Perlindungan Data Pribadi - cdn-portal.combine.or.id fileundang-undang yang bisa melindungi data...

Edisi ke-70 Tahun 2017 kombinasi.net

Perlindungan Data Pribadi

2 Kombinasi 70 | oKtober-Desember 2017

D A R I R E D A K S I

Pemimpin Redaksi: Idha SaraswatiRedaktur Pelaksana: Apriliana SusantiTim Redaksi: Aris Harianto, Maryani, Ferdhi F. PutraKontributor: Adhi Pandoyo, Ferdhi F. Putra, Lamia Damayanti Putri, Zani NoviansyahGrafis dan Tata Letak: MS LubisIlustrasi: Alim BakhtiarSampul Depan: Aris HariantoSekretariat: Ulfa HananiDistribusi: Rani Soraya Siregar, Sarjiman

PernyataanSemua isi tulisan dari para kontributor yang diterbitkan dalam majalah ini menjadi tanggung jawab masing-masing kontributor. CRI tidak bertanggung jawab terhadap isi tulisan tersebut.Isi majalah ini boleh dipublikasikan ulang, diperbanyak, maupun diedarkan sepanjang mencantumkan sumber dan nama penulis serta tidak digunakan untuk kepentingan komersial.

DAFTAR ISI

3 | INFO SEKILAS

UTAMA6 | Melindungi Privasi dengan

Menjaga Data Pribadi8 | UU Perlindungan Data Pribadi

Prasyarat Wajib Kebijakan Registrasi Prabayar

12 | Keamanan Digital dan Ancaman Fisik terhadap Informasi

MEDIA14 | Menilik Kembali Media Berbasis

Warga18 | Berbagi Cerita Bersama Pegiat

Radio Komunitas Thailand

21 | PUSTAKA23 | LUMbUNG26 | WARTA CRI

Combine Resource Institution adalah institusi sumber daya untuk penguatan komunitas marjinal melalui jejaring informasi. Sejak berdiri pada 2001, CRI telah mendorong pemanfaatan beragam metode serta instrumen pengelolaan informasi dan data oleh komunitas marjinal agar menjadi mandiri dan berdaya.

K etika kita sedang asyik bercakap-cakap dengan sahabat melalui layanan pesan instan di telepon seluler, sebagian besar dari kita mungkin berpikir bahwa aktivitas itu hanya merupakan bentuk

komunikasi biasa. Namun, ketika kita melakukan aktivitas itu, mesin-mesin yang menjembatani pertukaran pesan kita ternyata juga melakukan tugas lain, yakni mengumpulkan data aktivitas kita mulai dari lokasi kita dan teman yang tengah kita ajak ngobrol, durasi waktu percakapan, hingga kemungkinan mengambil data dari aplikasi lain yang juga kita aktifkan saat itu.

Di internet, sebagian besar aplikasi saat ini bekerja dengan meminta, mengambil, mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis data pribadi pengguna, kerapkali tanpa pengguna sadari. Pengguna digiring untuk menyerahkan data pribadinya secara sukarela tanpa memahami dampak-dampak yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Data pribadi itu bisa berupa data administratif kependudukan seperti yang tertera di kartu identitas penduduk, nomor telepon seluler, alamat surat elektronik, data anggota keluarga, data tentang perilaku pengguna di internet, hingga data soal lokasi realtime pengguna.

Ketika kita mengeklik tanda “setuju” pada lembar pernyataan privasi di aplikasi yang ingin digunakan, kita kerapkali tidak benar-benar membaca seluruh isinya, sehingga kita tidak sadar bahwa kita telah menyetujui permintaan dari aplikasi tersebut untuk mengakses data-data digital kita.

Pola pengumpulan data pribadi melalui berbagai aplikasi di internet menimbulkan tantangan keamanan bagi seluruh pengguna internet. Sekali data yang bersifat sensitif atau privasi dibagikan melalui internet, data tersebut akan selamanya berada di dalamnya. Semua orang yang memiliki akses, baik legal maupun ilegal, terhadap data-data tersebut bisa menggunakannya untuk kepentingan yang tidak ada sangkut pautnya dengan pemilik data. Artinya, data-data itu bisa disalahgunakan pihak lain untuk kepentingannya. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang bisa melindungi data pribadi setiap warga.

Di tengah-tengah ketidakpastian hukum mengenai perlindungan data pribadi, sejak pertengahan 2017 lalu warga pengguna ponsel diminta untuk melakukan registrasi kartu sim (simcard) dengan menggunakan nomor kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor induk kependudukan (NIK). Sebagian orang mungkin menganggap tidak ada masalah dengan kebijakan itu, karena toh kita kerap menggunakan KTP untuk berbagai keperluan, dari membuka rekening bank hingga membeli tiket kereta api. Namun, ada sebagian pihak yang menganggap kebijakan registrasi itu bermasalah. Edisi ini akan fokus membahas mengapa registrasi simcard perlu dipersoalkan.


Kombinasi 70 | oKtober-Desember 2017 3

JAWA TENGAH

Wisatawan Keluhkan Sampah di Pantai Widuri

I N F O S E K I L A S

K ondisi Pantai Widuri di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah penuh dengan sampah

dan kotoran manusia. Kondisi itu dikeluhkan oleh wisatawan yang datang ke pantai tersebut.

Yanto (24), warga Landungsari, Kota Pekalongan mengungkapkan bahwa tumpukan sampah berserakan dimana-mana termasuk kotoran manusia dan sampah rumah tangga yang dibuang warga sekitar. Tidak jauh dari pantai tersebut memang terdapat kawasan permukiman warga di Desa Tanjung Sari. Meski sejumlah tempat pembuangan sampah disediakan, namun warga sekitar lebih memilih membuang sampah dan buang air besari di tepian Pantai Widuri. Kebiasaan itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

“Di sepanjang pantai sampah berserakan, bahkan banyak ditemui kotoran manusia. Padahal sudah ada

tempat pembungan sampah disitu. Namun sepertinya tidak digunakan oleh warga sekitar,” tutur Yanto, Sabtu (25/11). “Kalau dibiarkan seperti itu terus, wisatawan yang datang tidak akan kembali lagi karena kondisinya yang sangat jorok dan kotor,” lanjutnya.

Hal itu tentu saja membuat geram para wisatawan yang berkunjung ke pantai tersebut. Selain terganggu oleh bau tak sedap sampah yang berserakan di pasir pantai, wisatawan juga terganggu oleh kotoran manusia yang terendap di dalam pasir.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sebenarnya sudah bekerja sama bersama masyarakat Tanjung Sari untuk membangun WC umum. Fasilitas tersebut diberikan kepada masyarakat setempat untuk keperluan MCK (mandi, cuci, kakus). Tetapi, WC tersebut belum cukup memenuhi kebutuhan MCK warga setempat sehingga kebiasaan buruk buang air

besar di pinggir pantai masih saja dilakukan warga hingga sekarang.

Ridha, salah seorang warga setempat membenarkan bahwa Pemkab Pemalang pernah membangun MCK di wilayah tersebut. Namun fasilitas umum tersebut seringkali justru tidak dimanfaatkan warga. “Iya pernah dibangun MCK emang, cuma terlantar. Entah karena malas ngangkut air atau faktor lain. Saya yang asli sini pun cuma bisa berdoa supaya mereka dapat hidayah (untuk tidak buang air besar dan sampah sembarangan). Kalau bangun rumah aja pada bagus, tapi gak mikir MCK,” tutur Ridha, Sabtu (25/11).

Menurut Ridha, untuk mengubah kebiasaan buruk warga, butuh pendampingan dari pihak terkait (pemerintah). “Sudah jadi semacam ‘tradisi’ turun-menurun kalau laut itu (jadi) tempat sampah buat mereka. Mau pup (buang air besar) tinggal ke laut. Punya barang rusak ya lempar aja ke laut. Dari saya belum lahir juga gitu sih. Saya berharap kelak ada yang bisa mengubah kehidupan warga Tanjung Sari menjadi lebih baik, untuk kebaikan wisata alam Pantai Widuri dan warga Pemalang,” pungkasnya.

www.suarakomunitas.net


LOMbOK TIMUR

Talkshow, Sarana Penyampai Informasi Publik


UNggAHAN informasi yang awalnya dianggap sepele ternyata berdampak besar. Hal tersebut terjadi saat Sahmin, Kepala Dusun Montor Lekong, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, KLU mengunggah informasi tentang sulitnya akses menuju sekolah bagi anak-anak di dusunnya. Postingan tersebut ternyata viral. Warganet beramai-ramai merespon dan membagikan unggahan tersebut.

Tak disangka, perhatian warganet atas unggahan tersebut mendapatkan respon positif dari pemerintah desa dan kabupaten setempat. Tak lama setelah ung-gahan itu viral, pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur membangun jembatan permanen pada September 2017.

“Saya awalnya menganggap sepele tulisan di FB (Facebook). Tapi setelah disebarkan dan dibagi ke yang lain, ternyata semua orang meliriknya. Bahkan jembatan penyeberangan Dusun Montor Lekong tersebut dapat dibangun pemerintah” jelas Sahmin, Minggu (1/10).

Kini jembatan yang menghubungkan perkampungan dengan sekolah berdiri kokoh. Tak ada lagi kehawatiran anak terseret banjir. www.suarakomunitas.net

U ndang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik membuka hak

warga akan informasi. Dalam UU tersebut disebutkan bahawa setiap warga negara berhak memperoleh, mendapatkan, menyebarluaskan informasi yang akurat dan terpercaya, jauh dari kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Keberadaan media komunitas Speaker Kampung sebagai media independen sangat diharapkan untuk menyuarakan aspirasi warga.

Menindaklanjuti wacana tersebut, pada 29 November 2017 lalu, Speaker Kampung sebagai media akar rumput bekerja sama dengan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) menggelar talkshow yang mengangkat isu hak-hak dasar warga.

