi

terdapat dalam Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Administrasi Kependudukan menjelaskan “Setiap orang atau badan hukum

yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen

kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf c

dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling

banyak satu miliar rupiah”.

2. Implikasi Hukum Atas Pelanggaran Yang dilakukan Grab Terhadap

Kewajiban Melindungi Data Pribadi Konsumen

Grab selaku penyelenggara jasa transportasi online mempunyai hak dan

kewajiban terhadap konsumen. Sesuai dengan kebijakan privasi Grab

menjelaskan bahwa; pihak Grab berkewajiban untuk memberikan layanan

jasa transportasi kepada konsumen, melakukan verifikasi data dan validasi

pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Kewajiban Grab untuk

melindungi keamanan dan integritas layanan jasa disetiap fasilitas yang

48

akan digunakan konsumen. memproses hadiah-hadiah untuk konsumen.

Menyaring calon pengemudi sebelum resmi menjadi mitra Grab.

Memantuan driver untuk mematuhi syarat dan ketentuan, serta kode etik.

Menanggapi pertanyaan, komentar, dan kritik dari konsumen.

Memberitahu konsumen mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan

konsumen untuk masalah layanan jasa transportasi. Pihak Grab wajib untuk

melindungi data pribadi konsumen. meningkatkan keselamatan dan

keamanan konsumen. mengirim pemberitahuan infromasi terkait kode

promo dan ucapan hari raya kepada konsumen.bertanggung jawab untuk

menyimpan, mengakses, dan memberikan data pribadi konsumen kepada

pihak ketiga untuk melakukan proses pengoperasian aplikasi.

Dalam ketentuan layanan pengguna Grab memiliki tanggung jawab dan

pembatasan tanggung jawab yang diberikan Grab pada konsumen;12

Grab

tidak bertanggung jawab atas penyimpanan dan penyalahgunaan data

pribadi konsumen oleh driver setelah menggunakan layanan dari aplikasi

Grab. Pihak Grab tidak bertanggung jawab atas klaim kerugian dan

kerusakan yang ditimbulkan oleh Pengemudi. Grab tidak menjamin

keamanan data pribadi konsumen, melainkan hanya memberitahu cara

melindungi data konsumen dengan cara menonaktifkan cookies pada

browser. Untuk data yang terkumpul melalui website pada laman Grab

menegaskan tidak bertanggung jawab.13

Grab akan bertanggung jawab dalam dukungan teknis dan layanan

pelanggan mengenai masalah terkait aplikasi yang dibutuhkan konsumen.

Pihak tidak dimintai pertanggung jawaban atas kehilangan barang bawaan,

dan keterlambatan konsumen dalam perjalanan. Dan pihak Grab tidak

memberikan jaminan bahwa aplikasi akan berjalan pada telepon, komputer,

dan tablet.14

12

Ketentuan Layanan, grab.com/id/terms/., diakses 07 November 2018, jam 20:05

WIB. 13

www.tirto.id/rawannya-data-nasabah-go-jek-bxKa.,diakses 07 November 2018, jam

20:14 WIB. 14

Syarat dan ketentuan umum Grab, grab.com>syaratdanketentuanumum., diakses 14

desember 2018, jam 10:10 WIB.


http://www.tirto.id/rawannya-data-nasabah-go-jek-bxKa.,diakses%2007%20November%202018

http://www.tirto.id/rawannya-data-nasabah-go-jek-bxKa.,diakses%2007%20November%202018

49

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Grab untuk konsumen

terdapat dalam ketentuan layanan, yaitu: Grab hanya mengirimkan data

pribadi konsumen pada driver dan anak perusahaan. Grab menjelaskan data

yang diterima oleh perusahaan berupa alamat email, nomor telepon, dan

foto, pemberian data pribadi untuk verifikasi pemilik akun pada aplikasi

Grab sebagai sarana komunikasi antara konsumen dan driver. Grab

memberikan layanan jasa transportasi yang baik, terutama melindungi akun

pribadi konsumen pada aplikasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan

keamanan dan kenyamanan konsumen atas layanan jasa transortasi yang

diberikan perusahaan Grab. Penggunaan data pribadi konsumen bertujuan

untuk melakukan transaksi berupa pay, dan penilaian jasa yang telah

diberikan driver kepada konsumen.

