PERENCANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA...

PERENCANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN

SWADAYA (BSPS)

Kementerian Perumahan Rakyat

ALUR PRESENTASI

1. LINGKUP PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PKP TAHUN 2012

2. REALISASI DAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2006 - 2014

3. RENCANA DAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2013

4. SISTEM PENGELOLAAN BSPS ONLINE

TUJUAN KEGIATAN

MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kemampuan aparat Pemerintah Daerah dalammemfasilitasi pelaksanakan BSPS tahun 2013.

Meningkatkan dan menyamakan pemahaman Pemerintah Daerah tentang sistem penyelenggaraan BSPS tahun 2013,

MAKSUD KEGIATAN

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan bidangperumahan dan permukiman dalam memfasilitasi BSPS Tahun 2013.

1 LINGKUP PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PKP TAHUN 2012

MEKANISME PELAKSANAAN

SKPD

PROVINSILAPORAN TEKNIS

Laporan

Pelaksanaan

Prosiding

Kegiatan

FASILITASI BANTUAN STIMULAN

PERUMAHAN SWADAYA

Diseminasi Kebijakan Pengembangan Perumahan

Swadaya

Pembinaan Teknis Verifikasi

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Pembinaan Teknis Pelaksanaan Tugas Tenaga

Pendamping Masyarakat

Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya

Rangkaian Pertemuan

Rangkaian Pertemuan

Rangkaian Pertemuan

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan

Triwulan IV dan Laporan

Akhir Tahun

Laporan

Triwulan I

Laporan

Triwulan IIILaporan

Triwulan II

Pelaksana


SKPDRangkaian Pertemuan

PEMBINAAN TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS

TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT

Rangkaian Pertemuan

EVALUASI PELAKSANAAN FASILITASI

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

Rangkaian Pertemuan

PEMBINAAN TEKNIS VERIFIKASI BANTUAN

STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

DISEMINASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

PERUMAHAN SWADAYA

Pelaksana: Deputi Bid. Perumahan Swadaya

Peserta: SKPD Dekon & Urusan Perumahan Provinsi

Lokasi Pelaksanaan: Jakarta

Waktu : 29 – 31 Agustus 2012

Pelaksana: SKPD Dekonsentrasi dan Provinsi

Peserta: SKPD Urusan Perumahan & Bappeda Kab/Kota

Lokasi Pelaksanaan: Provinsi

Waktu : September 2012

Pelaksana: SKPD Dekonsentrasi Provinsi

Peserta: SKPD Urusan Perumahan & Bappeda Kab/Kota

Lokasi Pelaksanaan: Provinsi

Waktu: Oktober 2012

Pelaksana: Deputi Bid. Perumahan Swadaya

Peserta: SKPD Dekon & Urusan Perumahan Provinsi

Lokasi Pelaksanaan: Jakarta

Waktu: Akhir November 2012

Rangkaian Pertemuan

Rangkaian Pertemuan


TAHAPAN KEGIATAN

TUJUAN KEGIATAN

1. DISEMINASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN SWADAYA

a. Memberikan arahan pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2012

b. Meningkatkan pemahaman Pemerintah Provinsi dalam Pembangunan/Penanganan Perumahan Swadaya (mekanisme pengusulandan siklus BSPS)

c. Meningkatkan pemahaman Pemerintah Provinsi dalam kemitraan dan keswadayaan perumahan

2. PEMBINAAN TEKNIS VERIFIKASI BSPS

a. Meningkatkan pemahaman Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalammelakukan registrasi dan verifikasi BSPS Tahun 2013

b. Mengidentifikasi dan mengoordinasi penggalangan sumber pendanaan lain dalam penanganan rumah tidak layak huni


TUJUAN KEGIATAN (2)

3. PEMBINAAN TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT

a. Menginformasikan gambaran umum dan mekanisme pendampingan masyarakat dalam BSPS 2013

b. Melaksanakan simulasi dan pelatihan pendampingan masyarakat dalam pembangunan perumahan swadaya; dan

c. Merumuskan kriteria , pola rekrutmen, dan pembinaan TPM dalam rangkamendukung pelaksanaan BSPS.