Narasumber yang hadir diantaranya: Nasir selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Aikmel, Perwakilan Puskesmas Lenek, tokoh perempuan Desa Aikmel Utara, Sufiatul Arni dan perwakilan kaum disabilitas, Mujip. Keempatnya membawa isu yang

berbeda, namun memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Kadis Dikbud Kecamatan Aikmel, Nasir, mengatakan keberadaan media komunitas Speaker Kampung sebagai genderang suara akar rumput sangat membantu pemerintah terutama dinas pendidikan dalam menyampaikan program-program pemerintah berkaitan dengan dunia pendidikan.”Kami dari Disbud merasa sangat terbantu dan bangga atas keberadaan media ini. Tanpa Speaker Kampung, kami tidak akan tahu masalah yang terjadi di bawah (akar rumput-red),” kata Nasir.

Nasir mengapresiasi Speaker Kampung karena banyak menyoroti tentang anak-anak buruh migran yang putus sekolah lantaran kurang menda-pat perhatian dari orangtuanya. Tidak sedikit pula ditemukan anak putus sekolah akibat kawin cerai yang berakhir dengan si anak menjadi korbannya

“Talkshow Speaker TV adalah salah satu cara yang untuk mengedukasi para orang tua agar memotivasi anaknya untuk terus bersekolah. Bila

perlu membina kerjasama dengan TV swasta lainnya agar apa yang menjadi harapan dan cita-cita warga terutama korban (anak buruh migran) bisa didengar pemerintah,” pesan Nasir.

Hal senada juga disampaikan Heri selaku perwakilan dari Puskesmas Lenek. Dia berharap agar pelayanan prima yang digaungkan oleh Dinas Kesehatan sampai kepada masyarakat. “Speaker Kampung adalah media independen sebagai wadah untuk menyampaikan informasi dan promosi yang berkaitan dengan motto kami “pelayanan prima” kepada masyarakat tanpa pilih kasih,” ungkap Heri.

Peran serta tokoh perempuan juga merupakan salah satu cara untuk mendorong masyarakat rentan dan kaum disabilitas untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan warga yang ada di bawahnya. Speaker Kampung berusaha untuk selalu melaksanakan perannya dalam menyuarakan masalah sosial ekonomi yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat.


LOMbOK TIMUR

Dampak Positif Postingan Facebook bagi Warga


SUMATERA UTARA

LPM Naikkan Dana Partisipasi Warga Sepihak


MASYARAKAT Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota mengaku kecewa setelah menerima surat dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pusat Pasar tanggal 27 November 2017 tentang Revisi Bantuan Partisi-patif (RBP). Apalagi, surat bernomor: 03/LPM/XII/2017 itu hanya ditandatangani ketua Jhony Pandy dan bendahara Syahrir Bayuni B, serta diketahui Amri Perinduri selaku Lurah Pusat Pasar.

“Tanpa ada rapat bersama warga dan sosialisasi, setiap masyarakat diminta untuk menyetor dana bantuan partisipasi yang sebelumnya Rp.30.000/bulan menjadi Rp.50.000/bulan terhitung bulan Januari 2018 mendatang,” sebut salah seorang warga, Rabu (13/12).

Surat RBP tersebut diterbit-kan bulan November 2017 dan baru pertengahan Desember diberikan pada masyarakat sehingga menimbulkan kere-sahan di tengah warga Kelurahan Pusat Pasar.

“Masyarakat sama sekali tidak pernah merasakan manfaat dari dana partisipasi yang dikumpulkan setiap bulannya dari warga. Kami khawatir ini bagian dari praktik pungli (pu-ngutan liar-red) yang seolah-olah dilegalkan,”kata warga.

Warga berharap Walikota Medan dan DPRD Medan bisa turun ke lapangan memeriksa laporan penggunaan dana bantuan partisipastif tersebut.


s ekitar lima ratus pengunjung berjubel padati acara pembukaan Festival Ekowisata Berbasis

Masyarakat di tengah rimbunan pohon raksasa dalam Wisata gawar gong di Desa Beririjarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) Kamis (23/11). Festival tersebut sekaligus menandai diluncurkannya enam destinasi ekowisata di kawasan sub-Daerah Aliran Sungai (DAS) Pohgading Sunggen dan Pancor Barong. Desa-desa tersebut yakni: Desa Mekar Sari, Sapit, dan Suela (Kecamatan Suela), Desa Beririjarak (Kecamatan Wanasaba), serta Desa Jurit Baru dan Pringgasela Selatan (Kecamatan Pringgasela).

Haiziah gazali, Ketua gema Alam NTB mengatakan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat mulai dikampanyekan sejak tahun 2016. Dalam program tersebut, beragam potensi desa dikembangkan, seperti: kain tenun (Desa Peringgasela), festival adat gawar gong (Desa Beririjarak), olahan makanan dan wisata alam persa-wahan (Desa Suela), desa penelitian dan rumah adat (Desa Sapit), dan pengolahan sampah (Desa Jurit Baru).

“Ekowisata itu sendiri merupakan kegiatan yang berwawasan lingkungan

LOMbOK TIMUR

Peresmian Enam Desa Ekowisata di NTB

dengan mengutamakan aspek konser-vasi alam, sosial, budaya, ekonomi masyarakat dan unsur pendidikan,” kata Haiziah.

Dalam festival tersebut, para pengunjung disuguhi pentas seni dari berbagai komunitas seperti pentas teater, rumah adat, gamelan, tari ala Sasak dan pentas musik modern. Selain kegiatan hiburan, ada juga kegiatan pendidikan lingkungan untuk siswa sekolah tingkat SD-SMP. Selain itu, festival ini juga menggelar lomba homestay untuk warga masyarakat di enam desa kawasan, talkshow seputar ekowisata berbasis masyarakat, pameran produk, belajar mengolah jahe dan sekolah tenun.

Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Ahyak Mudin mengatakan, konsep ekowisata berbasis masyarakat akan terus digaungkan untuk mendukung keberlanjutan perkembangan pariwisata di Kabupaten Lombok timur. “Dengan agenda yang cukup unik, lokasi peresmian, pentas dan kegiatannya saja berbeda dari konsep yang lain. Dan itu artinya ekowisata ini kita gaungkan hingga tingkat internasional,” kata Ahyak dalam pidatonya.



U T A M A

Umumnya, sebagian besar masyarakat Indonesia masih begitu mudahnya menekan tombol accept

(terima) atau agree (setuju) tanpa peduli apakah keamanan dan keraha-siaan privasi maupun data pribadinya dijamin atau tidak oleh penyedia layanan aplikasi.

Dengan menekan tombol setuju, kita sudah memberikan ijin kepada aplikasi untuk mengakses data kita. Ada data yang dengan sadar kita bagikan di aplikasi tersebut, misalnya berupa foto dan status atau komentar kita mengenai suatu hal. Selain itu, ada data-data yang bisa diakses aplikasi tanpa ijin kita, misal data lokasi, daftar teman, hingga waktu kita melakukan aktivitas tertentu di gawai kita. Data-data itu merupakan data pribadi kita.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, misalnya nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Definisi itu benar namun belum utuh.

Pakar Hukum Siber dari Universitas Padjajaran Sinta Dewi Rosadi dalam

Melindungi Privasi dengan Menjaga Data Pribadi

buku Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional (2015) menulis, data pribadi merupakan data yang dapat mengidentifikasi dan menyebabkan teridentifikasinya seseorang. Data tersebut merupakan gabungan data generik (data umum seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan data personal lainnya). Di samping itu, data pribadi juga meliputi rekaman kesehatan, transaksi finansial, kondisi tempat tinggal, penelitian akademik, dan sebagainya.

Data pribadi sangat berkaitan erat dengan privasi. Menurut Shinta, privasi memiliki pengertian dan konteks yang lebih abstrak dan luas. Privasi adalah hak untuk tak diganggu, akses terbatas, atau kendali atas informasi pribadi. “Privasi adalah suatu hak yang harus dijaga dengan baik. Salah satu bentuk privasi misalnya privasi informasi terhadap data pribadi kita,” tulisnya.

Melihat eratnya hubungan antara data pribadi dengan privasi seseorang, data pribadi wajib dilindungi. Di era digital, data-data pribadi sangat rawan disalahgunakan pihak lain sehingga bisa merugikan si pemilik data. Dalam

konteks ini, selain kewaspadaan dari pemilik data, negara memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi data pribadi warganya. Itulah mengapa berbagai pihak mendorong pemerintah untuk segera menetapkan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.

Perlindungan data pribadi, seperti dijabarkan Sinta, adalah perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang-undang melindungi, bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi, dan disebar-luaskan. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus mengenai perlindungan data pribadi. Pengaturan tentang data pribadi masih dicantumkan terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan, itu pun hanya mencermin-kan aspek perlindungan data pribadi secara umum. Salah satunya berupa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang menjelaskan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Berapa banyak dari kita yang membaca dan memahami “Ketentuan Privasi dan Perlindungan Data” terlebih dahulu ketika menginstal aplikasi di gawai pintar maupun mengakses internet?

Oleh:Apriliana Susanti

Staf Publikasi CRI


Perlindungan data pribadi berhubungan erat dengan konsep privasi. Konsep privasi adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi. Hak privasi juga mencakup kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan.

C o n to h k as u s p e n ya l a h g u n a a n data p r i ba d i

Pada 2009, anggota National Security Agency (NSA) Amerika Serikat, Edward Snowden,

mengungkapkan adanya spionase massal dan pengumpulan data terhadap pelanggan Telkomsel oleh Biro Keamanan dan Komunikasi Selandia Baru (GCSB) bekerja sama dengan mata-mata elektronik Australia (ASD) bersama dengan jaringan spionase Five Eyes.

Pada 2013, Indonesia dihebohkan muncul nya iklan perusahaan yang memiliki 25 juta data

pelanggan dan siap diper jual-belikan. Data umumnya bisa diklasifikasi berdasarkan pengha-silan, jenis pekerjaan dan rekam deposito yang berkisar ratusan juta. Jenis data yang ditawarkan


Mengapa privasi harus dilindungi?

Dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang perlu menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.

Setiap orang dalam hidupnya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri.

Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada hak lain, tapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut memublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada publik.

Privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan maupun membina keluarganya, dan orang lain tidak boleh mengetahui detail hubungan pribadi tersebut.

pelanggaran privasi berupa penyalahgunaan data pribadi itu MunCul dalaM konteks apa?

Hubungan antara perorangan dengan negara.

Hubungan antara perorangan dengan sektor industri.

Hubungan antarindividu.

siapa saja yang bisa Melanggar privasi?

Negara Sektor industri/swasta Individu

apa daMpak dari pelanggaran privasi?

Kerugian sulit untuk dinilai. Namun, kerugian yang dirasakan jauh lebih besar dibanding kerugian fisik, karena kehidupan pribadi terganggu.

sumber Buku “Perlindungan Data Pribadi: Usulan

Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia” terbitan Elsam, 2016.

Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi

mencakup data nomor ponsel dan alamat lengkap, dan tak jarang catatan transaksi perban kan pelanggan. Hal itu diperjual belikan secara bebas dengan harga beragam, mulai seratus ribu hingga jutaan rupiah.

Sejumlah aplikasi di internet telah mengakibatkan terjadinya banyak kasus

pelanggaran privasi karena data pribadi seseorang dapat dengan mudah diakses dan disebarluaskan tanpa sepengetahuan pemilik data.

Call connection atau strategi penawaran berbagai macam produk kepada konsumen

melalui kiriman surat elektronik ataupun melalui telepon.

Modus penipuan, misalnya maraknya penipuan yang dilakukan melalui pesan singkat

yang meminta pulsa, kecelakaan rekayasa untuk pemerasan, atau undian hadiah fiktif.

Pola penyadapan antarindividu juga dapat berupa penyadapan komunikasi dan tindakan

pengintaian dengan menggunakan teknologi sadap sederhana atau dengan menggunakan bantuan perangkat lunak tertentu seperti spy-software atau spyware.

Pengemudi transportasi online yang meneror penumpang karena telah mendapatkan penilaian

buruk atas pelayanannya.

U T A M A


U T A M A

H al tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Regulasi Seluler: Wajib Registrasi,

Perlindungan Tak Pasti” yang diadakan Combine Resource Institution (CRI) di Hotel Universitas Negeri Yoyakarta, pada Sabtu, (28/10). Diskusi tersebut menghadirkan Sinta Dewi Rosadi dari Cyber Law Center, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Heru Tjatur selaku CTO Kumparan dan Rony Primanto selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) DIY.

Sinta memaparkan, kebijakan regulasi prabayar berbasis NIK dan KK membuat posisi pengguna kartu menjadi rentan karena data pribadinya menjadi dasar validasi. Di sisi lain,

sampai saat ini di Indonesia belum ada UU yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi. “Data pribadi merupakan salah satu bentuk hak tertinggi yang dimiliki setiap individu. Oleh karena itu, UU perlindungan data pribadi harus cepat didorong,” katanya.

Kebijakan registrasi seluler meru-pakan kerjasama antara perusahaan penyedia jasa provider dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Menurut Sinta, kerja sama tersebut tidak jelas dan sifatnya rahasia. “Kita tidak tahu sejauh mana operator membuat perjanjian dengan Disdukcapil. Kita juga tidak tahu, bagaimana nasib data tersebut. Sementara itu, perlindungan terhadap

Kebijakan penerapan registrasi kartu prabayar perlu dicermati ulang karena saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi. Tanpa adanya jaminan UU tersebut, data-data sensitif yang digunakan saat registrasi kartu prabayar rentan disalahgunakan.

UU PerlindUngan data Pribadi

Prasyarat Wajib Kebijakan registrasi Prabayar

Dari kiri ke kanan: Heru Tjatur selaku CTO Kumparan, Rony Primanto selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi DIY, dan Sinta Dewi Rosadi dari Cyber Law Center FH Unpad.

Oleh:Lamia Damayanti Putri

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta


U T A M A

data pribadi masyarakat tetap harus diutamakan,” jelas Sinta.

Penggunaan NIK dan KK dianggap menjadi satu-satunya data yang bisa digunakan untuk melakukan proses registrasi. Meski begitu, penggunaan NIK dan KK memunculkan persoalan data pribadi yang cukup sensitif karena penyimpanan datanya bersifat biometrik. “Setiap e-KTP kita terdapat data yang sensitif tentang tubuh kita. Misalnya saja data mengenai kesepuluh sidik jari dan retina mata,” urai Sinta.

Sinta mengatakan bahwa hasil riset membuktikan tidak ada relevansi antara proses registrasi berbasis NIK dan KK dengan menurunnya angka kejahatan. “Di negara lain, seperti Meksiko, peraturan tersebut sudah

dicabut karena hasilnya memang tidak signifikan,” jelas Sinta.

Pengelolaan data seluler tak jelasHeru Tjatur menerangkan bahwa

tidak ada kejelasan pengelolaan data seluler. Pihak pemerintah hanya menyatakan bahwa data tersebut aman. “Nah, aman sendiri dinilai seperti apa? Kita harus tahu data kita disimpan dan digunakan untuk apa saja?” papar Heru.

Sampai saat ini, perlindungan data pribadi baru diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 2 Tahun 2016. Tidak adanya UU tersebut dapat mempermudah penyalahgunaan data konsumen untuk kepentingan lain. Sebab, masyarakat tidak memiliki

Hasil riset membuktikan tidak ada relevansi antara

proses registrasi berbasis niK dan KK

dengan menurunnya angka kejahatan.

Sinta deWi roSadiCyber law Center Fakultas

Hukum Universitas Padjajaran


U T A M A

acuan untuk melindungi data mereka yang diberikan kepada pihak lain. Banyaknya pesan-pesan komersial yang masuk ke nomor pengguna kartu seluler adalah salah satu contoh penyalahgunaan data konsumen. Padahal, pesan-pesan komersial tersebut tidak berkaitan dengan kartu seluler yang digunakan.

Heru menjelaskan bahwa selama ini pihak yang paling merugikan bagi penguna kartu seluler adalah pihak operator. Melalui pihak operatorlah para konsumen menerima berbagai informasi komersial. “Mereka (produsen/pengirim SMS) nggak bisa mengirim SMS ke konsumen kalau nggak diijinkan sama operatornya,” Heru mengungkapkan.

Terkait hal tersebut, pemerintah dinilai lebih banyak melindungi industri (perusahaan provider) daripada masyarakat. “Bahkan, ide memberikan NIK dan KK dalam proses registrasi untuk minimalisasi angka kejahatan sebetulnya tercetus dari pihak operator,” jelas Heru.

Tuai beragam persoalan

Tak hanya ancaman penyalahgunaan data pribadi, penggunaan NIK dan KK

juga menuai berbagai persoalan lainnya. Salah satunya adalah nasib kelompok masyarakat terpinggirkan yang tidak memiliki NIK dan KK seperti masyarakat adat, waria, dan anak-anak difabel yang disembunyikan oleh keluarganya. “Kalau tidak memiliki NIK dan KK, apakah hak-hak kelompok masyarakat ini dalam berkomunikasi dicabut begitu saja?” tanya Ning Vero, salah seorang peserta diskusi.

Jika mencermati Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2017 yang menjadi landasan kebijakan registrasi kartu prabayar, Heru Tjatur menilai aturan itu tidak disertai petunjuk teknis pelaksanaan sehingga jaminan tentang keamanan data pengguna kartu menjadi tidak jelas. “Prosesnya mestinya transparan, datanya di mana, protokolnya seperti apa, dan seterusnya, baru dari situ kita tahu aman atau tidak,” tambahnya.

Kepala Dinas Kominfo DIY, Rony Primanto menuturkan, sampai saat ini pihaknya belum pernah mendapat sosialisasi dari Kominfo terkait kebijakan registrasi kartu prabayar ini. Jika terjadi permasalahan di lapangan pun, Dinas Kominfo di daerah hanya mengawasi saja dan tidak memiliki

bahkan, ide memberikan niK dan KK dalam proses registrasi untuk minimalisasi angka kejahatan sebetulnya tercetus dari pihak operator.

HerU tjatUrCto Kumparan


U T A M A

hak untuk menindak. Meski demikian, pihaknya siap membantu jika ada masalah dalam pelaksanaan kebijakan ini. “Kami dari dinas kominfo akan membantu untuk segala permasalahan terkait registrasi, agar segala hal yang dikhawatirkan tidak terjadi,” tuturnya.

Kontrol atas data pribadiMayoritas masyarakat belum

menyadari pentingnya melindungi data pribadi. Masyarakat bahkan cenderung sukarela membeberkan data pribadinya lewat media sosial. Padahal, kontrol atas data pribadi sangatlah penting untuk dilakukan. Untuk itulah pentingnya memperjelas kebijakan registrasi dengan data-data pribadi yang salah satunya menggunakan NIK dan KK ini.

“Kita malah mengumbar informasi itu di media sosial. Oleh karena itu, kita sendiri juga harus mengendalikan privasi kita,” kata Sinta. Ia menambahkan, dalam menghadapi arus perkembangan

teknologi, masyarakat Indonesia tergolong unik. “Budaya masyarakat kita ini sedikit gagap teknologi, ya. Hal ini bisa menjadi salah satu penelitian juga untuk meliterasi masyarakat,” tambahnya.

Meningkatkan literasi digital pada masyarakat menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Apalagi, Indonesia memang mengalami lompatan per-kembangan teknologi yang signifikan. “Masyarakat Indonesia tidak mengalami fase awal dalam perkembangan telekomunikasi. Saat ini saja, tercatat 70% masyarakat Indonesia sudah menggunakan telepon seluler tanpa mengalami fase sebelumnya,” kata Heru Tjatur.

Dalam diskusi tersebut, peserta diskusi juga membahas soal teknis pelaksanaan registrasi yang didasarkan pada data kependudukan. Pasalnya, selama ini data penduduk yang disim-pan di pusat kerapkali tidak sesuai dengan data riil di lapangan.

Kami dari dinas kominfo akan

membantu untuk segala permasalahan

terkait registrasi, agar segala hal yang

dikhawatirkan tidak terjadi.

rony PrimantoKepala dinas Komunikasi

dan informatika diy


U T A M A

S ayangnya, peningkatan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan kesadaran akan keamanan digital. Padahal,

hal tersebut sangat diperlukan, baik untuk mengamankan data pribadi maupun data organisasi.