Meskipun Grab memiliki wewenang untuk mengakses data pribadi

konsumen tapi Grab tidak boleh memberikan data pribadi konsumen pada

pihak selain driver dan anak perusahaan tanpa izin. data pribadi konsumen

disimpan selama konsumen masih menggunakan aplikasi. Selama

konsumen tidak menghapus akun pada aplikasi. Grab harus menjaga

kerahasiaan data pribadi konsumen. meskipun konsumen tidak

menggunakan layanan jasa transportasi pada aplikasi. Grab memiliki

tanggung jawab hukum selaku penyelenggara jasa transportasi online.

Perlindungan data pribadi yang tercantum dalam kebijakan privasi

berupa dokumen yang bersifat kontraktual yang memuat hak, kewajiban,

dan tanggung jawab Grab. Selama konsumen masih menggunakan layanan

yang diberikan Grab, maka konsumen dinyatakan tunduk dengan kebijakan

yang dibuat oleh Grab. Tidak menutup kemungkinan terjadi hal yang tidak

sesuai dengan perjanjian antara konsumen dengan Grab. Di dalam kebijakan

privasi Grab, data pribadi konsumen dapat diindentifikasi melalui aplikasi.

Data dikumpulkan melalui situs resmi Grab, yang secara otomatis tersimpan

meskipun konsumen tidak memberikan data yang benar saat menggunakan

fasilitas tersebut.

50

Konsumen diminta untuk menyetujui pengakses lokasi agar perusahaan

Grab mudah melacak keberadaan konsumen yang dipantau melalui GPS

untuk melindungi konsumen dari perilaku driver. Grab tidak bertanggung

jawab atas penyimpanan dan penyalahgunaan data pribadi konsumen yang

dilakukan driver setelah pelayanan yang diberikan berakhir. Namun, Grab

melakukan upaya untuk menjaga data pribadi konsumen dengan cara

menyediakan tim information security yang bekerja khusus untuk

melindungi data konsumen dari kebocoran dan pencurian data.15

Selain

upaya diatas, Grab mencantumkan foto dan plat nomor kendaraan driver

dalam aplikasi untuk memudahkan Grab dalam menindak lanjutin keluhan

konsumen.

Sejauh ini regulasi mengenai perlindungan data pribadi konsumen di

Indonesia merujuk16

pada Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Menyatakan bahwa

“perlindungan data dalam sistem elektronik dilakukan proses perolehan,

pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan,

pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, pembukaan akses, dan

pemusnahan”.

Dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data

Pribadi dalam Sistem Elektronik terdapat dalam “Setiap penyelenggara

sistem elektronik harus menyusun aturan internal perlindungan data pribadi

sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadi kegagalan

dalam perlindungan data pribadi yang dikelolanya”. Maka pihak Grab

menyusun aturan internal berupa syarat dan ketentuan , ketentuan layanan,

dan kode etik mitra. Pihak Grab wajib menjaga kerahasiaan data pribadi

konsumen sesuai dengan Pasal 28 huruf b Peraturan Menteri Komunikasi

dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang

15

www.teknokompas.com, diakses 15 januari 2019, pukul 15:21 WIB. 16

Rosalinda Elsina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, h.17

http://www.teknokompas.com/

51

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik “Menjaga kebenaran,

keabsahan, kerahasiaan, keakuratan, dan relevansi serta kesesuaian dengan

tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan,

penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan

data pribadi”.

Ada sanksi administratif yang tercantum dalam Pasal 36 Ayat (1)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Menyatakan bahwa “Setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan,

mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,

mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak akan

dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis,

penghentian sementara kegiatan dan/atau pengumuman disitus dalam

jaringan website online”. Sanksi administratif dalam Pasal 60 Ayat (1)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Menyatakan bahwa “Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang

menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar

Pasal 19 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26”. Ayat (2)

“Sanksi Administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak dua ratus

juta rupiah”.

Sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa

“Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (3) dan data pribadi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1a) dipidana penjara paling

lama dua tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus lima puluh juta

rupiah”. dan dalam Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal

13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 Ayat (1) huruf d dan huruf f

52

dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak lima ratus

juta rupiah”.

C. Penyelesaian Sengketa

Dalam melakukan transaksi jual beli produk melalui elektronik

melibatkan para pihak, maka harus ada aturan hukum yang berlaku jika terjadi

sengketa. Salah satunya the applicable law merupakan hukum Indonesia,

sehingga Burgelijk Wetboek maupun Undang-Undang perlindungan konsumen

yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa

akan dilakukan melalui forum yang telah dipilih oleh para pihak yang

bersengketa dengan menggunakan aturan hukum yang tertera dalam kontrak

elektronik yang telah disepakati oleh para pihak.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan “Setiap orang dapat

mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem

Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan

kerugian” Pasal ini menjelaskan bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan

terhadap pihak penyelenggara sistem elektronik yang dapat merugikan

konsumen, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal berikutnya ada dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 tahun

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan “Gugatan

perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selain penyelesaian secara gugatan perdata, para pihak juga dapat

menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa

alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang perlindungan konsumen menjelaskan “Pelaku usaha yang

menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti

rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian

sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan

konsumen”. berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, gugatan perdata

dapat didasari dua alasan yaitu, wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum.

53

Terdapat dua landasan hukum tercantum dalam Buku III Pasal 1243 BW untuk

gugatan wanprestasi dan Pasal 1365 BW untuk gugatan melanggar hukum.

Gugatan wanprestasi berawal dari adanya hubungan hukum suatu kontrak

antara para pihak, sehingga adanya hak dan kewajiban hukum yang disebut

sebagai prestasi. Ketika prestasi tidak dipenuhi sebagaimana yang tercantum

dalam perjanjian, maka terjadi cidera janji yang disebut dengan wanprestasi.

Sedangkan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum merupakan

perbuatan pihak lain yang merugikan kepentingan tertentu seseorang,

meskipun tidak ada hubungan hukum keperdataan diantara para pihak yang

bersifat kontraktual. Untuk kasus-kasus kerugian konsumen dalam transkasi

jual beli produk atau jasa melalui elektronik, salah satu pihak dapat

mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi dengan merujuk pada kewajiban-

kewajiban pelaku usaha dalam kontrak eletronik yang telah dilanggar yang

mengakibatkan kerugian untuk pihak lain.17

Jika pelanggaran tersebut sudah masuk ranah pidana, maka peraturan

Perundang-Undangan di Indonesia telah mengaturnya, hal tersbut tercantum

dalam Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu upaya hukum untuk

melawan tindakan salah satu pihak yang merugikan pihak lain yaitu dengan

cara diselesaikan melalui:

1. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

a. Musyawarah

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah merupakan upaya

penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak dengan asas kekeluargaan.

Kesepakatan damai tidak hanya diterapkan dipengadilan tetapi dapat

digunakan diluar pengadilan dalam bentuk alternatif penyelesaian sengketa.

Perkara yang dapat diajukan upaya damai merupakan perkara yang

didalamnya menyangkut hak manusia. Penerapan kespakatan damai diluar

pengadilan sangat luas cakupannya dan dapat dilakukan oleh siapa saja.