4. EVALUASI PELAKSANAAN FASILITASI KEGIATAN BSPS

a. Melakukan pengujian rekomendasi hasil verifikasi dan klarifikasi Tahap Ib. Mengevaluasi rangkaian pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Bidang PKP

Tahun 2012


3,550 3,780 4,867

9,95012,000

16,403

4,950

8,925 10,000

36,738

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

BSP2S (unit)

PKP (unit)

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI BSPS TAHUN 2006-2011

2 REALISASI DAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2006-2014

Catatan :1. Jumlah realisasi pelaksanaan PKP sudah termasuk penanganan PSU2. Realisasi BSP2S dan PKP Tahun 2011 sudah mencakup capaian pelaksanaan

Direktif Presiden di NTT (BSPS2S : 5.488 unit dan PKP : 2.688 unit)

RENCANA CAPAIAN FISIK KEGIATAN FASILITASI BSPS TAHUN 2012-2014

2 REALISASI DAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2006-2014

230,000

400,000 400,000

20,000

100,000 100,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

2012 2013 2014

PK (unit)

PB (unit)

Pagu Berdasarkan Renja 2013196.748

20.000

Catatan :1. Pembangunan Baru = Rehabilitasi Total atau Rusak Berat2. Peningkatan Kualitas = Rusak Sedang

RENCANA ALOKASI, KELOMPOK SASARAN DAN KOMPONEN BANTUAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2013

3 RENCANA DAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2013

RENCANA TARGET BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2013(RENCANA KERJA 2013)

500.000 UNIT

KELOMPOK SASARAN

MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN

MASYARAKAT MISKIN PERDESAAN

KOMPONEN BANTUAN

UNIT COST BSPS TAHUN 2013


1. PENINGKATAN KUALITAS

REGULER Rp 8.500.000,00

BANTUAN STIMULAN/UNIT RUMAH Rp 7.500.000,00

BIAYA OPERASIONAL/UNIT RUMAH Rp 1.000.000,00

2. PEMBANGUNAN BARU = Rp 16.000.000,00



3. PSU = Rp 4.000.000,00

BANTUAN STIMULAN/UNIT PSU Rp 4.000.000,00

PENANGANAN PAPUA DAN PAPUA BARAT

Rp 31.000.000,00



RANCANGAN PENGANGGARAN BSPS TAHUN 2013


1. DEKONSENTRASI PROVINSI

a. Melaksanakan sosialisasi program BSPS kepada pemerintah kabupaten/kota;b. Melaksanakan bimbingan teknis kepada SKPD yang membidangi perumahan

di kabupaten/kota;c. Melakukan klarifikasi terhadap usulan BSPS dari Kabupaten/Kotad. Melakukan pembinaan manajemen pengelolaan pelaksanaan BSPS;e. Melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan BSPS melalui

SKPD yang membidangi perumahan di kabupaten/kota; danf. Melakukan pelatihan tenaga pendamping masyarakat (TPM).

2. TUGAS PEMBANTUAN (TP) KABUPATEN/KOTA

a. Melaksanakan sosialisasi program dan diseminasi pelaksanaan BSPS kepada UPK/BKM dan KSM;

b. Melakukan verifikasi calon penerima BSPS yang dibantu oleh TPM;c. Merekrut dan mengarahkan TPM dalam melaksanakan pendampingan dan

pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan swadaya dengan bantuan stimulan;

d. Memfasilitasi KSM dalam membuat gambar kerja didampingi TPM

Sumber : Surat Edaran Menteri Perumahan Rakyat Nomor 01 dan 02

KPB(KELOMPOK

PENERIMA BANTUAN)