Dewasa ini, jamak kita temui kejahatan siber dengan memanfaatkan celah keamanan digital. Bentuknya pun beragam. Ada penipuan melalui surel maupun pesan singkat, transaksi ilegal bermodus penggandaan kartu kredit, penyalahgunaan data-data pribadi oleh oknum yang tidak berhak, serta bentuk kejahatan siber lainnya.

Mengamankan data pribadiKesadaran akan keamanan digital

dapat dibangun dengan langkah pengamanan data pribadi2. Seperti dengan cara membatasi jejak digital, menggunakan kanal yang aman dalam berkomunikasi, mengamankan berkas dengan cara menambahkan enkripsi, mengamankan password, membersih-kan data sebelum berganti perangkat, menggunakan aplikasi yang aman.

Kemudian yang perlu diperhatikan pula—karena seringkali luput dari perhatian—adalah bagaimana cara

mengamankan perangkat dari ancaman fisik—yang dalam konteks ini adalah ancaman berupa kerusakan akibat ketidaksengajaan—misalnya laptop tersiram kopi maupun kejahatan, pencurian, dan bencana alam terhadap perangkat digital baik berupa komputer atau laptop maupun gawai pintar (smartphone).

Pasal mencegah lebih baik dari mengobati juga berlaku untuk keamanan digital. Pandangan yang menganggap keamanan digital cukup pada penggunaan password yang kuat tak akan banyak berarti jika perangkat tersebut rentan terhadap ancaman fisik langsung. Mengembalikan data pada hard disk atau gawai yang rusak akan memakan waktu dan biaya dibanding dengan membiasakan diri untuk secara cermat merawat dan menjadwalkan back up data pada perangkat yang berbeda.

Langkah untuk meminimalisir risiko ancaman fisik3 dapat dimulai dengan pertama, mengenali risiko-memilah prioritas. Mengenali resikonya bisa dengan menjawab pertanyaan seperti seberapa penting data yang dimiliki? Apa dampak yang terjadi jika data-data itu rusak atau hilang? Melindungi data dari apa dan siapa? Dari jawaban tersebut dapat ditarik keputusan seberapa tinggi tingkat pengamanan terhadap perangkat tersebut. Semakin penting data yang tersimpan dalam

perangkat tersebut maka semakin tinggi pula standar yang digunakan untuk melindunginya.

Kedua, mewujudkan lingkungan yang sadar keamanan. Pengamanan digital secara fisik membutuhkan dukungan dari orang terdekat bisa anggota keluarga, teman karib, maupun rekan kerja dalam organisasi. Sebuah perangkat digital rentan rusak jika tanpa sengaja tersiram kopi. Padahal dalam perangkat tersebut tersimpan data-data penting. Atau meninjau dan memastikan jaringan listrik sudah sesuai dengan standar keamanan agar terhindar dari risiko konsleting listrik yang bisa berdampak pada perangkat komputer/laptop. Bagi pengguna

Pengguna internet di Indonesia meningkat setiap tahun. Berdasarkan data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2016, pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta dari 256,2 juta jumlah penduduk1. Artinya, setengah populasi penduduk Indonesia adalah pengguna perangkat digital.

Oleh:Zani Noviansyah

Pegiat Combine Resource Institution

Keamanan digital dan anCaman FiSiK terhadap InformasI


U T A M A

komputer bisa juga mempertimbang-kan perlu tidaknya penggunaan UPS (Uninterruptible Power Supply—suplai daya cadangan) untuk mencegah kehilangan data dalam hard disk akibat sering putusnya aliran listrik karena pemadaman.

Meletakkan perangkat di lokasi yang aman juga dipertimbangkan. Jangan meletakkan gawai sembarangan karena rentan berpotensi langsung dari jangkauan orang luar. Meletakkan gawai sembarangan juga sangat rentan terhadap risiko tak terduga seperti banjir ketika musim hujan tiba.

Terakhir, membuat pedoman tertulis. Pedoman tersebut antara lain berupa kebijakan pengamanan yang

berkaitan dengan hak akses. Misalnya saja: Siapa saja yang bisa mengakses data dalam komputer si A? Siapa saja yang bisa menikmati jaringan internet B? Selain itu juga membuat kebijakan pencadangan data atau back up data secara berkala yang mencakup penentuan lokasi serta perangkat back up (baik secara fisik maupun penyimpanan awan di internet. guna menghindari data yang tidak lengkap, perlu juga dilakukan pengecekan atas back up data yang telah dilakukan. Pedoman yang tak kalah penting untuk dibuat adalah prosedur darurat jika terjadi peristiwa yang tak terduga.

Pedoman keamanan digital sebaiknya dibuat rinci agar mudah dipahami dan

diterapkan. Secara berkala, pedoman tersebut ditinjau ulang agar diketahui apakah rangkaian pedoman dalam melindungi perangkat yang menyimpan data/informasi masih sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Dengan melin-dungi informasi dari ancaman fisik, kita bisa meminimalisisr risiko kerugian yang mungkin akan timbul.

RefeRensi1. http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/

15064727/2016. pengguna.internet.di.indonesia.capai.132.juta.

2. http://www.kombinasi.net/pentingnya-privasi-online-bagi-pribadi-dan-organisasi-sosial/

3. https://securityinabox.org/id/guide/physical/


M E D I A

s eringkali, ketika bertemu orang baru dan orang itu bertanya, “Bidang apa yang kamu geluti?”,

saya hampir pasti menjawab, “Media komunitas”. Namun rupanya, jawaban itu juga belum cukup jelas. Kebanyakan dari mereka akan mengira media yang dimaksud adalah serupa koran, TV, atau laman daring yang mereka temui sehari-hari. Karena itu, saya kemudian merasa perlu menjelaskannya sedikit lebih rinci.

Berbeda dari media yang dipahami umum, media komunitas memiliki sejumlah ciri khas. Maslog (dalam Fuller, 2007) menyebut delapan kriteria khas media komunitas di antaranya: 1) kepemilikan dan kontrol oleh warga dalam komunitas; 2) biasanya kecil dan berbiaya rendah; 3) memberi ruang komunikasi interaktif dua arah; 4) nonprofit dan otonom, maka dari

"Sebuah komunitas akan maju hanya apabila mereka mengontrol media komunikasinya sendiri." Frantz Fanon

itu, nonkomersil; 5) jangkauan yang terbatas; 6) memanfaatkan sumber-sumber lokal; 7) merefleksikan kebu-tuhan dan kepentingan komunitas; dan 8) program maupun konten men-dorong penguatan komunitas. Dengan demikian, media komunitas hampir mutlak menitikberatkan pelayanannya kepada warga, baik secara individual maupun kolektif.

Apabila disimak betul, maka akan terlihat delapan karakteristik di atas berlawanan dengan yang kita sebut sebagai media arus utama.

Media komunitas pun sebetulnya merupakan gambaran ideal ruang publik ala Habermas. Media komunitas terkondisikan sebagai ruang di mana setiap individu anggota komunitas dapat bersuara serta berinteraksi sehingga mampu menciptakan iklim yang demokratis. Peluang dominasi

satu atas yang lainnya dieliminasi secara sistemik dengan menciptakan komu nikasi dua arah, bahkan multi arah. Dengan begitu, media tidak akan menjurus menjadi alat kekuasaan yang hegemonik.

Pada banyak kesempatan media komunitas di-vis-a-vis-kan dengan media korporasi. Dalam artikel yang berjudul Apa signifikansi utama media komunitas bagi masyarakat sipil? (World Association for Christian Communication, 2003), disebutkan bahwa media komunitas merupakan ruang alternatif dari agenda profit media korporasi. Media komunitas menitikberatkan pada kepentingan sosial ketimbang kepentingan pribadi bermotif profit. Ia juga memberdayakan warga ketimbang memperlakukan mereka sebagai konsumen pasif, serta mengembangkan pengetahuan lokal

menIlIk kembalI media berbaSiS WargaOleh:Ferdhi F Putra

Staf Suara Warga CRI


M E D I A

daripada menggantinya dengan standarisasi yang bias pusat. Dan yang terpenting adalah, media komunitas memiliki komitmen pada hak asasi manusia, keadilan sosial, kelestarian lingkungan dan pendekatan pemba-ngunan yang berkelanjutan.

Media komunitas juga tak melulu berbasis pada isu dan subjek tertentu dalam masyarakat. Ia juga bisa berarti komunitas geografis, sehingga konten yang disajikan dalam media komunitas dapat merentang ke berbagai isu dan sektor, selama berkaitan erat dengan kepentingan publik setempat. Pada komunitas geografis, platform yang sering digunakan biasanya radio dan televisi yang daya jangkaunya terbatas, atau buletin cetak dengan jumlah dan jangkauan sebarnya yang juga terbatas.

Di samping media komunitas, ada banyak terma lain yang mengandung

esensi yang sama, misalnya media warga dan media alternatif. Kedua terma ini kerap dipertukarkan dalam banyak kajian mengenai media yang dimotori oleh kelompok warga non-pers. Ada pula terma-terma lain yang kira-kira punya makna yang setara, misalnya, media partisipatif, media akar rumput, dan lain-lain. Pemakai-annya tergantung pada hal yang ingin ditekankan oleh si pengkaji.

Mitzi Waltz (2005) merangkum beberapa definisi media alternatif dari para pendahulunya seperti Chris Atton dan Richard Abel. Namun ketimbang memperdebatkan definisi sahihnya, Waltz menyodorkan karakter khas dari media alternatif, yakni media yang menyediakan cara pandang berbeda dari media pada umumnya; yang memenuhi kebutuhan komunitas (minoritas) yang tidak terlayani oleh

media arus utama; atau yang dengan jelas mendorong perubahan sosial.

Sementara itu, Clemencia Rodriguez (2001) memilih terma berbeda. Alih-alih memakai media alternatif, ia memilih untuk menggunakan terma media warga (citizens’ media). Dengan terma itu ia hendak menunjukkan posisi media jenis ini dalam konteks hubungan warga negara dengan negara. Di sini, media warga berfungsi sebagai penjembatan antara warga dengan institusi sosial di sekitarnya (termasuk negara) melalui berbagai informasi yang disampaikan.

Rodriguez sengaja menghindari menggunakan terma ‘alternatif’ karena tidak ingin terjebak dalam pemikiran biner; bahwa konsekuensi logis dari terma ‘alternatif’ adalah keberadaan sesuatu yang ‘bukan-alternatif’. Menurutnya pola pikir biner macam

media komunitas memiliki komitmen

pada hak asasi manusia, keadilan sosial,

kelestarian lingkungan dan pendekatan

pembangunan yang berkelanjutan.


M E D I A

ini cenderung meniadakan proses pembentukan identitas serta trasformasi sebagai hasil dari proses keterlibatan dalam media warga. Dikotomi ini dikhawatirkan akan menihilkan alasan kemunculan media warga sebagai ekspresi sosiokultural, misalnya.

Lain lagi halnya dengan Kwasi Ansu-Kyeremeh (dalam Fuller, 2007) yang mendefinisikan media komunitas sebagai “sebuah sistem komunikasi yang mengakar dan merefleksikan gejala sosiokultural komunitas,” tanpa menjelaskan lebih jauh posisi media komunitas dalam lingkup media secara global. Boleh dikatakan Ansu-Kyeremeh melihat media jenis ini secara lebih netral dan terlepas dari “tanggung jawab”-nya sebagai penyampai aspirasi dalam relasi hierarkis antara warga negara dan negara.

Pada dasarnya istilah apapun yang merujuk pada media jenis ini sah untuk digunakan, selama mempunyai landasan epistemologis yang jelas serta karakteristik seperti yang disebut di awal. Dengan latar belakang dan tujuan kemunculannya, media komunitas atau media warga memiliki tujuan beragam, tak terkecuali tujuan politis.

Masalahnya, di Indonesia, media komunitas dengan berbagai macam bentuknya kerap dikerdilkan sebagai media yang “tak memiliki kepentingan”, dalam hal ini kepentingan politis. Padahal melihat konteks kemunculannya di level global maupun lokal, media komunitas jelas memiliki kepentingan, terutama sebagai ekspresi sosiokultural tadi. Bahkan sebagian menariknya lebih jauh dari sekadar media ekspresi, yakni sebagai ‘media tandingan’, bahkan sebagian menyebut ‘media radikal’.

Depolitisasi media komunitas—apabila boleh disebut demikian—bisa kita lihat pada tataran regulasi. Satu-satunya regulasi di Indonesia yang memberi ruang pada media komunitas adalah UU 32/2002 tentang Penyiaran. Dalam konteks ini, media komunitas yang memanfaatkan frekuensi dalam operasionalnya seperti televisi dan radio komunitas. Pada pasal 21 ayat 3 disebutkan, Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) merupakan komunitas

K r i t e r i a K h a s

Media KoMunitas

Jangkauan yang terbatas. Memanfaatkan sumber- sumber lokal.

Merefleksikan kebutuhan dan kepentingan komunitas.

Program maupun konten mendorong penguatan komunitas.

Kepemilikan dan kontrol oleh warga dalam komunitas.

Biasanya kecil dan berbiaya rendah.

Memberi ruang komunikasi interaktif dua arah.

Nonprofit dan otonom, maka dari itu, nonkomersil.

MeNurut Maslog (dalaM Fuller, 2007)


M E D I A

non-partisan. Lebih spesifik pada huruf c, media komunitas “diwajibkan” tidak menjadi alat (kepentingan) propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu. Kepentingan propaganda macam apa yang dimaksud, saya tak menemukannya penjelasannya. Namun dari sini kita bisa menafsirkan bahwa pemerintah menghendaki media komunitas yang bebas dari kepentingan politik. Pertanyaannya kemudian, apakah termasuk kepentingan politik warga?

Pada sebuah kesempatan Juli 2017 silam, ketika saya menanyai posisi media komunitas dalam kebijakan sertifikasi media untuk memerangi hoaks, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyiratkan bahwa media komunitas tidak masuk hitungan dalam kebijakan ini. Media komunitas, sekilas dipahami sebagai media yang semata melayani ‘komunitas’, yang dalam bayangannya, sebentuk komunitas keagamaan dan pehobi benda tertentu. Ketika ditanya soal kemungkinan media komunitas menyinggung hal-ihwal politik, ia mengatakan bahwa ketika media komunitas menyoal politik, maka itu bukan lagi media komunitas. Saya kemudian jadi bertanya-tanya, apakah

memang media komunitas sudah distigma sebagai media non-partisan yang hanya mengurus soal-soal sema-cam pehobi motor gede atau batu akik? Tidak bolehkah media komunitas berpolitik, misalnya mengadvokasi pelayanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan warga? Menggugat politisi korup di tingkat desa atau kecamatan?

Di sini kita menemukan bukti bahwa media komunikasi berbasis yang warga masih kurang dipahami dalam arus utama kebijakan dan praktik pembangunan, terutama pada sektor media. Konsekuensinya adalah media komunitas rentan disederhanakan, oleh karena kurangnya pemahaman yang koheren mengenai proses sosial, budaya, dan politik yang membuat mereka, media komunitas, transformatif (Pettit, dkk., 2009). Bahkan Howley (2006) berpendapat bahwa media komunitas pada hakikatnya adalah aksi politik; sebuah strategi intervensi terhadap kultur media kontemporer yang berkomitmen pada demokratisasi struktur, bentuk dan praktik, yang muncul akibat ketidakpuasan terhadap praktik media arus utama.

Media komunitas memang sangat cair. Kita hampir sulit menemukan pola terstandar yang menjadi penanda bahwa “media komunitas itu ya begini” - kecuali melalui delapan karakteristik yang disebut Maslog, sebab ia menjadi pembeda dari media korporasi. Dari mulai bentuk hingga operasionalnya, media komunitas punya bisa jadi punya corak yang berbeda satu sama lain. Itu karena media komunitas merupakan kristalisasi dari interaksi sosial masya-rakat yang pada sejatinya memang beragam. Tapi dengan tidak adanya standarisasi bukan berarti media komunitas dapat dinihilkan perannya dalam berbagai proses penciptaan demokrasi.

Hemat saya, sudah saatnya kita memosisikan media komunitas dengan lebih layak. Apalagi ketika kepercayaan publik terhadap media korporasi semakin menurun, media komunitas mestinya dapat dilirik sebagai proyek bersama untuk merekuperasi media, sebagai ruang publik, ke tengah-tengah warga, alih-alih terus dijadikan komoditas ekonomi-politik oleh para mogul media melalui lobi politik maupun intrik regulasi.

Radio Komunitas Marsinah FM (Jakarta) menjadi media pembelajaran bagi buruh perempuan yang bekerja dan tinggal di sekitar Kawasan Berikat Nusantara Cakung, Jakarta Utara.


M E D I A

D ari Indonesia, Combine Resource Institution (CRI) ikut berbagi kisah bersama Jaringan

Radio Komunitas Indonesia (JRKI) dan pemerhati rakom dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selain Indonesia, narasumber konferensi bertema “The Perspectives on Community Radio in Thailand and Global Context” itu ada-lah para pegiat rakom dari Australia, Fiji, Bangladesh, India, Nepal dan Thailand. Masing-masing narasumber berbagi cerita dalam panel diskusi selama tiga hari.

Suman Basnet, Koordinator Regional AMARC Asia Pasifik mengatakan bahwa NBTC menggandeng AMARC untuk menggelar konferensi guna memberikan wawasan dan perspektif bagi para pengelola rakom di Thailand terkait kondisi dan pengalaman rakom di negara lain. Dari kegiatan tersebut, para pegiat rakom di Thailand diharap-kan bisa mendapat suntikan semangat

untuk senantiasa mengembangkan rakomnya masing-masing.

Untuk memberi gambaran tentang kiprah rakom di berbagai negara, tema yang dibahas pun beragam. Mulai dari kiprah rakom dalam upaya pengurangan risiko bencana, rakom di tengah konflik, rakom dan perempuan, rakom dan remaja hingga kesiapan pegiat rakom dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

Jiraporn Witayasakpan, Dekan Fakultas Komunikasi Massa Universitas Chiang Mai mengawali rangkaian konferensi dengan memaparkan sejarah dan kondisi rakom di Thailand. Ia memilih menggunakan bahasa Thai untuk melayani mayoritas peserta konferensi, yakni para pegiat rakom Thailand, yang tidak bisa berbahasa Inggris. Menurut dia, sebelum 1997, siaran radio hanya dimiliki pemerintah. Lalu ketika terjadi protes mahasiswa pada 1996 – 1997, kebebasan pers di

Thailand mulai terbuka. Dampaknya, pada 2001 rakom pertama lahir di Thailand yang kemudian disusul dengan berdirinya National Federation of Community Radio (NFCR) yang menjadi wadah bagi rakom di Thailand pada tahun 2002.

Rakom di Thailand selanjutnya berkembang pesat, hingga tercatat ada lebih dari 5.000 rakom dengan berbagai bentuknya. Ada yang bisa menerima iklan, ada yang didirikan partai politik dan sebagainya sehingga seakan-akan siapapun bisa mendirikan rakom. Namun, situasi politik nasional berdampak pada rakom. Kudeta pada 2014 yang diikuti dengan penutupan siaran radio oleh junta militer Thailand membuat banyak rakom tutup. Hingga 2017, menurut data dari NFCR, tinggal ada sekitar 190 rakom yang aktif.