17

Rosalinda Elsina Latumahina, Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan

Secara Elektronik, (Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 4 No. 1, Juni 2015, Fakultas Hukum

Universitas Pelita Harapan Surabaya, 2015)., h.50-51

54

Kesepakatan damai menjadi payung hukum untuk mewujudkan keadilan

dan kedamaian, karena para pihak berpartisipasi aktif untuk mengupayakan

perdamaian antara para pihak terhadap sengketa yang dihadapi.18

Upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam ketentuan layanan

Grab. Ketika terjadi sengketa, konsumen melakukan aduan kepada Grab

secara tertulis paling lama tiga hari sejak terjadinya sengketa. Para pihak

melakukan musyawarah selama tiga puluh hari untuk menyelesaikan

sengketa. Jika para pihak belum menemukan mufakat dalam musyawarah.

b. Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Sengketa dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional

Indonesia.19

Terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian menjelaskan

“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak

melalui alternatif penyelesaian sengketa yang berdasarkan pada itikad

baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan

Negeri”. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan paling lama empat

belas hari sebegaimana dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor

30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

menjelaskan “Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan paling lama

empat belas hari dengan hasil kesepakatan secara tertulis”. Jika sengketa

para pihak tidak dapat diselesaikan.

Para pihak dapat menyelesakan sengketa melalui mediator. Hal

ini tecantum dalam Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik menjelaskan

“Penyelesaian sengketa mengenai aduan tentang kegagalan melindungi

data pribadi dapat diselesaikan secara musyawarah atau melalui upaya

penyelesaian alternatif lainnya”.

18

Syahrizal abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,

(Jakarta: Kencana, 2011)., h.164 19

Syarat dan Ketentuan umum, grab.com>syaratdanketentuanumum., diakses 14

desember 2018, jam 10:23 WIB

55

Proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase terdapat dalam

Pasal 38 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan

pemohon menyampaikan surat surat tuntutan kepada arbiter. Surat

tuntutan itu berisi data nama lengkap dan tempat tinggal para pihak,

uraian singkat tentang sengketa yang disertai bukti, dan isi tuntutan yang

jelas. Termohon diminta untuk menanggapi surat gugatan dari pemohon

tersebut secara tertulis dengan jangka waktu empat belas hari. Jika

termohon tidak menanggapi surat gugatan pemohon lebih dari empat

belas hari. Terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

menjelaskan termohon akan dipanggil untuk menghadiri persidangan

arbitrase.

Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan “Para pihak

diminta untuk hadir dalam sidang arbitrase paling lama empat belas hari

setalah surat perintah dikeluarkan”. Pemohon mengusulkan termohon

untuk memilih arbiter tunggal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam persidangan para pihak

mempunyai kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya masing-

masing hal tersebut terdapat dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa.

Sidang pertama termohon diberi kesempatan untuk

menyampaikan tuntutan balasan. Arbiter akan memeriksa dan memutus

atas tuntutan balasan yang disampaikan termohon. Jangka waktu

pemeriksaan sengketa yang dilakukan oleh arbiter tercantum dalam Pasal

48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan Arbiter melakukan

pemeriksaan atas sengketa paling lama seratus delapan puluh hari sejak

56

arbiter dibentuk. Sengketa para pihak menyetujui hasil putusan yang

diberikan oleh arbiter sesuai dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

menjelaskan “Dalam hal ini para pihak telah menyetujui bahwa sengketa

di antara mereka akan diselesaikan selalui arbitrase dan para pihak telah

memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam

putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini diatur

dalam perjanjian mereka”. Dalam Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa menjelaskan “Putusan akan diucapkan arbiter paling lama tiga

puluh hari setelah pemeriksaan bukti yang telah diberikan oleh para

pihak ditutup”.

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak yang

bersangkutan sesuai dengan Pasal 60.20

Putusan arbitrase dilaksanakan

secara sukarela. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan amar putusan

yang telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase maka pihak tersebut dapat

melakukan eksekusi.21

Eksekusi dapat dilakukan melalui Pengadilan

Negeri atas permohonan salah satu pihak.