TPMUPK/BKMPEMERINTAH

KABUPATEN/KOTA

PEMERINTAH

PROVINSIKEMENTERIAN

KPPN

JAKARTA IITAHUN

T-1DPS:

Sosialisasi

Program

Kepada Provinsi

dan

Kabupaten/Kota

SKPD:

Sosialisasi

Program, Pember

dayaan

Masyarakat dan

UPK/BKM serta

TPM(1)

SKPD :

Sosialisasi

Program Kepada

Kabupaten/

Kota

(3)

Pendampingan

KPB dan

UPK/BKM

Membuat

Permohonan/

Data BNBA

(03)

BANK

PENYALUR

Pendataan dan

menjaring

penerima

bantuan

Mengusulkan

Calon Penerima

Bantuan

(formulir BNBA)

Sosialisasi

Kepada

Masyarakat

DPS:

Validasi

Administrasi Usulan

Provinsi atau

Kabupaten/Kota

Membuat Daftar

Nominasi Calon

Penerima Bantuan

Menerima

Permohonan dari

UPK/BKM

Verifikasi

Administrasi

Usulan

Meneruskan

Permohonan

Usulan Sesuai

Usulan UPK/BKM

Menerima

Permohonan

Usulan dari

Kabupaten/

Kota

Klarifikasi

Administrasi

Usulan

Kabupaten/

Kota

Menyampaikan

Daftar Calon

Penerima

Bantuan

A

1

T=0

KPB(KELOMPOK

PENERIMA BANTUAN)


KABUPATEN/KOTA

PEMERINTAH

PROVINSIKEMENTERIAN

KPPN

JAKARTA IITAHUN

BANK

PENYALUR

Pendampingan

Menyusun GK

& RTK

Membentuk

KPB Penerima

Bantuan

(2)

(3)

Menerbit

kan

SP2D

Memfasilitasi KPB

dan TPM Membuat

Gambar Kerja

(GK) dan Rencana

Tindak Komunitas

(RTK)

Pendampingan

UPK/BKM

Membentuk

KPB

Membantu

TPM dan

SKPD

Verifikasi

Lapangan.

Membantu

SKPD

Verifikasi

Lapangan

Menteri:

Menetapkan Alokasi

Kabupaten/Kota

Penerima Bantuan

PPK:

Meminta Gambar

Kerja

Meminta Verifikasi

Lapangandan

Mengajukan

Permintaan

Pembayaran

dilengkapi

Persyaratan kepada

SKPD Kabupaten/Kota

Verifikasi

Pembayaran

Menetapkan SK

Penerima Bantuan

Mengajukan SPP

PP-SPM:

Menerbitkan SPM -LS

Verifikasi

Lapangan Calon

Penerima Bantuan

Menyetujui GK dan

RTK

Menyampaikan

Hasil Verifikasi

Lapangan dan GK

serta RTK kepada

PPK

Memohon

Pembayaran Atas

Nama Penerima

Bantuan

A

B

C

2

KPB(KELOMPOK

PENERIMA BANTUAN)


KABUPATEN/KOTA

PEMERINTAH

PROVINSIKEMENTERIAN

KPPN

JAKARTA IITAHUN

BANK

PENYALUR

Menyusun GK

dan RTK

PPK:

Evaluasi Laporan

Evaluasi LaporanMenyetujui Laporan

Pendampingan

Pembuatan

Laporan

Kompilasi

Laporan KPB

dan

Menyampaikan

Laporan

Kepada PPK

Menyetujui

Penarikan

Tabungan

Pendampingan

Pelaksanaan

PembangunanPelayanan

Penarikan

Tabungan

Membuat

Laporan

Penyaluran

dan

Penarikan

Dana BSPS

B C

Menerima

Bantuan

Penarikan

Tabungan

(Tahap I dan II)

Melakukan

Pembangunan

Secara

Berkelompok

(KPB)