Di samping jumlah rakom yang menurun drastis, rakom yang masih aktif di Thailand menghadapi berbagai

Pada November 2017, Lembaga Penyiaran dan Telekomunikasi Thailand (NBTC) menggelar konferensi tentang radio komunitas di Kota Bangkok, Thailand. Konferensi

yang diadakan bekerjasama dengan Asosiasi Radio Komunitas Dunia (AMARC) wilayah Asia Pasifik itu mengundang pegiat radio komunitas (rakom) dari sejumlah negara termasuk Indonesia untuk berbagi kisah guna membagikan semangat bagi

para pegiat rakom di Thailand yang tengah berada dalam tekanan.

berbagi Cerita bersama Pegiat Radio Komunitas Thailand

Oleh:Idha Saraswati

Pegiat Combine Resource Institution


M E D I A

tantangan. Saat ini dapat dikatakan bahwa rakom di Thailand tak mendapat dukungan apapun dari pemerintah. Frekuensi radio, misalnya, dikuasai oleh pemerintah dan lembaga-lembaga penyiaran swasta. Lebih buruk lagi, secara umum kebebasan pers tidak dirasakan. Warga negara bisa dima-sukkan ke dalam penjara ketika mereka mencoba untuk bersikap kritis terhadap situasi yang ada.

Sekretaris NFCR Wichan Unok menuturkan bahwa rakom pertama di Thailand melakukan siaran bermodal-kan tiang bambu sebagai penyangga antena. Meskipun kondisinya tidak mudah, rakom-rakom yang tergabung dalam NFCR tidak mau dintervensi baik oleh kepentingan pemerintah maupun bisnis swasta. Hingga saat ini mereka masih terus bisa bertahan.

Ia menambahkan, NFCR didirikan oleh 143 anggota. Tujuan utamanya adalah mengadvokasi hak warga

untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, prinsip non profit sangat mereka jaga sembari bersama-sama melakukan advokasi agar aturan yang ada bisa lebih berpihak, baik dalam hal alokasi frekuensi maupun sumber daya bagi rakom. “Ada rakom yang menerima pemasukan dari iklan. Kami membe-dakan diri dari rakom-rakom semacam itu, karena kami adalah rakom yang tidak menerima pemasukan dari iklan. Kami bergabung untuk mengadvokasi aturan, kami harus berjuang untuk keberlanjutan kami,” katanya.

Teknologi dan regenerasi

Dalam rangkaian diskusi panel yang menghadirkan beragam tema dari beragam narasumber itu, Ramnath Bhat, Presiden AMARC Asia Pasifik yang menjadi pembicara kunci menyoroti tentang dampak teknologi digital bagi rakom. Ia menggarisbawahi perlunya pegiat rakom mempersiapkan diri

menghadapi tantangan yang muncul dari teknologi digital. Menurutnya, ke depan upaya menggunakan media komunikasi untuk perubahan sosial akan sulit mencapai hasil jika meng-abaikan teknologi digital, termasuk media sosial.

Saat membahas perkembangan teknologi, Jon Bisset selaku general Manager dari Asosiasi Radio Komunitas Australia (CBAA) menuturkan bahwa di Australia, regulasi di sektor media online masih sangat terbatas. Itu berbeda dengan regulasi di sektor penyiaran berbasis frekuensi AM dan FM yang sangat kuat, sehingga rakom di Australia berkembang dengan baik dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Menurutnya, digitalisasi media meru-pakan tantangan di depan mata yang harus dihadapi. Meskipun demikian, ia meyakini radio tidak akan mati.

Terkait tantangan dan peluang yang hadir bersama dengan perkembangan

Para pegiat radio komunitas dari berbagai negara di kawasan Asia

Pasifik berbagi cerita di konferensi "The Perspectives on Community Radio (CR) in Thailand and Global

Context" di Bangkok, Thailand, 15-17 November 2017.


M E D I A

teknologi digital, para pegiat rakom dalam konferensi itu menyebut ada tiga aktivitas yang penting bagi rakom, yakni on-air (aktivitas siaran melalui frekuensi radio), on-ground (meng-adakan aktivitas bersama komunitas) dan on-line (aktivitas berbagi informasi menggunakan media digital).

Di sesi panel lainnya, narasumber dari Indonesia mengisi tema-tema yang berbeda. Sinam Sutarno dari JRKI dan Antonius Birowo dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, misalnya, berbagi kisah tentang kiprah pegiat rakom di Indonesia dalam pengurangan risiko bencana bersama narasumber dari Bangladesh. Infirohah Faridah dari JRKI

mempresentasikan upaya JRKI dalam menyuarakan isu perempuan.

Adapun CRI berbagi kisah tentang bagaimana upaya sebagian kecil rakom di Indonesia dalam melibatkan remaja dalam berbagai kegiatannya, bersama narasumber dari Bangladesh dan Thailand. Catatan di sesi ini adalah, rakom secara umum belum banyak memberi ruang pada remaja. Hal serupa juga terjadi di beberapa negara. Akibatnya, proses regenerasi menjadi tersendat. Oleh karena itu, diperlukan cara-cara tertentu untuk melibatkan remaja dalam pengelolaan rakom.

Pelibatan remaja dalam aktivitas rakom merupakan hal yang dipandang krusial karena secara umum remaja merupakan bagian penting dari sebuah komunitas. Ketika rakom melupakan remaja dalam program-programnya, maka masa depan rakom tersebut tidak akan bisa berkelanjutan. Selain itu, pelibatan remaja juga menunjukkan posisi rakom dalam komunitas. Sebab, eksistensi media komunitas tidak menjadi penting jika tidak didukung oleh komunitasnya.

Pada sesi terahkir dari konferensi ini, Ketua NFCR Pornpiphat Wataksorn bersama para pegiat rakom Thailand yang tergabung dalam NFCR bersama-sama naik ke atas panggung. Diwakili Pornpiphat, mereka membacakan pernyataan yang berisi tuntutan agar pemerintah Thailand memberikan dukungan pada rakom di Thailand, mewujudkan kebebasan informasi serta menegakkan hak berkomunikasi sesuai standar internasional.

Pernyataan itu disambut dengan pengumpulan donasi dari seluruh peserta konferensi untuk mendukung kinerja NFCR dalam mengadvokasi rakom di Thailand, sekaligus untuk menyindir pemerintah Thailand yang dianggap tidak melakukan apapun untuk rakom.

rakom di thailand tidak mendapat

dukungan apa pun dari pemerintah. Frekuensi radio

dikuasai pemerintah dan lembaga-

penyiaran swasta.

Surat pernyataan para pegiat rakom Thailand yang menjadi anggota NFCR.


P U S T A K A

s i lelaki ganteng diceritakan dididik di sebuah madrasah. Ia memiliki motor dan telepon

seluler. Singkat cerita, si gadis jatuh cinta dan bersedia ikut serta si lelaki sehingga dibawa kabur, tapi akhirnya dipaksa masuk Islam kemudian dijual menjadi budak (hlm: 125).

Itu bukan kisah nyata, melainkan kisah rekaan yang menyebar di India jelang pemilihan umum pada 2014 silam. Kisah itu digunakan sebagai instrumen untuk penyebaran hasutan kebencian semata-mata demi meraup perhatian publik India. Kisah jihad cinta dan kisah-kisah lain dari negara dengan karakter serupa disinggung dalam buku yang ditulis oleh Cherian george ini guna menunjukkan bagai-mana pelintiran kebencian bekerja untuk tujuan politik.

Kembali ke rekayasa jihad cinta, pelintiran kebencian terhadap Islam itu dijadikan amunisi oleh tim sukses Narendra Modi, Perdana Menteri India ke-15 dalam kampanyenya (hlm 107-143). Tim sukses Narendra Modi menyebarkan poster bergambar lelaki

PeLINTIRAN KeBeNCIAN ReKAYASA KeTeRSINGGUNGAN

AGAMA DAN ANCAMANNYA BAGI DeMOKRASI

Penulis: Cherian GeorgePenerjemah: Tim PUSAD Paramadina dan IIS UGM

Penyunting: Ihsan Ali-Fauzi dan Irsyad Rafsadie

Penerbit: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan

Paramadina bekerjasama dengan Institute of International Studies (IIS)

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah

Mada, didukung The Asia FoundationCetakan: Pertama, 2017

Tebal: 370 halaman

berjenggot membonceng wanita yang tampak bahagia sebagai propaganda penghasut kebencian antara penganut Hindu dengan Islam. Lantas ujungnya? Tentu saja kepanikan hingga bermuara kekacauan dan kekerasan.

Dari kisah itu, bisa dilihat dengan jelas bagaimana pelintiran kebencian lahir dari kepentingan politik, semata-mata demi meraup untung dari kekuatan massa. Maka tepatlah ketika sejak bab pertama buku ini george memberi judul: Pelintiran Kebencian sebagai Politik dengan Cara Lain. Lantas mengapa perbedaan (agama, ras dsb)

berujung pada ujaran kebencian alias hate speech, dan rentan untuk digoreng menjadi hate spin alias pelintiran kebencian? Membaca buku ini, kita diajak memahami bagaimana keben-cian yang muncul terus dipupuk dan direkayasa agar berkembang biak sebagai kekuatan kebencian massal.

Cara bekerja agen pelintir kebencianDari penjabaran sebelumnya, mudah

buat kita memahami bahwa: pertama, agen utama pemelintir kebencian adalah mereka yang bekerja di bawah kontestasi ekonomi dan politik tingkat tinggi, entah para politisi, maupun para pengusaha yang bergerak di ranah kekuasaan. Kedua, media massa. Dengan gamblang, george menjelaskan bagaimana pemanfaatan hasutan tidak lepas dari bagaimana media massa membingkainya sedemikian rupa. george menjelaskan bagaimana jur-nalisme tertumpulkan kecenderungan berita yang mengejar pernyataan miring, khususnya hasutan kebencian, guna meraih perhatian publik. Sebuah survei menunjukkan bagaimana ujaran baik mendapat perhatian yang minim dibandingkan ujaran benci atau hasutan. Alhasil, logika bisnis media yang menuntut rating tinggi mengin-dahkan tanggung jawab moral sebuah pemberitaan.

Memahami Cara Kerja Pelintiran KebencianApa yang Anda bayangkan dari istilah Love Jihad atau Jihad Cinta? Jihad Cinta adalah cerita di India, yakni tentang seorang pemuda ganteng yang menaklukkan hati seorang gadis Hindu dengan kharisma dan janji masa depan cerah.