Pelaksanaan eksekusi pada putusan arbitrase merujuk pada HIR

untuk daerah Jawa dan Madura dan RBG untuk daerah luar Jawa dan

Madura. Eksekusi putusan arbitrase dilaksanakan setelah arbiter

mendaftarkan putusan arbiter ke Pengadilan Negeri atas permohonan

salah satu pihak dengan jangka waktu tiga puluh hari. Pertimbangan atas

permohonan eksekusi akan dikabulkan dengan ketentuan waktu paling

lama tiga puluh hari sejak putusan di daftar ke Pengadilan Negeri.22

c. Online Dispute Resolution (ODR)

20

www.baniarbitration.org>procedures., diakses 15 desember 2018, jam 00:04

WIB. 21

Mosgan Situmorang pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia

(Enforcemen of National Arbitration Award in Indonesia), (Jurnal Penelitian Hukum De Jure,

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Jakarta Selatan, Tahun 2017), hal.310. 22

Suhartanto Pelaksanaan Putusan Arbitrase, TP, TT, hal.6.

57

Online dispute resolution merupakan alternatif penyelesaian

sengketa yang dilakukan secara online. Prosedur penyelesaian sengketa

melalui ODR yaitu, penggugat melakukan pendaftaran perkara,

pemilihan arbiter/mediator, pembuatan putusan, penyerahan dokumen,

permusyawarahan arbitrator/mediator, dan pemberitahuan akan

dilakukan secara online.23

Meskipun belum ada aturan yang mengatur

tentang pelaksanaan ODR, namun pada dasarnya arbitrase online tidak

dilarang untuk dilakukan dalam menyelesaikan sengketa para pihak.

Karena arbitrase online tidak bertentangan dengan Undang-Undang

Nomo 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan

Konsumen menjelaskan “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat

pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara

konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada

dilingkungan peradilan umum”. Dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen menjelaskan “Penyelesaian

sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar

pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

Menjelaskan bahwa sengketa dapat diselesaikan melalui litigasi dan

alternatif penyelesaian sengketa.

Maka para pihak diberi wewenang untuk memilih jalur pengadilan dan

diluar pengadilan untuk menyelesaiakan sengketa. Dalam Pasal 29 Ayat (1)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016

Tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik menjelaskan

”Setiap pemilik data dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan

pengaduan kepada menteri komukasi dan informatika atas kegagalan

perlindungan kerahaasiaan data pribadi”. Menteri Komukasi dan

23

MelineGerartia Sitompul dkk, “Online Dispute Resolution (ODR): Prospek

Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia” (jurnal Renaissance, Vol.01 No.02,

2016)., h.89

58

Informatika dapat berkoordinasi dengan pimpinan instasi pengawas dan

sektor pengaturan untuk menikdaklanjuti pengaduan tersebut, sesuai dengan

Ayat (4).

59

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil yang telah dipaparkan oleh penulis maka kesimpulan yang

dapat diambil oleh penulis adalah:

1. Perlindungan data pribadi yang diberikan Grab kepada konsumen yaitu:

a. Pihak ketiga dilarang menggunakan data pribadi konsumen tanpa izin

untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen dan orang

lain tidak boleh menggunakan akun milik konsumen yang sudah

didaftarkan, untuk menggunakan layanan yang diberikan Grab.

b. Pihak Grab melarang untuk menggunakan software dengan tujuan yang

tidak sesuai dengan ketentuan antara lain untuk melanggar hukum berupa

melakukan penipuan.

c. Pihak Grab hanya menyimpan data pribadi konsumen untuk melakukan

rangkaian operasi pada aplikasi yang sesuai dengan Peraturan Undang-

Undang termasuk adaptasi dan perubahan data pribadi konsumen Grab

pada aplikasi, pengungkapan data pribadi melalui transmisi, diseminasi

dengan cara pencocokan, pengoreksian, dan penghapusan data.

Penggunaan data pribadi konsumen oleh Grab dalam pelayanan jasa

transportasi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi

Nomor 20 Tahun 2016.

Dasar hukum perlindungan data pribadi konsumen menurut hukum

positif di Indonesia yaitu : Pasal 26 Ayat (1), Pasal 29, Pasal 31 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 40 Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 1999 Tentang telekomunikasi.

2. Implikasi hukum ketika terjadinya wanprestasi yang dilakukan Grab dan

driver kepada konsumen menurut hukum positif indonesia yaitu; (a). Bagi

driver yang mengancam konsumen melalui SMS akan dikenakan sanksi

60

berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan Undang-Undang Informasi

dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45B “Dipidana

dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling

banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah”. Dan Undang-Undang

Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 62 Ayat (2)”

Dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak lima ratus

juta rupiah”. (b). Driver atau penyelenggara jasa transportasi yang

menyebarkan data pribadi konsumen tanpa izin dapat dikenakan hukuman

pidana penjara/denda dan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013. Pasal

95A “Dipidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda dua ratus lima

puluh juta rupiah” dan Pasal 96A “Dipidana penjara paling lama sepuluh

tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah”. Sanksi administrasi

tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20

Tahun 2016 Pasal 36 ayat (1) “Setiap orang yang memperoleh,

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,

mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa

hak akan sanksi berupa peringatan secara lisan maupun tertulis dan

penghentian kegiatan bisnis untuk sementara waktu dan diumumkan secara

online disitus jaringan website”. Sanksi administratif berupa ganti rugi

menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Pasal 60 (1)”sebesar dua ratus juta rupiah.

3. Penyelesaian sengketa antara Grab, driver, dan konsumen dapat dilakukan

dengan cara musyawarah, arbitrase dan pengadilan. Ketiga cara

penyelesaian sengketa ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan

Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 45 Ayat (1), (2) dan Undang-

Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6

B. Rekomendasi

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis maka dikemukakan

beberapa saran sebagai berikut:

61

1. Konsumen hendaknya membaca dan memahami isi kontrak elektronik

ketika hendak menggunakan aplikasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi

resiko pelanggaran terhadap data pribadi oleh pihak lain.

2. Kepada perusahaan Grab agar untuk melakukan seleksi terhadap calon

driver untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang dapat merugikan

konsumen.

3. Pemerintah hendaknya, menetapkan Undang-Undang yang mengatur secara

khusus mengenai penyelenggara jasa transportasi online terhadap data

pribadi dan privasi konsumen.

62

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhamad, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2007.

Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.

, Sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Raja

Grafindo, 2011.

Albert J. Marcella Jr. dan Carol Stucki, Privacy Handbook: guidelines, exposures,

policy implementation, and international issue, Jersey: John Wiley &

Sons,Inc, tahun 2003.

Assafa Endershaw, Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia

Pasifik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Asril Sitompul, Hukum Internet.

Anggra dkk, Menyeimbangkan Hak Tantangan Perlindungan Privasi dan

Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia, Jakarta

Selatan: Institute for Crime Justice Reform.

D.Y Witanto, Hukum Acara Mediasi, 2011.

Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2005.

Fathul Husna, Java Creativity, Buku Pintar Bisnis Online.

Gunawan Widjaja, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Grametika

Pustaka.

Imam Sjahtera, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik, Bandung:

PT. Alumni, 2010.

Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari

Sudut Perjanjian Baku (standar), dalam BPHN, Simposium Aspek-

Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Bina Cipta, 1986.

Martin Khun, Federal DataveillanceImplications for Constitutional

PrivacyProtections, New York: LFB Scholarly Publishing LLC 2007.

N.H.T Siahaan, Perlindungan Konsumen, Jakarta: Panta Rei, 2005.

63

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT.

Bina Ilmu, 1987.

Rosalinda Elsina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya.

Samuel Warren, Louis D. Brandeis, “The Right To Privacy” penerjemah Sinta

Dewi, dalam T.O. Aspek Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum

Internasional, Regional dan Nasional, Bandung: Refika, 2015.

Suhartanto, Pelaksanaan Putusan Arbitrase.

Shinta Dewi, Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce

Menurut Ilmu Nasional, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media

Group Edisi Revisi, 2005.

, Penelitian Hukum, : Kencana, Cet IV, 2010.

W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Cet IX, Jakarta: Balai

Pustaka, 1986.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2013.

SKRIPSI dan TESIS

Alfridha Haulaini, “Perlindungan HukumTerhadap Konsumen Pengguna Jasa

Taksi di Makassar”, Diakses Melalui Repositori.uin-alauddin.ac.id.

Apriyani, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-

Commerce Ditinjau dari Hukum Perikatan”, Jakarta: Universitas Islam

Negeri Syarifhidayatullah Jakarta, 2014.

Barkatullah Abdul Haim, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi ECommerce

Lintas Negara di Indonesia, Diakses Melalui lib.ui.ac.id.

Ginanjar Hutomo Bangun, “Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan

Umum (Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh-UNNES)”,

Diakses Melalui lib.unnes.ac.id.

Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan

Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK),

Diakses Melalui ub.ac.id.

64

Mochammad Khisbul Muzaqqi, “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus

yang Tidak Layak Jalan Ditinjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2009 dan Hukum Islam (Studi di Kantor Dinas Perhubungan

Sidoarjo”, Diakses Melalui Etheses.uin-malang.ac.id.

Randi Gunawan, “Perlindungan Hak Konsumen Pengguna Jasa Layanan

Transportasi Bus Transjakarta-Busway Sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Diakses

Melalui lib.ui.ac.id.

Rizka Nurdinisari, “Perlindungan Hukum Terhadap Privasi dan Data Pribadi

Pengguna Telekomunikasi Khususnya dalam Menerima Informasi

Promosi yang Merugikan”, (Tesis S2 UI), Diakses Melalui

lontar.ui.ac.id.

JURNAL dan MAJALAH

Agung Pujianto dkk, Pemanfaatan Big Data dan Perlindungan Data Privasi Di

era Ekonomi Digital, Surabaya: Majalah Ilmiah Bijak Vol 15 No 2, 2018.

Geistar Yoga Pratma, dkk, Perlindungan Hukum terhadap Perlindungan Data

Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online dari Tindakan

Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Diponegoro

Law Journal Vol 5 Nomor 3, Semarang: Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro, 2016.

Jerry Kang, “Information Privacy in Cyberspace Transaction”, Stanford Law Review.

Vol. 50, 1998.

Lia Sutunnida, Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia, Kanun Jurnal Ilmu

Hukum Vol 20 Nomor 2, Banda Aceh Darussalam: Fakultas Hukum

Universitas Syiah Kuala, 2018.

Mosgan Situmorang, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia,

Jakarta Selatan: Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Pusat Penelitian dan

Pengembangan Hukum, 2017.

Sinta Dewi, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi

Dikaitan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia, Fakultas

Hukum Universitas Padjadjaran Jurnal Yustisi vol.5 no.1, 2016.

65

WEB

http://aitinesia.com/ngerinya-pelanggaran-privasi-yang-dilakukan-gojek-dan-

grabbike-terhadap-penumpang-mereka/.

http://www.hukum.com/tag/perlindungan-hukum-represif/.

http://www.scdc.binus.ac.id/himslaw/2017/03/perlindungan-data-pribadi-

berdasarkan-hukum-positif-indonesia/.

Error! Hyperlink reference not valid..

http://www.grab.com>press>business/.








.http://www.teknokompas.com/.

http://www.baniarbitration.org.procedures/.

http://www.tirto.id/rawannya-data-nasabah-go-jek-bxKa/.

http://www.tryhantoro.wordpress.com/.

http://www.business-law.binus.ac.id/2015/09/12/perlindungan-data-pribadi-pada-

pemesanan-transportasi-online-sejenis-go-jek/.

http://aitinesia.com/ngerinya-pelanggaran-privasi-yang-dilakukan-gojek-dan-grabbike-terhadap-penumpang-mereka/

http://aitinesia.com/ngerinya-pelanggaran-privasi-yang-dilakukan-gojek-dan-grabbike-terhadap-penumpang-mereka/

http://www.hukum.com/tag/perlindungan-hukum-represif/



http://www.teknokompas.com/

http://www.baniarbitration.org.procedures/

http://www.tryhantoro.wordpress.com/



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIVASI PENGGUNA...

Documents

Transcript of PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIVASI PENGGUNA...