Membuat

Laporan

Pembangunan

Menerima

Transfer

Bantuan

Dana

Membuat

Tabungan

Atas Nama

PB dan

Menyerahkan

Bantuan

3

T=0

KRITERIA UMUM CALON LOKASI STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA


a. Daerah tertinggal; b. Tingkat kemiskinan; c. Jumlah kekurangan (backlog) rumah; d. Jumlah rumah tidak layak huni; e. Indeks pembangunan manusia (IPM); dan f. Produk domestik regional bruto (PDRB);

Sumber : Permenpera Nomor 14 Tahun 2011 dan Kriteria Umum Calon Lokasi Stimulan Perumahan Swadaya oleh BPS Tahun 2012

Sandingan Usulan Musrenbang dengan Alokasi Pagu Sementara BSPS 2013 (status 27 Agustus 2012)

Catatan.:1. Provinsi yang belum membagi alokasi usulan PK dan PB BSPS Tahun 2013 pada saat

Musrenbang, total usulan dialokasikan seluruhnya ke PK2. Alokasi pagu sementara untuk BSPS 2013 berjumlah 216.748 unit dan sebanyak

46.748 merupakan alokasi untuk program khusus


Jumlah Provinsi

Total Usulan BSPS Hasil Musrenbang Tahun 2012

(unit)

Alokasi Pagu Sementara BSPS 2013

Jumlah Kota/Kabupa

ten Lulus Kriteria UmumPK PB PK PB

33 Provinsi 329.183 102.956 150.000 20.000 360

Lampiran Prest A1.xlsx

LOKASI SASARAN


Pernyataan Komitmen Bupati/Walikota dalam Rangka Pelaksanaan BSPS 2013

MoU dengan K/L, Non K/L dan Ormas

Usulan Kabupaten/KotaPenanganan Kawasan Kumuh (PLP2K-KBK)

Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat

REGULER PROGRAM KHUSUS

NAD: 2

SUMUT: 2

SUMBAR:

2

JAMBI: 2

Kep. RIAU:

2

BABEL: 2

KALBAR: 2

KALTENG:

2

KALTIM: 0

SULBAR: 2

GORONTALO: 2

SULTENG: 2

SULUT: 2

PAPBAR:

1PAPUA: 2

BENGKULU: 2

SUMSEL:

2

LAMPUNG:

2

BANTEN: 2 DKI: 0

BALI: 2

JATENG: 2

JATIM: 2

NTB: 2

JABAR: 2

NTT: 1

SULTRA: 2

SULSEL: 2

MALUT: 2

JUMLAH : 60 Kabupaten/Kota dari 66 Kabupaten/Kota

Prioritas 2013

KALSEL: 2

BUPATI/WALIKOTA PENANDATANGAN SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENANGANAN TUNTAS RTLH TAHUN 2013 (STATUS HINGGA 27 AGUSTUS 2012)

RIAU: 2

DIY : 2

MALUKU : 2



MOU DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN NON KEMENTERIAN/LEMBAGA (2012)

KEMENTERIAN/LEMBAGA

1. Kem. Kelautan dan Perikanan

2. Kem. Pembangunan Daerah Tertinggal

NON KEMENTERIAN/LEMBAGAKab/Kota yang bukan penandatangan SuratPernyataan Komitmen, tetapi lulus kriteria umum, tetap dapat menangani perumahan swadaya melalui cara:1. Sendiri (dana APBD prov/kab/kota)2. Bekerjasama dengan pihak lain (Mobilisasi

dana CSR dan PKBL-BUMN, pihak III)3. MoU dengan Kemenpera


Organisasi Masyarakat (Ormas)

Ormas dapat mendukung kegiatan pembangunan perumahan swadaya setelah terlebih dahulu menandatangani MoU

USULAN BSPS 2012 YANG DILUNCURKAN PADA TAHUN 2013


Sandingan Lokasi Hasil Usulan Musrenbang, Lokasi Prioritas Tahun 2013 dan Usulan BSPS 2012 yang Diluncurkan pada Tahun 2013