Oleh:Adhi Pandoyo

Pengulas Buku di Yogyakarta


P U S T A K A

Selain dua jenis agen pemelintir kebencian tersebut, ada pihak lain yang turut berkontribusi dalam proses bekerjanya pelintiran kebencian. Di era internet saat ini, agen pemelintir kebencian dapat dilahirkan lewat partisipasi warga dunia maya secara sukarela. Melalui media sosial, para agen pemelintir kebencian mengolah rekayasa kebencian menjadi hasutan kebencian massal. Maka berbondong-bondonglah warga dalam turut terhasut sekaligus menghasut, atau disitilahkan sebagai keterhasutan massal. Jika telah terhasut, maka masing-masing dari kita telah menjadi bagian dari agen pemelintir kebencian.

Ambil contoh: ketika mencermati kasus demi kasus ujaran dan pelintiran kebencian yang ada di buku ini, mulai dari kasus buku Salman Rushdie Satanic Verses (1988) yang menuai pro kontra hingga Ayatullah Khomeini memberi fatwa mati kepada penulisnya, kartun Nabi Muhammad yang muncul di Denmark (2005-2006) lalu Perancis (2015), dan video Innocennce Muslim (2012), semua kasus itu mengesankan Islam sebagai korban. Sementara di sisi lain, alasan-alasan keberadaan ISIS hingga perang melawan terorisme global mengesankan Islam sebagai pelaku kejahatan. Ketika menemukan kasus-kasus tersebut, mungkin muncul pertanyaan: Ada apa dengan agama Islam, mengapa menjadi bermasalah ketika hidup sebagai pemeluknya?

Pertanyaan itu bukan merupakan suatu ujaran kebencian. Akan tetapi, kalau pertanyaan tersebut diunggah ke media sosial, atau disebarluaskan secara massal sebagai pernyataan publik, maka ia telah masuk ke dalam mekanisme mesin pelintiran kebencian. Dengan mengunggahnya ke media, sama saja telah menjadikannya sebagai suatu hasutan (offensiveness), untuk kemudian mudah saja menggerakkan para penerima pesan atau publik menjadi bagian dari keterhasutan (offendedness). Dengan demikian, jadilah saya sebagai pemicu para agen-agen pelintir kebencian untuk terus menggoreng pertanyaan saya melalui media sosial maupun forum lain.

Akhirnya saya pun menjadi agen pemelintir kebencian.

Dari contoh itu, dapatlah dipahami mengapa kemudian muncul pengkam-binghitaman agama, Pertanyaan saya di atas bisa saja memicu ketersing-gungan umat Islam karena sengaja ditafsirkan oleh agen pemelintir kebencian sebagai hasutan penghinaan terhadap Islam yang harus segera ditanggapi seluruh umat Islam di dunia. Di sisi lain, itu bisa saja ditafsirkan oleh agen pemelintir kebencian yang lain untuk mendorong orang membenci Islam. Cara kerja agen ini seringkali dikenali, misalnya dalam media sosial, yakni Troll atau Trolling dengan cara masuk ke forum-forum percakapan di inernet untuk memprovokasi anggota forum berkonflik dengan saling berbalas kata. Pemblokiran maupun penyensoran terhadap para pelaku trolling jarang berhasil menghilangkan keberadaan mereka. Hal tersebut justru membuat mereka makin mengganggu dengan menggunakan nama samaran baru, sehingga solusi sederhananya adalah dengan cara tidak mempedulikan mereka (hlm. 100-101).

Mengakui keberagamanDalam buku delapan bab ini,

george mengajak pembaca untuk mengembangkan pluralisme asertif dalam kehidupan demokratis yang memang terbukti rentan oleh serangan para pemelintir kebencian. george menunjukkan bahwa para pemelintir kebencian menggunakan kebebasan dan toleransi yang dijamin demokrasi guna mendukung agenda yang menggerogoti nilai-nilai demokrasi itu sendiri (hlm vi).

Menurut george, selain Amerika Serikat dan India, negara yang memiliki kesamaan dalam hal penerapan demo-krasi dengan warga negara terbesar adalah Indonesia. Indonesia dipandang sebagai bukti ketika agama dan sistem negara sekuler tidak bertentangan secara berarti. Keduanya justru saling mengisi satu sama lain. Kendati arah untuk mendirikan negara Islam selalu muncul dari kalangan-kalangan yang cenderung ekstrim, george menyebut

bahwa peran organisasi Islam terbesar seperti Nahdlatul Ulama dan Muham-madiyah yang sanggup menjembatani jurang yang ada.

Kendati demikian, semenjak munculnya beberapa kalangan Islam yang dianggap radikal, isu superiortas Islam kembali mencuat di Indonesia. Apalagi munculnya berbagai kasus, mulai dari pengeboman di Bali dan Jakarta, pelarangan pendirian gereja, konflik berdarah seperti di Poso, Sula-wesi serta Ambon, hingga pengusiran dan pendiskriminasi pada kalangan minoritas seperti Ahmadiyah dan LgBT. Semuanya seperti mengindika-sikan adanya permasalahan yang diakibatkan oleh agama. Di sisi lain, berbagai kasus konflik agraria yang menimbulkan korban di berbagai daerah seringkali tenggelam di pusaran pemberitaan konflik agama. Di sinilah sebenarnya, para agen pemelintir kebencian bekerja sehingga dapat mengarahkan perhatian publik pada isu agama.

george menegaskan bahwa untuk menanggulangi intoleransi beragama, dibutuhkan peran media yang punya tanggung jawab sosial, organisasi kemasyarakatan yang progresif, serta perlawanan publik terhadap muslihat para provokator (hlm. 263).

Sementara hukum, sebagaimana diyakini george, tidak bisa diandalkan selama pemerintah dan para politisi selalu oportunis. Pada titik itulah, ajakan untuk mengembangkan plural-isme asertif dikemukakan. Pluralisme asertif dikembangkan bukan dengan menafikan identitas keagamaan seseorang, tetapi dengan mengajak orang-orang supaya tak menyangkal keberagaman di sekitarnya. Sudahkah kita memulainya?

Buku ini layak dibaca siapa saja agar bisa memahami dan memilah mana berita yang dibuat untuk memelintir kebencian sehingga bisa dicegah penyebarannya sebelum menjadi hasutan kebencian massal. Semata-mata agar kita tak jadi bagian yang terhasut atau bahkan tak sadar telah menjadi bagian dari agen pemelintir kebencian.


L U M B U N G

b egitu kata seorang kawan penikmat sekaligus pebisnis kopi. Bagi saya, pernyataan itu

tidak berlebihan. Meskipun hanya menempati posisi keempat sebagai produsen kopi terbesar di dunia, kopi Indonesia selalu menjadi pesaing terberat, bahkan juara dalam berbagai kontes kopi nternasional.

Data dari Kementerian Pertanian tahun 2016 menunjukkan bahwa rata-rata Indonesia memproduksi 685 ribu ton kopi per tahun (8,9 persen dari total produksi kopi dunia). Di sisi lain, konsumsi kopi di Indonesia hanya 1,2 kilogram per orang setiap tahun. Jumlah itu sama dengan satu per dua belas dari tingkat konsumsi kopi warga Finlandia yang mencapai 12 kilogram per orang per tahun. Data tersebut memang tidak merinci jenis kopi yang dikonsumsi oleh kebanyakan orang Indonesia, apakah kopi instan atau kopi beneran yang dibeli langsung dari petani. Jika diteliti lebih lanjut, tentu

“Kopi Indonesia adalah yang terbaik di dunia.”

hal ini akan membuka sedikit misteri mengenai banyak hal di dunia per-kopi-an Indonesia, misalnya karakter para penikmat kopi Indonesia, rantai distribusi kopi, termasuk misteri soal kesejahteraan petani kopi.

Memahami Karakter Penikmat KopiTrish R. Skeie, seorang lady barista

asal Norwegia menguraikan dengan apik mengenai karakter penikmat kopi. Ia membaginya menjadi tiga, yakni gelombang pertama (first wave), gelombang kedua (second wave), dan gelombang ketiga (third wave).

Penikmat kopi gelombang pertama adalah mereka yang menempatkan kopi hanya sebatas komoditas. Mereka minum kopi tiap pagi untuk mengawali hari tanpa peduli jenis kopi apa yang mereka minum. Kopi instan tidak menjadi masalah buat mereka, yang penting ada tulisan “kopi” dibungkusnya. Bisa jadi karakter ini mendominasi penikmat kopi di Indonesia. Bayangkan saja, salah satu produsen kopi instan terbesar di Indonesia yang masyhur dengan logo kapalnya mampu mengolah kopi dengan kapasitas 5 ton per jam.

Silakan hitung sendiri berapa bungkus yang bisa diproduksi dalam sehari!

gelombang kedua adalah mereka yang menikmati kopi dengan balutan budaya konsumerisme. Kemunculannya ditandai dengan populernya gerai-gerai kopi waralaba di kota-kota besar. Mereka mulai mengenal jenis-jenis kopi dengan kualitas yang lebih baik. Di sisi lain, mereka menjadikan kopi sebagai media eksistensi diri; kopi menjadi bagian dari gaya hidup. Mereka dengan suka cita berlama-lama nongkrong di gerai-gerai kopi demi memperoleh predikat “Anak jaman now”. Secara tak langsung, mereka menjadi penopang popularitas dan eksistensi gerai-gerai kopi waralaba tersebut. Melalui mereka, kita jadi tahu berbagai varian olahan kopi semacam latte, cappucino, french toast, dan lain-lain.

golongan selanjutnya adalah ge-lombang ketiga. Bisa dibilang, golongan ini lebih tinggi levelnya dari golongan-golongan sebelumnya. golongan ini tak sekedar menikmati kopi, tapi juga mengedepankan kualitas, menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keberlanjutan kopi itu sendiri. Mereka hanya mau

Kita dan KopiOleh:Aris Haryanto

Staf Multimedia CRI


L U M B U N G

membeli kopi yang dipetik merah untuk menjaga kualitas. golongan ini mempunyai prinsip bahwa setiap kopi memiliki ceritanya sendiri. Kopi bukan sekedar benda mati yang diperdagang-kan namun kopi adalah rekaman cerita kehidupan yang harus diperdengarkan dan dijaga.

Pada perkembangannya, gelombang ketiga menjelma menjadi sebuah gerakan. Mereka yang termasuk golongan ini menekankan apresiasi kepada semua jenis kopi. Bagi mereka, tidak ada kopi yang tidak enak. Semua kopi jika diproses dengan cara yang benar akan menghasilkan rasa khas dan unik kecuali jika ia terkontaminasi gula atau krim yang membuatnya kehilangan karakternya sebagai kopi.

Prinsip keadilan dalam perdagangan (fair trade) dan keberlanjutan juga dikedepankan golongan ini. Mereka lebih memilih membeli langsung kopi dari petani atau kelompok petani kopi. Selain untuk memuliakan petani kopi, cara ini juga dapat memutus panjangnya rantai distribusi yang pada akhirnya membuat selisih harga yang terlampau tinggi. Sebagai contoh, satu kilogram biji kopi (green bean) robusta dapat

dibeli dari petani dengan harga rata-rata Rp 45.000 – Rp 50.000. Ketika sampai di gerai-gerai kopi waralaba, secangkir espresso dihargai tak kurang dari Rp 30.000. Padahal, membuat secangkir espresso hanya butuh 7-12 gram kopi (roasted bean).

Nah, termasuk golongan yang manakah kita?

bukan Sekedar NgopiPada tahun 1674, di Inggris muncul

Women’s Petition yang isinya mempro-tes terbuangnya waktu para laki-laki di kedai kopi yang berakibat abainya mereka akan kewajiban-kewajiban mereka terhadap keluarga mereka. Petisi ini juga berisi protes para wanita yang tidak bisa ke kedai kopi seperti kaum laki-laki. Sebagaimana dijabarkan dalam laman historia.id, pada Desember 1675 Raja Charles II mengeluarkan ultimatum untuk melarang semua kedai kopi di wilayah kerajaan Inggris karena membuat warganya lupa akan tanggung jawab sosial mereka dan mengganggu stabiltas kerajaan. Protes pun bermunculan sampai akhirnya Sang Raja turun dari tahta beberapa hari sebelum aturan tersebut berlaku.

Kita tidak lagi hidup di zaman kolonial. tidak adil jika petani kopi hidup nggembel sementara pebisnis besar menikmati harumnya kopi yang ditanam petani.

Para ibu anggota Kelompok Tani Karya Harapan Desa Gunung Sari, Pulosari, Pemalang sedang melakukan sortasi kopi.


L U M B U N G

Jauh sebelum konsep tentang media massa lahir orang mendapatkan informasi terbaru dari mulut ke mulut. Kedai kopi adalah tempat yang paling strategis untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai apapun, termasuk politik. Mark Pendergrast dalam Uncommon Grounds: The History of Coffee and How it Transformed Our World, menggambarkan penemuan kopi sebagai revolusi yang mengun-tungkan dan mampu memunculkan kebiasaan-kebiasaan baru. Bahkan ia berani menyimpulkan bahwa ide-ide yang beredar dalam diskusi di kedai-kedai kopi pada akhirnya terakumulasi dalam peristiwa Revolusi Prancis.

Bagaimana dengan di Indonesia? Apakah kopi juga merubah wajah Indonesia sebagaimana ia mengubah wajah Eropa?

Kopi telah lama menjadi komoditas ekspor andalan bagi Indonesia. Kopi bahkan menjadi primadona bagi para pemburu laba. gerai kopi menjamur di seantero kota menawarkan sensasi

yang berbeda-beda. Ngopi menjadi gaya hidup, menjadi media eksistensi. Bahkan tidak jarang para pebisnis kotor dan koruptor menyusun rencana jahat mereka dari sudut-sudut kedai kopi. Kurang dahsyat apa coba?!

Namun di sisi lain tidak sedikit cerita-cerita dahsyat dari anak-anak muda kreatif yang melahirkan ide-ide cemerlang untuk kemajuan maskarakat dari warung-warung kopi. Di tempat asal saya, di sebuah sudut Jawa Timur, setiap jam 6.30 pagi warung-warung kopi selalu penuh. Pengunjungnya adalah para profesional kampung, mulai dari aparat desa, nelayan, petani hingga tukang becak. Mereka memulai hari mereka dengan secangkir kopi dan diskusi sesuai profesi mereka. Tidak jarang mereka menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bisnis dari sana. Saya meyakini bahwa fenomena ini terjadi juga di daerah-daerah lain karena memang kultur sosial kita sangat kental dan masyarakat kita sangat suka berdialog.

Bagi saya, kopi dan ngopi adalah fondasi kesadaran kolektif akan sebuah perubahan sosial. Sebagaimana sebuah bangunan jika fondasinya sudah kuat terbentuk maka kita tinggal meneruskan membangun dan menghias bangunan tersebut. Pertanyaannya adalah ketika kita menikmati secangkir kopi di kedai, pernahkah kita bertanya dari mana kopi tersebut berasal? Siapa yang menanamnya? Bagaimana proses pengolahannya?

Saya teringat salah satu teman baik saya yang memutuskan mengorganisir petani kopi di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, setelah keluar dari pekerjaannya di sebuah pertambangan emas di Indonesia Timur. Ia mengubah pandangan petani kopi di tempatnya yang beranggapan bahwa proses pengolahan bukan prioritas, asalkan kopinya laku itu sudah bagus. Ia mengenalkan proses pengolahan kopi pasca panen yang benar ke para petani. Hasilnya, kopi mereka menjadi salah satu finalis di Festival Kopi Nusantara 2017 di Bondowoso, Jawa Timur. Ia tak mau para petani kopi di tempatnya terjebak logika pasar yang menuntut ketersediaan barang dengan meno-morduakan kualitas seperti yang selama ini terjadi. Bagi dia, petani harus tahu bahwa kopi yang mereka panen patut dihargai lebih tinggi, tentu dengan proses pengelolaan yang benar. “Kita tidak lagi hidup di zaman kolonial. Tidak adil jika petani kopi hidup nggembel sementara para pebisnis besar menikmati harumnya kopi yang ditanam petani”, begitu katanya kepada saya suatu waktu.

Ada juga cerita dari beberapa kawan di lereng gunung Merapi yang melakukan pengelolaan kopi dimana sebagian keuntungannya disisihkan untuk kegiatan kebencanaan. Hal-hal seperti ini tak mungkin dilakukan jika kesadaran kolektif untuk perubahan sosial tidak mereka punyai. Saya tidak yakin jika visi perubahan sosial seperti ini bisa muncul dari penikmat kopi yang hanya mementingkan eksistensi diri dalam kehidupan sosial. Para sosialita kopi tidak mungkin berpikir sejauh ini. Bagaimana dengan kita?


Pacitan Sabet Penghargaan PPID

Diskusi “Regulasi Seluler: Wajib Registrasi, Perlindungan Tak Pasti”

Pelatihan Operator SID di KLU

W A R T A C R I

PELATIHAN Sistem Informasi Desa (SID) digelar di Aula DP2KBPMD, Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada 24-26 Oktober 2017. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bekerjasama dengan CRI. Pelatihan ini diikuti oleh para operator SID dari 33 desa di KLU. KLU merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang semua desanya telah memanfaatkan inisiatif penerapan SID untuk mengelola data desa, pelayanan publik, media informasi dan komunikasi pemerintah desa, dan sebagainya.

C RI menggelar diskusi publik yang bertajuk “Regulasi Seluler: Wajib Registrasi, Perlindungan

Tak Pasti” pada Sabtu 28 Oktober 2017, bertempat di Hotel Universitas Negeri Yoyakarta. Diskusi tersebut digelar guna menyikapi kebijakan Kemenkominfo yang mewajibkan pengguna layanan seluler untuk melakukan registrasi nomor prabayarnya sesuai NIK yang ada di KTP dan nomor kartu keluarga.

Hadir dalam diskusi tersebut Sinta Dewi Rosadi dari Cyber Law Center, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran,

PENgELOLAAN informasi publik melalui website oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan beserta Pemerintah Desa Ngumbul, Pacitan berhasil menyabet penghargaan dalam ajang “PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Award 2017. Ajang ini diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam rangka monitoring dan evaluasi (Monev) Badan Publik tingkat OPD dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pada 18 Desember 2017.

Desa Ngumbul berhasil menjadi runner up untuk kategori website desa terbaik. Sistem Informasi Desa (SID) tidak hanya mengelola data, namun juga terkait informasi publik yang diterapkan oleh Desa Ngumbul.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pacitan menyabet 4 penghargaan dalam kategori: website terbaik kabupaten/ kota se-Jawa Timur (juara I), kabupaten/kota kategori A dalam monitoring dan evaluasi pemeringkatan PPID 2017 terbaik (juara II), transparansi anggaran kabupaten/kota terbaik (juara I), dan meja layanan informasi kabupaten/kota terbaik (juara III).

Heru Tjatur selaku CTO Kumparan dan Rony Primanto selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) DI Yogyakarta.

Tiga poin utama yang dibahas dalam diskusi tersebut adalah hal-hal terkait perlindungan data pribadi pengguna layanan seluler dan tidak adanya jaminan bahwa pihak operator atau penyedia jasa layanan seluler tidak akan mengakses data pribadi pelanggan serta perihal validitas data penduduk dalam database NIK dan kartu keluarga Ditjen Dukcapil.

Kombinasi (Komunitas Membangun Jaringan Informasi) adalah majalah yang diterbitkan Combine Resource Institution (CRI) sebagai media untuk menyebarkan gagasan, inspirasi, serta pengetahuan tentang pengelolaan informasi dan sumber daya berbasis komunitas. Majalah ini diterbitkan sebagai salah satu upaya mendorong warga untuk mengakses, mengelola, dan menyebarkan informasi agar menjadi mandiri dan berdaya. Edisi pertama Majalah Kombinasi terbit pada April 2001

Perlindungan Data Pribadi - cdn-portal.combine.or.id fileundang-undang yang bisa melindungi data...

Documents

Transcript of Perlindungan Data Pribadi - cdn-portal.combine.or.id fileundang-undang yang bisa melindungi data...