Usulan BNBA 2012

DITERIMA

DIKEMBALIKAN (UNTUK DIPERBAIKI)

REGISTRASI DAN VERIFIKASI ONLINE

UNTUK DILUNCURKAN

TAHUN 2013


SUB-SISTEM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN BSPS

ALUR PROSES SISTEM PENGELOLAAN BSPS ‘ONLINE’

UMUM EKSEKUTIF

SUB-SISTEM DUKUNGAN

PENGELOLAAN BSPS

Pengolahan data Pengolahan data

1. Sub-sistem Registrasi2. Sub-sistem Verifikasi (Administrasi

dan Lapangan)3. Sub-sistem Pencairan Proposal

Pembayaran

Call Centre

Data Warehouse

DECISION SUPPORT SYSTEM

SUB-SISTEM MONITORING DAN

EVALUASI

4 SISTEM PENGELOLAAN BSPS ONLINE

1. Cash Management System

2. SMS Centre

b

SKPD Kab/Kota

UPK/BKM

TPM

SKPD Povinsi

Pusat

Server

AplikasiDatabase

DatabaseStorage

Lokasi di Kemenpera

Internet

DESAIN SISTEM PENGELOLAAN BSPS ONLINE

1

2

34

5

1. UPK/BKM melakukan entry data CPB, 2. SKPD Kab/Kota melakukan verifikasi

terhadap usulan CPB. 3. SKPD Provinsi melakukan

evaluasi/klarifikasi terhadap kuota yang diberikan kepada provinsi

4. Pusat melakukan validasi terhadap usulan BSPS yang sudah melewati tahap verifikasi dan klarifikasi.

5. TPM melakukan penyusunan proposal pembayaran berdasarkan hasil validasi Pusat

*) Apabila di wilayah UPK/BKM tidak terdapat jaringan internet, maka SKPD Kab/Kota harus memfasilitasi entry data CPB bersama dengan UPK/BKM


Alur Registrasi dan Verifikasi 2013.pptx

JADWAL PELAKSANAAN BSPS 2013


No Uraian

1 Penyiapan Sistem

2 Sosialisasi

3 Pelatihan

4 Penyusunan Usulan

5 Pelaksanaan Verifikasi

1. Proses Verifikasi

2. Pendampingan

3. Supervisi

6 Proses penetapan SK lokasi dan alokasi

7 Pelaksanaan bantuan stimulan

1. Pelaksanaan fisik

2. Pendampingan

3. Monev

8 Pencairan

9 Pelaporan

Pelaksanaan BSPS 2013 periode September 2012 - Mei 2013)

Pelaksanaan BSPS 2013 periode Desember 2012 - November 2013)

OktMei Juni Juli Ags Sept Mei JunNov Des Jan Feb Mar Apr

JADWAL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PKP DI PROVINSI

1. PELAKSANA SKPD DEKON DAN URUSAN PERUMAHAN TINGKAT PROVINSI

2. PESERTA SKPD URUSAN PERUMAHAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA YANG MENANGANI PELAKSANAAN BSPS

3. MATERI

a. Pembinaan Teknis Registrasi dan Verifikasi BSPSb. Pembinaan Teknis Pelaksanaan Tugas Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

4. NARASUMBER DAN ASISTEN PUSAT

5. JADWAL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PKP TINGKAT PROVINSI

SKPD Provinsi dapat menyampaikan materi lain terkait tema pelaksanaan dekonsentrasi selain yang disampaikan Narasumber Pusat


TERIMA KASIH

Sekretariat Dekonsentrasi Bidang PKP Tahun 2012Gedung Kementerian Perumahan Rakyat

Jalan Raden Patah 1 No. 1Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

No. Telp/Fax : (021) 72800145, 7397727, 7264461E-mail : [email protected] , [email protected]

Contact Person:Sukirno (08561150661)

Rendy Trigantara (085716600736)

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

PERENCANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA...

Documents

Transcript of PERENCANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA...